TINJAUAN PERKEMBANGAN FISKAL REGIONAL TRIWULANAN (QUARTERLY FLASH REPORT )

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BENGKULU

TINJAUAN PERKEMBANGAN FISKAL REGIONAL TRIWULANAN (QUARTERLY FLASH REPORT )

TRIWULAN I TAHUN 2016

Tinjauan Perkembangan Fiskal Regional Triwulanan (Quarterly Flash Report) Provinsi Bengkulu Triwulan I Tahun 2016 A. Perkembangan Indikator Ekonomi Regional 1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perekonomian Provinsi Bengkulu Triwulan I 2016 atas dasar harga berlaku mencapai Rp13,33 trilyun sedangkan berdasarkan harga konstan 2010 mencapai Rp9,79 trilyun. Angka pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 0.33%, melambat dibandingkan Triwulan IV 2015 sebesar 1.81% (q-to-q). Pertumbuhan ekonomi Bengkulu dibandingkan dengan Triwulan I 2015 tumbuh sebesar 4,99% (yoy) atau sedikit lebih tinggi dari angka nasional (4,92%). Pertumbuhan tersebut mengalami perlambatan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 5,29%. Dari segi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi q-to-q terutama ditopang oleh lapangan usaha jasa keuangan (0.15%) dan perdagangan besar dan eceran (0,13%), Sedangkan struktur perekonomian masih didominasi oleh tiga lapangan usaha utama yaitu pertanian, kehutanan dan perikanan (30,02%), perdagangan besar dan eceran (13,66%) serta administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib (9,67%). Dari sisi pengeluaran, hanya komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga yang mengalami pertumbuhan positif sebesar 1.05% dan menyumbangkan 66,25% dari sumber pertumbuhan, sedangkan komponen lainnya mengalami pertumbuhan negatif.

DIREKTORATJENDERALPERBENDAHARAAN KEMENTERIAN KEUANGAN

Daftar Isi: A. Perkembangan Indikator Ekonomi Regional 1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 2. Inflasi 3. Kondisi Ekonomi Konsumen B. Perkembangan Pendapatan 1. Penerimaan Perpajakan 2. Penerimaan PNBP 3. Pendapatan Asli Daerah C. Perkembangan Belanja 1. Belanja Pemerintah Pusat 2. Belanja Pemerintah Daerah D. Berita Fiskal Regional Terpilih 1. Pariwisata Sebagai Daya Jual Bengkulu di Kancah Nasional 2. Pulau Tikus, Wisata dan Potensi Maritim

Perkembangan PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi (g) Bengkulu Tim Penyusun: Penanggung jawab: Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu Niken Pudyastuti Ketua Tim: Plt. Kepala Bidang PPA II Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu Dirgohaju Widodo Editor Wawan Setiawan Sumber: BPS Pusat dan Provinsi Bengkulu

2. Inflasi Perkembangan harga barang dan jasa secara umum untuk Provinsi Bengkulu yang diwakili oleh Kota Bengkulu pada Triwulan I 2016 tercatat mengalami inflasi sebesar 0.04%. Deflasi tercatat pada bulan Februari sebesar -0.25% (tertinggi ke-6 diantara 12 kota lain di Pulau Sumatera yang mengalami deflasi). Deflasi tersebut hanya terjadi pada kelompok bahan makanan dengan besaran -2,6% sedangkan kelompok lainnya mengalami inflasi antara 0,06% (kelompok perumahan, air, listrik gas dan bahan bakar) sampai dengan 2,18% (kelompok kesehatan). Angka inflasi tertinggi pada Triwulan I terjadi pada bulan Januari sebesar 0,67% (tertinggi ke-7 di antara 23 kota di Pulau Sumatera). Inflasi bulan Januari ini sedikit lebih tinggi dari rata-rata inflasi nasional sebesar 0.51%.

-1-

Anggota Tengku Yustisia Abdul Rahman Andi Hendrawan Yunisah Fri Utama Aji Kemis Nasrul Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu Jl. Adam Malik KM 8, Bengkulu - 38225 Telepon: 0736 345237, 343082 Fax: 0736 345311 Email: [email protected] Website: www.djbnbengkulu.net

Perkembangan Inflasi Bulanan Provinsi Bengkulu dan Nasional

Kelompok bahan makanan memberi andil terbesar terhadap inflasi Triwulan I 2016 dengan besaran andil pada bulan Januari sampai dengan Maret masing-masing sebesar 42,41%, 67,3% dan 33,81%.

