BAB II PENGERTIAN DAN DEFINISI PAJAK DAN PAJAK HOTEL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA A. DEFINISI PAJAK DAN PAJAK HOTEL 1. Pengertian Pajak Salah satu peranan pemerintah dalam sistem perekonomian adalah melakukan pemungutan pajak. Setiap orang yang hidup dalam suatu negara pasti berurusan dengan pajak. Oleh sebab itu, sebagai anggota masyarakat setiap orang wajib mengetahui segala permasalahan yang berhubungan dengan pajak. Secara umum pajak diartikan sebagai pemabyaran wajib dari perorangan atau badan hukum kepada Negara untuk membiayai pengeluran-pengeluaran pemerintah bagi kepentingan-kepentingan umum. Sebagaimana kita ketahui bahwa pajak adalah salah satu pendapatan negara dan daerah dimana iuran pajak tersebut masuuk ke dalam kas suatu negara maupun daerah. Para ahli dalam bidang perpajakan memberikan definisi yang berbeda-beda mengenai pengertian pajak. Namun demikian, berbagai definisi tersebut mempunyai maksud dan tujuan yang sama. Sebelum mendefenisikan suatu pajak terdapat macam-macam batasan atau defenisi tentang pajak yang dikemukakan oleh para ahli antara lain : Menurut P.J.A.Adriani Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (UU) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk atau yang ada gunanya adalah
21
untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran untuk berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Menurut Leroy Beaulieu: Pajak adalah bantuan,baik secara langsung maupun tidak dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau barang, untuk menutupi belanja pemerintah. Menurut Dr.N.J.Foldmann Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutama kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum. Menurut Ray M. Sommerfeld, Herschel M. Anderson, dan Horace R. Brock Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum,namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional agar pemerintah dapat melaksanakan tugas tugasnya untuk menjalankan pemerintahan. Menurut Prof.Dr.H.Rochmat Soemitro SH Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan UU yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya dengan berbunyi sebagai berikut : Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.10 ___________________________ 10
Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, Hukum Pajak, Salemba Empat, Jakarta, 2001, hlm. 4-5
22
Menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja dalam disertasinya yang berjudul pajak berdasarkan asaws golongan gotong royong universitas pajajaran Bandung, 1964; Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.11 Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat. Lembaga pemerintah yang mengelola perpajakan negara di Indonesia adalah Direktorat Jendral Pajak (DJP) yang merupakan salah satu direktorat jenderal yang ada di bawah naungan Kementrian Keuangan Repubik Indonesia. Pengertian Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UndangUndang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Sementara pemahaman pajak dari perspektif hukum menurut Soemitro merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya UU yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara. _______________________ 11
http://id.wikipedia.org/wiki/Pajak#Teori_pemungutan diakses tanggal 13 Juni 2015
23
negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak. Dari beberapa defenisi para ahli dan dilihat dari berbagai perspektif dan juga Undang-Undang yang berlaku maka dapat ditarik sebuah definisi yang baik pula dimana pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang, sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Lembaga pemerintah yang mengelola perpajakan negara di Indonesia adalah Direktorat Jendral Pajak (DJP) yang merupakan salah satu direktorat jenderal yang ada di bawah naungan Kementrian Keuangan Repubik Indonesia.12 Ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak yang tersimpul dalam berbagai definisi selain dari definisi Dr. Soeparman yang memang membuka ide baru itu adalah : 1. Pajak dipungut berdasarkan dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya. 2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. 3. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. ___________________________ 12
http://id.wikipedia.org/wiki/Pajak, diakses tanggal 12 Juni 2015
24
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-poengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk public investment. 5. Pajak dapat pula membiayai tujuan yang tidak bergeser, yaitu mengatur. 2. Pajak Hotel Sebelum membahas tentang pajak hotel, maka kita mengetahui terlebih dahulu beberapa hal tentang pajak ; 1. Penggolongan Tentang Pajak 1.1 Pajak Negara dan Pajak Daerah Penggolongan pajak sesuai dengan wewenang pemungutannya, pajak dapat dikelompokkan menjadi: 1. Pajak Negara Pajak negara, sering dikenal sebagai pajak pusat atau pajak umum. Wewenang pemungutannya oleh pemerintah pusat dalam hal ini dilaksanakan oleh Departemen Keuangan / Direktur Jenderal Pajak / Direktur Bea dan Cukai. Dimanapun pajak pusat itu dipungut merupakan penerimaan negara atau penerimaan pemerintah pusat yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 2. Pajak Daerah Pajak daerah, sesuai dengan UU No.34 tahun 2000, pajak daerah diartikan sebagai iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan
25
daerah. Dalam p0ajak daerah yang berkedudukan sebagai wajib pajak daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terhutang termasuk pemungut atau pemotong pajak. Badan yang menjadi wajib pajak daerah adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha mauoun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya. Ruang lingkup pemungutan pajak daerah tidak boleh ruang lingkup yang sudah menjadi lapangan pemungutan pajak negara. Pajak daerah terdiri dari pajak daerah yang menjadi wilayah pemungutan daerah tingkat I dan pajak daerah yang menjadi wilayah pemungutan daerah tingkat II. Jenis-jenis Pajak Daerah Pemungutan Daerah Tingkat I (Provinsi) : a. pajak kendaraan bermotor pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. b. bea balik nama kendaraan bermotor pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah dan lain-lain. c. pajak bahan bakar kendaraan bermotor pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. d. pajak permukaan air 26
pajak atas pengambilan dan / atau pemanfaatan air permukaan. e. pajak rokok pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah. Jenis-Jenis
Pajak
Daerah
Pemungutan
Daerah
Tingkat
II
(Kabupaten/Kota) a. pajak hotel pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel b. pajak restaurant pajak restaurant adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restaurant c. pajak hiburan pajak atas penyelenggaraan hiburan d. pajak reklame pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame e. pajak penerangan jalan pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. f. pajak mineral bukan logam dan batuan pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan /atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. g. pajak parkir pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang
27
disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. h. pajak air tanah pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan / atau pemanfaatan air tanah. i. pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi dan / atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan /atau dimanfaatkan oleh pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. j. pajak sarang burung walet pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan pengusahaan sarang burung walet. k. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan bea perolehan atas tanah dan bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan / atau bangunan. 1.2 Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung Pajak dari segi administrasi pemungutan dan pembebanan pajak dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung: 1. Pajak Langsung a) Pajak langsung dalam pengertian administratif adalah pajak yang pemungutannya secara berkala atau periodik ; pemungutannya berdasarkan suatu surat ketetapan pajak atau lazim disebut dengan kohir ; beban pajak tidak dapat dipindahkan. Dengan demikian pungutan pajak yang termasuk dalam kategori pajak langsung pungutannya 28
secara berkala, misal berdasarkan tahun pajak. Walaupun saat ini sudah menggunakan sistem self assessment, bukanlah berarti tidak ada lagi ketetapan pajak (kohir). Beban pajak yang termasuk pajak langsung, siwajib pajak tidak boleh memindahkan beban pajaknya kepada pihak lain. b) Pajak langsung dalam pengertian ekonomis adalah suatu pajak yang pengenaannya dibebankan kepada wajib pajak sendiri langsung atau kewajiban wajib pajak harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan. 2. Pajak Tidak Langsung a.) Pajak tidak langsung secara administratif adalah suatu pajak yang pemungutannya tidak dilakukan secara berkala atau periodik, tetapi pemungutannya dilaksanakan pada saat terjadinya peristiwa atau perbuatan ; pemungutan tidak didasarkan pada suatu ketetapan pajak (kohir). b.) Pajak tidak langsung dalam pengertian ekonomis adalah suatu pajak yang beban pajaknya secara ekonomis dapat dipindahkan kepada pihak lain. 1.3 Pajak Subjektif dan Pajak Objektif 1. Pajak Subjektif Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya pertama tama memperhatikan subjeknya dan baru dicari objeknya atau pajak yang dimulai timbulnya kewajiban pajak diawali demngan adanya subjek pajak. 2. Pajak Objektif Pajak objektif adalah pungutan pajak yang pertama tama melihat kepada objeknya selain dari benda, atau keadaan, atau perbuatan yang menyebabkan timbulnya kewajiban pajak
29
dan baru dicaari subjeknya. Atau pajak yang mulai timbulnya kewajiban pajak diawali dengan adanya objek pajak. Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan
yang
disediakan
oleh
hotel.
