BAB II PENDELEGASIAN WEWENANG DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

BAB II PENDELEGASIAN WEWENANG DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

A. Pengertian Pendelegasian Wewenang Sumber kekuasasaan dan wewenang bagi Pemerintah adalah peraturan perundang-undangan. Kekuasaan dan kewenangan pemerintah yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, baik pada pemerintahan pusat maupun daerah dapat diperoleh melalui atribusi, delegasi dan mandat. Pembentuk undang-undang menentukan suatu organ pemerintahan berikut wewenangnya baik kepada organ yang sudah ada maupun yang baru dibentuk. Secara teoritik, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan terdiri dari tiga bentuk yaitu pelimpahan kewenangan dengan atribusi, pelimpahan kewenangan dengan delegasi dan pelimpahan kewenangan dengan mandat. Pengertian pendelegasian wewenang adalah pemberian wewenang kepada orang-orang yang ditunjuk oleh pemegang wewenang. Penggunaan pendelegasian wewenang secara bijaksana merupakan faktor kritis bagi efektivitas organisasi. Oleh karena itu peranan pendelegasian wewenang sangat penting di dalam organisasi. Selain itu, pendelegasian wewenang adalah konsekuensi logis dari semakin besarnya organisasi. 20 Adakalanya seseorang yang berada disuatu posisi memiliki berbagai keterbatasan dalam melakukan suatu pekerjaan, jumlah pekerjaan serta keahlian 20

http://www.psychologymania.com/2013/01/pengertian-pendelegasian-wewenang.html, (diakses tanggal 1 April 2015).

Universitas Sumatera Utara

yang dimiliki. Jika keterbatasan ini tidak dapat ditanggulangi, hal ini akan memperburuk kinerja Organisasi. Maka perlu dilakukannya pelimpahan wewenang dan tanggung jawab atau biasa disebut delegation. Pendelegasian ialah: 1. Proses terorganisir dalam kerangka hidup organisasi/keorganisasian untuk secara langsung melibatkan sebanyak mungkin orang dan pribadi dalam pembuatan keputusan, pengarahan, dan pengerjaan kerja-yang berkaitan dengan pemastian tugas. 2. Tindakan mempercayakan tugas (yang pasti dan jelas), kewenangan, hak, tanggung jawab, kewajiban, dan pertanggungjawaban kepada bawahan secara individu dalam setiap posisi tugas. Pendelegasian dilakukan dengan cara membagi tugas, kewenangan, hak, tanggung jawab, kewajiban, serta pertanggungjawaban, yang ditetapkan dalam suatu penjabaran/deskripsi tugas formil dalam organisasi. Penggunaan pendelegasian wewenang secara bijaksana merupakan faktor kritis bagi efektivitas organisasi. Oleh karena itu peranan pendelegasian wewenang sangat penting di dalam organisasi. Selain itu, pendelegasian wewenang adalah konsekuensi logis dari semakin besarnya organisasi. Bila atasan menghadapi banyak pekerjaan yang tidak dapat dilaksanakan oleh satu orang, maka ia perlu melakukan delegasi. Pendelegasian juga dilakukan agar manajer dapat mengembangkan bawahan sehingga lebih memperkuat organisasi, terutama di

saat

terjadi

perubahan

susunan

manajemenPendelegasian

merupakan

pelimpahan wewenang dan tanggung jawab formal kepada orang lain untuk


melaksanakan kegiatan tertentu. Dengan adanya efektivitas delegasi merupakan faktor utama yang membedakan manajer sukses dan manajer tidak sukses. Setelah adanya tugas, wewenang dan tanggung jawab pada tiap-tiap individu maka selayaknya individu-individu tersebut setuju untuk memberikan pertanggungjawabannya atas tugas-tugas yang diserahkan kepadanya. Hal ini berkenaan dengan kenyataan bahwa akan selalu diminta pertanggungjawabannya atas pemenuhan tugas dan tanggung jawab yang dilimpahkan kepadanya. Semua hal ini yaitu tugas, wewenang, tanggungjawab dan pertanggungjawaban merupakan unsur-unsur dari pendelegasian wewenang. Pendelegasian wewenang hanyalah tahapan dari suatu proses ketika penyerahan wewenang, berfungsi melepaskan kedudukan dengan melaksanakan pertanggungjawaban. 21 Menurut Manullang bahwa pendelegasian adalah kegiatan seseorang untuk menugaskan stafnya/bawahannya untuk melaksanakan bagian dari tugas manajer yang bersangkutan dan pada waktu bersamaan memberikan kekuasaan kepada staf/bawahan tersebut, sehingga bawahan itu dapat melaksanakan tugas tugas itu sebaik baiknya serta dapat mempertanggung jawabkan hal hal yang didelegasikan kepadanya. 22 Berkaitan dengan pendelegasian terdapat tiga unsur yaitu tugas, kekuasaan, dan pertanggungjawaban. 23

21

Malayu S.P. Hasibuan, Manajemen Sumber daya Manusia, Jakarta: Haji Masagun, 2006, hal 72 22 Manullang, M. Manajemen Personalia Edisi 3. Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2006, hal 107 23 Ibid