Sumber: BPS Pusat dan Provinsi Bengkulu

Kelompok pengeluaran yang memberi andil terbesar terhadap inflasi Triwulan I 2016 adalah kelompok bahan makanan dengan andil pada bulan Januari sampai dengan Maret masing-masing sebesar 42,41%, 67,3% dan 33,81%. Beberapa komoditi yang berpengaruh besar antara lain daging dan hasil-hasilnya, dan beras. Pada Bulan Maret 2016 tercatat terjadi penurunan tarif angkutan udara dan penurunan harga BBM (Pertamax dan Pertalite) yang menyebabkan terjadi deflasi sebesar 2,08%. Penurunan tarif ini memberi andil atas inflasi Bulan Maret 2016 sebesar 38,87%. 3. Kondisi Ekonomi Konsumen Indeks Tendensi Konsumen (ITK) yang mencerminkan persepsi konsumen antar waktu serta kondisi ekonomi konsumen, pada Triwulan I 2016 sebesar 100,57 menunjukkan bahwa persepsi konsumen terhadap kondisi ekonomi meningkat dengan tingkat optimisme yang lebih rendah dibandingkan periode sebelumya (Triwulan IV-2015) namun lebih baik dibandingkan Triwulan I 2015 (96,54). Peningkatan kondisi ekonomi konsumen ini disebabkan oleh meningkatnya ketiga variabel pembentuk ITK yaitu pendapatan rumah tangga (indeks 94,12), pengaruh inflasi terhadap tingkat konsumsi (107,31) dan tingkat konsumsi (107,39). ITK Provinsi Bengkulu berada di bawah ITK Nasional (102,89) dan menempati peringkat kelima di Pulau Sumatera (bawah Provinsi Lampung dan Aceh). Optimisme konsumen diperkirakan meningkat pada Triwulan II 2016 sebesar 105,17 terutama oleh karena peningkatan pendapatan rumah tangga sebesar 110,24 (Berita Resmi Statistik No.28/05/17/VI 4 Mei 2016). Perkembangan Indeks Tendensi Konsumen (ITK) Menurut Variabel Pembentuk

Sumber: BPS Provinsi Bengkulu

-2-

Persepsi konsumen terhadap kondisi ekonomi meningkat dengan tingkat optimisme yang lebih rendah dibandingkan periode sebelumya namun lebih baik dibandingkan Triwulan I 2015

B. Perkembangan Pendapatan 1. Penerimaan Perpajakan Penerimaan Perpajakan merupakan penerimaan negara yang paling dominan di Provinsi Bengkulu dengan persentase 78,23% dari total pendapatan negara periode sampai dengan akhir Triwulan I Tahun 2016. Jumlah penerimaan perpajakan di Provinsi Bengkulu pada periode tersebut mencapai Rp251,728 milyar atau sebesar 12,58% dari target pajak tahun 2016 yang ditetapkan bagi Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Provinsi Bengkulu. Perkembangan Penerimaan PPh dan PPN Periode s.d Triwulan I Tahun 2016

Penerimaan pajak terbesar di Provinsi Bengkulu bersumber dari Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai. Jumlah persentase kedua jenis pajak ini mencapai 93,89%. Kontribusi jenis penerimaan pajak lain tidak terlalu signifikan. Komposisi Penerimaan Pajak Provinsi Bengkulu Triwulan I Tahun 2016

Sumber: SPAN dan LRA GFS Triwulan I 2016

Jenis pajak yang memberikan kontribusi paling signifikan terhadap penerimaan perpajakan di Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut: a. Pajak Penghasilan (PPh) Nilai Penerimaan Pajak Penghasilan sampai dengan Triwulan I Tahun 2016 adalah sebesar Rp118,79 milyar. Penerimaan PPh pada bulan Januari 2016 dan Maret 2016 relatif sama yaitu berkisar di angka Rp40 milyar. Namun pada bulan Februari 2016 turun sampai di bawah Rp40 milyar, jumlah penerimaan PPh pada bulan tersebut adalah Rp37,90 milyar dan terdapat pengembalian PPh sebesar Rp209,26 juta sehingga jumlah bersih penerimaan PPh pada bulan tersebut adalah sekitar Rp37,70 milyar. b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Nilai penerimaan PPN sampai dengan Triwulan I Tahun 2016 adalah sebesar Rp118,04 milyar. Penerimaan PPN yang pada 2 bulan awal tahun 2016 yaitu Januari dan Februari, selalu di bawah angka Rp40 milyar. Pada bulan Maret 2016 meningkat tajam yaitu mencapai Rp45,49 milyar. Terkait dengan dominannya peran kedua jenis pajak tersebut terhadap penerimaan negara di wilayah Provinsi Bengkulu, otoritas pajak setempat perlu memberikan perhatian lebih terhadap penerimaan PPh dan PPN dalam upayanya untuk menggenjot penerimaan pajak yaitu dengan upaya optimalisasi penerimaan pajak baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi perpajakan harus terus dilakukan. 2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Komposisi sumber Pendapatan Negara di Provinsi Bengkulu didominasi oleh pendapatan yang bersumber dari penerimaan pajak dalam negeri sebesar 78,27% sedangkan kontribusi PNBP sebesar 21,73%. Sampai dengan akhir Triwulan I Tahun 2016

