RAHASIA PENGADAAN PNS BAB I PENDAHULUAN

RAHASIA KODIKLAT TNI ANGKATAN DARAT PUSAT PENDIDIKAN AJUDAN JENDERAL

Lampiran III Keputusan Danpusdikajen Nomor Kep/ / / 2010 Tanggal 2010

PENGADAAN PNS BAB I PENDAHULUAN

Umum. Organisasi TNI AD dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya di samping 1. menggunakan personel militer sebagai kekuatan inti juga menggunakan PNS yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab atau pelaksanaan tugas pokok TNI AD dalam kedudukannya sebagai kekuatan pertahanan. Hal ini berarti bahwa pembinaan PNS merupakan bagian yang terintegrasikan dengan sistem pembinaan personel TNI AD secara umum dan ikut menentukan keberhasilan tugas pokok TNI AD. Menyadari peranan PNS tersebut maka pengadaanyapun harus dilaksanakan secara selektif sehingga dapat diperoleh PNS dalam jumlah maupun mutu sesuai yang dibutuhkan TNI AD melalui sistem pengadaan yang dilaksanakan secara disentralisasi oleh Kotama di seluruh wilayah RI. Pada hakekatnya pengadaan PNS TNI AD adalah rangkaian kegiatan dalam rangka mengisi formasi/jabatan yang lowong dalam organisasi TNI AD yang dimulai dari saat penerimaan alokasi, pengumuman, penyaringan, peng-angkatan Capeg sampai pada pengangkatan PNS.

2.

Maksud dan Tujuan. a. Maksud. Naskah departemen ini disusun dengan maksud untuk dijadikan salah satu bahan ajaran bagi pendidikan dasar kecabangan Ajen. Tujuan. Agar Pasis mengetahui tentang penyelenggaraan pengadaan PNS b. dan dapat terbatas mengaplikasikan dalam pelaksanaan tugas.

3.

Ruang Lingkup dan Tata Urut. a. Ruang Lingkup. Ruang lingkup naskah departemen ini dibatasi hanya membahas tentang pendahuluan, ketentuan umum pelaksanaan, organisasi penyelenggara, pelaksanaan kegiatan, pengawasan dan pengendalian. Tata Urut. b. berikut : 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)

Naskah

departemen ini disusun dengan tata urut sebagai

Pendahuluan. Ketentuan Umum Pelaksanaan. Organisasi Penyelenggara. Pelaksanaan Kegiatan. Pengawasan dan Pengendalian. Evaluasi Akhir Pelajaran. Penutup. RAHASIA

2

4.

Pengertian. a. Capeg. Capeg adalah calon PNS TNI AD yang telah mendapatkan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) dari Ka BKN dan diangkat berdasarkan Surat Keputusan pengakatan dari pejabat yang berwenang. b. Formasi. Formasi adalah jumlah dan susunan pangkat PNS AD yang diperlukan oleh satuan organisasi untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu. c. Pengadaan PNS. Pengadaan PNS adalah proses kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong yang disebabkan dua hal yaitu adanya pemisahan PNS atau adanya perluasan organisasi yang dimulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan sampai dengan pengangkatan menjadi PNS AD. c. PNS TNI AD. PNS TNI AD adalah calon PNS AD yang telah menjalankan masa percobaan sekurang-kurangnya satu tahun sampai dengan paling lama dua tahun, memenuhi persyaratan dan diangkat menjadi PNS oleh pejabatan yang berwenang. d. Panitia Pengadaan CPNS AD. Panitia Pengadaan CPNS AD adalah badan yang dibentuk secara fungsional dan ditentukan oleh Kasad untuk menyelenggarakan pengadaan calon PNS AD. e. Panitia Penentu Akhir (Pantukhir). Panitia Penentu Akhir (Pantukhir) adalah badan yang dibentuk secara fungsional untuk menentukan calon yang dapat diterima atau dinyatakan lulus dalam pengadaan calon PNS AD. f. Tim Pemeriksa. Tim Pemeriksa adalah panitia pelaksana yang dibentuk secara fungsional di lingkungan Angkatan Darat, bertugas untuk melaksanakan pemeriksaan calon PNS dibidang administrasi, kesehatan, kesamaptaan jasmani, ujian akademik dan mental.

BAB II KETENTUAN UMUM PELAKSANAAN

5. Umum. Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Angkatan Darat pada dasarnya dilaksanakan secara selektif untuk memperoleh Pegawai Negeri Sipil Angkatan Darat yang berkualitas dengan berpedoman pada prinsip-prinsip yang telah ditentukan dan harus memenuhi ketentuan persyaratan administrasi yang bersifat umum dan khusus.

6.

Sasaran. a. Terlaksananya kegiatan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Angkatan Darat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3

b. Tersedianya calon pegawai negeri sipil sesuai kebutuhan organisasi Angkatan Darat. c. Tercapainya seleksi kepada warga negara Indonesia yang ingin menjadi calon pegawai negeri sipil Angkatan Darat. d. Terwujudnya tertib administrasi pengadaan calon pegawai negeri sipil Angkatan Darat.

7.

Prinsip-prinsip Pelaksanaan Kegiatan. a. Tepat. Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Angkatan dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan keahlian yang dibutuhkan.

Darat

b. Obyektif. Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Angkatan Darat dilaksanakan sesuai keadaan yang sebenarnya dan ketentuan yang berlaku tanpa dipengaruhi hal-hal lain. c. Terbuka. Kegiatan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Angkatan Darat dilaksanakan secara terbuka tidak ada yang ditutup-tutupi dan tidak terbatas pada orang tertentu saja. d. Selektif. Untuk mendapatkan calon yang terbaik, kegiatan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Angkatan Darat dilaksanakan melalui rangkaian seleksi yang mencakup aspek administrasi, kesehatan, kesemaptaan jasmani, akademik dan mental. e. Tertib dan teratur. Kegiatan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Angkatan Darat dilaksanakan secara tertib, teratur sesuai prosedur dan menurut aturan serta ketentuan yang berlaku.

8. Ketentuan Administrasi. Setiap pelamar yang mendaftarkan diri sebagai calon pegawai negeri sipil Angkatan Darat harus memenuhi ketentuan administrasi yang telah ditentukan, diantaranya meliputi persyaratan umum, persyaratan khusus dan bahan administrasi. a.

Persyaratan Umum : 1)

WNI Pria dan Wanita yang beragama.

2) Berusia serendah-rendahnya 18 tahun dan setinggi-tingginya 35 tahun pada saat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil. 3) Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan. 4) Tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai suatu instansi baik pemerintah maupun swasta.

4

5)

Tidak berkedudukan sebagai Calon/Pegawai Negeri.

6) Mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan. 7) Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan SKCK dari kepolisian setempat yang masih berlaku. 8) Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah NKRI atau negara lain yang ditentukan oleh pemerintah. 9) Sehat Jasmani dan Rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan Dokter. 10) Sanggup mengabdikan diri dalam TNI AD minimal dua tahun setelah diangkat sebagai Capeg. 11) Khusus wanita tidak dalam keadaan hamil dan sanggup menunda kehamilan minimal dua tahun sejak diangkat sebagai Capeg . 12) Pada saat melamar bagi yang sudah berkeluarga, maksimal mempunyai dua anak. 13) Capeg/PNS yang pada waktu melamar ternyata dengan sengaja memberi/menggunakan keterangan yang tidak benar, akan diberhentikan tidak dengan hormat. 14) Bersedia melepaskan jabatan pengurus/anggota partai politik pada saat dinyatakan lulus ujian penyaringan, apabila yang bersangkutan pada saat mendaftar masih berstatus pengurus/anggota partai politik. 15)

Terdaftar di dinas Tenaga Kerja setempat.

