RAHASIA KODIKLAT TNI ANGKATAN DARAT PUSAT PENDIDIKAN AJUDAN JENDERAL
PENGGUNAAN PRAJURIT BAB I PENDAHULUAN
1.
Umum. a. Penggunaan prajurit sebagai bagian integral dari pembinaan prajurit berlangsung dalam jangka waktu yang panjang, sehingga pengembangan dan pemanfaatannya perlu disusun dalam perencanaan yang mantap sebagai pedoman pengembangan dan peningkatan karier prajurit selama pengabdiannya. b. Untuk memperoleh daya guna dan hasil guna yang optimal dalam penggunaan prajurit perlu adanya pengklasifikasian yang tepat dan didukung pula oleh norma aturan yang jelas dan data perorangan yang lengkap, benar dan mutakhir. Norma tersebut meliputi penempatan dalam jabatan, variasi giliran penugasan/giliran daerah penugasan yang sesuai dengan tingkat pendidikan dan pangkat yang disandangnya
2.
Maksud dan Tujuan. a. Maksud. Naskah departemen ini disusun dengan maksud untuk dijadikan bahan ajaran pada pendidikan lanjutan perwira I kecabangan Ajen. Tujuan. Naskah departemen ini disusun dengan tujuan agar pasis b. memahami tentang penggunaan prajurit sebagai bekal dalam pelaksanaan tugas.
3.
Ruang Lingkup dan Tata Urut. a. Ruang Lingkup. Ruang lingkup naskah departemen ini dibatasi hanya membahas tentang pola Binkar Perwira, pola Binkar Bintara/Tamtama, penempatan dalam jabatan Perwira, Bintara/Tamtama, administrasi karier Perwira, Bintara/Tamtama, sidang Pankar, administrasi penetapan prajurit dan administrasi seleksi pendidikan. b.
Tata Urut. 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10)
Naskah departemen ini disusun dengan tata urut sebagai berikut :
Pendahuluan. Pola Binkar Perwira Pola Binkar Bintara/Tamtama Penempatan dalam Jabatan Perwira, Bintara/Tamtama Minkar Perwira, Bintara/Tamtama Sidang Pankar Administrasi Penetapan Prajurit. Administrasi Seleksi Pendidikan. Evaluasi. Penutup. RAHASIA
2
4.
Referensi. a. Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Skep/188/V2005 tanggal 13 Mei 2005 tentang Petunjuk Induk Penggunaan Prajurit TNI.
b. Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Skep/190/V/2005 tanggal 17 Mei 2005 tentang Petunjuk Administrasi Kenaikan Pangkat dan Pemberian Pangkat Prajurit TNI. c. Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Skep/241/VII2005 tanggal 27 Juni 2005 tentang Petunjuk Administrasi Pendidikan Pengembangan Umum Perwira TNI. d. Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Skep/262/VII/2005 tanggal 7 Juli 2005 tentang Petunjuk Administrasi Pendidikan Pertama Prajurit TNI. e. Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Skep/431/VII/1999 tanggal 20 Juli 1999 tentang Penyelenggaraan Penetapan Jabatan Bintara dan Tamtama di Lingkungan TNI AD. f. Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Skep/383/X/2002 tanggal 31 Oktober 2002 tentang Pendidikan. g. Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Skep/496/XII/2004 tanggal 27 Desember 2004 tentang Personel. h. Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Skep/14/II/2006 tanggal 3 Pebruari 2006 tentang Pengakhiran Dinas Keprajuritan. i. Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Skep/441/XI/2006 tanggal 20 Nopember 2006 tentang Pembinaan Karir Perwira. j. Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Perkasad/96/XII/2008 tanggal 19 Desember 2008 tentang Pemberhentian Sementara dari Jabatan. k. Surat Keputusan Dirajenad Nomor Skep/37-A/XI/2004 tanggal 18 Nopember 2004 tentang Buku Petunjuk Administrasi Ikatan Dinas Keprajuritan.
5.
Pengertian-pengertian. a. Karir. Karir adalah perkembangan dan kemajuan yang terbuka bagi prajurit dalam kesempatan untuk mendapatkan jabatan/kedudukan tertentu, kenaikan pangkat, kesempatan mengikuti pendidikan serta pemindahan dan giliran penugasan. b. Pendidikan. Pendidikan adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang terencana dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap prajurit melalui lembaga pendidikan c. Kepangkatan. Pada hakikatnya pangkat adalah keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam hirarki keprajuritan yang didasarkan atas kualifikasi yang telah dimiliki seorang prajurit.
3
d. Jabatan. Merupakan kelompok tugas, kewajiban dan tanggung jawab yang merupakan suatu keseluruhan dimaksud sebagai suatu pekerjaan yang lazim diserahkan dan dipertanggung jawabkan kepada seorang prajurit TNI selama memangku jabatan. BAB II POLA PEMBINAAN KARIER PERWIRA
6.
Umum. a. Pada setiap angkatan bersenjata, personel golongan Perwira mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting, sehingga sangat tepat apabila dikatakan bahwa suatu angkatan bersenjata ditentukan oleh mutu personel golongan Perwira. b. Sejauh mana mutu personel golongan Perwira tentu tidak terlepas dari usahausaha pembinaan Perwira tersebut, mulai dari yang terendah (Letnan) hingga ke yang tertinggi (Jenderal). c. Pola karier Perwira terbagi menjadi pola karier secara umum yang mengikat seluruh Perwira dan pola karier kecabangan yaitu untuk cabang tertentu yang kegiatan pola karier tersebut mencakup jabatan, pendidikan dan kepangkatan yang pada prinsipnya memberikan pedoman bagaimana karier Perwira harus dibina
7.
Konsepsi Pembinaan/Pengendalian Karier. a. Perlunya konsepsi pembinaan/pengendalian karier untuk menjamin adanya kesamaan bahasa, pengertian dan sikap didalam memecahkan masalah dapat sinkron satu sama lainnya. Konsepsi pembinaan/pengendalian karier tidak lain adalah pola karier yang berisi apa, bagaimana mengembangkan dan menggunakan seorang Letnan yang kelak dapat mencapai Jenderal.
b. Dalam menyelenggarakan pembinaan/pengendalian karier diperlukan suatu rencana yang menggambarkan bagaimana seorang perwira menempuh kariernya, rencana tersebut berupa pola karier yang menggambarkan rencana pembinaan kepangkatan, jabatan dan pendidikan bagi setiap Perwira selama kurang lebih 30 tahun. c. Sesuai Keputusan Kasad Nomor : Kep/15/VIII/1973 tanggal 25-8-1973 dan Skep Panglima ABRI Nomor : Skep/347/V/1986 tentang pola dasar karier Perwira memuat rencana dasar pengembangan Perwira selama kurang lebih 30 tahun yang dibagi menjadi 4 periode, yang masing-masing periode mempunyai ciri-ciri sebagai berikut : 1) Periode pengembangan dasar (0-11 tahun/Letnan-Kapten), pada periode ini seorang Perwira ditempatkan untuk menguasai taktik, teknik, senjata dan alat
4
peralatan dari cabangnya. Dalam periode ini lebih banyak menghendaki kepemimpinan tatap muka. 2) Periode pengembangan profesional (12-19 tahun/Mayor-Letkol), pada periode ini tekanannya ditujukan pada : a) Pengembangan kecakapan taktik dan teknis serta memadukan pengetahuan dengan kecakapan. b) Seleksi untuk penugasan lebih sulit dan lebih kompleks antara lain dibidang staf pendidikan, pembinaan karier dan komando pada unsurunsur yang lebih besar. Dalam periode ini akan mendorong seorang Perwira untuk meningkatkan dirinya guna pengembangan dimasa selanjutnya. 3) Periode bhakti dan pengembangan lanjutan (20-25 tahun/Kolonel), periode ini ditandai dengan makin bertambahnya proporsi penugasan yang bersifat bukan teknis kecabangan murni. Dalam periode ini diutamakan kemampuan untuk memandang lingkup kemiliteran sebagai keseluruhan dan peranan TNI dalam kehidupan bangsa, baik nasional maupun internasional. 4) Periode dharma bakti (26-30 tahun/Pati) pada periode ini seorang perwira akan mendharma baktikan secara maksimum pada masalah strategis Hankamnas dan memprakarsai kebijakan TNI secara keseluruhan. d.
Bidang Karier. 1) Sebagai akibat dari pertumbuhan ilmu pengetahuan dan teknologi berbagai keahlian dan spesialisasi untuk Angkatan Darat yang disusun berdasarkan kecabangan yaitu Infanteri, Kaveleri, Ajudan Jenderal dan lain-lain. 2) Bidang karier merupakan salah satu kekhususan atas spesialisasi sehingga pada saat seorang diangkat sebagai Perwira maka ia memperoleh tanda kecabangan/korps sesuai bidang kariernya sedangkan Pati tidak terikat lagi.
3) Banyak spesialisasi juga mengakibatkan kerugian yaitu menimbulkan kurangnya hubungan antara satu bidang dengan bidang lainnya. Oleh karena itu TNI disamping memerlukan spesialisasi yang fungsinya mengutuhkan spesialisasi-spesialisasi dalam satu usaha yang terarah. e.
Pola karier Perwira Cabang. 1) Pola karier Perwira cabang adalah program pengembangan kemampuan/kecakapan dalam suatu bidang kecabangan mulai yang bersangkutan diangkat sampai mencapai kedudukan dan tanggung jawab tertinggi sesuai kemampuannya.
5
2) Bagi setiap cabang/korps disusun pola karier tersendiri dengan maksud untuk menjadi petunjuk dalam usaha pengembangan dan pendidikan untuk menuju tingkat yang lebih tinggi. f.
Pola karier khusus. 1) Maksud program karier khusus adalah untuk memberikan saluran karier bagi Perwira yang mempunyai kualifikasi dalam spesialisasi/keahlian tertentu disamping kualifikasi kecabangan/korps. 2) Program karier khusus merupakan pelengkap, bukan pengganti dari pola karier cabang/korps. Oleh sebab itu maka Perwira yang mengikuti program karier khusus ini tetap memiliki identitas kecabangan/korpsnya dan juga tetap memelihara pengetahuan kecabangan yang sepadan dengan tingkat yang dimilikinya.
g.
Kepangkatan dan kenaikan pangkat. 1)
Umum. a)
Pangkat ditinjau dari berbagai segi mempunyai maksud/arti : (1) Kehormatan yang diberikan kepada seorang pengabdiannya kepada negara dan bangsa melalui TNI. (2)
karena
Tanda kemampuan/kecakapan/kematangan seseorang.
(3) Sarana untuk melaksanakan suatu komando/tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada seseorang. b) Oleh karena pangkat pada hakekatnya menggambarkan kualitas/kemampuan/kecakapan, maka didalam pemberian kepangkatan terhadap seseorang harus benar-benar teliti cepat dan tepat. 2)
Macam-macam pangkat militer :
3)
a) Pangkat Anumerta. b) Pangkat Lokal. c) Pangkat Militer Tituler. d) Pangkat Militer Kehormatan. Pembinaan Kepangkatan. a)
Sistem kenaikan pangkat/promosi : (1) Pertimbangan kenaikan pangkat disamping memperhatikan kualifikasi/kemampuan kecakapan seseorang juga memperhatikan mental kepribadian dan mental ideologi. (2)
Kualifikasi/kemampuan/kecakapan ditentukan oleh : (a) (b)
Pendidikan/latihan. Pengalaman
6
(3) Disamping itu dalam mempertimbangkan kenaikan pangkat dilihat juga jabatan apa yang didudukinya, karena sistem pangkat untuk jabatan. b)
Ketentuan umum. (1) Kenaikan pangkat ditinjau dari segi masa masa dinas Perwira dan pendidikan. (2)
Masa kenaikan pangkat adalah sebagai berikut :
NO
UKP KE
DIKMIL
MDP
MDDP
MASA JAB
KET
1
2
3
4
5
6
7
1.
