Hukum Administrasi Negara Pertemuan XI & XII Malahayati, S.H., LL.M.
(c) 2014 Malahayati
1
Topik Istilah dan Pengertian Hubungan HAN dengan HTN Sumber HAN Ruang Lingkup HAN Asas Pemerintahan Yang Baik Perbuatan Pemerintah Keputusan Atau Penetapan
(c) 2014 Malahayati
2
Istilah Hukum Tata Usaha Negara Hukum Tata Pemerintahan Hukum Administrasi Negara
(c) 2014 Malahayati
3
Administrasi Negara Sebagai aparatur negara, aparatur pemerintah, atau institusi politik atau negara itu sendiri. Sebagai fungsi atau aktifitas atau kegiatan pemerintah mengurus kepentingan negara. Sebagai proses teknis penyelenggaraan undang-undang, meliputi segala tindakan aparatur negara dalam menyelenggarakan undang-undang.
(c) 2014 Malahayati
4
Utrecht Hukum yang mengatur sebagian lapangan pekerjaan administrasi, sebagian mengatur hubungan hukum antara alat perlengkapan negara satu dengan yang lainnya. Sebagian lagi mengatur hubungan hukum antara alat perlengkapan negara dengan perorangan. (c) 2014 Malahayati
5
Pringgodigdo
Hukum Tata Pemerintahan, yakni hukum eksekutif atau hukum tata pelaksanaan undang-undang; Hukum Administrasi Negara dalam arti sempit, yakni hukum tata pengurusan rumah tangga negara; Hukum Tata Usaha Negara, yakni hukum mengenai suratmenyurat, rahasia dinas dna jabatan, kearsipan dan dokumentasi, pelaporan dan statistik, tatacara penyimpanan berita acara, pencatatan sipil, pencatatan nikah, talak dan rujuk, publikasi, penerbitan negara, dll.
(c) 2014 Malahayati
6
Hubungan HAN dengan HTN Staats en administratief recht; 1946 dipisahkan antara HTN dengan HAN; Ada 2 pendapat:
Berbeda
prinsipnya. Tidak berbeda prinsipnya.
(c) 2014 Malahayati
7
Beda Prinsip
Oppenheim & Van Vollenhoven HTN adalah sekumpulan peraturan hukum yang membentuk dan memberi wewenang kpd alat-alat perlengkapan negara dan membagi tugas pemerintah, mempelajari negara dalam keadaan diam; HAN adalah sekumpulan peraturan hukum yang mengikat alat perlengkapan negara dalam menggunakan wewenang yang sudah ditetapkan oleh HTN, mempelajari negara dalam keadaan bergerak.
(c) 2014 Malahayati
8
Tidak Beda Prinsip
Kranenburg Hanya
berbeda dair perkembangan sejarah saja; Sama dengan BW dan WvK, hubungan umum dan khusus; HTN bersifat umum, seperti UUD, UU otonomi daerah. HAN bersifat khusus, seperti UU Perburuhan, Kepegawaian, dll.
(c) 2014 Malahayati
9
Sumber Hukum
Sumber hukum materil Sumber
yang meliputi faktor-faktor yang mempengaruhi isi kaidah hukum Sumber historik, filosofik dan sosiologi/antropologis
Sumber hukum formil Berbagai
bentuk aturan hukum yang telah ada
(c) 2014 Malahayati
10
Sumber Hukum Materil
Historik
Sistem
hukum atau uu tertulis yang pernah berlaku di suatu tempat Dokumen atau surat keterangan di masa lampau
Filosofik
Ukuran keadilan Faktor tunduknya
orang terhadap hukum
Sosiologis/Antropologis Faktor
dalam masyarakat yang ikut menetukan isi hukum positif, baik ekonomis, agamis dan psikologis Sumbernya adalah seluruh masyarakat karena masyarakat yang dapat merasakan hukum itu sendiri (c) 2014 Malahayati
11
Sumber Hukum Formil UU yang menyangkut kegiatan aparatur negara Praktek Administrasi Negara, yaitu hukum kebiasaan yang terjadi di lingkungan aparatur pemerintahan yang berkaitan dengan HAN Yurisprudensi, yaitu putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap Doktrin, yaitu pendapat ahli HAN yang tidak bertentangan dengan hukum positif dan berlaku universal
(c) 2014 Malahayati
12
Ruang Lingkup
HTN materil
Pemerintahan (bestuur) Peradilan (rechtpraak) Kepolisian (politic) Perundang-undangan (regeling)
H. Perdata materil Hukum Pidana materil HAN formil dan materil (Van Vollenhoven menyebutnya Teori Residu atau Catur Praja)
Hukum Pemerintahan Hukum Peradilan Hukum Kepolisian Hukum Perundang-undangan
(c) 2014 Malahayati
13
Asas Pemerintahan Yang Baik Asas Kepastian Hukum Asas Keseimbangan Asas Kesamaan dalam Mengambil Kepurusan Asas Bertindak Cermat Asas Motivasi untuk Setiap Keputusan Asas Tidak Mencampuradukkan Kewenangan Asas Permainan Yang Layak Asas Keadilan dan Kewajaran
(c) 2014 Malahayati
14
Asas Pemerintahan Yang Baik Asas Menanggapi Pengharapan yang Wajar Asas Meniadakan Akibat Suatu Keputusan yang Batal Asas Perlindungan Atas Pandangan Hidup Pribadi Asas Kebijaksanaan Asas Penyelenggaraan Kepentingan Umum
(c) 2014 Malahayati
15
Perbuatan Pemerintah
Perbuatan Hukum (rechtshandelingen); Perbuatan
Hukum Privat; Perbuatan Hukum Publik; Bersegi Satu Bersegi Dua
Perbuatan yang Bukan Hukum (feitelijke handelingen). (c) 2014 Malahayati
16
Keputusan Perbuatan hukum publik yang bersegi satu, yang merupakan kehendak dari satu pihak saja, yaitu pemerintah.
(c) 2014 Malahayati
17
Syarat Keputusan yang Sah Dibuat oleh organ atau badan atau pejabat yang berwenang; Harus berdasarkan prosedur hukumnya; Keputusan tidka boleh memuat kekurangan yuridis; Isi harus sesuai dengan peraturan dasarnya.
(c) 2014 Malahayati
18
Evaluasi dan Tugas Jelaskan pengertian Hukum Administrasi Negara! Apakah perbedaan antara HTN dengan HAN? Sebutkan sumber materiil HAN! Jelaskan syarat agar suatu keputusan itu sah berdasarkan hukum!
(c) 2014 Malahayati
19