RAHASIA PEMISAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BAB I PENDAHULUAN

RAHASIA KODIKLAT TNI ANGKATAN DARAT PUSAT PENDIDIKAN AJUDAN JENDERAL

Lampiran III Keputusan Danpusdikajen Nomor Kep/ / / 2010 Tanggal 2010

PEMISAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BAB I PENDAHULUAN

1.

Umum. a. Pemisahan PNS merupakan kegiatan akhir dari proses pembinaan PNS. Pemisahan PNS dilaksanakan untuk menjaga keseimbangan komposisi personel baik ditinjau dari segi kuantitas maupun kualitas dan memberikan kesempatan PNS yang dipisahkan untuk melanjutkan pengabdiannya dalam masyarakat. b. Pemberhentian PNS merupakan kelanjutan dari kegiatan pemisahan yang terjadi karena proses alamiah atau mencapai batas usia pensiun, pertimbangan kondisi jasmani atau rohani, kebutuhan organisasi, pencerminan perilaku yang bersangkutan selama dinas maupun sebab-sebab lain. c. Penyelesaian administrasi pemberhentian dan pensiun PNS perlu dilaksanakan secara cepat, tepat dan benar untuk mendukung terlaksananya tertib administrasi pemisahan PNS.

2.

Maksud dan Tujuan. Maksud. Naskah departemen ini disusun dengan maksud untuk dijadikan a. salah satu bahan ajaran pada pendidikan dasar kecabangan Ajen. b. Tujuan. Naskah departemen ini disusun dengan tujuan agar pasis pendidikan dasar kecabangan Ajen mengetahui tentang pemisahan PNS sebagai bekal dalam pelaksanaan tugas.

3.

Ruang Lingkup dan Tata Urut. a. Ruang Lingkup. Ruang lingkup naskah departemen ini dibatasi hanya membahas tentang ketentuan umum pelaksanaan, bebas tugas, pemberhentian, pensiun PNS dan pensiun janda/duda. b.

Tata Urut. 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)

Naskah departemen ini disusun dengan tata urut sebagai berikut :

Pendahuluan. Ketentuan umum pelaksanaan. Bebas tugas. Pemberhentian. Pensiun PNS. Pensiun Janda/Duda. Evaluasi. Penutup. RAHASIA

2

4.

Pengertian-pengertian. a. Anak. Anak adalah anak kandung yang syah atau anak kandung/anak yang disyahkan menurut undang-undang dari pegawai negeri, penerima pensiun, atau penerima pensiun janda/duda. Batas Usia Pensiun. Batas Usia Pensiun adalah batas usia pensiun PNS AD b. harus diberhentikan sebagai PNS AD. Duda. Duda adalah suami syah menurut hukum dari PNS AD atau penerima c. pensiun pegawai wanita, yang meninggal dunia dan tidak mempunyai istri lain. Hilang. Hilang adalah suatu keadaan bahwa seseorang diluar kemauan dan d. kemampuannya tidak diketahui keberadaanya apakah dia masih hidup atau meninggal dunia. e. Janda. Janda adalah istri syah menurut hukum dari PNS AD atau penerima pensiun pegawai yang meninggal dunia. Masa kerja pensiun. Masa kerja pensiun adalah masa kerja yang digunakan f. untuk menetapkan hak dan besarnya pokok pensiun. g.

Orang tua. Orang tua adalah ayah kandung dan atau ibu kandung PNS AD.

Pemisahan PNS AD. Pemisahan PNS AD adalah proses kegiatan yang h. bertujuan untuk menjaga keseimbangan komposisi PNS AD secara kuantitas maupun kualitas sebagai dampak susutnya PNS AD karena telah mencapai usia batas pensiun, meninggal dunia dan sebab-sebab lain. Pemberhentian sebagai PNS AD. Pemberhentian sebagai PNS AD adalah i. pemberhentian yang mengakibatkan yang bersangkutan kehilangan status sebagai PNS AD. j. Pemberhentian dari jabatan negeri. Pemberhentian dari jabatan negeri adalah pemberhentian yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak bekerja lagi pada suatu satuan organisasi TNI. Pensiun. Pensiun adalah jaminan hari tua yang diberikan kepada PNS AD yang k. diberhentikan dengan hormat sebagai PNS sebagai penghargaan atas jasa-jasanya selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas pemerintah. l.

Tewas adalah : 1)

Meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya.

2) Meninggal dunia dalam keadaan lain yang ada hubunganya dengan dinasnya, sehingga kematian itu disamakan dengan meninggal dunia dalam dan atau karena menjalankan tugas kewajibanya. 3) Meninggal dunia yang langsung diakibatkan karena luka-luka maupun cacat rohani dan jasmani yang didapat dalam hal-hal tersebut pada point 1) dan 2) di atas. 4) Meninggal dunia karena perbuatan anasir-anasir yang tidak bertanggung jawab sebagai akibat dari tindakan terhadap anasir-anasir itu.

3

m. Uang tunggu. Uang tunggu adalah penghargaan yang diberikan kepada seorang PNS AD yang diberhentikan dengan hormat dari jabatan negeri menanti dicapainya persyaratan usia dan masa kerja untuk mendapatkan hak pensiun. n. Wafat. Wafat adalah meninggal dunia yang bukan diakibatkan oleh hal-hal sebagaimana dimaksud diatas.

BAB II KETENTUAN UMUM PELAKSANAAN

5. Umum. Untuk memperoleh daya guna dan hasil guna yang optimal serta dapat menjamin kelancaran dalam pelaksanaan pemisahan PNS, maka kegiatan pelaksanaan administrasi dalam rangka pemisahan perlu diatur ketentuan-ketentuan tentang tata cara pelaksanaan administrasi dalam rangka penyelenggaraan pemisahan PNS. 6.

Ketentuan Pelaksanaan. a. Pelaksanaan administrasi pemberhentian dan pensiun PNS berpedoman kepada ketentuan dan peraturan yang berlaku, baik Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Ka BKN, Dephan, Mabes TNI maupun lingkungan Angkatan Darat. b. Pada pelaksanaan administrasi pemberhentian dan pensiun PNS, dituntut keseragaman dan tertib administrasi, maka dipandang perlu dipedomani ketentuan berupa sasaran, prinsip-prinsip dan ketentuan administrasi untuk dijadikan pedoman bagi pelaksana dalam penyelenggaraan administrasi pemberhentian dan pensiun PNS.

Tujuan. Pemisahan PNS bertujuan untuk 7. keseimbangan komposisi baik kuantitas maupun kualitas.

menjamin

tetap

terpeliharanya

8. Sasaran. Terlaksananya tertib administrasi dalam pelaksanaan pemberhentian dan pensiun PNS, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

9.

Prinsip-prinsip Pemberhentian dan Pensiun PNS. a. Tertib. Dilaksanakan sesuai prosedur dan bahan administrasi disiapkan secara benar, lengkap, absah dan mutakhir. b.

Cepat. Selesai tepat waktu.

c.

Tepat.

d.

Keterbukaan.

Tepat pada yang berhak. Dilaksanakan secara terbuka dan transparan.

4

10.

Evaluasi. a. b. c.

Jelaskan sasaran pelaksanaan pemberhentian PNS ! Jelaskan dan jelaskan prinsip-prinsip pemberhentian PNS ! Jelaskan ketentuan pelaksanaan pemberhentian PNS !

BAB III BEBAS TUGAS

11. Umum. Kepada PNS yang akan menjalani pensiun maksimum usia 50 tahun atau lebih dalam rangka persiapan administrasi pensiun dan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di masyarakat diberikan waktu untuk melaksanakan bebas tugas/MPP. 12.

Pemberian Bebas Tugas (BT)/Masa Persiapan Pensiun (MPP). a. PNS yang akan menjalani pensiun, dalam rangka persiapan administrasi pensiun dan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di masyarakat diberikan waktu bebas tugas/masa persiapan pensiun. b. BT/MPP tersebut mulai tanggal satu bulan berikutnya setelah PNS tersebut mencapai usia 55 lima tahun. Dasar yang dipakai untuk pemberian BT/MPP dan pensiunya adalah data tanggal lahir yang tercantum pada keputusan pengangkatan pertama sebagai CPNS.

13.

Ketentuan-ketentuan. a. Pada usia 55 tahun mulai tanggal satu bulan berikutnya diberikan BT/MPP selama satu tahun. b. Selama menjalani BT/MPP diberikan penghasilan penuh kecuali tunjangan jabatan. c. Apabila pensiun kurang dari 55 tahun (UP Min) PNS yang bersangkutan tidak diberikan BT/MPP. d. Bagi PNS yang melebihi ketentuan umum usia pensiun 56 tahun karena jabatan tertentu disesuaikan dengan batas usia pemberian pensiun 58 tahun, 60 tahun, 63 tahun dan 65 tahun. e.

Karena kepentingan organisasi, BT/MPP tidak dilaksanakan.

5

14.

Prosedur dan Wewenang Pemberian Bebas Tugas. a.

Prosedur. 1) 2)

Prosedur pemberian bebas tugas untuk semua golongan.

PNS yang bersangkutan mengajukan kepada Dansatminkal. Dansatminkal menerbitkan keputusan bebas tugas A.n.Kasad.

b. Wewenang. Wewenang pemberian bebas tugas untuk semua golongan adalah Dansatminkal A.n. Kasad.

15.

Evaluasi. a. Jelaskan ketentuan bagi PNS yang melaksanakan bebas tugas ! b. Jelaskan hak-hak bagi PNS yang melaksanakan bebas tugas ! c. Bebas tugas diberikan bagi PNS yang mengambil BUP 56 tahun (maksimum). Jelaskan tentang ketentuan lamanya pemberian bebas tugas ! BAB IV PEMBERHENTIAN

16.

