i
Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur III LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
i
ii
iii
iii
1
1
2
Kata Pengantar
Sejak berdiri pada tahun 2005, Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (PKP2A III LAN) merupakan salah satu Satker LAN yang berada di regional Kalimantan. PKP2A III LAN telah menyelenggarakan berbagai layanan, diantaranya pengembangan pendidikan dan pelatihan Aparatur Sipil Negara yang dikelola oleh Bidang Pendidikan dan Pelatihan Aparatur serta pengembangan kajian serta inovasi yang dikoordinir oleh Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara. Wilayah kerja PKP2A III LAN di Wilayah Kalimantan yang terbagi atas 5 (lima) provinsi, menjadi tantangan tersendiri dalam memberikan layanan. Apalagi kondisi geografis yang tidak dapat diprediksi dan menuntut para PKP2A III LAN sebagai service provider untuk selalu dapat berfikir cepat, cermat dan cerdas agar dapat menghasilkan layanan yang profesional yang dibutuhkan oleh stakeholders. Berada di tengah-tengah Masyarakat Ekonomi ASEAN, PKP2A III LAN terus mengembangkan berbagai inovasi jenis layanan di Bidang Administrasi Negara di Wilayah Kalimantan dalam rangka membentuk sosok Aparatur Sipil Negara berkelas internasional. Semoga Kalatog Layanan ini dapat menjembatani kebutuhan stakeholders dalam menjawab berbagai tantangan Bidang Administrasi Negara di Wilayah Kalimantan dan Internasional. Selamat membaca. Samarinda, Desember 2015 Kepala PKP2A III LAN, Dr. Mariman Darto, SE, M.Si
3
Daftar Isi
Kata Pengantar ………………………………………........………2 Daftar Isi ……………………………………………….......……..3 1. Prolog ………..........................................................…..4 2. Layanan Bidang Diklat.................................................…5 3. Layanan Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi negara .........................………………………………………..16 4. Layanan Sarana dan Prasarana.........................................21
3
4
Prolog
Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur III Lembaga Administrasi Negara (PKP2A III LAN) didirikan sejak Tahun 2015 silam. Pertemuan yang dilakukan oleh Asisten IV Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Kepala BKD Kalimantan Timur, Kepala Badan DIklat Provinsi Kalimantan Timur dengan Lembaga Administrasi Negara di Jakarta pada 8 Agustus 2002, menelurkan gagasan strategis bagi pengembangan Aparatur Sipil Negara di Kalimantan. Kepala Lembaga Administrasi Negara saat itu kemudian mengeluarkan surat dengan nomor 537/IX/1/10/2002, tertanggal 29 Agustus 2002, tentang penyampaian Pokok-Pokok Pikiran dalam Pengembangan Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur di Samarinda. Di dalam surat tersebut tersirat akan dibentuknya Satker milik Lembaga Administrasi Negara yaitu PKP2A yang akan mengembangkan kajian serta pendidikan dan pelatihan bagi Aparatur Sipil Negara di Samarinda. Rencana tersebut praktis disambut positif oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Suwarna Abdul Fattah yang kala itu menjabat sebagai Gubernur Kalimantan Timur menerbitkan Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor 61/7232/org, tertanggal 27 November 2002, tentang Persetujuan Pembentukan PKP2A Regional Wilayah Kalimantan. Surat Gubernur Kalimantan Timur tersebut kemudian ditanggapi oleh Lembaga Administrasi Negara dengan Surat Keputusan Kepala L LAN nomor 14/Kep/I.2003 jo. Nomor 173B/Kep/VII/2003, tertanggal 28 Agustus 2003 , tentang Rencana Organisasi LAN. Surat tersebut ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor B/1021/M.PAN/6/2004 tentang Pembenrukan PKP2A III LAN Samarinda. Pada bulan April tahun 2005, PKP2A III LAN Samarinda resmi menjalankan tugas-tugas pokok Bidang Pendididikan dan Pelatihan Aparatur serta Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara yang diamanahkan oleh Lembaga Administrasi Negara. Kala itu, PKP2A III LAN dipimpin oleh DR. Meiliana., M.Si., yang berasal dari Badan Diklat Kalimantan Timur. Kantor PKP2A III LAN merupakan kantor pinjaman Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang berada di Jalan MT. Haryono, Samarinda. Seiring pesatnya perkembangan pelayanan yang diselenggarakan, akhirnya pada tahun 2011, PKP2A III LAN pindah ke gedung milik sendiri yang berada di Jl. HM. Ardans, SH (Ring Road III) Samarinda. Gedung baru PKP2A III LAN lengkap dengan 40 kamar asrama serta sarana dan prasarana yang menunjang terlaksananya tugas sebagai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur di Kalimantan. Terdapat pula Ruangan Auditorium dan Mini Theater yang menjadi sarana dilaksanakannya FGD serta Ekspose Hasil Kajian.