16) Bersedia mengembalikan segala biaya yang telah dikeluarkan oleh negara kepada Kas Negara apabila yang bersangkutan mengundurkan diri sebagai CPNS sebelum menyelesaikan masa bakti pada organisasi TNI AD. b.

Persyaratan Khusus. 1)

Mengikuti dan lulus seleksi/pemeriksaan yang meliputi : a) b) c) d) e)

Pemeriksaan Administrasi. Pemeriksaan Akademik/Ujian tertulis. Pemeriksaan Kesemaptaan Jasmani. Pemeriksaan Kesehatan. Wawancara.

2) Tidak bertato/bertindik atau memiliki bekas tato/tindik, bagi wanita tidak bertindik diluar kelaziman, dan bagi yang bertato/bertindik secara adat harus dilengkapi surat keterangan dari ketua adat.

5

c.

Bahan Administrasi. 1)

Yang disiapkan oleh pelamar. a)

Surat lamaran yang ditulis tangan sendiri.

b)

Fotokopi KTP yang masih berlaku.

c) Fotokopi Akte kelahiran/surat kenal lahir yang disahkan oleh pejabat terkait. d) Fas poto hitam putih ukuran 3 X 4 cm ( 6 lembar) dan 4 X 6 cm (2 Lembar) tanpa kaca mata dan tutup kepala. e) Fotokopi Kartu tanda pencari kerja ( Kartu kuning ) dari Dinas Tenaga Kerja setempat yang masih berlaku. f) Fotokopi STTB/Ijazah yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang. g)

SKCK dari Polri setempat yang masih berlaku.

h) Surat keterangan dari Dokter, bagi pelamar wanita dinyatakan tidak dalam keadaan hamil. i) 2)

Fotokopi Kartu Keluarga ( KK ).

Yang disiapkan oleh Panitia Penerimaan CPNS AD. a)

Daftar Riwayat Hidup.

b)

Surat Pernyataan Pelamar yang berisi tentang : (1) Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan. (2) Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. (3)

Tidak berkedudukan sebagai calon/pegawai negeri.

(4) Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI atau negara lain yang ditentukan oleh pemerintah. (5) Tidak menjadi anggota partai politik. Bagi yang statusnya sebagai pengurus dan atau anggota Parpol harus melampirkan surat pernyataan telah melepaskan keanggotaan dan atau kepengurusan dari parpol yang diketahui oleh pengurus parpol bersangkutan.

6

c) Surat pernyataan kesanggupan bersedia menunaikan baktinya pada organisasi TNI Angkatan Darat. d) Surat pernyataan kesanggupan mengembalikan biaya yang dikeluarkan negara kepada Kas negara dalam rangka proses penerimaan CPNS AD apabila mengundurkan diri atas kehendak sendiri bukan karena dinas. e) Surat pernyataan tidak dalam keadaan hamil dan PNS pria/wanita bersedia mempunyai anak tidak lebih dari dua orang. Seluruh surat-surat pernyataan dibuat dan ditulis dengan huruf kapital menggunakan tinta hitam dan ditanda tangani CPNS AD yang bersangkutan di atas materai Rp. 6.000,- (Enam Ribu Rupiah).

9.

Evaluasi. a.

Jelaskan sasaran pengadaan CPNS !

b. Apa yang dimaksud dengan prinsip obyektif dalam prinsip pelaksanaan kegiatan Pengadaan CPNS ? c. Dalam ketentuan administrasi, terdapat persyaratan umum, khusus dan bahan administrasi dalam pengadaan CPNS, Jelaskan persyaratan umum tersebut !

BAB III ORGANISASI PENYELENGGARA

10. Umum. Organisasi penyelenggara Pengadaan Calon Peghawai Negeri Sipil terdiri dari Panitia Pusat angkatan Darat dan Panitia Pelaksana Daerah (Panitia Daerah) yang dibentuk secara fungsional oleh Kasad mempunyai fungsi dan tanggung jawab membantu pimpinan dalam rangka menyelenggarakan administrasi pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil.

11.

Organisasi Pelaksana. a. Tingkat Pusat. Dilaksanakan oleh Panitia Pusat Angkatan Darat berkedudukan di Mabesad dengan keanggotaan secara fungsional dijabat oleh para pejabat di lingkungan Angkatan Darat, diangkat berdasarkan surat perintah Kasad dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut : 1) 2) 3) 4)

Penanggung jawab : Ketua : Wakil Ketua : Sekretaris :

Aspers Kasad. Waaspers Kasad. Dirajenad. Paban V/Bin PNS Spersad.

7

5)

Anggota : a) b) c) d)

Dirkesad. Danpusintelad. Kadisjasad. Kasubditbinmin PNS Ditajenad.

b. Tingkat Daerah. Dilaksanakan oleh Panitia Daerah (Panda) berkedudukan di Kodam dengan keanggotaan secara fungsional dijabat oleh para pejabat di lingkungan Kodam diangkat berdasarkan surat perintah Pangdam dengan susunan keanggotaan sebagai berikut : 1) 2) 3)

Ketua : Wakil Ketua merangkap sekretaris : Anggota : a) b) c) d) e)

12.

Ketua Tim Rikmin Ketua Tim Rikes Ketua Tim Uji Akademik Ketua Tim Jas Ketua Tim Wawancara

Aspers Kasdam. Kaajendam.

: : : : :

Waka Ajendam. Kakesdam. Kasiminperssip Ajendam. Kajasdam. Asintel Kasdam.

Tugas dan Tanggung Jawab. a.

Panitia Pusat Angkatan Darat. 1)

Waaspers Kasad selaku Ketua. a) Bertindak sebagai koordinator Pegawai Negeri Sipil Angkatan Darat.

kegiatan

Pengadaan

Calon

b) Menyusun petunjuk pelaksanaan kegiatan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Angkatan Darat. c) Menentukan alokasi dan kualifikasi pendidikan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Angkatan Darat untuk Kotama/Balakpus sesuai dengan formasi yang telah ditetapkan oleh Dephan RI yang disetujui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia. d) Memberikan arahan, mengikuti dan mengawasi pelaksanaan kegiatan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Angkatan Darat. e)

Mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan.

f) Bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Angkatan Darat kepada Aspers Kasad.

8

2)

Dirajenad selaku Wakil Ketua. a) Bertindak sebagai koordinator Pegawai Negeri Sipil Angkatan Darat.

kegiatan

Pengadaan

Calon

b) Memberi arahan, mengikuti dan mengawasi pelaksanaan kegiatan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Angkatan Darat. c)


d) Bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Angkatan Darat kepada Waaspers Kasad. 3)

Paban V / Bin PNS Spersad selaku Sekretaris. a) Merencanakan kebutuhan Calon Pegawai Negeri Sipil Angkatan Darat sesuai kualifikasi pendidikan yang diperlukan untuk Kotama/Balakpus. b) Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Angkatan Darat. c)

Menentukan jadwal pelaksanaan seleksi di daerah

d) Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Angkatan Darat kepada Waaspers Kasad. 4)

Dirkesad. a) Membuat pedoman tentang pelaksanaan pemeriksaan kesehatan Calon Pegawai Negeri Sipil Angkatan Darat. b) Memberikan arahan, mengikuti dan mengawasi kegiatan pemeriksaan kesehatan pada Calon Pegawai Negeri Sipil Angkatan Darat. c)



Danpusintelad. a)

Membuat pedoman tentang pelaksanaan seleksi wawancara.

b) Memberikan arahan, mengikuti, mengawasi dan mengamankan kegiatan wawancara Calon Pegawai Negeri Sipil Angkatan Darat. c)


9


Kadisjasad. a) Membuat pedoman tentang pelaksanaan seleksi kesemaptaan jasmani. b) Memberikan arahan, mengikuti dan mengawasi kegiatan kesemaptaan jasmani Calon Pegawai Negeri Sipil Angkatan Darat. c)



Kasubditbinmin PNS. a. Menerima dan meneliti persyaratan bahan administrasi pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Angkatan Darat. b. Mengajukan usul penetapan NIP Calon Pegawai Negeri Sipil Angkatan Darat ke BKN melalui kepala Biro Kepegawaian Setjen Dephan RI menggunakan formulir D. 1 a dari BKN. c. Mengambil hasil penetapan NIP Calon Pegawai Negeri Sipil Angkatan Darat yang ditetapkan oleh Ka BKN melalui Karopeg Setjen Dephan RI. d. Menerbitkan Keputusan Pengangkatan calon pegawai negeri sipil Angkatan Darat. e. Mendistribusikan Keputusan Pengangkatan calon pegawai negeri sipil Angkatan Darat ke masing-masing Panitia Daerah (Kodam). f. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Angkatan Darat kepada Aspers Kasad. g. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pengadaan calon pegawai negeri sipil kepada Waaspers Kasad.

b.

