Quarterly Flash Report

Quarterly Flash Report

Tinjauan Perkembangan Fiskal Regional Triwulanan Triwulan II Tahun 2016 Provinsi Sumatera Selatan

KATA PENGANTAR

Puji syukur patut dipanjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan dapat menyusun Kajian Fiskal Regional Provinsi Sumatera Selatan Triwulan II Tahun 2016 ini. Tujuan utama dari kajian ini adalah untuk memberikan gambaran kondisi fiskal dan perekonomian regional Provinsi Sumatera Selatan pada Triwulan II tahun 2016 yang diharapkan dapat menjadi media informasi yang bernilai strategis baik kepada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan maupun sebagai media informasi untuk para mitra kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan. Kami menyadari bahwa kajian ini tentu saja masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan masukan yang bersifat konstruktif dari semua pihak selalu kami harapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan serta peningkatan kualitas kajian. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi memberikan data dan informasi demi terwujudnya Kajian Fiskal Regional Provinsi Sumatera Selatan ini. Kami harapkan koordinasi dan kerjasama tersebut dapat terus berlanjut di masa mendatang guna mendukung kesinambungan Penyajian dan Penyusunan Kajian Fiskal Regional Provinsi Sumatera Selatan. Harapan kami semoga Kajian Fiskal Regional ini dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi para pembuat kebijakan, stakeholder dan masyarakat pada umumnya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua dalam upaya memberikan kontribusi pemikiran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi Kementerian Keuangan dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Palembang, September 2016 Kepala Kantor Wilayah ttd Sudarso NIP 196808161989121002

KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II 2016

Triwulan II Tahun 2016

Quarterly Flash Report Provinsi Sumatera Selatan

Sebuah Tinjauan Perkembangan Fiskal Regional Triwulanan Perekonomian Provinsi Sumatera Selatan pada Triwulan II 2016 tumbuh DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KEMENTERIAN KEUANGAN

sebesar 5,13 persen (year-on-year) dan belanja pemerintah pusat dan daerah terealisasi sebesar Rp16,4 triliun”. (Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan,2016)

Daftar Isi Perkembangan Indikator Ekonomi Regional Produk Domestik Regional Bruto PDRB Menurut Lapangan Usaha PDRB Menurut Pengeluaran Inflasi Outstanding Pinjaman dari Bank Umum BPR Perkembangan dan Analisis Pendapatan Penerimaan Perpajakan Penerimaan PNBP Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Lain-Lain PAD Yang Sah Perkembangan dan Analisis Belanja Belanja Pemerintah Pusat Belanja Pemerintah Daerah Perkembangan Pembiayaan dan BLU/ BLUD Kredit Usaha Rakyat Penerusan Pinjaman BLU/BLUD Berita/Isu Fiskal Regional Terpilih Proyek Strategis Nasional Tantangan Sektor Pertanian dan Perkebunan

PERKEMBANGAN INDIKATOR EKONOMI REGIONAL Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) PDRB adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan dari seluruh sektor perekonomian suatu wilayah. Indikator ini paling sering digunakan untuk mengukur perkembangan perekonomian daerah baik dari sisi lapangan usaha maupun dari sisi pengeluaran. Tren pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Selatan beberapa waktu terakhir cenderung landai dan berada pada kisaran 4 persen. Namun di Triwulan II 2016 ini terlihat adanya perbaikan dimana pertumbuhan ekonomi dapat mencapai lebih dari 5 persen. Hal ini mewujudkan adanya optimisme bahwa di periode-periode selanjutnya pertumbuhan ekonomi dapat terus tumbuh semakin signifikan dan berkelanjutan ditengah berbagai tantangan yang dihadapi. Data BPS menunjukkan bahwa PDRB Provinsi Sumatera Selatan Triwulan II 2016 terhadap Triwulan II 2015 tumbuh 5,13 persen (y-on-y) dibanding periode yang sama pada tahun 2015 sebesar 4,71 persen. Nilai PDRB pada Triwulan II 2016 ini atas dasar harga berlaku tercatat sebesar Rp88,06 triliun. Sedangkan jika berdasarkan harga konstan tahun 2010 maka PDRB Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp66,63 triliun. Perkembangan PDRB Provinsi Sumatera Selatan Triwulan I 2015 sampai dengan Triwulan II 2016 100 79,05

80

20

65,93

63,58

84,76

83,8

5,13

64,22

63,56

66,63

5

Pengarah: Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan

4

Persen

40

83,27

Tim Penyusun 6

88,06

Triliun Rp

60

61,19

88,31

3 2

Penanggung jawab: Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

1

0

0 Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Triwulan I

2015 PDRB (ADHB, Triliun Rp)

Triwulan II

Reviewer: Regional Economist Provinsi Sumatera Selatan

2016 PDRB (ADHK,Triliun Rp)

Pertumbuhan PDRB Sumsel (y-on-y, %)

Sumber:BRS BPS Sumsel No.44/08/16/Th.XVIII, 1 Agustus 2016

“Pada Triwulan II 2016, PDRB Provinsi Sumatera Selatan tumbuh sebesar 5,13 persen secara year-on-year, nilai PDRB atas dasar harga berlaku yaitu sebesar Rp88,06 triliun dan atas dasar harga konstan tahun 2010 sebesar Rp66,63 triliun. Sementara tingkat inflasi pada Juni 2016 tercatat 4,37 persen (year-on-year)”.

Gedung Keuangan Negara Lt.2 Jl.Kapten A.Rivai No.2 Palembang Telp: 0711- 351476 Fax: (0711) 310891 Email: pa2.kanwil.sumsel@ gmail.com

1


16 14

PDRB Menurut Lapangan Usaha

PDRB Menurut Pengeluaran

Perbandingan PDRB Menurut Lapangan Usaha ADHK 2010 Pada Lima Sektor Utama (Triliun Rp)

Perbandingan PDRB Menurut Pengeluaran ADHK 2010 (Triliun Rp)

13,99 14,36

12

11,9 12,54

12,27 12,39

10

6,84 7,4

8

6,04 6,6

6 4 2 0 Pertambangan dan Penggalian

Industri Pengolahan

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Tw II 2015

Konstruksi

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

40,43

42,43

24,46 23,01

9,76 7,38

4,715,33 0,97 1,01

Pengeluaran Pengeluaran Pengeluaran Konsumsi Konsumsi Konsumsi Rumah LNPRT Pemerintah Tangga

PMTDB

TW II 2015

Tw II 2016

4 2,73

0,35 0,63

Perubahan Ekspor Dikurangi Inventori Barang dan Impor Jasa Barang dan Jasa

TW II 2016



Struktur PDRB Provinsi Sumatera Selatan menurut Lapangan Usaha pada Triwulan II 2016 tidak menunjukkan perubahan berarti dibandingkan periode-periode sebelumnya dimana dominasi tetap pada Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Konstruksi, dan Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Dibandingkan dengan Triwulan II 2015, seluruh lapangan usaha utama tersebut menunjukkan adanya peningkatan walaupun masih terbatas. Peningkatan juga terjadi pada Pertambangan dan Penggalian yang pada periodeperiode sebelumnya cenderung mengalami penurunan.