5
Layanan Bidang Diklat
Aparatur
Sebagai Pembina Pendidikan dan Pelatihan Aparatur dan Widyaiswara di Wilayah Kalimantan, maka core business PKP2A III LAN berfokus pada aspek pembinaan Lembaga Diklat dan Sumber Daya Manusia Kediklatan diantaranya Trainers, Training Managers dan Training Officers yang terdapat dalam Lembaga Diklat tersebut. Sebagai Pusat Pendidikan dan Pelatihan, PKP2A III LAN juga memberikan layanan dalam penyelenggaraan Diklat yang merupakan perwujudan dari visi dan misi PKP2A III LAN untuk menjadi rujukan dalam penyelenggaraan diklat. Diklat merupakan bagian penting dalam perkembangan karir seorang Aparatur Sipil Negara mulai dari tahap awal menjadi ASN hingga menduduki jabatan fungsional hingga struktural dalam Organisasi Pemerintah. Untuk itu, penyelenggaraan pelatihan yang diselenggarakan mulai dari awal rekrutmen seorang ASN yaitu Diklat Prajabatan CPNS, Diklat Kepemimpinan dan Diklat Teknis.
5
6
a. Pembinaan Lembaga Diklat di Wilayah Kalimantan
7
1. Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Diklat Dilaksanakan sepanjang tahun anggaran dengan Lokus Utama 4 (empat) Badan Diklat Propinsi yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Kalimantan Barat. Dengan terbatasnya jumlah Lembaga Diklat yang memenuhi kualifikasi untuk menyelenggarakan diklat dan tuntutan jumlah jam pelajaran wajib PNS yang harus dipenuhi untuk pengembangan pegawai, maka fokus monitoring dan evaluasi adalah pada proses kemandirian dan profesionalisme Lembaga Diklat Daerah dalam menyelenggarakan pelatihan. Salah satu kegiatan monitoring dan kegiatan evaluasi penyelenggara Diklat adalah dengan melaksanakan Rapat Koordinasi Kediklatan Kabupaten Kota se Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Kegiatan dilaksanakan di Kantor Badan Diklat Kalimantan Timur, pada Januari 2015.
Foto Rapat Koordinasi Kediklatan Kabupaten Kota se Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, Januari 2015 7
8 2. Pembinaan Widyaiswara Dilaksanakan di awal tahun anggaran untuk menyegarkan dan menambah pengetahuan para trainers dari Lembaga Diklat di Wilayah Kalimantan. Perkembangan tuntutan profesi ASN secara langsung menguji kompetensi Widyaiswara sebagai trainers dalam Lembaga Diklat Pemerintah. Untuk itu, focus pembinaan Widyaiswara diutamakan pada Training of Trainers pada Substansi Mata Diklat yang sedang menjadi isu strategis dalam pelatihan. PKP2A III LAN juga mengadakan Training of Facilitators Diklat Prajabatan karena Diklat Prajabatan Pola Baru telah diterapkan sejak penghujung tahun 2014. Kebutuhan akan Widyaiswara dan Fasilitator yang akan mengajarkan Mata Diklat ANEKA, membuat PKP2A III LAN mengadakan Training of Facilitators bagi Widyaiswara di Kalimantan. para Widyaiswara diajar langsung oleh Penulis Modul Mata Diklat ANEKA.
