MODUL PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PRAJABATAN GOL. III. Lembaga Administrasi Negara - Republik Indonesia 2009

MODUL PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PRAJABATAN GOL. III

Lembaga Administrasi Negara - Republik Indonesia 2009

DAFTAR ISI Hak Cipta© Pada: Lembaga Administrasi Negara Edisi Tahun 2009

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Jl. Veteran No. 10 Jakarta 10110 Telp. (62 21) 3868201-06 Ext. 193, 197 Fax. (62 21) 3800188

KATA PENGANTAR...............................................iii DAFTAR ISI........................................................v BAB I PENDAHULUAN ........................................ 1 A. Deskripsi Singkat ................................ 1 B. Tujuan Pembelajaran .......................... 3 C. Petunjuk Belajar ................................ 4 D. Sistematika ...................................... 4 BAB II PENGERTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI ............ 6 A. Pengertian Tindak Pidana ..................... 6 B. Unsur-Unsur Tindak Pidana .................... 8 C. Pengertian Korupsi.............................11 D. Rangkuman......................................13 E. Latihan ..........................................14 BAB III PERATURAN PEMBERANTASAN KORUPSI ..........15

Percepatan Pemberantasan Korupsi

BAB IV TINDAKAN/KEBIJAKAN YANG DIANGGAP TINDAK PIDANA KORUPSI ...........................22 A. Tindak Pidana Korupsi.........................23 B. Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi.........................61 C. Peran Serta Masyarakat. ......................69 D. Rangkuman .....................................71 E. Latihan ..........................................72 BAB V

Jakarta – LAN – 2009 12 hlm: 15 x 21 cm

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI ...............73 A. Simpulan ........................................72 B. Tindak Lanjut...................................74

BAB VI PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI ........81 DAFTAR PUSTAKA .............................................86 LAMPIRAN ......................................................87

v

BAB I PENDAHULUAN A. DESKRIPSI SINGKAT Bangsa Indonesia dalam menapaki kemerdekaannya sejak tahun 1945 sampai saat ini, mengalami pasang surut dalam melaksanakan pembangunan. Dimana pembangunan itu sendiri merupakan suatu proses menuju pada perbaikan yang lebih baik. Proses pembangunan itu sendiri dapat menimbulkan kemajuan bagi peri kehidupan bangsa dan dapat mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat dari masyarakat yang tradisional menjadi masyarakat modern sesuai dengan perkembangan jaman. Perubahan ini membawa dampak sosial baik positif maupun negatif. Dampak negatif yang dapat meresahkan masyarakat adalah berbagai macam tindak pidana, dari tindak pidana pencurian kecil-kecilan sampai dengan tindak pidana perampokan disertai pembunuhan, termasuk didalamnya adalah tindak pidana korupsi. Tindak pidana yang satu ini sangat fenomenal dan melanda semua negara di berbagai belahan dunia, terutama di negara-negara yang sedang berkembang. Dampak yang dapat ditimbulkan dari korupsi ini dapat menyentuh berbagai segi kehidupan dari suatu bangsa dan negara di dunia ini. Korupsi menjadi masalah yang

sangat

serius

karena

1

dapat

membahayakan

2


3

Modul Diklat Prajabatan Golongan III

pembangunan sosial ekonomi, dan juga politik, serta

menguraikan sejarah kultur Indonesia mulai dari jaman

dapat merusak moral bangsa dan sendi-sendi kehidupan dari suatu bangsa.

Multatuli, waktu itu penyalahgunaan jabatan merupakan suatu sistem.

Namun pembangunan yang dilaksanakan pemerintah

Disamping itu manajemen yang kurang baik dan

bersama-sama masyarakat belum menghasilkan perbaikan yang diharapkan bangsa Indonesia. Hal ini antara lain

kontrol yang kurang effektif dan effisien, mempengaruhi merebaknya tindak pidana korupsi, seperti ucapan

disebabkan tingginya tindak pidana korupsi, terutama

terkenal dari Prof Soemitro (Alm), sebagaimana dikutip

yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan

oleh media cetak beberapa tahun yang lalu, bahwa kebocoran keuangan negara mencapai 30%.

baik eksekutif, judikatif maupun legislatif.

Mengingat korupsi pada umumnya dilakukan oleh

Hal ini dapat dilihat dari hasil survey Transparancy

pegawai negeri atau penyelenggara negara, maka para

International Indonesia (TII), menunjukkan, Indonesia

calon pegawai negeri sipil golongan II dan III dilingkungan

merupakan negara paling korup No 6 dari 133 negara.

instansi

Nilai indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia saat ini 2,3

tindakan apa yang dilarang dilakukan karena hal itu

yang ternyata lebih rendah daripada negara-negara tetangga, seperti Vietnam, Phillipina, Malaysia,

merupakan tindakan yang dapat dikategorikan tindak pidana korupsi.

pemerintah

dituntut

memahami

tindakan-

Bangladesh dan Myanmar. Korupsi di Indonesia sudah sampai pada taraf kejahatan korupsi politik. Evi Hartanti dalam bukunya Tindak Pidana Korupsi (Hal 3), mengatakan Korupsi politik

B. TUJUAN PEMBELAJARAN 1. Tujuan Pembelajaran Umum (TPU)

dilakukan oleh orang atau institusi yang memiliki kekuatan politik, atau konglomerat yang melakukan

Tujuan pembelajaran mata pendidikan dan pelatihan Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

hubungan

secara umum adalah, setelah mengikuti pembelajaran

transaksional

kolutif

dengan

pemegang

kekuasaan. Selain korupsi politik, kultur juga mempengaruhi berkembangnya korupsi di negara Indonesia, hal ini sebagaimana dikemukakan oleh B Sudarsono, dalam bukunya Korupsi di Indonesia, yang secara panjang lebar

ini,

peserta diharapkan mampu

memahami

dan

mengetahui Tindak Pidana Korupsi yang dapat terjadi di unit kerjanya.