Lettu
Sesarcab/Setingkat
3 thn
2 thn
6 bln
2.
Kapten
Sesarcab/Setingkat
7 thn
2 thn
6 bln
3.
Mayor
Selapa/Setingkat Sesarcab/Setingkat + Suspa Sesarcab/Setingkat
11 thn 13 thn 14 thn
2 thn 2 thn 2 thn
6 bln 6 bln 6 bln
4.
Letkol
Seskoad/Setingkat Selapa/Setingkat + Susfung/Setingkat Selapa/Setingkat Sesarcab/Setingkat + Suspa Sesarcab/Setingkat
16 thn 18 thn 20 thn 22 thn 23 thn
2 thn 2 thn 2 thn 2 thn 2 thn
6 bln 6 bln 6 bln 6 bln 6 bln
5.
Kolonel
Seskoad/Setingkat Selapa/Setingkat + Susfung/Setingkat Selapa/Setingkat Sesarcab/Setingkat + Suspa Sesarcab/Setingkat
20 thn 22 thn 24 thn 27 thn 28 thn
2 thn 2 thn 2 thn 2 thn 2 thn
6 bln 6 bln 6 bln 6 bln 6 bln
6.
Brigjen
Sesko TNI Seskoad/Setingkat Selapa/Setingkat + Susfung/Setingkat
24 thn 25 thn 27 thn
2 thn 2 thn 2 thn
6 bln 6 bln 6 bln
h.
Pendidikan. 1)
Umum. a) Pendidikan adalah suatu usaha secara formal dalam rangka membekali/mengembangkan kemampuan/kepribadian seseorang. b) Dari segi kemampuan, organisasi menuntut adanya kemampuan yang bersifat melebar dan bersifat mendalam. c) Dalam mengembangkan kemampuan dikenal adanya Dikbangum dan Dibangspes.
7
2)
Sistem Pendidikan. a) Penetapan dua macam pendidikan berarti seseorang tidak hanya dikembangkan dengan salah satu pendidikan saja, karena setiap Perwira yang mempunyai peranan sebagai menager memerlukan kemampuan yang bersifat melebar (generalis) dan kemampuan yang bersifat mendalam (spesialis). b) Kebutuhan kemampuan tersebut di atas lebih nyata lagi apabila dihubungkan dengan fungsi-fungsi yang harus dilaksanakan TNI AD yaitu fungsi organik, fungsi teknis maupun fungsi khusus.
8.
Pelaksanaan Pembinaan / Pengendalian Karier. a)
Faktor-faktor yang mempengaruhi. 1)
Kebutuhan organisasi berupa kuantitas dan kualitas Perwira : a) b) c) d) e) f)
Pati maksimum 1% Kolonel maksimum 4% Letkol maksimum 18% Mayor maksimum 20% Kapten maksimum 22% Letnan maksimum 35%
Secara mikro jumlah tiap pangkat tersebut harus dapat diperinci lebih lanjut antara lain berdasarkan umur bahkan kalau mungkin berdasarkan kecabangan. Jumlah tiap kepangkatan bisa berubah sesuai dengan perubahan organisasi tersebut. 2)
Keadaan Perwira yang nyata berupa :
a) Jumlah. b) Komposisi umur. a) Kepangkatan. b) Komposisi pendidikan. c) Komposisi kecabangan. d) Pendistribusian. Tiap-tiap keadaan ini mempengaruhi penyelenggaran pembinaan/ pengendalian karier yang berarti mempengaruhi proses seleksi dalam arti ketajaman seleksi. 3) Kemampuan dukungan. Dengan adanya pembatasan biaya maka setiap tahun dibatasi jumlah yang mengikuti pendidikan dan TOD/TOA, keadaan ini tentunya mempengaruhi ketajaman seleksi. b.
Kebijaksanaan operasi. 1)
Umum.
8
a) Kebijaksanaan adalah tindakan yang harus diambil berdasarkan hasil analisa/faktor yang mempengaruhi. b) Kebijaksanaan pada dasarnya akan mempengaruhi ketajaman tingkat seleksi baik dibidang kepangkatan, jabatan dan pendidikan. 2) Kepangkatan. Kenaikan pangkat hanya boleh jika ada lowongan/dibatasi piramida, sehingga perlu pembatasan dalam tiap waktu kenaikan pangkat, hanya dalam pelakasanaannya ditinjau secara makro saja tanpa memperhatikan kecabangan/kejuruan/keahlian. 3)
Jabatan. a) Secara konsepsional sistem pangkat untuk jabatan, tetapi karena berbagai sebab penugasan jabatan terpisah dengan pangkat ada kalanya ditempuh sistem jabatan untuk pangkat. b) Dengan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi, maka pendidikan dan masa Perwira yang menggambarkan pengalaman belum dipersyaratkan secara ketat dan kadang-kadang tidak terintegrasi dalam arti hanya mempertimbangkan salah satu dari pendidikan atau pengalaman saja.
4) Pendidikan. Dalam pola karier ditentukan kapan seseorang dapat mengikuti pendidikan ditinjau dari masa dinas Perwira dan kepangkatan namun dengan keadaan Perwira yang nyata dan kemampuan dukungan maka timbullah kebijaksanaan tentang pembatasan umur. 9.
Pola Kepangkatan Perwira. a.
Umum. 1) Pangkat adalah suatu kehormatan dan wewenang serta tanggung jawab yang diberikan oleh pemerintah kepada seseorang sesuai dengan kedudukannya. 2)
Golongan Perwira dibagi menjadi tingkat-tingkat :
a)
Perwira Tinggi (Pati) terdiri dari pangkat-pangkat : (1) (2) (3) (4)
b)
Jenderal. Letnan Jenderal. Mayor Jenderal. Brigadir Jenderal.
Perwira Menengah (Pamen) terdiri dari pangkat-pangkat : a. b. c.
Kolonel. Letnan Kolonel. Mayor.
9
c)
Perwira Pertama (Pama) terdiri dari pangkat-pangkat : (1) (2) (3)
b.
Kapten. Letnan Satu. Letnan Dua.
Pertimbangan kenaikan pangkat. 1)
Tujuan kenaikan pangkat. a)
Untuk memenuhi kebutuhan organisasi.
b) Agar anggota militer tersebut dapat memiliki cukup kewibawaan dan kekuasaan untuk melaksanakan tugas kewajiban serta tanggung jawab. c) Untuk menjamin adanya semangat kerja, inisiatif dan pengabdian TNI AD khususnya dan negara pada umumnya d) Menjadi contoh dan dorongan kepada yang lain untuk lebih giat bekerja dengan sungguh-sungguh sehingga mencapai daya guna dan tepat guna. 2)
Azas kenaikan pangkat didasarkan kepada : a)
Berkepribadian Sapta Marga.
b)
Diutamakan prestasi kerja dan potensinya.
c) Melalui pendidikan dan seleksi atas sikap mental, kecakapan, kemampuan kerja dan kemampuan pengembangan gagasan yang bermanfaat. d) Memberikan kemungkinan untuk mencapai kemajuan yang layak dan kesempatan yang adil. e) Kenaikan pangkat pada usia yang sesuai untuk melaksanakan tugas pada jabatan-jabatan tertentu. f)
Memberi kenaikan pangkat yang tepat pada waktunya.
3) Dalam menentukan kenaikan pangkat terdapat faktor-faktor dasar yang harus dipenuhi : a) Piramida personel, merupakan alat pengendali utama untuk membandingkan jumlah golongan tingkat dan pangkat. b) TOP/DAF adalah alat pengendali untuk memelihara jumlah tingkat pangkat.
10
c) Penilaian adalah penerimaan mental, kualitas dan potensi seseorang sehingga merupakan salah satu faktor dalam penentuan kenaikan pangkat. 4)
Sarana yang membantu dalam penentuan kenaikan pangkat : a) Dewan pertimbangan kepangkatan (Wankat) bertugas memberikan pertimbangan kepada Kasad tentang dapat tidaknya seseorang memperoleh kenaikan pangkat ke/dalam gabungan Pamen. Bagi Pama mempertimbangkan kenaikan pangkatnya dilaksanakan secara fungsional. b)
Data personel. 1) Daftar Penilaian (Dapen) digunakan untuk menelaah tentang mental, kualitas dan potensinya dalam masa/periode tertentu. 2)
Ketuaan pangkat dan ketuaan jabatan.
c. Norma-norma kenaikan pangkat. Norma-norma kenaikan pangkat diatur sendiri oleh Kasad. d.
Pangkat lokal, militer tituler, militer kehormatan : 1)
pangkat Lokal. a) Digunakan untuk kepentingan tugas tertentu yang memerlukan pangkat lain dari pangkat efektifnya dapat lebih tinggi atau rendah dari pangkatnya dan tidak mempunyai akibat administrasi. b) Pemberian pangkat lokal dilakukan oleh Panglima TNI dan berlaku maksimum 3 bulan apabila lebih harus atas keputusan Panglima TNI atas usul Kasad.
2) Pangkat militer tituler diberikan kepada personel yang menduduki jabatan militer yang seharusnya diduduki oleh seorang Perwira, pangkat militer tituler hanya berlaku selama menduduki jabatan militer dan mempunyai akibat administrasi terbatas. 3) Pangkat militer kehormatan diberikan kepada pejabat sipil atau orang sipil tertentu dan terbatas pada tingkatan Pati sebagai tanda kehormatan serta mempunyai akibat administrasi. 10.
Tanggung jawab Bin/Dalkar. a. Perwira sebagai individu (obyek). Dengan adanya ketentuan-ketentuan pembinaan personel/karier, maka bagi setiap Perwira yang mempunyai cita-cita untuk sukses dalam kariernya harus memahami kemampuan, bakat dan kekurangannya sehingga dapat menempatkan diri dan mengembangkan kariernya.
11
b. Komando/Atasan. Setiap komando/atasan berkewajiban untuk melatih, membimbing, mendorong dan memberi nasehat serta memberikan yang obyektif dalam mengembangkan dan penggunaan setiap individu bawahannya. c.
Pejabat/badan urusan personel. 1) Tingkat Pusat. Menyiapkan kebijaksanaan, merencakanan, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan bidang kepangkatan, jabatan dan pendidikan. 2)
Tingkat kotama. a)
Mengadakan klasifikasi personel.
b) Menyusun daftar Perwira yang telah digible (memenuhi syarat) untuk pendidikan, kenaikan pangkat, giliran penugasan TOD/TOA. c) Menyelesaikan masalah-masalah penugasan, usul pemindahan dan usul kenaikan pangkat. d)
Memilih Perwira untuk latihan dan tugas khusus
e)
Mencatat dan memelihara mutasi dalam dosir Perwira.
f)
Menyiapkan laporan kekuatan, mutasi laporan penilaian (Dapen).
g) Melengkapi informasi/keterangan tentang kebutuhan pendidikan/ kejuruan. 11.
Penilaian. a.
Umum. 1) Pada hakekatnya penyelanggaraan pembinaan/pengendalian karier (kepangkatan, jabatan dan pendidikan) adalah proses seleksi yang didasarkan pada dedikasi/pengabdian, karya/prestasi.
2) Agar seleksi itu dapat mencapai sasaran, maka diperlukan sarana yang dapat mengukur dedikasi/pengabdian, karya/prestasi secara obyektif, sarana itu berupa penelitian. b. Sarana diatas berupa daftar penilaian (Dapen). Mengingat pentingnya Dapen untuk pembinaan/pengendalian karier maka perlu diusahakan agar pengisiannya benarbenar obyektif.
12 BAB III POLA PEMBINAAN KARIER BINTARA/TAMTAMA
12. Umum. Dalam menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian karier diperlukan suatu rencana yang menggambarkan bagaimana seorang Bintara dan Tamtama menempuh kariernya, rencana tersebut berupa pola pembinaan karier yang menggambarkan rencana pembinaan kepangkatan, jabatan dan pendidikan. 13.