Hotel
adalah
fasilitas
penyedia
jasa
penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Penggolongan Hotel ada beberapa macam, yaitu : 1.) Hotel Bintang 5 2.) Hotel Bintang 4 3.) Hotel Bintang 3 4.) Hotel Bintang 2 5.) Hotel Bintang 1 6.) Hotel Melati 3 7.) Hotel Melati 2 8.) Hotel Melati 1 Ada beberapa penggolongan hotel tersebut berdasarkan pengaruh fasilitas yang terdapat pada suatu hotel, sehingga hotel diklasifikasikan berdasarkan pada beberapa golongan. Misalnya pada golongan yang tertinggi yaitu pada hotel berbintang 5. Maka hotel tersebut harus memiliki jumlah kamar yang berkisar di atas 100 kamar dan fasilitas pendukung seperti : Meeting room, Restoran, Kolam Renang, Spa, Sarana Olahraga, Lobby Lounge dan Internet. Apabila salah satu dari fasilitas dan jumlah kamar itu kurang dari yang tersebut diatas maka suatu hotel tidak dapat digolongkan ke dalam hotel bintang 5.
30
Pengenaan pajak hotel tidak mutlak ada pada seluruh kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/ kota. Oleh karena itu, untuk dapat dipungut suatu daerah kabupaten atau kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daaerah tentang pajak hotel. Peraturan itu akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak hotel di daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan. Dalam pemungutan pajak hotel terdapat beberapa terminologi yang perlu diketahui. Terminologi tersebut dapat dilihat berikut ini. 1. Hotel adalah bangunan khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap / beristirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut suatu bayaran, termasuk bangunan lainnya menyatu, dikelola, dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali oleh pertokoan atau perkantoran. 2. Rumah penginapan adalah penginapan dalam bentuk dan klasifikasi apapun beserta fasilitas lainnya yang digunakan untuk menginap dan disewakan untuk tamu. 3. Pengusaha hotel adalah orang pribadi atau badan yang dalam bentuk apapun dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha dibidang jasa penginapan. 4. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang atau pelayanan sebagai pembayaran kepada pemilik hotel. 5. Bon penjualan (bill) adalah bukti pembayaran, yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh wajib pajak pada saat mengajukan pembayaran atas jasa pemakaian kamar atau tempat penginapan beserta fasilitas penunjang lainnya kepada subjek pajak.
31
B. DASAR HUKUM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL Pemungutan Pajak Hotel di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat, sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak terkait. Dasar hukum pemungutan Pajak Hotel pada suatu kabupaten atau kota sebagaimana dibawah ini. 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas UndangUndang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 3. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. 4. Peraturan Daerah kabupaten / kota yang mengatur tentang Pajak Hotel. 5. Keputusan Bupati / Walikota yang mengatur tentang Pajak Hotel sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Hotel pada kabupaten / kota yang dimaksud. C. OBJEK DAN SUBJEK PAJAK HOTEL 1. Objek Pajak Hotel Objek Pajak Hotel adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di hotel termasuk : a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek antara lain gubuk pariwisata (cottage), motel wisma pariwisata, pesanggrahan (hostel), losmen dan rumah penginapan. Dalam pengertian rumah penginapan termasuk rumah kos dengan jumlah kamar minimal 10 (sepuluh) atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan. b. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan antara lain telepon, faksimili, teleks, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, taksi dan pengangkutan lainnya, yang disediakan atau dikelola hotel. 32
c. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel, bukan untuk umum antara lain pusat kebugaran, pub, diskotik, yang disediakan atau dikelola hotel. d. Jasa perawatan ruangan untuk kegiatan acara pertemuan di hotel. e. Penjualan makanan dan minuman di tempat yang disertai dengan fasilitas penyantapan di hotel. Sedangkan yang dikecualikan dari Objek Pajak Hotel adalah : 1. Penyewaan rumah atau kamar, apartemen dan fasilitas tempat tinggal lainnya baik bangunan, pekarangan dan managemennya yang tidak menyatu dengan hotel. 2. Pelayanan tinggal di asrama, pondok asrama dan pondok pesantren. 3. Pertokoan, perbankan, perkantoran, salon yang dipakai oleh umum di hotel. 4. Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dapat dimanfaatkan oleh umum. 3. Subjek Pajak Hotel Pengertian pajak hotel berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pajak Hotel dimana Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan hukum yang
melakukan pembayaran atau pelayanan hotel termasuk losmen, wisma, tempat
kost dan
penginapan lainnya. Dan yang disebut wajib pajak hotel adalah pengusaha hotel
termasuk
wisma, losmen, tempat kost dan penginapan lainnya. Dalam menjalankan kewajiban perpajakan wajib pajak dapat diwakili oleh pihak
tertentu yang diperkenankan oleh Undang-Undang dan peraturan daerah tentang Pajak Hotel. Wakil wajib pajak bertanggung jawab secara pribadi dan atau secara langsung renteng atas pembayaran pajak terhutang. Selain itu, wajib pajak dapat menunjuk seorang kuasa dan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya.