Aktivitas permintaan akhir pada PDRB dari Sisi Pengeluaran masih didominasi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yang mencakup lebih dari separuh PDRB Provinsi Sumatera Selatan yaitu mencapai Rp42,43 triliun pada Triwulan II 2016. Komponen Lainnya yang memiliki peranan besar terhadap PDRB secara berturut-turut adalah Pembentukan Modal Tetap Bruto; Pengeluaran Konsumsi Pemerintah; Ekspor Barang dan Jasa; dan Impor Barang dan Jasa. Dibandingkan periode yang sama tahun 2015, hampir semua komponen mengalami peningkatan kecuali ekspor barang dan jasa; dan impor barang dan jasa yang mengalami penurunan. Outstanding Pinjaman Dari Bank Umum dan BPR

Inflasi Tren Inflasi Indonesia dan Provinsi Sumsel Juni 2015 s.d Juni 2016 (Year on Year, Persen)

Outstanding Pinjaman Menurut Lapangan Usaha Per Juni 2015 dan Juni 2016 (Triliun Rp)

9 8 7 6 5

4,37

4

3,45

3 2 1 0 Jun

Jul

AG

Sep

Okt

Nov

Des

Jan

Feb

mar

2015

Mei

Jun

2016 Provinsi Sumsel

2

Apr

Indonesia

20 18 16 14 12 10 8 6 4 2

18,3

17,9

4,3

16,9

4,8

3,9 1,1

2,2

Pertanian, Pertambangan Industri Listrik gas dan Konstruksi Perdagangan, Pengangkutan Keuangan, real peternakan, dan penggalian pengolahan air bersih hotel dan dan komunikasi estate dan jasa kehutanan & restoran perusahaan perikanan Jun-15

1,9 Lainnya

Jun-16


Sumber: SEKD Sumsel, Bank Indonesia Vol.16 No.7

Tingkat inflasi sangat mempengaruhi perkembangan perekonomian sehingga perlu terus dimonitor. Secara year-on-year, laju inflasi pada periode Triwulan II 2016 berada di kisaran 4 persen. Sejak Januari 2016 laju inflasi di Provinsi Sumsel berada diatas inflasi nasional. Pada Juni 2016, tercatat laju inflasi 4,37 persen (yoy) sementara laju inflasi nasional 3,45 persen (yoy). Hal ini banyak dipengaruhi harga kebutuhan pokok (volatile) di Sumsel khususnya cabai dan bawang yang mengalami kenaikan pada saat bulan puasa. Namun demikian, tingkat inflasi tersebut cukup terkendali. Hal ini terutama dipengaruhi oleh rendahnya inflasi inti yaitu komponen inflasi yang cenderung menetap di dalam pergerakan inflasi (fundamental) berupa terjaganya ekspektasi inflasi dan administered prices yaitu harga-harga yang diatur pemerintah.

Dukungan pembiayaan dari perbankan sangat diperlukan untuk menggerakkan roda perekonomian. Posisi pinjaman dari Bank Umum dan BPR berdasarkan lapangan usaha per Juni 2016 tercatat sebesar Rp71,4 triliun, meningkat dari posisi Juni 2015 yang sebesar Rp62,6 triliun. Pinjaman tersebut dipergunakan di berbagai jenis lapangan usaha termasuk UMKM untuk keperluan modal kerja, investasi, dan konsumsi. Sejalan dengan struktur dan perkembangan perekonomian Sumsel, lapangan usaha yang mendominasi dan mengalami peningkatan posisi pinjaman adalah pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan; industri pengolahan; dan perdagangan, hotel, dan restoran. Terjadi sedikit penurunan di pengangkutan dan komunikasi serta keuangan, real estate dan jasa perusahaan.

KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II 2016 Komposisi Penerimaan Perpajakan Sampai Dengan Triwulan II 2016

PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PENDAPATAN Penerimaan Perpajakan Sampai dengan Triwulan II 2016 realisasi Penerimaan Perpajakan baru mencapai 26 persen (Rp3,54 triliun) dari target tahun 2016 sebesar Rp13,76 triliun. Adapun realisasi penerimaan per jenis pajak adalah sebagai berikut:

36,39%

1,40%

0,04%

Pajak Penghasilan (PPh)

62,16%

Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Kab/Kota/Provinsi Triwulan I dan II 2016 (Miliar Rp) 685,7

PPh

TW I 2016

28,0 ,3

61,5

19,6

141,1 55,6

34,2

48,9

6,6 33,8

TW II 2016

24,7

20,5

12,5

5,7

2,4

Sumber: Kanwil DJP Sumsel dan Kep.Babel, diolah

Penerimaan PPh Triwulan II 2016 mencapai Rp1,18 triliun, meningkat 16 persen dari penerimaan triwulan sebelumnya yang sebesar Rp1,02 triliun. Penerimaan PPh didominasi oleh penerimaan dari Kota Palembang yang mencapai 58 persen dan Kab. Muara Enim sebesar 12 persen, sisanya 30 persen berasal dari daerah lainnya dengan penerimaan terendah pada Prov. Sumsel yang hanya mencapai Rp312 juta. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Kab/Kota/Provinsi Triwulan I dan II 2016 (Miliar Rp) 398,2

TW I 2016

TW II 2016

139,2 1,1

14,4

11,8

18,1

30,8

5,2

28,0

4,5

19,4

26,6

7,9

7,9

PPN

PPnBM

Lainnya


Jika dilihat komposisinya, kontribusi terbesar Penerimaan Perpajakan sampai dengan Triwulan II 2016 didominasi oleh Pajak Penghasilan (PPh) yang mencapai Rp2,20 triliun (62,16 persen) disusul PPN 36,39 persen sehingga upaya mencapai target penerimaan pajak harus difokuskan pada pajak-pajak tersebut. Kontribusi Penerimaan Perpajakan Provinsi Sumsel Terhadap Sumsel-Babel(Juta Rp)

Jenis Pajak

Sumsel

PPh

2.198.412 353.996

2.552.408

86

PPN

1.287.105 186.773

1.473.878

87

Babel

Total

PPnBM

1.461

220

1.681

87

Pajak Lainnya

49.521

10.098

59.619

83

Sumber: Kanwil DJP Sumsel dan Kep.Babel, diolah 9,1

3,6


Penerimaan PPN Triwulan II 2016 mencapai Rp726 miliar, meningkat sebesar 29 persen dari triwulan sebelumnya yang sebesar Rp561 miliar. Peningkatan ini sejalan dengan perekonomian yang tumbuh positif dibandingkan periode sebelumnya. Penerimaan PPN didominasi oleh penerimaan dari Kota Palembang yang mencapai 55 persen dan Kab. OKI sebesar 19 persen dan sisanya 26 persen berasal dari daerah lainnya dengan penerimaan terendah pada Prov. Sumsel yang hanya mencapai Rp1,12 miliar.