Pembinaan Karier Bintara / Tamtama. a. Kepangkatan dalam strata Bintara dan Tamtama tidak hanya menunjukkan kedudukan tetapi menunjukkan tingkat keterampilan serta tingkat pengetahuan yang telah dimilikinya. b. Kepangkatan Bintara dan Tamtama berkaitan erat dengan tingkat spesialisasi dan jabatan, sedangkan untuk dapat berkualifikasi dalam tingkat spesialisasi/jabatan dibutuhkan jangka waktu.
14.
Kepangkatan Bintara dan Tamtama. a. Golongan Bintara dibagi dalam tingkat-tingkat Bintara tinggi (Bati) dan Bintara (Ba) : 1)
Bintara tinggi terdiri dari pangkat : a) b) c)
2)
Bintara terdiri dari pangkat-pangkat : a) b) c) d)
b.
Calon Perwira (Capa). Pembantu Letnan Satu (Peltu). Pembantu Letnan Dua (Pelda).
Sersan Mayor (Serma). Sersan Kepala (Serka). Sersan Satu (Sertu). Sersan Dua (Serda).
Golongan Tamtama terdiri dari pangkat-pangkat : 1) 2) 3) 4) 5) 6)
Kopral Kepala (Kopka). Kopral Satu (Koptu). Kopral Dua (Kopda). Prajurit Kepala (Praka). Prajurit Satu (Pratu). Prajurit Dua (Prada).
13
15.
Pola Kenaikan Pangkat Bintara dan Tamtama. a. Pola kenaikan pangkat Bintara dan Tamtama didasarkan pada bebepara faktor pendidikan yang dimiliki baik sebelum maupun sesudah personel tersebut menjadi anggota TNI AD dibedakan sebagai berikut : 1) Golongan Tamtama yang berijazah SD mengikuti ketentuan kenaikan pangkat sesuai dengan pola kepangkatan dan maksimum mencapai pangkat serma. 2) Golongan Tamtama berijazah SLTA, kenaikan pangkatnya setelah yang bersangkutan berpangkat Bintara dapat mengikuti seleksi Secapa apabila memenuhi persyaratan dan lulus seleksi. 3) Golongan Bintara berijazah SLTA kenaikan pangkatnya sesuai yang berlaku dan dapat mengikuti seleksi Secapa. b.
Tujuan kenaikan pangkat. 1)
Untuk memenuhi kebutuhan organisasi.
2) Agar anggota militer yang bersangkutan dapat memiliki cukup kewibawaan dan kekuasaan untuk melaksakan tugas kewajiban serta tanggung jawab. 3) Untuk menjamin adanya semangat kerja, inisiatif dan pengabdian kepada TNI AD khususnya dan negara pada umumnya. 4) Memberi contoh dan dorongan bagi yang lain untuk lebih giat bekerja dengan sungguh-sungguh sehingga mencapai daya guna dan tepat guna. c.
Dasar-dasar kenaikan pangkat. 1) Setiap kenaikan pangkat adalah seletif yang mempunyai ukuran seletif relatif ringan pada pangkat rendah dan semakin berat untuk pangkat yang lebih tinggi. 2) Ukuran untuk kenaikan pangkat adalah sikap dan prestasi kerja, sedangkan faktor-faktor lain merupakan ukuran tambahan. 3)
Untuk kenaikan pangkat harus dipenuhi masa kepangkatan minimal.
4) Jumlah kenaikan pangkat dalam satu tahun berhubungan erat dengan ketentuan piramida personel. 5) Kepada seseorang yang tidak mampu naik pangkat lagi harus diberikan kesempatan yang luas untuk meninggalkan dinas TNI AD. d.
Syarat-syarat kenaikan pangkat. 1) 2) 3)
Mental ideologi Sifat dan watak Memenuhi tingkat kecakapan serta kemampuan kerja
14
4) 5) e.
Hasil prestasi kerja baik Lowongan pangkat yang diijinkan piramida personel
Macam kenaikan pangkat 1) Kenaikan pangkat reguler adalah kenaikan pangkat yang penyelesaiannya didasarkan pada norma tertentu. 2)
Kenaikan pangkat khusus. a) Kenaikan Pangkat Penyandang Cacat : (1) Berlaku khusus bagi gololongan pangkat Bintara/Tamtama dan tidak memperhitungkan MDDP. (2) Belum pernah mendapatkan kejadian/peristiwa yang sama.
KPMT/KPLB
pada
(3) Diakibatkan oleh tindakan langsung maupun tidak langsung dari lawan. (4) Mempunyai keputusan penetapan tingkat/klasifikasi cacat prajurit (Gol II dan III) dari Panglima TNI. b)
Kenaikan Pangkat Penghargaan : (1) Memenuhi MDDP minimal seperti yang dipersyaratkan bagi kenaikan pangkat reguler, khusus kenaikan pangkat penghargaan ke Serda MDDP Kopka minimal 5 tahun dan untuk kenaikan pangkat penghargaan ke Letda MDDP Peltu minimal 5 tahun.
(2) Akan mencapai usia pensiun maksimum dari masa dinas keprajuritan dan akan diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan f. Berdasarkan masa pengabdian maksimum serta waktu yang dibutuhkan untuk mencapai kualifikasi, ditentukan masa dinas dalam pangkat dengan perincian sebagai berikut : 1) Bintara. Pola Kepangkatan Bintara memenuhi Masa Dinas Dalam Pangkat (MDDP) minimal :
NO
KP KE
LAMANYA
1
2
3
1. 2. 3. 4. 5.
Sertu Serka Serma Pelda Peltu
5 Thn Serda 5 Thn Sertu 5 Thn Serka 5 Thn Serma 5 Thn Pelda
15
2)
Tamtama. NO
KP KE
LAMANYA
1
2
3
1. 2. 3. 4. 5.
16.
Pratu Praka Kopda Koptu Kopka
3 Thn Prada 4 Thn Pratu 4 Thn Praka 5 Thn Kopda 5 Thn Koptu
Pindah Golongan. a. Bintara/Tamtama diberikan kesempatan untuk pindah golongan sebelum mencapai pangkat tertinggi dalam golongannya juga bagi yang sudah mencapai pangkat tertinggi dalam golongannya diberi kesempatan melalui Secaba singkat dan Secapa singkat sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. b. Golongan Tamtama pada dasarnya tidak diarahkan untuk mencapai karier menjadi perwira, namun bagi mereka yang benar-benar menonjol dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dapat mencapai karier menjadi Perwira
BAB IV PENEMPATAN DALAM JABATAN PERWIRA, BINTARA / TAMTAMA
17. Umum. Jabatan adalah kelompok tugas, kewajiban dan tanggung jawab yang merupakan suatu keseluruhan dimaksud sebagai suatu pekerjaan yang lazim diserahkan dan dipertanggung jawabkan kepada seorang prajurit TNI secara keseluruhan. 18.
Pemberhentian Dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan. a. Pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan definitif pada dasarnya harus disahkan dengan keputusan dari pejabat yang berwenang sebagai kepastian hukum karena menyangkut kewajiban, hak, wewenang dan tanggung jawab sebagai prajurit. b.
Alasan pemberhentian dari jabatan. 1) Yang bersangkutan tidak memenuhi syarat untuk diangkat dalam suatu jabatan tersebut.
c.
2)
Jabatan tidak boleh dirangkap dengan jabatan semula.
3)
Jabatan dihapuskan karena validasi organisasi.
Pernyataan non aktif dari jabatan.
16
1)
Prajurit yang dinyatakan non aktif dari jabatan apabila : a) Menerima pencalonan sebagai anggota DPR/MPR setelah daftar calon tetap diumumkan oleh Panitia. b)
Mendapat tugas belajar untuk waktu sekurang-kurangnya 6 bulan.
c) Sebagai tindakan peralihan karena yang bersangkutan akan dikembalikan ke masyarakat. 2) Pernyataan non aktif dari jabatan, dilakukan dengan keputusan dan ditetapkan oleh pejabat yang berhak menetapkan. 3) Selama dalam keadaan non aktif dari jabatan yang bersangkutan, menerima penghasilan penuh kecuali tunjangan jabatan. 4) Selama non aktif tetap masih dalam hubungan organik dan tetap berlaku hukum sebagai seorang prajurit TNI. 5) Anggota yang dinyatakan non aktif dari jabatan karena menjadi anggota DPR/MPR dapat diangkat kembali dalam jabatan struktural bilamana yang bersangkutan tidak terpilih kembali. Wewenang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan. Wewenang 19. pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan anggota TNI AD pada prinsipnya berada pada Kasad, namun dalam pelaksanaan dapat didelegasikan kepada pejabat bawahannya. 20.
Pejabat Penerima Delegasi Wewenang dari Kasad. a. Wakasad. Menerima pendelegasian wewenang dari Kasad untuk pemberhentian dari/dan pengangkatan dalam jabatan serta pemindahan di lingkungan TNI AD, atas nama Kasad untuk jabatan golongan IV. b.
Aspers Kasad. 1) Menerima pendelegasian wewenang dari Kasad untuk pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI AD atas nama Kasad, untuk jabatan golongan V dan VI. 2) Menerima pendelegasian wewenang untuk pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan golongan VII dan VIII yang pindah antar Kodam maupun Mabes TNI/Dephan. 3) Menerima pendelegasian wewenang dari Kasad untuk pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan lulusan pendidikan pembentukan Perwira.
Menerima c. Irjenad/Pang/Ka/Dan/Gub Kotama/Balakpus dan Denmabesad. pendelegasian wewenang dari Kasad untuk pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan serta pemindahan dilingkungan TNI AD untuk Kotama/ Balakpus/Kesatuan masing-masing bagi pejabat golongan VII kebawah.
17
d. Dirajenad. Menerima pendelegasian wewenang dari Kasad untuk pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan bagi Bintara/Tamtama selesai pendidikan pembentukan Bintara/Tamtama serta pemindahan dilingkungan TNI AD atau keluar TNI AD. e. Pembina Kecabangan. Pembina kecabangan mengajukan usul kepada Kasad tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan dan pemindahan keluar organik kecabangan. 21.
Tata cara Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan. a.
Jabatan Golongan IV. 1) Wewenang pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan golongan IV ada pada Kasad dan dapat didelegasikan hanya kepada Wakasad. 2) Kotama/Lakpus/Denmabesad diberi kesempatan untuk mengajukan usul/saran penempatan pada jabatan golongan IV dilingkungan satuannya. usul/saran harus dikoordinasikan terlebih dahulu dengan pembina kecabangan yang bersangkutan. 3) Kasad melalui sidang Wanjak golongan IV menyetujui/menolak atau menunjuk calon lain untuk suatu jabatan. 4) Keputusan Kasad dalam sidang wanjak merupakan dasar bagi pengeluaran keputusan jabatan di dalam jajaran TNI AD atau usul penempatan dalam jabatan kepada Panglima TNI untuk yang diluar TNI AD. 5) Atas dasar keputusan Kasad, Kotama/Lakpus/Denmabesad mengeluarkan surat perintah pelaksanaan.
b.
Jabatan golongan V dan VI. 1) PDW mengajukan usul pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan golongan V dan VI serta penggeseran dilingkungan kesatuannya kepada Kasad U.p. Aspers Kasad. 2) Apabila personel di dalam jajarannya akan dipindahkan keluar Kotama/Balakpus lain, pertama-tama harus mengajukan usul persetujuan kepada Irjenad/Pang/Dan/Ka/Gub/Dir (Pengguna), tembusan ditujukan kepada Kasad. Setelah ada surat persetujuan dari pejabat tersebut di atas lalu mengusulkan kepada Kasad dengan tembusan kepada para pejabat tersebut diatas. 3) Keputusan Kasad dalam sidang Wanjak merupakan pengeluaran keputusan jabatan didalam jajaran TNI AD. 4) Atas dasar keputusan Kasad, mengeluarkan surat perintah pelaksanaan.
Kotama/Balakpus
dasar
bagi
Denmabesad
18
5) Bagi para pejabat Irjenad/Pang/Ka/Gub/Dir tidak dibenarkan mengeluarkan keputusan pendahuluan tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan untuk golongan IV dan V sebelum keluar keputusan Kasad. c.
