Quarterly Flash Report

Quarterly Flash Report

Tinjauan Perkembangan Fiskal Regional Triwulanan Triwulan I Tahun 2017 Provinsi Sumatera Selatan

KATA PENGANTAR

Puji syukur patut dipanjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan dapat menyusun Kajian Fiskal Regional Provinsi Sumatera Selatan Triwulan I Tahun 2017 ini. Tujuan utama dari kajian ini adalah untuk memberikan gambaran kondisi fiskal dan perekonomian regional Provinsi Sumatera Selatan pada Triwulan I tahun 2017 yang diharapkan dapat menjadi media informasi yang bernilai strategis baik kepada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan maupun sebagai media informasi untuk para mitra kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan. Kami menyadari bahwa kajian ini tentu saja masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan masukan yang bersifat konstruktif dari semua pihak selalu kami harapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan serta peningkatan kualitas kajian. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi memberikan data dan informasi demi terwujudnya Kajian Fiskal Regional Provinsi Sumatera Selatan ini. Kami harapkan koordinasi dan kerjasama tersebut dapat terus berlanjut di masa mendatang guna mendukung kesinambungan Kajian Fiskal Regional Provinsi Sumatera Selatan. Harapan kami semoga Kajian Fiskal Regional ini dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi para pembuat kebijakan, stakeholders dan masyarakat pada umumnya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada kita semua dalam upaya memberikan kontribusi pemikiran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di Provinsi Sumatera Selatan.

Palembang, Mei 2017 Kepala Kantor Wilayah ttd Sudarso NIP 196808161989121002

KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN I 2017

Triwulan I Tahun 2017

Quarterly Flash Report Provinsi Sumatera Selatan

Sebuah Tinjauan Perkembangan Fiskal Regional Triwulanan Seiring derap perkembangan perekonomian Sumsel, sampai dengan Triwulan I 2017 realisasi Penerimaan Pajak sudah mencapai Rp1,8 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak mencapai Rp0,55 triliun dan Pendapatan Asli Daerah Rp0,97 triliun. Di sisi lain, realisasi Belanja APBN sudah mencapai Rp1,6 triliun dan Belanja APBD sebesar Rp4 triliun.

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KEMENTERIAN KEUANGAN

Daftar Isi Perkembangan Indikator Ekonomi Regional Produk Domestik Regional Bruto PDRB Menurut Lapangan Usaha PDRB Menurut Pengeluaran Tren Inflasi Andil Inflasi Umum Perkembangan dan Analisis Pendapatan Penerimaan Perpajakan Penerimaan PNBP Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Lain-Lain PAD Yang Sah Perkembangan dan Analisis Belanja Belanja Pemerintah Pusat Belanja Pemerintah Daerah Perkembangan Pembiayaan dan BLUD Kredit Program:KUR Penerusan Pinjaman BLUD Perkembangan Pelaksanaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Perkembangan Pelaksanaan Pengembangan Perekonomian Daerah Melalui Sinergi Antar Berbagai Pihak Perkembangan Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Evaluasi Pelaksanaan APBN

PERKEMBANGAN INDIKATOR EKONOMI REGIONAL Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan dari seluruh sektor perekonomian suatu wilayah. Indikator ini paling sering digunakan untuk mengukur perkembangan perekonomian daerah baik dari sisi lapangan usaha maupun dari sisi pengeluaran. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Selatan beberapa periode terakhir mulai mencapai kisaran angka 5 persen setelah sebelumnya berada di kisaran 4 persen. Hal ini ditunjang oleh perkembangan hargaharga komoditas unggulan Provinsi Sumsel di pasar internasional yang mulai membaik walaupun belum signifikan. Selain itu tingkat konsumsi masyarakat juga masih cukup tinggi untuk menunjang pertumbuhan ekonomi disertai dengan industri pengolahan dan konstruksi yang terus berkembang. Data BPS menunjukkan bahwa PDRB Provinsi Sumatera Selatan Triwulan I 2017 terhadap Triwulan I 2016 tumbuh 5,11 persen (y-on-y), meningkat dibanding periode yang sama pada tahun 2016 yang sebesar 4,93 persen. Nilai PDRB pada Triwulan I 2017 ini atas dasar harga berlaku tercatat sebesar Rp91,67 triliun. Sedangkan jika berdasarkan harga konstan 2010 sebesar Rp67,57 triliun. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Selatan Triwulan I 2016 dan Triwulan I 2017 (y-on-y) 5,15

5,11

Tim Penyusun

5,1 5,05

Pengarah: Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan

5 4,95

4,93

Penanggung jawab: Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

4,9 4,85 4,8

Tw I 2016

Penyusun: Tim Bidang PPA II

Tw I 2017

Sumber:BRS BPS Sumsel No.26/05/16/Th.XIX, 5 Mei 2017

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumsel pada Triwulan I 2017 mencapai 5,11 persen (y-on-y) yang didorong oleh hampir semua lapangan usaha utama dan konsumsi. Laju inflasi juga cukup terkendali pada 4 persen plus minus 1 namun trennya masih berada diatas level inflasi secara nasional.

1

Gedung Keuangan Negara Lt.2 Jl.Kapten A.Rivai No.2 Palembang Telp: 0711- 351476 Fax: (0711) 310891 Email: pa2.kanwil.sumsel@ gmail.com


PDRB Menurut Lapangan Usaha

PDRB Menurut Pengeluaran

Perbandingan PDRB Menurut Lapangan Usaha ADHK 2010 Pada Lima Sektor Utama (Triliun Rp)

Perbandingan PDRB Menurut Pengeluaran ADHK 2010 (Triliun Rp)

17,03 17,78

16,09

17,66

42,08 43,25

13,54 14,38 11,31

12,46 9,84

11,39 24,14 25,17

12,90 7,90

5,50 5,21

Pertambangan dan Industri Pengolahan Pertanian, Kehutanan Penggalian dan Perikanan

TW I 2016

Konstruksi

Perdagangan besar dan eceran; Reparasi mobil dan motor

TW I 2017

5,36

3,96 3,99

1,01 1,03 Pengeluaran konsumsi Pengeluaran Konsumsi Pengeluaran Konsumsi rumah tangga LNPRT Pemerintah

PMTDB

TW I 2016

1,46 Perubahan Inventori

Ekspor Barang dan Jasa

Dikurangi Impor

TW I 2017



Struktur PDRB Provinsi Sumatera Selatan menurut Lapangan Usaha pada Triwulan I 2017 masih sama dengan periodeperiode sebelumnya dimana dominasi tetap pada sektor Pertambangan dan Penggalian; sektor Industri Pengolahan, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; sektor Konstruksi; dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Dibandingkan dengan Triwulan I 2016, seluruh lapangan usaha utama tersebut menunjukkan adanya peningkatan dalam nilai tambah yang dihasilkan termasuk didalamnya Sektor Pertambangan dan Penggalian yang mengalami sedikit peningkatan dari Rp17,03 triliun menjadi Rp17,78 triliun pada Triwulan I 2017.

Aktivitas permintaan akhir pada PDRB dari Sisi Pengeluaran masih didominasi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yang mencakup lebih dari separuh PDRB Provinsi Sumatera Selatan yaitu mencapai Rp43,25 triliun pada Triwulan I 2017. Komponen Lainnya yang memiliki peranan besar terhadap PDRB secara berturut-turut adalah Pembentukan Modal Tetap Bruto; Pengeluaran Konsumsi Pemerintah; Ekspor Barang dan Jasa; dan Impor Barang dan Jasa. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah pada Triwulan I 2017 tercatat mengalami penurunan jika dibandingkan periode yang sama pada tahun 2016.

Andil Inflasi Umum

Tren Inflasi Tren Inflasi Indonesia dan Provinsi Sumsel Januari 2016 s.d Maret 2017 (Year on Year, Persen)

Andil Inflasi Umum Menurut Kelompok Pengeluaran Maret 2017

6 5 4

3,71 3,61

3 2 1 0 Jan

Feb

mar

Apr

Mei

Jun

Juli

Agt

Sep

Okt

Nov

Des

Jan

2016 Provinsi Sumsel

Feb

Mar

2017 Indonesia

Sumber:BRS BPS Sumsel No.17/04/17 Th.XIX,03 April 2017

Sumber: BRS BPS Sumsel No.17/04/17 Th.XIX,03 April 2017

Tingkat inflasi sangat mempengaruhi perkembangan perekonomian sehingga perlu terus dimonitor. Secara year-on-year, laju inflasi pada periode Triwulan I 2017 berada di level 4 persen plus minus 1. Sejak Januari 2016 laju inflasi di Provinsi Sumsel berada diatas inflasi nasional. Pada Maret 2017, tercatat laju inflasi Sumsel 3,71 persen (yoy) sementara laju inflasi nasional 3,61 persen (yoy). Namun demikian, tingkat inflasi tersebut cukup terkendali. Hal ini terutama dipengaruhi oleh rendahnya inflasi inti yaitu komponen inflasi yang cenderung menetap di dalam pergerakan inflasi (fundamental) berupa terjaganya ekspektasi inflasi. Administered prices yaitu hargaharga yang diatur pemerintah antara lain kenaikan tarif listrik turut mempengaruhi indeks harga sehingga memberikan andil terhadap inflasi di Sumsel.

Dari dua kota yang disurvey BPS untuk perhitungan data inflasi di Provinsi Sumsel yaitu Kota Palembang dan Kota Lubuk Linggau, diketahui andil inflasi umum di kedua kota tersebut menunjukkan angka negatif yaitu masing-masing -0,10 persen dan -0,07 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pada Maret 2017 terjadi deflasi. Baik di Kota Palembang maupun di Lubuk Linggau deflasi terjadi pada bahan makanan, sandang, dan transportasi dan komunikasi. Di triwulan berikutnya kelompok pengeluaran tersebut diprediksi akan mengalami inflasi mengingat adanya momen bulan puasa dan lebaran dimana biasanya akan terjadi lonjakan permintaan. Untuk komponen pengeluaran perumahan, air, listrik, dan bahan bakar andil inflasi lebih tinggi terjadi di Kota Lubuk Linggau yaitu sebesar 0,0511 persen.