Umum. a. Pemberhentian PNS merupakan bagian dari pemisahan yang dapat terjadi karena proses alamiah atau mencapai batas usia pensiun dan sebab lain. Penyelesaian administrasi pemisahan PNS perlu diupayakan secara cepat, tepat dan benar yang bertujuan untuk menjamin terpeliharanya keseimbangan komposisi baik secara kuantitas maupun kualitas. Pemberhentian PNS meliputi pemberhentian atas permintaan sendiri, pemberhentian karena mencapai BUP, pemberhentian sementara, pemberian bebas tugas, pensiun dan pensiun janda/duda. b. Uang tunggu diberikan kepada PNS yang diberhentikan dengan hormat dari jabatan negeri karena penyederhanaan organisasi, sakit yang tidak dapat dipekerjakan kembali atau sebab lain dalam rangka dicapainya batas usia dan masa kerja yang dimilikinya belum mencapai syarat pensiun

17. Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri. diatur dengan ketentuan sebagai berikut : a.

Pemberhentian atas permintaan sendiri

Ketentuan 1) Pada prinsipnya PNS yang meminta berhenti, dapat diberhentikan dengan hormat. 2) Permintaan berhenti dapat ditunda paling lama 1 tahun, apabila ada kepentingan dinas yang mendesak.

6

3) Permintaan berhenti ditolak, apabila PNS yang bersangkutan terikat pada ikatan dinas, sedang menjalankan wajib militer dan lain-lain yang serupa dengan itu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. Hak Kepegawaian. PNS yang diberhentikan dengan hormat karena atas permintaan sendiri : 1) Berhak atas pensiun apabila telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 tahun dan memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 20 tahun. 2) Tanpa berhak pensiun apabila usia belum mencapai 50 tahun dan atau masa kerja pensiun yang dimiliki kurang dari 20 tahun.

18.

Pemberhentian karena mencapai Batas Usia Pensiun (BUP). a.

Ketentuan : 1)

Batas Usia Pensiun PNS adalah 56 tahun.

2) Batas usia pensiun bagi PNS yang menjabat jabatan tertentu dapat diperpanjang sebagai berikut : a)

65 tahun untuk PNS yang memangku jabatan : (1) Ahli peneliti dan peneliti yang ditugasi secara penuh di bidang penelitian. (2) Guru besar, Lektor Kepala, Lektor yang ditugasi secara penuh pada perguruan tinggi. (3) Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Anggota Mahkamah Agung. (4)

Widyaiswara utama dan Widyaiswara utama Madya.

(5)

Jabatan lain yang ditentukan oleh Presiden.

b) Usia 63 tahun bagi PNS yang memangku jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Tinggi. c)

Usia 60 tahun bagi PNS yang memangku jabatan : (1)

Eselon II dalam Jabatan Struktural.

(2) Dokter yang ditugasi secara penuh Kedokteran Negeri sesuai dengan profesinya.

pada

Lembaga

(3) Widyaiswara Utama Muda, Widyaiswara Utama Pratama, Widyaiswara Madya, Widyaiswara Muda dan Widyaiswara Pratama. (4)

Jabatan lain yang ditentukan oleh Presiden.

7

b. Hak Kepegawaian. PNS yang diberhentikan dengan hormat karena telah mencapai batas usia pensiun, berhak atas pensiun apabila memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 10 tahun.

19. Pemberhentian karena penyederhanaan organisasi. dapat berakibat kelebihan PNS dan kelebihan tersebut dapat : a.

Penyederhanaan organisasi

Ketentuan. 1)

Disalurkan ke instansi lain.

2) Apabila tidak mungkin untuk disalurkan ke instansi lain, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS atau dari jabatan negeri. b.

Hak Kepegawaian. 1) Apabila PNS tersebut telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 tahun dan memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 10 tahun, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun. 2) Apabila PNS tersebut belum mencapai usia 50 tahun dan atau belum memiliki masa kerja 10 tahun, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dari jabatan negeri dengan mendapat hak uang tunggu, dengan ketentuan sebagai berikut : a) Uang tunggu tersebut diberikan paling lama 1 tahun, dan dapat diperpanjang tiap-tiap kali untuk paling lama 1 tahun dengan ketentuan bahwa pemberian uang tunggu itu tidak boleh lebih dari 5 tahun. Apabila PNS yang bersangkutan telah mencapai usia 50 tahun dan telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 10 tahun sebelum atau pada saat telah menerima uang tunggu, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun. b) Apabila PNS penerima uang tunggu tersebut telah mencapai usia 50 tahun dan telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 10 tahun sebelum atau pada saat habis masa menerima uang tunggu, maka diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun. c) PNS yang dimaksud di atas pada saat berakhirnya masa menerima uang tunggu belum mencapai usia 50 tahun, akan tetapi memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 10 tahun, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun yang diberikan pada saat yang bersangkutan mencapai usia 50 tahun, dengan catatan sejak berakhirnya masa pemberian uang tunggu sampai saat yang bersangkutan berhak menerima pensiun yang bersangkutan tidak berhak menerima penghasilan dari Negara.

8

d) Apabila telah berakhirnya masa pemberian uang tunggu sampai saat mencapai usia 50 tahun yang bersangkutan meninggal dunia, kepada janda/dudanya tidak diberikan hak pensiun karena status yang bersangkutan telah diberhentikan sebagai PNS pada saat berakhirnya pemberian uang tunggu. e) Apabila PNS yang dimaksud di atas saat masa berakhirnya menerima uang tunggu telah mencapai usia 50 tahun akan tetapi belum memiliki masa kerja 10 tahun maka yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS tanpa hak pensiun. 20.

Pemberhentian Karena Melakukan Pelanggaran/Tindak Pidana Penyelewengan. a.

Ketentuan. 1)

PNS dapat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS karena : a) Melanggar Sumpah/janji PNS, Sumpah/Janji Jabatan Negeri atau melakukan pelanggaran peraturan disiplin PNS yang berat atau ringan. b) Dihukum penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena sengaja melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara setinggitingginya 4 tahun, atau diancam pidana yang lebih berat.

2) Pemberhentian PNS sebagaimana dimaksud di atas, dapat dilakukan dengan hormat, satu dan lain hal tergantung pada pertimbangan pejabat yang berwenang atas berat atau ringannya perbuatan yang dilakukan dan besar kecilnya akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan itu, dengan berpedoman pada hal-hal sebagai berikut : a) Sumpah/Janji PNS, sumpah/Janji jabatan negeri, dan peraturan disiplin PNS wajib ditaati oleh setiap PNS. PNS yang telah ternyata melanggar sumpah/janji atau melanggar peraturan disiplin PNS yang berat dan menurut pertimbangan atasan yang berwenang tidak dapat diperbaiki lagi, dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS, dengan mempertimbangkan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan. b) Pada dasarnya, tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau diancam dengan pidana yang lebih berat adalah merupakan tindak pidana kejahatan yang berat, meskipun maksimum ancaman pidana terhadap suatu tindak pidana telah ditetapkan, namun pidana yang dijatuhkan/diputuskan oleh hakim terhadap jenis tindak pidana itu dapat dibeda-bedakan sehubungan dengan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan dan atau besar kecilnya akibat yang ditimbulkannya. Berhubungan dengan itu, dalam mempertimbangkan apakah PNS yang telah melakukan tindak pidana kejahatan itu akan diberhentikan atau tidak, atau apakah akan diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat, haruslah dipertimbangkan faktor-faktor yang mendorong PNS yang bersangkutan melakukan tindak pidana kejahatan itu, serta harus pula dipertimbangkan berat ringannya putusan pengadilan yang dijatuhkan.

9

3) PNS diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena : a) Melakukan tindak pidana kejahatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Jabatan yang diberikan oleh seorang PNS adalah merupakan kepercayaan dari negara yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya apabila seorang PNS adalah merupakan kepercayaan dari negara yang harus dilaksanakan dengan sebaik – baiknya. Apabila seorang PNS di pidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap karena melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubunganya jabatan atau pekerjaannya, maka PNS yang bersangkutan harus diberhentikan tidak dengan hormat karena telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Tindak pidana kejahatan jabatan yang dimaksud, adalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 413 sampai dengan pasal 436 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. b) Melakukan suatu tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 104 sampai dengan pasal 161 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tindak pidana kejahatan tersebut, adalah tindak pidana kejahatan yang berat, karena tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan yang melanggar martabat Presiden dan Wakil Presiden, kejahatan terhadap negara dan Kepala Negara dan Wakil Kepala Negara sahabat. Kejahatan mengenai perlakuan kewajiban negara, hak-hak negara, dan kejahatan terhadap ketertiban umum. Berhubungan dengan itu maka PNS yang melakukan tindak pidana kejahatan tersebut harus diberhentikan tidak dengan hormat. c) Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila, UUD 1945 atau terlibat dalam kegiatan atau gerakan yang menentang negara atau pemerintah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS. Perbuatan mana yang merupakan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945 serta kegiatan atau gerakan yang menentang negara dan pemerintah, diputuskan oleh Presiden. b. Hak Kepegawaian. PNS yang diberhentikan tidak dengan hormat, tidak mendapatkan hak kepegawaian.

21.

Pemberhentian karena tidak cakap Jasmani atau Rohani. a.

Ketentuan. 1) Menderita penyakit atau kelainan yang berbahaya bagi dirinya sendiri atau lingkungan kerjanya. 2)

Setelah berakhirnya cuti sakit, belum mampu bekerja kembali.

10

b.

Hak Kepegawaian. 1) Diberhentikan dengan hormat karena tidak cakap jasmani/rohani akibat mejalankan tugas kewajiban jabatannya (Dinas), berhak atas pensiun dengan tidak terikat masa kerja. 2) Diberhentikan dengan hormat karena tidak cakap jasmani/rohani bukan akibat menjalankan tugas kewajiban jabatannya, berhak atas pensiun apabila memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 4 tahun.

22.

Pemberhentian karena Meninggalkan Tugas. a.