Jabatan golongan VII dan VIII. 1) Tata cara pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan golongan VII dan VIII diselenggarakan oleh PDW dan keputusan ditandatangani oleh Irjenad/Pang/Dan/Ka/Gub/Dir/Denmabesad untuk lingkungan Kotama/Balakpus masing-masing. 2) Usul pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan golongan VII dan VIII yang dipindahkan keluar Kotama/Balakpus terlebih dahulu harus ada persetujuan dari Kotama/Balakpus pengguna, setelah ada persetujuan baru kemudian diajukan kepada Aspers Kasad. Setelah terbit keputusan jabatan yang ditanda tangani oleh Aspers Kasad atas nama Kasad maka Kotama/Balakpus dapat menerbitkan surat perintah pelaksanaan.
d.
Jabatan golongan Bintara/Tamtama. 1) PDW dapat menyelenggarakan pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan Bintara/Tamtama di lingkungan Kotama/Balakpus masing-masing, tembusan keputusannya ditujukan kepada Dirajenad.
2) Usul pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan Bintara/Tamtama keluar Kotama/Balakpus diajukan sesuai dengan tata cara golongan V tetapi usul terakhir kepada Kasad U.p. Dirajenad. Keputusan ditandatangani oleh Dirajenad atas nama Kasad. e. Pemindahan keluar Organisasi TNI AD. Semua surat usul dari dan pengangkatan dalam jabatan keluar organisasi TNI AD bagi Perwira diajukan kepada Kasad, untuk Bintara dan Tamtama diajukan kepada Kasad U.p. Dirajenad. Penandatanganan keputusan untuk golongan IV oleh Wakasad atas nama Kasad, golongan V sampai dengan VIII oleh Aspers Kasad A.n. Kasad, Bintara/Tamtama oleh Dirajenad A.n. Kasad. BAB V ADMINISTRASI KARIER PERWIRA, BINTARA / TAMTAMA
22. Umum. Salah satu kunci keberhasilan dari organisasi dalam melaksanakan fungsinya adalah adanya kegiatan atau dukungan administrasi personel yang tertib, lengkap, benar dan absah untuk menjalankan roda organisasi dalam rangka menjaga dan memelihara komposisi personel dihadapkan dengan perkembangan organisasi yang bersifat dinamis. 23. Lingkup Administrasi Karier. Untuk keseragaman dan tertib administrasi dalam rangka pembinaan karier yang meliputi pendidikan, kepangkatan dan jabatan, perlu disampaikan ketentuan-ketentuan umum yang mampu dijadikan pedoman bagi penyelenggaraan administrasi karier yang meliputi ketiga hal tersebut adalah :
19
a. b. c.
Pendidikan. Kepangkatan. Jabatan.
Pendidikan. Pendidikan mempunyai peranan dan fungsi yang sangat menentukan 24. dalam membentuk dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang memiliki sikap perilaku, ilmu pengetahuan dan keterampilan serta jasmani yang samapta agar mampu melaksanakan tugas pokok sesuai dengan kebutuhan organisasi TNI AD. a.
Peranan Pendidikan. 1) Dalam melaksanakan fungsi sebagai kekuatan pertahanan, pendidikan TNI AD berperan membentuk dan mengembangkan peserta didik, sehingga memiliki jiwa juang yang berdasarkan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan serta memiliki kesegaran jasmani dalam rangka ikut menjamin kelestarian kemerdekaan, kedaulatan serta integritas bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap ancaman dalam berbagai bentuk dan perwujudan baik dari dalam maupun luar negeri. 2) Dalam melaksanakan fungsi sesuai dengan peran TNI, pendidikan TNI AD berperan membentuk dan mengembangkan peserta didik yang merupakan bagian integral dari TNI, mampu berperan sebagai alat negara, turut mendukung stabilitas keamanan, memungkinkan penyelenggaraan pembangunan Nasional, memelihara dan memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa serta mewujudkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang sehat dan dinamis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
b. Fungsi Pendidikan. Pendidikan sebagai salah satu sistem dalam pembinaan personel TNI AD juga berfungsi menunjang sistem pertahanan negara khususnya dan sistem tata kehidupan nasional pada umumnya. Adapun fungsi utama pendidikan TNI AD dalam sistem pembinaan prajurit TNI AD adalah meningkatkan potensi calon prajurit dan prajurit TNI AD agar memiliki semangat juang yang dijiwai sapta marga, sumpah prajurit, ilmu pengetahuan dan keterampilan serta kesemaptaan jasmani yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas-tugas TNI AD. c. Hakekat Pendidikan. Hakekat pendidikan adalah usaha sadar untuk membentuk dan mengembangkan personel TNI AD agar memiliki jiwa kejuangan yang tangguh dan kemampuan profesionalisme yang tinggi dalam melaksanakan tugas-tugas TNI AD. Untuk itu upaya pendidikan di lingkungan TNI AD harus senantiasa mengarah kepada terwujudnya keseimbangan antara jiwa juang dengan kemampuan profesi. d. Falsafah Pendidikan. Falsafah pendidikan TNI AD ialah "Dwi Warna Purwa Cendikia Wusana" yang berarti mewujudkan prajurit TNI AD yang mengutamakan sebagai patriot pejuang, mahir dan terampil dalam profesinya sebagai kekuatan pertahanan negara. e. Tuiuan Pendidikan. Tujuan pendidikan TNI AD adalah untuk membentuk dan membekali peserta didik seutuhnya sebagai insan prajurit pejuang yang profesional, mampu melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya dan sadar akan tanggung jawab serta kewajibannya.
20
f. Asas-asas Pendidikan. Asas-asas pendidikan TNI AD adalah prinsip dasar yang benar dan merupakan sumber dari mana dikembangkan pelaksanaan pendidikan TNI AD, yang meliputi: 1) 2) 3) 4) 5) 6)
Tuiuan. Kejuangan dan profesionalisme. Daya guna. Dinamik dan kenyal. Keterpaduan. Pengembangan kepribadian.
g. Prinsip-prinsip Pendidikan. Merupakan pedoman operasional pendidikan TNI AD yang dimaksudkan untuk memberikan arah bagi upaya penyelenggaraan pendidikan pada tingkat operasional yaitu : 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
Mengutamakan harkat insani. Pengelolaan yang baik. Diatur secara bertingkat dan berlaniut. Bersifat aplikatif dan pengembangan. Keterampilan lewat praktek. Paduan doktrin dan teknik. Bersifat realistik. Tanggung jawab bersama.
h. Penggolongan Pendidikan. Pendidikan TNI AD dapat digolongkan menjadi dua golongan, yaitu pendidikan sekolah dan pendidikan luar sekolah. 1)
Pendidikan Sekolah. a) b) c) d) e) f)
Pendidikan pertama (Dikma). Pendidikan pembentukan (Diktuk). Pendidikan pengembangan umum (Dikbangum). Pendidikan pengembangan spesialisasi (Dikbangspes) Pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi (Dikiptek). Pendidikan peralihan (Dikalih).
2) Pendidikan luar sekolah. Pendidikan luar sekolah diberikan kepada prajurit untuk membekali, memelihara dan meningkatkan pengetahuan/keterampilan tertentu yang diselenggarakan tidak melalui pendidikan sekolah, tetapi melalui penataran, penyuluhan dan penyegaran. Pendidikan luar sekolah dapat dilaksanakan di dalam atau di luar negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pendidikan ini juga dapat berupa pendidikan dalam satuan yang dilaksanakan oleh kesatuan dalam upaya meningkatkan kemampuan anggota satuan guna mendukung pelaksanaan tugas. 25.
Jabatan. a. Pengertian jabatan adalah suatu penugasan kerja yang terdiri dari sekumpulan tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan sesuai tingkat kewenangannya yang mempunyai konsekuensi terhadap pelaksanaan tugas.
21
b.
Golongan jabatan. 1)
Golongan jabatan Perwira disusun sebagai berikut : a) b) c) d) e) f) g) h) i) j)
2)
Golongan 0 Golongan I Golongan II Golongan III Golongan IV Golongan V Golongan VI Golongan VII Golongan VIII Golongan IX
: : : : : : : : : :
Jenderal. Letjen. Mayjen. Brigjen. Kolonel. Letkol. Mayor. Kapten. Lettu/Letda Letda
Tiap golongan jabatan Perwira dapat dibagi dalam dua sub golongan yaitu : a) Sub golongan A yaitu jabatan pemantapan yang harus dijabat oleh Perwira yang sesuai dengan pangkat dalam golongan jabatan tersebut. Bila diperlukan, jabatan pemantapan dapat dibagi menjadi pemantapan 1 dan pemantapan 2 : (1) Sub golongan A1 yaitu jabatan pemantapan 1 yang harus dijabat oleh Perwira yang sesuai dengan pangkat dalam golongan jabatan tersebut dan telah menjabat dalam jabatan promosi. (2) Sub golongan A2 yaitu jabatan pemantapan 2 yang harus dijabat oleh perwira yang sesuai dengan pangkat dalam golongan jabatan tersebut dan telah menjabat dalam jabatan pemantapan 1 atau menjabat dalam jabatan promosi minimal 2 (dua) kali. b) Sub golongan B yaitu jabatan promosi yang dapat dijabat oleh Perwira yang berpangkat setingkat lebih rendah dari pangkat dalam golongan jabatan tersebut.
3) Golongan jabatan Bintara dan Tamtama tidak disusun dalam tingkatan tertentu, namun disusun dalam kelompok spesialisasi jabatan/penugasan yang disesuaikan dengan kepangkatan berdasarkan tingkat kejuruan dan keterampilan yang dibutuhkan. 4) Penentuan golongan jabatan pada golongan Perwira diatur dalam tataran wewenang dan tanggung jawab. 5)
Penyetaraan tingkat, eselon, golongan jabatan diatur secara tersendiri.
c. Faktor Pertimbangan. Faktor yang menjadi bahan pertimbangan dalam penugasan prajurit adalah sebagai berikut :
22
1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)
Kualifikasi yang dituntut dalam setiap jabatan. Prestasi kerja dan potensi. Kualitas perorangan dengan memperhatikan bakat, minat dan ciri pribadi. Pengalaman jabatan/penugasan. Pendidikan dan latihan. Senioritas tanpa mengorbankan kualitas. Ketentuan Masa Dinas Perwira (MDP) minimal untuk jabatan promosi yaitu : a) b) c) d) e) f)
Golongan II ke atas disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Golongan III/Bintang satu : 26 tahun Golongan IV/Kolonel : 20 tahun 6 bulan. Golongan V/Letkol : 15 tahun 6 bulan. Golongan VI/Mayor : 11 tahun 6 bulan. Golongan VII/Kapten : 6 tahun 6 bulan.
8) Untuk Perwira menggunakan pola karir dan giliran penugasan/giliran daerah penugasan. 9) Untuk Bintara dan Tamtama perlu dipertimbangkan tingkat kejuruan, keterampilan dan kepangkatan yang dipersyaratkan oleh tugas/pekerjaan tersebut. 10) Untuk prajurit wanita mempertimbangkan kodrat, harkat dan martabat kewanitaan Indonesia. d. Status Jabatan. Dalam menduduki jabatan struktural dan fungsional pada TOP/DSP status jabatan terdiri dari pejabat penuh, pemangku sementara (Ps), pengganti sementara (Pgs) dan wakil sementara (Ws). 1) Pejabat Penuh. Bila yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diangkat dalam jabatan tersebut. 2) Pemangku sementara (Ps). Bila yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diangkat dalam jabatan tersebut tetapi belum memenuhi persyaratan MDP minimal. Status jabatan pemangku sementara (Ps) paling lama satu tahun, kemudian ditinjau kembali untuk ditentukan statusnya dengan kemungkinan sebagai berikut : a) Diangkat sebagai pejabat penuh dalam jabatan tersebut. b) Diangkat kembali sebagai pemangku sementara (Ps) dalam jabatan yang lain. c) Diangkat dalam jabatan lain. 3) Pengganti sementara (Pgs). Bila pejabat definitif belum ada dan atau dalam proses pengangkatan dalam jabatan. 4) Wakil sementara (Ws). Bila pejabat definitif belum diangkat atau berhalangan melaksanakan jabatannya, sedangkan wakil tetap atau yang setingkat tidak terdapat dalam struktur organisasi, belum diangkat atau berhalangan dalam melaksanakan jabatannya.
