Quarterly Flash Report Provinsi Sumatera Selatan Tinjauan Perkembangan Fiskal Regional Triwulanan Triwulan I Tahun 2016
Triwulan I Tahun 2016
Quarterly Flash Report Provinsi Sumatera Selatan
Sebuah Tinjauan Perkembangan Fiskal Regional Triwulanan Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Selatan pada triwulan I 2016 DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KEMENTERIAN KEUANGAN
mengalami peningkatan meskipun masih terbatas. Dari sisi produksi, sektor utama yaitu pertambangan dan penggalian; sektor industri
Daftar Isi
pengolahan; dan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan masih mendominasi struktur perekonomian di Provinsi Sumatera Selatan.
Perkembangan Indikator Ekonomi Regional Produk Domestik Regional Bruto PDRB Menurut Lapangan Usaha PDRB Menurut Pengeluaran Laju Inflasi
PERKEMBANGAN INDIKATOR EKONOMI REGIONAL Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) PDRB adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan dari seluruh sektor perekonomian suatu wilayah. Pada triwulan I 2016, nilai PDRB Provinsi Sumatera Selatan atas dasar harga berlaku sebesar Rp84,76 triliun rupiah dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp64,22 triliun. Dibandingkan triwulan I 2015, PDRB Provinsi Sumatera Selatan pada triwulan I 2016 tumbuh sebesar 4,94 persen (yoy). Dari sisi produksi, sektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 11,54 persen. Sementara dari sisi pengeluaran,
pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT yang tumbuh sebesar 15,07 persen.
Perkembangan dan Analisis Pendapatan Penerimaan Perpajakan Penerimaan PNBP Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Lain-Lain PAD Yang Sah
Bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yaitu triwulan IV 2015, PDRB pada triwulan I 2016 tumbuh 1,04 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Pengadaan Listrik, Gas yang tumbuh 11,74 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Ekspor Barang dan Jasa yang tumbuh 5,04 persen.
Perkembangan dan Analisis Belanja Belanja Pemerintah Pusat Belanja Pemerintah Daerah Berita/Isu Fiskal Regional Terpilih Geliat Sektor Pariwisata Provinsi Sumsel Pada Triwulan I 2016
Perkembangan PDRB Provinsi Sumatera Selatan Triwulan I 2014 sampai dengan Triwulan I 2016 7
73,57
5
75,74
80,39
78,69
79,38
Persen
Tim Penyusun 84,76
4,87
Pengarah: Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan
70
4,89
4,94
4,87
4,5
4,1
3,8
90 80
5,96
4,77 4
83,8
83,31
60 50 40
3
triliun Rp
6
82,86
Penanggung jawab: Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II
30 2 20 1
10
0
Reviewer: Regional Economist Provinsi Sumatera Selatan
0
Trw I
Trw II
Trw III
Trw IV
Trw I
2014
Trw II
Trw III
Trw IV
2015 PDRB (Triliun Rp)
Trw I 2016
Pertumbuhan (y-on-y)
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumsel
“Pada triwulan I 2016, PDRB Provinsi Sumatera Selatan tumbuh sebesar 4,94 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, nilai atas dasar harga berlaku yaitu sebesar Rp84,76 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 sebesar Rp64,22 triliun”.
Gedung Keuangan Negara Lt.2 Jl.Kapten A.Rivai No.2 Palembang Telp: 0711- 351476 Fax: (0711) 310891 Email: pa2.kanwil.sumsel@ gmail.com
1
PDRB Menurut Lapangan Usaha Perbandingan PDRB ADHB dari Lima Sektor Utama di Provinsi Sumsel (triliun rupiah, Y on Y) 20 18
Perbandingan PDRB ADHB dari Lima Sektor Utama di Provinsi Sumsel (triliun rupiah, q to q) 20
18,46 16,9
16
18
15,98 14,77
13,46 12,58
14
16,9
17,79 15,9815,51
16
13,46 12,35
14
11,31 10,61
12
9,87
10
11,31 11,47
12
7,94
8
9,87 9,58
10 8
6
6
4
4
2
2
0
Pertambangan dan Penggalian
Industri Pengolahan
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
Tw I 2016
Konstruksi
0
Perdagangan Besar dan Eceran;Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
Pertambangan dan Penggalian
Industri Pengolahan
Tw I 2015
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
Tw I 2016
Konstruksi
Perdagangan Besar dan Eceran;Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
Tw I 2015
Sumber:BRS BPS Sumsel, 4 Mei 2016
Dibandingkan triwulan I 2015, PDRB Sektor Pertambangan dan Penggalian mengalami penurunan dari Rp18,46 triliun menjadi Rp16,9 triliun dikarenakan harga produk pertambangan dan penggalian yang masih rendah. Sektor utama yang lain yaitu Industri Pengolahan; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; dan Konstruksi yang merupakan sektor utama penyumbang PDRB di Provinsi Sumsel menunjukkan penguatan meskipun sangat terbatas. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor meningkat cukup signifkan dari Rp7,94 triliun di triwulan I 2015 menjadi Rp9,87 triliun di triwulan I 2016.
Terhadap triwulan IV 2015, PDRB dari Pertambangan dan Penggalian juga menunjukkan penurunan dari sebelumnya Rp17,79 triliun menjadi Rp16,9 triliun pada triwulan I 2016. Sedikit penurunan juga terjadi pada Sektor Konstruksi dari sebelum Rp11,47 triliun menjadi Rp11,31 triliun. Sedangkan pada sektor-sektor utama yang lain yaitu Industri Pengolahan; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; dan Perdagangan Besar dan Eceran;Reparasi Mobil dan Sepeda Motor semuanya menunjukkan peningkatan.
