HUKUM ADMINISTRASI NEGARA Penulis : M. Makhfudz, S.H., M.H. Edisi Pertama Cetakan Pertama, 2013 Hak Cipta 2013 pada penulis, Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun, secara elektronis maupun mekanis, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya, tanpa izin tertulis dari penerbit.
Ruko Jambusari No. 7A Yogyakarta 55283 Telp. : 0274-889836; 0274-889398 Fax. : 0274-889057 E-mail :
[email protected]
M. Makhfudz, S.H., M.H. HUKUM ADMINISTRASI NEGARA/M. Makhfudz, S.H., M.H. - Edisi Pertama – Yogyakarta; Graha Ilmu, 2013 X + 162 hlm, 1 Jil.: 26 cm. ISBN:
978-602-262-068-6
1. Hukum
2. Administrasi Negara
I. Judul
KATA PENGANTAR
Penulis mengucapkan rasa syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan buku Hukum Administrasi Negara. Buku ini menjelaskan penyelenggaraan pemerintahan yang telah mengalami perubahan besar setelah reformasi sehingga sangat penting diketahui mahasiswa dan masyarakat umum yang ingin mengetahui pemerintahan. Hukum Administrasi Negara adalah ilmu yang mempelajari negara dalam keadaan yang bergerak, sehingga buku ini juga membahas kondisi birokrasi yang gemuk, rumit, dan berkinerja buruk. Kritik terhadap birokrasi secara terus–menerus telah mempengaruhi pendapatan nasional dan perekonomian nasional. Dengan buku ini para mahasiswa dapat mempelajari kondisi birokrasi dan dapat menggunakannya sebagai acuan untuk berpikir kritis atas kinerja birokrasi. Di samping itu mahasiswa juga akan mendapatkan pelajaran yang baik tentang bagaimana melakukan pelayanan yang baik, yang selama ini masih menjadi ganjalan bagi birokrat dengan pelayanannya yang kurang baik. Meski begitu bukan berarti buku ajar ini telah sempurna. Penulis menyadari uraian dan materi dalam buku ini masih jauh dari sempurna. Saran dan kritik bagi penulis sangat diharapkan.
Jakarta, Januari 2013 M. Makhfudz, S.H., M.H.
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR DAFTAR ISI
v vii
BAB 1
PENGERTIAN DAN CAKUPAN
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13
BAB II
HUBUNGAN HUKUM TATA NEGARA DENGAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DAN SISTEMATIKA HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
15
BAB III
PENGERTIAN DAN KLASIFIKASI TINDAK ADMINISTRASI NEGARA
21
3.1 Pengertian Tindak Hukum Administrasi Negara 3.2 Klasifikasi Tindak Hukum Administrasi Negara
21 21
Istilah Hukum Administrasi Negara Pengertian Administrasi Negara Ilmu Hukum Administrasi Negara Letak Hukum Administrasi Negara dalam Ilmu Hukum Pengertian Administrasi, Tata Usaha dan Pemerintahan Arti Hukum Administrasi Negara Pemerintah dan Pemerintahan Ruang Lingkup Hukum Administrasi Negara Kedudukan, Kewenangan, dan Tindakan Hukum Pemerintah Kedudukan Pemerintah dalam Hukum Publik Kedudukan Pemerintah dalam Hukum Privat Kewenangan Pemerintah Pengertian Wewenang dan Kekuasaan
1 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 11 12 12
viii
Hukum Administrasi Negara
BAB IV
PENGGOLONGAN KEPUTUSAN ADMINISTRASI NEGARA
25
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5
25 26 30 32 32
BAB V
SUMBER-SUMBER HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
37
BAB VI
PERKEMBANGAN TUGAS-TUGAS PEMERINTAH
39
6.1 Perkembangan Bentuk Negara 6.2 Pemerintahan di Indonesia
39 41
Pengertian Keputusan Administrasi Negara Pengertian Beschikking Syarat Sahnya Suatu Keputusan (Beschiking) Syarat Formal Syarat Keputusan Menurut UU No. 5 Tahun 1986
BAB VII AZAS-AZAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK
43
BAB VIII PERBUATAN PEMERINTAHAN
45
8.1 8.2 8.3 8.4 8.5
45 45 46 46 46
BAB IX
BIROKRASI
Macam-macam Perbuatan Pemerintah Perbuatan Menurut Hukum Privat Perbuatan Hukum Menurut Hukum Publik Tindakan Pemerintah Cara-cara Pelaksanaan Tindakan Pemerintah
9.1 Pengertian Birokrasi 9.2 Wacana Birokrasi Era Perubahan Sistem 9.3 Konsep Birokrasi 9.4 Fungsi Pemerintah 9.5 Hal–hal yang Perlu untuk Mewujudkan Birokrasi yang Sesuai dengan Harapan Masyarakat 9.6 Pelayanan Publik 9.7 Kontrol Birokrasi dan Akuntabilitas 9.8 Akuntabilitas Publik 9.9 Tipe Akuntabilitas Publik 9.10 Sistem Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi 9.11 Metode dan Kontrol Birokrasi 9.12 Pendekatan Kontrol Birokrasi Publik 9.13 Birokrasi dan Politik 9.14 Budaya Birokrasi Indonesia 9.15 Pathologi Birokrasi 9.16 Reformasi Birokrasi
49 49 50 56 60 61 62 71 71 74 81 82 91 94 96 100 102
Daftar Isi
ix
BAB X
HUKUM KEPEGAWAIAN
105
10.1 10.2 10.3 10.4 10.5
105 105 105 106 107
BAB XI
MASALAH KETATANEGARAAN
111
11.1 Perihal Negara 11.2 Pola Ketatanegaraan 11.3 Pola Dasar Negara 12.1 Perubahan Struktur Ketatanegaraan
111 112 114 119
Objek Hukum Kepegawaian Perlunya Pegawai Negeri Hubungan Dinas Publik Segi Hukum Pengangkatan Pegawai Negeri Paradigma Pembangunan SDM Pemerintah Era Otonomi
BAB XII PERKEMANGAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
119
120 132 136 138 140 140 140
12.2 Lembaga-lembaga Negara Republik Indonesia dan Wewenangnya 12.3 Ombudsman 12.4 Komisi Pengawas Persaingan Usaha 12.5 Penjelasan Komisi Yudisial 12.6 Tentara Nasional Indonesia 12.7 Kepolisian Republik Indonesia 12.8 Perwakilan RI di Luar Negeri
BAB XIII KONTROVERSI PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
141
141 143 156 157
13.1 Pendahuluan 13.2 Pembahasan 13.3 Kesimpulan 13.4 Saran
DAFTAR PUSTAKA
159
TENTANG PENULIS
161 -oo0oo-