1. Tugas Tugas adalah pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan oleh seseorang pada suatu jabatan tertentu. Dengan adanya tugas maka akan mendorong karyawan untuk lebih produktif di dalam sebuah perusahaan, sehingga efektivitas kerja dapat tercapai. 2. Kekuasaan Kekuasaan adalah hak atau wewenang untuk memutuskan segala sesuatu keputusan yang berhubungan dengan fungsinya tersebut. Dalam menjalankan pendelegasian wewenang dalam sebuah perusahaan harus dilandasi dengan kekuasaan karena dengan kekuasaan seorang karyawan memiliki hak dalam mengambil sebuah keputusan yang sesuai dengan kepentingan dan fungsinya bagi perusahaan. 3. Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban adalah memberikan laporan bagaimana seseorang melaksanakan tugasnya dan bagaimana dia memakai wewenang yang diberikan kepadanya. Tanggung jawab merupakan hal terpenting dalam menjalankan suatu wewenang perusahaan karena dengan tanggung jawab seorang karyawan dapat memberikan laporan atau pertanggungjawaban suatu keputusan yang telah diambil. Dalam hukum tata pemerintahan pejabat tata usaha negara merupakan pelaku utama dalam melakukan perbuatan dan tindakan hukum fungsi pokok pemerintahan dan fungsi pelayanan pemerintahan, namun dalam melakukan tindakan dan perbuatannya harus mempunyai kewenangan yang jelas. Dalam


banyak literatur, sumber kewenangan berasal dari atribusi, delegasi dan mandat. Sebelum mengetahui atribusi, delegasi dan mandat, terlebih 24 dahulu yang perlu dipahami ialah mengenai kewenangan dan wewenang. Secara konseptual, istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah Belanda “bevoegdheid” (yang berarti wewenang atau berkuasa). Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan

(Hukum

Administrasi),

karena

pemerintahan

baru

dapat

menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Pengertian kewenangan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sama dengan wewenang, yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Beberapa pendapat ahli mengenai kewenangan dan wewenang dan sumber-sumber

kewenangan

sangatlah

beragam,

ada

yang

mengaitkan

kewenangan dengan kekuasaan dan membedakannya serta membedakan antara atribusi, delegasi dan mandat. 1. Menurut Prajudi Atmosudirjo, kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh

undang-undang)

atau

dari

kekuasaan

eksekutif/administratif.

Kewenangan merupakan kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu

24

Boeyberusahasabar.wordpress.com/2013/12/10/sumber-kewenangan-atribusi-delegasidan-mandat (diakses tanggal 1 Mei 2015).


saja. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum publik. 25 2. Indroharto, mengemukakan, bahwa wewenang diperoleh secara atribusi, delegasi, dan mandat, yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut : Wewenang yang diperoleh secara atribusi, yaitu pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundangundangan. Jadi, disini dilahirkan/diciptakan suatu wewenang pemerintah yang baru. Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau Jabatan TUN yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada Badan atau Jabatan TUN lainnya. Jadi, suatu delegasi selalu didahului oleh adanya sesuatu atribusi wewenang. Pada mandat, disitu tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari Badan atau Jabatan TUN yang satu kepada yang lain. 3. Philipus M. Hadjon, mengatakan bahwa setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan. 26 Kemudian Philipus M Hadjon pada dasarnya membuat perbedaan antara delegasi dan

25

Prajudi Atmosudirdjo, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001,

hal 27. 26

Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005, hal 78.


mandat. Dalam hal delegasi mengenai prosedur pelimpahannya berasal dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lainnya dengan peraturan perundang-undangan, dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih ke delegataris. 27 Pemberi delegasi tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi, kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang dengan asas ”contrarius actus”. Artinya, setiap perobahan, pencabutan suatu peraturan pelaksanaan perundang-undangan, dilakukan oleh pejabat yang menetapkan peraturan dimaksud, dan dilakukan dengan peraturan yang setaraf atau yang lebih tinggi. Dalam hal mandat, prosedur pelimpahan dalam rangka hubungan atasan bawahan yang bersifat rutin. Adapun tanggung jawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat. Setiap saat pemberi mandat dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan itu. 4. S.F.Marbun, menyebutkan wewenang mengandung arti kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum. Wewenang itu dapat mempengaruhi terhadap pergaulan hukum, setelah dinyatakan dengan tegas wewenang tersebut sah, baru kemudian tindak pemerintahan mendapat kekuasaan hukum (rechtskracht). Pengertian wewenang itu sendiri akan berkaitan dengan kekuasaan. 28

27

Ibid SF, Marbun, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia, (Yogyakarta FH UII Press,.2011), hal 71. 28


5. Atribusi terjadinya pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu

ketentuan

dalam

peraturan

perundang-undangan.

Atribusi

kewenangan dalam peraturan perundangundangan adalah pemberian kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang pada puncaknya diberikan oleh UUD 1945 atau UU kepada suatu lembaga negara atau pemerintah. Kewenangan tersebut melekat terus menerus dan dapat dilaksanakan atas prakarsa sendiri setiap diperlukan. Disini dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang baru. Legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang pemerintahan dibedakan : Original legislator, dalam hal ini di tingkat pusat adalah MPR sebagai pembentuk Undang-undang Dasar dan DPR bersama Pemerintah sebagai yang melahirkan suatu undang-undang. Dalam kaitannya dengan kepentingan daerah, oleh konstitusi diatur dengan melibatkan DPD. Di tingkat daerah yaitu DPRD dan pemerintah daerah yang menghasilkan Peraturan Daerah. Misal, UUD 1945 sesudah perubahan, dalam Pasal 5 ayat (2) memberikan kewenangan kepada Presiden dalam menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan undangundang sebagaimana mestinya. Dalam Pasal 22 ayat (1), UUD 1945 memberikan kewenangan kepada Presiden untuk membentuk Peraturan Pemerintah Pengganti UU jika terjadi kepentingan yang memaksa. Delegated legislator, dalam hal ini seperti presiden yang berdasarkan suatu undang-undang mengeluarkan peraturan

pemerintah,

yaitu

diciptakan

wewenang-wewenang

pemerintahan kepada badan atau jabatan tata usaha negara tertentu. Misal,


Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2003, tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Pasal 12 (1) Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Pusat di lingkungannya dalam dan dari jabatan struktural eselon II ke bawah atau jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan itu. Pengertian pejabat pembina kepegawaian pusat adalah Menteri. 6. Pada delegasi, terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan tata usaha negara yang telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan tata usaha negara lainnya. Jadi suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang. Misal, dalam Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Pasal 93 (1) Pejabat struktural eselon I diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri yang bersangkutan (2) Pejabat struktural eselon II ke bawah diangkat dan diberhentikan oleh Menteri yang bersangkutan. (3) Pejabat struktural eselon III ke bawah dapat diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang diberi pelimpahan wewenang oleh Menteri yang bersangkutan. 7. Pengertian mandat dalam asas-asas Hukum Administrasi Negara, berbeda dengan pengertian mandataris dalam konstruksi mandataris menurut penjelasan UUD 1945 sebelum perubahan. Menurut penjelasan UUD 1945 Presiden yang diangkat oleh MPR, tunduk dan bertanggung jawab