-3-

Sumber Pendapatan Negara di Provinsi Bengkulu yang signifikan berasal dari Pajak Dalam Negeri dan Pendapatan Badan Layanan Umum.

penerimaan PNBP di wilayah Provinsi Bengkulu telah mencapai sebesar Rp70,03 milyar atau mencapai 33,73% dari target PNBP tahun 2016. Hal ini menunjukkan kenaikan yang signifikan dibandingkan penerimaan PNBP Triwulan I Tahun 2015 yang mencapai Rp30,228 milyar atau 16,35% dari target PNBP tahun 2015. Jumlah penerimaan PNBP sampai dengan akhir Triwulan I Tahun 2016 terutama berasal dari Pendapatan Badan Layanan Umum adalah Rp45,35 milyar (64,76% dari total penerimaan PNBP) yang bersumber dari Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan.

Komposisi Penerimaan Negara

Perkembangan Penerimaan PNBP Periode s.d Triwulan I Tahun 2016 Komposisi Pendapatan BLU

Sumber: LRA Pendapatan Negara dan Hibah, Aplikasi SPAN

3. Pendapatan Asli Daerah Sampai dengan Triwulan I Tahun 2016 Realisasi PAD mencapai Rp268,62 milyar (22,03% dari target). Bila dibandingkan dengan total pendapatan daerah, rasio PAD hanya sebesar 10,40% yang secara umum mengindikasikan rendahnya kemandirian Pemerintah Daerah di Provinsi Bengkulu dalam membiayai belanjanya. Perkembangan dari beberapa jenis PAD adalah sebagai berikut: a. Pajak Daerah

Komposisi PAD s.d Triwulan I Tahun 2016

Pagu dan Realisasi Pajak Daerah s.d Triwulan I Tahun 2016

Sumber: LRA APBD Pemda wilayah Provinsi Bengkulu

Realisasi Pajak Daerah di wilayah Provinsi Bengkulu sampai dengan Triwulan I Tahun 2016 mencapai 21,01% dari target sebesar Rp659,52 milyar. Persentase realisasi tertinggi dicapai oleh Kabupaten Kepahiang sebesar 24,61% dari target. Sedangkan realisasi terendah adalah Kabupaten Kaur sebesar 8,09%. Diantara Kabupaten lainnya, secara nominal -4-

Realisasi pajak daerah tertinggi dicapai oleh Kabupaten Kepahiang, sedangkan yang terendah dicatatkan oleh Kabupaten Kaur.

penerimaan pajak daerah di Kota Bengkulu adalah yang terbesar yaitu sebesar Rp12,61 milyar. Sementara itu, penerimaan pajak daerah khusus Provinsi Bengkulu sebesar Rp117,51 milyar (21,98%). Kontribusi pajak daerah terhadap PAD adalah yang terbesar yaitu sebesar 51,58%. b. Retribusi Daerah Pagu dan Realisasi Retribusi Daerah s.d Triwulan I Tahun 2016

Sumber: LRA APBD Pemda wilayah Provinsi Bengkulu

Tingkat realisasi retribusi daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2016 sebesar Rp7,71 milyar atau 8,61% dari target retribusi daerah, lebih rendah dari capaian pajak daerah(belum terdapat realisasi dari Kab.Kaur). Tingkat realisasi retribusi daerah tertinggi dicapai oleh Kabupaten Rejang Lebong, sedangkan yang terendah dicatatkan oleh Kabupaten Bengkulu Selatan. Kontribusi retribusi terhadap PAD adalah yang terkecil yaitu hanya sebesar 2,87%. c.

Realisasi retribusi daerah tertinggi dicapai oleh Kabupaten Rejang Lebong, sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Bengkulu Selatan. (Kabupaten Kaur belum ada realisasi)

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Pagu dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan s.d Triwulan I Tahun 2016

Sumber: LRA APBD Pemda wilayah Provinsi Bengkulu

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2016 jenis penerimaan ini sudah terealisasi sebesar Rp45,02 milyar atau 97,25% dari target (belum terdapat realisasi dari Kab. Bengkulu Utara). Tingkat realisasi tertinggi dicapai oleh Kabupaten Seluma, sedangkan yang terendah dicatatkan oleh Kota Bengkulu. Kontribusi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terhadap PAD adalah sebesar 16,76%.