Kanwil Ditjen Pajak Sumsel dan Babel memiliki wilayah kerja Provinsi Sumsel dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Di wilayah Kanwil DJP Sumsel Babel, porsi Penerimaan Perpajakan yang dihasilkan dari Provinsi Sumsel berkontribusi sangat dominan yaitu mencapai rata-rata 86 persen. Namun demikian, kontribusi penerimaan pajak di Provinsi Sumsel jika dibandingkan terhadap Penerimaan Perpajakan nasional tahun 2016 masih sangat kecil hanya sebesar 0,78 persen. Tren Penerimaan Perpajakan Th.2016 (Miliar Rp)

Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM)

500 450

Realisasi Penerimaan Pajak Penjualan Barang Mewah Sumatera Selatan Sampai dengan Triwulan II 2016 (Juta Rp) TW I 2016

601,7

433,6

400 350

327,2

300

TW II 2016

200

191,5

194,5

150

320,5

315,5 207,6

175,3

272,8

245,3

100

202,5

50

66,1 2,5

427,2

372,8

250

,1

%

6,4

23,3

19,4 1,7

,3

28,7

,0

24,8 2,0

,0

,4

Jan

Feb PPh

Mar PPN

Apr PPnBM

Mei Lainnya

Jun

Sumber: Kanwil DJP Sumsel dan Kep.Babel, diolah Sumber: Kanwil DJP Sumsel dan Kep.Babel, diolah

Realisasi PPnBM Triwulan II 2016 mencapai Rp980 juta, meningkat signifikan 104 persen dari triwulan sebelumnya yang sebesar Rp481 juta. Penerimaan PPnBM didominasi oleh penerimaan dari Kota Palembang yang mencapai 61 persen dan Kab. Musi Banyuasin sebesar 21 persen dan sisanya 18 persen berasal dari daerah lainnya.

Jika dilihat trennya pada tahun 2016, penerimaan PPh sebagai penerimaan terbesar mengalami fluktuasi di Semester I 2016, sedangkan penerimaan PPN menunjukkan trend peningkatan. Namun penerimaan yang lain (PPnBM dan Pajak Lainnya) mengalami stagnasi.

3

KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II 2016 Nilai Ekspor Provinsi Sumsel Sampai Dengan Triwulan II 2016

Bea dan Cukai 300

Realisasi Penerimaan Bea dan Cukai Triwulan I dan II 2016 (Miliar Rp)

273,13 239,36

250

80,8

216,66

218,65

216,02 193,02

Juta US $

200

160,08

155,30

Jan

Feb

162,56

148,54

142,20

150

TW II 2015

57.137

TW II 2016

152,72

100 50 0

19,0 4,3

Mar

Apr

2015

Mei

2016

Jun

Sumber : Ditjen Bea dan Cukai, diolah

3.132

Penurunan Penerimaan Bea Keluar terkonfirmasi dari nilai ekspor Provinsi Sumsel Semester I 2016 yang sebesar US$ Sumber: Online Monitoring SPAN, diolah 921,04 juta mengalami penurunan 32,09 Penerimaan bea dan cukai sampai dengan Triwulan II 2016 menurun tajam persen dibandingkan periode yang sama sebesar 42 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Penerimaan bea masuk tahun sebelumnya. mencapai Rp57,14 miliar, menurun 29 persen dibandingkan penerimaan Nilai Impor Provinsi Sumsel tahun sebelumnya. Penerimaan bea keluar hanya - Rp12 juta akibat adanya Sampai Dengan Triwulan II 2016 pengembalian/restitusi yang cukup besar mencapai Rp1,43 miliar. Penerimaan 300 261,09 cukai sebesar Rp3,13 miliar, juga mengalami penurunan sebesar 27 persen 250 dibandingkan tahun sebelumnya. Realisasi penerimaan 2016 didominasi 191,93 oleh penerimaan Bea Masuk sebesar 95 persen, dan Cukai sebesar 5 persen. 200 152,32 Bea Keluar(12)

Cukai

Juta US $

Bea Masuk

150

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

100

98,86

135,76

66,53

64,55 84,72

50

75,32

46,92

75,26

73,97

PNBP merupakan seluruh penerimaan pemerintah pusat yang bukan berasal dari Penerimaan Perpajakan. PNBP di Provinsi Sumsel 0 Jan Feb Mar Apr Mei Jun 2015 2016 hanya berasal dari jenis PNBP Lainnya dengan elemen terbesar dari Pendapatan BLU, sedangkan PNBP dari Penerimaan SDA dan Sumber : Ditjen Bea dan Cukai, diolah Pendapatan Bagian Laba BUMN dialihkan ke Penerimaan Pusat. Penurunan Bea Masuk disebabkan nilai impor Provinsi Sumsel yang mengalami tren Penerimaan Negara Bukan Pajak di Provinsi Sumatera Selatan penurunan khususnya di periode triwulan II Triwulan II 2015 dan 2016 (Miliar Rp) 2016. 500 444,3 450

PNBP Badan Layanan Umum Sampai Dengan Triwulan II 2016 (Miliar Rp)

400 350 300

250

205,1

250

200

200 150

179,3

150

100

100

25,6

50

50

PNBP Triwulan II 2015

PNBP Triwulan II 2016

2,8

Sumber : GFS

Pada Triwulan II 2016 total PNBP tercatat sebesar Rp444,3 milyar yang berasal dari pelayanan pemerintah yang ada di berbagai kementerian/lembaga baik umum maupun fungsional, penerimaan yang ada di Badan Layanan Umum maupun PNBP yang berasal dari Penerimaan Kembali Pengembalian Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu. Dibandingkan dengan Triwulan II 2015, terjadi peningkatan PNBP yang sangat signifikan dikarenakan terdapat Penerimaan Kembali Belanja Transfer dan Dana Desa TAYL yang cukup besar.

64,8

Kab. Muara Enim

18,4

Kab. Ogan Komering Ulu

17,0 16,7

Kab. Banyuasin

14,3

Kota Prabumulih

13,7 13,6

Kota Lubuk Linggau

13,1

Kota Palembang

13,1

Kota Pagar Alam

6,0 40

60

80

100

Sumber : GFS

Pada Triwulan II 2016 terdapat PNBP Penerimaan Kembali Belanja Transfer dan Dana Desa Tahun Anggaran Yang Lalu dengan jumlah signifikan yaitu sebesar Rp 368,5 milyar. Sumber penerimaan tersebut paling tinggi berasal dari Pemerintah Provinsi yaitu Rp70,1 miliar dan Pemkab Muba sebesar Rp 64,9 miliar.

4

1.809,4

1.272,4

Pendapatan jasa Tenaga, Pendapatan sensor/Kartina Pendapatan Pelunasan Pendapatan uang Pendapatan Hasil denda Pekerjaan, Inf ,Pelthan & Pengawasan/Pemeriksaan Ganti Rugi Pengganti Tindak Pidana dan sebagainya Tek Korupsi

10,0 9,4 20

1.585,7

2.467,1

500

13,0

Kab. Lahat Kab. Musi Rawas Utara

2.367,1

1.000

14,1

Kab. Musi Rawas Kab. Oku Selatan

Kab. Pali

1.500

15,4

Kab. Empat Lawang

RS.Muhamad Husin

Sumber : GFS, Diolah

2.000

17,1

Kab. Ogan Ilir Kab. Oku Timur

Unsri

PNBP dari BLU sampai dengan Juni 2016 berjumlah total Rp431,8 miliar. PNBP tertinggi dihasilkan dari Rumah Sakit M. Husein yaitu sebesar Rp205,1 miliar.