2


PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PENDAPATAN

Komposisi Penerimaan Perpajakan Sampai Dengan Triwulan I 2017

Penerimaan Perpajakan Target penerimaan perpajakan di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017 sebesar Rp13,44 triliun yang meliputi seluruh Kantor Pelayanan Pajak yang berada di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Saat ini realisasi penerimaan pajak mencapai 13 persen dari target atau sebesar Rp1,8 triliun. Adapun realisasi penerimaan per jenis pajak adalah sebagai berikut:

27,46% 2,78%

Pajak Penghasilan (PPh) 69,76%

Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Kab/Kota Triwulan I 2017 (Miliar Rp) 800

709,9

PPh

700 600 500 400 300

219,5

200 100

37,2 16,3

0,6

57,1

31,8 24,5

11,7

6,6

43,1 23,8

2,7

7,0

34,5 15,6

4,4

0 -6,0

-100

Sumber: Kanwil DJP Sumsel dan Kep.Babel, diolah

Penerimaan PPh sampai dengan Triwulan I 2017 mencapai Rp1,28 triliun. PPh merupakan jenis pajak yang realisasi penerimaannya paling besar diantara jenis pajak yang lainnya yang ada di Sumsel. Penerimaan PPh paling besar berasal dari Kota Palembang yaitu sebesar Rp709,9 miliar dan Kab. Muara Enim sebesar Rp219,5 miliar. Sedangkan Penerimaan PPh paling rendah ada di Kabupaten Muratara yaitu Rp-6 miliar dikarenakan adanya pengembalian.

PBB dan Pajak Lainnya

Jika dilihat komposisinya, kontribusi terbesar Penerimaan Perpajakan sampai dengan Triwulan I 2017 didominasi oleh Pajak Penghasilan (PPh) yang mencapai Rp1,3 triliun (69,78 persen). Kemudian PPN 27,44 persen. Sedangkan dari penerimaan PBB dan Pajak Lainnya hanya mencakup 2,78 persen dari total penerimaan pajak. Kontribusi Penerimaan Perpajakan Provinsi Sumsel Terhadap Nasional (Triliun Rp)

Jenis Pajak

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Kab/Kota Triwulan I 2017 (Miliar Rp) 800

Sumsel

Nasional

%

PPh

1,28

122,5

1,04

PPN & PPnBM

0,50

85,7

0,58

PBB & Pajak Lainnya

0,05

2,23

2,24

Total

1,83

210,43

0,87

578,8

600 400 200

PPN dan PPnBM


74,3

4,3

9,9

17,8 12,4 44,1 24,1 19,2

5,2

12,9

12,7

1,8

18,3

33,4

7,5

9,0

0


-200 -400

Penerimaan PPN dan PPnBM sampai dengan Triwulan I 2017 mencapai Rp502,6 miliar. Jenis pajak ini merupakan sumber penerimaan kedua terbesar di wilayah Provinsi Sumsel. Penerimaan PPN dan PPnBM sangat didominasi oleh penerimaan dari Kota Palembang yang mencapai Rp578,8 miliar. Namun terdapat pengembalian kelebihan PPn dan PPnBM di Kabupaten OKI sehingga penerimaan PPn dan PPnBM dari kabupaten tersebut menjadi Rp-403,4 mliar.

Kontribusi penerimaan pajak di Sumsel terhadap penerimaan pajak secara nasional pada Triwulan I 2017 tercatat sebesar 0,87 persen. Kontribusi terbesar berasal dari penerimaan PBB dan Pajak Lainnya yaitu sebesar 2,24 persen dari nasional. Kemudian PPh sebesar 1,04 persen dari nasional. Sedangkan penerimaan PPN & PPnBM mempunyai kontribusi terendah yaitu 0,58 persen.

PBB dan Pajak Lainnya

Tren Penerimaan Perpajakan Th.2017 (Miliar Rp)

-403,4 -600


Realisasi Penerimaan PBB dan Pajak Lainnya Menurut Kab/Kota Triwulan I 2017 (Miliar Rp) 20

18,06

18

16,36

16 14 12 10 8 6 4 2

2,85

1,59 0,00

Jan

3,59 1,82

1,40

0,33

0,00

0,88

2,39 0,00 0,59 0,00

1,50

Mar

0,16

0 -2

Feb 2017

-0,08

PPh

PPN dan PPnBM

Lainnya

Sumber: Kanwil DJP Sumsel dan Kep.Babel, diolah Sumber: Kanwil DJP Sumsel dan Kep.Babel, diolah

Penerimaan PBB dan Pajak Lainnya yang terdiri dari Penjualan Benda Materai, Bea Materai, dan Bunga Penagihan sampai dengan Triwulan I 2017 mencapai Rp51,4 miliar. Penerimaan terbesar berasal dari Kota Palembang sebesar Rp18,05 miliar dan Kabupaten Muara Enim sebesar Rp16,35 miliar. Terdapat tiga kabupaten/kota yang mencatatkan nihil atas penerimaan pajak dari jenis ini yaitu Kota Prabumulih, Kabupaten Ogan Ilir, dan Kabupaten OKU Selatan.

3

Penerimaan PPh sebagai penerimaan terbesar mengalami fluktuasi dan meningkat drastis di akhir periode Triwulan I 2017, sedangkan penerimaan PPN dan PPnBM menunjukkan adanya penurunan di akhir periode karena adanya pengembalian kelebihan pembayaran pajak di Kab.OKI sebesar Rp403,4 miliar


Bea dan Cukai Realisasi Penerimaan Bea dan Cukai Triwulan I 2016 dan Triwulan I 2017 (Juta Rp) 42.544,61

Tw I-2016

jutaan rupiah

25.420,92

Tw I-2017

4.169,09 1.925,45

880,63

Bea Masuk

Bea Keluar

39,06

Cukai

Sumber: Online Monitoring SPAN, diolah

Total penerimaan bea dan cukai sampai dengan Triwulan I 2017 sebesar Rp29,63 miliar, mengalami penurunan cukup signifikan mencapai 65,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2016. Penerimaan bea masuk tercatat sebesar Rp25,42 miliar atau mengalami penurunan sebesar 60 persen dibandingkan penerimaan tahun sebelumnya. Penerimaan bea keluar sebesar Rp3,28 miliar atau mengalami peningkatan yang sangat signifikan mencapai 473,4 persen dan penerimaan cukai yang mencapai Rp39,06 juta atau mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp1,9 miliar.

Sumber : BPS Provinsi Sumsel

Peningkatan Penerimaan Bea Keluar terkonfirmasi dari nilai ekspor Provinsi Sumsel pada Triwulan I 2017 yang trennya menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) PNBP merupakan seluruh penerimaan pemerintah pusat yang bukan berasal dari Penerimaan Perpajakan. PNBP di Provinsi Sumsel hanya berasal dari jenis PNBP Lainnya dengan elemen terbesar dari Pendapatan BLU, sedangkan PNBP dari Penerimaan SDA dan Pendapatan Bagian Laba BUMN dialihkan ke Penerimaan Pusat. Penerimaan Negara Bukan Pajak di Provinsi Sumatera Selatan Triwulan I 2016 dan 2017 (Miliar Rp) 450,00

Penurunan Bea Masuk disebabkan nilai impor Provinsi Sumsel yang trennya cenderung menurun jika dibandingkan dengan periode bulan-bulan sebelumnya khususnya dibandingkan dengan tahun 2016.

401,55

400,00 350,00 300,00 250,00 200,00

153,46

150,00

Sumber : BPS Provinsi Sumsel

151,50

97,37

100,00

Sepuluh Besar Satker Penyumbang PNBP Lainnya Triwulan I 2017 (Miliar Rp)

50,00 0,00

PNBP Lainnya

PNBP BLU 2016

2017

Sumber : GFS

Pada Triwulan I 2017 total PNBP tercatat sebesar Rp553,05 miliar yang berasal dari pelayanan pemerintah yang ada di berbagai kementerian/ lembaga baik umum maupun fungsional, penerimaan yang ada di Badan Layanan Umum maupun PNBP yang berasal dari Penerimaan Kembali Pengembalian Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu. Dibandingkan dengan Triwulan I 2016, terjadi peningkatan PNBP yang sangat signifikan dikarenakan adanya peningkatan pada PNBP Lainnya.

KANTOR KESPEL KELAS II PALEMBANG

1,76

POLRESTA PALEMBANG

1,94

DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN …

2,54

SNVT-PJPA SUMATERA VIII PROV. SUMSEL

2,74

POLITEKNIK KESEHATAN PALEMBANG DITLANTAS POLDA SUMSEL KSOP PALEMBANG POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA

PNBP BLU Triwulan I 2017 (Miliar Rp)

2,11

KEJARII LUBUK LINGGAU

4,63 5,99 7,99 12,51

BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN SUMBAGSEL

26,96 Miliar rupiah

115,45

Miliar rupiah

Sumber : GFS, Diolah

23,35 9,63 RS MOH. HOESIN

UIN RADEN FATAH

RUMKIT BHAYANGKARA PALEMBANG

2,80

0,26

BB LABKES PALEMBANG

RS KUSTA DR. RIVAI ABDULLAH

Sumber : KPPN Palembang, diolah

Total PNBP BLU pada Triwulan I 2017 sebesar Rp151,50 miliar. Untuk PNBP tertinggi berasal dari Rumah Sakit Moh.Hoesin Palembang yaitu sebesar Rp115,45 miliar. PNBP tertinggi kedua berasal dari UIN Raden Fatah yaitu sebesar Rp 23,35 miliar. Sedangkan PNBP BLU terendah berasal dari RS. Kusta Dr.Rivai Abdullah.