23
e.
Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan. 1) Pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan dilakukan terhadap prajurit yang melaksanakan penugasan tetap dalam status pejabat penuh dan pemangku sementara (Ps). 2)
Pemberhentian dari jabatan dilakukan bila prajurit tersebut : a) Dipisahkan dari dinas keprajuritan. b) Diperlukan pada jabatan yang lain. c) Tidak dapat melaksanakan tugas selama sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan berturut-turut.
3) Pengangkatan dalam jabatan dilakukan karena prajurit yang bersangkutan diperlukan dalam jabatan tersebut yang disesuaikan dengan pola pembinaan karir yang berlaku, baik untuk kepentingan organisasi maupun bagi pengembangan karirnya. 4) Pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tataran, wewenang dan tanggung jawab. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan kepastian hukum atas kedudukan seorang prajurit, dikaitkan dengan kewajiban, hak, wewenang dan tanggung jawab. 5) Prajurit yang diangkat pada suatu jabatan tertentu yang memerlukan sumpah jabatan, diharuskan mengucapkan sumpah/janji jabatan menurut ketentuan yang berlaku. f.
Pemberhentian Sementara dari Jabatan. 1)
Sebab-sebab pemberhentian sementara dari jabatan : a) Untuk kepentingan kedinasan atau disiplin, karena yang bersangkutan diduga melakukan perbuatan yang merugikan/dapat merugikan TNI. b)
Yang bersangkutan berada dalam penahanan yustisial.
c) Yang bersangkutan sedang menjalani hukuman penjara atau hukuman kurungan serendah-rendahnya satu bulan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 2) Pembatalan pemberhentian sementara terhadap prajurit yang diduga melakukan perbuatan merugikan/dapat merugikan TNI atau berada dalam yustisial, apabila yang bersangkutan : a)
Berdasarkan keputusan Hakim tidak bersalah.
b) Berdasarkan keputusan pengadilan dinyatakan dibebaskan dari segala dakwaan/tuntutan.
24
3)
Pencabutan pemberhentian sementara dari jabatan apabila : a) Telah dijatuhi hukuman disiplin karena terbukti melakukan tindakan merugikan/dapat merugikan TNI. b)
Telah selesai menjalani hukuman penjara/kurungan.
4) Tindak lanjut dari pencabutan pemberhentian sementara dari jabatan dapat berupa : a)
Diberhentikan dari dinas keprajuritan untuk kepentingan dinas.
b) Diangkat kembali dalam suatu jabatan karena dibutuhkan organisasi dan yang bersangkutan dapat memperbaiki diri.
tenaganya diperbaiki/
c) Dilanjutkan perpanjangan pemberhentian sementara dari jabatan untuk kepentingan yustisial, apabila yang bersangkutan tidak diberhentikan dari dinas keprajuritan. 5) Pembatalan atau pencabutkan dari pemberhentian sementara dari jabatan dilakukan penilaian yang dilakukan oleh Ankum atau Papera sekurang-kurangnya enam bulan setelah pemberhentian/dilanjutkan perpanjangan pemberhentian sementara dari jabatan. 6) Pengangkatan kembali dalam jabatan tidak harus pada jabatan yang dipangku waktu diberhentikan sementara dari jabatannya. 7) Pemberhentian sementara dari jabatan, pembatalan, pencabutan dan pengangkatan kembali dalam jabatan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan. g.
Wewenang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan. 1) Panglima TNI dan Kasad oleh Presiden. 2) Golongan jabatan Pati oleh Panglima TNI. 3) Golongan jabatan Pamen oleh Kasad. 4) Golongan jabatan Pama oleh Kasad didelegasikan kepada PDW, kecuali bagi yang pindah kesatuan antar Kotama/Balakpus dan pengangkatan dalam jabatan pertama sebagai perwira oleh Kasad.
26. Kepangkatan. Pada hakekatnya pangkat adalah keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam hirarki keprajuritan yang didasarkan atas kualifikasi yang telah dimiliki seorang prajurit. Sebagai bagian dari pembinaan karir, pangkat berkaitan langsung dengan pemberian jabatan, sehingga pangkat harus mampu menunjang tegaknya wewenang dan tanggung jawab jabatan yang diberikan kepada yang bersangkutan. Oleh karena itu, pengaturan kepangkatan dan penugasan prajurit harus merupakan suatu kebulatan yang utuh dalam rangka pembinaan karir. a. Sifat Pangkat. Pangkat TNI dibedakan menurut sifat, cara pemberian dan berlakunya sebagai berikut :
25
1) Pangkat Efektif. Pangkat efektif diberikan kepada prajurit selama menjalani dinas keprajuritan dan membawa akibat administrasi penuh. 2) Pangkat yang bersifat lokal (pangkat lokal). Pangkat lokal diberikan untuk sementara kepada prajurit yang menjalankan tugas jabatan yang sifatnya sementara dan memerlukan pangkat yang lebih tinggi dari pangkat yang disandangnya, guna keabsahan pelaksanaan tugas jabatan tersebut dan tidak membawa akibat administrasi. 3) Pangkat yang bersifat Tituler (Pangkat Tituler). Pangkat Tituler berikan untuk sementara kepada warga negara Indonesia yang diperlukan dan bersedia untuk menjalankan tugas jabatan keprajuritan tertentu di lingkungan TNI, berlaku selama memangku jabatan keprajuritan tersebut dan membawa akibat administrasi terbatas. b. Kepangkatan prajurit. Kepangkatan prajurit TNI digolongkan menurut tingkatan dan mempunyai ciri yang khas sehingga dapat membedakan tingkat kewenangan dan tanggung jawab. Kepangkatan prajurit digolongkan atas perwira tinggi, perwira menengah, perwira pertama, bintara tinggi, bintara dan tamtama. c. Kenaikan Pangkat. Kenaikan pangkat berlaku sebagai penghargaan atau anugerah dari negara atas pengabdian seorang prajurit, yang diberlakukan atas dasar jabatan yang dipangkunya dengan masa penilaian tertentu. Kenaikan pangkat bagi prajurit TNI dimaksudkan sebagai upaya memenuhi kebutuhan organisasi pada tingkat kepangkatan tertentu sesuai jabatan dan bidang tugas yang dipersyaratkan, dengan memperhatikan komposisi personel, daftar susunan personel dan penilaian pekerjaan secara hirarki. Pemberian pangkat. Pemberian pangkat dilaksanakan pada tingkatan d. pangkat tertentu yang diberikan atas dasar kebutuhan organisasi baik yang bersifat sementara maupun dalam kurun waktu tertentu. Kewenangan pemberian pangkat ditetapkan oleh pejabat yang ditunjuk. Sesuai dengan tujuannya pemberian pangkat dibedakan dalam pemberian pangkat lokal dan pemberian pangkat tituler.
BAB VI SIDANG PANKAR
27. Umum. Pembinaan kepangkatan berkaitan langsung dengan pemberian jabatan,sehingga pangkat dapat menunjang tegaknya wewenang dan tanggung jawab yang diberikan kepada yang bersangkutan. Peraturan kepangkatan dan penugasan prajurit harus merupakan suatu kebulatan yang utuh dalam satu sistem pembinaan karier.
28.
Wewenang Kenaikan Pangkat Bintara/Tamtama. a.
Kenaikan pangkat Reguler.
26
1) Kenaikan pangkat ke Pratu, Praka, Koptu, Kopka, dan kenaikan pangkat ke Sertu, Serka dan ke Peltu oleh Kasad dan pelaksanaannya didelegasikan kepada Pemangku Delegasi Wewenang (PDW) 2) Kenaikan pangkat ke Kopda, Serma dan Ke Pelda oleh Kasad dan pelaksanaannya didelegasikan kepada Dirajenad. 3) Kenaikan pangkat Bintara dan Tamtama yang bertugas di luar jajaran TNI AD ada pada Kasad dan pelaksanaannya didelegasikan kepada Dirajenad. b.
Kenaikan Pangkat Khusus 1) KPMT/KMPTA dan KPLB/KPLBA. Oleh Panglima TNI dengan surat keputusan. 2)
Kenaikan pangkat penghargaan (KPH) a) Kenaikan pangkat penghargaan (KPH) Peltu ke Pelda oleh Kasad dan pelaksanaannya didelegasikan kepada Aspers Kasad. b) Kenaikan pangkat penghargaan (KPH) Bintara dan Tamtama oleh Kasad dan pelaksanaannya didelegasikan kepada Pemangku Delegasi Wewenang (PDW), kecuali Kenaikan pangkat penghargaan ke Kopda, Serda, Serma dan Pelda pelaksanaannya didelegasikan kepada Dirajenad atas nama Kasad. c) Kenaikan pangkat penghargaan (KPH) Bintara dan Tamtama yang bertugas di luar jajaran TNI AD oleh Kasad dan pelaksanaannya didelegasikan kepada Dirajenad.
c. Kenaikan pangkat khusus penyandang cacat. Wewenang penyelesaian kenaikan pangkat khusus penyandang cacat korban penugasan di daerah rawan konflik dilaksanakan oleh Dirajenad atas nama Kasad. Organisasi Pelaksana Kenaikan Pangkat Perwira. Organisasi pelaksana kegiatan 29. administrasi pembinaan karier Perwira di lingkungan TNI AD diatur sebagai berikut : Panitia pertimbangan karier ( Pankar ) tingkat satuan. Panitia pertimbangan karier (Pankar) tingkat satuan untuk kenaikan pangkat ke Lettu sampai dengan Letkol sebagai usulan dalam sidang Pankar tingkat Kotama/Balakpus, dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut : a. b.
Ketua Anggota
: :
Dan/Ka satuan. Pejabat di lingkungan satuan dan pejabat lain sesuai dengan kebutuhan.
30. Organisasi Pelaksana Kenaikan Pangkat Bintara/Tamtama. Organisasi penyelenggaraan untuk kenaikan pangkat reguler dan kenaikan pangkat khusus (kecuali KPMT/KPMTA dan KPLB/KPLBA) a.
Organisasi panitia kepangkatan pusat (Pankatpus)
27
1) 2) 3) 4)
Penanggung jawab Ketua Wakil Ketua Sekretaris
5)
Anggota a) b) c) d) e) f)
b.
: : : :
Dirajenad Wadirajenad Kasubditbinminperspra Ditajenad Kabagbinkar Ba/Ta Subditbinminperspra Ditajenad
:
Irdam/Irpers Itjenad Pabandya 2/Pam Ba/Ta Paban II/Pampers Spamad Pabandya 1/Ogr Paban III/Binorg Sopsad Pabandya 2/Jabkat Paban III/Binkar Spersad Pabandya 2/Kompers Paban I/Ren Spersad Satu atau lebih pejabat yang diperlukan kehadirannya.
Organisasi panitia kepangkatan daerah (Pankatda) 1)
Untuk tingkat Kostrad/Kodam/Kopassus. a) b) c) d)
Penanggung jawab Ketua Sekretaris Anggota (1) (2) (3) (4)
: Pang/Danjen : Kaajen : Kasiminperspra :
Pabandya Binkar Spers Pabandya Pam Sintel Irdaum Itdam/It Kostrad Satu atau lebih pejabat yang diperlukan kehadirannya.
2) Untuk tingkat Itjenad/Denma Mabesad terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota sebagai berikut: a) b) c)
Penanggung jawab : Ir/Dan Ketua : Irdapers/Wadan Sekretaris : Pabandya IV Urdal/ Kasipers
d)
Anggota (1) (2) (3)
:
Kasipam Katuud Suad Satu atau lebih pejabat yang diperlukan kehadirannya.