Panitia Daerah. 1)

Aspers Kasdam selaku Ketua. a) Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan Pengadaan calon pegawai negeri sipil Angkatan Darat di Panitia Daerah. b)

Memberikan arahan kepada Tim Pemeriksa di Panitia Daerah.

10

c) Mengikuti dan mengawasi pelaksanaan kegiatan Calon Pegawai Negeri Sipil.

Pengadaan

d) Melaporkan pelaksanaan kegiatan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil kepada Aspers Kasad dengan tembusan Dirajenad. e) Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil kepada Pangdam. 2)

Kaajendam. Wakil Ketua merangkap Sekretaris. a)

Mewakili ketua pada saat ketua berhalangan.

b) Membantu Aspers Kasdam didalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Angkatan Darat. c) Merencanakan pembuatan Surat Perintah pelaksanaan Renlakgiat Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Angkatan Darat. d)

Penggunaan sarana dan prasarana pemeriksaan.

e)

Mengadakan koordinasi dengan instansi lain.

f)

Menentukan kriteria pemeriksaan.

g)

Menentukan tata cara penilaian.

h) Mengirimkan seluruh hasil pemeriksaan/pengujian didaerah kepada Spersad dengan menggunakan daftar nominatif yang dan disusun berdasarkan peringkat/ranking. i) Mengajukan usul pengangkatan calon pegawai negeri sipil Angkatan Darat ke Dirajenad disertai kelengkapan bahan administrasi j) Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil kepada Aspers Kasdam. 3)

Anggota-anggota. a)

Wakaajendam. (1) Membantu Kaajendam dalam pelaksanaan tugas sebagai Sekretaris. (2) Menentukan penilaian pelamar calon pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi. (3)

Melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

(4) Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pengadaan calon pegawai negeri sipil kepada Aspers Kasdam.

11

b) Kakesdam, Asintel Kasdam, Kajasdam dan Kasiminperssip Ajendam. (1)

Menyiapkan sarana dan prasarana pemeriksaan

(2)

Menyusun pedoman pemeriksaan.

(3) Membentuk Tim Pemeriksa, mengarahkan, mengawasi dan mengikuti pelaksanaan kegiatan. (4) Menilai dan menentukan Calon Pegawai Negeri Sipil Angkatan Darat yang memenuhi syarat/tidak memenuhi syarat pemeriksaan. (5) Menyerahkan hasil pemeriksaan kepada Sekretaris Panitia Daerah. (6) Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Angkatan Darat kepada Aspers Kasdam.

13.

Evaluasi. a.

Jelaskan organisasi pelaksana pengadaan CPNS Tingkat Pusat !

b.

Jelaskan organisasi pelaksana pengadaan CPNS Tingkat Daerah I

c. Jelaskan tugas dan tanggung jawab Waaspers Kasad selaku Ketua Panpus pengadaan CPNS ! d. Jelaskan tugas dan tanggung jawab Aspers Kasdam selaku Ketua Panda pengadaan CPNS! e. Jelaskan tugas dan tanggung jawab Kaajendam selaku Wakil Ketua merangkap sekretaris Tingkat Panda pada pengadaan CPNS !

BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN

14. Umum. Kegiatan pengadaan calon pegawai negeri sipil Angkatan Darat dilaksanakan secara desentralisasi dengan sistem kewilayahan melalui tahap-tahap kegiatan, secara bertahap mulai dari tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pengakhiran.

12

15.

Perencanaan. a.

Perencanaan. 1)

Panitia Pusat (Panpus). a)

Membuat jadwal kegiatan.

b)

Menginventarisir data tentang keutuhan PNS Angkatan Darat.

c) Merencanakan alokasi dan kualifikasi pendidikan calon PNS angkatan Darat yang dibutuhkan. d) Merencanakan dukungan anggaran untuk pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Angkatan Darat. e) Membuat rencana kebutuhan pengadaan Calon Pegwai Negeri Sipil Angkatan Darat. kepada Kasad. 2)

Panitia Daerah (Panda). a) Merencanakan kebutuhan CPNS untuk mengisi formasi yang lowong di daerahnya. b) Merencanakan pembentukan Panitia untuk melaksanakan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Angkatan Darat. c)

Mengusulkan rencana kebutuhan PNS kepada Kasad.

d) Merencanakan sarana dan prasarana pelaksanaan kegiatan pengadaan CPNS AD. b.

untuk

mendukung

Persiapan. 1)

Panitia Pusat (Panpus). a) Membuat rencana garis besar pengadaan calon pegawai negeri sipil Angkatan Darat.

2)

b)

Mengadakan koordinasi awal dengan instansi terkait.

c)

Membentuk panitia pelaksanaan Tingkat Pusat.

Panitia Daerah (Panda). a) Membuat rencana garis besar pengadaan calon pegawai negeri sipil Angkatan Darat di daerah. b) Mengadakan koordinasi dengan panitia pusat dan instansi terkait tentang persiapan pelaksanaan pengadaan calon pegawai negeri sipil Angkatan Darat. c)

Membentuk panitia pelaksanaan tingkat daerah.

13

c.

Pelaksanaan. 1)

Panitia Pusat (Panpus). 1) Membuat rencana pelaksanaan kegiatan pengadaan calon pegawai negeri sipil Angkatan Darat yang mencakup : (1) (2) (3) (4) (5)

Organisasi penyelenggara. Pelaksanaan kegiatan. Pemeriksaan dan ujian. Pedoman Penilaian Pemeriksaan Ujian. Jadwal, waktu, alokasi dan dukungan biaya.

2) Mengajukan rencana tersebut kepada Kasad untuk mendapatkan persetujuan. 3) Menyampaikan rencana pelaksanaan kegiatan pengadaan calon pegawai negeri sipil Angkatan Darat kepada Panitia Daerah. 4) Memberikan pengarahan kepada Panaitia Daerah tentnag pelaksanaan kegiatan pengadaan calon pegawai negeri sipil Angkatan Darat. 2)

Panitia Daerah (Panda). a) Menerima Renlakgiat pengadaan calon pegawai negferi sipil Angkatan Darat dari Panitia Pusat.

d.

b)

Mengadakan rapat koordinasi dengan seluruh Panitia Daerah.

c)

Menyiapakan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kegiatan.

d)

Menentukan tempat pelaksanaan kegiatan.

Pengakiran. 1) Panitia Pusat (Panpus). Mengadakan pemantauan persiapan pelaksanaan kegiatan pengadaan calon pegawai negeri sipil Angkatan Darat di Panitia Daerah. 2)

Panitia Daerah (Panda). a)

Pengecekan perencanaan pelaksanaan awal kegiatan.

b) Melaporkan kesiapan pelaksanaan kegiatan kepada Panitia Pusat Angkatan Darat.