Berdasarkan satuan kerja penghasil PNBP Lainnya, Balai Teknik Perkeretaapian Sumbagsel merupakan yang tertinggi menghasilkan PNBP pada Triwulan I 2017 yaitu sebesar Rp26,5 miliar, jauh diatas PNBP yang dihasilkan oleh Satker-Satker non BLU lainnya. Di posisi kedua Satker yang menghasilkan PNBP pada Triwulan I 2017 adalah Politeknik Negeri Sriwijaya yaitu sebesar Rp12,51 miliar. Selanjutnya berturut-turut diikuti KSOP Palembang, Ditlantas Polda Sumsel, Politeknik Kesehatan Palembang dan seterusnya.

4


Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Lain-Lain PAD Yang Sah

Realisasi Pendapatan Daerah seluruh Pemda di wilayah Provinsi Sumatera Selatan s.d. Triwulan I Tahun 2017 Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) seluruh Pemerintah Daerah di Provinsi sebesar Rp8,29 triliun, meningkat 3,43 Sumatera Selatan tahun 2017 mencapai Rp7,09 triliun. Secara agregat persen dibandingkan periode yang sama meningkat sekitar 36 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Namun tahun sebelumnya. peningkatan target ini belum mampu meningkatkan rasio PAD terhadap total pendapatan yang secara rata-rata sekitar 12 persen karena besarnya porsi Komposisi Pendapatan Daerah Sumsel pendapatan dari Pendapatan Transfer. Realisasi PAD sampai dengan akhir Tahun 2017 Triwulan I 2017 secara agregat sebesar Rp970,97 miliar atau baru mencapai 13,69 persen dari target yang telah ditetapkan pada APBD. 2,02% 11,72%

Penerimaan Pajak Daerah Realisasi Penerimaan Pajak Daerah per Kabupaten/Kota (Milyar Rp) 511,05

TW I 2017

Milyar Rp.

TW I 2016

86,25% 140,97 16,74 0,13

5,28

9,99

5,09

6,90

4,79

1,11

8,90 0,04

6,43 3,0

0,84

1,33

1,75

0,75

PAD

Transfer

Lain-lain Pendapatan

Sumber:LRA Pemda se-Provinsi Sumsel, diolah Sumber:LRA Pemda se-Provinsi Sumsel, diolah

Realisasi penerimaan Pajak Daerah sampai dengan Triwulan I 2017 didominasi oleh penerimaan dari Pemprov Sumsel sebesar Rp511,05 miliar dan Kota Palembang sebesar Rp140,97 miliar dan sisanya sebesar Rp73,06 miliar berasal dari 16 daerah lainnya dengan penerimaan terendah di Lubuk Linggau yang baru mencapai Rp39 juta.

Pendapatan Daerah masih sangat didominasi oleh pendapatan dari Transfer sebesar 86,25 persen sedangkan PAD hanya 13,74 persen.

Berdasarkan realisasi PAD, Pemprov Sumsel memiliki rasio PAD terhadap total pendapatan terbesar yang mencapai Penerimaan Retribusi Daerah 47,11 persen dari total realisasi Realisasi penerimaan Retribusi Daerah sampai dengan Triwulan I 2017 secara pendapatan, diikuti oleh Kota Palembang agregat sebesar Rp34,33 miliar, meningkat 21 persen jika dibandingkan sebesar 17,60 persen dan Kota dengan Triwulan I 2016 yang sebesar Rp28,41 miliar. Sebaran realisasi per Lubuk Linggau sebesar 13,42 persen. Pemda di Sumsel adalah sebagai berikut: Sedangkan rasio PAD terkecil terdapat pada Kab. Musi Rawas Utara yang hanya Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah per Kabupaten/Kota (Milyar Rp) mencapai 0,74 persen. 19,45

TW I 2017

Komposisi Realisasi Pendapatan Daerah Lingkup Provinsi Sumsel

Milyar Rp.

TW I 2016

3,18

2,13

0,74 0,69

0,71

0,70

0,47

0,67

1,44

0,36 0,45

1,46 0,30

0,94

0,17

0,24

0,23

TW I 2017

971

TW I 2016

948

7.146

168

Sumber:LRA Pemda se-Provinsi Sumsel, diolah

Realisasi penerimaan Retribusi Daerah sampai dengan Triwulan I 2017 didominasi oleh penerimaan dari Kota Palembang sebesar Rp19 miliar. Kabupaten/kota lainnya belum mencatatkan realisasi retribusi daerah yang signifikan karena masih berkisar di angka 1 sampai dengan 3 miliar rupiah. Di beberapa kabupaten Penerimaan retribusi daerah pada periode ini cenderung turun dibanding periode yang sama tahun 2016 .

6.721

341 Miliar Rp.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Transfer

Lain-lain Pendapatan


Penerimaan Lain-Lain PAD Yang Sah Realisasi Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah Per Kabupaten/Kota (Milyar Rp) 26,69

28,52

TW I 2016

TW I 2017

Milyar Rp.

17,87 13,21

12,13

14,18 07,85

07,96

07,70

04,91 0,80 0,29

01,12 0,0

04,19 0,91


Realisasi penerimaan Lain-lain PAD yang sah sampai dengan Triwulan I 2017 didominasi oleh penerimaan dari beberapa daerah, yaitu Kota Palembang sebesar Rp29 miliar, Kab.OKU sebesar Rp27 miliar, dan Kab. Mura Rp18 miliar. Dibandingkan dengan Triwulan I 2016, penerimaan di Kota Palembang dan Kab OKU menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan.

5

Dibandingkan dengan Triwulan I 2016, realisasi Pendapatan Asli Daerah meningkat sebesar 3,43 persen dimana sebelumnya Rp948 miliar menjadi Rp971 miliar. Demikian juga dengan realisasi Pendapatan Transfer mengalami peningkatan sebesar 6,32 persen dari sebelumnya Rp6,7 triliun menjadi Rp7,15 triliun. Namun demikian terdapat penurunan sebesar 50,73 persen pada realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dimana pada periode yang sama tahun 2016 tercatat sebesar Rp341 miliar menjadi Rp168 miliar pada periode Triwulan I 2017.

KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN I 2017 Perbandingan Pagu Menurut Jenis Belanja Pada Tw I 2016 dan Tw I 2017 (Miliar Rp)

PERKEMBANGAN DAN ANALISIS BELANJA

30,00

Belanja Pemerintah Pusat

28,03

25,00

Belanja Pemerintah Pusat atas beban APBN untuk wilayah Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja Bantuan Sosial serta Transfer ke Daerah dimana pagu dan realisasi sampai dengan Triwulan I 2017 adalah sebagai berikut:

20,00 15,00 10,00 5,00

3,90 4,14

5,08 4,66

0,03 0,03

Realisasi

Belanja Modal Belanja Bansos 2016

Pagu dan Realisasi Belanja dan Transfer dari APBN Sampai Triwulan I 2017 (Miliar Rp) Pagu

3,74 3,63

0,00

Belanja Pegawai Belanja Barang

Uraian

28,55

Transfer

2017

Sumber : Direktorat PA, diolah %

Dibandingkan dengan Triwulan I 2016, pagu Belanja Transfer, yang merupakan bagian dari kebijakan desentralisasi fiskal, terus mengalami peningkatan dibandingkan pada Triwulan I 2017 ini. Demikian juga dengan alokasi Belanja Pegawai juga mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya. Sedangkan untuk Belanja Barang terjadi penurunan walaupun jumlahnya tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan alokasi yang tercatat pada Triwulan I 2016.

•

Belanja Pegawai

4.137,42

809,98

19,58%

•

Belanja Barang

4.659,04

554,03

11,89%

•

Belanja Modal

3.631,35

252,94

6,97%

•

Bantuan Sosial

26,47

2,67

10,08%

Total Belanja Beban APBN

12.454,28

1.619,62

13,00%

•

DAU

12.260,26

4.086,75

33,33%

•

DAK

5.590,40

896,64

16,04%

25,00

•

DBH

8.348,07

3.237,51

38,78%

20,00

•

Dana Insentif Daerah

82,50

82,50

100,00%

Persentase Realisasi Menurut Jenis Belanja Triwulan I 2016 dan Triwulan I 2017 19,94

Triwulan I 2016

19,58

15,00

Triwulan I 2017

11,89 10,08

•

Dana Desa

2.267,26

0,00

0,00%

10,00

8,03

6,97 4,96

5,00

Total Transfer ke Daerah

28.548,50

8.303,41

29,09%

0,00 0,00

Belanja Pegawai

Sumber : Direktorat PA, diolah

Belanja Barang

Belanja Modal

Belanja Bansos

Sumber : Direktorat PA, diolah

Dari total pagu Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp12,45 triliun, alokasi terbesar berada di Belanja Barang yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional dan telah terealisasi sebesar Rp0,55 triliun (11,89 persen). Alokasi terkecil yaitu Belanja Bantuan Sosial yang dipergunakan untuk melindungi masyarakat dari risiko-risiko sosial telah direalisasikan sebesar Rp2,67 miliar (10,08 persen). Sementara itu Belanja Modal yang digunakan untuk membentuk aset telah dialokasikan sebesar Rp3,63 triliun dan terealisasi sebesar Rp252,9 miliar (6,97 persen). Secara total, realisasi Belanja Pemerintah Pusat sampai dengan Triwulan I tahun 2017 telah mencapai Rp1,62 triliun atau 13 persen dari total pagu.

Berdasarkan persentase realisasi terhadap pagu, seluruh jenis belanja kecuali pada Belanja Pegawai mengalami peningkatan signifikan dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Sedangkan pada Belanja Pegawai mengalami sedikit penurunan persentase realisasi dari sebelumnya 19,94 persen menjadi 19,58 persen.

Transfer Pemerintah Pusat tahun 2017 dikelompokkan menjadi Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus serta Dana Desa. Dana transfer umum terdiri dari DAU dan DBH dimana untuk DAU telah terealisasi sebesar Rp4,09 triliun (33,33 persen) dan DBH terealisasi Rp3,24 triliun (38,78 persen). Sedangkan pagu Dana Transfer Khusus yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK) terealisasi sebesar Rp896,64 miliar (16,04 persen). Realisasi tersebut semuanya berasal dari DAK Non Fisik sedangkan DAK Fisik belum ada realisasi pada Triwulan I 2017.