kepada Majelis. Presiden adalah mandataris dari MPR, dan wajib menjalankan putusan MPR. Presiden ialah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi. Dalam Hukum Administrasi Negara mandat diartikan sebagai perintah untuk melaksanakan atasan, kewenangan dapat sewaktu-waktu dilaksanakan oleh pemberi mandat, dan tidak terjadi peralihan tanggung jawab. Berdasarkan uraian tersebut, apabila wewenang yang diperoleh organ pemerintahan secara atribusi itu bersifat asli yang berasal dari peraturan perundang-undangan, yaitu dari redaksi pasal-pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan. Penerima dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada dengan tanggung jawab intern dan ekstern pelaksanaan wewenang yang diatribusikan sepenuhnya berada pada penerima wewenang (atributaris). 1. Huisman membedakan delegasi dan mandat sebagai berikut : Delegasi, merupakan pelimpahan wewenang (overdracht van bevoegdheid); kewenangan tidak dapat dijalankan secara insidental oleh organ yang memiliki wewenang asli (bevoegdheid kan door hetoorsprokenlijk bevoegde orgaan niet incidenteel uitgoefend worden); terjadi peralihan tanggung jawab (overgang van verantwoordelijkheid); harus berdasarkan UU (wetelijk basis vereist ); harus tertulis (moet schriftelijk);. Mandat menurut Huisman, merupakan perintah untuk melaksanakan (opdracht tot uitvoering); kewenangan dapat sewaktu-waktu dilaksanakan oleh mandans (bevoeghdheid kan door mandaatgever nog incidenteel


uitgeofend worden); tidak

terjadi peralihan tanggung jawab

(behooud van verantwoordelijkheid); tidak harus berdasarkan UU (geen wetelijke basis vereist); dapat tertulis, dapat pula secara lisan. Dari beberapa pendapat ahli di atas, aspek kewenangan atau kompetensi yang dimiliki oleh aparat pemerintah cirinya ada dua yaitu : 1. Kewenangan atributif (orisinal) Ialah kewenangan yang diberikan langsung oleh peraturan perundangundangan. Contoh : presiden berwenang membuat UU, Perpu, PP. kewenangan ini sifatnya permanent, saat berakhirnya kabur (obscure). 2. Kewenangan non atributif (non orisinal) Kewenangan yang diberikan karena adanya pelimpahan/peralihan wewenang. Contoh : Dekan sebagai pengambil kebijakan, wakil dekan bidang akademik/kurikulum, sewaktu-waktu dekan umroh dan menugaskan PD1 Dalam hukum tata pemerintahan pelimpahan wewenang ada 2 (dua) yakni : a. Mandat, pemberi mandat dinamakan mandans, penerimanya dinamakan mandataris. Dalam mandat hanya sebagian wewenang yang dilimpahkan dan yang terpenting adalah tanggung jawab/pertanggungjawaban tetap pada sipemilik wewenang. Dalam HTP jika mandat digugat, yang digugat ialah pemberi mandat dan penerima mandat. Contoh : Dosen pengampu memberi mandat pada asistennya untuk mengadakan ujian, tetap yang berwenang memberi nilai tetap dosen bukan asistennya. b. Delegasi, pemberi delegasi namanya delegans, penerimanya dinamakan delegatoris. Dalam delegasi semua wewenang beralih pada sipenerima


delegasi termasuk pertanggungjawaban. Dalam HTP jika delegasi digugat makahanya satu yakni sipenerima delegasi. Untuk memperjelas delegasi Ten Berge, menyatakan bahwa syarat-syarat delegasi antara lain: a). Delegasi harus definitif, artinya delegans tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu, b). Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan. c). Delgasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankannya adanya delegasi. d). Kewajiban memebri keterangan (penjelasan), artinya delegans berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut. e). Peraturan kebijakan (beleidsregel), artinya delegans memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut. Contoh : ketika Bupati mengadakan Haji/umroh, mendeelgasikan wakil bupati untuk melaksanakan semua kewenangan yang dimiliki Bupati. Kewenangan yang non orisinil itu sifatnya insedantal, tidak permanen. Dalam HTP juga mengatur mengenai ketidakwenangan aparat, apa penyebab aparat tidak berwenang (onbevoegdheid) ada tiga yakni : 1. Ratione Material, aparat pemerintah tidak berwenang karena isi/materi kewenangan tersebut. Contoh : Wapres Jusuf Kalla membuat Kewapres, namun tidak sah karena kepres monopoli Presiden.


2. Ratione Loccus, aparat pemerintah tidak berwenang kaitannya dengan wilayah hukum. Contoh: Keputusan Walikota Sleman tidak sah diberlakukan di wilayah Bantul. 3. Ratione temporis, aparat pemerintah tidak berwenang karena daluwarsa atau telah lewat waktu yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan yang berlaku. Contoh : kewenangan PTUN mempunyai jangka waktu 40 hari.