-5-

Realisasi tertinggi pada pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah di kabupaten Seluma, sedangkan terendah adalah Kota Bengkulu. (Kabupaten Bengkulu Utarabelum ada realisasi)

d. Lain-lain PAD yang sah Pagu dan Realisasi Lain-lain PAD yang sah s.d Triwulan I Tahun 2016

Sumber: LRA APBD Pemda wilayah Provinsi Bengkulu

Termasuk dalam klasifikasi ini antara lain penerimaan jasa giro rekening kas daerah, tuntutan ganti rugi, penerimaan BLU daerah, hasil penjualan aset daerah, dan lain sebagainya. Lain-lain PAD yang sah pada tahun 2016 ditargetkan sebesar Rp423,88 milyar. Berdasarkan data realisasi kelompok ini (penerimaan Lain-lain PAD yang sah), yaitu sebesar Rp77,34 milyar atau sebesar 18,25%. Kontribusi Lain-lain PAD yang sah terhadap PAD adalah sebesar 28,79%. C. Perkembangan Belanja 1. Belanja Pemerintah Pusat Dari sisi Pendapatan Negara, Penerimaan Perpajakan yang merupakan sumber pendapatan terbesar di Provinsi Bengkulu. Sampai dengan akhir Triwulan I Tahun 2016 realisasi Penerimaan Perpajakan adalah Rp251,728 milyar atau 12,58% dari target penerimaan pajak tahun 2016. Dalam rangka meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran Kementerian/Lembaga TA 2016, Menteri Keuangan telah mengeluarkan surat Nomor S-22/MK.05/2016 tanggal 20 Januari 2016 Hal: Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2016. Surat Menteri Keuangan tersebut cukup berpengaruh dalam pelaksanaan anggaran di Provinsi Bengkulu, hal tersebut tercermin pada peningkatan realisasi belanja negara pada Triwulan I Tahun 2016 dibandingkan triwulan I tahun sebelumnya. Tingkat realisasi belanja pada triwulan I mencapai sekitar 13,55%, lebih besar dibanding Triwulan I Tahun sebelumnya yang terserap sebesar 8,62%. Meskipun demikian tingkat realisasi tersebut masih lebih rendah dari target IKU penyerapan Triwulan I yang ditetapkan sebesar 15%. Perkembangan realisasi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal pada triwulan I 2016 menunjukan tingkat penyerapan lebih tinggi dari triwulan I 2015. Peningkatan paling tajam terutama terjadi pada Belanja Modal yang telah terserap sebesar 11,23% (meningkat 1,29% dibandingkan Triwulan I Tahun 2015). Hal ini sejalan dengan program Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang sudah harus dilaksanakan dari awal tahun. Realisasi Belanja Modal sebagian besar merupakan DIPA dengan kewenangan Kantor Pusat (KP) antara lain pada

-6-

Realisasi lain lain PAD terhadap pagu tertinggi dicapai KotaBengkulu (87,14%), terendah di Kabupaten Kepahiang (2,39%)

Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2016 a. Perencanaan : memeriksa kegiatan yang ada dalam DIPA, segera melakukan revisi dalam hal hasil penelitian yg dilakukan memerlukan perbaikan dalam DIPA b. Pengadaan Barang dan Jasa: menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara rutin dan menginventarisir permasalahan yang dihadapi dalam pengadaan barang/jasa. c. Pelaksanaan Anggaran : segera menetapkan Pejabat Perbendaharaan, terutama untuk K/L baru serta satker Tugas Perbantuan, segera menetapkan target penyerapan dan pencapaian output utk memenuhi kinerja yang telah ditetapkan d. Pengendalian dan Pengawasan : meningkatkan peran APIP K/L dalam proses perencanaan, proses pelaksanaan anggaran dan proses pertanggungjawaban anggaran.

SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera VII Provinsi Bengkulu, Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Bengkulu, dan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Bengkulu. Diantara jenis belanja yang lain, Belanja Bantuan Sosial mengalami penurunan tingkat penyerapan yang disebabkan adanya temuan BPK terkait adanya akun Bansos (57) terutama di Kementerian Agama yang menurut BPK seharusnya masuk ke Akun Belanja Barang (52). Hal ini mengakibatkan satker pada K/L tersebut harus melakukan revisi pada akun tersebut. Perbandingan Persentase Realisasi Belanja Triwulan I Tahun 2015 dengan Triwulan I Tahun 2016

Sumber : Monev PA, Direktorat Pelaksanaan Anggaran (data diolah)