120,00

Realisasi Dana Transfer Pada Tw I 2016 dan Tw I 2017 (Persen) 100

100,00 80,00 60,00 40,00

38,78

33,33 33,33 20,59

20,00

16,04

21,03

25,34 0,00

0,00 DAU

DAK

DBH 2016

Dana Desa

0 DID

2017

Demikian juga dengan Dana Desa yang ditransfer ke Rekening Kas Daerah sampai dengan Triwulan I 2017 dari pagu Rp2,27 triliun belum ada yang Sumber : Direktorat PA, diolah direalisasikan. Hal ini disebabkan penyaluran Dana Desa tahap I sebagian besar dilakukan pada bulan April 2017 karena masa transisi terkait regulasi Dana Insentif Daerah (DID) sudah disalurkan semua pada Triwulan I 2017. baru dalam penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa yaitu PMK Nomor 50/ Penyaluran DBH juga meningkat signifikan PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa dibandingkan Triwulan I 2016 sedangkan serta Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-4/PB/2017 tentang petunjuk DAK sedikit mengalami penurunan. Teknis Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa pada Ditjen Perbendaharaan Untuk Dana Alokasi Umum (DAU) sama dimana pada tahun-tahun sebelumnya disalurkan secara terpusat melalui seperti tahun 2016 dimana pada Triwulan KPPN Jakarta II kemudian untuk tahun 2017 ini mulai disalurkan melalui I sudah disalurkan sebesar 33,33 persen. Sedangkan Dana Desa belum ada realisasi. KPPN di seluruh wilayah Indonesia.

6

KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN I 2017 Komposisi Realisasi Belanja APBD Tahun 2017 Lingkup Provinsi Sumatera Selatan

Belanja Pemerintah Daerah Alokasi belanja Pemda di Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu alokasi belanja terbesar di Indonesia. Seluruh Pemda mengalami surplus APBD. Surplus tertinggi di Kabupaten Muba sebesar Rp778,86 miliar dan terendah di Kabupaten Lahat Rp39,07 miliar. Pada tahun 2017, alokasi belanja dan transfer mencapai lebih dari Rp32,7 triliun dengan realisasi sampai dengan Triwulan I 2016 mencapai 12,26 persen.

Transfer 3%

Pagu/Target

Realisasi

Lainnya 0%

Hibah 12%

Barang 18%

Pagu dan Realisasi APBD 2017 di Provinsi Sumatera Selatan Sampai Dengan Triwulan I 2017 (Miliar Rp) Uraian

Bansos & keu Modal 0% 15%

Pegawai 52%

%

Sumber:LRA Pemda se-Provinsi Sumsel, diolah PAD

7.092

971

13,69

•

Pendapatan Transfer

26.908

7.147

26,559

•

Lain-lain Pendapatan yang Sah

1.282

168

13,13

Total Pendapatan

35.282

8.286

23.48

•

Belanja Operasi

23.237

3.256

14,01

•

Belanja Modal

7.838

620

7,91

•

Bantuan Tidak Terduga

112

4

3,51

•

Transfer

1.522

129

8.485

32.709

4.009

12.26

Total Belanja dan Transfer •

Penerimaan Pembiayaan

764

422

55,25

•

Pengeluaran Pembiayaan

(2.007)

(1.600)

79,72

(1.330)

(1.178)

94,75

Total Pembiayaan

Realisasi belanja pada APBD di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Triwulan I 2017 sangat didominasi oleh Belanja Operasi untuk membiayai kegiatan operasi pemerintahan yaitu sebesar 70 persen terutama Belanja Pegawai sebesar 52 persen. Sedangkan Belanja Modal yang merupakan belanja produktif oleh pemerintah daerah baru terealisasi sebesar 15 persen. Realisasi Belanja APBD Lingkup Prov.Sumsel Triwulan I 2016 dan Triwulan I 2017 (Miliar Rp) 3.211 3.256

Milyar Rp.

•


337

Realisasi belanja dan transfer APBD sampai dengan Triwulan I 2017 mencapai Rp4 triliun atau 12,26 persen dari pagu belanja yang sebesar Rp32,7 triliun. Realisasi belanja terbesar berasal dari Belanja Operasional yang telah mencapai 14,01 persen (Rp3,3 triliun) dari pagu sebesar Rp23,2 triliun. Sedangkan realisasi belanja terendah dihasilkan oleh Belanja Tidak Terduga yang sebesar 3,51 persen (Rp3,51miliar) dari pagu sebesar Rp112 miliar. Dilihat dari proporsi realisasi, Belanja Operasional masih mendominasi realisasi belanja mencapai 81 persen dari total realisasi belanja. Sedangkan untuk Pembiayaan, realisasi Penerimaan Pembiayaan sampai dengan Triwulan I 2017 telah mencapai Rp422 miliar (55,25 persen) dari yang ditarget sebesar Rp754 miliar. Kemudian Pengeluaran Pembiayaan tercatat sebesar Rp1,6 triliun (79,72 persen). Adapun realisasi belanja per Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Belanja Operasi

620

Belanja Modal TW I 2016

1

- 129

4

Belanja Tak Terduga TW I 2017


Belanja Operasi yang mendominasi APBD di Provinsi Sumatera Selatan pada Triwulan I 2017 realisasinya meningkat 1 persen jika dibandingkan dengan periode Triwulan I 2016. Belanja Modal meningkat signifikan sebesar 84 persen (Rp620 miliar). Kemudian Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer juga meningkat dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2016. Investasi Pemerintah Daerah s.d. Maret 2017 (Juta Rp)

Realisasi APBD per Kabupaten/Kota Triwulan I 2016 dan Triwulan I 2017 (Miliar Rp)

TW I 2016

897,89

TW I 2017

TW I 2017 Jutaan Rp.

Miliar Rp.

TW I 2016

Transfer

335,98

398,84

394,34 337,80 170,01 117,10

186,08

178,02

185,11 87,22

106,78 8,56

222,16 128,70 69,37

152,32

6,30 ,38

12,37 ,0

6,27

7,10

5,0 3,05

6,50 1,54

,0

4,12 ,0

1,67

3,43

4,57

32,69

Sumber:Pemerintah Darah Lingkup Prov.Sumsel. Sumber:LRA Pemda se-Provinsi Sumsel, diolah

Realisasi belanja pemda di Prov. Sumsel secara agregat dari 18 Pemda provinsi/kabupaten/kota sampai dengan Triwulan I 2017 sebesar Rp4,009 triliun, meningkat 12 persen dibandingkan dengan periode Triwulan I 2016 yang sebesar Rp3,6 triliun. Realisasi didominasi oleh Pemprov Sumsel sebesar Rp0,89 triliun dan Kota Palembang Rp0,4 triliun sedangkan terendah terdapat pada Kota Lubuk Linggau yaitu hanya Rp9 miliar.

7

Sampai dengan akhir Maret 2017 investasi pemerintah daerah terealisasi sebesar Rp63 juta, angka ini jauh menurun jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2016 yang mencapai Rp227 juta. Penurunan terbesar terdapat di Pemda Provinsi dimana pada periode yang sama tahun 2016 tercatat sebesar Rp125 juta menjadi nihil di periode Triwulan I 2017.


PERKEMBANGAN PEMBIAYAAN DAN BLUD Kredit Program:KUR

Kredit program adalah kredit yang disediakan pemerintah kepada pelaku usaha dalam membiayai berbagai program sektor ekonomi dengan bunga yang rendah. Salah satu skema kredit program yang ada di Provinsi Sumatera Selatan adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan data pinjaman yang disetujui (akad) sebagai berikut: Terdapat 3 jenis skema KUR yaitu Mikro, TKI, dan Retail. Dari ketiga jenis skema tersebut, debitur KUR di Provinsi Sumatera Selatan didominasi oleh debitur KUR Mikro yang mencapai sekitar 70 persen dari seluruh debitur yang ada. Sedangkan dari total akad kredit, debitur KUR ritel lebih mendominasi dengan kontribusi mencapai hampir 60 persen. Secara total, per 31 Maret 2017 total akad KUR berjumlah lebih dari Rp400 miliar dengan jumlah debitur 11.584 debitur.

Realisasi Penyaluran KUR Provinsi Sumsel Per 31 Maret 2017

No 1 2 3

Jumlah Debitur 8.846 243 2.495 11.584

Skema KUR Mikro TKI Ritel Total

Total Akad (Rp) 168.907.100.000 2.187.000.000 237.716.787.000 408.810.887.000

Sumber : Dashboard SIKP, diolah Profil Penerusan Pinjaman Posisi 31 Maret 2017

Penerusan Pinjaman Terdapat delapan debitur pemerintah daerah/BUMD yang terbagi menjadi 24 penerusan pinjaman yang ditatausahakan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2016. Tabel III.14 menunjukkan progress yang menggembirakan dimana jumlah outstanding pinjaman menurun dari Rp154 miliar pada tahun 2015 menjadi Rp123 miliar. Jumlah penerusan pinjaman (SLA) yang telah melunasi pinjaman pokok juga berkurang drastis hanya tinggal menyisakan 3 SLA dari 10 SLA pada tahun sebelumnya. Secara keseluruhan jumlah total piutang pemerintah pusat yang masih harus ditatausahakan dari penerusan pinjaman Pemda/BUMD di lingkup Provinsi Sumsel sebesar Rp189 miliar dengan rincian Rp123 miliar outstanding pinjaman dan Rp65 miliar dari tunggakan non pokok.

Badan Layanan Umum daerah Sedangkan Badan Layanan Umum Daerah di Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan 31 Maret 2017 berjumlah 58 unit. Sebagian besar BLUD tersebut masih berstatus bertahap yaitu 41 unit dan 15 unit sudah berstatus penuh. Jenis layanan yang diberikan oleh BLUD tersebut bergerak di bidang kesehatan seperti Rumah Sakit dan Puskesmas. Selain itu terdapat juga BLUD yang melayani di bidang Pendidikan dan Jasa Lainnya.