Laju Inflasi
Persen
Inflasi Provinsi Sumatera Selatan (year-on-year) Januari 2015 sampai dengan Maret 2016 9 8 7 6,96 6,07 6 5 4 3 2 1 Sumber:BRS BPS 0 Jan Feb Mar Apr
Inflasi Kota Palembang dan Lubuk Linggau (Year to date) Januari 2015 sampai dengan Maret 2016 4
7,88 7,18
3
5,07
4,64 4,14
4,42
5,05 4,45
2 1 0 Jan
-1
Provinsi Sumsel, 1 Juni 2016 Mei
Jun
Jul
Agt
Sept
Okt
Sumber:BRS BPS Provinsi Sumsel, 1 Juni 2016. 2015
Indonesia
Nov
Des
Jan
Feb
Mar
2016
Sumsel
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Agt
Sept
Okt
2015
Nov
Des
Jan
Feb
Mar
2016
-2 -3 Palembang
Lubuk Linggau
Sumber:BRS BPS Sumsel, 1 Juni 2016
Inflasi pada bulan Januari sampai dengan Maret 2016 berada diatas target 4 plus minus 1 persen. Tercatat pada Maret 2016 inflasi Provinsi Sumsel sebesar 5,05 persen, berada diatas inflasi nasional yaitu sebesar 4,45 persen. Namun demikian, realisasi inflasi cukup terkendali. Hal ini terutama dipengaruhi oleh rendahnya inflasi inti yaitu komponen inflasi yang cenderung menetap di dalam pergerakan inflasi / dipengaruhi oleh faktor fundamental dan administered prices yaitu harga-harga yang diatur pemerintah. Terkendalinya inflasi kelompok administered prices disebabkan oleh kebijakan tarif adjustment listrik dan penurunan harga BBM. Sementara dari kelompok inti didorong oleh terjaganya ekpektasi inflasi.
Perhitungan inflasi di Provinsi Sumatera Selatan didasarkan pada survei di Kota Palembang dan Kota Lubuk Linggau. Sampai dengan Maret 2016, inflasi di Kota Palembang tercatat sebesar 0,43 persen dan di Kota Lubuk Linggau tercatat lebih tinggi yaitu sebesar 0,64 persen. Terjadi perbedaan bila dibandingkan dengan inflasi pada periode yang sama pada tahun lalu dimana pada akhir Maret 2015 inflasi di Kota Palembang tercatat -1,33 persen dan di Kota Lubuk Linggau sebesar -2,20 persen. Andil inflasi yang paling tinggi berasal dari kelompok bahan makanan dan makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau, dan volatile goods berupa perkembangan harga pangan domestik.
2
Komposisi Penerimaan Perpajakan Sampai Dengan Triwulan I-2016
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PENDAPATAN
Penerimaan Perpajakan Target penerimaan perpajakan untuk wilayah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016 mencapai Rp13,76 triliun meningkat 7 persen dibandingkan tahun 2015 yang sebesar Rp12,89 triliun. Sampai dengan Triwulan I 2016 realisasi penerimaan baru mencapai 15 persen dari target atau sebesar Rp2,01 triliun. Adapun realisasi penerimaan per jenis pajak adalah sebagai berikut: Pajak Penghasilan (PPh) Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Sampai dengan Triwulan I 2016 (juta rupiah)
Sumber: Kanwil DJP Sumsel dan Kep.Babel, diolah
Kontribusi terbesar penerimaan pajak Triwulan I 2016 berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) yang mencapai Rp1,25 triliun (62,35 persen).
Kontribusi Penerimaan Perpajakan Provinsi Sumsel Terhadap Sumsel-Babel(Juta Rp)
Sumber: Kanwil DJP Sumsel dan Kep.Babel, diolah
Penerimaan PPh sampai dengan Triwulan I 2016 mencapai Rp1,25 triliun mengalami peningkatan sebesar 7 persen dari penerimaan Triwulan I 2015 yang sebesar Rp1,17 triliun. Namun terdapat 2 jenis pajak yang mengalami penurunan cukup besar, yaitu PPh Pasal 22 sebesar 51 persen dan PPh Pasal 22 Impor sebesar 62 persen. Kontribusi terbesar berasal dari PPh pasal 21 sebesar 44 persen dan PPh Final sebesar 23 persen. Penerimaan PPh pasal 21 itu sendiri berasal dari pajak orang pribadi berbagai kalangan karyawan baik swasta maupun negeri. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan I 2016 (juta rupiah)
Jenis Pajak
Kanwil DJP
Sumsel
PPh
1.403.308
1.249.800 153.507
89
PPN
819.550
720.070 99.480
88
660 17
97
9.903
7.848 2.054
79
30.923
26.010 4.913
84
PPnBM
677
PBB Pajak Lainnya
Babel
%
Sumber: Kanwil DJP Sumsel dan Kep.Babel, diolah
Kontribusi penerimaan pajak di Prov. Sumsel terhadap penerimaan nasional tahun 2016 masih rendah, hanya menduduki peringkat 18 secara nasional. Dibandingkan dengan Penerimaan Perpajakan di Provinsi Babel yang masih merupakan wilayah Kanwil DJP Sumsel-Kep.Babel, penerimaan Pajak di Provinsi Sumsel masih cukup mendominasi. Tren Penerimaan Perpajakan
Sumber: Kanwil DJP Sumsel dan Kep.Babel, diolah
Penerimaan PPN sampai dengan Triwulan I 2016 mencapai Rp595,93 miliar mengalami peningkatan sebesar 15 persen dari penerimaan Triwulan I 2015 yang sebesar Rp517,31 miliar. PPN Impor merupakan jenis pajak yang mengalami penurunan sebesar 33 persen dari tahun sebelumnya, sedangkan lainnya mengalami peningkatan. Kontribusi terbesar berasal dari PPN Dalam Negeri sebesar 97 persen dari total penerimaan pada triwulan I 2016.