14

16. Pengumuman. Penghadaan calon pegawai negeri sipil diumumkan melalui media massa berupa elektronik dan media cetak, sehingga kegiatan pengadaan calon pegawai negeri sipil dapat diketahui umum dan memberikan lebih banyak kemungkinan memilih pengadaan calon pegawai negeri sipil yang berkualitas. a.

Perencanaan. 1)

Panitia Pusat. a) Merencanakan jadwal pelaksanaan pengumuman pengadaan ke tiap-tiap Panitia Daerah. b)

Merencanakan batas waktu pelamaran.

c) Merencanakan sarana dan prasarana yang akan digunakan oleh Panitia Daerah. 2)

Panitia Daerah. a)

Merencanakan jadwal pelaksanaan pengumuman.

b)

Merencanakan batas waktu pelamaran.

c) Merencanakan sarana dan prasarana yang akan digunakan pada pelaksanaan pengumuman. b.

Persiapan. 1) Panitia Pusat. Mengadakan koordinasi dengan masing-masing Panitia Daerah (Kodam). 2) Panitia Daerah. terkait.

c.

Mengadakan koordinasi dengan satuan/instansi

Pelaksanaan. 1)

Panitia Pusat. a) Menyampaikan kepada Panitia Daerah tentang adanya pengadaan pengadaan calon pegawai negeri sipil Angkatan Darat. b) Menyampaikan pengumuman melalui media cetak maupun elektronik.

2)

Panitia Daerah. a) Mengumumkan kepada masyarakat tentang adanya pengadaan pengadaan calon pegawai negeri sipil Angkatan Darat melalui media cetak maupun elektronik. b) Mengumumkan batas waktu pengumuman lima belas hari sebelum tanggal penerimaan lamaran.

15

c)

Dalam pelaksanaan pengumuman harus dicantumkan : (1)

Jumlah dan jenis jabatan yang lowong.

(2)

Kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan.

(3) Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh setiap calon pelamar.

d.

(4)

Alamat dan tempat lamaran ditujukan.

(5)

Batas waktu pengajuan surat lamaran.

(6)

Waktu dan tempat seleksi.

Pengakhiran. 1) Panitia Pusat. Mengadakan pemantauan mengenai pelaksanaan pengumuman pengadaan calon pegawai negeri sipil Angkatan Darat di tiaptiap Panitia Daerah. 2)

Panitia Daerah. a) Pelamar yang memenuhi persyaratan dipanggil secara tertulis atau diumumkan melalui media massa, elektronik dan media cetak untuk mengikuti ujian penyaringan. b)

Dalam surat panggilan harus dicantumkan : (1) (2) (3) (4)

Nama lengkap. No Ujian. Waktu, Tempat dan jadwal ujian tertulis. Perlengkapan yang harus dibawa.

17. Pendaftaran dan Pelamaran. Kegiatan pendaftaran dan pelamaran dilaksanakan di Ajendam/Panitia Daerah masing-masing. a.

Perencanaan. 1)

Pelamaran dilaksanakan di tiap-tiap Ajendam/Panitia Daerah.

2) Calon datang sendiri ke Ajendam/tempat pendaftaran yang dibentuk dengan membawa berkas yang diperlukan. b.

Persiapan. 1)

Hal-hal yang disiapkan oleh Panitia : a) b)

Tempat dan waktu pendaftaran. Administrasi yang diperlukan.

16

c) d)

Sarana yang diperlukan. Personel penerima calon/mencatat calon yang melamar.

2) Hal-hal yang disiapkan pelamar. surat permohonan ditujukan kepada Kasad U.p. Pangdam secara tertulis dengan malampirkan persyaratan administrasi yang ditentukan. c.

Pelaksanaan. 1) Calon yang mendaftar menyerahkan kelengkapan administrasi yang diperlukan dan mengisi biodata yang disiapkan Panitia. 2)

Panitia melaksanakan pemeriksaan administrasi meliputi : a) Setiap surat lamaran yang diterima diperiksa dan diteliti sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam pengumuman. b) Surat lamaran yang memenuhi syarat disusun dan didaftar secara tertib untuk memudahkan proses panggilan dan kepada yang bersangkutan diberi nomor pendaftaran. c) Surat lamaran yang tidak memenuhi syarat disusun tersendiri untuk memudahkan proses pembuatan surat penolakan lamaran. d) Apabila jumlah pelamar yang memenuhi syarat melebihi jumlah alokasi untuk pelaksanaan seleksi/tes maka penetapan pemanggilan calon dilakukan berdasarkan peringkat sesuai dengan kriteria tertentu berdasarkan keputusan panitia.

3) Dalam kegiatan pengadaan calon pegawai negeri sipil para pelamar tidak dipungut biaya. 4) d.

Panitia melaksanakan pemeriksaan awal administrasi calon.

Pengakhiran. 1)

Calon yang memenuhi syarat dipanggil untuk mengikuti ujian.

2) Pemanggilan calon diprioritaskan bagi calon yang memiliki ijazah sesuai kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan. 3) Berkas yang tidak memenuhi persyaratan dikembalikan kepada yang bersangkutan.

18.

Penyaringan.

a. Perencanaan. Kegiatan yang dilaksanakan dalam tahap perencanaan oleh panitia tingkat pusat dan panitia tingkat daerah meliputi :

17

1)

Panitia Pusat. a) Merencanakan penyelenggaraan penyaringan/seleksi (Administrasi, Akademik, Kesehatan, Jasmani, Wawancara). b) Merencanakan tugas panitia penyaringan Akademik, Kesehatan, Jasmani, Wawancara).

(Administrasi,

c) Merencanakan pendistribusian naskah seleksi akademik dari panitia pusat Dephan RI. 2)

Panitia Daerah. a) Membentuk tim seleksi/penyaringan (Administrasi, Akademik, Kesehatan, Jasmani, Wawancara). b) Merumuskan tugas panitia (Administrasi, Akademik, Kesehatan, Jasmani, Wawancara). c)

Merencanakan tempat pelaksanaan seleksi.

d)

Merencanakan materi seleksi non akademik.

Persiapan. Kegiatan yang dilaksanakan dalam tahap persiapan oleh panitia b. tingkat pusat dan panitia tingkat daerah meliputi : 1)

Panitia Pusat. a) Menyiapkan pedoman pemeriksaan dan penilaian (Seleksi Administrasi, Akademik, Kesehatan, Jasmani, Wawancara). b) Mendistribusikan naskah ujian akademik dari Panitia Pusat Dephan RI.

2)

Panitia Daerah. a) Membuat persiapan/menyusun materi seleksi (Administrasi, Akademik, Kesehatan, Jasmani, Wawancara). b)

Menyiapkan tempat pelaksanaan seleksi.

c) Menyiapkan sarana dan prasarana pemeriksaan (Administrasi, Akademik, Kesehatan, Jasmani, Wawancara). d) Menyiapkan kriteria pemeriksaan Akademik, Kesehatan, Jasmani, Wawancara). e)

Menyiapkan kriteria penilaian.

(Seleksi

Administrasi,

18

c. Pelaksanaan. Kegiatan yang dilaksanakan dalam tahap pelaksanaan oleh panitia tingkat pusat dan panitia tingkat daerah meliputi : 1)

Panitia Pusat. a) Mengawasi pelaksanaan seleksi Akademik di masing-masing panitia daerah. b)

2)

Meninjau dan memberi petunjuk pelaksanaan seleksi.