2.500

20,7

Kab. Ogan Komering Ilir

IAIN Raden Fatah

3.000

78,1

Kab. Musi Banyu Asin

Balai Besar Rumkit Lab.Kesehatan Bhayangkara

Sumber PNBP Fungsional Terbesar Sampai Dengan Triwulan II 2016 (Juta Rp)

PNBP Penerimaan Kembali Belanja Transfer dan Dana Desa TAYL Triwulan II 2016 (Miliar Rp) Prov. Sumatera Selatan

RS.Kusta Dr.Rivai Abdullah

20,6

19,2

4,7

Sumber : GFS, Diolah

Sumber PNBP Fungsional terbesar sampai dengan Triwulan II 2016 berasal dari Pendapatan Hasil Denda dan Sebagainya yaitu Rp2,5 milyar. Sumber terbesar lainnya berasal dari Uang Pengganti Tipikor, Pelunasan Ganti Rugi, Pendapatan. Sensor,Karantina, dan Jasa.


Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Lain-Lain PAD Yang Sah

Realisasi Pendapatan Daerah seluruh Pemda di wilayah Provinsi Sumatera Selatan s.d. Triwulan II Tahun 2016 hanya meningkat 0,25 persen (Rp37,04 Penerimaan Pajak Daerah miliar) dibandingkan tahun 2015 menjadi Secara agregat target Pendapatan Asli Daerah (PAD) seluruh Pemda di Rp14,86 triliun Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016 meningkat 8 persen menjadi Rp5,2 triliun dari tahun sebelumnya. Namun kenaikan ini belum mampu meningkatkan rasio PAD yang masih berkisar 16 persen karena besarnya pendapatan dari Komposisi Target Pendapatan Daerah Sumsel Tahun 2016 Pendapatan Transfer. Realisasi PAD sampai dengan akhir Triwulan II 2016 4,07% secara agregat sebesar Rp1,99 triliun atau baru mencapai 38,26 persen dari 15,46% target yang telah ditetapkan pada APBD. Realisasi Penerimaan Pajak Daerah per Kabupaten/Kota (Milyar Rp) 969,5

TW II 2015

TW II 2016

80,48% 233,3

27,6 5,2

13,6

21,8

9,0

11,6

8,6

2,3

9,3

14,2

55,3

9,2

2,3

2,6

2,0

5,4

PAD

Transfer

Lain-lain Pendapatan

Sumber:LRA Pemda se-Provinsi Sumsel, diolah Sumber:LRA Pemda se-Provinsi Sumsel, diolah

Realisasi penerimaan Pajak Daerah sampai dengan Triwulan II 2016 didominasi oleh penerimaan dari Pemprov Sumsel sebesar Rp969,49 miliar dan Kota Palembang sebesar Rp233,34 miliar dan sisanya sebesar Rp199,17 miliar berasal dari 16 daerah lainnya dengan penerimaan terendah di Kab. PALI yang baru mencapai Rp1,99 miliar.

Pendapatan Daerah masih didominasi oleh pendapatan dari Transfer sebesar 80,48 persen sedangkan PAD hanya 15,46 persen.

Berdasarkan realisasi PAD, Pemprov Sumsel memiliki rasio PAD terbesar yang mencapai 33,53 persen dari total realisasi Penerimaan Retribusi Daerah pendapatan, diikuti oleh Kota Palembang Realisasi penerimaan Retribusi Daerah sampai dengan Triwulan II 2016 secara sebesar 24,31 persen dan Kab. Ogan Ilir agregat sebesar Rp79,35 miliar naik 3,63 persen (Rp2,78 miliar) dari Triwulan sebesar 11,11 persen. Sedangkan rasio II 2015 yang sebesar Rp76,58 miliar. Sebaran realisasi per Pemda di Sumsel PAD terkecil terdapat pada Kab. Empat adalah sebagai berikut: Lawang yang hanya mencapai 2,64 persen. Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah per Kabupaten/Kota (Milyar Rp) 28,0

TW II 2015

TW II 2016

Komposisi Realisasi Pendapatan Daerah Lingkup Provinsi Sumsel

11,4 8,2

5,2

3,6 2,1

1,4

3,5

1,8

1,2

,7

4,0

2,2

2,0

1,7

1,4 ,7

,3

TW II 2016

1.995

12.361

507

TW II 2015

2.106

12.118

602

Sumber:LRA Pemda se-Provinsi Sumsel, diolah

Realisasi penerimaan Retribusi Daerah sampai dengan Triwulan II 2016 didominasi oleh penerimaan dari Kota Palembang sebesar Rp28 miliar, Kab.Muara Enim sebesar Rp11,4 miliar dan sisanya sebesar Rp43,16 miliar berasal dari 16 daerah lainnya dengan penerimaan terendah di Kab. Musi Rawas Utara yang baru mencapai Rp322 juta.

Miliar Rp. Pendapatan Asli Daerah Lain-lain Pendapatan

Pendapatan Transfer


Penerimaan Lain-Lain PAD Yang Sah Penerimaan PAD menurun 5,27 persen (Rp111 miliar), Pendapatan Transfer meningkat 2,01 persen (Rp243 miliar), dan Lain-lain Pendapatan menurun 15,78 persen (Rp95 miliar).

Realisasi Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah Per Kabupaten/Kota (Milyar Rp) 56,4

TW II 2015

TW II 2016

37,1 29,6

28,4

31,2 24,3

28,3

32,3

10,7

26,0 20,1

18,0 10,0 7,8

10,0 1,7

8,4

3,8


Realisasi penerimaan Lain-lain PAD yang sah sampai dengan Triwulan II 2016 didominasi oleh penerimaan dari beberapa daerah, yaitu Kota Palembang sebesar Rp56,36 miliar, Kab. Musi Banyuasin sebesar Rp37,09 miliar, dan Kota Prabumulih Rp32,31 miliar dengan penerimaan terendah di Kab. Empat Lawang yang hanya mencapai Rp1,74 miliar.

Sampai dengan Triwulan II 2016, Pemkab OKU Timur meraih capaian realisasi PAD tertinggi sebesar 61,34 persen dari total target PAD (Rp53,12 miliar). Sedangkan capaian terendah terdapat pada Pemkab Ogan Komering Ilir yang hanya mencapai 13,28 persen dari target pagu PAD sebesar Rp332 miliar.