Ketentuan. 1) PNS yang meninggalkan tugas secara tidak sah dalam waktu 2 bulan terus menerus, diberhentikan pembayaran gajinya mulai bulan ketiga. 2) PNS yang meninggalkan tugas secara tidak sah lebih dari 2 bulan tetapi kurang dari 6 bulan melaporkan diri kepada pimpinan instansinya, dapat : a) Ditugaskan kembali apabila alasan meninggalkan tugas secara tidak syah itu dapat diterima oleh pejabat yang berwenang setelah dijatuhi hukuman disiplin, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. b) Diberhentikan dengan hormat sebagai PNS terhitung mulai saat pemberhentian gaji apabila ketidak hadirannya itu adalah karena kelalaian PNS yang bersangkutan dan menurut pendapat pejabat yang berwenang akan mengganggu suasana kerja, apabila yang bersangkutan ditugaskan kembali. c) PNS yang selama 6 bulan atau lebih terus menerus meninggalkan tugasnya secara tidak syah, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS.

b.

Hak Kepegawaian 1)

Diberhentikan dengan hormat : a) Berhak atas pensiun apabila telah mencapai usia sekurangkurangnya 50 tahun dan memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 20 tahun. b) Tanpa hak pensiun apabila belum mencapai usia 50 tahun dan atau memiliki masa kerja kurang dari 20 tahun.

2) Diberhentikan kepegawaian.

tidak

dengan

hormat.

Tidak

mendapatkan

hak

11

23.

Pemberhentian karena Meninggal Dunia atau Hilang. a.

Ketentuan. 1) PNS yang meninggal dunia (akibat menjalankan tugas kewajibannya atau bukan), diberhentikan dengan hormat sebagai PNS. 2) PNS yang hilang (akibat menjalankan tugas kewajiban jabatannya atau bukan), dianggap telah meninggal dunia pada akhir bulan ke -12 sejak yang bersangkutan dinyatakan hilang. 3) PNS yang telah dinyatakan hilang sebelum melewati masa 12 bulan diketemukan kembali masih hidup dan sehat, dipekerjakan kembali sebagai PNS. 4) PNS yang telah dinayatakan hilang sebelum melewati masa 12 bulan diketemukan kembali, tetapi cacat diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan mendapat hak-hak kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5) PNS yang telah dinyatakan hilang, diketemukan kembali setelah melewati masa 12 bulan diperlakukan sebagai berikut : a)

Apabila masih sehat, diangkat kembali.

b) Apabila tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri berdasarkan surat keterangan Tim Penguji Kesehatan, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. b.

Hak Kepegawaian. 1) Diberhentikan dengan hormat karena meninggal dunia atau hilang (akibat menjalankan tugas kewajiban jabatannya atau bukan), berhak atas pensiun janda/duda dengan tidak melihat usia dan masa kerja). 2) Diberhentikan dengan hormat karena cacat (tidak cakap jasmani/rohani), karena akibat menjalankan tugas kewajiban jabatannya, berhak atas pensiun dengan tidak terikat masa kerja. 3) Diberhentikan dengan hormat karena cacat (tidak cakap jasmani/rohani) bukan akibat menjalankan tugas kewajiban jabatannya, berhak atas pensiun apabila menjalankan tugas kewajiban jabatannya, berhak atas pensiun apabila memiliki masa kerja sekurang-kurangnya empat tahun. Tetapi apabila memiliki masa kerja yang dimiliki kurang dari empat tahun, diberhentikan dengan hormat tanpa hak pensiun.

12

24.

Pemberhentian karena Hal Lain. a.

Setelah menjalankan cuti di luar tanggungan negara. 1)

Ketentuan. a) PNS yang tidak melapor kepada Instansi induknya setelah habis menjalankan cuti di luar tanggungan negara diberhentikan dengan hormat sebagai PNS. b) PNS yang melaporkan diri kembali kepada instansi induknya setelah menjalankan cuti di luar tanggungan negara untuk bekerja kembali tetapi tidak ada lowongan, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS atau diberhentikan dengan hormat dari jabatan negeri. c) PNS yang terlambat melaporkan diri kembali kepada instansi induknya setelah melaksanakan cuti di luar tanggungan negara diperlakukan sebagai berikut : (1) Apabila keterlambatan melaporkan diri itu kurang dari 6 bulan, maka PNS yang bersangkutan dapat dipekerjakan kembali apabila alasan-alasan tentang keterlambatan melaporkan diri itu dapat diterima oleh pejabat yang berwenang dan ada lowongan serta setelah ada persetujuan dari Ka BKN (sesuai Surat Edaran Ka BAKN Nomor 01/SE/1977 tanggal 25 Februari 1977), terhitung mulai tanggal 1 bulan berikutnya ia melaporkan diri . (2) Apabila keterlambatan melaporkan diri itu kurang dari 6 bulan, tetapi alasan-alasan tentang keterlambatan melaporkan diri itu tidak dapat diterima oleh pejabat yang berwenang, maka PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS. (3) Apabila keterlambatan melaporkan diri itu lebih dari 6 maka PNS yang bersangkutan harus diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan mendapatkan hak-hak kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2)

Hak Kepegawaian. a) Diberhentikan dengan hormat, berhak atas pensiun apabila telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 tahun dan memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 20 tahun. b) Diberhentikan dengan hormat dari jabatan negeri, berhak menerima uang tunggu.

b. Menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. PNS yang menjadi anggota dan atau pengurus Parpol diberhentikan sebagai PNS (baik dengan hormat maupun tidak dengan hormat).

13

25.

Pemberhentian Sementara. a.

Ketentuan : 1) Untuk kepentingan peradilan seorang PNS yang didakwa telah melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran jabatan dan sehubungan dengan itu oleh pihak yang berwajib dikenakan penahanan sementara, mulai penahanannya harus dikenakan pemberhentian sementara. 2) PNS yang oleh pihak berwajib dikenakan tahanan sementara karena didakwa telah melakukan suatu pelanggaran hukum pidana yang tidak menyangkut pada jabatannya dalam hal pelanggaran yang dilakukan itu berakibat hilangnya penghargaan dan kepercayaan atas diri pegawai yang bersangkutan atau hilangnya martabat serta wibawa pegawai tersebut. 3) Apabila hasil pemeriksaan yang berwajib ternyata tidak bersalah, maka PNS tersebut harus segera diangkat dan dipekerjakan kembali pada jabatan semula. 4) Apabila hasil pemeriksaan yang berwajib ternyata bersalah, harus diambil tindakan pemberhentian jika perlu diambil tindakan sesuai dengan pertimbangan/keputusan Hakim yang mengambil keputusan dalam perkara PNS tersebut.

b. Hak Kepegawaian. Pemberhentian sementara karena telah melakukan kejahatan atau pelanggaran jabatan : 1) Jika terdapat petunjuk yang cukup meyakinkan bahwa yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran yang didakwakan oleh dirinya, mulai bulan berikutnya yang bersangkutan diberhentikan dan diberikan bagian gaji sebesar 50% dari gaji pokok terahir. 2) Jika belum terdapat petunjuk-petunjuk yang jelas telah dilakukannya pelanggaran yang didakwakan atas dirinya, mulai bulan berikutnya yang bersangkutan diberhentikan dan diberikan bagian gaji sebesar 75 % dari gaji pokok terakhir.

26.

Prosedur dan Wewenang Pemberhentian PNS. a.

Prosedur. 1)

Pemberhentian dengan hormat sebagai PNS telah mencapai BUP. a) PNS yang mencapai BUP mengajukan surat permohonan.

minimum,

yang

bersangkutan

b) Dansatminkal meneliti dan mengusulkan kepada Pangkotama/ Kabalakpus melalui Ajendam/Bagpers dengan mengisi blanko DPCP.

14

c)

Pangkotama/Kabalakpus. (1) Meneliti berkas usul pemberhentian/pensiun yang dikirim oleh Dansatminkal. (2) Mengajukan usul pemberhentian/pensiun ke Ka BKN Regional untuk Gol. ruang IV/b ke bawah. Dengan tembusan Dirajenad. (3) Mengajukan usul pemberhentian/pensiun kepada Dirajenad U.p. Kasubditbinmin PNS untuk Gol. ruang IV/c ke atas.

d)

Dirajenad. (1) Meneliti usul pemberhentian/pensiun untuk Gol. ruang IV/c ke atas. (2) Meneruskan Usul pemberhentian/pensiun Gol. ruang IV/c ke atas kepada Panglima TNI melalui Kasad.

e)

Panglima TNI : (1) Meneliti berkas usul pemberhentian/pensiun Gol. ruang IV/c ke atas yang telah dikirim oleh Kasad. (2) Meneruskan usul pemberhentian Gol. ruang IV/c ke atas kepada Presiden melalui Menhan.

f)

Presiden : (1) Meneliti berkas usul pemberhentian/pensiun Gol. ruang IV/c ke atas yang telah dikirim oleh Menhan. (2) Menandatangani Keputusan pemberhentian/pensiun Gol. ruang IV/c ke atas.

2) Pemberhentian dengan hormat sebagai PNS belum mencapai BUP, tidak mendapat hak pensiun/atas permohonan sendiri (Usia kurang dari 50) tahun, masa kerja kurang dari 20 tahun). a) PNS yang belum mencapai BUP, yang bersangkutan mengajukan surat permohonan. b) Dansatminkal meneliti dan mengusulkan kepada Kabalakpus melalui Ajendam/Bagpers. c)

Pangkotama/

Pangkotama/Kabalakpus. (1) Meneliti berkas usul pemberhentian yang dikirim oleh Dansatminkal.

15

(2) Menerbitkan Keputusan pemberhentian untuk Gol.I dan Gol. II. (3) Mengajukan usul pemberhentian dengan hormat tanpa hak pensiun kepada Dirajenad U.p. Kasubditbinmin PNS atas permohonan sendiri untuk Gol. III ke atas. d)

Dirajenad. (1) Meneliti, berkas usul pemberhentian yang dikirim oleh Pangkotama /Kabalakpus. (2) Menerbitkan Keputusan pemberhentian dengan hormat atas permohonan sendiri tanpa hak pensiun untuk Gol. III. (3) Meneruskan Usul pemberhentian dengan hormat atas permohonan sendiri kepada Panglima TNI melalui Kasad untuk Gol. ruang IV/a ke atas.

e)

Panglima TNI : (1) Meneliti berkas usul pemberhentian/pensiun Gol. ruang IV/a ke atas yang telah dikirim oleh Kasad. (2) Menerbitkan Keputusan pemberhentian dengan hormat atas permohonan sendiri tanpa hak pensiun Gol. ruang IV/a. (3) Meneruskan usul pemberhentian Gol. ruang IV/b kepada Menhan dan Gol. ruang IV/c ke atas kepada Presiden melalui Menhan.

f)

Menhan. (1) Meneliti berkas usul pemberhentian yang telah dikirim oleh Panglima TNI. (2) Menerbitkan Keputusan pemberhentian dengan hormat atas permohonan sendiri tanpa hak pensiun untuk Gol. ruang IV/b.

g)

Presiden : (1) Meneliti berkas usul pemberhentian Gol. ruang IV/c ke atas yang telah dikirim oleh Menhan. (2) Menandatangani keputusan pemberhentian dengan hormat atas permohonan sendiri tanpa hak pensiun untuk Gol. ruang IV/c ke atas.