B. Pelaksanaan Pendelegasian Wewenang Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, PP 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 24 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah, Peraturan Daerah Kota Medan No. 3 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan, Perwal No. 6 Tahun 2010 Tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Medan, Perwal No. 36 Tahun 2010 Tentang Pendelegasian sebagian Kewenangan Proses dan Penandatanganan Perizinan Kepada Kepala BPPT Kota Medan. Menurut Hasibuan tujuh asas pendelegasian wewenang antara lain : 1. Asas kepercayaan, delegator hanya mendelegasikan sebagian wewenang kepada deleget (penerima wewenang), jika deleget tersebut dapat dipercaya,


Kepercayaan ini harus didasarkan atas pertimbangan yang obyektif mengenai kecakapan, kemampuan, kejujuran, keterampilan dan tanggung jawab dari deleget yang bersangkutan. 2. Asas delegasi atas hasil yang diharapkan, asas ini memperhatikan hasil yang akan diperoleh dari pendelegasian wewenang itu yang harus sesuai dengan adanya jaminan kecakapan dan keterampilan untuk mencapai hasil yang diharapkan. 3. Asas penentuan fungsi atau kejelasan tugas, semakin jelas kegiatan yang harus dilakukan, maka semakin jelas pula hubungan wewenang dengan bagian lainnya, maka akan semakin jelas tanggung jawab dalam melakukan tugastugas untuk mencapai tujuan perusahaan. 4. Asas rantai berkala, asas ini menghendaki adanya urutan-urutan wewenang dari manajer puncak sampai pada awahan, jika manajer akan memerintahkan tugas kepada bawahan, harus melalui tingkatan yang ada. 5. Asas keseimbangan wewenang dan tanggung jawab, besarnya wewenang yang didelegasikan harus sesuai dan seimbang dengan besarnya tugas dan tanggung jawab yang diminta. 6. Asas pembagian kerja untuk berfungsinya organisasi hendaknya dilakukan distribusi pekerjaan, karena tanpa adanya pembagian kerja manajemen tidak berarti apa-apa dan semua tugas akan langsung dikerjakan sendiri oleh manajer.


7. Asas kemutlakan tanggung jawab, bahwa setiap deleget yang menerima wewenang mutlak harus bertanggung jawab kepada delegatornya mengenai wewenang yang dilakukan. 29 Hal-hal yang telah dicapai Badan Perizinan Terpadu Kota Medan sampai saat ini antara lain : 1. Manajemen Sumber Daya Manusia a. Penyusunan Kode Etik dan pedoman perilaku pegawai di lingkungan BPPT Kota Medan melalui Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Medan Nomor 900/02/156 Tahun 2012 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Pegawai di Lingkungan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Medan. b. Tersedia sistem penilaian yang obyektif dan terukur (selain DP3) menyangkut kinerja pegawai berupa pemotongan uang Tambahan Penghasilan bagi yang tidak mengikuti apel pagi, tidak masuk, cepat pulang dan tidak masuk tanpa alasan dengan sistem absen online ke Badan Kepegawaian daerah Kota Medan melalui Finger Print. 2. Kualitas Pelayanan a. Tata Laksana Layanan 1) Membuat pengumuman di ruang layanan agar masyarakat mengurus izinnya secara langsung berupa :

29

Malayu S.P. Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi revisi. Jakarta: Bumi Aksara, 2007, hal 102.


a) Banner, papan pengumuman, Pop-Up televisi secara terus menerus. Motto, slogan, himbauan yang berisi kemudahan bagi pemohon langsung dalam mengurus izin diantaranya: (1) proses izin yang lebih cepat dari standar waktu pemrosesan izin yang ada di SOP . (2) Bagi Pemohon langsung dapat dilayani walaupun pada jam istirahat, loket tetap dibuka. (3) Memisahkan loket untuk pemohon langsung dan tidak langsung sehingga meminimalisasikan antrian pada pemohon langsung

dan

memperbanyak

loket

pemohon

langsung

sebanyak 4 loket dan pemohon tidak langsung 2 loket. b. Memantau kegiatan layanan yang dilakukan melalui perantara /calo : 1) Membuat kebijakan 1 (satu) pemohon 1 (satu) berkas dalam 1 (satu) hari sehingga pada perantara/calo tidak dapat mendominasi loket dengan berkas yang banyak. 2) Membuat surat kuasa bagi perantara/calo. 3) Menuliskan besaran retribusi pada izin yang dikeluarkan sekalipun itu gratis (0) rupiah. 4) Sebelum

pemberian

nomor

antrian

perantara/calo

harus

memperlihatkan Formulir pemohonan dan Surat Kuasa yang sah, apabila tidak sesuai maka nomor antrian tidak diberikan oleh petugas security.


c. Mengoptimalkan

keamanan

(security)

dalam

memantau

kegiatan

perantara/calo dengan mengawasi ketertiban pelayanan: 1) Security menjaga sistem antrian dan meneliti berkas untuk menghindari agar dapat 1 (satu) berkas tidak lebih dari 1 (satu) nomor antrian. 2) Melarang/menegur pemohon yang merokok, memakai sendal jepit atau celana pendek, membuang sampah sembarangan, ribut, makan, tidurtiduran dan berbuat diluar kesopanan lainnya. d. Menerapkan pelayanan pada jam istirahat. 3. Loket Layanan a. Melakukan pemisahan yang tegas antara front office dan back office. b. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Medan telah melakukan pemisahan tersebut pada awal proses perizinan tahun 2010 dan dipermanenkan pada tahun anggaran 2012. c. Persyaratan kelengkapan berkas juga di cek secara berlapis dari petugas loket, tim teknis, kepala bidang, sekretaris dan kepala badan. 4. Transparansi Layanan berupa sistem elektronik yang memberikan fasilitas kepada pengguna layanan untuk dapat memantau proses pelaksanaan layanan berupa touch screen yang ditempatkan di ruang tunggu dimana masyarakat tahu proses izin yang sedang diproses dan retribusi yang harus dibayar. 5. Pemanfaatan IT a. Membangun dan menerapkan sistem antrian elektronik.