5

KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II 2016 Perbandingan Pagu Menurut Jenis Belanja Pada Tw II 2015 dan Tw II 2016 (Miliar Rp)

PERKEMBANGAN DAN ANALISIS BELANJA

6.000

Belanja Pemerintah Pusat Belanja Pemerintah Pusat atas beban APBN untuk wilayah Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja Bantuan Sosial serta Transfer ke Daerah dimana pagu dan realisasi sampai dengan Triwulan II 2016 adalah sebagai berikut:

4.000

3.891 3.905

4.058

Uraian

Pagu

Realisasi

3.768

3.000 2.000

1.020

1.000

25 Belanja Pegawai Belanja Barang TW II 2015

Pagu dan Realisasi Belanja dan Transfer dari APBN Sampai Triwulan II 2016 (Milyar Rp)

5.383

5.021

5.000

Belanja Modal TW II 2016

Sumber : Direktorat PA, diolah %

•

Belanja Pegawai

3.904,8

2.030,9

52 %

•

Belanja Barang

5.021,1

1.751,2

34,88 %

•

Belanja Modal

3.768,4

941,6

24,99 %

•

Bantuan Sosial

25,0

3,1

12,52%

Total Belanja Beban APBN

12.719,4

4.726,9

37,16%

•

DAU

11.660,9

6.802,2

58,3 %

•

DAK Fisik

2.344,8

705,4

30,1 %

Dibandingkan dengan Triwulan II 2015, pagu Belanja Modal, yang dianggap sebagai pengeluaran pemerintah yang mempunyai efek pengganda paling tinggi, mengalami penurunan yang cukup signifikan pada Triwulan II 2016 ini. Demikian juga dengan pagu Belanja Bantuan Sosial yang mengalami penurunan drastis dibandingkan dengan posisi pada Triwulan II 2015. Hal sebaliknya terjadi pada Belanja Barang yang mengalami peningkatan dibandingkan Triwulan II 2015. Persentase Realisasi Menurut Jenis Belanja Triwulan II 2015 dan Triwulan II 2016 35,0

32,1

30,8

30,0

•

DAK Non Fisik

4.077,9

1.671,5

39,4%

•

DBH

7.038,8

3.553,6

50,5 %

20,0

•

Dana Insentif Daerah

165,6

105,3

63,6%

10,0

26,7

25,0

22,1

20,1 12,5

12,4

15,0

4,4

5,0

•

Dana Desa

Total Transfer ke Daerah

Belanja Bansos

1.780,8

1.056,2

59,3 %

27.068,7

13.788,9

50,9%

Sumber : Direktorat PA, diolah

Dari total pagu Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp12,7 triliun, alokasi terbesar berada di Belanja Barang yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional dan telah terealisasi sebesar Rp1,8 triliun (34,88 persen). Alokasi terkecil yaitu Belanja Bantuan Sosial yang dipergunakan untuk melindungi masyarakat dari risiko-risiko sosial telah direalisasikan sebesar Rp3,1 miliar (12,52 persen). Sementara itu Belanja Modal yang digunakan untuk membentuk aset dan bersifat produktif dialokasikan Rp3,8 triliun dan terealisasi sebesar Rp941 milyar (24,99 persen). Secara total, realisasi Belanja Pemerintah Pusat telah mencapai 37,16 persen dari keseluruhan. Idealnya, realisasi belanja tersebut telah mencapai 40 persen pada akhir triwulan II dengan fokus pada belanja-belanja produktif.

0,0

Belanja Pegawai Belanja Barang TW II 2015

Belanja Modal

Belanja Bansos

TW II 2016

Sumber : Direktorat PA, diolah

Berdasarkan persentase realisasi terhadap pagu, seluruh jenis belanja kecuali pada Belanja Bantuan Sosial mengalami peningkatan signifikan dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Hal ini antara lain disebabkan berbagai kendala penyerapan yang sudah berhasil diatasi pada periode sekarang. Realisasi Dana Transfer PadaTw II 2015 dan Tw II 2016 (Miliar Rp) 3.500 3.000 2.500 2.000

2.915,2 1.916,2

Kebijakan transfer tahun 2016 mengelompokkan Transfer Pemerintah 1.500 Pusat menjadi Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus serta 1.000 604,9 551,4 458,8 500 105,3 Dana Desa. Dari total Rp27,07 triliun dana transfer tersebut, Rp18,7 triliun diantaranya dialokasikan untuk Dana Transfer Umum yang realisasinya dari DAU DAK Fisik DAK Non DBH DID Dana Desa Fisik DAU sebesar Rp6,8 triliun dan DBH Rp3,5 triliun. Sedangkan pagu Dana TW II 2015 TW II 2016 Transfer Khusus sebesar Rp7,6 triliun dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik terealisasi sebesar Rp705,4 milyar (30,1 persen) dan DAK Non Sumber : Direktorat PA, diolah Fisik antara lain berupa Bantuan Operasional Sekolah, Kesehatan, PAUD Realisasi DBH pada Triwulan II 2016 dan Tambahan Penghasilan Guru sebesar Rp1,7 triliun (39,4 persen). mengalami penurunan dibandingkan dengan Triwulan I 2015. Penurunan ini Sedangkan Dana Desa yang telah ditransfer ke Rekening Kas Daerah berasal dari penurunan transfer DBH telah mencapai Rp1.1 triliun (59,3 persen) dari pagu sebesar Rp1,78 triliun. Minyak Bumi, Gas Bumi dan Pertambangan Secara total, transfer Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah di Wilayah Umum (royalti). Peningkatan terjadi pada Provinsi Sumatera Selatan pada akhir Triwulan II 2016 telah mencapai 50,9 DAU, DAK Fisik,DID, dan Dana Desa seiring juga dengan meningkatnya pagu persen dari total pagu dana transfer. pada jenis transfer tersebut.

6

KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II 2016 Komposisi Realisasi Belanja APBD Tahun 2016 Lingkup Provinsi Sumatera Selatan

Belanja Pemerintah Daerah Alokasi belanja Pemda di Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu alokasi belanja terbesar di Indonesia. Pada tahun 2016, alokasi belanja mencapai lebih dari Rp33 triliun dengan realisasi sampai dengan Triwulan II 2016 mencapai 35,23 persen. Alokasi belanja ini meningkat 8,4 persen dari tahun sebelumnya.

Modal 14% Transfer 5% Bansos & keu 6%

Pagu dan Realisasi APBD 2016 di Provinsi Sumatera Selatan Sampai Dengan Triwulan II 2016 (Juta Rp) Uraian

Pagu

•

PAD

•

Pendapatan Transfer

•

Lain-lain Pendapatan yang Sah

Realisasi

Hibah 10%

%

5.213.496

1.994.640

38,26

27.143.620

12.361.470

45,54

1.372.127

507.175

36,96

Total Pendapatan

33.729.243

14.863.285

44,07

•

Belanja Operasi

22.681.086

9.371.375

41,32

•

Belanja Modal

8.267.389

1.687.681

20,41

•

Belanja Tidak Terduga

59.178

2.075

3,51

•

Transfer

2.115.938

607.797

28,72

33.123.590

11.668.928

35,23

Total Belanja dan Transfer •

Penerimaan Pembiayaan

1.480.973

654.243

44,18

•

Pengeluaran Pembiayaan

2.177.417

1.616.877

74,26

(696.444)

(962.634)

138,22

Total Pembiayaan

Lainnya

Pegawai 45% Barang 20%


Realisasi belanja pada APBD di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan II 2016 sangat didominasi oleh Belanja Operasi untuk membiayai kegiatan operasi pemerintahan yaitu sebesar 68 persen terutama Belanja Pegawai sebesar 45 persen. Sedangkan Belanja Modal yang merupakan belanja produktif oleh pemerintah daerah baru terealisasi sebesar 14 persen. Realisasi Belanja APBD Lingkup Prov.Sumsel Triwulan II 2015 dan Triwulan II 2016 (Miliar Rp) 9.371 TW II 2015