No Loan ID 1

Debitur

Penarikan

3

4

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2073501 PDAM Kab. Musi Rawas 0.00 2073601 Pemkot Lubuklinggau 3,143.56 2073701 PDAM Kab. Lahat 1,980.09 2074001 PDAM Kab.OKU 869.16 2074101 PDAM Tirta Musi Palembang 3,903.80 2074201 PDAM Tirta Musi Palembang 37,566.45 2074301 PDAM Tirta Musi Palembang 13,870.90 2074401 PDAM Tirta Musi Palembang 3,010.43 2074501 PDAM Tirta Musi Palembang 5,918.26 2074601 PDAM Tirta Musi Palembang 42,072.68 2074701 PDAM Tirta Musi Palembang 155,724.00 2114301 Pemkab OKU 155.57 2114401 Pemkot Palembang 1,791.40 2114501 Pemkot Palembang 25,736.67 2114701 Pemkot Palembang 1,000.00 2114801 Pemkot Palembang 578.94

17 18 19 20 21 22 23 24

2114901 Pemkot Palembang 2192001 Pemkab Muara Enim 9114401 Pemkot Palembang 9114501 Pemkot Palembang 9114601 Pemkot Palembang 9114701 Pemkot Palembang 9114801 Pemkot Palembang 9114901 Pemkot Palembang Jumlah

Pembayaran Tunggakan Outstanding Pokok Non Pokok 5

6

7

0.00 3,143.56 1,980.09 869.16 2,129.35 12,522.15 13,870.90 3,010.43 5,918.26 42,072.68 155,724.00 155.57 1,791.40 25,736.67 1,000.00 578.94

0.00 0.00 0.00 0.00 1,774.46 25,044.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

71.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,307.13 56,390.60 1,005.01 1,010.03

997.30 97,148.65 1,388.17 13,933.77 2,920.00 219.21 231.58 997.30

997.30 0.00 1,388.17 13,933.77 2,920.00 219.21 231.58 997.30

0.00 97,148.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4,220.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

415,157.88

291,190.48

123,967.40

65,004.60

Hak Tagih Pemerintah (6 + 7)

188,972.01

Sumber : Direktorat SMI, diolah Status BLUD di Provinsi Sumsel Sampai Dengan 30 September 2016

Jenis Layanan

No

Status BLUD

Kesehatan Pendidikan

Jasa Lainnya

Jumlah

1

Penuh

15

1

1

17

2

Bertahap

41

0

0

41

Total

56

1

1

58

Sumber : Pemda di Lingkup Prov.Sumsel, diolah

8


Perkembangan Pelaksanaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Sejalan dengan penguatan desentralisasi fiskal yang dilakukan oleh pemerintah, alokasi anggaran TKDD secara nasional terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2017, alokasi anggaran TKDD telah mencapai 9 kali lipat dari tahun 2001 yang merupakan tahun pertama pengalokasian anggaran transfer. Secara nominal, alokasi anggaran TKDD tahun 2017 mencapai Rp764,9 triliun dibandingkan dengan alokasi tahun 2001 yang hanya mencapai Rp81,1 triliun. Selain itu apabila dibandingkan dengan alokasi belanja K/L tahun 2017 yang mencapai Rp763,6 triliun, alokasi anggaran TKDD lebih besar dengan selisih mencapai Rp1,3 triliun. Hal ini merupakan implementasi program Nawacita ke 3 pemerintah saat ini yaitu membangun Indonesia dari pinggiran. Perbandingan Alokasi TKDD Sumsel Tahun 2016-2017

Sumber: DJPK, Online Monitoring SPAN

Dalam skala yang lebih kecil, alokasi anggaran TKDD di wilayah Provinsi Sumatera Selatan juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017, alokasi anggaran TKDD secara total meningkat sebesar 6 persen dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari Rp25,48 triliun menjadi Rp27,02 triliun. Peningkatan terbesar terdapat pada alokasi Dana Desa yang meningkat 27 persen, yaitu dari Rp1,78 triliun menjadi Rp2,28 triliun. Selain itu, alokasi TKDD yang lain juga mengalami peningkatan, yaitu Dana Bagi Hasil (DBH) yang meningkat 12 persen dari Rp5,59 triliun menjadi Rp6,69 triliun dan Dana Alokasi Umum (DAU) meningkat 6 persen dari Rp11,66 triliun menjadi Rp12,38 triliun. Namun untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) mengalami penurunan sebesar 5 persen dari Rp5,91 triliun menjadi Rp5,59 triliun. Hal yang sama juga terjadi pada Dana Insentif Daerah (DID) yang mengalami penurunan cukup signifikan sebesar 50 persen dari Rp165,60 miliar menjadi Rp82,50 miliar. Perbandingan Alokasi TKDD Sumsel Per Kabupaten/Kota


9

Sampai dengan akhir Triwulan I 2017, dana TKDD telah mulai disalurkan kepada seluruh pemerintah daerah di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Realisasi terdapat pada DBH, DAU, DAK, dan DID. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah ini: Perbandingan Alokasi & Realisasi TKDD Triwulan I 2017


Gambar diatas menunjukkan bahwa realisasi TKDD telah mencapai Rp8,30 triliun atau sebesar 31 persen dari alokasi yang mencapai Rp27,02 triliun. Realisasi DBH mencapai Rp3,24 triliun atau sebesar 48 persen. Realisasi DBH terbesar terdapat pada DBH SDA Gas Bumi yang mencapai Rp1,74 triliun atau sebesar 53 persen dari alokasi yang ada. Sedangkan realisasi terkecil terdapat pada DBH Cukai Hasil Tembakau yang baru mencapai Rp173 juta atau sebesar 2 persen. Realisasi DAU mencapai Rp4,09 triliun atau sebesar 33 persen dari alokasi. Realisasi sebesar 33 persen ini merata di seluruh pemda di Provinsi Sumatera Selatan. DAK telah terealisasi sebesar 16 persen atau mencapai Rp897 miliar. Realisasi DAK ini berasal dari DAK Non Fisik dengan realisasi terbesar terdapat pada Dana Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD yang mencapai Rp512 miliar. Sedangkan realisasi terkecil terdapat pada Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana yang baru mencapai Rp16 miliar. Sedangkan untuk DAK Fisik belum ada realisasi dikarenakan adanya proses pengalihan penyaluran melalui KPPN di seluruh Indonesia, direncanakan penyaluran DAK Fisik akan dimulai pada bulan April 2017. Komponen TKDD terakhir yang telah ada realisasinya adalah DID. DID telah terealisasi sebesar 100 persen atau mencapai Rp83 miliar. Dana Desa juga belum terdapat realisasi sampai dengan Triwulan I 2017. Hal ini disebabkan masih adanya proses pengalihan penyaluran melalui KPPN di seluruh Indonesia. Sama dengan DAK Fisik, direncanakan penyaluran Dana Desa akan dimulai pada bulan April 2017. Dilihat dari sisi realisasi TKDD per Kab/Kota, secara nominal realisasi terbesar terdapat pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang mencapai Rp1,67 triliun sedangkan realisasi terkecil terdapat pada Pemerintah Kab. Musi Rawas Utara yang hanya mencapai Rp204 miliar. Kontribusi realisasi terbesar pada Provinsi Sumatera Selatan disumbang oleh realisasi DBH yang mencapai Rp727 miliar. Secara persentase, realisasi terbesar terdapat pada Pemerintah Kab. Musi Banyuasin yang mencapai 46 persen dari alokasi sebesar Rp2,30 triliun sedangkan realisasi terkecil terdapat pada 4 pemda yang masing-masing mencatatkan persentase realisasi yang sama sebesar 26 persen, yaitu Pemerintah Kab. Lahat dari alokasi sebesar Rp1,59 triliun dan Pemerintah Kab. OKI dari alokasi sebesar Rp1,82 triliun, -


Pemerintah Kab. Ogan Ilir dari alokasi sebesar Rp1,25 triliun, dan Pemerintah Kab. Empat Lawang dari alokasi sebesar Rp811 miliar. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah ini: Perbandingan Realisasi TKDD Triwulan I 2017 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumsel


Salah satu jenis TKDD yang persentase realisasinya pada Triwulan I 2017 paling besar adalah DBH. Apabila dilihat realisasinya per Kab/Kota, secara nominal realisasi terbesar terdapat pada Pemerintah Kab. Musi Banyuasin yang mencapai Rp911 miliar sedangkan realisasi terkecil terdapat pada Pemerintah Kota Pagar Alam yang hanya mencapai Rp61 miliar. Kontribusi realisasi terbesar pada Kab. Musi Banyuasin disumbang oleh realisasi DBH SDA Gas Bumi yang mencapai Rp598 miliar. Secara persentase, realisasi terbesar terdapat pada Pemerintah Kab. Musi Banyuasin yang telah mencapai 60 persen dari alokasi sebesar Rp1,52 triliun sedangkan realisasi terkecil terdapat pada 2 pemda yang masing-masing mencatatkan persentase realisasi yang sama sebesar 34 persen, yaitu Pemerintah Kab. Muara Enim dari alokasi sebesar Rp914 miliar dan Pemerintah Kab. Lahat dari alokasi sebesar Rp395 miliar. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah ini: Perbandingan Realisasi DBH Triwulan I 2017 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumsel


Perkembangan Pelaksanaan Pengembangan Perekonomian Daerah Melalui Sinergi Antar Berbagai Pihak Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan menginisiasi rapat koordinasi dalam rangka optimalisasi penerimaan negara di wilayah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017. Rapat koordinasi ini diikuti oleh unit eselon II Kementerian Keuangan yang terdapat di Sumatera Selatan dengan mitra kerja dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Unsur Kementerian Keuangan terdiri dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan, Kanwil Ditjen Pajak Sumsel dan Babel, Kanwil Ditjen Bea dan Cukai Sumatera Bagian Selatan, dan Kanwil Ditjen Kekayaan Negara Sumsel, Jambi dan Babel. Sedangkan dari unsur Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari Sekretariat Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah (BP3MD), Dinas ESDM, Dinas Perkebunan, dan beberapa SKPD lainnya yang terkait dengan penerimaan daerah. Dalam rapat koordinasi yang pertama kali dilaksanakan pada tanggal 18 Januari 2017, pihak Kementerian Keuangan memaparkan beberapa hal yaitu: 1. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumsel Kanwil Ditjen Perbendaharaan menghasilkan beberapa output yang datanya berasal dari pemda yaitu KFR dan GFS. Selain itu juga dilakukan kegiatan yang melibatkan pemda dalam bentuk kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) yang berupa monev KUR dan monev TKDD, kegiatan evaluasi pelaksanaan anggaran, dan kegiatan rekonsiliasi pinjaman pemda. 2. Kanwil Ditjen Pajak Sumsel dan Babel Kanwil Ditjen Pajak memaparkan peluang kerjasama pertukaran data dengan ruang lingkup meliputi koordinasi dan dukungan teknik administrasi perpajakan, dukungan narasumber dalam meningkatkan pengetahuan perpajakan, pemanfaatan data dan informasi yang berkaitan dengan pajak pusat, pajak daerah dan retribusi daerah, koordinasi dan asistensi dalam penyusunan dan/atau penyempurnaan ketentuan perpajakan, peningkatan kapasitas dan peran serta aparatur dalam upaya pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam pemberian layanan publik, pemanfaatan data konfirmasi status wajib pajak dalam rangka validasi data orang atau badan dalam pemberian layanan publik, koordinasi dalam pemanfaatan informasi perizinan, dan kegiatan bersama di bidang perpajakan. 3. Kanwil Ditjen Bea dan Cukai Sumbagsel Kanwil Ditjen Bea dan Cukai membantu memperlancar proses pemasukan dan pengeluaran barang-barang untuk keperluan Asian Games, terdapat fasilitas impor dan ekspor (IKE) bagi industri kecil/menengah yang dapat digunakan oleh IKM di Sumatera Selatan, dan menghibahkan barang tangkapan yang telah menjadi Barang Milik Negara (BMN) kepada pemda. 4. Kanwil DJKN Sumsel, Jambi dan Babel Kanwil Ditjen Kekayaan Negara telah melaksanakan penilaian Barang Milik Daerah (BMD), revaluasi aset BUMD PT. Bank Sumsel Babel, memfasilitasi penjualan BMD dalam bentuk lelang terbuka, penggunaan jasa -

10


lelang oleh pemda melalui KPKNL, melaksanakan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), mengelola kekayaan negara lain-lain/dikuasai, mengelola BMN yang berasal dari dana DK/TP, mengelola Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa (ABMA/T), menghibahkan BMN yang berasal dari dana DK/TP kepada beberapa pemda, dan terlibat aktif dalam Tim Asistensi Daerah (TAD) dalam memantapkan status kepemilikan ABMA/T menjadi BMD. Dan mengelola Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa (ABMA/T), menghibahkan BMN yang berasal dari dana DK/TP kepada beberapa pemda, dan terlibat aktif dalam Tim Asistensi Daerah (TAD) dalam memantapkan status kepemilikan ABMA/T menjadi BMD. Rapat koordinasi tersebut diatas kemudian ditindaklanjuti dalam bentuk rapat lanjutan yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 30 Maret 2017. Rapat tersebut bertujuan untuk menggali potensi sumber-sumber penerimaan negara baik Penerimaan Asli Daerah (PAD) maupun pajak pemerintah pusat yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Dan sebagai tindak lanjut dari hasil rapat, akan dilaksanakan pertukaran data antara instansi Kementerian Keuangan dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan akan dibentuk tim kerja yang beranggotakan masing-masing pihak untuk mewujudkan optimalisasi sumber-sumber penerimaan negara. Selain itu, setiap triwulan dilaksanakan Rapat Pembahasan Realisasi APBN antara Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumsel dengan Sekretariat Daerah dalam hal ini Bappeda Provinsi Sumsel guna membahas realisasi dan permasalahan pelaksanaan APBN di Sumatera Selatan. Sinergi juga dilaksanakan dengan BPS Provinsi Sumatera Selatan dan Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan dalam penyusunan kajian-kajian dalam rangka pengembangan perekonomian daerah di Provinsi Sumatera Selatan. Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Bantuan Pemerintah merupakan bantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat, atau lembaga pemerintah/non pemerintah yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial. Dalam penyalurannya, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang untuk menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran khususnya Bantuan Pemerintah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Bantuan pemerintah menjadi hal yang penting karena sesuai dengan program Nawacita ketiga Presiden Republik Indonesia yaitu “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerahdaerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”. Bantuan pemerintah diharapkan mampu untuk memberikan manfaat dalam pembangunan daerah yang terus digalakkan untuk menopang pembangunan Indonesia pada umumnya. Pada tahun anggaran 2017, alokasi anggaran bantuan pemerintah di Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp936,8 miliar yang disalurkan melalui enam kementerian

11

yaitu Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Kementerian Pertanian, Kementerian Agama, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Desa PDTT dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Berdasarkan data per 10 Maret 2017, baru terealisasi sebesar Rp82,30 miliar atau 18,43 persen yang disalurkan oleh dua kementerian yaitu Kementerian Pertanian sebesar Rp44,2 miliar atau 8,90 persen dari pagu sebesar Rp496,64 miliar dan Kementerian Agama sebesar Rp38,11 miliar atau 9,53 persen dari pagu sebesar Rp399,89 miliar sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini: Pagu & Realisasi Banper Tahun 2017 di Provinsi Sumsel

No

Kementerian

Pagu

Persentase Realisasi

Realisasi

1 Kementerian Lingkungan Hidup

18.013.945.000

0

0,00%

2 Kementerian Pertanian

496.639.499.000 44.194.222.310

8,90%

3 Kementerian Agama

399.890.349.000 38.109.426.093

9,53%

4 Kementerian Kelautan dan Perikanan 5

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

250.290.000

0

0,00%

21.188.701.000

0

0,00%

782.180.000

0

0,00%

936.764.964.000 82.303.648.403

18,43%

6 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan JUMLAH

Sumber: Online Monitoring SPAN (diolah).

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh KPPN lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan dapat diketahui bahwa anggaran bantuan pemerintah yang telah dicairkan pada Triwulan I 2017 terdapat pada 2 (dua) kementerian, yaitu Kementerian Agama dan Kementerian Pertanian. Bantuan pemerintah yang telah dicairkan oleh satuan kerja Kementerian Agama pada Triwulan I 2017 berbentuk uang yang berupa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada madrasah-madrasah swasta. Sedangkan pada Kementerian Pertanian, bantuan pemerintah yang telah dicairkan berbentuk bantuan sarana/prasarana yang berupa bantuan benih padi inbrida dan bantuan sarana pasca panen (Combine Harvester besar). Bantuan tersebut disalurkan kepada kelompok-kelompok tani dan gabungan kelompok tani. Bantuan benih padi disalurkan melalui satuan kerja Dinas Pertanian kabupaten/kota, sedangkan bantuan sarana pasca panen pengadaannya melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) Provinsi Sumatera Selatan. Adapun proses penyaluran dilaksanakan oleh Dinas Pertanian kabupaten/kota melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di berbagai kecamatan. Berdasarkan hasil pengamatan, wawancara dan kuisioner yang telah dilakukan dalam monitoring dan evaluasi dimaksud, hasilnya dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Kemudahan Dalam Mengelola Bantuan Pemerintah Berdasarkan hasil kuisioner kepada penerima bantuan, secara umum petunjuk teknis yang telah ditetapkan mudah dipahami, petunjuk sudah sesuai dengan kebutuhan penerima bantuan dan mudah untuk dilaksanakan. Hasil wawancara pun juga menunjukkan bahwa petunjuk teknis telah mengalami perubahan -


yang lebih signifikan daripada petunjuk teknis sebelumnya khususnya dalam melakukan pengelolaan bantuan. Dalam menyusun proposal yang dituangkan dalam rencana kerja tersedia waktu yang cukup dan lebih mudah dalam melengkapi dokumen yang dipersyaratkan dalam juknis dan untuk melengkapi dokumen cukup dilakukan sendiri tidak perlu meminta bantuan dari pihak lain. Penyiapan dokumen untuk pencairan bantuan pada tahun 2017 lebih cepat dan pencairan bantuan 100 persen lebih cepat setelah menandatangani perjanjian kerja penerima bantuan. Pencairan bantuan tidak mengalami keterlambatan dan dapat dicairkan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh juknis dimaksud. Keterbukaan pengumuman pemberian bantuan juga lebih cepat dari sebelumnya dan informasi mudah diperoleh serta yang lebih penting adalah tidak ada pungutan atau biaya pada saat menerima bantuan, hal ini ditunjukkan dari hasil kuisioner diperoleh data 100 persen tidak ada pungutan atau biaya.

dipergunakan dan sisa dana termasuk pernyataan bahwa pekerjaan telah selesai dilaksanakan dan bukti pengeluaran telah disimpan. Madrasah swasta wajib melakukan pembukuan (Buku Kas Umum dan Buku Pembantu Pajak). Dalam hasil monev, dapat disampaikan bahwa seluruh transaksi pengeluaran telah dibukukan dan didukung dengan bukti kuitansi/ pengeluaran yang sah oleh Bendahara Madrasah. Untuk tahun 2017, madrasah cukup menyampaikan laporan pertanggungjawaban BOS kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten dalam satu lembar sesuai dengan format yang telah ditetapkan dalam juknis. Laporan pertanggungjawaban dimaksud menyatakan dana BOS yang telah diterima, digunakan dan jika ada sisa dana dikembalikan ke kas negara serta pernyataan seluruh pekerjaan telah selesai dilaksanakan dan semua bukti pengeluaran disimpan oleh pihak madrasah. Dan selanjutnya, madrasah cukup menyusun rekapitulasi penyaluran dana BOS untuk disampaikan ke Kantor Kementerian Agama paling lambat bulan Januari tahun berikutnya.