3) Pemberhentian dengan hormat sebagai PNS belum mencapai BUP maksimal, mendapat hak pensiun/atas permohonan sendiri (Usia minimal 50 tahun, masa kerja minimal 20 tahun).

16

a) PNS yang belum mencapai BUP maksimal, yang bersangkutan mengajukan surat permohonan. b) Dansatminkal meneliti dan mengusulkan kepada Pangkotama/ Kabalakpus melalui Ajendam/Bagpers dengan mengisi blangko DPCP model II-B. c)

Pangkotama/Kabalakpus. (1) Meneliti berkas usul pemberhentian yang dikirim oleh Dansatminkal. (2) Mengajukan usul pemberhentian dengan hormat dengan hak pensiun kepada Dirajenad U.p. Kasubditbinmin PNS.

d)

Dirajenad. (1) Meneliti, berkas usul pemberhentian yang dikirim oleh Pangkotama /Kabalakpus. (2) Menerbitkan Keputusan pemberhentian dengan hormat atas permohonan sendiri dengan hak pensiun untuk Gol. ruang III/d ke bawah. (3) Meneruskan usul pemberhentian dengan hormat atas permohonan sendiri kepada Panglima TNI melalui Kasad untuk Gol ruang IV/a ke atas.

e)

Panglima TNI : (1) Meneliti berkas usul pemberhentian/pensiun Gol. ruang IV/a ke atas yang telah dikirim oleh Kasad. (2) Menerbitkan Keputusan pemberhentian dengan hormat atas permohonan sendiri dengan hak pensiun. (3) Meneruskan usul pemberhentian Gol. ruang IV/b kepada Menhan dan Gol. ruang IV/c ke atas kepada Presiden melalui Menhan.

f)

Menhan. (1) Meneliti berkas usul pemberhentian yang telah dikirim oleh Panglima TNI (2) Menerbitkan Keputusan pemberhentian dengan hormat atas permohonan sendiri dengan hak pensiun untuk Gol. ruang IV/b.

17

g)

Presiden : (1) Meneliti berkas usul pemberhentian Gol. ruang IV/c ke atas yang telah dikirim oleh Menhan. (2) Menandatangani Keputusan Pemberhentian dengan hormat atas permohonan sendiri dengan hak pensiun untuk Gol. ruang IV/c ke atas.

4)

Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. a) Dansatminkal meneliti dan mengusulkan kepada Kabalakpus melalui Ajendam/Bagpers. b)

Pangkotama/

Pangkotama/Kabalakpus. (1) Meneliti berkas usul pemberhentian yang dikirim oleh Dansatminkal. (2) Mengajukan usul pemberhentian dengan hormat kepada Dirajenad U.p. Kasubditbinmin PNS.

c)

Dirajenad. (1) Meneliti, berkas usul pemberhentian yang dikirim oleh Pangkotama/Kabalakpus. (2) Meneruskan usul atas permohonan sendiri untuk semua Golongan.

d)

pemberhentian dengan hormat bukan kepada Panglima TNI melalui Kasad

Panglima TNI : (1) Meneliti berkas usul pemberhentian/pensiun Gol. ruang IV/a ke atas yang telah dikirim oleh Kasad. (2) Meneruskan usul pemberhentian dengan hormat untuk Gol ruang IV/b ke bawah kepada Menhan dan Gol. ruang IV/c ke atas kepada Presiden melalui Menhan.

e)

Menhan. (1) Meneliti berkas usul pemberhentian yang telah dikirim oleh Panglima TNI. (2) Menerbitkan Keputusan pemberhentian dengan hormat bukan atas permohonan sendiri untuk Gol. ruang IV/b ke bawah. (3) Hak pensiun diberikan apabila pada saat pemberhentian telah memenuhi syarat usia minimal 50 tahun dan masa kerja minimal 20 tahun.

18

f)

Presiden : (1) Meneliti berkas usul pemberhentian Gol. ruang IV/c ke atas yang telah dikirim oleh Menhan. (2) Menandatangani Keputusan Pemberhentian dengan hormat bukan atas permohonan sendiri untuk Gol. ruang IV/c ke atas. (3) Hak pensiun diberikan apabila pada saat pemberhentian telah memenuhi syarat usia minimal 50 tahun dan masa kerja minimal 20 tahun

5)

Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. a) Dansatminkal meneliti dan mengusulkan kepada Kabalakpus melalui Ajendam/Bagpers. b)

Pangkotama/

Pangkotama/Kabalakpus. (1) Meneliti berkas usul pemberhentian yang dikirim oleh Dansatminkal. (2) Mengajukan usul pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS kepada Dirajenad U.p. Kasubditbinmin PNS.

c)

Dirajenad. (1) Meneliti, berkas usul pemberhentian yang dikirim oleh Pangkotama /Kabalakpus. (2) Meneruskan usul pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS kepada Panglima TNI melalui Kasad.

d)

Panglima TNI . (1) Meneliti berkas usul pemberhentian/pensiun Gol. ruang IV/a ke atas yang telah dikirim oleh Kasad. (2) Meneruskan usul pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS untuk Gol. ruang IV/b ke atas kepada Menhan dan Gol. ruang IV/c ke atas kepada Presiden melalui Menhan.

e)

Menhan. (1) Meneliti berkas usul pemberhentian yang telah dikirim oleh Panglima TNI. (2) Menerbitkan Keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS untuk Gol. ruang IV/b ke bawah.

19

f)

Presiden : (1) Meneliti berkas usul pemberhentian Gol. ruang IV/c ke atas yang telah dikirim oleh Menhan. (2) Menandatangani Keputusan Pemberhentian tidak dengan hormat bukan atas permohonan sendiri untuk Gol. ruang IV/c ke atas.

b.

Wewenang. 1)

Penetapan pemberhentian karena atas permintaan sendiri : a)

Berhak atas Pensiun : (1)

Dirajenad : (a) (b)

(2) (3) (4) b)

Atas nama Kasad untuk Gol. I dan II. Atas nama Panglima TNI untuk Gol. III.

Kasum TNI atas nama Panglima TNI untuk Gol. ruang IV/a. Menhan untuk Gol. ruang IV/b. Presiden untuk Gol. ruang IV/c ke atas.

Tanpa hak Pensiun. (1) Pangkotama/Kabalakpus/Dan Denmabesad A.n Kasad untuk Gol. I dan II. (2) Dirajenad atas nama Panglima TNI untuk Gol. III. (3) Kasum TNI atas nama Panglima TNI untuk Gol. ruang IV/a (4) Menhan untuk Gol. ruang IV/b. (5) Presiden untuk Gol. ruang IV/c ke atas.

2) Penetapan pemberhentian karena telah mencapai batas usia pensiun sebagai berikut : a) b)

Kakanreg BKN untuk Gol ruang IV/b ke bawah. Presiden untuk Gol ruang IV/c ke atas.

3) Penetapan pemberhentian karena adanya penyederhanaan organisasi, baik diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun maupun diberhentikan dengan hormat dari jabatan negeri dengan hak uang tunggu sebagai berikut : a)

Dirajenad : (1) (2)

b) c) d)


Kasum TNI A.n. Panglima TNI untuk Gol. ruang IV/a. Menhan untuk Gol. ruang IV/b. Presiden untuk Gol. ruang IV/c ke atas.

20

4) Penetapan pemberhentian dengan hormat maupun tidak dengan hormat karena melakukan pelanggaran/tindak pidana/penyelewengan adalah sebagai berikut : a) b) 5)

Menhan untuk Gol. ruang IV/b ke bawah. Presiden untuk Gol. ruang IV/c ke atas.

Penetapan pemberhentian tidak dengan hormat adalah sebagai berikut : a) b)

Menhan untuk Gol. ruang IV/b ke bawah. Presiden untuk Gol. ruang IV/c ke atas.

6) Penetapan pemberhentian karena tidak cakap jasmani/rohani adalah sebagai berikut : a) Tidak cakap jasmani/rohani akibat menjalankan tugas kewajiban jabatannya (dinas) : (1) (2)

Kakanreg BKN untuk Gol. ruang IV/b ke bawah. Presiden untuk Gol. ruang IV/c ke atas.

b) Tidak cakap jasmani/rohani bukan akibat menjalankan tugas kewajibannya: (1)

Dirajenad : (a) (b)

(2) (3) (4)


Kasum TNI atas nama Panglima TNI untuk Gol. ruang IV/a. Menhan untuk Gol. ruang IV/b. Presiden untuk Gol. ruang IV/c ke atas.

7) Penetapan pemberhentian dengan hormat maupun tidak dengan hormat karena meninggalkan tugas adalah sebagai berikut : a) b)

Menhan untuk Gol. ruang IV/b. Presiden untuk Gol. ruang IV/c ke atas.

8) Pemberhentian dengan hormat karena meninggal dunia atau hilang (akibat menjalankan tugas kewajiban jabatannya atau bukan), cacat karena dinas adalah sebagai berikut : a) b)

Kakanreg BKN untuk Gol. ruang IV/b ke bawah. Presiden untuk Gol. ruang IV/c ke atas.