Sumber: Kanwil DJP Sumsel dan Kep.Babel, diolah
Penerimaan PPh sebagai penerimaan terbesar mengalami peningkatan di tahun 2016. Hal yang sama terjadi pada penerimaan PPN yang cenderung meningkat, sedangkan penerimaan yang lain (PPnBM, PBB, dan Pajak Lainnya) mengalami stagnasi.
3
Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) Realisasi Penerimaan Pajak Penjualan Barang Mewah Sumatera Selatan Sampai dengan Triwulan I 2016
Sumber: Kanwil DJP Sumsel dan Kep.Babel, diolah
Penerimaan PPnBM Triwulan I 2016 menunjukkan tren positif dibandingkan tahun sebelumnya. Penerimaan PPnBM mencapai Rp660 juta yang mengalami peningkatan sangat signifikan sebesar 309 persen dari penerimaan
Triwulan I 2015 yang masih minus dikarenakan adanya restitusi pajak sebesar -Rp315 juta. Kontribusi penerimaan terbesar berasal dari PPnBM Dalam Negeri yang mencapai 94 persen dari total penerimaan.
Kliping Berita Terkait Pajak POTENSI PAJAK: DJP Sumsel Babel Bidik Proyek Infrastruktur Asian Games Bisnis.com, PALEMBANG – Ditjen Pajak Kantor Wilayah Sumsel Babel menilai pembangunan infrastruktur penunjang Asian Games 2018 di Palembang bakal menjadi potensi besar untuk pungutan pajak di kota itu. Kepala Kanwil Ditjen Pajak Sumsel Babel, Samon Jaya, mengatakan pihaknya dapat menggarap potensi pajak dari pembangunan infrastruktur di Palembang, mulai dari pajak pertambahan nilai (PPN), pajak atas karyawan ataupun pajak penghasilan (PPH) keuntungan di muka. “PPN 10%, pajak atas karyawan ada yang 5% sampai 15%, serta kalau ada proyek pihak ketiga, bisa kita ambil PPHnya,” katanya. Seperti diketahui, pemerintah tengah gencar membangun proyek bernilai triliunan rupiah di Palembang yang terpilih menjadi tuan rumah Asian Games 2018 mendampingi DKI Jakarta. Salah satu proyek yang terlihat mulai konstruksi adalah jalur kereta api ringan (light rain train/ LRT) senilai Rp7,2 triliun dan jalan tol Palembang – Indralaya yang merupakan trase dari Trans Sumatra High Way.Kanwil Pajak juga akan memanfaatkan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Sumsel untuk membidik potensi penerimaan pajak dari berbagai sektor dan daerah. Triwulan II DJP Genjot Penerimaan Pajak Palembang Express, PALEMBANG.
Realisasi Penerimaan Bea dan Cukai di Provinsi Sumatera Selatan (juta rupiah)
Penerimaan bea dan cukai triwulan I 2016 menunjukkan peningkatan sebesar 20 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Penerimaan bea masuk mencapai Rp42,54 miliar mengalami peningkatan sebesar 32 persen dibandingkan penerimaan tahun sebelumnya. Penerimaan bea keluar hanya mencapai Rp881 juta mengalami
penurunan cukup besar sebesar 84 persen dan penerimaan cukai yang mencapai Rp1,92 miliar mengalami peningkatan sangat signifikan sebesar 546 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Realisasi penerimaan 2016 didominasi oleh penerimaan Bea Masuk sebesar 94 persen, Cukai sebesar 4 persen, dan Bea Keluar sebesar 2 persen.
Penerimaan negara dari sektor pajak untuk dua provinsi, yakni Sumsel dan Bangka Belitung di triwulan I tahun ini meleset. Namun, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan mengejar di triwulan ke II. Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Provinsi Sumsel dan Bangka Belitung, Samon Jaya mengatakan, data terakhir hingga akhir April lalu menujukkan bahwa persentase penerimaan pajak hanya 17,4 persen atau meleset dari target 25 persen. “Agak meleset dari target, nanti di triwulan II akan kita kejar karena target penerimaan tahun ini cukup besar yakni Rp16 triliun,” kata Samon kepada wartawan Palembang Ekspres, Selasa (3/5). Samon menjelasakan, tidak tercapainya target pada triwulan I di 2016 karena belum berkerja secara optimal dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang ada. Sehingga pada triwulan II pihaknya akan mengejar kekurangan target di triwulan sebelumnya. Untuk itu, Samon sudah menyiapkan strategi untuk mencapai target penerimaan pajak ada tahun ini. Lanjut dia mengatakan, setelah membuat pemetaan mengenai potensi Wajib Pajak (WP) dari sisi perusahaan atau badan dan orang pribadi, kini pihaknya berencana membidik sektor-sektor yang selama ini belum tergarap. “Kita akan menggarap sektor seperti perumahan mewah yang diduga penghuninya tidak membayar pajak yang sesuai, serta membidik WP baru dari sektor perkebunan karena masih banyak yang tidak bayar pajak. Belitung,” tandasnya.