4


2. Tujuan Pembelajaran Khusus (TPK) Setelah mengikuti diharapkan mampu:

pembelajaran

5


BAB I: Pendahuluan, yang berisi deskripsi singkat yang ini

peserta

berhubungan dengan topik bahan ajaran serta korelasinya dengan kompetensi yang harus dimiliki

a. menguraikan pengertian dan unsur-unsur tindak

oleh peserta Diklat, yang dalam hal ini adalah para

pidana korupsi; b. mengidentifikasi tindakan-tindakan pegawai negeri

Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), gol II dan III. Dalam topik ini, disampaikan juga mengenai Tujuan

atau penyelenggara negara yang merupakan tindak korupsi; c. menjelaskan dan melaksanakan peran masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi; d. memberikan latihan tata cara menganalisis suatu kejadian / feit sebagai tindak pidana korupsi.

Pembelajaran

Umum

dan

Tujuan

Pembelajaran

Khusus, dan Sistematika. BAB II: Pengertian Tindak Pidana Korupsi diungkapkan secara sekilas

mengenai

pengertian

tindak

pidana

dan

korupsi, serta peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi yang pernah dan sedang berlaku di Indonesia.

C. PETUNJUK BELAJAR Agar proses belajar peserta prajab Gol II dan III dapat mencapai tujuan belajar secara effektif dan effisien, peserta diminta mencermati hal-hal sebagai berikut: 1. Bacalah urutan materi secara perlahan-lahan; 2. Beri tanda pada butir-butir yang dianggap penting untuk disimak ulang; 3. Catat dan tulislah di kertas kosong rangkaian pokokpokok bahasa, sub pokok bahasan, unsur, sub unsur dan seterusnya.

D. SISTEMATIKA Modul percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdiri dari 6 bab yang memuat hal-hal sebagai berikut:

BAB III: Peraturan-Peraturan tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan menjelaskan secara singkat tentang beberapa peraturan tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. BAB IV: Tindakan / kebijakan yang dianggap Tindak Pidana Korupsi, menguraikan pasal Undang-Undang Tentang Pemberantasan

Tindak

Pidana

Korupsi

secara

mendalam. BAB V: Komisi Pemberantasan Korupsi, menguraikan tentang peran komisi pemberantasan korupsi yang pernah ada di Indonesia sejak tahun 1967 sampai saat ini. BAB VI: Percepatan Pemberantasan Korupsi, menjelaskan tentang

usaha-usaha

pemberantasan korupsi.

pemerintah

dalam

7


BAB II PENGERTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Pendapat beberapa pakar hukum mengenai pengertian tindakan pidana: 1. Prof Muljatno. Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum,

Korupsi itu seperti bola salju, sekali saja menggelinding, maka akan bertambah besar. (Charles Caleb 1780-1832, penulis Inggris)

larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan

A. PENGERTIAN TINDAK PIDANA

diancam pidana asal saja dalam hal itu diingat bahwa Pembentuk menerjemahkan

undang-undang “straafbaarfeit”

di (Belanda)

Indonesia

larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu kejadian

sebagai

atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang),

tindak pidana, akan tetapi tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai straafbaarfeit itu sendiri. Straafbaarfeit dalam bahasa Belanda sebenarnya terdiri dari dua unsur pembentuk kata, yaitu straafbaar

sedangkan ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejahatan. Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-

dan feit.

unsur: a. Perbuatan manusia;

Feit dalam bahasa Belanda mempunyai arti “sebagian dari kenyataan”, sedangkan straafbaar mempunyai arti

b. Memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat

“dapat dihukum”. Sehingga kalau diterjemahkan secara

formil) c. Bersifat melawan hukum (syarat materiil)

harafiah maka straafbaarfeit mempunyai arti “sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum”, padahal yang dapat dihukum adalah manusia sebagai pribadi, bukan

Syarat formil harus ada karena asas legalitas (Pasal 1

kenyataan, perbuatan atau tindakan. Menurut jalan

Hal 7))

pikiran penulis, sebagian kenyataan, perbuatan atau tindakan yang dapat dihukum itu pasti dilakukan oleh manusia sebagai pribadi.

ayat (1) KUHP. (Tindak Pidana Korupsi, Evi Hartanti,

2. E. Utrecht Menerjemahkan

straafbaarfeit

dengan

istilah

peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik,

6

8


karena peristiwa itu sebagai perbuatan handelen atau

Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas

doen-positif atau suatu melalaikan – negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena

KKN) Penyelenggara Negara

perbuatan atau melalaikan itu). Peristiwa pidana

a. Pejabat Negara dalam Lembaga Negara,

merupakan peristiwa hukum (rechtfeit), yaitu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang

b. Menteri, c. Gubernur atau wakil pemerintah pusat di Daerah

diatur oleh hukum. (Tindak Pidana Korupsi, Evi

d. Hakim, di semua tingkat pengadilan

Hartanti, hal 6).

e. Pejabat Negara yang lain : Dubes, Wk Gubenur, dan Bupati/Walikota, dan

3. Simon

f. Pejabat yang memiliki fungsi strategis

“Tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan

g. ( yang rawan praktek KKN) ; Direktur/Komisaris,

dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh

dan pejabat struktural lainnya di BUMN/BUMD,

seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas

Pimpinan BI, Pimpinan Perguruan Tinggi, Pejabat

tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan

Eselon

sebagai tindakan yang dapat Pidana, Evi Hartanti hal 5).