9) Pemberhentian dengan hormat karena cacat (tidak cakap jasmani/rohani) bukan akibat menjalankan tugas kewajiban jabatannya adalah sebagai berikut :

21

a)

Dirajenad : (1) (2)

b) c) d)



10) Pemberhentian dengan hormat dengan hak pensiun dan pemberhentian dengan hormat dari jabatan negeri adalah sebagai berikut : a)

Dirajenad : (1) (2)

b) c) d)



11) Pemberhentian dengan hormat dari jabatan negeri dengan hak uang tunggu dan diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun belum mencapai batas usia pensiun adalah sebagai berikut : a)

Dirajenad : (1) (2)

b) c) d)

Atas nama Kasad untuk Gol. ruang I dan II. Atas nama Panglima TNI untuk Gol. ruang III.


12) Pemberhentian dengan hormat karena telah mencapai batas usia pensiun dan meninggal dunia adalah sebagai berikut : a) b) 13)

Kakanreg BKN untuk semua Gol. ruang IV/b ke bawah. Presiden untuk Gol. ruang IV/c ke atas.

Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS adalah sebagai berikut : a) b)

Menhan untuk Gol. ruang IV/b. Presiden untuk Gol. ruang IV/c ke atas.

14) Pemberhentian sementara untuk semua Gol. dilaksanakan Pangkotama/Kabalakpus/Dan Denma Mabesad atas nama Kasad

oleh

22

27.

Uang Tunggu. a.

Yang berhak menerima uang tunggu : 1) Sebagai tenaga kelebihan yang diakibatkan oleh penyederhanaan satuan organisasi dan tidak dapat disalurkan kepada instansi lain serta belum memenuhi syarat-syarat pensiun. 2) Menderita penyakit atau kelainan yang berbahaya bagi dirinya sendiri dan atau lingkungan kerjanya serta belum memenuhi syarat-syarat pensiun. 3) Setelah berakhirnya cuti sakit belum dapat bekerja kembali dan belum memenuhi syarat-syarat pensiun. 4) Tidak dapat dipekerjakan kembali setelah selesai menjalankan cuti diluar tanggungan negara karena tidak ada lowongan dan belum memenuhi syaratsyarat pensiun.

b.

Hak Kepegawaian. 1) Uang tunggu diberikan paling lama satu tahun dan dapat diperpanjang tiap-tiap kali paling lama satu tahun, dengan ketentuan tidak boleh lebih dari lima tahun. 2) Diberikan mulai bulan berikutnya dari bulan PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dari jabatan negeri. 3)

Besarnya uang tunggu. a) 80% dari Gaji Pokok terakhir untuk tahun pertama. b) 75% dari Gaji Pokok terkhir untuk tahun kedua sampai dengan kelima ditambah dengan tunjangan keluarga dan tunjangan lainnya.

4) PNS penerima uang tunggu, tetap berstatus PNS, oleh sebab itu kepada PNS penerima uang tunggu diberikan : a) Kenaikan gaji berkala b) Tunjangan keluarga. c) Tunjangan pangan dan tunjangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali tunjangan jabatan. c.

PNS penerima uang tunggu, diwajibkan : 1) Melaporkan diri kepada pejabat yang berwenang selambat-lambatnya sebulan sebelum berakhirnya pemberian uang tunggu. 2)

Senantiasa bersedia diangkat kembali pada suatu jabatan negeri.

3) Meminta ijin terlebih dahulu kepada pimpinan instansinya apabila mau pindah di luar wilayah pembayaran.

23

d. PNS penerima uang tunggu dapat diangkat kembali dalam apabila ada lowongan jabatan.

jabatan negeri

e. PNS penerima uang tunggu yang menolak untuk diangkat kembali dalam jabatan negeri diberhentikan dengan hormat pada akhir bulan, yang bersangkutan menolak untuk diangkat kembali . f. PNS penerima uang tunggu penerima uang tunggu yang diangkat kembali dalam suatu jabatan negeri, dicabut uang tunggunya terhitung sejak menerima penghasilan penuh kembali sebagai PNS. Pencabutan pemberian uang tunggu dicantumkan dalam salah satu Diktum surat keputusan pengangkatan kembali dalam jabatan negeri. g. PNS penerima uang tunggu selesai menjalani masa menerima uang tunggu tidak dapat diangkat kembali dalam suatu jabatan negeri : 1) Apabila dalam masa uang tunggu atau pada saat berakhirnya masa menerima uang tunggu itu telah berusia sekurang-kurangnya 50 tahun dan telah memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 10 tahun, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun. 2) Apabila pada saat berakhirnya masa menerima uang tunggu yang bersangkutan telah memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 10 tahun, tetapi belum mencapai usia 50 tahun, maka diberhentikan dengan hormat sebagai PNS, tetapi pensiunnya baru diberikan terhitung mulai tanggal 1(satu) bulan berikutnya mencapai usia 50 tahun. 3) Apabila pada saat berakhirnya masa menerima uang tunggu belum mencapai Usia 50 tahun dan belum pula memiliki masa kerja pensiun 10 tahun diberhentikan dengan hormat sebagai PNS tanpa hak pensiun.

28.

Prosedur dan wewenang Pemberian Uang Tunggu. a.

Prosedur. 1) Dansatminkal mengajukan pemberhentian dengan hak uang tunggu kepada Pangkotama/Kabalakpus melalui Ajendam/Bagpers. 2)

Pangkotama/Kabalakpus. a) Meneliti berkas usul pemberhentian dengan hak uang tunggu yang dikirim oleh Dansatminkal. b) Mengajukan usul pemberhentian dengan hormat dengan hak uang tunggu kepada Dirajenad U.p. Kasubditbinmin PNS.

3)

Dirajenad. a) Meneliti, berkas usul pemberhentian dengan hormat dengan hak uang tunggu yang dikirim oleh Pangkotama/Kabalakpus.

24

b) Menerbitkan Keputusan pemberhentian dengan hormat dengan hak uang tunggu untuk Gol. ruang III/d ke bawah. c) Meneruskan usul pemberhentian dengan hormat dengan hak uang tunggu kepada Panglima TNI melalui Kasad untuk Gol. ruang IV/a, dan Gol. ruang IV/b kepada Menhan serta Gol. ruang IV/c kepada Presiden. 4)

Panglima TNI : a) Meneliti berkas usul pemberhentian dengan hormat dengan hak uang tunggu Gol. ruang IV/a yang telah dikirim oleh Kasad. b) Menerbitkan keputusan pemberhentian dengan hormat dengan hak uang tunggu untuk Gol. ruang IV/a.

5)

Menhan. a) Meneliti berkas usul pemberhentian dengan hormat dengan hak uang tunggu . b) Menerbitkan keputusan pemberhentian dengan hormat dengan hak uang tunggu untuk Gol. ruang IV/b.

6)

Presiden. a) Meneliti berkas usul pemberhentian dengan hormat dengan hak uang tunggu Gol. ruang IV/b yang telah dikirim oleh Menhan b) Menerbitkan keputusan pemberhentian dengan hormat dengan hak uang tunggu untuk Gol. ruang IV/c ke atas.

b. Wewenang. Wewenang pemberhentian dengan hormat (dilingkungan TNI AD) dengan hak uang tunggu diatur sebagai berikut : 1) 2) 3) 4)

29.

sebagai

PNS

Gol. ruang IV/c ke atas oleh Presiden. Gol. ruang IV/b oleh Menhan. Gol. ruang IV/a oleh Panglima TNI. Gol. III oleh Dirajenad A.n. Kasad.

Evaluasi. a. Jelaskan macam pemberhentian dengan hormat yang diberikan kepada PNS ! b. Jelaskan ketentuan Pemberhentian tidak dengan hormat ! c. Jelaskan ketentuan pemberian uang tunggu ! d. Berapa besarnya uang tunggu yang diberikan kepada PNS, jelaskan ! e. Jelaskan prosedur dan wewenang pemberhentian dengan hormat dengan hak uang tunggu !

25

BAB V PENSIUN PNS

30.

Umum. a. Untuk memberikan kesejahteraan dan sebagai jaminan hari tua atas penghargaan dan jasa-jasanya selama berdinas dalam organisasi TNI AD, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dan diberikan hak pensiun. b. Dalam pemberhentian pegawai negeri sipil, yang berhak menerima pensiun adalah pegawai negeri sipil, termasuk dalam hal ini janda/duda, anak dan orang tua dari pegawai negeri yang memenuhi syarat-syarat menurut perundang-undangan yang berlaku.

31.

Ketentuan-ketentuan Pensiun PNS. a. Telah mencapai usia minimum 50 tahun dan mempunyai masa kerja pensiun minimum dua puluh tahun. b. Oleh Badan/Pejabat yang ditunjuk oleh Depkes berdasarkan peraturan tentang pengujian kesehatan PNS, dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga karena keadaan jasmani atau rohani yang disebabkan oleh karena menjalankan kewajiban jabatannya. c. Mempunyai masa kerja minimum 4 tahun dan oleh Badan/Pejabat yang ditunjuk oleh Depkes berdasarkan tentang pengujian kesehatan PNS, dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga karena keadaan jasmani dan rohani yang tidak disebabkan oleh dan karena menjalankan kewajiban jabatannya. d. PNS yang diberhentikan atau dibebaskan dari pekerjaannya karena penghapusan jabatan, perubahan dalam susunan pegawai, penertiban aparatur negara atau karena alasan-alasan dinas lainnya, kemudian tidak dipekerjakan kembali dan pada saat pemberhentianya telah berusia sekurang-kurangnya 50 tahun dan memiliki masa kerja minimum 10 tahun. e. PNS yang telah menjalankan tugas negara tidak dipekerjakan kembali sebagai PNS, dan telah mencapai usia minimum 50 tahun dan memiliki masa kerja untuk pensiun minimum 10 tahun.

Yang berhak menerima Pensiun. Yang berhak menerima pensiun adalah 32. pegawai negeri sipil, janda/duda, anak dan orang tua dari pegawai negeri yang memenuhi syarat-syarat peraturan perundang-undangan yang berlaku.