4
Kliping Berita Terkait PNBP
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) PNBP merupakan seluruh penerimaan pemerintah pusat yang bukan berasal dari Penerimaan Perpajakan. PNBP terdiri dari Penerimaan Sumber DayaAlam, Bagian Pemerintah Atas Laba BUMN, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya. PNBP di Prov. Sumsel hanya berasal dari jenis PNBP Lainnya dengan elemen terbesar dari Pendapatan BLU, sedangkan PNBP dari Penerimaan SDA dan Pendapatan Bagian Laba BUMN dialihkan ke penerimaan pusat. PNBP Lainnya di Provinsi Sumatera Selatan Triwulan I 2016 dan Triwulan I 2015 (Miliar Rp) 300.000
250.837 250.000
208.772
200.000 150.000 100.000 50.000 0 Tw I 2016
TW I 2015
Sumber : GFS
Pada triwulan I 2016, Provinsi Sumatera Selatan membukukan PNBP sebesar Rp250,84 milyar. PNBP tersebut seluruhnya terdiri Pendapatan PNBP Lainnya. Termasuk kedalam PNBP Lainnya ini adalah pendapatan dari BLU yaitu Rumah Sakit Muhammad Hoesin, Rumah Sakit Bhayangkara, Rumah Sakit Kusta Sungai Kundur, Universitas Sriwijaya dan Balai Laboratorium Kesehatan. Dibandingkan dengan triwulan I 2015, PNBP pada triwulan I-2016 mengalami peningkatan. Pada triwulan I-2015 tercatat PNBP sebesar Rp208,77 milyar, sedangkan pada triwulan I 2016 angka tersebut mengalami peningkatan sehingga menjadi sebesar Rp250,84 milyar. Komponen PNBP Terbesar Pada Triwulan 1 2016 (Miliar Rp) 140
127,6
120 100 80 60 40
12,9
20 Pelayanan Pendidikan
9,0
Uang Pendidikan
Pelayanan Rumkit
8,4
5,3
Bandara, Penyediaan Kepelabuhan Barang&Jasa dan Kenavigasian Lainnya
Pendapatan Uang Pendidikan adalah salah satu sumber terbesar PNBP pada triwulan I 2016 yaitu sebesar Rp127,6 milyar. Selain itu juga terdapat Pendapatan Uang Ujian Masuk, Kenaikan Tingkat, dan Akhir Pendidikan yang termasuk dalam kategori Uang Pendidikan yaitu sebesar Rp12,9 milyar. Satker pemungut PNBP jenis ini utamanya adalah Satker BLU Universitas Sriwijaya dan Poltekkes.
PALEMBANG, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) resmi menjadi bank yang mengelola dana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang digelontorkan negara kepada Polda Sumsel. Kerjasama tersebut dilakukan dalam hal pengelolaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di Polda Sumsel. Nota kesepakatan itu ditandatangani langsung oleh pimpinan BNI kantor wilayah Palembang, Asmorohadi dan Kapolda Sumsel Irjen Pol Djoko Prastowo di Mapolda Sumsel, 28/4. Dalam kerjasama ini, semua anggota polisi di lingkungan Polda Sumsel bisa memanfaatkan fasilias griya dan fasilitas kesehatan yang diberikan BNI. Tidak hanya itu, kedepannya pihak BNI akan menawarkan berbagai pengelolaan PNBP secara menyeluruh. Nantinya semua pengurusan dan pengelolaan PNBP seperti dalam pembiayaan pembuatan SKCK bisa dilakukan secara perbankan. Diketahui, saat ini Polda Sumsel sudah menjalin kerjasama dengan 3 bank nasional, diantaranya Bank Mandiri, BRI dan BNI. Pengelolaan PNBP Polda Sumsel dibagi antara ketiga bank tersebut. PNBP Kepolisian Triwulan I 2016 (Juta Rp) Pendapatan Ujian Mengemudi dgn … 125 Pendapatan Penerbitan Surat Mutasi … Pendapatan STCK Pendapatan SKCK
132 203 415 2.799
Pendapatan TNKB
3.255
Pendapatan BPKB
Sumber : Dit PA, Diolah
4.887
Pendapatan STNK
10 Lokasi Pemerintah Daerah Terbesar Penyumbang PNBP Lainnya Triwulan I 2016 (Juta Rp) 50.000 45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000
BNI Resmi Kelola PNBP Polda Sumsel Koran-sindo.com, 29 April 2016.
5.245
Pendapatan SIM 2.000
47.559
4.000
6.000
Sumber : Online Monitoring SPAN
31.447
3.323
3.187
2.618
1.667
1.429
1.091
961
956
Sumber : GFS
Berdasarkan Pemerintah Daerah dimana lokasi PNBP dipungut, penerimaan tertinggi dari PNBP pada triwulan I 2016 berada di Kota Palembang yaitu sebesar Rp47,5 milyar. Selain itu seluruh Pendapatan BLU yaitu sebesar Rp153,5 milyar
berasal dari lokasi di Kota Palembang yang merupakan satu-satunya kota di Sumatera Selatan yang terdapat BLU. Posisi kedua terbesar PNBP berasal dari Provinsi yaitu sebesar Rp31,4 milyar. Ketiga adalah Lubuk Linggau sebesar Rp3,3 milyar.