Secara ringkas,seluruh pos dalam APBN 2016 disajikan dalam bentuk I-account dengan realisasi sampai dengan Triwulan I Tahun 2016 adalah : Realisasi APBN 2016 s.d Triwulan I Tahun 2016 dalam jutaan rupiah URAIAN A. Pendapatan Negara dan Hibah I. Penerimaan Perpajakan 1. Pajak Dalam Negeri 2. Pajak Perdagangan Internasional II. Penerimaan Negara Bukan Pajak 1. Penerimaan Sumber Daya Alam 2. Pendapatan Bagian Laba BUMN 3. Pendapatan PNBP Lainnya 4. Pendapatan BadanLayanan Umum

PAGU 2.207.601,30 2.000.000,00 2.000.000,00 207.601,30 60.362,33 147.238,97

REALISASI JUMLAH % 321.759,03 14,57 251.728,62 12,58 247.810,50 12,39 3.918,12 100 70.030,41 33,73 24.678,78 40,88 45.351,63

III. Penerimaan Hibah IV. Suspense Pendapatan B. Belanja Negara 12.130.165,62 2.189.456,27 I. Belanja Pemerintah Pusat 4.160.930,81 563.996,33 1. Belanja Pegawai 1.427.701,95 288.049,47 2. Belanja Barang 1.530.048,78 142.377,62 3. Belanja Modal 1.189.083,80 133.526,23 4. Pembayaran Kewajiban Utang 5. Subsidi 6. Belanja Hibah 7. Bantuan Sosial 14.096,27 43 8. Belanja Lainnya II. Transfer ke Daerah 10.134.600,47 2.309.608,57 1. Dana Perimbangan 8.854.931,00 2.206.861,60 a. Dana Bagi Hasil 520.743,91 89.026,04 b. Dana Alokasi Umum 6.272.469,00 1.910.680,67 c. Dana Alokasi Khusus 2.061.717,70 207.154,89 2. Dana Otonomi Khusus dan 1.279.669,86 102.746,97 Penyesuaian C. Pembiayaan I. Pembiayaan Dalam Negeri II. Pembiayaan Luar Negeri (Netto) Sumber: Monev PA, SPAN dan LRA GFS Triwulan I 2016 *) KPP Pratama Bengkulu (meliputi target penerimaan seluruh Prov. Bengkulu)

-7-

31,44 18,05 13,55 20,18 9,31 11,23 0,31 22,79 26,08 17,10 30,46 10,05 8,03 -

Tingkat penyerapan Triwulan I Tahun 2016 mencapai 13,55% lebih besar dibanding triwulan I tahun sebelumnya. Realisasi Belanja Modal sebagian besar merupakan DIPA dengan kewenangan Kantor Pusat (KP) antara lain pada SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera VII Provinsi Bengkulu, Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Bengkulu, dan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Bengkulu.

.

2. Belanja Pemerintah Daerah Berdasarkan rasio belanja terhadap pendapatan khususnya dana perimbangan, Provinsi Bengkulu mengandalkan 75,54% sumber pendapatan yang berasal dari dana perimbangan untuk membiayai belanja daerah. Selain itu, besaran PAD hanya sebesar 10,40% dari total pendapatan daerah. Angka-angka dimaksud mencerminkan masih tingginya ketergantungan daerah terhadap dana perimbangan dari Pemerintah Pusat dan masih rendahnya tingkat kemandirian dalam konteks otonomi daerah. Tingkat realisasi belanja pemerintah daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2016 masih tergolong rendah, yaitu sebesar Rp. 1,13Trilyun (9,33%) jauh berada di bawah angka realisasi Triwulan I Tahun 2015 yaitu sebesar Rp2,49 Trilyun (24,98%). Rendahnya tingkat realisasi APBD Provinsi Bengkulu (hanya 10,21%) mendorong minimnya penyerapan anggaran daerah secara keseluruhan dikarenakan porsi APBD Provinsi adalah yang terbesar diantara Kota/Kabupaten lainnya. Selain itu, rendahnya realisasi anggaran berkenaan dengan rencana rasionalisasi atau pemangkasan anggaran hingga 30% untuk selanjutnya dilakukan refocusing dan realokasi anggaran ke program/kegiatan unggulan dengan sasaran langsung ke masyarakat sesuai ketentuan Surat Edaran Gubernur (Rakyat Bengkulu, 7 April 2016). Lebih lanjut, banyak laporan dari SKPD terkait surat edaran tersebut yang dianggap memperlambat penyerapan anggaransebagaimana disampaikan dalam rapat kerja Komisi I-IV DPRD Provinsi Bengkulu dengan SKPD yang menjadi mitranya masing – masing (http://bengkuluekspress.com/ 5 April 2016). Besaran angka belanja daerah ini juga lebih kecil dari besarnya realisasi dana perimbangan. Hal ini mengindikasikan masih terdapat dana perimbangan yang belum terealisasi dan mengendap pada kas daerah yang belum terserap dan dipergunakan secara optimal.