Penerima bantuan menyatakan bahwa juknis yang telah ditetapkan sudah jelas dan mudah dipahami serta lebih sederhana. Komponen-komponen alokasi dana bantuan pemerintah lebih jelas diatur dalam juknis. Dalam penggunaan dana tersebut, misalnya dana BOS telah ditegaskan terkait dengan prioritas penggunaan, kegiatan yang tidak diperkenankan menggunakan dana BOS, biaya-biaya harus mengikuti SBM Kementerian Keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa juknis yang telah ditetapkan sinkron dan mengacu pada peraturan Kementerian Keuangan.

Terkait dengan pembukuan oleh bendahara, pada tahun 2016 madrasah harus membuat BKU, Buku Kas Tunai, Buku Bank, dan Buku Pajak, namun sekarang cukup membuat BKU dan Buku Pembantu Pajak. Hal ini menunjukkan adanya perkembangan dalam simplikasi penyusunan lapran pertanggungjawaban atas pengelolaan banper pada penerima bantuan melalui juknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama. Dengan demikian, madrasah dapat menyusun laporan pertanggungjawaban dengan mudah, cepat mengingat lampiran pertanggungjawaban sangat sedikit. Laporan dapat disampaikan melalui media elektronik yang ada/ email, apalagi ke depannya apabila disediakan suatu aplikasi yang lebih memudahkan madrasah dalam menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dana BOS. Hal ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan oleh madrasah sudah sangat sederhana dan mudah untuk dilakukan, hanya cukup satu lembar sebagai laporan pertanggungjawaban keuangan pencairan dan penggunaan dana BOS pada madrasah serta rekapitulasi penyaluran cukup mudah untuk disusun dan disampaikan. Pada Kementerian Pertanian, pembuatan laporan lebih sederhana dari tahun sebelumnya karena kelompok tani penerima bantuan yang berupa benih padi dan sarana pasca panen hanya menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) barang dari UPTD.

Ringkasan Indikator Kemudahan Mengelola Bantuan No. 1

Indikator Petunjuk Teknis

Uraian Hasil Kuesioner/Wawancara Mudah

dipahami,

sudah

sesuai

dengan

kebutuhan, mudah untuk dilaksanakan, dan lebih sederhana dari juknis sebelumnya 2

Persyaratan memperoleh

Persyaratan yang telah ditetapkan dalam juknis

Bantuan Pemerintah

cukup mudah dan lebih cepat untuk dipenuhi, memiliki

waktu

yang

cukup

untuk

membuat

proposal, mudah dalam melengkapi dokumen, dan dapat dikerjakan sendiri 3

Pengumuman pemberian

Informasi

Bantuan Pemerintah

pengumuman seleksi dilakukan lebih cepat, dan

pengumuman

mudah

diperoleh,

100% tidak ada pungutan/biaya 4

Waktu Pencairan Bantuan

Proses

Pemerintah

persyaratan dan penyiapan dokumen yang harus

pencairan

dana

lebih

cepat

karena

dipenuhi lebih cepat dan penandatanganan PKS juga mempercepat waktu pencairan

Sumber: Laporan Monev Banper Sumsel 2017, diolah

b. Kesederhanaan Pembuatan Laporan Aspek kesederhanaan pembuatan laporan lebih dititikberatkan kepada laporan pertanggungjawaban bantuan pemerintah dalam bentuk uang karena dalam bantuan pemerintah dalam bentuk uang diatur laporanlaporan yang harus disampaikan oleh penerima bantuan kepada satuan kerja pemberi bantuan. Salah satu bentuknya adalah dana BOS pada madrasahmadrasah swasta. Sesuai dengan tata cara pelaporan pertanggungjawaban keuangan yang diatur dalam juknis, madrasah menyusun dan menyampaikan Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah sebagai salah satu syarat pencairan BOS Tahap I. Selanjutnya, madrasah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada PPK sesuai dengan perjanjian kerjasama yang meliputi laporan jumlah dana yang diterima,

Ringkasan Indikator Kesederhanaan Pembuatan Laporan No. 1

Indikator

Uraian Hasil Kuesioner/Wawancara

Berkas yang dilampirkan

LPJ sangat sederhana hanya satu lembar,

pada LPJ

bukti-bukti pengeluaran tidak perlu dilaporkan kepada pemberi bantuan

2

Kemudahan dalam

Penerima bantuan hanya menyusun BKU dan

menyusun LPJ

Buku

Pembantu

Pajak

sehingga

memudahkan dan mempercepat Bendahara menyusun LPJ 3

Waktu yang dibutuhkan

LPJ

dalam menyusun LPJ

waktu

yang

hanya

yang

satu

dibutuhkan

lembar relatif

menjadikan lebih

cepat

sehingga pemberi bantuan menerima laporan lebih cepat 4

Pembuatan laporan

Perlu

menggunakan aplikasi

sehingga pembuatan laporan lebih cepat dan

diciptakan

aplikasi

berbasis

online

mudah

Sumber: Laporan Monev Banper Sumsel 2017,diolah

12


Dana BOS digunakan sesuai dengan RKAM yang telah disampaikan kepada Kementerian Agama Kabupaten dengan mengacu pada juknis yang ditetapkan. Masingmasing madrasah memiliki kebutuhan dan kondisi yang berbeda-beda sehingga besaran dana BOS pun juga sangat variatif. Semakin banyak siswa dari madrasah tersebut semakin besar juga kebutuhannya dalam melakukan pengelolaan sekolah. Pada Kementerian Pertanian, kualitas bantuan yang berupa benih padi dan sarana pasca panen memiliki kualitas yang baik sesuai dengan hal-hal yang tertuang dalam perjanjian. Bahkan terdapat beberapa penerima bantuan yang menyatakan bahwa barang yang diterima kualitasnya sangat baik melebihi ekspektasi. Hal ini terdapat pada Gapoktan Usaha Baru Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pamulutan Kabupaten Ogan Ilir. Ringkasan Indikator Kesederhanaan Pembuatan Laporan No. 1

Indikator

Uraian Hasil Kuesioner/Wawancara

Bentuk fisik bantuan

Barang telah sesuai dengan yang dijanjikan,

pemerintah yang diberikan

kondisi

barang

baik

dan

lengkap

sesuai

tersebut lama tersimpan di dalam gudang Dinas Pertanian Kabupaten Ogan Ilir. Padahal berdasarkan juknis dari Kementerian Pertanian, pelaksanaan penyaluran bantuan dilaksanakan oleh PPK atau penyedia barang dan/atau jasa sesuai kontrak langsung kepada penerima bantuan.

Evaluasi Pelaksanaan APBN Sampai dengan akhir Triwulan I 2017, anggaran belanja APBN pada Kementerian Negara/Lembaga lingkup Provinsi Sumatera Selatan adalah sebesar Rp12,397 triliun. Anggaran tersebut terdiri dari alokasi belanja pegawai sebesar Rp4,137 triliun atau mencapai 33 persen, belanja barang Rp4,642 triliun atau 37 persen, belanja modal Rp3,593 triliun atau 29 persen, dan belanja bantuan sosial Rp26 miliar. Alokasi anggaran ini mengalami penurunan sebesar 6 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp13,191 triliun. Rincian alokasi anggaran tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

perjanjian 2

Ketepatan waktu

Bantuan yang diberikan tepat waktu dan tepat

3

Kesesuaian dengan syarat

Penggunaan bantuan telah sesuai perjanjian

perjanjian

tanpa adanya campur tangan dari pemberi

Alokasi Belanja APBN Tahun 2017 di Provinsi Sumsel

jumlah sesuai perjanjian

26 ; 0%

bantuan 4

Kualitas output

Bantuan

3.592 ; 29% sesuai

dengan

kebutuhan

4.137 ; 33%

dan

memiliki kualitas yang baik

Sumber: Laporan Monev Banper Sumsel 2017, diolah

Namun demikian pelaksanaan anggaran Bantuan Pemerintah di Provinsi Sumatera Selatan masih ditemukan beberapa kendala, antara lain: 1. Akses terhadap Layanan Perbankan. Masih sulitnya akses terhadap layanan perbankan. menyebabkan daerah otonomi baru, dalam hal ini Kabupaten Musi Rawas Utara, belum ada realisasi pembayaran Tunjangan Sertifikasi Guru Non PNS, Tunjangan Tambahan Fungsional Guru Non PNS, dan Bantuan Operasional Madrasah. Hal tersebut disebabkan terbatasnya jumlah bank di daerah tersebut dan lokasi bank yang masih berada di kabupaten induk. 2. Pemahaman terhadap juknis. Kurangnya pemahaman terhadap juknis yang baru menyebabkan penyaluran dana BOS menjadi terlambat karena melewati batas waktu sebagaimana diatur dalam juknis. Keterlambatan tersebut terjadi di Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Banyuasin. 3. Pengadaan benih. Pengadaan benih dilakukan oleh Kantor Pusat Kementerian Pertanian dan didistribusikan ke provinsi. Timing distribusi sangat bergantung pada kecepatan pengajuan pencairan bantuan dari Kantor Pusat. Hal ini menyebabkan masih ditemukan adanya bantuan benih yang tidak tepat waktu dikarenakan penyalurannya dilakukan pada saat masa panen, seharusnya disalurkan pada saat awal masa tanam. 4. Keterlambatan Penyaluran. Masih ditemukan adanya keterlambatan penyaluran barang kepada penerima bantuan yang disebabkan oleh menunggu jadwal acara seremonial penyerahan barang oleh Bupati kepada seluruh kelompok tani di wilayah Kabupaten Ogan Ilir sehingga barang-barang

13

4.642 ; 38%

Pegawai

Barang

Modal

Bansos

Sumber: Aplikasi Monev Pelaksanaan Anggaran, diolah

Menteri Keuangan melalui surat Nomor S-153/MK.05/2017 tentang Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2017 memerintahkan kepada seluruh pimpinan Kementerian Negara/Lembaga untuk melakukan langkahlangkah strategis yaitu: 1. Reviu atas perencanaan kegiatan, penyerapan, dan capaian output Satker. 2. Monitoring PenyelesaianTagihan. 3. Monitoring Penyampaian Data Kontrak. 4. Pengendalian Pengelolaan Uang Persediaan (UP)/ Tambahan Uang Persediaan (TUP). Berpedoman pada surat Menteri Keuangan tersebut, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) Triwulan I 2017 dengan berfokus pada ke empat hal di atas. Di Kanwil DJPBN Provinsi Sumsel, sebanyak 29 satuan kerja dari 9 Kementerian Negara/Lembaga diundang guna membahas pelaksanaan anggaran selama Triwulan I Tahun Anggaran 2017. Jumlah pagu belanja ke 29 satuan kerja tersebut sebesar Rp6,045 triliun atau sebesar 48,76 persen dari seluruh total alokasi belanja di Provinsi Sumatera Selatan. Di tingkat KPPN juga dilaksanakan sosialisasi langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran tersebut.


