COMPANY PROFILE Pusat Kajian Sistem dan Hukum Administrasi Negara mencanangkan visi : “Pusat Terpercaya dalam Kajian Sistem Administrasi Negara dan Hukum Administrasi Negara” Misi yang akan dilaksanakan dalam upaya mewujudkan visi tersebut adalah : M-1 M-2 M-3 M-4 M-5 M-6 M-7
Melakukan Kajian di bidang Sistem Administrasi Negara; Melakukan kajian di bidang Hukum Administrasi Negara; Melakukan konsultasi, advokasi dan asistensi di bidang Sistem Administrasi Negara dan Hukum Administrasi Negara; Melakukan diseminasi hasil kajian di bidang Sistem Administrasi Negara dan Hukum Administrasi Negara; Melakukan penyiapan bahan rekomendasi kebijakan di bidang Sistem Administrasi Negara dan Hukum Administrasi Negara; Meningkatkan kualiatas dukungan manajemen pusat kajian Sistem Administrasi Negara dan Hukum Administrasi Negara; Melakukan kerjasama dalam rangka pengembangan Sistem Administrasi Negara dan Hukum Administrasi Negara.
Mengacu Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2013 tentang Lembaga Administrasi Negara, Pusat Kajian Sistem dan Hukum Administrasi Negara mempunyai tugas : “melaksanakan penyusunan rencana, penelaahan kebijakan, pengkajian dan evaluasi pelaksanaan program kajian sistem dan hukum administrasi negara, bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengkajian kebijakan serta pemberian bantuan teknis dan administratif kepada pusat dan kelompok jabatan fungsional di lingkungannya”. Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut, fungsi yang dijalankan oleh Pusat Kajian Sistem dan Hukum Administrasi Negara adalah : 1) Penyusunan rencana kerja program, kegiatan dan anggaran di bidang kajian kebijakan sistem dan hukum administrasi negara; 2) Pelaksanaan kajian kebijakan di bidang sistem dan hukum administrasi negara; 3) Pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan Pusat; 4) Pengendalian pelaksanaan kegiatan di lingkungan Pusat; 5) Pelaksanaan evaluasi kajian kebijakan di bidang sistem dan hukum administrasi negara; 6) Pelaksanaan konsultasi, advokasi dan asistensi di bidang kajian kebijakan sistem dan hukum administrasi negara; 7) Penyusunan dan pengembangan sistem informasi; 8) Pelaksanaan pemberian dukungan teknis dan administratif kepada Pusat dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan Pusat; 9) Pembinaan kelompok jabatan fungsional di lingkungan Pusat; 10) Pelaksanaan tugas kedinasan lain terkait yang diberikan pimpinan.
No.
Nama
Jabatan
Bidang Kompetensi
1.
Tri Saksono, S.H., MPd
Kepala Pusat
Hukum Administrasi Negara
2.
Tri Atmojo Sejati, S.T., S.H., M.Si
Kepala Bagian Administrasi
HAN/HTN
3.
Suryanto, S.Sos, M.Si.
Peneliti Madya
Administrasi Negara/ Pemerintahan
4.
Antun Nastri Sidik, SIP, M.Si
Peneliti Muda
Administrasi Negara/ Pemerintahan
5.
Zulfarida, S.H.
Peneliti Muda
Hukum Administrasi Negara
6.
Frenky Kristian Saragi, S.H.
Peneliti Pertama
Hukum Administrasi Negara
7.
Reagant Dwi Putra, S.H.
Pengelola Data dan Informasi Hasil Kajian
Hukum Administrasi Negara
8.
Fachrizal, SE
Pengelola Kajian
Ekonomi Pembangunan
9.
Dra. Yuniati
Pengelola Keuangan
Administrasi Perkantoran
10.