00
Foto Pembukaan Training of Facilitators Diklat Prajabatan, Januari 2015
9
Sebagai Pembina Widyaiswara Regional Kalimantan, PKP2A III LAN tidak hanya fokus pada kompetensi Widyaiswara dalam mengajar. PKP2A III LAN juga menggelar Diklat Teknis Karya Tulis Ilmiah yang dilaksanakan di PKP2A III LAN, pada Maret 2015.
Foto Pembukaan Training of Facilitators Diklat Prajabatan, Januari 2015
9
10
3. Rapat Konsolidasi Kediklatan dan Kewidyaiswaraan Dilaksanakan di awal atau diakhir tahun anggaran untuk mapping permasalahan, mencari solusi dan menentukan strategi arah kebijakan pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan di Wilayah Kalimantan.
Foto Rapat Konsolidasi Kediklatan dan Kewidyaiswaraan, Januari 2015
11 b. Diklat Prajabatan Pre-Service Training Programmes Penyelenggaraan Diklat prajabatan bertujuan untuk membentuk PNS yang professional yaitu, PNS yang karakternya dibentuk oleh nilai-nilai dasar PNS, sehingga mampu melaksanakan tugas dan perannya secara professional sebagai pelayan publik.
1. Diklat Prajabatan CPNS Golongan III PKP2A III LAN dengan mengusung Diklat Prajabatan Pola Baru telah menyelenggarakan tiga angkatan dengan peserta dari berbagai instansi pemerintah di Kalimantan. PKP2A III LAN juga memfasilitasi kegiatan Diklat Prajabatan Golongan III yang diselenggarakan oleh Badan Diklat salah satunya yang diselenggarakan di BLDD Nunukan.
Foto Seminar Diklat Prajabatan Golongan III, Oktober 2015
11
12 2. Diklat Prajabatan CPNS Golongan I & II PKP2A III LAN dengan mengusung Diklat Prajabatan Pola Baru telah menyelenggarakan tiga angkatan dengan peserta dari berbagai instansi pemerintah di Kalimantan.
Foto Pembukaan Diklat Prajabatan Golongan II, September 2015
13 c. Diklat Kepemimpinan Leadership Training Programmes Diklat kepemimpinan merupakan diklat untuk meningkatkan kompetensi kepemimpinan pejabat struktual yang akan berperan dalam melaksanakan tugas dan fungsi kepemerintahan di instansinya masing-masing.
1. Diklat Kepemimpinan Tingkat II Di bawah kepemimpinan Kepala PKP2A III LAN, DR. Mariman Darto, PKP2A III LAN diamanahkan untuk menyelenggarakan Diklat Kepemimpinan Tingkat II. Sepanjang tahun 2015, PKP2A III LAN menyelenggarakan sebanyak satu angkatan.
Foto Pembukaan Diklat Kepemimpinan Tingkat II Angkatan XLI Kelas E, April 2015
13
14 2. Diklat Kepemimpinan Tingkat III PKP2A III LAN menyelenggarakan Diklat Kepemimpinan Tingkat III Pola baru sebanyak satu angkatan selama Tahun 2015. Kala itu, Peserta Diklat mengikuti Benchmarking ke Bandung selama lima hari.
Foto Peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat III benchmarking ke Bandung, Maret 2015
3. Diklat Kepemimpinan Tingkat IV PKP2A III LAN menyelenggarakan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Pola baru sebanyak dua angkatan selama Tahun 2015. Kala itu, Peserta Diklat mengikuti Benchmarking ke Semarang selama lima hari.