Rasio belanja terhadap pendapatan khususnya dana perimbangan serta rasio PAD terhadap total pendapatan mencerminkan masih tingginya ketergantungan daerah terhadap dana perimbangan dari Pemerintah Pusat dan masih rendahya tingkat kemandirian dalam konteks otonomi daerah Realisasi belanja APBD sampai dengan Triwulan I Tahun 2016 sebesar 9,33%. Belanja operasional mencapai 9,08% dari total realisasi belanja sedangkan realisasi belanja modal hanya 0,25%. Porsi terbesar belanja operasional berasal dari realisasi belanja pegawai (langsung/ tidak langsung) yang mencapai 76,12%. Pagu dan Realisasi Belanja APBD 2016 s.d Triwulan I Tahun 2016

Secara agregat profil APBD sampai dengan Triwulan I Tahun 2016 terlihat dalam tabel berikut: Sumber: LRA APBD Pemda

Realisasi APBD 2015 s.d Triwulan I Tahun 2016 dalam juta rupiah URAIAN

PAGU

A. Pendapatan I. PAD II. Dana Perimbangan III. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah B. Belanja I. Belanja Tidak Langsung 1. Belanja Pegawai 2. Belanja Bunga 3. Belanja Subsidi 4. Belanja Hibah 5. Belanja Bantuan Sosial 6. Belanja Bagi Hasil kepada Prov/Kab/Kota dan Pemdes 7. Belanja Bantuan Keuangan kepada Prov/Kab/Kota dan Pemdes 8. Belanja Tidak Terduga II. Belanja Langsung 1. Belanja Pegawai 2. Belanja Barang dan Jasa 3. Belanja Modal C. Pembiayaan Netto I. Penerimaan Pembiayaan 1. SiLPA TA Sebelumnya 2. Pencairan Dana Cadangan 3. Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah II. Pengeluaran Pembiayaan 1. Penyertaan Modal (Investasi) Daerah 2. Pembayaran Pokok Hutang 3. Pemberian Pinjaman Daerah 4. Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga

11.722.417 1.219.204 8.854.931 1.648.282 12.069.453 6.254.149 4.458.385 739 317.387 4.480 242.231

REALISASI JUMLAH % 2.582.336 22,03 268,617 22,03 2.206.862 24,92 106.858 6,48 1.126.097 9,33 934.785 14,95 834.611 16,63 0 99.190 31,25 676 15,08 0

1.209.509

304

0.03

21.867 5.815.304 559.795 2.399.130 2.856.379 347.036 388.221 376.221 12.000 -

4 191.616 161.972 29.644 71 71 71 -

0.02 3,30 0 6,75 1,04 0,02 0,02 0.02 -

41.184 35.804 5.381 -

-

0 0 0 -

Sumber: DJPK dan LRA APBD Pemda Wilayah Provinsi Bengkulu

-8-

Rata-rata realisasi belanja dari seluruh Kab/Kota di Provinsi Bengkulu mencapai 8,90% dengan angka realisasi tertinggi dicapai oleh Kabupaten Bengkulu Selatan sebesar 14,74% diikuti Kota Bengkulu 11,63%. Sedangkan untuk realisasi Provinsi Bengkulu sebesar 10,21%. Total realisasi belanja di wilayah provinsi Bengkulu sampai dengan Triwulan I Tahun 2016 mencapai Rp1.126,09 milyar atau 9,33% dari pagu anggaran. Sedangkan realisasi belanja terkecil berada pada Kabupaten Mukomuko yang hanya sebesar 5,65%.