b. Membangun sistem manajemen informasi berbasis elektronik. c. Penerapan sistem Pemantauan menggunakan CCTV di 14 titik dilantai 2 dan lantai 3 juga adanya CCTV pada tahun 2012 khusus untuk memantau kehadiran pegawai dengan menggunakan sistem Absensi Sensor Sidik Jari yang online dengan Badan Kepegawaian Daerah Kota Medan. 6. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dilaksanakan pada tahun anggaran 2012 dimana nilai IKM Badan Pelayanan Perizinan Terpadu rata-rata adalah 70 hal ini dilakukan pada kegiatan Sertifikasi ISO 9001:2008 Pelayanan Perizinan Tahun 2012 dan telah menerima sertifikat padda tanggal 14 Desember 2012. 7. Ketersediaan media informasi yang dterbuka bagi publik, sudah dilaksanakan melalui: a. Website Pemko Medan. b. Website khusus Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Medan pada tahun anggaran 2012 dan launching pada tanggal 14 Desember 2012. c. Leaflet/brosur. d. Papan pengumunan. e. Touch Screen. f. TV/Pop Up secara terus menerus bergantian antara informasi dan nomor antrian. g. Spanduk. h. Sertifikat ISO 9001:2008 Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Medan.


8. Sistem Pengaduan a. Menyediakan media pengaduan masyarakat. b. Kotak pengaduan/kotak saran yang terdapat di ruang tunggu. c. Telepon hotline 061 7852253. d. SMS Center Pemko Medan e. Faxmili (061) 7852254 Kotak Pos : Alamat surat menyurat Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Medan Jl. A.H. Nasution No.32 Lt 2-3 Sisi Timur Kota Medan. f. Ruang/meja penerima pengaduan pada BPPT Kota Medan tersedia Meja Customer Service dan Front Office. g. Pengaduan melalui Web Pemko Medan dan Web khusus Badan Pelayanan Perizinan terpadu Kota Medan. h. Petugas khusus yang melayani pengaduan adalah petugas Customer Service yang dilakukan secara bergantian secara ramah dan siap membantu. Pedoman administrasi dan teknis dimaksud disusun berdasarkan jenisjenis perizinan yang didelegasikan pada Badan Perizinan Terpadu Kota Medan, sesuai dengan Peraturan Walikota Medan 36 Tahun 2010 tanggal 28 Nopember 2010 tentang pendelegasian sebahagian kewenangan proses dan penandatanganan perizinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Medan yaitu : 1. Izin Usaha Perdagangan Dasar Hukum a. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.


b. Keputusan

Menteri

Perindustrian

dan

Perdagangan

Nomor

289/MPP/Kep/10/2000 tentang Ketentuan Standar Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan. c. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 46/MDag/ Per/9/2000 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia 36/M-Dag/Per/9/2000 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan. d. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Industri, Perdagangan, Tanda Daftar Gudang/Ruangan dan Tanda Daftar Perusahaan. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan dan bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Kota Medan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perusahaan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi sejenis Lembaga Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya. Retribusi Izin Usaha Perdagangan adalah Punggutan Daerah dalam rangka pemberian Izin kepada orang atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atau kegiatan usaha perdagangan. Izin Usaha Perdagangan terdiri dari : (Pasal 5 ayat 3 Perda 10 Tahun 2002)


1. Izin Usaha perdagangan golongan kecil yaitu perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih seluruhnya sampai dengan Rp.200.000.000.- (Dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 2. Izin Usaha Perdagangan golongan Menegah yaitu perusahan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih seluruhnya Rp.200.000.000.- (Dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,-(Lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 3. Izin Usaha Perdagangan golongan Besar yaitu perusahan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih seluruhnya Rp.500.000.000.- (Lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Ada pun persyaratan yang harus dipenuhi antara lain: a. Mengisih formulir permohonan; b. Fotocopy kartu tanda penduduk (KTP); c. Pas photo penangungjawab perusahaan berwarna ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar; d. Foto copy NPWP pemilik atau NPWP perusahaan yang bersangkutan; e. Foto copy izin gangguan yang dilegalisir; f. Neraca awal perusahaan yang ditandatanggani oleh pemohon di atas materai secukupnya;


g. Bagi perusahaan yang terbentuk PT melampirkan fotocopy akte pendirian dan perubahan beserta fotocopy pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM yang dilegalisir; h. Bagi perusahaan berbentuk CV dan Fa melampirkan fotocopy akte pendirian dan perubahan yang didaftarkan di Pengadilan Negeri yang dilegalisir; i. Bagi badan usaha yang berbentuk Koperasi melampirkan fotocopy akte pendirian dan perubahan beserta fotocopy pengesahan dari Dinas Koperasi setempat atas nama Menteri yang dilegalisir; j. Melampirkan rekomendasi atau izin teknis dari instansi terkait yang dilegalisir bagi perusahaan yang memohon sub bidang barang dangangan yang memerlukannya; k. Khusus untuk perubahan melampirkan asli IUP; 2. Izin usaha industri kecil dan menegah Adapun dasar hukum Izin usaha industri kecil dan menegah adalah : a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Penindustrian (LN. Tahun 1984 Nomor 22 TLN Nomor 3274) b. Peraturan

Menteri

Perindustrian

dan

Perdagangan

Nomor

41/MIND/PER/6/2008 tentang ketentuan dan tata cara pemberian izin usaha industri, izin perluasan dan Tanda Daftar Industri (TDI). c. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2002 tentang retribusi izin usaha industri, perdagangan, gudang/ruangan dan Tanda Daftar Perusahaan.


d. Keputusan Walikota Medan Nomor 35 Tahun 2002 tantang retribusi izin usaha industri, perdagangan, gudang/ruangan dan Tanda Daftar Perusahaan. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi atau barang jadi menjadi barang lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancang bangun dan parekayasaan Industri. Izin usah industri adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk dapat melakukan kegiatan usaha industri. Retribusi izin usaha adalah penguatan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin usaha industri. 1. Izin Usaha perdagangan golongan kecil yaitu perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih seluruhnya sampai dengan Rp.200.000.000.- (Dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 2. Izin Usaha Perdagangan golongan Menegah yaitu perusahan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih seluruhnya Rp.200.000.000.- (Dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000.000,-(Lima miliyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 3. Izin Usaha Perdagangan golongan Besar yaitu perusahan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih seluruhnya Rp.5.000.000.000.- (Lima miliyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.