15 d. Diklat Teknis Diklat dilaksanakan untuk memenuhi kompetensi di bidang-bidang teknis tertentu untuk melaksanakan tugas seorang ASN. 1. Diklat Teknis Penyelenggara dan Pengelola Diklat Training Need Assessment (TNA) Management of Training (MOT) Training Officer Course (TOC) Training of Trainers (TOT) 2. Diklat Dalam Rangka Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Daerah Diklat Analisis Jabatan Diklat Evaluasi Jabatan Diklat Manajemen Pelayanan Publik Diklat Penyusunan Standar Operasional Prosedur Diklat Penyusunan Standar Kepuasan Masyarakat 3. Training of Facilitators Standar Pelayanan Minimal 4. Training of Facilitators Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 5. Taylormade Training Programmes Kontribusi: IDR 2.700.000,- (3 hari) IDR 3.000.000,- (4 hari) IDR 3.300.000,- (5 hari)
PKP2A III LAN telah menyelenggarakan berbagai pelatihan dan pendidikan bagi Aparatur Sipil Negara yang berada di Kalimantan. PKP2A III LAN juga telah menelurkan ratusan alumni Diklat yang memiliki komeptensi yang mumpuni. PKP2A III LAN juga membuka tangan bagi Instansi yang ingin bekerjasama dalam menyelenggarakan berbagai pelatihan dan pendidikan. Untuk informasi layanan PKP2A III LAN lebih lanjut, silahkan mengunjungi laman PKP2A III LAN di http://www.samarinda.lan.go.id . Dapat pula menghubungi call center di 0812 5807 8554 atau 0851 0004 0853 atau 0851 0504 0854, serta mengirimkan fax di 0541 4105600. Bisa pula mengirimkan email melalui
[email protected].
15
16
Layanan Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara PKP2A III LAN menyelenggarakan kajian di bawah unit Bidang Kajian Kebijakan Dan Inovasi Administrasi Negara. Bidang ini menyelenggarakan pengkajian sistem administrasi Negara mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan program kajian kinerja kelembagaan, sumber daya aparatur, kajian kebijakan administrasi Negara yang meliputi bidang pemerintahan umum, pembangunan, perekonomian Negara, manajemen kebijakan dan pelayanan, dan otomasi administrasi serta pengelolaan dan pengembangan perpustaan, dokumentasi dan publikasi administrasi. a. Kajian Pengembang Kompetensi Pegawai ASN Kajian ini menajamkan implementasi UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, khususnya yang terkait dengan pengembangan kompetensi pegawai ASN. Adanya kewajiban agar setiap pegawai ASN untuk memperoleh pengembangan kompetensi sekitar 80 jam setahun menuntut kesiapan pemerintah daerah dalam merancang pemetaan komponen pendidikan dan pelatihan bagi seluruh aparaturnya. Jenis Pendidikan dan Pelatihan yang dapat diikuti sebaiknya dapat dijelaskan secara detail serta selaras dengan tujuan organisasi, hal ini penting mengingat selama ini tidak semua jenis pendidikan dan pelatihan yang diberikan didasarkan pada kebutuhan riil pengembangan kapasitas dan kompetensi pegawai. Upaya maupun inovasi pemerintah daerah dalam rangka pengembangan kapasitas pegawainya, baik melalui penerapan sistem online training sistem, e-learning, maupun langkah-langkah lainnya akan coba digali secara mendalam melalui kajian ini. Kajian dilaksanakan dengan berbagai lokus penelitian, diantaranya Pemrov Kalimantan Timur, Pemprov Kalimantan Utara, Pemrov Kalimantan Barat, Pemrov Kalimantan Selatan, Pemrov Kalimantan Tengah dan PKP2A III LAN. Penelitan ini merupakan penelitan deskriptif dengan metode kualitatif. Upaya pengumpulan data dilakukan melalui metode stock-taking dengan pendekatan library research dan paling utama adalah penggalian data secara langsung di lokus terpilih (in-depth interview dengan snowball approach)