Pimpinan, Bendaharawan Proyek (Pasal 2 UU No 28 Tahun 1999)

dihukum”

(Tindak 3.

B. UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA Unsur Subjektif 1. Setiap orang Orang perorangan atau termasuk korporasi. 2.

9


I,

Jaksa,

Panitera

Pengadilan,

dan

Pegawai Negeri Meliputi : a. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam UU Tentang Kepegawaian.

( Pasal 1 angka 3 UUPTPK)

Pasal 1 angka 1 UU No 8 Tahun 1974 jo UU No 43 Tahun 1999 : Setiap WNI yang telah memenuhi

Penyelenggara Negara

syarat yang ditentukan , diangkat oleh pejabat yang

Pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif,

berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan

legislatif, atau jufdikatif, dan pejabat lain yang fungsi

negeri atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji

dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

berlaku.

undangan yang berlaku (Pasal 1 UU No 28 Tahun 1999

Pasal 2 ayat (1) jo ayat (2) UU No 8 Tahun

10


1974 jo UU No 43 Tahun 1999 :

11


6. kumpulan kekayaan yang terorganisasi yang bukan

Pegawai Negeri terdiri dari : 1). PNS Pusat dan PNS Daerah

berbentuk badan hukum

2). Anggota TNI, dan

2. Unsur Objektif

3). Anggota POLRI b. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam UU

a. Janji b. Kesempatan c. Kemudahan

Hukum Pidana; c. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah; d. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi

d. Kekayaan Milik Negara -. Uang -. Daftar

yang menerima bantuan dari keuangan negara atau

-. Surat, Akta

daerah ; atau

-. Barang

e. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari

C. PENGERTIAN KORUPSI

negara atau masyarakat. (Pasal 1 angka 2 UUPTPK) 4.

1. Menurut Fockema Andreae kata korupsi dari bahasa

Korporasi

Latin corruptio

1. kumpulan orang dan kekayaan yang terorganisasi baik yang berbentuk badan hukum ; 2. kumpulan orang dan kekayaan yang terorganisasi yang bukan berbentuk badan hukum; 3. kumpulan orang yang terorganisasi

bukan

berbentuk badan hukum yang


suatu kata Latin yang lebih tua. dinegara-negara Eropa, seperti Inggris yaitu Corruption, corrupt, Perancis yaitu Corruption, dan Belanda Corruptie

4. kumpulan orang yang terorganisasi yang kekayaan

Dictionary, 1960). Selanjutnya disebutkan bahwa corruptio itu berasal dari kata asal corrumpere, yaitu Dari bahasa latin inilah diserap kedalam banyak bahasa

yang


5. kumpulan

atau corruptus (Webster Student

(korruptie).

Dari

bahasa

Belanda

inilah

kita

menerjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia “korupsi”. terorganisasi

yang 2. Secara harafiah korupsi mempunyai arti kebusukan, keburukan, kebejatan, dapat disuap, tidak bermoral,

12


13


penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang

Malaysia mempunyai aturan tentang anti korupsi, mereka

menghina dan memfitnah.

tidak memakai kata korupsi melainkan memakai istilah rusuah yang diambil dari bahasa Arab yaitu riswah.

3.

The Lexicon Webster Dictionary “Corruption (L.

Corruption (n-)): The act of corrupting, or the state of being corrupt; putrefactive decomposition, putrid

Di Indonesia, jika orang membicarakan korupsi pasti yang dipikirkan dan yang dikatakan, hanya mengenai perbuatan

matter;

of

yang buruk, jelek, rusak, dengan macam-macam artinya

integrity, corrupt or dishonest proceedings, bribery, pervesion from a state of purity, debasement, as of

menurut waktu, tempat, dan suku, demikian juga dengan bangsa-bangsa lain.

moral

perversion;

depravity,

pervesion

language; a debased from a word”.

D. RANGKUMAN 4.

(W.J.S.

Tindak pidana mempunyai arti perbuatan yang dilarang

Poerwodarminto): Korupsi ialah perbuatan yang buruk

Kamus

umum

Bahasa

Indonesia

oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai

seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan

sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut atau tindakan melanggar

sebagainya.

hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak 5. Kamus Lengkap Inggris – Indonesia, Indonesia – Inggris,

dengan

S. Wojowasito – W.J.S. Poerwodarminto: Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan, dan

dipertanggungjawabkan

ketidak jujuran.

dapat dihukum.

sengaja

oleh atas

seseorang

tindakannya

Tindak pidana terdiri dari dua unsur yaitu :

“an abuse of entrused power by politicians of civil servant for personal gain”.