33
D. TUJUAN DAN MANFAAT PEMUNGUTAN PAJAK 1. Tujuan dan Fungsi Pajak Secara umum tujuan yang dapat dicapai dari diberlakukannya pajak adalah untuk mencapai kondisi meningkatnya ekonomi suatu negara yaitu: a. Untuk membatasi konsumsi dan dengan demikian mentransfer sumber dari konsumsi ke investasi. b. Untuk mendorong tabungan dan menanam modal. c. Untuk mentransfer sumber dari tangan masyarakat ke tangan pemerintah sehingga memungkinkan adanya investasi sumber dari tangan masyarakat ke tangan pemerintah sehingga memungkinkan adanya investasi pemerintah. d. Untuk memodifikasi pola investasi. e. Untuk mengurangi ketimpangan ekonomi. f. Untuk memobilisasi surplus ekonomi (Nurkse, 1971) dalam (Muchlis, 2002). Untuk mencapai tujuan, pemerintah perlu memegang asas-asas pemungutan dalam memilih alternatif pemungutannya, sehingga dapat keserasian pemungutan pajak dengan tujuan dan asas yang masih diperlukan. Asas-asas pemungutan pajak yang baik sebagaimana dikemukakan oleh Adam Smith (Suparmoko, 1986) didasarkan pada : 1. Prinsip Kesamaan/ Keadilan (equity) Beban pajak harus sesuai dengan kemampuan relatif dari setiap wajib pajak. Artinya orang yang penghasilannya sama harus dikenakan pajak yang sama. 2. Prinsip Kepastian (certainty) Pajak dikenakan berdasarkan kepastian hukum yang bersifat tegas, jelas dan pasti bagi wajib pajak maupun aparatur perpajakan. 3. Prinsip Kecocokan / Kelayakan (convinience)
34
Pajak
hendaknya
dikenakan
pada
saat
wajib
pajak
merasa
senang
hati
membayarkannya kepada pemerintah karena pajak yang dibayarkannya layak dan tidak memberatkan, misalnya pada saat mempunyai uang. 4. Prinsip Ekonomi (economy) Dalam memungut pajak, hendaknya tidak menimbulkan biaya yang lebih besar daripada jumlah penerimaan pajaknya. Dengan demikian dapat diketahui bahwa pada dasarnya pajak diorientasian kepada kesenangan dan pelaksanaan yang tidak memberatkan bagi masyarakat dan kepastian hukum sehingga dengan hal tersebut tidak menjadikan masyarakat secara sadar dan sukarela untuk membayar jumlah pajak yang terhutang. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya didalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu : 1. Fungsi anggaran (budgetair) Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak. 2. Fungsi mengatur (regulerend) 35
Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring, penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri. 3. Fungsi stabilitas Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, pemungutan pajak yang efektif dan efisien. 4. Fungsi redistribusi pendapatan Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Berdasarkan fungsi pajak diatas, dapat dipahami/ dimengerti fungsi pajak dikaitkan dengan anggaran pendapatan dan belanja negara umumnya dan anggaran pendapatan daerah khususnya yang dimaksud untuk mengisi kas negara atau daerah sebanyak banyaknya dalam rangka pembiayaan pengeluaran rutin pemerintah pusat atau daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. 2. Manfaat Pemungutan Pajak Dalam pemungutan pajak terdapat beberapa manfaat yang didapat, yaitu : 36
1. Membiayai pengeluaran pengeluaran negara seperti pengeluaran yang bersifat self training (contohnya adalah pengeluaran untuk proyek produktif barang ekspor). 2. Membiayai pengeluaran reproduktif (pengeluaran yang memberikan keuntungan ekonomis bagi masyarakat seperti pengeluaran untuk pengairan dan pertanian). 3. Membiayai pengeluaran yang bersifat tidak self liquiditing dan tidak ada produktif tentang (pengeluaran untuk pendirian monumen dan rekreasi). 4. Membiayai pengeluaran yang tidak produktif (contohnya adalah pengeluaran untuk membiayai pertahanan negara atau perang dan pengeluaran untuk penghematan di masa yang akan datang yaitu pengeluaran untuk anak yatim piatu). Manfaat uang pajak bagi negara maupun bagi masyarakat jelas sebagai berikut: 1. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara. Biaya tersebut antara lain diperoleh dari hasil penerimaan pajak. 2. Pajak merupakan salah satu alat pemerataan pendapatan. Pengenaan pajak dengan tarif progresif dimaksudkan untuk mengenakan pajak yang lebih tinggi pada golongan yang lebih mampu. Peranan pajak sebagai alat pemerataan pendapatan sangat penting untuk menegaskan keadilan sosial. 3. pajak merupakan salah satu alat untuk mendorong investasi. Salah satu fungsi dari pajak adalah budgeter. Apabila masih ada sisa dari dana yang dipergunakan untuk membiayai pengeluaran negara, maka kelebihan tersebut dapat dipakai untuk tabungan pemerintah. E. PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN PAJAK Dalam pemungutan pajak penyelenggara pemungutan pajak sangatlah berperan penting dalam melakukan pemungutan dimana penyelenggara hampir bertanggung jawab penuh dalam pelaksanaan pemungutan pajak tersebut. Namun sebelum melihat lebih jauh