17 Tahap Pelaksanaan : 1. Penyusunan TOR, Instrumen Penelitian, dan Research Design 2. Penggalian Data Lapangan 3. Analisis dan Interpretasi Data 4. Ekspose Hasil Kajian 5. Penyusunan Laporan 6. Pencetakan dan Penyebarluasan Buku Hasil Kajian
Foto Ekspose Kajian Pengembang Kompetensi Pegawai ASN, Desember 2015
17
18 b. Kajian Manajemen Perbatasan Fokus Inovasi Pendidikan Pentingnya pengelolaan wilayah perbatasan yang tepat sangat berhubungan dengan besarnya potensi yang dimiliki oleh daerah perbatasan. Walaupun banyaknya permasalahan yang dihadapi di wilayah perbatasan, namun daerah perbatasan sebenarnya menyimpan potensi tinggi untuk terus dikembangkan, baik potensi bidang jasa, perdagangan dan wisata. Begitu strategisnya peran wilayah perbatasan dalam berbagai hal, serta berbagai permasalahan-permasalahan wilayah perbatasan yang kompleks tersebut, PKP2A III LAN bermaksud untuk membuat suatu kajian yang akan memberikan satu konsep tentang Manajemen perbatasan yang ideal yang dapat diterapkan terutama di kawasan daerah perbatasan Kalimantan. Penelitian dilaksanakan di Kota Samarinda, Kota Pontianak dan Kabupaten Nunukan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara Forum group discussion (FGD) yang melibatkan instansi yang berhubungan dengan wilayah perbatasan seperti Bupati, Sekretaris Daerah, Kepala Biro/ Badan/ Kantor Perbatasan, Camat, dsb yang berperan baik langsung maupun tidak langsung dengan wilayah perbatasan. Tahap Pelaksanaan : 1. Penyusunan TOR, Instrumen Penelitian, dan Research Design 2. Penggalian Data Lapangan 3. Analisis dan Interpretasi Data 4. Ekspose Hasil Kajian 5. Penyusunan Laporan 6. Pencetakan dan Penyebarluasan Buku Hasil Kajian
19 c. Advokasi Administrasi Pemerintahan di Wilayah Kalimantan Tata kepemerintahan yang baik (Good Governance) sendiri dewasa ini telah menjadi kata kunci dalam setiap perumusan tujuan kebijakan reformasi birokrasi pemerintahan dalam kerangka perubahan dan pendayagunaan sistem administrasi negara dalam arti yang seluas-luasnya. Oleh karenanya, penguasaan yang matang, mendalam serta menyeluruh terhadap aspek-aspek atau dimensi-dimensi kelengkapan organisasi harus benar-benar dimiliki oleh seluruh instansi pemerintah dan jajaran SDM di dalamnya. Advokasi Administrasi Pemerintahan dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan dalam lingkup bidang Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Organisasi Perangkat Daerah serta Manajemen Sumberdaya Manusia Aparatur kepada pemerintah daerah khususnya di daerah Kalimantan yang meliputi : Analisis Jabatan, Standar Kompetensi Manajerial, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Organisasi Perangkat Daerah, Standar Operasional Prosedur (SOP), Sasaran Kerja Pegawai (SKP). Lokus pelaksanaan diantaranya Advokasi I (Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara), Advokasi II (Provinsi Kalimantan Selatan), Advokasi III (Provinsi Kalimantan Tengah), Advokasi IV (Provinsi Kalimantan Barat).
Metode Pelaksanaan : 1. Ceramah dan Diskusi (tanya jawab), untuk menyampaikan materimateri yang bersifat konsep, teori dan kebijakan. 2. Praktek/Latihan, untuk menguji pemahaman teoretis/ konseptual kedalam konstruk/produk yang nyata dan applicable; serta untuk merubah penghayatan/ pengetahuan menjadi keterampilan. 3. Presentasi, untuk mempertanggung jawabkan tugas-tugas selama penyelenggaraan Bimtek, serta untuk menguji sejauh mana penyerapan materi telah dikuasai oleh peserta.