dan

dapat oleh

undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang

6. Economic Development Institute of the World Bank, “National Integrity System Country Studies” mengatakan:

yang

1. Unsur Subjektif a. Setiap orang b. Penyelenggara negara c. Pegawai Negeri d. Korporasi

14


2. Unsur Objektif a. Janji b. Kesempatan

BAB III PERATURAN PEMBERANTASAN KORUPSI

c. Kemudahan d. Kekayaan milik Negara -. Uang

Langkah-langkah

pembentukan

peraturan

tentang

-. Daftar

pemberantasan korupsi di Indonesia telah dimulai beberapa tahun perjalanan sejarah bangsa Indonesia sejak meraih

-. Surat, Akta -. Barang

kemerdekaannya, sebagai upaya memberantas tindak pidana korupsi. Dan istilah korupsi sebagai istilah yuridis diawali pada tahun 1957 pada saat dikeluarkannya Peraturan

Korupsi mempunyai arti kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan, dan ketidak jujuran. Malaysia mempunyai aturan tentang anti korupsi, mereka tidak memakai kata korupsi melainkan memakai istilah

Penguasa Militer yang berlaku di daerah kekuasaan Angkatan Darat (Peraturan Militer Nomor PRT/PM/06/1957). Peraturan pemberantasan Korupsi mengalami empat masa sejak tahun 1957 sampai saat ini sebagai berikut:

rusuah yang diambil dari Bahasa Arab yaitu riswah. 1. Masa Peraturan Militer E. LATIHAN:

1. Siapa sajakah yang dapat menjadi subjek tindak pidana korupsi sebagaimana ditentukan dalam UU PTPK, uraikan dengan jelas.

a. Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957 yang dikeluarkan oleh Penguasa Militer Angkatan Darat dan berlaku untuk daerah kekuasaan Angkatan Darat. Konsiderans peraturan ini mengatakan:

2. Apakah objek dari Korupsi, jelaskan dengan singkat.

“Bahwa berhubung tidak adanya kelancaran dalam

3. Apakah yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam

usaha-usaha memberantas perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara, yang

ketentuan UUPTPK.

oleh khalayak ramai dinamakan korupsi, perlu segera menetapkan suatu cara kerja untuk dapat menerobos kemacetan dalam usaha-usaha memberantas korupsi … dst”

15

16


g. Peraturan b. Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/08/1957 Tentang Penilikan Harta Benda, tanggal 27 Mei 1957 yang

merubah

dan

menyempurnakan

Penguasa

Perang

Pusat

Kepala

Staf

Angkatan Laut No PRT/Z/I/7/1958 Tanggal 17 April 1958.

Peraturan

Penguasa Militer No PRT/PM/06/1957. c. Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/011/1957 Tentang Wewenang Penguasa Militer dalam Menyita Barang-Barang, tanggal 1 Juli 1957. f. Peraturan Penguasa Perang Pusat

17


Pidana Korupsi.

Staf

Undang-Undang ini melalui Undang-Undang No 1 Tahun

PRT/PEPERPU/013/1958

1961 menjadi Undang-Undang No 20 Prp Tahun 1960.

tanggal 16 April 1958. Peraturan ini dikeluarkan pada

Undang-undang ini dibuat mengingat peraturan Penguasa

waktu seluruh wilayah negara Republik Indonesia

Perang Pusat tersebut hanya berlaku untuk sementara

dinyatakan dalam keadaan perang berdasar Undang-

(temporer),

Undang No 74 Tahun 1957 jo. Undang-Undang No 79

menganggap bahwa Peraturan Penguasa Perang Pusat

Tahun 1957, dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut.

yang dimaksud perlu diganti dengan peraturan perundang-undangan yang berbentuk Undang-Undang.

Angkatan

Darat

Nomor

Kepala

2. Masa Undang-Undang No 24/Prp/Tahun 1960 Tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak

maka

Pemerintah

Republik

Indonesia

Dalam konsideran peraturan ini, khususnya pada butir a dikatakan:

Konsiderans Undang-Undang ini mengatakan:

“Bahwa perkara-perkara pidana yang mempergunakan

“bahwa untuk perkara-perkara pidana yang menyangkut

modal dan atau kelonggaran-kelonggaran lainnya dari masyarakat misalnya bank, koperasi, wakaf dan lain-

keuangan negara atau daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan atau kelonggaran-

lain atau yang bersangkutan dengan kedudukan si

kelonggaran

pembuat pidana, perlu diadakan tambahan beberapa

misalnya bank, koperasi, wakaf dan lain-lain atau yang

aturan

bersangkutan dengan kedudukan si pembuat pidana,

pidana

pengusutan,

penuntutan

dan

lainnya

diadakan

dari

tambahan

negara

atau

beberapa

masyarakat

pemeriksaan yang dapat memberantas perbuatan-

perlu

aturan

pidana

perbuatan yang disebut korupsi”

pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan yang dapat memberantas perbuatan-perbuatan yang disebut korupsi”

18



19

“Bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang 3. Masa Undang-Undang No 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LNRI 1971-19;

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam

TLNRI 2958).

masyarakat, karena itu perlu diganti dengan undang-

Undang-Undang

undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang baru sehingga diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan

penyempurnaan

ini

dimaksudkan

terhadap

sebagai

undang-undang

upaya

yang

ada

sebagaimana dimuat secara tegas dalam diktumnya sebagai berikut:

memberantas tindak pidana korupsi” yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang no