Pada triwulan I 2016, sumber PNBP di Kepolisian yang paling tinggi realisasinya adalah Pendapatan dari Surat Izin Mengemudi (SIM) yaitu sebesar Rp5,2 milyar. Hal ini sejalan dengan upaya dari Kepolisian agar para pengendara kendaraan bermotor memiliki kesadaran yang semakin tinggi untuk memiliki SIM. PNBP tertinggi kedua di Kepolisian adalah pendapatan dari Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang terealisasi sebesar Rp4,9 milyar. Selanjutnya adalah pendapatan dari pembuatan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yaitu sebear Rp3,3 milyar. Sumber PNBP terendah di Kepolisian pada triwulan I 2016 adalah Pendapatan dari ujian Mengemudi dengan Simulator yaitu sebesar Rp125 juta.
5
Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Lain-Lain PAD Yang Sah Penerimaan Pajak Daerah Pendapatan Pajak Daerah berasal dari pajak kendaraan bermotor, hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, pengambilan bahan galian gol. C, parkir, air bawah tanah, sarang burung walet, PBB Perdesaan & Perkotaan, dan BPHTB. Realisasi triwulan I 2016 secara agregat sebesar Rp675,24 miliar turun 5,76 persen (Rp41,27 miliar) dari Triwulan I 2015. Realisasi Penerimaan Pajak Daerah per Kabupaten/Kota
Target Pendapatan Daerah seluruh Pemda di wilayah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016 meningkat 12 persen (Rp3,5 triliun) dibandingkan tahun 2015 menjadi Rp33,5 triliun Komposisi Target Pendapatan Sumsel 2016
Sumber:LRA Pemda se-Provinsi Sumsel, diolah
Realisasi penerimaan Pajak Daerah sampai dengan Triwulan I 2016 didominasi oleh penerimaan dari Pemprov Sumsel sebesar Rp512,92 miliar dan Kota Palembang sebesar
Rp107,10 miliar dan sisanya sebesar Rp55,22 miliar berasal dari daerah lainnya dengan penerimaan Pendapatan Daerah masih didominasi terendah di Kab. Empat Lawang oleh pendapatan dari Transfer sebesar yang baru mencapai Rp2 juta. 80,25 persen sedangkan PAD hanya 15,56 persen
Penerimaan Retribusi Daerah Pendapatan Retribusi Daerah berasal dari beberapa jenis retribusi daerah, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Realisasi triwulan I 2016 secara agregat sebesar Rp28,40 miliar turun 36,09 persen (Rp16,04 miliar) dari Triwulan I 2015 yang sebesar Rp44,45 miliar. Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah per Kabupaten/Kota
Berdasarkan target PAD, Pemprov Sumsel memiliki rasio PAD terbesar yang mencapai 38,84 persen dari total pendapatan, diikuti oleh Kota Palembang sebesar 26,05 persen dan Kab. OKI sebesar 14,94 persen. Sedangkan rasio PAD terkecil terdapat pada Kab. OKU Selatan yang hanya mencapai 3,42 persen. Komposisi Pendapatan Sumsel
Sumber:LRA Pemda se-Provinsi Sumsel, diolah
Realisasi penerimaan Retribusi Daerah sampai dengan Triwulan I 2016 didominasi oleh penerimaan dari Kota Palembang sebesar Rp10,11 miliar dan Pemprov Sumsel
sebesar Rp3,20 miliar dan sisanya sebesar Rp15,09 miliar berasal dari daerah lainnya dengan penerimaan terendah di Kab. OKU Selatan yang baru mencapai Rp118 juta.
Penerimaan Lain-Lain PAD Yang Sah Realisasi Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah per Kabupaten/Kota
Sumber:LRA Pemda se-Provinsi Sumsel, diolah
Realisasi penerimaan Lain-lain PAD yang sah secara agregat sebesar Rp143,80 miliar turun 22,97 persen (Rp42,87 miliar) dari Triwulan I 2015 yang sebesar Rp186,66 miliar. Didominasi oleh penerimaan dari
beberapa daerah, yaitu Pemprov Sumsel sebesar Rp19,71 miliar, Kota Palembang Rp18,57 miliar, dan Kota Prabumulih Rp15,63 miliar dengan penerimaan terendah di Kab. Lahat yang belum ada realisasi.
Penerimaan PAD menurun 9,46 persen (Rp99 miliar), Pendapatan Transfer meningkat 18,12 persen (Rp1,03 triliun), dan Lain-lain Pendapatan meningkat 115,83 persen (Rp183 miliar).
Sampai dengan Triwulan I 2016, Pemkab OKU Timur meraih capaian realisasi PAD tertinggi sebesar 30,49 persen dari total target PAD (53,12 miliar). Sedangkan capaian terendah terdapat pada Pemkab Empat Lawang yang hanya mencapai1,87 persen dari target pagu PAD sebesar Rp31,47 miliar.