19
20 d. Jurnal Borneo Administrator Sebagai wadah hasil-hasil penelitian dan pemikiran para ilmuwan di bidang administrasi negara maupun para pelaku birokrasi terkait perkembangan berbagai isu di bidang administrasi negara, Jurnal Borneo Administrator (JBA) terus berupaya mempertahankan kontinuitasnya untuk mendokumentasikan serta menyebarluaskan karya ilmiah tersebut kepada para stakeholder. Satu hal yang tidak kalah penting adalah bahwa penyebarluasan informasi tentang isu-isu administrasi negara berpotensi memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Penerbitan Jurnal Borneo Administartor dilaksanakan secara berkala selama 3 kali terbit dalam setahun dengan rincian perencanaan waktu sebagai berikut: 1. Nomor 1 : bulan Januari – April 2015; 2. Nomor 2 : bulan Mei – Agustus 2015; 3. Nomor 3 : bulan September – Desember 2015. Jumlah cetakan untuk masing-masing edisi adalah 300 eksemplar, sehingga total dalam satu tahun akan dicetak sebanyak 900 eksemplar. Jurnal Borneo Administrasi didistribusikan kepada Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Universitas, Lembaga Penelitian, Perpustakaan, serta KelompokKelompok Masyarakat. Akhir tahun 2015, Jurnal Borneo Administrasi menjadi Majalah Ilmiah yang Terakreditasi dari LIPI dengan nilai 70.38. Akreditasi tersebut membuat Saat ini Jurnal Borneo Administrator secara bertahap akan melakukan migrasi dari versi konvensional (cetak) menuju Jurnal elektronik e-(JBA). E-JBA dapat diakses secara grafis dengan alamat http://samarinda.lan.go.id/jba/ Jurnal Borneo Administrator menerima tulisan yang berkaitan dengan administrasi negara dari berbagai kalangan secara terbuka melalui email di borneo.jurnal@ gmail.com dan
[email protected]
21
Layanan Sarana Dan Prasarana
Selain untuk kegiatan internal, Gedung PKP2A III LAN dan beberapa fasilitas di dalamnya dapat dimanfaatkan oleh pihak eksternal sesuai dengan PP Nomor 73 Tahun 2009 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku Pada LAN. Dalam PP tersebut ditetapkan besaran biaya/tarif untuk pemanfaatan gedung PKP2A III LAN dan beberapa fasilitas yang ada di dalamnya sebagaimana dijelaskan berikut.
Ruang Auditorium (kapasitas 250 org) Ruang Mini Theatre (kapasitas 40 org) Kamar Asrama Ruang Kelas A Ruang Kelas B
Rp. 3.500.000,Rp. 600.000,Rp. 150.000,Rp. 350.000,Rp. 250.000,-
per 1 kali pemakaian/ 8 jam per 1 kali pemakaian / 8 jam per malam / hari per 1 kali pemakaian / 8 jam per 1 kali pemakaian / 8 jam
Informasi lebih lanjut, hubungi Ibu Mustari Kurniawati (085228571100). Dapat pula menghubungi call center di 0812 5807 8554 atau 0851 0004 0853 atau 0851 0504 0854, serta mengirimkan fax di 0541 4105600. Bisa pula mengirimkan email melalui
[email protected].
21
22
23 Asrama PKP2A III LAN terdiri dari 40 kamar dengan kapasitas 80 orang
Fasilitas Asrama dilengkapi dengan lapangan tenis
23
24 PKP2A III LAN memiliki ruang pembelajaran sebanyak tiga kelas dengan kapasitas 40 orang untuk masing-masing kelas.
Ruang Cafetaria berkapasitas 80 orang
25 Ruang Auditorium berkonsep studio sinema berkapasitas 250 orang
25
26 Ruang Mini Theater studio sinema berkapasitas 40 orang