“Bahwa Undang-Undang Nomor 24 Prp 1960 Tentang

31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana

Korupsi, yang konsiderans butir a dan b nya berbunyi:

Korupsi berhubung dengan perkembangan masyarakat kurang mencukupi untuk dapat mencapai hasil yang

“Bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi

diharapkan, dan oleh karenanya undang-undang itu perlu diganti”

secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas sehingga

Setelah lebih dari dua dasawarsa berlaku ternyata Undang-Undang ini tidak lagi sesuai dengan

tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara

perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat,

luar biasa”

apalagi dengan terjadinya praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme yang melibatkan para penyelenggara

“Bahwa untuk lebih menjamin kepastian hukum menghindari keragaman penafsiran hukum, dan

negara dengan para pengusaha.

memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam

4. Masa Undang-Undang no 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan

Tindak

Pidana

konsideransnya mengatakan:

Korupsi,

dalam

memberantas tindak pidana korupsi perlu diadakan perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”

20


Dari

berbagai

konsiderans

sebagaimana

tersebut,

21


tentang

pencegahan

tindak

pidana

korupsi

mengalami

tercermin suatu proses pembuatan peraturan perundangundangan yang ditujukan agar hukum pidana khusus lebih

perubahan-perubahan yang disesuaikan dengan perkembangan jaman. Hal ini agar peraturan pemberantasan

efektif

itu,

korupsi dapat memberikan kepastian hukum, menghindari

merupakan komitmen positif dari penyelenggara negara untuk aktif berusaha memberantas korupsi. Komitmen ini

keragaman penafsiran hukum, dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta

diwujudkan dengan cara mengganti peraturan perundang-

perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana

undangan yang dianggap kurang akomodatif terhadap permasalahan penanganan tindak pidana korupsi (Yudi

korupsi.

Kristian hal 15)

LATIHAN

Undang-Undang ini diikuti dengan Undang-Undang No 30

1. Apakah yang menjadi dasar pemikiran penguasa perang di

untuk

menangkal

korupsi.

Lebih

dari

Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana

tahun

Korupsi (KPK) dan peraturan pelaksanaan lainnya seperti

pemberantasan korupsi

1957,

mengeluarkan

peraturan

tentang

misalnya Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2000 Tentang

2. Undang-Undang No 31 tahun 1971 Tentang Pemberantasan

Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan

Korupsi dirasakan tidak sesuai lagi dengan perkembangan

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Inpres No 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

RANGKUMAN Penyelesaian tindak pidana korupsi telah dirasakan sebagai masalah yang mendapatkan sorotan sejak bangsa Indonesia meraih kemerdekaannya di tahun 1945, bahkan sejak itu telah dikeluarkan berbagai peraturan yang pada intinya untuk mencegah dan mengatasi terjadinya tindak pidana korupsi. Peraturan itu dimulai sejak tahun 1957 pada saat Indonesia dinyatakan dalam keadaan perang. Sampai saat ini peraturan

jaman dan rasa keadilan serta kepastian hukum. Apakah yang Saudara ketahui tentang hal tersebut.

23


2. Suap Menyuap

BAB IV TINDAKAN/KEBIJAKAN YANG DIANGGAP TINDAK PIDANA KORUPSI

3. Penggelapan Dalam Jabatan 4. Pemerasan 5. Perbuatan Curang

Definisi Korupsi secara gamblang telah diuraikan dengan jelas dalam 13 buah pasal dalam Undang-Undang No 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang No 20 Tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasal tersebut korupsi dirumuskan dalam 30 (tiga puluh) bentuk / jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan dengan rinci mengenai perbuatan / tindakan / kebijakan yang bisa dikenakan pidana mati, pidana penjara, dan pidana denda karena korupsi. Ketiga puluh pasal tersebut tersebar dalam Pasal

2

sampai dengan pasal 13 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK). Selain itu ada 6 (enam) jenis Tindak Pidana lain yang berkaitan dengan perkara korupsi. Ketiga puluh (30) bentuk / jenis delik tindak pidana korupsi ( dua (2) jenis delik mengatur tentang perbuatan yng merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,

6. Benturan Kepentingan Dalam Pengadaan 7. Gratifikasi Sedangkan ke 6 (enam) tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi terdiri atas: 1. Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi 2. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar 3. Bank

yang

tidak

memberikan

keterangan

rekening

tersangka 4. Saksi atau akhli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu 5. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu 6. Saksi yang membuka identitas pelapor

A. TINDAK PIDANA KORUPSI 1. Tindak Pidana Korupsi Yang Menyebabkan Kerugian

sedangkan 28 jenis lainnya mengatur tentang perilaku

Keuangan Negara

penyelenggara

a. Melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain dan korporasi dan dapat merugikan

negara

terkait

dengan

kekuasaannya),

ketigapuluh delik tersebut dapat dikelompokkan dalam 7 (tujuh) kelompok, sebagai berikut: 1. Kerugian Keuangan Negara

22

keuangan negara. Pasal 2 UU No 31 Tahun 1999 jo.

24


25


UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan

adanya tindak

pidana

korupsi

cukup

dengan

Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) 1) Setiap orang yang secara melawan hukum

dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,

dipidana

dengan

pidana

2)

penjara

Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan

seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20

tertentu,

pidana

mati

dapat

dijatuhkan.

(dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp

Penjelasan Pasal 2 ayat (2) mengatakan: yang

200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan

dimaksud

paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar

ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan

rupiah).

alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana

dengan

korupsi,

“keadaan

yaitu

tertentu”

apabila

tindak

dalam

pidana

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum”

tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan

dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan

bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan

hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak

akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan

diatur

penanggulangan tindak pidana korupsi.

dalam

peraturan

perundang-undangan,

namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan dan

norma-norma

masyarakat,

maka

kehidupan perbuatan

sosial

dalam

tersebut

dapat

dipidana. Dalam ketentuan ini kata “dapat”

No

Unsur Pidana

1. 2.

Setiap orang Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi Dengan cara melawan hukum

sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menujukan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu

3.

Tindak

Fakta perbuatan yang dilakukan dan kejadian

Alat bukti yang mendukung

26


4.

Dapat merugikan keuangan negara Kesimpulan :

27


sarana Yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan 5. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara Kesimpulan : 4.

b. Menyalahgunakan

Kewenangan

untuk

menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan korporasi, dan dapat merugikan keuangan negara. Pasal 3 UU PTPK: Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada

2. Korupsi yang terkait dengan Suap-Menyuap a. Menyuap pegawai negeri atau penyelenggara negara.

padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau

Pasal 5 ayat (1) huruf a UU PTPK: Dipidana dengan

perekonomian negara, dipidana dengan pidana

paling lama 5 (lima) tahun dan /atau pidana denda

penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling

paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta

singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua

rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua

puluh) tahun dan /atau denda paling sedikit Rp.

ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) paling

1) memberi

pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan

banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). No

Unsur Pidana

1. 2.

Setiap orang Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi Menyalahgunakan kewenangan , kesempatan atau

3.

Tindak


atau

menjanjikan

sesuatu

kepada

pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara


negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya. 2) ………………….. No

Unsur Pidana

1.

Setiap orang

Tindak



28


2.

Memberi sesuatu atau menjanji kan sesuatu 3. Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara 4. Dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu karena jabatanya sehingga bertentangan dngn kewajibannya Kesimpulan

No

Tindak



Setiap orang Memberi sesuatu Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara 4. Karena berhubungan dgn sesuatu yg bertentangan dgn kewajiban , dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatan Kesimpulan

Pasal 5 ayat (1) huruf b: Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan

c. Memberi hadiah kepada pegawai negeri Pasal 13 UU PTPK: Setiap orang yang memberi janji kepada pegawai negeri, dengan mengingat kekuasaan

paling lama 5 (lima) tahun dan /atau pidana denda

dan wewenang yang melekat pada jabatan atau

paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua

kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatannya atau kedudukan


tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama

a. ………………….

3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)

b. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan sesuatu

Unsur Pidana

1. 2. 3.

b. Menyuap pegawai negeri atau penyelenggara negara

dengan

29


yang

bertentangan

dengan

kewajiban dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatan.

No

Unsur Tindak Pidana

1. 2.

Setiap orang Memberi hadiah



30


atau janji Kepada pegawai negeri 4. Dengan mengingat kekuasaan ataui wewenang yg melekat pada jabatan atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tsb Kesimpulan

31


negara Menerima pemberi an atau janji 3. Sebagaimana di maksud dlm Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b Kesimpulan

3.

2.

Adapun Pasal 5 ayat (1) huruf a, mengatakan: 1)

memberi

atau

menjanjikan

sesuatu

kepada

pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau

d. Pegawai negeri dan penyelenggara negara menerima suap

penyelenggara negara tersebut berbuat atau

Pasal 5 ayat (2) UU PTPK: Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama

tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang

5 (lima) tahun dan atau/ denda paling sedikit Rp

2)

bertentangan dengan kewajibannya; atau memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau

50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling

penyelenggara negara karena atau berhubungan

banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam

(1) ………………….

jabatan.

(2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan huruf b di pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

e. Pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima suap Pasal 12 huruf a UU PTPK: Dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana paling singkat 4

No

Unsur Tindak Pidana

1.

Pegawai negeri atau penyeleng -gara



(empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

32


1) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji

33


yang bertentangan dgn keajibannya Kesimpulan

tersebut, diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan

f. Pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima suap Pasal 12 huruf b UU PTPK: Dipidana dengan pidana

kewajibannya.

seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 No

Unsur Tindak Pidana

1.

Pegawai negeri atau penyelenggara negara Menerima hadiah atau janji Diketahuinya bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dgn kewajibannya Patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkannya agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya

2. 3.

4.


(empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00


(dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah): 1) …………………….. 2) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. No

Unsur Tindak Pidana

1.

Pegawai negeri atau penyelenggara negara Menerima hadiah Diketahuinya bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau karena telah melakukan

2. 3.



34


atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dgn kewajibannya. 4. Patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai atau karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dgn kewajibannya Kesimpulan

g. Pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya. Pasal 11 UU PTPK: Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima)

35


No

Unsur Tindak Pidana



1.

Pegawai negeri atau penyelenggara negara 2. Menerima hadiah atau janji 3. Diketahuinya 4. Patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenagan yang berhubungan dgn jabatannya dan menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dgn jabatannya Kesimpulan

tahun dan/ atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta

h. Menyuap Hakim

yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui

Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PTPK: (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3

atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut

(tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas)

diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang

tahun dan pidana denda paling sedikit Rp

berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut

150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh

rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara

pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.