33. Besarnya pensiun PNS. Besarnya pensiun sebulan adalah 2,5 % dari dasar pensiun untuk tiap tahun masa kerja dengan ketentuan bahwa :

26

a. Pensiun sebulan sebanyak-banyaknya 75 % dan sekurang-kurangnya 40 % dari dasar pensiun (Gaji pokok terakhir). b. Pensiun sebulan tidak boleh kurang dari gaji pokok terendah menurut Peraturan Pemerintah tentang gaji dan pangkat yang berlaku pada PNS yang bersangkutan.

34.

Cara menghitung Masa Kerja untuk PNS. a.

Bila dicantumkan tahunnya saja.

Contoh : Mulai tahun 1951 s.d. 1954 maka perhitungannya menjadi 1 Desember 1951 s.d. 1 Pebruari 1954. b.

Bila dicantumkan Bulan dan Tahun.

Contoh : Mulai 8 – 1952 s.d. 9 – 1954 maka perhitunganya menjadi 31 – 8 – 1952 s.d. 2 – 9 1954

35. Masa kerja yang dapat diperhitungkan sebagai dasar penetapan besarnya pensiun PNS. a. b. c. d. e. f. g. PNS.

36.

Waktu bekerja sebagai tenaga kerja honorer. Masa kerja sebagai PNS. Masa kerja sebagai TNI. Masa kerja sebagai tenaga bulanan. Masa kerja sebagai pegawai pada sekolah partikelir bersubsidi. Waktu bekerja sebagai pegawai perusahaan swasta berbadan hukum. Waktu menjalankan suatu kewajiban di negara dalam kedudukan lain sebagai

Mulai dan Berakhirnya Pensiun. a. Diberikan mulai tanggal 1 satu bulan berikutnya PNS, yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS. b. Hak pensiun berakhir pada akhir bulan penerima pensiun yang bersangkutan meninggal dunia.

37.

Pembatalan dan Hapusnya Pensiun. a. Pembayaran pensiun PNS dihentikan apabila pensiunan PNS diangkat kembali menjadi Pegawai Negeri atau diangkat kembali dalam suatu jabatan negeri. b. Jika pensiun PNS menurut keputusan pejabat yang berwenang dinyatakan bersalah karena melakukan tindakan atau terlibat dalam suatu gerakan yang bertentangan dengan kesetiaan terhadap negara dan haluan negara yang berdasarkan Pancasila.

27

c. Jika ternyata bahwa keterangan-keterangan yang diajukan sebagai bahan untuk penetapan pemberian pensiun tidak benar dan bekas PNS yang bersangkutan sebenarnya tidak berhak diberikan pensiun.

38.

Bahan Administrasi Pensiun Maksimum dan Minimum. a. Surat usul Dansatminkal. b. Surat pemohonan dari yang bersangkutan. c. Fotokopi Skep/Kep pangkat terakhir. d. Fotokopi Skep/Kep pengangkatan pertama sebagai PNS. e. Fotokopi Karpeg. f. Fotokopi Sprin KGB. g. Fotokopi Surat nikah/Karis/Karsu. h. Fotokopi akte kelahiran anak. i. Surat keterangan rincian gaji terakhir. j. Daftar susunan keluarga. k. Surat keterangan alasan keterlambatan usul PNS (bagi yang terlambat). l. Surat keterangan menetap. m. Pas Photo berwarna atau hitam putih yang berangkutan dan istri/suami ukuran 4X6 Cm (8 lembar tanpa tutup kepala dan kaca mata) n. Mengisi blanko DPCP PNS yang mencapai BUP 56 (50 enam) tahun. o. Mengisi blanko DPCP model 2-b bagi PNS yang mengambil usia pensiun 50 tahun masa kerja dua puluh tahun.

39.

Wewenang Pemberian Pensiun. a.

Berhak pensiun minimum usia 50 tahun dan masa kerja 20 tahun. 1) 2) 3) 4) 5)

b.

Dirajenad A.n. Kasad untuk golongan I dan II. Dirajenad A.n. Panglima TNI untuk golongan III. Kasum TNI A.n Panglima TNI untuk golongan IV/a. Menhan untuk golongan IV/b. Presiden untuk golongan IV/c ke atas.

Berhak pensiun maksimum usia 56 tahun dan masa kerja 10 tahun. 1) 2)

Kanreg BKN untuk golongan IV/b kebawah. Presiden untuk golongan IV/c ke atas.

c. Berhak pensiun karena penyederhanaan organisasi dengan usia pensiun 50 tahun dengan masa kerja 10 tahun. 1) 2) 3) 4) 5)


28

d. Berhak pensiun karena melakukan pelanggaran/tindak pidana/penyelewengan jabatan dengan usia pensiun 50 tahun dengan masa kerja 20 tahun. 1) 2) e.

Menhan kebawah untuk golongan IV/b. Presiden untuk golongan IV/c ke atas.

Berhak pensiun karena tidak cakap jasmani dan rohani. 1)

Karena Dinas (a) (b)

2)

Kakanreg BKN untuk golongan ruang IV/b ke bawah. Presiden untuk golongan IV/c ke atas.

Bukan karena dinas. (a) (b) (c) (d) (e)


f. Berhak pensiun karena meninggalkan tugas maka diberhentikan dengan hormat usia 50 tahun dan masa kerja 20 tahun. 1) 2)

Menhan untuk golongan IV/b ke bawah. Presiden untuk golongan IV/c ke atas.

g. Berhak pensiun karena meninggal dunia atau hilang karena dinas tidak dilihat usia dan masa kerja untuk hak pensiunnya, bukan karena dinas harus mempunyai masa kerja minimal 4 tahun. 1)

Meninggal dunia atau hilang karena dinas. (a) (b)

2)

Kakanreg BKN untuk golongan IV/b ke bawah. Presiden untuk golongan IV/c ke atas.

Cacat bukan akibat menjalankan tugas kewajibannya. (a) (b) (c) (d) (e)


h. Berhak pensiun karena hal-hal lain (Cuti diliuar tanggungan negara). Diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun usia minimum 50 tahun dan masa kerja 20 tahun. 1) 2) 3) 4) 5)


29

40.

Evaluasi. a. b. c.

Sebutkan dan jelaskan ketentuan-ketentuan pensiun PNS ! Sebutkan besarnya pokok pensiun PNS ! Sebutkan bahan administrasi untuk pengurusan pensiun PNS !

BAB VI PENSIUN JANDA/DUDA

41. Umum. Selain PNS itu sendiri yang telah memenuhi persyaratan mendapatkan hak pensiun, maka kepda pra janda/duda dari PNS yang bersangkutan, yang telah dinayatakan syah dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga diberikan hak pensiun janda/duda.

42.

Ketentuan Pensiun Janda/Duda. a. Yang berhak menerima pensiun janda/duda adalah istri (istri-istri) pegawai negeri laki-laki atau suami PNS wanita yang tewas atau meninggal dunia atau penerima pensiun pegawai yang meninggal dunia dan mereka sebelumnya sudah terdaftar. b. Apabila PNS atau penerima pensiun PNS yang beristri/suami meninggal dunia, sedangkan tidak ada istri/suami yang terdaftar sebagai yang berhak menerima pensiun janda/duda, maka dengan menyimpang dari ketentuan pada point “a”, pensiun janda/duda diberikan kepada istri/suami yang ada pada waktu yang bersangkutan meninggal dunia. c. Dalam hal PNS atau penerima pensiun pria termaksud di atas beristri lebih dari satu orang, maka pensiun janda diberikan kepada istri yang ada waktu itu paling lama dan tidak terputus-putus dinikahinya.

43.

Hak-hak atas pensiun Janda/Duda. a. Pensiun/penerima pensiun pegawai meninggal dunia maka istri/suami yang bersangkutan telah terdaftar di BKN berhak menerima pensiun janda/duda. b. Pensiun atau penerima pensiun yang beristri atau bersuami meninggal dunia tetapi tidak ada istri/suami yang ada pada waktu itu ia meninggal dunia termasuk yang beristri lebih dari satu orang maka hak pensiun diberikan kepada istri yang sah dinikahinya. c. PNS/penerima pensiun pegawai meninggal dunia dan tidak mempunyai istri/suami lagi maka hak pensiun janda/dudanya diberikan :

30

1) 2) 3)

Kepada anak/anak-anaknya bila hanya dapat satu anak seayah – seibu. Satu bagian diberikan kepada masing-masing anak seayah- seibu. Pensiun duda diberikan kepada anak/anak-anaknya.

d. PNS pria/penerima pensiun pegawai pria meninggal dunia dan mempunyai istri yang berhak menerima pensiun janda disamping anak (anak-anaknya) dari istri-istri yang meninggal dunia/dicerai, maka bagian pensiun janda diberikan kepada masing-masing istri dan anak (anak-anaknya seayah seibu). e. Ayah/ibu keduanya sebagai PNS meninggal dunia maka diberikan satu pensiun janda/duda yang lebih menguntungkan. f.

Anak yang berhak menerima pensiun janda/duda 1) 2) 3)

Belum mencapai usia dua puluh tahun. Tidak mempunyai penghasilan. Belum menikah.

g. Bila PNS tewas dan tidak beristri, maka hak pensiun janda/duda diberikan kepada orang tuanya.

44.

Besarnya Pensiun Janda/Duda. a. Besarnya pensiun janda/duda sebulan 36 % dari dasar pensiun, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat lebih dari seorang istri yang berhak menerima pensiun janda, maka besarnya sebagian pensiun janda untuk masing-masing istri adalah 36 % dibagi rata antara istri-istri itu. b. Jumlah 36 % dari dasar pensiun tersebut di atas tidak boleh kurang dari 75 % dari gaji pokok terendah menurut Peraturan Pemerintah tentang gaji dan pangkat PNS yang berlaku bagi almarhum suami/istrinya. c. Apabila PNS tewas, maka besarnya pensiun janda/duda sebulan adalah 72 % dari dasar pensiun dengan ketentuan bahwa apabila terdapat lebih dari seorang istri yang berhak menerima pensiun janda, maka besarnya bagian pensiun janda untuk masing-masing istri adalah 72 % dibagi rata istri-istri itu. d. Jumlah 72 % dari dasar pensiun tidak boleh kurang dari gaji pokok terendah menurut Peraturan Pemerintah tentang gaji dan pangkat PNS yang berlaku bagi almarhum suami/istri. e. Apabila PNS tewas dan tidak meninggalkan istri/suami ataupun anak, maka 20 % dari pensiun janda/duda diterimakan kepada orang tuanya. Jika kedua orang tua telah bercerai, maka kepada masing-masing diberikan separuh dari jumlah tersebut.