Panitia Daerah. a) :

Melaksanakan seleksi Administrasi oleh tim administrasi meliputi

(1) Mengadakan pencocokan dan peniltian atas kebenaran seluruh elemen data yang ada dalam foto kopi/salinan bahan administrasi dengan elemen yang ada di dalam dokumen aslinya. (2) Mengadakan penelitian administrasi yang dipersyaratkan.

terhadap

macam

bahan

(3) Memeriksa keabsahan seluruh bahan administrasi baik dokumen otentik maupun penggandaanya. (4) Bahan administrasi yang perlu diwaspadai keabsahan elemen datanya sebagai berikut : (a) Antara akte kelahiran dan kenal lahir, jika terdapat perbedaan antara surat kelahiran dengan STTB/ijazah tanggal lahir yang bersangkutan maka surat kenal lahir patut diragukan, sehingga dianggap tidak memenuhi persyaratan, kecuali kenal lahir yang dibuat sebelum STTB tersebut diterbitkan. (b)

Elemen data kelahiran. i) Apabila tercantum hanya tahun ditentukan tanggal 1 Desember tahun bersangkutan.

lahir, yang

ii) Apabila tercantum bulan dan tahun lahir, ditentukan tanggal terakhir bulan dan tahun yang bersangkutan. (c)

STTB/Ijazah. i) STTB/Ijazah pada dasarnya tidak dibenarkan adanya perubahan kecuali jika perubahan tersebut dibuat dan dilegalisir/disahkan oleh pejabat yang berwenang.

19

ii) STTB/Ijazah dari SLTP/SLTA swasta harus ada pengesahan dipersamakan oleh Depdiknas dan Perguruan Tinggi/Akademik swasta harus ada pernyataan dipersamakan oleh Kopertis wilayah setempat. iii) STTB/Ijazah yang diperoleh di luar negeri, perlu mendapatkan pengesahan dari Depdiknas. iv) Penyimpangan dari hal-hal tersebut di atas dianggap tidak memenuhi persyaratan. (5) Menilai dan menentukan memenuhi syarat/tidak memenuhi syarat administrasi sesuai ketentuan. b) Melaksanakan seleksi Akademik. Ujian akademik untuk memperoleh CPNS AD yang memiliki kecakapan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan. Adapun materi ujian akademik tersebut meliputi : (1) (2) (3) (4)

Pengetahuan umum. Bahasa Indonesia. Kebijaksanaan Pemerintah. Pengetahuan Teknis.

Naskah materi ujian akademik dari Panitia Pusat Dephan RI. c) Melaksanakan seleksi Kesehatan. Pemeriksaan kesehatan badan calon dimaksudkan untuk : (1) Mendapatkan calon pegawai negeri sipil Angkatan Darat yang sehat jasmani, cakap dan mampu melaksanakan tugas PNS. (2) Mencegah adanya atau menduga adanya penyakit menular, cacat yang dapat menganggu diri yang bersangkutan atau lingkunganya selama menjadi PNS. (3) Tim pemeriksa kesehatan terdiri dari Dokter, Tenaga Para Medis dan Tenaga Administrasi. (4) Ketentuan tata cara pemeriksaan diatur dengan petunjuk tersendiri. d) Melaksanakan seleksi Kesegaran Jasmani. Dimaksudkan untuk mendapatkan calon pegawai negeri sipil yang sehat jasmani dan mampu melaksanakan tugas sebagai PNS meliputi : (1)

Tes kesegaran jasmani berupa lari selama 12 menit.

20

(2) Tim penguji/pemeriksa membuat daftar penilaian dan penyusunannya dalam urutan peringkat hasil penilaian akhir. (3) Tim penguji/pemeriksa menyampaikan secara tertulis hasil penilaian akhir kepada Ketua Panitia Daerah. e) Melaksankan seleksi Wawancara. Dimaksudkan untuk memperoleh calon PNS yang memiliki sikap mental yang baik/positif terhadap : (1) (2) (3) f)

Idiologi negara, Pancasila dan UUD 1945. Negara Indonesia. Tugas dan kewajiban PNS.

Mengawasi pelaksanaan seleksi.

Pengakhiran. Kegiatan yang dilaksanakan dalam tahap pengakhiran oleh d. panitia tingkat pusat dan panitia tingkat daerah meliputi : 1)

Panitia Pusat. a) Menerima hasil seleksi dari daerah (Administrasi, Kesehatan, Jasmani, Wawancara). b)

Menerima laporan pelaksanaan kegiatan dari Panitia Daerah.

c) Mengirimkan hasil seleksi daerah dan naskah ujian akademik untuk menentukan Pantukhir kepada Panpus Dephan. d)

Menerima hasil Pantukhir yang lulus dari Dephan.

e)

Mengirimkan hasil Pantukhir yang lulus ke Panitia Daerah.

f)

Mengevaluasi hasil kegiatan seleksi.

g) Membuat laporan hasil pelaksanaan seleksi kepada Aspers Kasum TNI dan Setjen Dephan. 2)

Panitia Daerah. a) Menerima hasil seleksi Administrasi, Kesehatan, Jasmani, Wawancara dari masing-masing tim pemeriksa. b)

Mengirimkan naskah hasil pelaksanaan seleksi akademik.

c) Mengirimkan hasil seleksi (Administrasi, Kesehatan, Jasmani, Wawancara ) kepada Panitia Pusat Angkatan Darat. d) Menerima hasil calon yang lulus/hasil Pantukhir dari Panitia Pusat Angkatan Darat.

21

e) Calon yang dinyatakan lulus/diterima sebagai calon pegawai negeri sipil, diumumkan melalui media cetak atau elektronik. f) Pelamar yang ditetapkan diterima disampaikan pemberitahuan secara tertulis melalui surat tercatat. g) Dalam pemberitahuan hasil pengumuman tersebut ditentukan batas waktu untuk melapor. h) Batas waktu melapor sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal dikirimkan surat pemberitahuan. i) Apabila pelamar yang dipanggil sampai batas waktu yang ditentukan tidak melapor dianggap mengundurkan diri. j) Mengirimkan daftar nominatif dan bahan administrasi calon yang lulus ke Ditajenad. k)

Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan seleksi.

l) Membuat laporan hasil pelaksanaan seleksi pengadaan calon pegawai negeri sipil Angkatan Darat kepada Ketua Panitia Pusat Angkatan Darat.

19. Pengangkatan. Bagi pelamar calon pegawai negeri sipil Angkatan Darat yang dinyatakan lulus akan diusulkan untuk diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil Angkatan Darat a.

Perencanaan. 1)

Panitia Pusat. a) b)

2)

Merencanakan waktu pengusulan penetapan NIP ke BKN. Menerima bahan administrasi dari daerah.

Panitia Daerah. a) Calon yang dinyatakan lulus diwajibkan melengkapi menyerahkan bahan administrasi rangkap tiga sebagai berikut :

dan

(1) Foto kopi Ijazah/STTB yang dipersyaratkan dan disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan keputusan menteri yang bertanggung jawab dibidang pendidikan nasional. (2)

Daftar riwayat hidup.

(3) Pas foto ukuran 3 X 4 cm sebanyak 6 lembar dan ukuran 4 X 6 cm sebanyak 2 lembar.

22

(4) Surat Keterangan Catatan Kepolisian kepolisian (Polres) yang masih berlaku.

(SKCK)

dari

(5) Surat keterangan sehat jasmani dan rohani serta tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainya dari dokter. (6) Asli kartu pencari kerja dari Dinas Tenaga Kerja yang masih berlaku. (7)

Surat pernyataan tentang : (a) Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan. (b) Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. (c)

Tidak berkedudukan sebagai calon/pegawai negeri.

(d) Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah RI atau negara lain yang ditentukan oleh pemerintah. (e) Tidak menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. Bagi yang statusnya menjadi pengurus dan atau anggota partai politik harus melampirkan surat pernyataan telah melepaskan keanggotaan dan atau kepengurusan dari partai politik yang diketahui oleh pengurus partai politik yang bersangkutan ditulis dengan huruf kapital menggunakan tinta hitam. (8) Foto kopi sah surat keterangan dan bukti tentang pengalaman kerja yang telah mempunyai pengalaman kerja. b) Apabila salah satu syarat tersebut a) diatas tidak dipenuhi, maka yang bersangkutan tidak dapat diusulkan untuk diangkat sebagai CPNS AD. b.