6
Perbandingan Pagu Belanja dan Transfer Triwulan 1 2016 dengan Triwulan 1 2015 (Triliun Rp)
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS BELANJA 30
Belanja Pemerintah Pusat
25,03 21,99
25 20
Realisasi APBN lingkup Provinsi Sumatera Selatan pada Triwulan I 2016 adalah sebagai berikut : Pagu dan Realisasi Belanja dan Transfer dari APBN Sampai Triwulan I 2016 Uraian
Pagu APBN (milyar rupiah)
milyar rupiah
% thd pagu
12.818
1.371,8
10,70 %
•
Belanja Pegawai
3.906
778,2
19,92 %
•
Belanja Barang
5.147
408,3
7,93 %
•
Belanja Modal
3.733
185,4
4,97 %
•
Pembayaran Kewajiban Utang
-
-
-
•
Subsidi
-
-
-
•
Belanja Hibah
-
-
-
Bantuan Sosial
30,9
0
10 5
3,91 3,99
5,15 3,98
3,73 4,03
Belanja Pegawai
Belanja Barang
Belanja Modal
0
Belanja Lainnya
-
-
-
25.033
7.340
29,32
•
Dana Bagi Hasil
7.039
1.637
23,3 %
•
Dana Alokasi Khusus
6.423
1.367
19,9 %
•
Dana Alokasi Umum
11.661
3.887
33,4 %
•
Dana Desa
1.781
451
25,3 %
•
DID
166
0
0%
25 20
Tw 1 2015
19,92
17,92
15
12,09 7,93 6,92
10
4,97 0,34
Sampai dengan Triwulan I 2016, Total Realisasi Belanja Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi Sumsel sebesar Rp1,37 triliun (10,70 persen) dan Transfer ke Pemerintah Daerah sebesar Rp7,34 triliun (29,32 persen).
Belanja Barang
Belanja Modal
Belanja Bansos
Persentase realisasi belanja pada triwulan I 2016 lebih tinggi jika dibandingkan dengan triwulan I 2015 kecuali pada belanja Bansos yang realisasinya 0 persen. Kenaikan paling tinggi terlihat pada belanja modal yang pada triwulan I 2015 tercatat sebesar 0,34 persen namun pada triwulan I 2016 meningkat tajam menjadi 4,97 persen. Peningkatan juga terjadi pada belanja pegawai dan belanja barang. Tw I 2016
Tw I 2015
Perbandingan Realisasi Dana Transfer Triwulan 1 2016 dengan Triwulan 1 2015 (Persen) 40 35 30 25 20 15 10 5 0
33,4 33,24 23,3
19,9
25
25,3
21,43
12,67
0 DAU
Realisasi Transfer Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah di Sumatera Selatan sebesar 29,32 persen (Rp7,34 triliun) dari total pagu transfer Rp25,03 triliun. Transfer tersebut terdiri dari: DBH sebesar 23,3 persen, DAK sebesar 19,9 persen, dan DAU sebesar 33,4 persen. Selain itu juga terdiri dari Dana Desa sebesar 25,3 persen. Sementara realisasi Dana Insentif Daerah masih 0 persen.
0
0
Sumber : Direktorat PA, diolah
Total Realisasi Belanja Pemerintah Pusat sampai dengan akhir triwulan I 2016 tercatat sebesar 10,70 persen (Rp1,37 triliun) dari pagu belanja sebesar Rp12,818 triliun. Realiasi belanja tersebut terdiri dari Belanja Pegawai 19,92 persen (Rp0,78 triliun), Belanja Barang 7,93 persen (Rp0,4 triliun), Belanja Modal 4,97 persen (Rp0,18 triliun). Sementara Belanja Bansos masih 0 persen.
Transfer
Perbandingan Realisasi Menurut Jenis Belanja Triwulan 1 2016 dengan Triwulan 1 2015 (Persen)
Belanja Pegawai
Total Transfer ke Daerah
Belanja Bansos
Pagu belanja bantuan sosial (bansos) pada Triwulan I 2016 mengalami penurunan yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan triwulan I 2015 dari sebelumnya Rp1 triliun menjadi Rp0,03 triliun. Alokasi Transfer ke daerah mengalami kenaikan dari Rp21,99 triliun pada triwulan I 2015 menjadi Rp25,03 triliunn di triwulan I 2016. Sedangkan Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal relatif tidak mengalami perubahan signifikan.
5
•
0,03 1
0 Tw 1 2016
Realisasi
Total Belanja Pemerintah Pusat
•
15
DAK
DBH TW 1 2016
Dana Desa
DID
TW 1 2015
Realisasi dana transfer ke daerah pada triwulan I 2016 pada Dana Alokasi Khusus mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Pada triwulan I 2015 tercatat sebesar 12,67 persen kemudian meningkat menjadi 19,9 persen pada triwulan I 2016. Sedangkan Dana Bagi Hasil mengalami sedikit penurunan dimana sebelumnya tercatat sebesar 25 persen pada triwulan I 2015 kemudian menurun menjadi 23,3 persen pada triwulan I 2016.