3) Untuk tingkat Balakpus terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota sebagai berikut : a) b)
Penanggung jawab : Dan/Dir/Ka Ketua : Ses/Sekdit/Sekdis
28
c)
Sekretaris
d)
Anggota (1) (2)
: Kabagpers/Kabagum/Kabagmin/ Kasipers :
Kabagpam/Kasipam Satu atau lebih pejabat yang diperlukan kehadirannya
4) Untuk tingkat Kodiklat TNI AD/Akmil/Seskoad/Secapa terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota sebagai berikut: a) b) c) d)
Penanggung jawab Ketua Sekretaris Anggota (1) (2)
: Dan/Gub : Dirbinlem/Sekretaris : Kaajen/Kabagpers/Kasipers :
Kabagpam Satu atau lebih pejabat yang diperlukan kehadirannya
5) Untuk tingkat Satminkal terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota sebagai berikut: a) b) c) d)
Penanggung jawab Ketua Sekretaris Anggota
: : : :
Dan/Ka Wadan/Waka/yang sederajat Kasi/Pasi Pers Para Kasi/Pasi dilingkungan Satminkal masing-masing
31. Tugas dan Tanggung Jawab Kenaikan Pangkat Perwira. Tugas dan tanggung jawab kenaikan pangkat diterbitkan dalam suatu bentuk keputusan tentang kenaikan pangkat yang ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang. a.
Pankar Tingkat Satuan. 1)
Meneliti data administrasi personel perwira yang bersangkutan.
2) Mempertimbangkan, membahas dan memilih perwira untuk diacarakan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. 3) Melaksanakan sidang kenaikan pangkat sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan. 4) Mengusulkan Perwira terpilih dalam rangka kenaikan pangkat kepada Kotama/Balakpus. 5) Bertanggung jawab atas kebenaran dan kelengkapan data Perwira. 6) Menerbitkan surat perintah pelaksanaan satuan atas dasar keputusan atau surat perintah tentang kenaikan pangkat. b.
Pankar tingkat Kotama/Balakpus.
29
1)
Meneliti data administrasi personel Perwira yang bersangkutan.
2) Mempertimbangkan, membahas dan memilih Perwira sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. 3)
Melaksanakan sidang sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan.
4) Mengusulkan Perwira terpilih dalam rangka kenaikan pangkat kepada Kasad. 5)
Bertanggung jawab atas kebenaran dan kelengkapan data Perwira.
6) Menerbitkan surat perintah pelaksanaan kenaikan pangkat atas dasar keputusan tentang kenaikan pangkat dari Kasad. c.
Dewan Kebijakan tingkat Mabesad. 1)
Meneliti data administrasi personel Perwira yang bersangkutan.
2) Menerima usulan kenaikan pangkat dari Kotama/Balakpus dan pengguna bagi yang bertugas diluar struktur TNI AD. 3) Mempertimbangkan, membahas dan memilih Perwira sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. 4)
Melaksanakan sidang sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan.
5) Menerbitkan keputusan kenaikan pangkat ke Lettu dan Kapten sesuai kewenangan. 6) Mengusulkan Perwira terpilih dalam rangka kenaikan pangkat ke Mayor dan Letkol kepada Panglima TNI. 7) Mengusulkan Perwira terpilih dalam rangka kenaikan pangkat ke Kolonel ke atas kepada Panglima TNI. 8)
Bertanggung jawab atas kebenaran dan kelengkapan data perwira.
9) Menerbitkan surat perintah pelaksanaan kenaikan pangkat Mayor ke atas berdasarkan keputusan atau surat perintah tentang kenaikan pangkat dari Panglima TNI.
32.
Tugas dan Tanggung Jawab Kenaikan Pangkat Bintara/Tamtama a. Panitia kenaikan pangkat satuan (Pankatsat).Dalam rangka menentukan kenaikan pangkat, Pankatsat berkewajiban memberikan pertimbangan dan saran kepada Dan/Ka tentang pencalonan Bintara/Tamtama untuk diusulkan pangkatnya satu tingkat lebih tinggi. Pankatsat ditetapkan dan diberikan oleh Dan/Ka, dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
30
1)
Ketua. a) Mengendalikan kegiatan yang penyelenggaraan sidang kenaikan pangkat.
berhubungan
b)
Memimpin sidang kenaikan pangkat tingkat Satminkal
c)
Melaporkan hasil sidang kepada Dan/Ka.
dengan
d) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepada Dan/Ka 2)
Sekretaris. a) Merencanakan, menyiapkan administrasi kepanitiaan dan bahan yang diperlukan serta mengoperasionalkan kegiatan sesuai rencana penyelenggaraan sidang kenaikan pangkat. b) Menghimpun dan meneliti data personel Bintara dan Tamtama yang dicalonkan untuk dinaikkan pangkatnya satu tingkat lebih tinggi. c) Menyusun daftar nominatif prajurit yang diusulkan untuk kenaikan pangkatnya. d) Merencanakan, pangkat.
menyiapkan
dan
menyelenggarakan
sidang
e) Mengadakan koordinasi dengan struktural/fungsional dalam rangka penyelenggaraan sidang.
3)
f)
Menyusun laporan kegiatan pelaksanaan sidang.
g)
Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Ketua.
Anggota. a) Memberikan saran dan pendapat/penilaian kepada Ketua tentang pencalonan Bintara dan Tamtama untuk diusulkan pangkatnya b)
Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada ketua.
b. Panitia kenaikan pangkat daerah (Pankatda). Dalam rangka menetapkan kenaikan pangkat. Pankatda berkewajiban memberikan pertimbangan dan saran kepada Ir/Dan/Pang/Dan/Gub/Dir/Ka tentang pencalonan Bintara/Tamtama untuk dinaikkan/diusulkan pangkatnya satu tingkat lebih tinggi. Pankatda ditetapkan oleh Ir/Pang/Dan/Gub/Dir/Ka, dengan dan tanggung jawab sebagai berikut : 1)
Ketua.
31
a) Mengendalikan kegiatan yang penyelenggaraan sidang kenaikan pangkat.
berhubungan
b)
Memimpin sidang kenaikan pangkat tingkat daerah
c)
Melaporkan hasil sidang kepada Ir/Pang/Dan/Gub/Dir/Ka.
dengan
d) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepada Ir/Pang/Dan/Gub/Dir/Ka 2)
Sekretaris. a) Merencanakan, menyiapkan administrasi kepanitiaan dan bahan yang diperlukan serta mengoperasionalkan kegiatan sesuai rencana penyelenggaraan sidang kenaikan pangkat. b) Menghimpun dan meneliti data personel Bintara dan Tamtama yang dicalonkan untuk dinaikkan pangkatnya satu tingkat lebih tinggi. c) Menyusun daftar nominatif prajurit yang diusulkan untuk kenaikan pangkatnya. d) Merencanakan, pangkat.
menyiapkan
dan
menyelenggarakan
sidang
e) Mengadakan koordinasi dengan struktural/fungsional dalam rangka penyelenggaraan sidang.
3)
f)
Menyusun laporan kegiatan pelaksanaan sidang.
g)
Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada ketua.
Anggota. a) Memberikan saran dan pendapat/penilaian kepada ketua tentang pencalonan Bintara dan Tamtama untuk diusulkan pangkatnya b) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada ketua dan atasannya.
c. Panitia kenaikan pangkat pusat (Pankatpus). Dalam rangka pengendalian kepangkatan, Pankatpus berkewajiban memberikan pertimbangan dan saran kepada Dirajenad tentang pencalonan Bintara/Tamtama yang akan dinaikan pangkatnya. Pankatpus ditetapkan oleh Aspers Kasad atas nama Kasad, dengan dan tanggung jawab sebagai berikut :
32
1)
Ketua. a) Mengendalikan kegiatan yang penyelenggaraan sidang kenaikan pangkat.
berhubungan
b)
Memimpin sidang kenaikan pangkat tingkat daerah
c)
Melaporkan hasil sidang kepada Dirajenad.
dengan
d) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepada Dirajenad. 2)
Wakil Ketua. a) b) c) d)
3)
Mewakili ketua apabila berhalangan. Membantu ketua dalam pelaksanaan tugas. Mengkoordinir penyelenggaraan sidang. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada ketua.
Sekretaris. a) Merencanakan, menyiapkan administrasi kepanitiaan dan bahan yang diperlukan serta mengoperasionalkan kegiatan sesuai rencana penyelenggaraan sidang kenaikan pangkat. b) Menghimpun dan meneliti data personel Bintara dan Tamtama yang dicalonkan untuk dinaikkan pangkatnya satu tingkat lebih tinggi. c) Menyusun daftar nominatif prajurit yang diusulkan untuk kenaikan pangkatnya. d) Merencanakan, Pangkatpus.
menyiapkan
dan
menyelenggarakan
sidang
e) Mengadakan koordinasi dengan struktural/fungsional dalam rangka penyelenggaraan sidang.
4)
f)
Menyusun laporan kegiatan pelaksanaan sidang.
g)
Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada ketua.
Anggota. a) Memberikan saran dan pendapat/penilaian kepada ketua sidang dalam sidang kenaikan pangkat saat pembahasan para Bintara dan Tamtama yang akan diusulkan pangkatnya b) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada ketua dan atasannya.
33
BAB VII ADMINISTRASI PENETAPAN PRAJURIT
33. Umum. Dalam administrasi personel prajurit peranan inpasing sangat penting dan harus dipunyai setiap anggota TNI AD, karena dari inpasinglah akan diketahui penetapan prajurit dan masa kerja seorang anggota TNI. Dewasa ini banyak anggota TNI terhambat penyelesaian pensiunnya karena yang bersangkutan tidak mempunyai inpasing tingkat I (Inpasing Pertama) bahkan ada beberapa anggota purnawirawan TNI AD yang dihentikan pensiunnya oleh Tim Purna Yudha karena yang bersangkutan tidak mempunyai inpasing pertama. Untuk dapat dicairkan pensiun tersebut, harus mengurus kembali inpasing ke Ditajenad. Seyogyanya setiap anggota TNI AD waktu pertama kali diangkat menjadi TNI dengan keputusan pengangkatan yang berwenang, secara otomatis yang bersangkutan diberikan petikan keputusan inpasing, tetapi karena sesuatu hal ada sebagian anggota TNI AD sampai saat ini belum mempunyai inpasing pertama. Demikian pula setiap anggota TNI yang mengalami naik pangkat harus dibuatkan inpasing tingkat II ( Inpasing Lanjutan ). 34.
Syarat-syarat Administrasi Penetapan Prajurit. a.
Bahan-bahan administrasi untuk mendapatkan inpasing tingkat I terdiri dari : 1) Salinan stambuk sementara/kartu A-1-16 yang diisi secara lengkap tentang data-data dan riwayat pengalaman kerja dari yang bersangkutan dilampiri dengan salinan/fotokopi surat-surat yang menyatakan kebenaran atas apa yang telah dicantumkan didalamnya. 2) Salinan/fotokopi surat keputusan dan defenitif pengangkatan pertama menjadi anggota TNI AD bagi yang telah mendapat keputusan definitif pengangkatan pertama. 3) Salinan/fotokopi keputusan sementara pengangkatan pertama menjadi anggota TNI AD dilampiri dengan bahan persyaratan administrasi untuk pengangkatan pertama ( tiga macam bahan administrasi). 4)
Salinan/fotocopi keputusan/surat telegram kenaikan pangkat terakhir.
b. Bahan-bahan adminisrasi untuk mendapatkan inpasing tingkat I sebagai akibat pengangkatan karena pindah golongan pangkat terakhir terdiri dari : 1) Salinan/fotokopi keputusan/surat telegram tentang pengangkatan karena pindah golongan kenaikan pangkat. 2) Salinan/fotokopi penetapan gaji tingkat I sebelum diangkat kedalam golongan baru. 3)
Salinan/fotokopi keputusan/surat telegram kenaikan pangkat terakhir.