6.996

TW II 2016


Realisasi belanja dan transfer APBD sampai dengan Triwulan II 2016 mencapai Rp11,67 triliun atau baru 35,23 persen dari pagu belanja yang sebesar Rp33,12 triliun. Realisasi belanja terbesar berasal dari Belanja Operasi yang mencapai 41,32 persen (Rp9,37 triliun) dari pagu sebesar Rp22,68 triliun. Sedangkan realisasi belanja terendah dihasilkan oleh Belanja Tidak Terduga yang hanya sebesar 3,51 persen (Rp2,07 miliar) dari pagu sebesar Rp59,18 miliar. Dilihat dari proporsi realisasi, Belanja Operasional masih mendominasi realisasi belanja mencapai 68,47 persen dari total realisasi belanja. Jika dihitung selisih antara realisasi pendapatan dengan realisasi belanja dan pembiayaan, SiLPA Pemda adalah sebesar Rp2,3 triliun. Dari selisih antara Silpa tersebut dengan simpanan Pemda di perbankan per 30 Juni 2016 maka posisi SAL Pemerintah Daerah adalah sebesar Rp1,1 triliun. Adapun realisasi belanja per Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada gambar di bawah ini: Pagu dan Realisasi APBD per Kabupaten/Kota Triwulan II 2015 dan Triwulan II 2016 (Miliar Rp)

1.277

1.688 14

Belanja Operasi

Belanja Modal

608

11

2

Belanja Tak Terduga

Transfer


Belanja Operasi yang mendominasi APBD di Provinsi Sumatera Selatan pada Triwulan II 2016 realisasinya meningkat 34 persen (Rp2,37 triliun) jika dibandingkan dengan periode Triwulan II 2015. Belanja Modal meningkat 32 persen (Rp411 miliar), Belanja Tak Terduga turun 86 persen (Rp12 miliar), dan Transfer meningkat sangat drastis sebesar 5.427 persen (Rp597 miliar). Simpanan Pemda Pada Bank Umum dan BPR S.D Triwulan II 2016 (Miliar Rp) 8.000 7.176,6

7.000

1.810,1 TW II 2015

1.200,5 915,8 884,0 818,9 656,7 488,5 422,2

TW II 2016

5.000 4.000

802,3 386,4

6.000

303,6 299,5

432,1 293,8 451,0 394,3 248,6 253,0

3.367,0

3.000 2.000 1.000 JAN

FEB

MARET Tahun 2015

APR

MEI

Juni

Tahun 2016

Sumber:Bank Indonesia Perwakilan Prov.Sumsel. Sumber:LRA Pemda se-Provinsi Sumsel, diolah

Realisasi belanja pemda di Prov. Sumsel secara agregat sebesar Rp11,06 triliun meningkat 33,5 persen (Rp2,77 triliun) dari Triwulan II 2015 yang sebesar Rp8,29 triliun. Realisasi didominasi oleh Pemprov Sumsel sebesar Rp1,81 triliun dan Kota Palembang Rp1,2 triliun dengan realisasi terendah pada Kab. Muratara sebesar Rp248,58 miliar.

Per Juni 2016, tercatat dana Pemerintah Daerah yang tersimpan di Bank Umum dan BPR sebesar Rp3,4 triliun, jauh menurun jika dibandingkan Triwulan II 2015 yang sebesar Rp7,2 triliun. Posisi simpanan Pemda pada Bank Umum dan BPR ini dibutuhkan antara lain untuk mengetahui Saldo Anggaran Lebih dari Pemda setelah dikurangi dengan SiLPA.

7


PERKEMBANGAN PEMBIAYAAN DAN BLU/BLUD Kredit Program

Kredit program adalah kredit yang disediakan pemerintah kepada pelaku usaha dalam membiayai berbagai program sektor ekonomi dengan bunga yang rendah. Salah satu skema kredit program yang ada di Provinsi Sumatera Selatan adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan data pinjaman yang disetujui (akad) sebagai berikut: Terdapat 3 jenis skema KUR yaitu Mikro, TKI, dan Retail. Dari ketiga jenis skema tersebut, debitur KUR di Provinsi Sumatera Selatan didominasi oleh debitur KUR Mikro yang mencapai 90 persen dari seluruh debitur yang ada, sedangkan dari jumlah akad, debitur KUR Mikro juga mendominasi dengan kontribusi mencapai 60 persen. Secara total, per 30 Juni 2016 total akad KUR berjumlah lebih dari Rp1,5 triliun dengan jumlah debitur 56.730 debitur.

Perkembangan KUR Provinsi Sumatera Selatan Per 30 Juni 2016

No 1 2 3

Skema KUR Mikro TKI Retail Total

Jumlah Debitur 51.186 11 5.533 56.730

Total Akad (Rp) 913.317.311.000 585.000.000 613.100.437.660 1.527.002.748.660

Sumber : Dashboard SIKP, diolah

Penerusan Pinjaman

Hak tagih Pemerintah Pusat terhadap para debitur SLA/RDI yang merupakan Pemerintah Daerah dan PDAM di wilayah Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan akhir Juni 2016 adalah sebesar Rp367,29 miliar dengan hak tagih terbesar pada PDAM Tirta Musi Palembang yaitu sebesar Rp189,2 miliar. Pemerintah Kota Palembang mempunyai pinjaman terbanyak yaitu 11. Sedangkan posisi hak tagih terkecil terdapat pada PDAM Kabupaten Mura per 30 Juni 2016 yaitu sebesar Rp71,1 juta.

Perkembangan Penerusan Pinjaman di Provinsi Sumatera Selatan Per 30 Juni 2016

No

Nama Pinjaman

1 2 3 4 5 6 7

Pemerintah Kota Palembang PDAM Tirta Musi Palembang Pemerintah Kota Lubuklinggau PDAM Lahat Pemerintah Kab. Muara Enim PDAM Kab. OKU PDAM Kab. Musi Rawas Total

Pinjaman Jumlah

11 1 1 1 1 1 1 23

Hak Tagih (Rp)

65.616.795.605,71 189.200.567.878,16 7.358.945.768,60 4.908.614.371,81 97.148.652.820,00 2.987.341.597,42 71.112.916,67 367.292.030.958,37