7
Komposisi Alokasi Belanja APBD 2016 di Provinsi Sumatera Selatan
Belanja Pemerintah Daerah Alokasi belanja Pemda di Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu alokasi belanja terbesar di Indonesia. Pada tahun 2016, alokasi belanja mencapai lebih dari Rp33 triliun namun realisasi pada Triwulan I 2016 baru mencapai 10,87 persen. Alokasi belanja ini meningkat 11,4 persen dari tahun sebelumnya. Pagu dan Realisasi APBD 2016 di Provinsi Sumatera Selatan (juta rupiah) Realisasi
Pagu (milyar rupiah)
milyar rupiah
% thd pagu
Pendapatan
33.505.080
8.009.927
23,91
•
PAD
5.213.496
947.797
18,18
•
Pendapatan Transfer
26.887.970
6.721.246
25.00
•
Lain-lain Pendapatan yang Sah
1.403.614
340.884
24,29
Belanja dan Transfer
33.082.018
3.594.889
10,87
•
Belanja Operasi
22.793.221
3.211.160
14,09
•
Belanja Modal
8.354.778
337.088
4,03
•
Bantuan Tidak Terduga
56.578
882
1,56
•
Transfer
1.877.341
45.759
2,44
(24.403)
4,35
Uraian
Sumber:Data Pemda dan Data BPKP Sumsel, diolah Pembiayaan (560.885) •
Penerimaan Pembiayaan
1.616.532
411.246
25,44
•
Pengeluaran Pembiayaan
2.177.417
435.649
20,01
Sumber:LRA Pemda se-Provinsi Sumsel, diolah
Komposisi alokasi belanja APBD Tahun 2016 masih didominasi oleh Belanja Operasi sebesar 62 persen terutama Belanja Pegawai sebesar 35 persen. Selanjutnya Belanja Modal 25 persen dan Belanja Barang 22 persen
Realisasi Belanja APBD Provinsi Sumatera Selatan
Sumber:LRA Pemda se-Provinsi Sumsel, diolah
Realisasi belanja dan transfer APBD sampai dengan Triwulan I 2016 mencapai Rp10,87 triliun atau 10,87 persen dari pagu belanja yang sebesar Rp33,08 triliun. Capaian tersebut masih lebih rendah dari target realisasi secara umum yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebesar 15 persen. Realisasi belanja terbesar berasal dari Belanja Operasi yang mencapai 14,09 persen
(Rp3,21 triliun) dari pagu sebesar Rp22,79 triliun. Sedangkan realisasi belanja terendah dihasilkan oleh Belanja Tidak Terduga yang hanya sebesar 1,56 persen (Rp882 juta) dari pagu sebesar Rp56,68 miliar. Dilihat dari proporsi realisasi, Belanja Operasional masih mendominasi realisasi belanja mencapai 89,41 persen dari total realisasi belanja.
Adapun realisasi belanja per Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada gambar di bawah ini: Pagu dan Realisasi APBD per Kabupaten/Kota Sampai Dengan Triwulan I 2016
Sumber:LRA Pemda se-Provinsi Sumsel, diolah
Realisasi Belanja Operasi meningkat 34 persen (Rp814 miliar), Belanja Modal meningkat drastis 112 persen (Rp178 miliar), Belanja Tak Terduga tidak ada peningkatan, dan Transfer sudah terdapat realisasi sebesar Rp46 miliar.
Investasi Pemerintah Daerah Sampai Dengan Triwulan I 2016
Sumber:LRA Pemda se-Provinsi Sumsel, diolah Sumber:LRA Pemda se-Provinsi Sumsel, diolah
Realisasi belanja pemda di Prov. Sumsel secara agregat sebesar Rp3,59 triliun meningkat 40,6 persen (Rp1,04 triliun) dari Triwulan I 2015 yang sebesar Rp2,56 triliun. Realisasi didominasi oleh Pemprov
Sumsel sebesar Rp721,24 miliar dan Kota Palembang Rp420,07 miliar dengan realisasi terendah pada Kab. Muratara sebesar Rp48,47 miliar.
Alokasi investasi Pemda di Prov. Sumsel 2016 sebesar Rp227,14 miliar turun 9,09 persen dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp249,85 miliar. Sampai dengan Triwulan I 2016 terdapat 4 daerah yang telah merealisasikan investasinya, yaitu Kab. Muara Enim, Kab. OKI, Kota Palembang, dan Kab. OKU Selatan.
8
BERITA/ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH
Geliat Sektor Pariwisata di Provinsi Sumsel pada Triwulan I Tahun 2016 Sejalan dengan target RPJMD Sumsel untuk mengembangkan pariwisata dan pelaksanaan berbagai event nasional dan internasional di Sumsel khususnya di kota Palembang, beberapa indikator yang dapat menggambarkan kinerja dari sektor pariwisata Sumsel seperti jumlah wisatawan, tingkat hunian kamar, jumlah penerbangan, menunjukkan peningkatan yang signifikan. Jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung di Sumatera Selatan melalui pintu masuk Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang sampai dengan Februari 2016 mencapai 1.828 orang, terjadi peningkatan sebesar 15,57 persen selama Januari-Februari. Sebagai salah satu lokasi pengamatan gerhana matahari total di tanggal 10 Maret 2016, Palembang telah menjadi destinasi wisata sejak bulan Februari 2016. Dari asal negara, wisatawan mancanegara di dominasi oleh Malaysia 58,10 persen, diikuti oleh Singapura, Cina, Amerika Serikat dan Lainnya yang masing-masing 8,10 persen, 2,24 persen, 1,15 persen dan 30,41 persen Berdasarkan tabel 1 di bawah dapat dilihat terjadinya peningkatan jumlah wisatawan sejak triwulan IV tahun 2015. Tabel 1. Tren Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Provinsi Sumatera Selatan 1400 1228
1200
1166
1000 800
980 801
877 764
600
688
686 484
400
848
838 686
458
200 0
Sumber:BRS BPS Provinsi Sumsel, 1 April 2016. Selanjutnya tingkat penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang di Sumatera Selatan pada bulan Februari 2016 mencapai rata-rata 47,21 persen. Jika dilihat berdasarkan klasifikasi Bintang, hotel bintang 3 mengalami kenaikan TPK dari 46,60 persen menjadi 56,54 persen, kemudian hotel bintang 4 naik dari sebelumnya 24,23 persen di Januari 2016 menjadi 35,33 persen di Februari 2016. Rata-rata lama menginap tamu asing pada bulan Februari 2016 adalah 1,78 hari, turun sebesar 0,73 hari jika dibandingkan dengan rata-rata lama menginap tamu asing bulan Januari 2016. Sedangkan rata-rata lama menginap tamu domestik pada bulan Februari 2016 mencapai 1,47 hari. Berdasarkan Bintang hotel, rata-rata lama menginap tamu asing paling tinggi adalah hotel bintang 5 yang mengalami kenaikan signifikan dari 1,93 hari di bulan Januari 2016 menjadi 5,53 hari di bulan Februari 2016. Kemudian untuk tamu domestik, rata-rata menginap paling tinggi adalah hotel bintang 3 yaitu 2,07 hari, turun dari bulan Januari 2016 yang mencapai 2,13 hari. Tabel 2. Tren Tingkat Penghunian Kamar Hotel di Provinsi Sumatera Selatan 70 60 50 40
54,79 55,4
50,78
47,26
55,84 54,04
51,01 44,89
59,53 60,13 57,96 50,21 47,21
30 20 10 0
Sumber:BRS BPS Provinsi Sumsel, 1 April 2016.