34
4) Salinan/fotokopi inpasing tingkat II pada pangkat sebelum diangkat dalam pangkat baru. c.
Bahan administrasi untuk mendapatkan inpasing tingkat II terdiri dari : 1) 2)
Salinan/fotokopi keputusan kenaikan pangkat. Salinan/fotokopi penyesuaian gaji pokok tingkat pertama.
BAB VIII ADMINISTRASI SELEKSI PENDIDIKAN
35.
Umum. a. Pendidikan prajurit dilaksanakan untuk membentuk dan membekali peserta didik seutuhnya sebagai insan prajurit pejuang yang profesional, mampu melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya. Pendidikan terkait dengan jabatan dan kepangkatan karena merupakan suatu keutuhan dalam sistem pembinaan karier.
b. Pendidikan bagi prajurit berpedoman kepada falsafah dan asas-asas pendidikan TNI, falsafah tersebut berlaku dalam pembentukan dan pembinaan prajurit untuk diarahkan menjadi prajurit pejuang dan pejuang prajurit. Pendidikan tersebut disusun dan diprogramkan secara berjenjang dan berlanjut menjamin kesinambungan pembekalan dan komponen kepribadian, keterampilan dan ilmu pengetahuan dan kesamaptaan jasmani sesuai dengan sasaran kemampuan TNI yang harus dicapai dan terbagi dalam pendidikan sekolah dan pendidikan luar sekolah. Persyaratan Pendidikan. Jenis pendidikan dalam pembinaan karier Bintara/Tamtama 36. dan Perwira, terdiri atas Dikbangum, Dikbangspes dan Dikbangiptek dengan persyaratan sebagai berikut : a.
Pendidikan Bintara/Tamtama 1)
Secaba Reg (Sekolah calon Bintara Reguler) a) Sumber. Sumber masukan adalah Tamtama yang memenuhi persyaratan dan lulus seleksi. b) Peserta pendidikan. Persyaratan Secaba Reg adalah : (1)
Pangkat minimal Kopda .
umum
peserta
pendidikan
35
(2) (3) (4) c)
Lulus seleksi. Seleksi pendidikan Secaba Reg meliputi : (1) (2) (3) (4) (5)
2)
Masa dinas Tamtama 12 tahun. Usia minimal 30 tahun dan max 40 tahun Berijazah minimal SLTA sederajat termasuk Ijazah paket “C”
Administrasi. Akademis. Kesehatan. Kesamaptaan Jasmani. Psikologi.
Secapa Reg (Sekolah calon Perwira Reguler) a) Sumber. Sumber masukan adalah Bintara yang memenuhi persyaratan dan lulus seleksi. b) Peserta pendidikan. Secapa Reg adalah : (1) (2)
c)
peserta
pendidikan
Abit Ba PK 13 tahun Abit Ba Reg 12 tahun Abit Ba PK Berijazah S-1/D-3 12 tahun
Usia minimal 33 tahun dan max 44 tahun Berijaza minimal SLTA sederajat termasuk Ijazah paket “C”
Lulus seleksi. Seleksi pendidikan Secaba Reg meliputi : (1) (2) (3) (4) (5)
b.
umum
Pangkat minimal Serka minimal 2 tahun . Masa dinas Bintara: (a) (b) (c)
(3) (4)
Persyaratan
Administrasi. Akademis. Kesehatan. Kesamaptaan Jasmani. Psikologi.
Pendidikan Perwira 1)
Dikbangum. a)
Selapa (Sekolah Lanjutan Perwira). (1) Sumber. Sumber masukan adalah Pama dan Pamen yang memenuhi persyaratan dan lulus seleksi. (2) Peserta pendidikan. Persyaratan umum peserta pendidikan Selapa adalah :
36
(a) (b) (c) (3)
Lulus seleksi. Seleksi pendidikan Selapa meliputi : (a) (b) (c) (d) (e)
b)
Pangkat Kapten dan Mayor. MDP minimal 9 tahun. Usia maksimal 44 tahun.
Administrasi. Akademis. Kesehatan. Kesamaptaan Jasmani. Psikologi.
Seskoad (Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Darat). (1) Sumber. Sumber masukan adalah Pamen terpilih lulusan Selapa yang memenuhi persyaratan dan lulus seleksi pendidikan. (2) Peserta Pendidikan. Persyaratan umum peserta pendidikan Seskoad adalah : (a) (b) (c) (3)
Lulus seleksi. Seleksi pendidikan Seskoad meliputi : (a) (b) (c) (d) (e) (f)
c.
Pangkat Mayor dan Letkol. MDP minimal 13 tahun. Usia maksimal 45 tahun.
Administrasi. Akademis. Kesehatan. Kesamaptaan Jasmani. Psikologi. Tes lisan (oral tes).
Dikbangspes. 1) Sumber. Sumber masukan adalah personel yang memenuhi persyaratan dan lulus seleksi pendidikan yang telah ditentukan sesuai dengan pendidikan yang akan diikuti. 2) Peserta pendidikan. Persyaratan umum peserta pendidikan Dikbangspes adalah : a) Pangkat personel sesuai dengan persyaratan pendidikan yang akan diikuti. b) Ketentuan MDP dan usia, sesuai dengan persyaratan pendidikan yang akan diikuti. c) Lulus seleksi sesuai dengan materi seleksi pendidikan yang akan diikuti.
RAHASIA 37
d.
Dikbangiptek. 1) Sumber. Sumber masukan adalah personel terpilih yang memenuhi persyaratan dan lulus seleksi pendidikan yang telah ditentukan sesuai dengan pendidikan yang akan diikuti. 2) Peserta pendidikan. adalah :
Persyaratan umum peserta pendidikan Dikbangiptek
a) Pangkat personel sesuai dengan persyaratan pendidikan yang akan diikuti. b) Ketentuan MDP dan usia, sesuai dengan persyaratan pendidikan yang akan diikuti. c) Lulus seleksi sesuai dengan materi seleksi pendidikan yang akan diikuti
BAB IX PENUTUP
37. Demikian naskah departemen ini disusun sebagai bahan ajaran untuk pedoman bagi Gadik dan Pasis dalam proses belajar mengajar penggunaan prajurit pada pendidikan lanjutan perwira I kecabangan Ajen.
Komandan Pusat Pendidikan Ajudan Jenderal
Didik Hartanto, S.IP. Kolonel Caj NRP 28879
RAHASIA
38
RAHASIA
KODIKLAT TNI ANGKATAN DARAT PUSAT PENDIDIKAN AJUDAN JENDERAL
RAHASIA
Lampiran II Keputusan Danpusdikajen Nomor Kep/ / / 2010 Tanggal 2010
PETUNJUK UMUM
(Khusus untuk tenaga pendidik)
1.
Mata Pelajaran Untuk Pendidikan
: Penggunaan Prajurit : Pendidikan Lanjutan Perwira I
2.
Jumlah Jam Pelajaran
: 14
a. b. c. d.
: : : :
3.
Teori Praktek Siang Praktek Malam Ujian
Jam pelajaran
5 Jam Pelajaran 8 Jam Pelajaran - Jam Pelajaran 1 Jam Pelajaran
Isi Pelajaran. a. b. c. d. e. f. g. h. i. j.
Pendahuluan. Pola Binkar Perwira. Pola Binkar Bintara/Tamtama Penempatan dalam Jabatan Perwira, Bintara dan Tamtama. Administrasi Karier Perwira, Bintara dan Tamtama Sidang Pankar. Administrasi Penetapan Prajurit. Administrasi Seleksi Pendidikan. Penutup. Evaluasi.
39
4.
Tujuan Pelajaran. a. Tujuan Kurikuler : Agar Pasis memahami tentang penggunaan prajurit dan mampu menerapkannya dalam pelaksanaan tugas. b.
Tujuan Instruksional. 1)
Pendahuluan. ( 15 Menit ). a) Tujuan instruksional umum. Agar Pasis memahami tentang pengertian, maksud dan tujuan diberikan pelajaran penggunaan prajurit. b) Kriteria keberhasilan. Pasis mampu menjelaskan tentang maksud dan tujuan diberikan pelajaran penggunaan prajurit serta menunjukkan antusias/minat dalam menerima pelajaran dengan baik dan benar. 2
2)
Pola Pembinaan Karier Perwira ( 30 Menit ). a) Tujuan instruksional umum. pola pembinaan karier Perwira .
Agar Pasis memahami tentang
b) Kriteria keberhasilan. Pasis mampu menjelaskan tentang konsepsi pembinaan/pengendalian karier, pelaksanaan pembinaan/ pengendalian karier, pola kepangkatan Perwira, tangung jawab pembinaan/pengendalian karier dan penilaian.
3)
Pola Pembinaan Karier Bintara/Tamtama (30 Menit). a) Tujuan instruksional umum. Agar Pasis memahami tentang pola pembinaan karier Bintara/Tamtama. b) Kriteria keberhasilan. Pasis mampu menjelaskan tentang pembinaan karier Bintara/Tamtama, kepangkatan Bintara/Tamtama, pola kenaikan pangkat Bintara/Tamtama dan pindah golongan.
4)
Penempatan dalam jabatan Perwira, Bintara/Tamtama (30 Menit). a) Tujuan instruksional umum. Agar Pasis memahami tentang penempatan dalam jabatan Perwira, Bintara/Tamtama. b) Kriteria keberhasilan. Pasis mampu menjelaskan tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan, wewenang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan, pejabat penerima delegasi wewenang dari Kasad dan tata cara pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan.
5)
Administrasi Karier Perwira, Bintara/Tamtama (30 Menit). a) Tujuan instruksional umum. Agar Pasis memahami tentang administrasi karier Perwira, Bintara/Tamtama.
40
b) Kriteria keberhasilan. Pasis mampu menjelaskan tentang lingkup Minkar, pendidikan, jabatan dan kepangkatan 6)
Sidang Panitia Karier (30 Menit). a) Tujuan instruksional umum. sidang panitia karier .
Agar Pasis memahami tentang
b) Kriteria keberhasilan. Pasis mampu menjelaskan tentang wewenang kenaikan pangkat Bintara/Tamtama, organisasi pelaksana kenaikan pangkat Perwira, organisasi pelaksana kenaikan pangkat Bintara/Tamtama, tugas dan tangggung jawab kenaikan pangkat Perwira, tugas dan tangggung jawab kenaikan pangkat Bintara/Tamtama 7)
Administrasi Penetapan Prajurit (25 Menit). a) Tujuan instruksional 3umum. administrasi penetapan prajurit.
Agar Pasis memahami tentang
b) Kriteria keberhasilan. Pasis mampu menjelaskan tentang syaratsyarat administrasi penetapan prajurit 8)
Administrasi Seleksi Pendidikan (20 Menit). a) Tujuan instruksional umum. administrasi seleksi pendidikan. b) Kriteria keberhasilan. persyaratan pendidikan
Agar Pasis memahami tentang Pasis mampu menjelaskan tentang
9) Praktek administrasi penyelenggaraan penggunaan prajurit. ( 8 Pelajaran ).
Jam
a) Tujuan instruksional umum. Agar Pasis memahami tentang administrasi penyelenggaraan penggunaan prajurit. b) Kriteria keberhasilan. Pasis mampu melaksanakan kegiatan administrasi tentang usul pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan, usul kenaikan pangkat, usul pendidikan dengan baik dan benar. 10)
Penutup ( 15 Menit). a) Tujuan instruksional umum. penggunaan prajurit.
Agar Pasis memahami tentang
b) Kriteria kebehasilan. Pasis mampu menjelaskan seluruh materi pelajaran yang telah diberikan. 11)
Evaluasi ( 1 Jam Pelajaran ). a) Tujuan instruksional umum. Agar tingkat pengetahuan Pasis dapat diukur sesuai pelajaran penggunaan prajurit yang telah diberikan.
41
b) Kriteria kebehasilan. Pasis mampu menjawab pertanyaan maupun mampu menyelenggarakan penggunaan prajurit. 5.