Eko Nurwajito
Pengadministrasi Tata Usaha
Administrasi Perkantoran
PRODUK KAJIAN 2014 2013
2012 2011
Kajian Integrasi Sistem Perencanaan dan Penganggaran
Kajian Redefinisi Sistem Administrasi Negara Kajian Kedudukan dan Kewenangan Pejabat Publik Menurut Perspektif Hukum Administrasi Negara
Kajian Evaluasi Terhadap Kebijakan Penyelenggaraan Negara Berdasarkan Kerangka Umum Hukum Administrasi Negara Kajian Implementasi Instrumen Pedoman Akuntabilitas Nasional di Instansi Pemerintah
Instrumen Akuntabilitas Nasional
2010 2009
2008 2007 2006 2005
2004
Pengembangan Kerangka Umum Hukum Administrasi Negara (KUHAN)
Naskah Akademik Sistem Akuntabilitas Nasional Pedoman Akuntabilitas Nasional Penyusunan Kerangka Umum Hukum Administrasi Negara (KUHAN)
Kajian tentang Pengembangan Hukum Administrasi Negara dalam rangka mewujudkan Good Governance Penyusunan Rancangan Agenda Kebijakan Nasional dalam Bidang Hukum Adminstrasi Negara yang perlu dikembangkan pada Tahun 2010-2020.
Kajian tentang Penyusunan Saran Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Sistem Administrasi Negara Berdasarkan UUD 1945 Kajian tentang Aktualisasi Peran Serta Masyarakat Dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik Laporan Sosialisasi Penerapan Good Governance Index
Buku Rujukan Public Hearing dalam Perumusan Kebijakan Publik Kajian Tentang Administrasi Kependudukan Negara Penerapan Good Governance di Indonesia Kajian Yuridis Tentang Anggaran Berbasis Kinerja Kajian Yuridis Penetapan Status Kawasan Khusus Pengaturan Dan Penegakan Hukum Dalam Sistem Administrasi
Kajian Perumusan Kebijakan Publik atau Peraturan Perundang-undangan dalam Sistem Penyelenggaraan Kepemerintahan Yang Baik Kajian tentang Pola Korupsi di Lingkungan Instansi Pemerintah Kajian Tentang Posisi Yuridis Keputusan Administrasi di luar Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Kajian Yuridis Kelembagaan Independen di Indonesia Kajian Tentang Central Oversight Body Dalam Bidang Pengembangan Hukum di Indonesia
Pengembangan Etika dalam Pelayanan Publik Kajian tentang Penyusunan Pedoman Pengajuan Judicial Review Kepada Mahkamah Agung & Mahkamah Konstitusi Pengembangan Konsep Public Hearing dan sosialisasinya dalam perumusan kebijakan Kajian tentang Penataan Sistem Pengawasan dalam rangka Penegakan Hukum
2003
2002
Etika dalam Penyelenggaraan Negara (Tinjauan atas strategi pengembangannya dalam penyelenggaraan pemerintahan) Pengelolaan Penyelenggaraan Kerjasama antar daerah (Tinjauan atas beberapa ketentuan & substansi dalam penyelenggaraan kerjasama antar daerah) Kajian Tentang Kelembagaan Pengembangan Hukum di Indonesia Kajian tentang Penggunaan waktu pejabat pimpinan daerah dalam kegiatan Protokoler Kajian tentang mekanisme Penyusunan dan Pengundangan Peraturan Perundang-undangan Kajian tentang Peraturan Hukum di Bidang Kependudukan Kajian tentang Penyusunan Naskah Akademis RUU tentang Perdokumentasian
Kajian Tentang Peraturan Hukum Administrasi Negara dalam Penyelenggaraan Kerjasama antar Daerah Kajian Hukum Administrasi Negara Tentang Produk Hukum MPR berdasarkan Amandemen UUD 1945 Kajian Hukum Tentang Checks and Balances System dalam Penyelenggaraan Negara Penyusunan Pedoman Pembuatan Contract Drafting Bagi Pemerintah Pusat dan Daerah Kajian Hukum Administrasi Negara Tentang Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Antar Instansi Pemerintah
Kajian Pengembangan Kisi-kisi Yuridis dalam penyusunan Peraturan Daerah Kajian Strategi Pengembangan Etika Dalam Pemerintahan Kajian Tentang Materi Hukum Administrasi Negara Yang Perlu Disosialisasikan Melalui Diklat PNS