36


No

37


Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim

peraturan perundang-undangan ditentukan

dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk

menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk

diadili.

mempengaruhi nasihat atau pendapat yang

Unsur Tindak Pidana


akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk


1. 2.

Setiap orang Memberi atau menjanjikan sesuatu 3. Kepada Hakim 4. Dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili Kesimpulan

diadili. No

Unsur Tindak Pidana



1. 2.

i. Menyuap Advokat Pasal 6 ayat (1) huruf b UU PTPK: 1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp

Setiap orang Memberi atau menjanjikan sesuatu 3. Kepada advokat yang menghadiri sidang pengadilan 4. Dengan maksud mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili Kesimpulan

150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh

j. Hakim dan advokat menerima suap

ratus lima puluh juta rupiah)

Pasal 6 ayat (2) UU PTPK: Bagi hakim yang menerima

(a.)……………………….

pemberian atau janji sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau

(b.) Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang

yang

menurut

ketentuan

janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b

38


39


dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). No

Unsur Tindak Pidana


No Alat bukti yang mendukung

1. 2.

Hakim atau advokat Yang menerima pemberian atau janji 3. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b Kesimpulan

k. Hakim Menerima suap.

Unsur Tindak Pidana



1. 2.

Hakim Menerima hadiah atau janji 3. Diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili Kesimpulan

l. Advokat menerima suap Pasal 12 huruf d UU PTPK: Dipidana dengan pidana

Pasal 12 ayat c UU PTPK: Dipidana dengan pidana

seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4

seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun

(empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00

dan pidana denda paling sedikt Rp 200.000.000,00

(dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp

(dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) 1) ……………………….

1) ………………………

2) Seseorang yang menurut ketentuan peraturan

2) Hakim yang menerima janji, padahal diketahuinya

perundang-undangan ditentukan menjadi advokat

atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan

untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima

perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.

bahwa

atau janji, padahal diketahui atau patut diduga hadiah

atau

janji

tersebut

untuk

40


No

41


mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan

Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)

diberikan berhubungan dengan perkara diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain

yang

3) ……………………….

pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu

Unsur Tindak Pidana

jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang



atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau

1.

Advokat yang menghadiri sidang di pengadilan 2. Menerima hadiah atau janji 3. Diketahui atau patut diduga bhw hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat nasihat atau pendapat yg akan diberikan berhubung dgn perkara yg diserah kan kpd pengadil -an untuk diadili Kesimpulan

membantu dalam melakukan perbuatan tersebut. No

Unsur Tindak Pidana

1.

Pegawai Negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu Dengan sengaja Menggelapkan atau membiarkan orang lain mengambil atau membiarkan orng lain menggelapkan atau membantu dalam melakukan perbuatan itu. Uang atau surat berharga Yang disimpan

2. 3.

3. Korupsi yang terkait dengan penggelapan dalam jabatan a. Pegawai negeri menggelapkan membiarkan penggelapan

uang

atau

Pasal 8 UU PTPK: Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit

4. 5.



42


karena jabatannya Kesimpulan

b. Pegawai

negeri

daftar-daftar khusus untuk pemeriksaan administrasi Kesimpulan

memalsukan

buku

untuk

pemeriksaan administrasi

c. Pegawai negeri merusakkan barang bukti

Pasal 9 UU PTPK: Dipidana dengan pidana

Pasal 10 huruf a: Dipidana dengan pidana penjara

seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1

paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh)

(satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan

tahun

pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima

100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling

puluh

Rp

banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta

250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah),

rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai

pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara

negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan

terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang

waktu, dengan sengaja: menggelapkan, menghancurkan,

khusus untuk pemeriksaan administrasi.

membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau

juta

rupiah)

No

Unsur Tindak Pidana

1.

Pegawai Negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu Dengan sengaja Memalsu Buku-buku atau

2. 3. 4.

43


dan

paling


banyak

dan

pidana

denda

paling

sedikit

Rp

umum secara terus menerus atau untuk sementara merusakkan

atau

daftar, yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang


dikuasai karena jabatannya, uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya. No

Unsur Tindak Pidana

1.

Pegawai Negeri atau orang selain pegawai negeri yg ditugaskan men jalankan suatu jabatan umum



44


2)

secara terus me nerus atau untuk sementara waktu 2. Dengan sengaja 3. Menggelapkan , menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai 4. Barang akta, surat, dan daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau mem buktikan di muka pejabat yang berwenang 5. Yang dikuasai karena jabatannya Kesimpulan

d. Pegawai negeri merusakkan bukti

orang

lain

menghilangkan,

daftar tersebut. No

1.

membiarkan

orang

lain

penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan 1) ………………………………

Membiarkan

menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai lagi barang, akta, surat atau

Pasal 10 huruf b UU PTPK: dipidana dengan pidana

sengaja:

45


Unsur Tindak Pidana

Pegawai Negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu 2. Dengan sengaja 3. Membiarkan orang lain , menghilang kan, menghancur kan, merusak kan, atau membuat tidak dapat dipakai 4. Barang, akta, surat atau daftar sebagaimana tersebut pada pasal 10 huruf a Kesimpulan



46


e. Pegawai

negeri

membantu

orang

lain

47


dapat dipakai lagi Barang, akta, surat, atau daftar sebagaimana disebut Pasal 10 huruf a. Kesimpulan 4.

merusakkan barang bukti Pasal 10 huruf c UU PTPK: Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah)

a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara memeras

1) ……………………………… 2) Membantu

orang

lain

4. Korupsi yang terkait dengan perbuatan pemerasan

Pasal 12 huruf e UU PTPK: Dipidana dengan pidana

menghilangkan,

penjara seumur hidup atau pidana penjara paling

menghancurkan, merusakkan atau membuat

singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua

tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau

puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp

daftar tersebut.