Sumber : Direktorat SMI, diolah

Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah

Sampai dengan 30 Perkembangan Realisasi Pendapatan dan Belanja Satker BLU Sampai Dengan 30 Juni 2016 Juni 2016 di Provinsi Pendapatan (Juta Rp) Belanja (Juta Rp) Sumatera Selatan terdapat 6 satuan kerja No Nama Satker BLU Target Realisasi % Pagu Realisasi % Badan Layanan Umum (BLU). Total realisasi 1 RSUP Moh. Hoesin 505.000 205.123 41 804.341 287.976 36 pendapatan mencapai 2 Universitas Sriwijaya 340.000 179.337 53 583.868 179.049 31 Rp431,8 milyar (46 27.422 19.242 70 150.229 41.850 28 persen dari target) 3 UIN Raden Fatah dan realisasi belanja 4 Rumkit Bhayangkara 45.996 20.594 45 54.998 26.702 49 sebesar Rp562,4 milyar 15.261 2.798 18 52.953 17.535 33 (33 persen dari pagu). 5 RS Kusta Secara nominal, realisasi 6 BBLK Palembang 7.860 4.702 60 28.782 9.247 32 pendapatan tertinggi di Total 941.539 431.796 46 1.675.171 562.359 33 RSUP Moh.Hoesin yaitu sebesar Rp205,1 milyar. Sumber : Laporan Keuangan Satker BLU, diolah Sedangkan Badan Layanan Umum Status BLUD di Provinsi Sumsel Sampai Dengan 30 Juni 2016 Daerah di Provinsi Sumatera Jenis Layanan Selatan sampai dengan 30 Juni 2016 berjumlah 55 unit. Sebagian No Jumlah Status BLUD Jasa Kesehatan Pendidikan besar BLUD tersebut masih Lainnya berstatus bertahap yaitu 41 unit 1 Penuh 12 1 1 14 dan 14 unit sudah berstatus penuh. Jenis layanan yang diberikan oleh 2 Bertahap 41 0 0 41 BLUD tersebut bergerak di bidang kesehatan seperti Rumah Sakit Total 53 1 1 55 dan Puskesmas. Selain itu terdapat juga BLUD yang melayani di bidang Pendidikan dan Jasa Lainnya. Sumber : Pemda di Lingkup Prov.Sumsel, diolah

8


BERITA/ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH

Proyek Strategis Nasional di Provinsi Sumatera Selatan:Harapan Akan Semakin Terangkatnya Pertumbuhan Ekonomi Dalam rangka percepatan pelaksanaan proyek strategis untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah melaksanakan upaya percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Sesuai dengan Perpres Nomor 3 tahun 2016, Proyek Strategis Nasional (PSN) adalah proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. PSN terdiri atas 225 proyek yang terbagi dalam 23 sektor dan Program Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia. Di Sumatera Selatan terdapat 14 proyek yang merupakan Proyek Strategis Nasional. Pada saat ini beberapa proyek tersebut sudah mulai dilaksanakan dan menunjukkan progress yang menggembirakan misalnya pembangunan LRT dan jalan tol Palindra dimana diharapkan dapat selesai lebih cepat dari yang ditargetkan. Walaupun sebagian besar proyek masih dalam tahap awal pelaksanaan, tetapi dampak proyekproyek terhadap perekonomian sudah mulai terasa. Komponen konsumsi pemerintah pada Struktur PDRB menurut pengeluaran pada Triwulan II 2016 tumbuh paling tinggi dibandingkan komponen-komponen lainnya yaitu 13,13 persen. Sedangkan PDRB dari sisi lapangan usaha yang banyak terpengaruh dari kegiatan belanja proyek infrastruktur pemerintah seperti konstruksi, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum serta pengadaan listrik&gas menunjukkan pertumbuhan berarti pada Triwulan II 2016. Secara total PDRB Provinsi Sumsel pada Triwulan II 2016 tumbuh 5,13 persen (yoy),

meningkat jika dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Jika Proyek Strategis Nasional tersebut berjalan sukses maka efek pengganda dari konsumsi pemerintah akan semakin mendukung terwujudnya masyarakat Provinsi Sumatera Selatan yang sejahtera secara merata di masa yang akan datang. Proyek Strategis Nasional di Provinsi Sumatera Selatan No.

Proyek

1

Jalan Tol Palembang -Indralaya (22km) -bagian dari 8 ruasTrans Sumatera

2

Jalan Tol Pematang Panggang -Kayu Agung - bagian dari 8 ruasTrans Sumatera

3

Jalan Tol Palembang – Tanjung Api-Api -bagian dari 8 ruasTrans Sumatera

4

Jalan Tol Kayu Agung - Palembang -Betung (112km)

5

Jalan Tol Terbanggi Besar- Pematang Panggang -bagian dari 8 ruas TransSumatera

6

Bendungan Komering II

7

Kereta Api Prabumulih -Kertapati (80Km'sp - bagian dari Jaringan Kereta Api Trans Sumatera)

8

Kereta Api Kertapati - Simpang - Tanjung Api-Api (bagian dari Jaringan Kereta Api Trans Sumatera)

9

Kereta Api Tanjung Enim - Tanjung Api-Api

10

Kreta Api Muara Enim - Lahat

11

Kreta Api Palembang -Jambi

12

Light Rail Transit (LRT) Sumatera Selatan (Metro Palembang)

13

KEK Tanjung Apiapi

14

Upgrading kilang-kilang eksisting (RDMP)

Sumber : Perpres Nomor 3 Tahun 2016

Tantangan Sektor Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura; dan Perkebunan Dalam Meningkatkan Perekonomian Lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan memegang peranan penting dalam struktur perekonomian di Provinsi Sumatera Selatan. Sektor ini secara konsisten selalu berada dalam tiga besar komponen utama penyusun PDRB Provinsi Sumatera Selatan. Outputnya pada Triwulan II 2016 lalu tercatat sebesar Rp14,23 triliun atas dasar harga berlaku dari total Rp88,06 Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sumatera Selatan. Selain itu, Sumatera Selatan juga dicanangkan sebagai bagian dari lumbung pangan nasional. Salah satu sub-sektor pertanian adalah sub-sektor tanaman pangan dan holtikultura dengan fokus utama pada padi, jagung, dan kedelai. Data dari Dinas Pertanian dan Holtikultura Provinsi Sumsel pada tahun 2015 lalu Sumsel mampu mengakselerasikan peningkatan produksi padi sebesar 16,04 persen, diatas Provinsi Jawa Tengah, Lampung, dan Jawa Timur. Sedangkan produksi jagung meningkat sebesar 63,88 persen, jauh diatas provinsi-provinsi lainnya seperti Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat, dan Jawa Tengah. Demikian juga untuk peningkatan produksi kedelai, peningkatan produksinya juga tercatat sangat signifikan.

Akselerasi Peningkatan Produksi Pertanian Prov.Sumsel Tahun 2015

NO. 1 ACEH

PADI

%

JAGUNG

24.54 SUMSEL

%

KEDELAI

63.88 SUMSEL SULAWESI 2 SUMSEL 16.04 SUMUT 27.49 TENGGARA 3 JAWA TENGAH 14.50 NTB 20.24 NTB 4 LAMPUNG 7.56 JAWA TENGAH 6.57 SULSEL 5 JAWA TIMUR 5.30 JAWA TIMUR 5.25 JAWA TENGAH Sumber:Dinas Pertanian TPH Provinsi Sumsel

% 52.96 42.96 29.36 18.49 5.83

Dari wawancara dengan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Sumsel diketahui bahwa luas tanam padi di Sumsel mencapai lebih dari sejuta hektar. Disusul kemudian jagung dan kedelai yang masing-masing luas tanamnya adalah 62 ribu hektar dan 18 ribu hektar. Anggaran yang dikelola oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2016 berjumlah lebih dari Rp1,2 triliun untuk membiayai berbagai program kegiatan diantaranya Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Hasil Tanaman Pangan; Peningkatan Produksi dan Produktivitas Holtikultura Ramah; dan Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian.

9

KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II 2016 Perkiraan Output Padi, Jagung, dan Kedelai Yang Tidak Dapat Tercapai Tahun 2016 NO.