LAYANAN ADVOKASI DAN PERKONSULTASIAN 1. Legal Drafting Legal Drafting merupakan konsep dasar tentang penyusunan peraturan perundang-undangan yang berisi tentang naskah akademik hasil kajian ilmiah beserta naskah awal peraturan perundang-undangan yang diusulkan. Sedangkan pembentukan peraturan perundang-undangan adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang pada dasamya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan. Untuk penyusunan peraturan tersebut diperlukan pemahaman tentang teknis penyusunan naskah akademis dan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan. Pusat SANHAN memberikan layanan pembentukan peraturan perundang-undangan melalui pendekatan konseptual Legal Drafting dan Penyusunan Naskah Akademis melalui bimbingan teknis dan simulasi. 2. Naskah Akademik (NA) NA merupakan hasil penelitian terhadap suatu masalah tertetu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dalam suatu rancangan peraturan perundanganundangan rancangan perda provinsi, kabupaten/kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan masyarakat. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, NA
merupakan suatu keharusan yang harus dipenenuhi oleh setiap instansi pemrakarsa dalam mengajukan rancangan peraturan perundang-undangan. Untuk memberikan bagaimana menyusun NA Pusat Kajian SANHAN memberikan layanan tentang penyusunan NA melalui bimbingan dan latihan dalam merumuskan konsep NA. 3. Penyusunan Program Legislasi Daerah Legislasi daerah merupakan instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi atau Daerah Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis. Secara konseptual prolegda diadakan agar dalam pembentukan peratura perundang di tingkat daerah dapat dilaksanakan secara terencana dengan mengacu pada skala prioritas. Untuk memberikan bagaimana menyusun Penyusunan Program Legislasi , Pusat Kajian SHAN memberikan layanan melalui pendekatan konsep teori dan kebijakan peraturan perundangundangan yang ada. 4. Standar Operasional Prosedur (SOP) SOP merupakan suatu standar/pedoman tertulis yang dipergunakan untuk mendorong dan menggerakkan suatu kelompok untuk mencapai tujuan organisasi. SOP juga merupakan tatacara atau tahapan yang dibakukan dan yang harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kerja tertentu. Dengan demikian, posisi SOP ini sangat penting bagi setiap organisasi. Outputnya adalah dokumen SOP yang bisa berupa SOP sederhana maupun bagan alir (flowchart) yang lebih kompleks. 5. Analisis Jabatan (Anjab) Analisis jabatan adalah suatu kegiatan pengumpulan, penilaian dan penyusunan berbagai informasi secara sistematis yang berkaitan dengan jabatan. Teknis Analisis Jabatan merupakan suatu proses dimana sejumlah pekerjaan dibagi-bagi untuk menentukan tugas dan tanggung jawab yang ada hubungannya dengan pekerjaan, persyaratan apa saja yang harus dipenuhi dimana pekerjaan tersebut dilakukan dan kapabilitas personal yang disyaratkan untuk mencapai kinerja yang maksimal. 6. Analisis Beban Kerja (ABK) Analisis Beban Kerja adalah suatu teknik untuk menentukan jumlah dan jenis pekerjaan suatu unit organisasi / pemegang jabatan yang dilakukan secara sistematis dengan menggunakan metode tertentu. Dengan menggunakan rumus-rumus tertentu, maka akan dapat diperoleh jumlah SDM yang dibutuhkan pada suatu unit organisasi. 7. Standar Pelayanan (SP) Penyusunan standar pelayanan merupakan implikasi Permenpan dan RB No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. Bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan Publik untuk setiap jenis pelayanan. Tujuannya adalah untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat. Output standar pelayanan meliputi: a. Komponen standar pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery), meliputi: 1) Persyaratan 2) Sistem, Mekanisme dan Prosedur