D. Berita Fiskal Regional Terpilih 1. Pariwisata Sebagai Daya Jual Bengkulu di Kancah Nasional 1 Bengkulu merupakan salah satu provinsi di pulau Sumatera, dengan luas wilayah 19.788 km2, dengan 9 kabupaten dan 1 kota, mempunyai banyak potensi yang dapat dikembangkan, salah satunya adalah pariwisata.Sebagai kota tua yang telah berumur 297 tahun tentu mempunyai banyak peninggalan sejarah dan tempat wisata yang menarik yang tersebar di seluruh kawasan Bengkulu. Destinasi wisata yang berlimpah di alam Bengkulu seharusnya dapat dioptimalkan sehingga menjadi salah satu sumber pendapatan bagi daerah yang dapat meningkatan perekonomian masyarakat. Faktor yang mendukung terwujudnya keberhasilan pariwisata yakni eksesibilitas, budaya masyarakat, sarana dan prasarana, media sosial dan dukungan pemerintah dan masyarakat Bengkulu. Eksessibilitas, diartikan keterjangkauan atau kemudahan bagi wisatawan untuk dapat mengunjungi Bengkulu, hal ini berkaitan dengan berbagai jenis alat transportasi dan keamanan pengunjung dalam perjalanan. Budaya masyarakat, diartikan keramah tamahan masyarakat Bengkulu dalam menerima wisatawan, dan keterbukaan masyarakat akan budaya luar lainnya. Sarana dan prasarana, merupakan hal dasar dalam menunjang keamanan wisatawan. Tersedianya tempat istirahat, penginapan, toilet umum, musholla, tempat parkir dan sebagainya yang berfungsi sebagai penunjang dalam kenyamanan dan kemudahan bagi para wisatawan dalam menikmati liburan. Sarana dan prasarana yang memadai akan memberikan feedback untuk wisatawan sehingga dapat berkunjung kembali.Media sosial, menjadi penting dalam pengembangan parawisata Bengkulu, karena media sosial ini merupakan wadah dalam memberikan informasi dan melakukan promosi pariwisata ke dunia luar. Dukungan pemerintah dapat berupa kebijakan dan peraturan mengenai parawisata, dan pembangunan tempat wisata yang telah ada menjadi lebih baik lagi dan secara berkala, serta pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang potensial untuk dikembangkan dalam mendukung keberhasilan pariwisata Bengkulu. Sedangkan dukungan masyarakat dapat dilakukan dengan tetap menjaga wisata yang ada dan memberikan kontribusi terhadap pengembangan parawisata dengan cara ikut berpartisipasi dalam melakukan pengembangan usaha dan kewirausahaan.

Objek Wista Potensial Provinsi Bengkulu I. Wisata Alam:  Objek Wisata Pulau tikus  Pulau Enggano  Pantai Duayu Sekundang  Pantai Sungai Suci  Pantai Linau  Pantai Laguna Ujung Lancang  Pantai Way Hawang  Danau Dendam Tak Sudah  Air terjun Curug Embun  Air Terjun Curug Sembilan  Air Terjun Kepala Siring  Taman Liku Sembilan  Suban Air Panas  Bukit Kaba  Kebun Teh Bukit Daun  Perkebunan Teh Kabawetan  Telaga Tujuh Warna II. Wisata Sejarah:  Benteng Fort marlborough  Rumah Sukarno  Mesjid Jamik  Kampung Cina III. Wisata Lainnya:  Konservasi Gajah Seblat  Konservasi flora Rafflesia Arnoldi Sumber : http://bengkuluprov.go.id/

Besarnya potensi pariwisata serta event yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Bengkulu, membawa peningkatan terhadap tingkat penghunian kamar hotel berbintang di Provinsi Bengkulu. Tingkat penghunian kamar mengalami peningkatan selama perode Triwulan I Tahun 2016. Perkembangan Rata-rata Lama Inap dan Tingkat Penghunian Hotel Triwulan I Tahun 2016

Perkembangan Wisatawan yang Berkunjung ke Provinsi Bengkulu

Sumber: BPS Provinsi Bengkulu Sumber: BPS Provinsi Bengkulu

Destinasi wisata yang beragam serta event/agenda pariwisata yang ada memberikan dampak terhadap peningkatan jumlah kunjungan wisata ke Provinsi Bengkulu. Jumlah wisatawan tahun 2014 sebesar 362,406 orang atau meningkat 20,75% dari tahun 2012. Dari angka tersebut jumlah wisatawan mancanegara dan domestik meningkat masing-masing sebesar 50,64% dan 20,70%. Alokasi anggaran berdasarkan fungsi menunjukkan bahwa sektor 1

Harian Rakyat BengkuluEdisi 23 April 2016

-9-

Tingkat penghunian kamar hotel berbintang serta rata-rata menginap tamu hotel di Bengkulu pada Maret 2016 mengalami peningkatan dibandingkan periode Februari 2016. Peningkatan angka ITK diindikasikan berkenaan tingginya jumlah pengunjung event dan agenda kegiatan Pemerintah Daerah serta Kementerian/Lembaga pada Triwulan I 2016 yang berasal dari luar Kota Bengkulu. Sedangkan jumlah hotel berbintang khususnya di Kota Bengkulu selama dua tahun terakhir hanya bertambah

pariwisata belum menjadi prioritas utama pembangunan Provinsi Bengkulu. Besaran alokasi anggaran padadua tahun terakhir sangat minim dan hanya di bawah 1% dari total alokasi anggaran yang ada. Selain itu, tingkat realisasi anggaran juga merupakan yang terendah dibandingkan dengan sektor lainnya. Meskipun sektor pariwisata belum sepenuhnya menjadi prioritas pembangunan, akan tetapi dukungan Pemda yang dituangkan dalam program kepariwisataan sudah mengarah kepada pengembangan dan peningkatan pariwisata ke depan. Pencanangan Bengkulu Visit 2020, Bengkulu Destinasi Wisata Nasional sebagai upaya “mengeksplor” seluruh potensi wisata yang ada telah dideklarasikan oleh Gubernur Bengkulu (http://bengkuluprov.go.id/). Diharapkan dengan rentang waktu yang ada kendala aksesibilitas, sarana prasarana, promosi dan strategi pemasaran pariwisata serta budaya masyarakat dapat dipersiapkan dengan baik sehingga dapat mendukung program tersebut.