Metode. a. b.
6.
Metode Utama : Ceramah dan aplikasi Metoda Penunjang : Tanya jawab dan pemberian tugas.
Alins/Alongin a. b. c. d. e.
:
White Board. Board Marker. Laser Point. LCD Infocus. Laptop/Note Book/CPU
4 Proses Belajar Mengajar.
7. NO
1 1.
2.
KEGIATAN TENAGA PENDIDIK
PESERTA DIDIK
2
3
Pendahuluan. - Menjelaskan secara umum tentang Memperhatikan, mendengarkan maksud dan tujuan diberikannya pelajaran mencatat hal-hal penting. penggunaan prajurit
dan
Pola pembinaan karier Perwira a. Menjelaskan secara rinci tentang a. Memperhatikan, mendengarkan dan konsepsi pembinaan/pengendalian karier, mencatat hal-hal penting. pelaksanaan pembinaan/ pengendalian karier, pola kepangkatan Perwira, tangung jawab pembinaan/pengendalian karier dan penilaian b. Melaksanakan pengecekan/evaluasi b. Menjawab pertanyaan dan mengaju terhadap pelajaran yang diberikan dengan kan pertanyaan dari dan kepada Gadik. melemparkan pertanyaan dan menjawab pertanyaan ke/dari siswa.
3.
Pola pembinaan karier Bintara/Tamtama a. Menjelaskan secara rinci tentang a. Memperhatikan, mendengarkan dan pembinaan karier Bintara/Tamtama, mencatat hal-hal penting. kepangkatan Bintara/Tamtama, pola kenaikan pangkat Bintara/Tamtama dan pindah golongan b. Melaksanakan pengecekan/evaluasi
b. Menjawab pertanyaan dan mengaju
42
terhadap pelajaran yang diberikan dengan melemparkan pertanyaan dan menjawab pertanyaan ke/dari siswa. 4.
kan pertanyaan dari dan kepada Gadik.
Penempatan dalam jabatan Perwira, Bintara/Tamtama a. Menjelaskan secara rinci tentang a. Memperhatikan, mendengarkan dan pemberhentian dari dan pengangkatan mencatat hal-hal penting. dalam jabatan, wewenang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan, pejabat penerima delegasi wewenang dari Kasad dan tata cara pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan
5
1
2 3 b. Melaksanakan pengecekan/evaluasi b. Menjawab pertanyaan dan mengaju terhadap pelajaran yang diberikan dengan kan pertanyaan dari dan kepada Gadik. melemparkan pertanyaan dan menjawab pertanyaan ke/dari siswa.
5.
Administrasi Karier Perwira, Bintara/ Tamtama a. Menjelaskan secara rinci tentang lingkup Minkar, pendidikan, jabatan dan kepangkatan b. Melaksanakan pengecekan/evaluasi terhadap pelajaran yang diberikan dengan melemparkan pertanyaan dan menjawab pertanyaan ke/dari siswa.
6.
a. Memperhatikan, mendengarkan dan mencatat hal-hal penting. b. Menjawab pertanyaan dan mengaju kan pertanyaan dari dan kepada Gadik.
Sidang Panitia Karier a. Menjelaskan secara rinci tentang a. Memperhatikan, mendengarkan dan wewenang kenaikan pangkat mencatat hal-hal penting. Bintara/Tamtama, organisasi pelaksana kenaikan pangkat Perwira, organisasi pelaksana kenaikan pangkat Bintara/Tamtama, tugas dan tangggung jawab kenaikan pangkat Perwira, tugas dan tangggung jawab kenaikan pangkat Bintara/Tamtama b. Melaksanakan pengecekan/evaluasi b. Menjawab pertanyaan dan mengaju terhadap pelajaran yang diberikan dengan kan pertanyaan dari dan kepada Gadik. melemparkan pertanyaan dan menjawab pertanyaan ke/dari siswa.
43
7.
Administrasi penetapan prajurit a. Menjelaskan secara rinci tentang syarat- a. Memperhatikan, mendengarkan dan syarat administrasi penetapan prajurit mencatat hal-hal penting. b. Melaksanakan pengecekan/evaluasi b. Menjawab pertanyaan dan mengaju terhadap pelajaran yang diberikan dengan kan pertanyaan dari dan kepada Gadik. melemparkan pertanyaan dan menjawab pertanyaan ke/dari siswa.
8.
Administrasi seleksi pendidikan a. Menjelaskan secara rinci persyaratan pendidikan
tentang a. Memperhatikan, mendengarkan dan mencatat hal-hal penting.
b. Melaksanakan pengecekan/evaluasi b. Menjawab pertanyaan dan mengaju terhadap pelajaran yang diberikan dengan kan pertanyaan dari dan kepada Gadik. melemparkan pertanyaan dan menjawab 6 pertanyaan ke/dari siswa.
1 9.
2
3
Praktek Min Gar penggunaan prajurit a. Membuat usul pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan, usul kenaikan pangkat, usul pendidikan 1) Memberikan arahan/petunjuk tata 1) Memperhatikan, mendengarkan cara pembuatan usul pemberhentian dari arahan/petunjuk dari Gadik dan pengangkatan dalam jabatan, usul kenaikan pangkat, usul pendidikan 2) Memberikan tugas untuk membuat usul pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan, usul kenaikan pangkat, usul pendidikan
2) Melaksanakan tugas dari Gadik tentang usul pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan, usul kenaikan pangkat, usul pendidikan
3) Melaksanakan koreksi hasil praktek 3) Memperhatikan, mendengarkan dan Pasis dan melemparkan pertanyaan menjawab pertanyaan serta serta menjawab pertanyaan ke/dari Pasis mengajukan pertanyaan dari dan kepada Gadik. 10.
Penutup. a. Memberikan kesimpulan/rangkuman dan a. Memperhatikan, mendengarkan dan penekanan terhadap seluruh materi mencatat hal-hal penting. pelajaran yang diberikan. b. Melaksanakan pengecekan dan evaluasi b. Menjawab pertanyaan dan mengaju terhadap akhir pelajaran yang diberikan kan pertanyaan dari dan kepada Gadik. dengan melempar pertanyaan dan menjawab pertanyaan ke/dari Pa siswa.
44
11.
Evaluasi a. Menyusun bahan ujian yang diketahui a. Memperhatikan, mendengarkan dan Kadepbinpers dan dalam pelaksanaan ujian mencatat hal-hal penting. sebagai Pengawas umum. b. Menyerahkan bahan evaluasi ujian b. Menjawab pertanyaan dan mengaju kepada Kasiopsdik dan mengoreksi/ menilai kan pertanyaan dari dan kepada Gadik. hasil ujian Pasis
8. Kualifikasi Tenaga Pendidik. Seorang Perwira Ajen yang sudah berkualifikasi tenaga pendidik dan menguasai materi penggunaan prajurit. 9.
Referensi. RAHASIA a. Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Skep/188/V2005 tanggal 13 Mei 2005 tentang Petunjuk Induk Penggunaan Prajurit TNI. 7
b. Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Skep/190/V/2005 tanggal 17 Mei 2005 tentang Petunjuk Administrasi Kenaikan Pangkat dan Pemberian Pangkat Prajurit TNI. c. Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Skep/241/VII2005 tanggal 27 Juni 2005 tentang Petunjuk Administrasi Pendidikan Pengembangan Umum Perwira TNI. d. Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Skep/262/VII/2005 tanggal 7 Juli 2005 tentang Petunjuk Administrasi Pendidikan Pertama Prajurit TNI. e. Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Skep/431/VII/1999 tanggal 20 Juli 1999 tentang Penyelenggaraan Penetapan Jabatan Bintara dan Tamtama di Lingkungan TNI AD. f. Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Skep/383/X/2002 tanggal 31 Oktober 2002 tentang Pendidikan. g. Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Skep/496/XII/2004 tanggal 27 Desember 2004 tentang Personel. h. Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Skep/14/II/2006 tanggal 3 Pebruari 2006 tentang Pengakhiran Dinas Keprajuritan. i. Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Skep/441/XI/2006 tanggal 20 Nopember 2006 tentang Pembinaan Karir Perwira. j. Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Perkasad/96/XII/2008 tanggal 19 Desember 2008 tentang Pemberhentian Sementara dari Jabatan. k. Surat Keputusan Dirajenad Nomor Skep/37-A/XI/2004 tanggal 18 Nopember 2004 tentang Buku Petunjuk Administrasi Ikatan Dinas Keprajuritan.
45
10.
Lain-lain. a. Naskah Departemen ini disusun untuk kepentingan Lembaga Pendidikan b. Untuk kepentingan peserta didik dapat direproduksi Lembaga Pendidikan tanpa petunjuk umum dan evaluasi tiap bab serta evaluasi akhir pelajaran.
Komandan Pusat Pendidikan Ajudan Jenderal
Didik Hartanto, S.IP. Kolonel Caj NRP 28879
RAHASIA
46
DAFTAR ISI
Halaman BAB
BAB
BAB
BAB
BAB
I
PENDAHULUAN
1. 2. 3. 4. 5.
Umum .......................................................................................………… Maksud dan Tujuan..................................................................…………. Ruang Lingkup dan Tata Urut...................................................…………. Refrensi …………………………………………………………………… Pengertian-pengertian..............................................................………….
II
POLA PEMBINAAN KARIER PERIRA
6. 7. 8. 9. 10. 11.
Umum .................................................................................…………. Konsepsi Pembinaan/Pengendalian Karier....….......................…………. Pelaksanaan Pembinaan/Pengendalian Karier....................... …………. Pola Kepangkatan Perwira.......................................................…………. Tanggung jawab Pembinaan/Pengendalian Karier.................………….. Penilaian..................................................................................….…..…..
III
POLA PEMBINAAN KARIER BINTARA/TAMTAMA
12. 13. 14. 15. 16.
Umum ………………………………………………………………………… Pembinaan Karier Bintara/Tamtama ……………………………………… Kepangkatan Bintara dan Tamtama …………………………………….. Pola Kenaikan Pangkat Bintara dan Tamtama…………………………… Pindah Golongan ……………………………………………………………
IV
PENEMPATAN DALAM JABATAN PERWIRA, BINTARA/TAMTAMA
17. 18. 19. 20. 21.
Umum ………………………………………………………………………. Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan ………………. Wewenang Pemberhentian dan Pengangkatan dari Jabatan ………….. Pejabat Penerima Delegasi Wewenang dari Kasad …………………….. Tata cara Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan …….
V
ADMINISTRASI KARIER PERWIRA, BINTARA/TAMTAMA
22. 23. 24. 25. 26.
Umum ………………………………………………………………………. Lingkup Minkar ……………………………………………………………… Pendidikan …………………………………………………………………… Jabatan ………………………………………………………………………. Kepangkatan ………………………………………………………………….
1 1 1 2 2
3 3 7 8 10 11
12 12 12 12 13
15 15 15 16 16
17 18 18 19 20
ii 47
BAB
BAB
BAB
BAB
VI
SIDANG PANKAR
27. 28. 29. 30. 31. 32.
Umum ………………………………………………………………………… Wewenang Kenaikan Pangkat Bintara/Tamtama………..……………….. Organisasi Pelaksana Kenaikan Pangkat Perwira ……………………… Organisasi Pelaksana Kenaikan Pangkat Bintara/Tamtama …………… Tugas dan Tangggung Jawab Kenaikan Pangkat Perwira…. …………. Tugas dan Tangggung Jawab Kenaikan Pangkat Bintara/Tamtama ….
VII
ADMINISTRASI PENETAPAN PRAJURIT
33. 34.
Umum ……………………………………………………………………….. Syarat-syarat Administrasi Penetapan Prajurit …………………………..
VIII
ADMINISTRASI SELEKSI PENDIDIKAN
35. 36.
Umum ………………………………………………………………………. Persyaratan Pendidikan …………………………............................………
IX
PENUTUP
37.
Penutup ......................................................................................……….
24 25 25 26 26 28
29 33
34 35
39