Persiapan. 1)

Panitia Pusat. a) Menyiapkan sarana dan prasarana dan perlengkapan administrasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pengangkatan CPNS AD.

23

b) Meneliti bahan administrasi tentang kebenaran dan keabsahan dokumen. 2) Panitia Daerah. Menyiapkan bahan administrasi para CPNS yang diangkat dan dikirim ke Panitia Pusat. c.

Pelaksanaan. 1)

Panitia Pusat. a) Menentukan kualifikasi pendidikan golongan ruang sebagai berikut :

yang

dibutuhkan untuk

(1) Gol. Ruang I/a bagi mereka yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan STTB/ijazah SD atau yang setingkat. (2) Gol. Ruang I/c bagi mereka yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan STTB/ijazah SLTP atau yang setingkat. (3) Gol. Ruang II/a bagi mereka yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan STTB/ijazah SLTA, Diploma I atau yang setingkat. (4) Gol. Ruang II/b bagi mereka yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan STTB/ijazah sekolah guru pendidikan luar biasa atau Diploma II (5) Gol. Ruang II/c bagi mereka yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan STTB/ijazah Sarjana Muda, akademi atau Diploma II. (6) Gol. Ruang III/a bagi mereka yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan ijazah Sarjana (S 1) atau Diploma IV. (7) Gol. Ruang III/b bagi mereka yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan ijazah Dokter, ijazah Apoteker dan Magister (S 2) atau ijazah yang setara. (8) Gol. Ruang III/c bagi mereka yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan ijazah Doktor (S 3). b) c) d)

Membuat usul penetapan NIP ke BKN. Mengadakan koordinasi dengan BKN. Menerbitkan keputusan Pengangkatan CPNS AD.

24

2)

Panitia Daerah. a) Mengajukan usul pengangkatan calon pegawai negeri sipil Angkatan Darat ke Panitia Pusat dengan menggunakan Daftar Nominatif. b)

d.

Mengadakan koordinasi dengan Panitia Pusat.

Pengakhiran. 1)

Panitia Pusat. a) Menerbitkan keputusan pengangkatan calon pegawai negeri sipil Angkatan Darat b) Mendistribusikan keputusan pengadaan calon pegawai negeri sipil Angkatan Darat. c) Melaporkan pelaksanaan kegiatan pengangkatan calon pegawai negeri sipil Angkatan Darat kepada Kasad.

2)

Panitia Daerah. a) Menerima salinan dan petikan keputusan pengangkatan calon pegawai negeri sipil Angkatan Darat. b) Melaporkan kepada Pangdam tentang keputusan pengangkatan calon pegawai negeri sipil Angkatan Darat. c) Membuat surat perintah penugasan calon pegawai negeri sipil Angkatan Darat dan Penempatannya. d) Memanggil calon pegawai negeri sipil untuk menerima petikan keputusan pengangkatan dan surat perintah penugasan. e) Memberikan pangarahan kepada calon pegawai negeri sipil Angkatan Darat untuk melapor kepada Kepala/Komandan Instansi dimana calon pegawai negeri sipil Angkatan Darat akan ditugaskan.

20.

Evaluasi. a. Jelaskan tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan perencanaan pengadaan calon pegawai negeri sipil Angkatan Darat tingkat Panpus ! b. Jelaskan tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan perencanaan pengadaan calon pegawai negeri sipil Angkatan Darat tingkat Panda ! c. Jelaskan pelaksanaan kegiatan pengumuman tahap perencanaan pengadaan calon pegawai negeri sipil Angkatan Darat tingkat Pusat !

25

d. Jelaskan pelaksanaan kegiatan pengumuman tahap persiapan tingkat pusat dan daerah ! e. Jelaskan pelaksanaan kegiatan pengumuman tahap pelaksanaan tingkat pusat dan daerah !

BAB V PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

21. Umum. Pengawasan dan pengendalian dilaksanakan secara terus menerus mulai dati tingkat Panitia Pusat sampai dengan tingkat Panitia Daerah. Tangung jawab pengawasan dan pengendalian berada pada Kasad yang pelaksanaannya didelegasikan kepada Aspers Kasad untuk tingkat Panitia Pusat dan Aspers Kasad untuk tingkat Panitia Daerah.

22.

Pengawasan. a.

Panitia Pusat. 1) Mengawasi seluruh pelaksanaan kegiatan pengadaan calon pegawai negeri sipil Angkatan Darat di tiap-tiap Panitia Daerah. 2) Apabila penerimaan calon pegawai negeri sipil Angkatan Darat melebihi alokasi yang telah ditentukan maka hal tersebut dapat dilaksanakan setelah mendapat ijin dari Menhan RI. 3) Pengawsan teknis administrasi melalui koordinasi teknis dengan BKN, Ditajenad, Suad dan Dephan RI.

b.

Panitia Daerah. 1) Mengawasi seluruh pelaksanaan kegiatan pengadaan calon pegawai negeri sipil Angkatan Darat yang dilakukan oleh masing-masing Ketua Tim Pemeriksa oleh Aspers Kasdam 2) Disiplin dalam mengisi alokasi yang telah ditentukan ditetapkan dalam Renlakgiat pengadaan calon pegawai negeri sipil Angkatan Darat.

23.

Pengendalian. a.

Panitia Pusat. 1) Mengadakan pengendalian terhadap rencana pengadaan calon pegawai negeri sipil Angkatan Darat yang telah ditetapkan. 2)

Dalam pelaksanaannya harus sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

26

3)

Mengadakan monitoring terhadap kegiatan yang dilaksanakan.

4) Panitia Daerah tidak diperkenankan mengubah alokasi tanpa seijin Panitia Pusat. 5) Mengadakan inventarisasi seluruh proses pelaksanaan kegiatan pengadaan calon pengawai negeri sipil Angkatan Darat untuk mempermudah pencarian data apabila terjadi masalah. b.

Panitia Daerah. 1)

Mengadakan pengendalian terhadap rencana yang telah ditetapkan.

2) Melaksanakan kegiatan pemeriksaan sesuai jadwal yang telah ditetapkan dalam rencana pelaksanaan kegiatan pengadaan calon pegawai negeri sipil Angkatan Darat. 3) Mematuhi ketentuan-ketentuan pengadaan calon pegwai negeri sipil Angkatan Darat. 4) Mengadakan inventarisasi seluruh proses pengadaan calon pegwai negeri sipil Angkatan Darat.

pelaksanaan

kegiatan

5) Melaporkan masalah yang terjadi dalam pelaksanaan pengadaan calon pegwai negeri sipil Angkatan Darat. 24.

Evaluasi a. b. c. d.

Jelaskan tugas Panpus dalam kegiatan pengadaan CPNS AD ! Jelaskan tugas Panda dalam kegiatan pengadaan CPNS AD ! Jelaskan kegiatan pengendalian yang dilakukan oleh Panpus ! Jelaskan kegiatan pengendalian yang dilakukan oleh Panda !

BAB VI

EVALUASI AKHIR PELAJARAN

25.

Evaluasi Akhir Pelajaran. a.

Jelaskan persyaratan menjadi PNS !

b. Bagaimana penyelesaiannya apabila dalam persyaratan usia perbedaan tanggal atau tahun kelahiran antara akte kelahiran dan STTB ?

terlihat

c. Jelaskan apa saja yang perlu dicantumkan dalam pengumuman penerimaan calon PNS !

27 RAHASIA

27 d.

Jelaskan susunan panitia penyaringan calon PNS ditingkat Panda !

e.

Uraikan tugas dan tanggung jawab Panda/Sub Panda !

f.