37
penyelenggaraan pemungutan pajak layaklah harus diketahui terlebih dahulu syarat dan sistem dari pemungutan pajak. 1. Syarat Pemungutan Pajak Tidaklah mudah untuk membebgankan pajak pada masyarakat. Bila terlalu tinggi, masyarakat akan enggan membayar pajak. Namun bila terlalu rendah, maka pembangunan tidak akan berjalan karena dana yang kurang. Agar tidak menimbulkan berbagai masalah, maka pemungutan pajak harus memenuhi persyaratan yaitu : a.
Pemungutan pajak harus adil Seperti halnya produk hukum pajak pun mempunyai tujuan untuk menciptakan
keadilan dalam hal pemungutan pajak. Adil dalam perundang-undangan maupun adil dalam pelaksanaannya, misalnya : 1. Dengan mengatur hak dan kewajiban para wajib pajak. 2. Pajak diberlakukan bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak. 3. Sanksi atas pelanggaran pajak diberlakukan secara umum sesuai dengan berat ringannya pelanggaran. b. Pengaturan pajak harus berdasarkan UU Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa. Pemungutan pajak jangan sampai merugikan kepentingan masyarakat dan menghambat lajunya usaha masyarakat pemasok pajak, terutama masyarakat kecil dan menengah.
38
Berdasarkan pasal 23 UUD 1945 yang berbunyi: “Pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang”, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Undang-Undang tentang pajak, yaitu: 1. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara berdasarkan UU tersebut harus dijamin kelancarannya. 2. Jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak diberlakukan secara umum. 3. Jaminan hukum atas terjaganya kerahasiaan bagi para wajib pajak. 4. Pungutan pajak tidak mengganggu perekonomian. c. Pemungutan pajak harus efisien Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang diterima lebih rendah daripada biaya pengurusan pajak tersebut. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah untuk dilaksanakan. Dengan demikian, wajib pajak tidak akan mengalami kesulitan dalam pembayaran pajak baik dari segi perhitungan maupun dari segi waktu. d. Sistem pemungutan pajak harus sederhana Cara pemungutan pajak akan sangat menentukan keberhasilan dalam pemungutan pajak. Sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan dampak positif bagi para wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak. Sebaliknya, jika sistem pemungutan pajak rumit, orang akan semakin enggan membayar pajak, misalnya : 1. Bea materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif. 2. Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu 10 %. 3. Pajak perseorangan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan maupun perseorangan (pribadi). 39
2. Penyelenggaraan Pemungutan Pajak Penyelenggaraan pemungutan pajak di Indonesia sesuai dengan asas pungutan pajak menganut sistem pemungutan pajak self assesment system maka setiap wajib pajak harus menghitung dan menyetor pajaknya sendiri tanpa menunggu surat ketetapan pajak dari direktur jenderal pajak. Prinsip tentang membayar pajak sendiri tanpa menguntungkan adanya ketetapan pajak ini sesuai dengan pasal 12 ayat 1 UU No.6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir menjadi UU No.16 tahun 2000 dan berdasarkan UU RI No.28 tahun 2007 pasal 2 ayat 1 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, disebutkan bahwa setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor direktoral jenderal pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak. Self assessment merupakan salah satu sistem dan mekanisme pemungutan pajak. Self assesment system diterapkan di beberapa negara seperti Amerika, Jepang, bahkan juga di Hindia Belanda dulu. Dalam system ini perhitungan berapa besarnya pajak yang harus dibayar dilakukan sendiri oleh wajib pajak, sehingga wajib pajak bersifat aktif. Pada tata cara self assessment kegiatan pemungutan pajak diletakkan pada aktivitas masyarakat sendiri memberi kepada wajib pajak untuk : a. Menghitung sendiri besarnya pendapatan / kekayaan / laba. b. Menghitung sendiri besarnya pajak pendapatan / kekayaan / perseroan yang terhutang dan menyetorkannya ke kas negara.