Ada pun persyaratan yang harus dipenuhi adalah : 1. Mengisi surat permohonan. 2. Foto copy KTP pemilik atau penanggung jawab perusahaan. 3. Foto copy NPWP pemilik/penanggung jawab atau NPWP perusahaan yang bersangkutan. 4. Pas photo Penanggung jawab perusahaan industri yang dilegalisir. 5. Foto copy izin gangguan perusahan industri yang dilegalisir. 6. Bagi perusahaan yang berbentuk PT melampirkan foto copy akte pendiriandan perubahan beserta foto copy pengesahan dari Menteri ukum dan HAM yang di legalisir. 7. Bagi perusahan berbentuk CV dan Fa melampirkan foto copy akte pendirian dan perubahan yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri yang dilegalisir. 8. Bagi badan usaha yang berbentuk Koperasi melampirkan fotocopy akte pendirian dan perubahan beserta fotocopy pengesahan dari Dinas Koperasi setempat atas nama Menteri yang dilegalisir. 9. Khusus bagi industri kecil yang tidak mengeluarkan limbah B3, dilengkapifoto copy surat pernyataan tidak merasa keberatan dari jiran tetangga diketahui oleh lurah setempat yang dilegalisir. 10. Khusus untuk perubahan melampirkan asli IUI.


3. Tanda Daftar Perusahaan Ada pun dasar hukum tanda daftar perusahaan a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahan (WDP). b. Undang – Unadang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. c. Peraturan

Menteri

Perdagangan

Republik

Indonesia

Nomor

37/MDAG/PER/9/2007 tentang penyelangaraan Pendaftaran Perusahaan. d. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2002 tentang Retribusi izin usaha industri, perdagangan, Tanda Daftar Gudang/ruang dan TandaDaftar Perusahaan. e. Peraturan Walikota Medan Nomor 36 Tahun 2010 tentang pendelegasian sebagian kewenangan proses dan penandatanganan Perizinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Medan. Daftar Perusahan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang–Undang Nomor 3 Tahun 1982 dan atau peraturanperaturan pelaksanannya, dan memuat hal-hal yang wajib di daftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan. Tanda Daftar Perusahaan adalah tanda daftar yang diberikan kantor pendaftaran perusahaan kepada badan usaha dan perusahan yang telah disyahkan pendaftarannya.


Ada pun persyaratan yang harus dipenuhi antara lain: a. Mengisih formulir permohonan. b. Surat kuasa yang sah (apabila pendaftaran dilakukan bukan oleh pemilik atau pengurus perusahaan tetapi diwakilkan kepada orang lain). c. Foto copy kartu tanda penduduk pemilik, pengurus, penanggungjawab dan pemegang saham. d. Foto copy NPWP pemilik atau NPWP perusahaan yang bersangkutan. e. Foto copy izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang yang dilegalisir. f. Foto copy izin gangguan yang dilegalisir. g. Bagi perusahaan yang berbentuk PT melampirkan foto copy Akte Pendirian dan perubahanan berserta foto copy pengesahaan dari Mentri Hukum dan HAM yang dilegalisir. h. Bagi perusahaan berbentuk Koperasi melampirkan foto copy Akte pendirian dan perubahan beserta foto copy pengesahan dari Dinas Koperasi setempat atas nama Menteri yang dilegalisir. i. Bagi perusahaan yang berbentuk CV melampirkan foto copy Akte Pendirian dan perubahan yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri yang dilegalisir. j. Bagi perusahaan yang berbentuk Firma melampirkan foto copy Akte Pendirian yang dilegalisir(apabila ada). k. Khusus untuk kantor cabang ditambah dengan: 1) Foto copy KTP Pemimpin cabang.


2) Foto copy surat penunjukan kantor cabang yang dilegalisir. 3) Foto copy NPWP kantor cabang. l. Khusus pembaharuan melampirkan asli TDP dan pembaharuan/perpanjang yang terakhir. 4. Izin Gangguan Perusahaan Industri dan Bukan Industri Ada pun dasar hukum Izin Gangguan Perusahaan Industri dan Bukan Industri 1. Peraturan menteri Dalam Negeri No.27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah. 2. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 22 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Gangguan. 3. Keputusan Walikota Medan Nomor 47 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota. 4. Peraturan Walikota Medan Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Sebagian kewenangan Proses dan Penandatanganan Perizinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Medan. Izin Gangguan adalah Pemberian Izin Tempat Usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Perintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha wajib memiliki izin gangguan dari Kepala Daerah.


Ada pun persyaratan yang harus dipenuhi antara lain : 1. Mengisih surat permohonan. 2. Foto copy KTP pemilik atau penanggung jawab yang masih berlaku. 3. Pas photo penanggung jawab perusahaan berwarna ukuruan 3x4 sebanyak 3 lembar. 4. Foto copy NPWP pemilik/penanggung jawab atau NPWP perusahaan yanh bersangkutan. 5. Bagi perusahaan berbentuk PT melampirkan foto copy akte pendirian dan perubahan beserta foto copy pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM yang dilegalisir. 6. Bagi perusahaan berbentuk CV dan Fa melampirkan foto copy akte pendirian dan perubahan yang telah didaftarkan di pengadilan Negeri yang dilegalisir. 7. Bagi badan usaha yang berbentuk Koperasi melampirkan foto copy akte pendirian dan perubahan beserta foto copy pengesahaan dari Dinas Koperasi setempat atas nama Menteri. 8. Foto copy stastus kepemilikan tempat usaha yang dilegalisir(sewa/milik sendiri). 9. Foto copy SPPT dan buktui pembayaran pajak bumi dan bangguanan (PBB) tahun terakhir. Khusus bagi perusahaan bukan industri : a. Surat asli pernyataan tidak merasa keberatan dan jiran tetangga diketahui oleh lurah setempat.