Bagaimana cara menentukan pelamar yang lulus dan tidak lulus ?

g.

Jelaskan apa yang menjadi dasar dalam penentuan alokasi !

h. Uraikan proses penentuan alokasi PNS sejak laporan kekuatan disusun oleh Dephan/TNI ! i. Jelaskan apa saja yang perlu dicantumkan dalam pengumuman penerimaan calon PNS ! j.

Jelaskan susunan panitia penyaringan calon PNS ditingkat Panda !

k.

Jelaskan tugas Panpus dalam kegiatan pengadaan CPNS AD !

l.

Jelaskan tugas Panda dalam kegiatan pengadaan CPNS AD !

m.

Jelaskan kegiatan pengendalian yang dilakukan oleh Panpus !

n.

Jelaskan kegiatan pengendalian yang dilakukan oleh Panda !

BAB VII PENUTUP

26. Penutup. Demikian Naskah Departemen ini disusun sebagai bahan ajaran untuk pedoman bagi Gadik dan Pasis dalam proses belajar mengajar pengadaan PNS pada pendidikan dasar kecabangan Ajen.

Komandan Pusat Pendidikan Ajudan Jenderal

Didik Hartanto, S. IP. Kolonel Caj NRP 28879

RAHASIA

RAHASIA 28

KODIKLAT TNI ANGKATAN DARAT PUSAT PENDIDIKAN AJUDAN JENDERAL

Lampiran II Keputusan Danpusdikajen Nomor Kep/ / / 2010 Tanggal 2010

PETUNJUK UMUM

( Khusus untuk Tenaga Pendidik ) 1.

Mata Pelajaran Untuk jenis/macam pendidikan

: Pengadaan PNS. : Diksarcab Ajen

2.

Jumlah Jam Pelajaran

: 17 Jam Pelajaran.

a. b. c. d.

: : : :

3.

7 9 1

Jam Pelajaran. Jam Pelajaran. Jam Pelajaran. Jam Pelajaran.

Isi Pelajaran : a. b. c. d. e. f. g. h.

4.

Teori Praktek Siang Praktek Malam Ujian

Pendahuluan. Ketentuan Umum Perlaksanaan. Organisasi Penyelenggara. Pelaksanaan Kegiatan. Pengawasan dan Pengendalian. Praktek. Penutup. Evaluasi.

Tujuan Pelajaran

:

a. Tujuan Kurikuler : Agar Pasis mengetahui tentang Pengadaan PNS dan dapat melaksanakan administrasi pengadaan PNS TNI AD. b.

Tujuan Instruksional : 1)

Pendahuluan. ( 15 menit ). a) Tujuan Instruksional Umum. Agar Pasis mengetahui tentang maksud dan tujuan diberikanya pelajaran Pengadaan PNS. b) Kriteria Keberhasilan. Pasis dapat menjelaskan maksud dan tujuan diberikan pelajaran Pengadan PNS serta menunjukan antusias/minat dalam menerima pelajaran dengan baik dan benar.

2)

Ketentuan Umum Pelaksanaan. ( ...... JP ). a) Tujuan Instruksional Umum. Ketentuan Umum Pelaksanaan.

RAHASIA

Agar Pasis mengetahui tentang

229

b) Kriteria Keberhasilan. Pasis dapat menjelaskan tentang Sasaran, Prinsip-prinsip Pelaksanaan Kegiatan dan ketentuan administrasi dengan baik dan benar . 3)

Organisasi Penyelenggara. ( ..........JP ) a) Tujuan Instruksional Umum. Organisasi Penyelenggara.


b) Kriteria Keberhasilan. Pasis dapat menjelaskan tentang Organisasi Pelaksana Tingkat Pusat dan Daerah, Tugas dan tanggung Jawab Panitia Tingkat Pusat dan Daerah dengan baik dan benar. 4)

Pelaksanaan Kegiatan. ( .........JP ) a) Tujuan Instruksional Umum. Pelaksanaan Kegiatan.


b) Kriteria Keberhasilan. Pasis dapat menjelaskan tentang Pelaksanaan kegiatan Perencanaan, Kegiatan pengumuman, Pendaftaran dan Pelamaran, Penyaringan dan Pengangkatan dengan baik dan benar. 5)

Pengawasan dan Pengendalian. ( ...... JP ) a) Tujuan Instruksional Umum. Pengawasan dan Pengendalian.


b) Kriteria Keberhasilan. Pasis dapat menjelaskan tentang Pengawasan dan Pengendalain dengan baik dan benar. 6)

Praktek Pengadaan PNS. ( 20 JP ). a)

Praktek Pengadaan PNS. ( 7 JP ). (1) Tujuan Instruksional Umum. Agar Pasis mengetahui tentang pelaksanaan penyelenggaraan administrasi Pengadaan PNS. (2) Kriteria Keberhasilan. Pasis dapat mengerjakan/ membuat Rencana Garis Besar, Sprin kepanitian dan Pengumuman Pengadaan PNS dengan baik dan benar.

b)

Praktek Pengadaan PNS. ( 7 JP ). (1) Tujuan Instruksional Umum. Agar Pasis mengetahui tentang pelaksanaan penyelenggaraan administrasi Pengadaan PNS.

330

(2) Kriteria Keberhasilan. Pasis dapat mengerjakan/ membuat tata cara Pendaftaran dan Pelamaran PNS dengan baik dan benar.

c)

Praktek Pengadaan PNS. ( 9 JP ). (1) Tujuan Instruksional Umum. Agar Pasis mengetahui tentang pelaksanaan penyelenggaraan administrasi Pengadaan PNS. (2) Kriteria Keberhasilan. Pasis dapat mengerjakan/ pelaksanaan kegiatan penyaringan, usul NIP dan membuat Usul Pengangkatan Capeg dan Keputusan Pengangkatan Capeg, Usul Pengangkatan PNS dan Kep. Pengangkatan PNS dengan baik dan benar.

7)

Penutup. ( 15 menit ). a) Tujuan Instruksional Umum. Agar Pasis mengetahui pentingnya pelajaran Pengadan PNS dalam menunjang pelaksanaan tugas. b) Kriteria Keberhasilan. Pasis dapat menjelaskan pelajaran yang telah diberikan dengan baik dan benar.

8)

seluruh

Evaluasi. a)

Evaluasi Teori. ( 2 JP ). (1) Tujuan Instruksional Umum. Agar tingkat pemahaman dan kemampuan Pasis dapat diukur/diketahui sesuai pelajaran Pengadaan PNS yang telah diberikan. (2) Kriteria Keberhasilan. Pasis dapat menjawab pertanyaan dengan baik dan benar.

seluruh

b) Evaluasi Praktek (Dilaksanakan setelah pelajaran praktek/ penilaian produk). (1) Tujuan Instruksional Umum. Agar tingkat keterampilan Pasis dapat diukur/diketahui sesuai pelajaran Pengadaan PNS . (2) Kriteria Keberhasilan. Pasis dapat mengaplikasikan kegiatan administrasi Pengadaan PNS dengan baik dan benar. 5.

Metode.

6.

a. Metode Utama : Ceramah dan Aplikasi. b. Metode Penunjang : Tanya Jawab, diskusi dan pemecahan masalah. Alins/Alongins :

4

31

a. b. c. d. e. 7.

White Board. Board Marker. Laser Point. LCD In Focus. Laptop/Note Book.

Proses Belajar Mengajar :

NO 1 1.

2.