40
Wajib pajak bisa melihat dan memahami sendiri tentang bagaimana cara membayar pajak yang terhutang, sehingga cara self assesment ini pada dasarnya memberi kemudahan bagi wajib pajak, cara ini disebut juga dengan MPS (Menghitung Pajak Sendiri). Pada full self assesment, proses dan hak menetapkan sudah berada pada pihak wajib pajak. Proses dan hak menetapkan ini diwujudkan dalam mengisi SPT secara baik dan benar dan menyampaikannya kepada fiskus. Pengisian secarabaik dan benar oleh wajib pajak dijamin oleh UU seperti diatur dalam pasal 12 ayat 2 UU No.16 tahun 2000, yang telah diubah dengan UU No. 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang menyatakan: Jumlah pajak yang terhutang menurut surat pemberitahuan yang disampaikan oleh wajib pajak adalah jumlah pajak yang terhutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Makna self asessment adalah wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, melaporkan, dan membayar sendiri berapa pajak terhutang dalam satu tahun pajak. Sistem self asessment, peran fiskus cenderung pasif, yaitu sekedar mengawasi pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak. Namun, pengawasan atau pemeriksaan pajak ini, jika dilihat dari konteks pembinaan wajib pajak, menjadi tidak efektif. Hal itu karena yang terjadi dalam proses pemeriksaan kecenderungannya adalah permainan antara wajib pajak dan fiskus. Akibatnya, meski self asessment sudah berjalan sekitar 25 tahun, kesadaran dan kepedulian wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya secara sukarela masih tetap rendah. Berdasarkan Undang-Undang pajak nasional sistem self asessment ini menganut prinsip ketiga dari prinsip-prinsip yang tertuang dalam UU No.28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yaitu wajib pajak diberikan kepercayaan untuk
41
menghitung dan membayar sendiri pajak yang terhutang sehingga dengan cara ini kejujuran dari wajib pajak sangat diperlukan dalam rangka pemungutan pajak. Wajib pajak disini harus mendaftarkan diri terlebih dahulu pada kantor direktorat jenderal pajak untuk dicatat sebagai wajib pajak sekaligus untuk mendapatkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Selain menghitung dan membayar sendiri wajib pajak juga harus melaporkan sendiri jumlah pajak yang dibayarkannya, sehingga diharapkan wajib pajak memiliki rasa tanggung jawab yang besar, karena sistem ini sangat membutuhkan partisipasi yang besar dari wajib pajak diantaranya kesadaran, kejujuran serta tangggung jawab. Reformasi sistem perpajakan di Indonesia sudah berjalan terhitung disahkannya paket Undang-Undang perpajakan pada tahun 1983. Perubahan besar yang dilakukan saat itu bukan semata mata mengubah nama dan organisasi dari kantor inspeksi pajak menjadi kantor pelayanana pajak, tetapi mengubah hampir seluruh landasan hukum dan tata cara pemajakannya yang disebut self asessment. Di Indonesia sistem ini diberlakukan pada Undang-Undang Pajak yang baru seperti pajak pertambahan nilai yang pelaksanaannya diatur dalam UU No.18 tahun 2000 dimana setiap orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak, badan, bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak baik yang ada di dalam negeri maupun yang berada di luar negeri. Secara umum, sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga bagian, yaitu : • Self assessment system, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terhutang. Ciri-ciri dari sistem ini adalah (i) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang berada pada Wajib Pajak sendiri, (ii) Wajib
42
Pajak Aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terhutang, dan (iii) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. • Official Assessment System, yaitu sistem yang member wewenang kepada pemerintah (Fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-ciri dari sistem ini adalah (i) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang ada pada fiskus, (ii) Wajib Pajak bersifat pasif, dan (iii) Utang timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus. • With Holding System, yaitu sistem pemungutan yang member wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh Wajib Pajak. Ciri-ciri dari sistem ini adalah wewenang menentukan besarnya pajak yang terhutang ada pada pihak ketiga, selain fiskus dan wajib pajak.
43