b. Foto copy surat izin mendirikan bangunan (SIMB) yang kegiatan usahanya sesuai dengan peruntukan dilegalisir oleh instansi yang menerbitkan, kecuali bagi perusahaan industri kecil. c. Rekomendasi dari Bappedalda Kota Medan untuk usaha industri yang wajib upaya pengelolahan lingkungan/upaya pemantauan lingkungan (UKL/UPL), kecuali bagi perusahaan industri kecil. 5. Izin Pelataran Parkir Adapun dasar hukum Izin Pelataran Parkir : a. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2002 tentang retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum, tempat khusus parkir dan perizinan pelataran parkir. b. Peraturan Walikota Medan Nomor 7 Tahun 2010 tentang pendelegasian sebagian Kewenangan proses dan penandatanganan perizinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Medan. Parkir adalah membentuk dan menempatkan kendaran bermotor atau kendaraan tidak bermotor dalam satu waktu tertentu ditempat parkir yang telah disediakan untuk itu. Pelataran parkir adalah penyediaan pelayanan tempat parkir yang disediakan oleh pihak ketiga dengan memungut bayaran. Ada pun persayaratan permohonan izin baru dan perubahan : a. Foto copy KTP atau Penangguang jawab perusahaan. b. Paspoto ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar berwarna. c. Khusus bagi pemohon atas nama Badan Usaha melampirkan:


1) Bagi perusahaan berbentuk PT melampirkan foto copy akte pendirian dan perubahan beserta foto copy pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM yang dilegalisir. 2) Bagi perusahaan berbentuk CV dan Fa melampirkan foto copy akte pendirian dan perubahan yang telah didaftarkan di pengadilan Negeri yang dilegalisir. 3) Bagi badan usaha yang berbentuk Koperasi melampirkan foto copy akte pendirian dan perubahan beserta foto copy pengesahaan dari Dinas Koperasi setempat atas nama Menteri yang dilegalisir. d. Foto copy surat keterangan status tempat usaha (sewa/milik sendiri) yang dilegalisir. e. Denah lokasi pelataran parkir yang ditandatangani oleh pemohon rangkap3 (tiga). f. Bagi pelataran pakir gedung bertingkat dan gedung tertutup melampirkan foto copy surat izin mendirikan bangunan yang dilegalisir. 6. Izin Optik Ada pun yang menjadi dasar hukum Izin Optik: 1. Peraturan Menteri Kesehatan No.1424 /MENKES/SK/XI/2002 tentang pedoman penyelenggaraan Optikal. 2. Peraturan Daerah Kota Medan No. 15 Tahun 2002 tentang retribusi pelayanan dan perizinan di Bidang Kesehatan.


3. Peraturan Walikota Medan No.7 Tahun 2010 tentang pendelegasian sebagian Kewenangan Proses dan Penandatangan perizinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Medan. Optikal adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan pemerikasaan mata dasar, pemerikasaan refraksi serta pelayanan kacamata koreksi dan/atau lensa kontak. Laboratorium optic adalah tempat yang khusus melakukan pembuatan lensa koreksi dan/atau pemasangan lensa pada bingkai kacamata, sesuai dengan ukuran yang ditentukan dalam resep. Ada pun persyaratan yang harus dipenuhi adalah : 1) Foto copy KTP pemilik atau penanggung jawab 2) Pas photo pemilik ukuran 3x4 cm, berwarna 3 (tiga) lembar 3) Foto copy surat izin gangguan (HO) yang dilegalisir 4) Bagi perusahaan berbentuk PT melampirkan foto copy akte pendirian dan perubahan beserta foto copy pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM yang dilegalisir. 5) Bagi perusahaan berbentuk CV dan Fa melampirkan foto copy akte pendirian dan perubahan yang telah didaftarkan di pengadilan Negeri yang dilegalisir. 6) Bagi badan usaha yang berbentuk Koperasi melampirkan foto copy akte pendirian dan perubahan beserta foto copy pengesahaan dari Dinas Koperasi setempat atas nama Menteri.


7) Surat pernyataan dari refraksionis optision/optisi bersedia untuk menjadi penanggung jawab pada optikal/laboratorium optik yang akan didirikan bermaterai secukupnya, dilengkapi dengan : a. Foto copy surat perjanjian pemilik sarana dengan refraksionis optisien/optisi yang dilegalisir. b. Asli surat keternagan domisili dari lurah tempat tinggal refraksionis optision/optisi. c. Foto copy KTP refraksionis optision/optisi. d. Foto copy surat izin kerja yang dilegalisir. e. Surat keternagan sehat dokter. f. Pas photo ukuran 3x4 cm, berwarna 3 (tiga). 7. Izin Petugas Kesehatan Adapun yang menjadi dasar hukum Izin Petugas Kesehatan antara lain : 1. Peraturan Menteri Kesehatan No.679/MENKES/SK/V/2003 tentang Registrasi dan Izin Kerja Asisten Apoteker. 2. Peraturan Menteri Kesehatan No.1239/MENKES/SK/XI/2001 tentang Registrasi dan Praktik Perawat. 3. Peraturan Menteri Kesehatan No.900/MENKES/SK/VII/2002 tentang Registrasi dan Praktik Bidan. 4. Peraturan Menteri Kesehatan No.544/MENKES/SK/V/2003 tentang Registrasi dan Izin Kerja Refraksionis Optisien. 5. Peraturan Daerah Kota Medan No.15 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan dan Perijianan di bidang Kesehatan.