45.

Mulai Berlakunya Pensiun Janda/Duda. a. Pensiun janda/duda atau bagian pensiun janda/duda PNS/penerima pensiun PNS diberikan mulai bulan berikutnya sejak yang bersangkutan meninggal dunia.

31

b. Kepada janda/duda PNS/pensiunan PNS yang meningal dunia diberikan tambahan penghasilan sebesar penghasilan terakhir almarhum selama empat bulan berturut-turut, mulai bulan kelima janda/duda yang bersangkutan hanya menerima pensiun janda/duda. c. Bagi anak yang dilahirkan dalam batas waktu 300 hari setelah PNS/penerima pensiun PNS meninggal dunia, pensiun janda/bagian pensiun janda diberikan bulan berikutnya setelah tanggal kelahirannya.

46.

Mulai Berakhirnya Pensiun Janda/Duda. a. Pensiun janda/duda atau bagian pensiun janda yang diberikan kepada janda/duda yang tidak mempunyai anak dibatalkan jika janda/duda yang bersangkutan menikah lagi terhitung dari bulan berikutnya perkawinan itu dilangsungkan. b. Apabila kemudian khusus dalam hal janda perkawinan tersebut terputus, maka terhitung mulai bulan berikutnya kepada janda yang bersangkutan diberikan lagi pensiun janda atau bagian pensiun janda yang telah dibatalkan.

47.

Hak Pensiun Janda/Duda Hapus. a. Jika penerima pensiun janda/duda menurut keputusan pejabat yang berwenang dinyatakan salah, melakukan tindakan atau terlibat dalam gerakan yang bertentangan dengan kesetiaan terhadap negara dan haluan negara yang berdasarkan Pancasila. b. Jika ternyata bahwa keterangan-keterangan yang diajukan sebagai bahan untuk penetapan pemberian pensiun janda/duda tidak benar dan janda/duda/anak yang bersangkutan tidak berhak diberikan pensiun.

Wewenang Pemberian Pensiun Janda/Duda. Untuk wewenang pemberian pensiun 48. Janda/Duda semuanya ditetapkan oleh KA BKN setelah menerima usul dari pejabat pegawai yang bersangkutan.

49.

Evaluasi. a. b.

Jelaskan ketentuan pensiun janda/duda PNS ! Jelaskan bagaimana ketentuan tentang hapusnya hak pensiun Janda/Duda !

32 RAHASIA

32 BAB VII EVALUASI AKHIR PELAJARAN (Bukan Naskah Ujian)

50.

Evaluasi Akhir. a. Pemisahan PNS merupakan kegiatan akhir dari proses Jelaskan penggolongan pemberhentian yang siswa ketahui !

pembinaan PNS.

b. Pemberhentian atas permintaan sendiri pada prinsipnya dapat disetujui, ditunda atau ditolak. Jelaskan bilamana permintaan pemberhentian ditolak ! c. Apa Jelaskan ?

yang

siswa ketahui tentang Pemberian Uang tunggu dan Bebas Tugas.

d. Bagaimana ketentuannya apabila seorang PNS diberhentikan dengan hormat dari jabatan karena penyederhanaan organisasi ? e.

Jelaskan prosedur penyelesaian pemberhentian dengan hormat !

f.

Jelaskan prosedur penyelesaian pemberhentian tidak dengan hormat !

g. Jelaskan prosedur dan wewenang pemberian uang tunggu untuk PNS berpangkat Penata Tingkat I Gol. ruang III/d ! h.

Jelaskan ketentuan pemberian pensiun janda/duda PNS !

BAB VIII PENUTUP

51. Penutup. Demikian naskah departemen ini disusun sebagai bahan ajaran untuk pedoman bagi Gadik dan Pasis dalam proses belajar mengajar pelajaran pemisahan PNS pada pendidikan dasar kecabangan Ajen. Komandan Pusat Pendidikan Ajudan Jenderal

Didik Hartanto, S.IP. Kolonel Caj NRP 28879

RAHASIA

RAHASIA

33

KODIKLAT TNI ANGKATAN DARAT PUSAT PENDIDIKAN AJUDAN JENDERAL

Lampiran II Keputusan Danpusdikajen Nomor Kep/ / /2010 Tanggal 2010

PETUNJUK UMUM

( Khusus untuk tenaga pendidik )

1.

Mata Pelajaran : Pemisahan PNS. Untuk jenis/macam pendidikan : Diklapa II Kecab. Ajen.

2.

Jumlah Jam Pelajaran

: 12 Jam pelajaran.

a. b. c. d.

: : : :

3.

4 Jam pelajaran. 7 Jam pelajaran. 1 Jam pelajaran.

Isi Pelajaran : a. b. c. d. e. f. g.

4.

Teori Praktek siang Praktek malam Ujian teori

Pendahuluan. Ketentuan umum pelaksanaan . Bebas tugas. Pemberhentian. Pensiun . Penutup. Evaluasi.

Tujuan Pelajaran : a. Tujuan kurikuler : Agar Pasis memahami tentang pemisahan PNS dan mampu melaksanakan kegiatan pemisahan PNS. b.

Tujuan instruksional : 1)

Pendahuluan. ( 15 Menit ). a) Tujuan instruksional umum. Agar Pasis memahami tentang maksud dan tujuan diberikan pelajaran pemisahan PNS. b) Kriteria keberhasilan. Pasis mampu menjelaskan maksud dan tujuan diberikan pelajaran pemisahan PNS serta menunjukan antusias/minat dalam memberikan pelajaran dengan baik dan benar.

RAHASIA

342

2)

Ketentuan Umum Pelaksanaan. ( 15 Menit ). a) Tujuan instruksional umum. ketentuan umum pelaksanaan.

Agar Pasis

memahami

tentang

b) Kriteria keberhasilan. Pasis mampu menjelaskan tentang ketentuan pelaksanaan, tujuan, sasaran, prinsip-prinsip pemberhentian PNS dengan baik dan benar. 3)

Bebas Tugas. ( 1 Jam pelajaran ). a) Tujuan instruksional umum. Agar Pasis memahami tentang bebas tugas. b) Kriteria keberhasilan. Pasis mampu menjelaskan tentang pemberian bebas tugas/MPP, ketentuan-ketentuan, prosedur dan wewenang pemberian bebas tugas dengan baik dan benar.

4)

Pemberhentian. ( 1 Jam pelajaran ). a) Tujuan instruksional pemberhentian.

umum.

Agar Pasis

memahami

tentang

b) Kriteria keberhasilan. Pasis mampu menjelaskan tentang pemberhentian atas permintaan sendiri, pemberhentian karena mencapai batas usia pensiun, pemberhentian karena penyederhanaan organisasi, pemberhentian karena melakukan pelanggaran, pemberhentian karena tidak cakap jasmani dan rohani, pemberhentian karena meninggalkan tugas, pemberhentian karena meninggal dunia atau hilang, pemberhentian karena sebab lain, pemberhentian sementara, prosedur dan wewenang pemberhentian, uang tunggu, prosedur dan wewenang pemberian uang tunggu dengan baik dan benar. 5)

Pensiun. ( 1 Jam pelajaran ). a)

Tujuan instruksional umum. Agar Pasis memahami tentang pensiun.

b) Kriteria keberhasilan. Pasis mampu menjelaskan tentang ketentuan pensiun PNS, yang berhak menerima pensiun, besarnya pensiun PNS, cara menghitung masa kerja, masa kerja yang dapat diperhitungkan, mulai dan berakhirnya pensiun, pembatalan dan hapusnya pensiun, bahan administrasi, pensiun janda/duda, hak-hak atas pensiun janda/duda, besarnya pensiun janda/duda, mulai berlakunya pensiun janda/duda, mulai berakhirnya pensiun janda/duda, hak pensiun janda/duda hapus, penyaluran dengan baik dan benar.

35 3

6)

Praktek Min Gar Pemisahan PNS. ( 7 Jam pelajaran ). a) Tujuan instruksional umum. Agar Pasis memahami tentang Min Gar pemisahan PNS. b) Kriteria keberhasilan. Pasis mampu melaksanakan kegiatan administrasi tentang usul pemberhentian, Kep pemberhentian, usul bebas tugas, usul uang tunggu, usul pensiun dan pembuatan Keputusan pensiun.

7)

Penutup. ( 15 Menit ). a) Tujuan instruksional umum. Agar Pasis memahami pentingnya pelajaran pemisahan PNS dalam menunjang pelaksanaan tugas. b) Kriteria keberhasilan. Pasis mampu menjelaskan seluruh pelajaran yang telah diberikan dengan baik dan benar.

8)

Evaluasi. a)

Evaluasi Teori. ( 1 Jam pelajaran ). (1) Tujuan instruksional umum. Agar tingkat pemahaman dan kemampuan Pasis dapat diukur/diketahui sesuai pelajaran pemisahan PNS yang telah diberikan. (2) Kriteria keberhasilan. Pasis mampu menjawab pertanyaan dengan baik dan benar.

seluruh

b) Evaluasi Praktek ( Dilaksanakan setelah pelajaran praktek/penilaian produk ). (1) Tujuan instruksional umum. Agar tingkat keterampilan Pasis dapat diukur/diketahui sesuai pelajaran Pemisahan PNS . (2) Kriteria keberhasilan. Pasis dapat mengaplikasikan kegiatan administrasi Pemisahan PNS dengan baik dan benar. 5.

Metode. a. b.

6.

Metode utama : Diskusi terpimpin dan aplikasi. Metode penunjang : Pemberian tugas dan tanya jawab.

Alins/Alongins : a. b. c. d. e.

White Board. Board Marker. Laser Point. LCD Infocus. Laptop/Note Book/CPU

36 4

7.

Proses Belajar Mengajar :

NO

1 1.

2.