9
Kemudian jumlah kunjungan pesawat udara di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II yang datang pada bulan Maret 2016 sebanyak 1.363 penerbangan mengalami peningkatan sebesar 10,45 persen dibandingkan dengan bulan Februari 2016. Peningkatan kunjungan pesawat udara tersebut berasal dari peningkatan penerbangan baik domestik sebesar 10,72 persen maupun penerbangan internasional yang juga mengalami peningkatan sebesar 2,50 persen. Apabila dibandingkan dengan bulan Maret 2015, jumlah kunjungan pesawat udara yang datang juga mengalami peningkatan sebesar 33,76 persen, yang berasal dari peningkatan penerbangan domestik sebesar 35,45 persen, sementara pada penerbangan internasional mengalami penurunan sebesar 4,65 persen. Jumlah penumpang datang baik domestik maupun internasional pada Jan-Feb 2016 mengalami peningkatan 23,71 persen dibandingkan dengan periode Jan-Feb 2015. Kenaikan juga terjadi pada jumlah barang yang dibawa ke Sumatera Selatan melalui Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II dimana pada periode Jan-Feb 2016 mengalami kenaikan 14,42 persen dibandingkan dengan periode Jan-Feb 2015. Perkembangan Jumlah Kunjungan Pesawat Udara, Penumpang, dan Barang Satuan
Jan-Feb 2015
Jan-Feb 2016
Perubahan (%)
Jumlah Penerbangan •
Datang
Unit
1.420
2.575
82,62
•
Berangkat
Unit
1.434
2.585
80,26
Jumlah Penumpang •
Datang
Orang
241.735
299.079
23,72
•
Berangkat
Orang
180.190
291.486
61,77
Jumlah Barang •
Datang
Ton
1.338,14
1.531,04
14,42
•
Berangkat
Ton
533,8
638,63
19,64
Sumber:Berita Resmi Statistik BPS Prov.Sumsel, 02 Mei 2016. Kinerja terkait sektor pariwisata tersebut diatas mempunyai pengaruh positif terhadap perekonomian di Provinsi Sumatera Selatan pada triwulan I 2016 yang antara lain dapat terlihat pada nilai PDRB yang disumbang dari sektor Transportasi dan Pergudangan dan Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Pada triwulan I 2016 sektor Transportasi mengalami pertumbuhan sebesar 5,89 persen (y-on-y) dengan nilai sebesar Rp1,85 triliun. Kemudian Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tumbuh 11,54 persen (y-on-y) dengan nilai nominal sebesar Rp1,3 triliun. Jika dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya seperti Pertambangan, sektor Transportasi dan Pergudangan serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum ini memang nilainya belum signifikan tetapi jika terus dikelola dengan baik maka bukan tidak mungkin akan menjadi salah satu primadona di masa depan. Perkembangan PDRB Sektor Transportasi dan Pergudangan; dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Triwulan I 2015
Triwulan IV 2015
Triwulan I 2016
Pertumbuhan (y-on-y)
Transportasi dan Pergudangan
1,63
1,79
1,85
5,89
Penyediaan Akomodasi dan Minum
1,08
1,26
1,3
11,54
Sumber:Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Sumsel, 4 Mei 2016. Pembangunan infrastruktur dan berbagai event nasional dan internasional yang diselenggarakan di provinsi Sumsel, selain objek-objek wisata alam yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, merupakan peluang untuk mengembangkan sektor pariwisata Sumsel. Potensi pengembangan pariwisata Sumsel akan selaras dengan realisasi program hilirisasi terutama dengan keberadaan KEK Tanjung Api-Api yang merupakan pintu masuk investasi Sumsel yang tentunya akan menciptakan multiplier effect yang tinggi dan berkembangnya aktivitas ekonomi di sektor lain seperti sektor perdagangan. Tidak saja kinerja indikator makro yang akan membaik, dari sisi penerimaan daerah akan mengalami peningkatan dengan meningkatnya penerimaan pajak dan retribusi daerah di kabupaten dan kota di Sumsel. Berkaca dari kinerja sektor pariwisata dan transportasi di triwulan I 2016 ini, maka yang diperlukan adalah komitmen dan kerja keras dari semua pemangku kepentingan agar pariwisata di Provinsi Sumsel semakin berkembang.
10
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