6. Peraturan Walikota Medan No.7 Tahun 2010 tentang pendelegasian sebagian kewenangan proses dan penandatangan perizinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Medan. Asisten apoteker adalah tenaga kesehatan yang berijazah Sekolah asisten Aopteker/ Sekolah Menegah Farmasi, Akademi Farmasi Jurusan Farmasi Politeknik Kesehatan, Akademi Analis Farmasi dan Makanan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan perawatan baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada pun persyaratan yang harus di penuhi antara lain: a. Foto copy kartu tanda penduduk. b. Foto copy ijazah yang dilegalisir sesuai dengan izin kerja yang dimohon. c. Pas photo ukuran 3x4 cm sebanyak 3(tiga) lembar berwarna. d. Surat keterangan sehat dan khusus untuk asisten apoteker surat keterangan tidak buta warna dari dokter yang memiliki surat izin praktik (SIP). e. Foto copy SIAA (Surat Izin Asisten Apoteker), SIP (Surat Izin Perawat), SIB (Surat Izin Bidan), SIRO (Surat Izin Refraksionis Optision) yang masih berlaku dan dilegalisir (sesuai dengan izin yang di mohon). f. Asli surat keterangan dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan yang menyatakan tanggal mulai bekerja. g. Asli rekomendasi dari organisasi profesi.


h. Khusus untuk bidan yang masih dalam masa bakti atau sebagai pegawai negeri atau pegawai pada sarana kesehatan harus melampirkan asli surat persetujuan atasan. 8. Izin Usaha Jasa Konstruksi Adapun dasar hukum Izin Usaha Jasa Konstruksi antara lain : 1. Kepmen kimpraswil 369/ KTPS / M / 2001 tentang pedoman pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional. 2. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 23 Tahun 2002 tentang retribusi Izin Usaha Jasa Kontruksi. 3. SK.

Walikota

Medan

No.602/090.K

tentang

pedoman

kelengkapan

persyaratan pengajuan permohon Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK). Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha dibidang Jasa konstruksi yang diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota atau Pejabat yang ditunjuk. Setiap orang pribadi dan badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha dan atau memiliki tempat usaha yang bergerak dalam bidang jasa pelaksanaan konstruksi dan jasa perencanaan/pegawasan konstruksi wajib memiliki izin usaha jasa konstruksi dari Kepala Daerah. Ada pun Persyaratan harus dipenuhi antara lain : a. Mengisih formulir permohonan. b. Foto copy KTP Pimpinan/penanggung jawab perusahaan. c. Foto copy NPWP pemilik atau NPWP perusahaan yang bersangkutan. d. Pas photo penangguang jawab perusahaan berwarna ukuran 3x4 cm sebanyak 3 lembar.


e. Foto copy SBU yang telah dilegalisir. f. Surat izin Gangguan yang dilegalisir. g. Bagi perusahaan berbentuk PT melampirkan foto copy akte pendirian dan perubahan beserta foto copy pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM yang dilegalisir. h. Bagi perusahaan berbentuk CV dan Fa melampirkan foto copy akte pendirian dan perubahan yang telah didaftarkan di pengadilan Negeri yang dilegalisir. i. Bagi badan usaha yang berbentuk Koperasi melampirkan foto copy akte pendirian dan perubahan beserta foto copy pengesahaan dari Dinas Koperasi setempat atas nama Menteri yang dilegalisir. j. Foto copy ijazah tenaga ahli. k. Foto copy KTP tenaga ahli. l. Khusus untuk pemohon perpanjangan dan atau perubahan melampirkan IUJK. 9. Izin Air Bawah Tanah Ada pun dasar hukum Izin Air Bawah Tanah adalah : 1. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2009 tentang retribusi Izin Pengelolahan Pengeboran, Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah di Kota Medan. 2. Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pendelegasian sebagian Kewenangan proses dan penandatanganan perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Medan.


3. Keputusan Walikota Nomor 05 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis pelaksanaan peraturan Daerah Kota Medan Nomor 27 Tahun 2002 tentang retribusi izin Pengelolahan Pengeboran, Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah Kota Medan. Pengeboran air tanah adalah kegiatan membuat sumur bor air tanah yangdilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksploitasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan, atau imbuhan air tanah. Air bawah tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan mengandung air dibawah permukiman tanah termasuk mata air yang muncul secara alamiah diatas permukiman tanah. Ada pun persyaratan yang harus dipenuhi antara lain : a. Foto copy KTP yang masih berlaku sebanyak 1 lembar. b. Pas photo penangguang jawab perusahaan berwarna ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar. c. Foto copy Surat Izin Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah (SIPPAT) Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK) yang masih berlaku dan akte pendirian Perusahaan yang dilegalisir. d. Bagi perusahaan berbentuk PT melampirkan foto copy akte pendirian dan perubahan beserta foto copy pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM yang dilegalisir. e. Bagi perusahaan berbentuk CV dan Fa melampirkan foto copy akte pendirian dan perubahan yang telah didaftarkan di pengadilan Negeri yang dilegalisir.


f. Bagi badan usaha yang berbentuk Koperasi melampirkan foto copy akte pendirian dan perubahan beserta foto copy pengesahaan dari Dinas Koperasi setempat atas nama Menteri. g. Peta situasi bersekala 1 : 10.000 dan atau lebih besar, dan peta topografi, skala 1: 50.000 yang memperlihatkan titik lokasi rencana Pengeboran Air Bawah Tanah. h. Informasi mengenai rencana Pengeboran Air Bawah Tanah. i. Dokumen

Upaya

Pengelolahan

Lingkungan

(ULK)

dan

Upaya

Pemantauan Lingkungan (UPL) untuk pengembalian Air Bawah Tanah <50 (lima puluh) L/detik, sedangkan untuk Pengambilan Bawah tanah > 50 L/detik dalam area <10 (sepuluh) hektar harus dilengkapi dokumen analis mengenai dampak lingkungan (Amdal). j. Saran teknis dari Instansi yang ditujuk.


BAB II PENDELEGASIAN WEWENANG DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Recommend Documents