KEGIATAN TENAGA PENDIDIK

PERWIRA SISWA

2

3

Pendahuluan. - Menjelaskan secara umum tentang - Memperhatikan, mendengarkan maksud dan tujuan diberikannya mencatat hal-hal yang penting. pelajaran pemisahan PNS Ketentuan Umum Pelaksanaan. a. Menjelaskan secara rinci tentang ketentuan pelaksanaan, tujuan, sasaran, prinsip-prinsip pemberhentian PNS, jenis-jenis pemisahan PNS b. Melaksanakan pengecekan/evaluasi terhadap pelajaran yang diberikan dengan melemparkan pertanyaan dan menjawab pertanyaan ke/dari Siswa.

3.

Bebas Tugas a. Menjelaskan secara rinci tentang pemberian bebas tugas/MPP, ketentuan-ketentuan, prosedur dan wewenang pemberian bebas tugas b. Melaksanakan pengecekan/evaluasi terhadap pelajaran yang diberikan dengan melemparkan pertanyaan dan menjawab pertanyaan ke/dari Siswa.

4.

Pemberhentian a. Menjelaskan secara rinci tentang pemberhentian atas permintaan sendiri, pemberhentian karena mencapai batas usia pensiun, pemberhentian karena penyederhanaan organisasi, pember hentian karena melakukan pelanggaran, pemberhentian karena tidak cakap jasmani dan rohani, pemberhentian karena meninggalkan tugas, pemberhentian karena meninggal dunia atau hilang, pemberhentian karena sebab lain, pemberhentian sementara, prosedur dan wewenang pemberhentian, uang tunggu, prosedur dan wewenang pemberian uang tunggu.

a. Memperhatikan, mendengarkan mencatat hal-hal yang penting.

dan

dan

b. Menjawab pertanyaan dan mengajukan pertanyaan dari dan kepada Gadik.


dan



dan

5 37

1

5.

2

3

b. Melaksanakan pengecekan/evaluasi terhadap pelajaran yang diberikan dengan melemparkan pertanyaan dan menjawab pertanyaan ke/dari Siswa.


Pensiun a. Menjelaskan secara rinci tentang a. Memperhatikan, mendengarkan ketentuan pensiun PNS, yang berhak mencatat hal-hal yang penting. menerima pensiun, besarnya pensiun PNS, cara menghitung masa kerja, masa kerja yang dapat diperhitungkan, mulai dan berakhirnya pensiun, pembatalan dan hapusnya pensiun, bahan administrasi, pensiun janda/duda, hak-hak atas pensiun janda/duda, besarnya pensiun janda/duda, mulai berlakunya pensiun janda/duda, mulai berakhirnya pensiun janda/duda, hak pensiun janda/duda hapus, penyaluran.

dan

b. Melaksanakan pengecekan/evaluasi b. Menjawab pertanyaan dan mengajukan terhadap pelajaran yang diberikan pertanyaan dari dan kepada Gadik. dengan melemparkan pertanyaan dan menjawab pertanyaan ke/dari Pasis. 6.

Praktek Min Gar Pemisahan PNS. a. Membuat usul bebas tugas pemberhentian, usul uang tunggu dan usul pensiun PNS. 1) Memberikan arahan/petunjuk tata cara pembuatan usul bebas tugas pemberhentian, usul uang tunggu dan usul pensiun PNS.

1) Memperhatikan, mendengarkan arahan/petunjuk dari Gadik .

2) Memberikan tugas untuk membuat administrasi tentang usul bebas tugas pemberhentian, usul uang tunggu dan usul pensiun PNS.

2) Melaksanakan tugas dari Gadik tentang pembuatan usul bebas tugas pemberhentian, usul uang tunggu dan usul pensiun PNS.

3) Melaksanakan koreksi hasil praktek Pasis dan melemparkan pertanyaan serta menjawab pertanyaan ke/dari Pasis

3) Memperhatikan, mendengarkan dan menjawab pertanyaan serta mengajukan pertanyaan dari dan kepada Gadik.

38 6

1

2

3

b. Membuat Kep bebas tugas Kep pemberhentian, Kep uang tunggu dan Kep pensiun PNS.

7.

1) Memberikan arahan/petunjuk tata cara pembuatan Kep bebas tugas Kep pemberhentian, Kep uang tunggu dan Kep pensiun PNS.

1) Memperhatikan, mendengarkan arah an/petunjuk dari Gadik .

2) Memberikan tugas untuk membuat Kep bebas tugas Kep pemberhentian, Kep uang tunggu dan Kep pensiun PNS.

2) Melaksanakan tugas dari Gadik tentang pembuatan Keputusan bebas tugas dan Keputusan pensiun PNS.

3) Melaksanakan koreksi hasil praktek Pasis dan melemparkan pertanyaan serta menjawab pertanyaan ke/dari Pasis

3) Memperhatikan, mendengarkan dan menjawab pertanyaan serta mengajukan pertanyaan dari dan kepada Gadik.

Evaluasi. a. Evaluasi Teori. 1) Menyusun bahan ujian yang diketahui Kadepbinpers dan dalam pelaksanaan ujian sebagai pengawas umum. 2) Menyerahkan bahan evaluasi ujian kepada Kasiopsdik dan mengoreksi/menilai hasil ujian Pasis.

1) Mengikuti ujian sesuai jadwal dan tempat yang ditentukan.

2) Menyerahkan Pengawas ujian.

hasil

ujian

kepada

b. Evaluasi Praktek. 1) Menyusun cheklist penilaian produk yang diketahui oleh Kadepbinpers 2) Menilai hasil produk Pasis dan menyerahkan hasil evaluasi praktek kepada Kasiopsdik. 3) Pelaksanaan evaluasi dilaksanakan setelah pelajaran praktek.

- Menyerahkan produk kepada Gadik.

RAHASIA

39 7 8. Kualifikasi Tenaga Pendidik : Perwira yang Susgadik/Susgumil dan menguasai materi pemisahan PNS. 9.

Referensi

sudah

berkualifikasi

:

a. Undang-Undang RI No. 43 tahun 1999, tentang Perubahan atas UndangUndang RI No. 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. b. Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS. c. Peraturan Pemerintah RI No. 37 tahun 2004 tentang Larangan PNS menjadi Anggota Parpol. d. Peraturan Panglima TNI No. Perpang/28/X/2007 tanggal 30 Oktober 2007 tentang Petunjuk Administrasi Pembinaan Personel PNS TNI. e. Keputusan Kepala BKN Juknis Pemberhentian dan Pemberian Pensiun PNS serta Pensiun Janda/Duda sebagai Pelaksanaan PP No. 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS. f. Keputusan Kepala BKN Nomor 14 tahun 2003 tanggal 12 April 2003, buku II tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian dan Pemberian Pensiun PNS serta Pensiun Janda/Dudanya sebagai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS. g. Keputusan Panglima TNI No. Kep/19/IV/2005 tanggal 20 April 2005 tentang Petunjuk Dasar Pembinaan Personel dan Tenaga Manusia TNI. h. Keputusan Kasad No. Kep/23/V/2005 tanggal 6 Mei 2005 tentang Pendelegasian Wewenang dalam Penyelenggaraan Pembinaan Administrasi PNS. i. Surat Keputusan Kasad No. Skep/577/XII/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Buku Petunjuk Administrasi Penyelenggaraan Pemberhentian PNS TNI AD.

10.

Lain-lain a.

:

Naskah departemen ini disusun untuk kepentingan lembaga pendidikan.

b. Untuk kepentingan peserta didik dapat direproduksi lembaga pendidikan tanpa petunjuk umum dan evaluasi tiap bab serta evaluasi akhir pelajaran.

Komandan Pusat Pendidikan Ajudan Jenderal

Didik Hartanto, S.IP. Kolonel Caj NRP 28879 RAHASIA

40

DAFTAR ISI

Halaman BAB

I.

PENDAHULUAN

1. 2. 3. 4. BAB

II

III.

IV.

V.

VI.

VII.

4 4 4 4 4

Umum....................................................................................... Pemberhentian atas Permintaan Sendiri................................. Pemberhentian karena mencapai Batas Usia Pensiun........... Pemberhentian karena Penyederhanaan Organisasi............. Pemberhentian karena Melakukan Pelanggaran.................... Pemberhentian karena tidak cakap Jasmani dan Rohani....... Pemberhentian karena Meninggalkan Tugas......................... Pemberhentian karena Meninggal Dunia atau Hilang............ Pemberhentian karena hal lain............................................... Pemberhentian Sementara..................................................... Prosedur dan Wewenang Pemberhentian............................... Uang Tunggu………………....................................................... Prosedur dan Wewenang Pemberian Uang Tunggu................. Evaluasi.....................................................................................

5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 22 23 24

Umum ....................................................................................... Pensiun PNS............................................................................. Pensiun Janda/Duda................................................................. Penyaluran ................................................................................ Evaluasi .....................................................................................

25 25 29 31 31

EVALUASI AKHIR PELAJARAN

35. BAB

Umum ............................................................................. Pemberian Bebas Tugas/MPP.........……………....................... Ketentuan-ketentuan................................................................. Prosedur dan Wewenang Pemberian Bebas Tugas................. Evaluasi.......................................................................................

PENSIUN

30. 31. 32. 33. 34. BAB

3 3 3 3 3 3

PEMBERHENTIAN

16. 17. 18 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. BAB

Umum....................................................................................... Ketentuan Pelaksanaan............................................................ Tujuan....................................................................................... Sasaran..................................................................................... Prinsip-prinsip Pemberhentian PNS......................................... Evaluasi....................................................................................

BEBAS TUGAS

11. 12. 13. 14. 15. BAB

1 1 1 2

KETENTUAN UMUM PELAKSANAAN

5. 6. 7. 8. 9. 10. BAB

Umum....................................................................................... Maksud dan Tujuan.................................................................. Ruang Lingkup dan Tata Urut.................................................. Pengertian................................................................................

Evaluasi Akhir............................................................................

32

PENUTUP

36.

Penutup.......................................................................................

33

RAHASIA PEMISAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BAB I PENDAHULUAN

Recommend Documents