KOMODITI PADI

1

KABUPATEN

500

OI

3,500

2,000

1,500

EMPAT LAWANG

6,000

4,500

1,500

1,000 19,570

1,500 16,570

(500) 3,000

300,000

80,377

MURA

6,000

5,000

1,000

OKU TIMUR

6,000

7,300

(1,300)

EMPAT LAWANG PERUBAHAN JAGUNG

3,000 15,000

1,500 13,800

MUBA

1,000

500

500

JAGUNG DAN SEREALIA LAINNYA

KEDELAI

PERUBAHAN

8,570

PADI EKSTENSIFIKASI

3

MENJADI

9,070

PAGAR ALAM PERUBAHAN PADI

2

SEMULA

MURA

219,623

1,500 1,200

LAHAT

2,650

955

1,695

MURA

5,500

3,000

2,500

OKI BANYUASIN

5,250 5,400

2,950 3,900

2,300

Sumber:Dinas Pertanian TPH Provinsi Sumsel

1,500

Dalam pelaksanaan program-program yang terkait di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Sumatera Selatan bukanlah tanpa permasalahan. Salah satunya adalah kondisi iklim tahun 2016 adalah kemarau basah sehingga menyebabkan terjadinya pergeseran tanam terutama pada lahan-lahan lebak pada Kabupaten OKI, Muara Enim, Banyuasin, Musi Banyuasin, Prabumulih, dan Ogan Ilir. Dari hasil proyeksi Dinas Pertanian Tanaman dan Holtikultura Provinsi Sumatera Selatan, kondisi ini akan menyebabkan beberapa target output pada tanaman padi, jagung, dan kedelai yang ingin dicapai pada tahun 2016 tidak akan dapat terpenuhi. Tantangan-tantangan lainnya yang dihadapi terkait dengan tanaman pangan dan holtikultura adalah produktivitas lahan, permodalan petani, infrastruktur, tataniga komoditi pertanian, kontinuitas produksi untuk menjamin kepastian supply, dan kualitas produk pertanian yang akan berpengaruh terhadap daya saing produk pertanian. Berbagai permasalahan tersebut menjadi pekerjaan rumah besar yang memerlukan sinergi beberapa pihak dalam upaya untuk mengatasinya. Selain sub-sektor tanaman pangan dan holtikultura, sub-sektor perkebunan juga memegang peranan sangat penting dalam struktur perekonomian di Provinsi Sumatera Selatan. Komoditas utama yang dihasilkan dari perkebunan yaitu karet, kelapa sawit, kopi, dan kelapa. Total luas areal perkebunan tercatat sebesar 2,6 juta hektar dimana 1,3 juta hektar diantaranya adalah perkebunan karet dan sisanya adalah perkebunan kelapa sawit, kopi, kelapa, dan teh. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalisasikan hasil perkebunan. Upaya tersebut adalah dengan melakukan program berkelanjutan yang terdiri dari peningkatan produktivitas dan mutu hasil perkebunan, pengembangan komoditas unggulan, pengembangan pasar lelang terpadu, multiperan pekebun (petani sebagai pekebun, pedagang, dan pemilik pabrik) dan pembinaan kelembagaan petani pekebun. Komoditas ekspor Provinsi Sumatera Selatan dari perkebunan pada saat ini menghadapi masalah yang diakibatkan oleh masih rendahnya harga komoditas di pasar internasional. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam upayanya

10

mengembangkan sub-sektor perkebunan. Tantangan lainnya adalah banyaknya perkebunan rakyat yang sudah tua sehingga memerlukan peremajaan agar produktivitasnya tidak semakin menurun. Hal-hal lainnya adalah masih rendahnya kemampuan dan pengetahuan para petani dalam berkebun, banyaknya penggunaan bahan campuran yang tidak sesuai standar, dan serangan hama dan penyakit yang mengakibatkan hasil dan umur produksi tanaman menjadi menurun. Komoditi Karet

Luas Areal dan Produksi Perkebunan di Provinsi Sumatera Selatan

2010 2011 2012 Luas Areal 1,195,111 1,204,995 1,213,530 Produksi 1,060,262 1,048,040 1,042,957 Kelapa Sawit Luas Areal 818,346 820,787 827,028 Produksi 2,160,632 2,203,275 2,218,070 Kopi Luas Areal 256,149 252,470 252,412 Produksi 150,214 143,980 143,328 Kelapa Luas Areal 67,737 67,694 66,787 Produksi 64,412 64,338 59,366 Lain-Lain Luas Areal 54,058 54,398 69,375 Produksi 109,091 96,309 98,269 TOTAL Luas Areal 2,391,401 2,400,344 2,429,132 Produksi 3,544,611 3,555,942 3,561,990 Sumber:Dinas Perkebunan Provinsi Sumsel

2013 1,232,038 1,075,209 928,223 2,463,338 249,293 139,754 65,308 59,786 67,939 107,895 2,542,801 3,845,982

2014 1,259,149 1,095,492 982,171 2,718,927 249,381 135,288 68,157 63,008 62,134 102,125 2,620,992 4,114,840

Berdasarkan angka perbandingan antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani yang dinyatakan dalam persentase dan dikenal dengan Nilai Tukar Petani (NTP), diketahui bahwa secara umum daya beli petani pada bulan Juni 2016 mengalami penurunan dibandingkan tahun dasar 2012 yaitu hanya sebesar 93,84. Jika ditelusuri lebih jauh, penurunan daya beli ini paling dialami oleh petani pekebun dimana NTP dari kelompok ini adalah 84,31 dari tahun dasar 2012. Sedangkan NTP Tanaman Pangan berupa padi dan palawija masih sedikit lebih baik yaitu 98,40. Sementara NTP Hortikultura mengalami kenaikan dari tahun dasar 2012 yaitu 112,23. Penurunan daya beli dari para petani khususnya para petani pekebun antara lain tingginya biaya yang harus dibayar petani untuk memenuhi kebutuhan pokok. Nilai Tukar Petani Provinsi Sumatera Selatan Juni 2016 (2012=100) 112,23

120 100

93,67

98,4 84,31

80 60 40 20 0

Nilai Tukar Petani (NTP)

NTP Tanaman Pangan

NTP Hortikultura

NTP Pekebun

Sumber:BRS BPS Prov.Sumsel No.44/08/16/Th.XVIII

Harus diakui, ditengah berbagai upaya dan kinerja positif yang ditunjukkan oleh sub sektor pertanian tanaman pangan, holtikultura, dan perkebunan, masih banyak pekerjaan rumah yang masih harus diselesaikan khususnya menyangkut kesejahteraan masyarakat petani. Pemerintah melalui berbagai instrumen kebijakan fiskal tentunya akan terus berusaha agar sektor pertanian yang menjadi tumpuan perekonomian di Provinsi Sumatera Selatan dapat terus berkembang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat termasuk dukungan alokasi anggaran yang memadai. Diharapkan dalam beberapa waktu kedepan akan terus dapat dicapai perbaikan yang signifikan seiring dengan harapan adanya kondisi perekonomian global yang semakin kondusif.

Quarterly Flash Report

Recommend Documents