3) Jangka waktu pelayanan 4) Biaya/tarif 5) Produk Pelayanan 6) Penanganan pengaduan, saran, dan masukan. b. Komponen standar pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing), meliputi: 1) Dasar hukum 2) Sarana dan prasarana dan/atau fasilitas 3) Kompetensi pelaksana 4) Pengawasan internal 5) Jumlah pelaksana 6) Jaminan pelayanan 7) Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan 8) Evaluasi kinerja pelaksana. 8. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Terminologi pelayanan minimal pada awalnya dimaknai sebagai hal negatif karena terdapat konsep atau terminologi lain yakni pelayanan prima. Kedua konsep tersebut memang merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada pelanggan, namun untuk pelayanan minimal lebih spesifik karena berkaitan dengan implementasi PP No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Penyusunan dokumen SPM dilakukan oleh Kementerian, sedangkan pemerintah daerah menyusun rencana pencapaian SPM terkait dengan pelayanan dasar. Output kegiatan ini berupa dokumen rencana pencapaian target SPM daerah selama 5 tahun. 9. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Di dalam UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik disebutkan bahwa dalam pelayanan publik dikenal terminologi pembina dan organisasi penyelenggara pelayanan publik. Salah satu tugas organisasi penyelenggara pelayanan publik adalah melakukan survei kepuasan masyarakat untuk mengidentifikasi sejauhmana kinerja penyelenggara pelayanan yang bersangkutan. Survei kepuasan masyarakat yang dilakukan terhadap setiap jenis penyelenggaraan pelayanan publik menggunakan indikator dan metodologi survei sesuai kebutuhan (Permenpan dan RB No. 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik). Output kegiatan ini adalah hasil pengukuran IKM unit pelayanan. 10. Penataan Organisasi Daerah Terbitnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berimplikasi pada pengaturanpengaturan di bawahnya termasuk organisasi perangkat daerah sebagaimana tertuang dalam PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Mengapa memerlukan penataan? Karena substansi pengaturan setiap undang-undang yang baru memiliki perbedaan dengan UU sebelumnya, sehingga perlu pengkajian mendalam agar penyusunan OPD sesuai dengan lampiran UU No. 23 Tahun 2014 dan kebutuhan pemerintah daerah yang bersangkutan. Hasil kegiatan advokasi ini adalah rekomendasi kajian dan/atau naskah akademik penataan OPD. 11. Penyusunan Dokumen Perencanaan Kegiatan advokasi penyusunan dokumen perencanaan dilakukan terhadap kementerian/lembaga dan daerah, termasuk lembaga non struktural (LNS). Output kegiatan ini berupa dokumen perencanaan yang meliputi Rencana Strategis (Renstra), Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). 12. Penyusunan Dokumen Pelaporan Output kegiatan advokasi penyusunan dokumen pelaporan adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan bentuk pelaporan lain sesuai dengan tuntutan organisasi. 13. Penyusunan Dokumen Monev Setiap organisasi menginginkan agar program dan kegiatan yang dilaksanakan berjalan dengan lancar sesuai tujuan yang diharapkan. Untuk itu, kegiatan penyusunan dokumen monitoring dan evaluasi menjadi penting yaitu untuk mengidentifikasi sampai sejauhmana pencapaian kegiatan dan kendala-kendala yang dihadapinya. 14. Manajemen Perubahan Manajemen perubahan (change management) merupakan sebuah tools dalam rangka pengambilan keputusan organisasi. Setiap anggota organisasi bertanggung jawab atas apa yang dilakukan dan tidak dilakukan, setiap orang dapat dan bebas memberikan masukan terhadap arah perubahan organisasi. Tools CM (Change Management) telah banyak digunakan di pusat dan daerah karena dianggap mampu menghasilkan keputusan partisipatif. 15. Manajemen Kinerja Kegiatan penyusunan manajemen kinerja di lingkungan pemerintahan/birokrasi berupa penyusunan Standar Kinerja Pegawai (SKP). Dalam konsep ini, setiap pegawai dianggap sebagai pengungkit kinerja yang paling utama, dibandingkan sarana prasarana/fasilitas. Oleh karena itu, setiap pegawai diharapkan memiliki dokumen SKP yang akan digunakan sebagai bahan penilaian terhadap kinerja yang bersangkutan. Di dunia swasta (private) hal ini kurang lebih sama dengan Key Performance Indicators (KPI), yang juga menjadi dasar dalam memberikan tunjangan/ kompensasi.