KEGIATAN TENAGA PENDIDIK PASIS 2 3 Pendahuluan. - Menjelaskan secara umum tentang - Memperhatikan, mendengarkan dan maksud dan tujuan diberikannya pelajaran mencatat hal-hal yang penting. Pengadaan PNS. Ketentuan Umum Pelaksanaan. a. Menjelaskan secara rinci tentang a. Memperhatikan, mendengarkan Sasaran, Prinsip-prinsip Pelaksanaan dan mencatat hal-hal yang penting. Kegiatan, ketentuan administrasi Pengadaan PNS. b. Memberikan penugasan melalui lembar persoalan.

belajar b. Mendiskusikan materi Ketentuan umum pelaksanaan Pengadaan PNS.

c. Melaksanakan pengecekan/ evaluasi c. Menjawab pertanyaan dan terhadap pelajaran yang diberikan dengan mengaju-kan pertanyaan dari dan melemparkan pertanyaan dan menjawab kepada Gadik. pertanyaan ke/dari Pasis. 3.

Organisasi Penyelenggara. a. Menjelaskan secara rinci tentang a. Memperhatikan, mendengarkan Organisasi pelaksana tingkat pusat dan dan mencatat hal-hal yang penting. daerah, Tugas dan tanggung jawab Panitia tingkat Pusat dan daerah. pertanyaan dan b. Melaksanakan pengecekan/ evaluasi b. Menjawab terhadap pelajaran yang diberikan dengan mengaju-kan pertanyaan dari dan melemparkan pertanyaan dan menjawab kepada Gadik. pertanyaan ke/dari Pasis.

5

1

2

3

32

4.

Pelaksanaan Kegiatan. a. Menjelaskan secara rinci tentang a. Memperhatikan, mendengarkan Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan dan mencatat hal-hal yang penting. tingkat pusat dan daerah, Pengumuman, Pendaftaran, Pelamaran dan pengangkatan pertanyaan dan b. Melaksanakan pengecekan/ evaluasi b. Menjawab terhadap pelajaran yang diberikan dengan mengaju-kan pertanyaan dari dan melemparkan pertanyaan dan menjawab kepada Gadik. pertanyaan ke/dari Pasis.

6.

Praktek Min Gar Pengadaan PNS. a. Membuat Rencana Garis Besar, Sprin kepanitian dan Pengumuman Pengadaan PNS. 1) Memberikan arahan/petunjuk tata cara pembuatan Rencana Garis Besar, Sprin kepanitian dan Pengumuman Pengadaan PNS. 2) Memberikan Rencana Garis kepanitian dan Pengadaan PNS.

tugas tentang 2) Melaksanakan tugas dari Gadik Besar, Sprin tentang pembuatan Rencana Garis Pengumuman Besar, Sprin kepanitian dan Pengumuman Pengadaan PNS.

3) Melaksanakan koreksi hasil praktek Pasis dan melemparkan pertanyaan serta menjawab pertanyaan ke/dari Pasis b. Membuat tata cara Pelamaran PNS.

1) Memperhatikan, mendengarkan arahan/petunjuk dari Gadik .

3) Memperhatikan, mendengarkan dan menjawab pertanyaan serta mengajukan pertanyaan dari dan kepada Gadik.

Pendaftaran dan

1) Memberikan arahan/petunjuk tata cara pembuatan Pendaftaran dan Pelamaran PNS.


2) Memberikan tugas tata pembuatan Pendaftaran Pelamaran PNS.

2) Melaksanakan tugas dari Gadik tentang tata cara pembuatan Pendaftaran dan Pelamaran PNS.

cara dan 6

1

2

3

33

3) Melaksanakan koreksi hasil praktek Pasis dan melemparkan pertanyaan serta menjawab pertanyaan ke/dari Pasis


c. Membuat tata cara pelaksanaan kegiatan penyaringan, usul NIP dan membuat Usul Pengangkatan Capeg dan Keputusan Pengangkatan Capeg, Usul Pengangkatan PNS dan Kep. Pengangkatan PNS.

7.

1) Memberikan arahan/petunjuk tata cara pelaksanaan kegiatan penyaringan, usul NIP dan membuat Usul Pengangkatan Capeg dan Keputusan Pengangkatan Capeg, Usul Pengangkatan PNS dan Kep. Pengangkatan PNS.


2) Memberikan tugas tata cara pelaksanaan kegiatan penyaringan, usul NIP dan membuat Usul Pengangkatan Capeg dan Keputusan Pengangkatan Capeg, Usul Pengangkatan PNS dan Kep. Pengangkatan PNS.

2) Melaksanakan tugas dari Gadik tentang pembuatan Keputusan bebas tugas dan Keputusan pensiun PNS.

3) Melaksanakan koreksi hasil praktek Pasis dan melemparkan pertanyaan serta menjawab pertanyaan ke/dari Pasis


Penutup. a. a.Memberikan kesimpulan/ rangkuman dan penekanan terhadap seluruh materi pelajaran yang telah diberikan. b. Melaksanakan pengecekan/ evaluasi terhadap seluruh pelajaran yang diberikan dengan melemparkan pertanyaan dan menjawab pertanyaan ke/dari Pasis.

a. Memperhatikan, mendengarkan dan mencatat hal-hal yang penting.

b. Menjawab pertanyaan dan mengajukan pertanyaan dari dan kepada Gadik.

7

1 8.

2 Evaluasi.

3

34

a. Evaluasi Teori. 1) Menyusun bahan ujian yang diketahui 1) Mengikuti ujian sesuai jadwal dan oleh Kadep Binpers dan dalam tempat yang ditentukan. pelaksanaan ujian sebagai pengawas umum. 2) Menyerahkan bahan evaluasi /ujian 2) Menyerahkan hasil ujian kepada kepada Kasiopsdik dan pengawas ujian. mengoreksi/menilai hasil ujian Pasis. 3) Mengikuti evaluasi sesuai tugas dan jadwal serta tempat yang ditentukan. b. Evaluasi Praktek. - Menyerahkan produk kepada Gadik. 1) Menyusun tugas/bahan evaluasi praktek yang diketahui oleh Kadep Binpers. 2) Menyerahkan bahan evaluasi praktek kepada Kasiopsdik dan mengoreksi/menilai hasil evaluasi Pasis. 3) Pelaksaan evaluasi dilaksanakan bersamaan dengan pelajaran praktek.

8. Kualifikasi Tenaga Pendidik : Perwira/PNS yang Susgadik/Susgumil/TOT dan menguasai materi Pengadaan PNS.

9.

sudah

berkualifikasi

Referensi. a. Undang-undang RI Nomor 8 tahun 1974 tanggal 6 Nopember 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI no. 43 tahun 1999 tanggal 30 September 1999. b Peraturan Pemerintah Nomor 98 tahun 2000 tanggal 10 Nopember 2000 tentang pengadaan PNS, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI no 11 tahun 2002 tanggal 17 April 2002. c. Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang /28/X/2007 tanggal 3 Oktober 2007 tentang Bujukmin Binpers PNS TNI. RAHASIA

8

35

d. Peraturan Kasad Nomor Perkasad/148/IX/2007 tanggal 28 September 2007 tentang Bujukmin Pengadaan CPNS AD. e. Surat Edaran Dirajenad Nomor SE/16/XII/2007 tanggal 4 Desember 2007 tentang Tatacara Pengusulan Pengangkatan CPNS menjadi PNS untuk Golongan III dan Golongan I, II, III yang masa percobaan lebih dari dua tahun dilingkungan Angkatan Darat.

10.

Lain-lain

:

a. Naskah Departemen ini disusun untuk kepentingan Lembaga Pendidikan b. Untuk kepentingan Pasis dapat direproduksi Lembaga Pendidikan tanpa Petunjuk Umum dan Evaluasi tiap Bab serta Evaluasi Akhir Pelajaran.

Komandan Pusat Pendidikan Ajudan Jenderal

Didik Hartanto, S. IP. Kolonel Caj NRP 28879

RAHASIA

36

RAHASIA PENGADAAN PNS BAB I PENDAHULUAN

Recommend Documents