1 (satu) buah hotel atau meningkat sebesar 14% sejak 2014. Tingkat Penghunian Kamar Hotel Berbintang di 10 Provinsi Pulau Sumatera

Sumber: BPS Provinsi Bengkulu

2. Pulau Tikus, Wisata dan Potensi Maritim2 Gubernur Bengkulu DR. H. Ridwan Mukti mengatakan melihat potensi yang dimiliki oleh Pulau Tikus di Kota Bengkulu, pemerintah provinsi dan pemerintah Kota Bengkulu perlu bekerjasama memaksimalkan setiap potensi yang ada. Pemda Provinsi Bengkulu melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu telah mengalokasikan anggaran dalam APBD Provinsi Bengkulu 2016 yang tergabung dalam program pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil yakni sebesar Rp260 juta (penanaman pantai wilayah pesisir sebesar Rp100 juta, rehabilitasi di Pulau Tikus sebesar Rp110 juta, dan sebesar Rp50 juta untuk monitor dan evaluasi program). Potensi kemaritiman yang ada tersebar sepanjang garis pantai dari Kab. Mukomuko sampai dengan Kab. Kaur di dinilai sebagai “masa depan” Provinsi Bengkulu. Oleh sebab itu untuk mewujudkan Misi RPJMD Provinsi Bengkulu terkait pembangunan kemaritiman yang integratif telah disusun Program Proiritas antara lain: 1) pembangunan 2 pelabuhan perikanan nusantara, 2) pembangunan 3 pusat pendaratan ikan, 3) pembangunan industri galangan kapal nelayan, 4) pembangunan 4 destinasi wisata bahari bertaraf internasional, 5) pengembangan 4 pelabuhan pengumpan, 6) menjadikan enggano sebagai tempat transit pelayaran dunia, 7) pengembangan pelabuhan Pulau Bai sebagai salah satu poros maritim Indonesia dan 8) pembangunan 258 unit pengolahan hasil perikanan. Pekerjaan rumah sekarang adalah bagaimana memaksimalkan potensi tersebut serta bagaimana meningkatkan kesejahteraan masayarakat khususnya nelayan. Potensi kekayaan alam berupa hasil laut dalam angka produksi sub sektor perikanan khususnya perikanan laut (marine fishery) tahun 2014 sebesar 60.702,7 ton atau mengalami peningkatan sebesar 16,08% dibandingkan tahun 2012. Peningkatan tersebut kurang signifikan mengingat kondisi perahu/kapal penangkap ikan laut yang masih didominasi oleh perahu dengan motor tempel (59%) yang tidak dapat menjangkau lautan lepas, sedangkan persentase kapal motor hanya 26% dan sisanya berupa perahu tak bermotor. Hal ini berpengaruh kepada hasil tangkapan nelayan yang pada pada gilirannya mempengaruhi tingkat kesejahteraan nelayan. Indikator Subsektor Perikanan Tangkap selama Triwulan I Tahun 2016 indeks Nilai Tukar Nelayan (NTN) dan Nilai Tukar Usaha Nelayan (NTUT) terus mengalami penurunan. Oleh sebab itu diperlukan upaya peningkatan hasil tangkap serta pengolahan tangkapan yang salah satunya melalui pemanfaatan teknologi perikanan. 2

Angka produksi sub sektor perikanan khususnya perikanan laut (marine fishery) tahun 2014 sebesar 60.702,7 ton atau mengalami peningkatan sebesar 16,08% dibandingkan tahun 2012 Perkembangan Produksi Sub Sektor perikanan laut (marine fishery)

Sumber: BPS Provinsi Bengkulu

Kondisi perahu/kapal penangkap ikan laut yang dipergunakan nelayan masih didominasi oleh perahu dengan motor tempel, hal ini berpengaruh pada hasil tangkapan nelayan yang pada pada gilirannya mempengaruhi tingkat kesejahteraan nelayan Perkembangan Indeks Nilai Tukar Nelayan dan Nilai Tukar Usaha Nelayan Subsektor Perikanan Tangkap Triwulan I Tahun 2016

Sumber: BPS Provinsi Bengkulu

http://harianrakyatbengkulu.com/ver3/2016/04/11/pulau-tikus-wisata-dan-potensi-maritim/ diakses tanggal 25Mei 2016 Pukul 17:00 WIB

-10-