Realisasi anggaran 29 satuan kerja adalah sebagai berikut: 1. Belanja pegawai sebesar Rp149 miliar atau 16,78 persen dari alokasi belanja pegawai. 2. Belanja barang sebesar Rp269 miliar atau 11,31 persen dari alokasi belanja barang. 3. Belanja modal sebesar Rp206 miliar atau 7,44 persen dari alokasi belanja modal. 4. Belanja bantuan sosial sebesar Rp2,64 miliar atau 11,11 persen dari alokasi belanja bansos. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan terhadap 29 satuan kerja yang menjadi obyek evaluasi, permasalahan/ kendala terkait pelaksanaan anggaran pada Triwulan I 2017 adalah sebagai berikut:

penyelesaian tagihan pada 29 satker terdapat 13 (tiga belas) satker yang terlambat dalam penyelesaian tagihan dengan rincian sebagai berikut: Daftar Satker Yang Terlambat Dalam Penyelesaian Tagihan NO 1

2

Beberapa faktor yang menyebabkan besarnya gap realisasi terhadap rencana realisasi output, yaitu: 1. Satker kesulitan dalam menentukan rencana realisasi output karena menunya masih gabung dengan menu Rencana Penarikan Halaman III DIPA. 2. Satker belum dapat memastikan kapan output itu akan dicapai. 3. PPK Satker belum mengerti tugasnya karena merupakan PPK baru. Monitoring PenyelesaianTagihan Monev ini menghitung batas waktu penyelesaian tagihan terpenuhi sesuai dengan ketentuan dan mengendalikan penyelesaiannya dengan melakukan pengawasan pada setiap tagihan yakni 17 (tujuh belas) hari kerja sudah harus disampaikan ke KPPN. Berdasarkan monev kepatuhan

TAGIHAN

TAGIHAN

%

TEPAT

TER-

TEPAT

KETER-

WAKTU

LAMBAT

WAKTU

LAMBATAN

7

5

58%

1 - 19 hari

0

1

0%

26 hari

16

1

94%

20 hari

1

1

50%

20 hari

1

2

33%

35 hari

5

3

63%

25 - 30 hari

21

3

88%

20 - 23 hari

0

2

0%

23 - 25 hari

16

2

89%

25 - 38 hari

0

10

0%

22 - 38 hari

RANGE

PERTANI AN

TANAMAN

PANGAN

DAN

HORTIKULTURA PROPINSI SUMATERA SELATAN BALAI

3

Reviu rencana realisasi output yakni dengan cara menghitung berdasarkan rata-rata gap antara realisasi dengan rencana kategori output (persentase gap realisasi terhadap rencana kategori output). Ada 4 (empat) kategori output, yaitu operasional, pelayanan publik, infrastruktur/ pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan. Setelah dilakukan reviu terhadap rencana realisasi output terhadap 29 satker didapatkan deviasi antara 15 persen s.d. 271 persen. Hal ini disebabkan oleh besarnya gap realisasi terhadap rencana realisasi output.

RINDAM-II/SWJ DINAS

Perencanaan kegiatan, penyerapan, dan capaian output satker Reviu rencana penyerapan yaitu dengan cara menghitung berdasarkan rata-rata gap antara realisasi dengan rencana penarikan (persentase gap realisasi terhadap rencana). Setelah dilakukan reviu rencana penyerapan terhadap 29 satker, didapatkan deviasi antara 53 persen s.d. 371 persen. Hal ini disebabkan oleh besarnya gap realisasi terhadap rencana penarikan. Beberapa faktor yang menyebabkan besarnya gap realisasi terhadap rencana penarikan, yaitu: 1. Satker masih belum dapat merencanakan kapan dana itu akan diserap atau dicairkan. 2. Satker belum mengerti manfaat rencana penarikan dana pada halaman III DIPA. 3. Satker dalam menginput rencana penarikan halaman III DIPA menggunakan menu Hitung Berdasar Trend. 4. Penghitungan rencana penarikan dana dilakukan oleh eselon I masing-masing Satker.

NAMA SATKER

PENDIDIKAN

DAN

PELATIHAN PENERBANGAN

(BP3)

PALEMBANG KANWIL 4

KEMENTERI AN

AGAMA PROP. SUMATERA SELATAN

5

UNIVERSITA S

ISL AM

NEGERI

FATAH

RADEN

PALEMBANG BALAI 7

BE SA R

PELAKSAN AAN

JALAN

NASIONAL V PALEMBANG PELAKSAN AAN 10

JALAN

METROPOLITAN PALEMBANG

11 12 13

BALAI

BE SAR

WILAY AH

SUNGAI SUMATERA VIII UNIVERSITAS SRIWIJAYA POLITEKNIK SRIWIJAYA

NEGERI

Sumber: Monev Evaluasi Pelaksanaan Anggaran

Dari tabel di atas, keterlambatan penyelesaian tagihan berkisar antara 1 s.d. 38 hari. Alasan satker yang mengalami keterlambatan penyelesaian tagihan, yaitu: 1. Surat permintaan pembayaran dari supplier terlambat diterima oleh satker. PPK juga tidak mengingatkan rekanan untuk segera mengajukan permintaan pembayaran. Beberapa PPK mengingatkan hanya melalui telepon tidak melalui surat. 2. Setelah BAST ditandatangani dan dilakukan penagihan pembayaran oleh rekanan, PPK sedang tidak berada di tempat atau sedang melakukan perjalanan dinas. Penyampaian Data Kontrak Monitoring ini menghitung penyampaian data kontrak oleh satker kepada KPPN paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah ditandatanganinya kontrak. Jumlah kontrak yang terdaftar di wilayah Provinsi Sumatera Selatan hingga Triwulan I 2017 sebesar Rp 1,274 triliun. Monitoring penyampaian data kontrak dilakukan kepada 29 satuan kerja lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan dengan pertimbangan bahwa jumlah kontrak ke 29 satuan kerja tersebut berjumlah 411 kontrak (50 persen dari seluruh kontrak di Sumatera Selatan), senilai Rp947 miliar (77 persen dari nilai kontrak di Sumatera Selatan). Dari 411 kontrak yang didaftarkan oleh 28 satuan kerja terpilih, sebanyak 249 kontrak (60 persen) terlambat disampaikan kepada KPPN dan sebanyak 163 kontrak (40 persen) tepat waktu disampaikan kepada KPPN.

14


Pengendalian Pengelolaan UP/TUP Pengendalian Uang Persediaan (UP), yaitu pengajuan UP dilakukan secara rasional dengan memperhitungkan operasional satker dalam 1 (satu) bulan. Revolving UP sudah bisa dilakukan jika penggunaannya telah mencapai minimal 50 persen sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN. Apabila revolving atau pertanggungjawaban UP terlambat maka penyerapan pun menjadi terlambat. Selain itu juga terjadi idle cash yang semestinya dapat digunakan untuk hal lain yang lebih bermanfaat. Untuk indikator UP, dihitung berdasarkan jumlah GUP yang tepat waktu dibagi seluruh GUP yang diajukan ke KPPN. Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan terhadap 29 Satker yang diundang, terdapat 8 (delapan) satker yang mengalami keterlambatan penyampaian GUP. Alasan satker yang mengalami keterlambatan GUP karena berpendapat pertanggungjawaban UP itu jangka waktunya 2 bulan. Satker tersebut sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini: Satker Yang Mengalami Keterlambatan Penyampaian GUP No

1 2 3 4 5 6 7

Frekuensi

Nama Satuan Kerja

GUP

Rumkit Tk.Ii Dr.Ak Gani Kesdam II/Swj Balai Diklat Transportasi Darat (BP2TD) Palembang Kanwil

Kementerian

Agama

Prov.

Agama

Kota

Sumatera Selatan Kantor

Kementerian

Palembang Perencanaan Dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Sumatera Selatan Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumsel Yanma Polda Sumsel

WAKTU

1

0%

2

50%

2

50%

1

0%

1

0%

2

50%

3

67%


15

% KETEPATAN

Pengendalian Tambahan Uang Persediaan (TUP), yaitu pertanggungjawaban TUP harus sesuai dengan rencana penggunaan TUP. Dalam hal penggunaan TUP tidak sesuai dengan rencana, maka KPPN harus meminta penjelasan dari KPA. TUP harus habis digunakan dalam 1 (satu) bulan dan Pertanggungjawaban TUP harus sesuai dengan rencana penggunaan TUP. Berikut ini adalah tabel satker yang terlambat menyampaikan GTUP. Satker Yang Mengalami Keterlambatan Penyampaian GTUP NO

NAMA SATKER

JENIS SP2D

UP/TUP

GUP/NIHIL

TUP

150.000.000

-

TUP

41.540.000

-

-

41.540.000

Dinas Kebudayaan dan 1

Pariwisata

Provinsi

Sumatera Selatan 2

Yanma Polda Sumsel

GTUP NIHIL


KET BELUM GTUP NIHIL GTUP NIHIL TERLAMBAT 13 HARI

Quarterly Flash Report

Recommend Documents