200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

No

Unsur Tindak Pidana

1.

Pegawai Negeri atau orang selain pegawai negeri yg ditugaskan men jalankan suatu jabatan umum secara terus me nerus atau untuk sementara waktu Dengan sengaja Membantu orang lain menghilang kan, menghancur kan, merusakkan atau membuat tidak

2. 3.



1) …………………………… 2) Pegawai negeri / penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. No

Unsur Tindak Pidana

1.

Pegawai Negeri atau penyeleng -gara negara



48


2.

Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain 3. Secara melawan hukum 4. Memaksa seseorang, memberi kan sesuatu, membayar, atau menerima pem bayaran dengan potongan, atau untuk mengerja kan sesuatu bagi dirinya Kesimpulan

b. Pegawai negeri atau penyelenggara negara memeras

49


No

Unsur Tindak Pidana



1.

Pegawai Negeri atau penyelenggara negara 2. Pada waktu men jalankan tugas 3. Meminta atau me nerima pekerjaan , atau penyerahan barang 4. Seolah-olah me rupakan utang kepada dirinya 5. Diketahuinya bhw hal tersebut bukan merupakan utang Kesimpulan

Pasal 12 huruf g UU PTPK: dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 1) …………………………….. 2) pegawai negeri / penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.

c. Pegawai negeri atau penyelenggara negara memeras pegawai negeri yang lain Pasal 12 huruf f UU PTPK: dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 1) ………………………….. 2) Pegawai negeri / penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima atau memotong

pembayaran kepada pegawai

negeri atau penyelenggara negara yang lain atau

50


No

51


kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri


atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya,

rupiah) 1) Pemborong, akhli bangunan yang pada waktu

padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan

membuat bangunan atau penjual bangunan yang

merupakan utang.

pada waktu menyerahkan bahan bangunan melakukan perbuatan curang yang dapat

Unsur Tindak Pidana



Pegawai Negeri atau penyeleng gara negara 2. Pada waktu men jalankan tugas 3. Meminta, me nerima, atau memotong pembayaran 4. Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum mempunyai utang Kesimpulan

membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang

1.

5. Korupsi yang terkait dengan perbuatan curang a. Pemborong berbuat curang Pasal 7 ayat (1) huruf a UU PTPK: Dipidana dengan pidana paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling

No

1.

Unsur Tindak Pidana

Pemborong, akhli bangunan atau penjual bahan bangunan 2. Melakukan perbuatan curang 3. Pada waktu membuat bangunan atau menyerahkan bahan bangunan 4. Yang dapat membahayakan keamanan orang atau keamanan barang atau keselamatan negara dalam keadaan perang Kesimpulan



52


b. Pengawas curang

proyek

membiarkan

perbuatan

Pasal 7 ayat (1) huruf b UU PTPK: Dipidana dengan pidana paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp

Kesimpulan

c. Rekanan TNI / POLRI berbuat curang Pasal 7 ayat (1) huruf c UU PTPK: Dipidana dengan pidana paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7


(tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp



rupiah)

banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

1) …………………….. 2) Setiap

orang

yang

bertugas

mengawasi

pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja

membiarkan

perbuatan

curang

1.

2.

3. 4.

Unsur Tindak Pidana

Pengawas bangunan atau pengawas penyerahan bahan bangunan Membiarkan dilakukannya perbuatan curang pada waktu membuat bangunan atau menyerahkan bahan bangunan Dilakukan dengan sengaja Sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf a


1)

………………………

2)

Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan

sebagaimana dimaksud huruf a. No

53


atau

Kepolisian

melakukan


Negara

perbuatan

membahayakan

Republik curang

keselamatan

Indonesia,

yang

dapat

negara

dalam

keadaan perang No

1. 2.

Unsur Tindak Pidana

Setiap orang Melakukan perbuatan curang 3. Pada waktu menyerahkan ba rang keperluan TNI dan atau POLRI 4. Dapat membahaya kan keselamatan negara dalam keadaan perang Kesimpulan



54


55


e. Penerima barang TNI / POLRI membiarkan d. Pengawas rekanan TNI / POLRI berbuat curang

perbuatan curang.

Pasal 7 ayat (1) huruf d UU PTPK: Dipidana dengan pidana paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7

Pasal 7 ayat (2) UU PTPK: Dipidana dengan pidana

(tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp

tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp


100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta

paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh)

banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

rupiah).

1) ……………………

(2) Bagi orang menerima penyerahan bahan bangunan

2) Setiap orang yang mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau

atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia atau

Kepolisian

Negara Republik Indonesia

dengan

Kepolisian

sengaja

membiarkan

curang

membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf c.

perbuatan

sebagaimana dimaksud dalam huruf c. No

1.

Unsur Tindak Pidana

Orang yg bertugas mengawasi pe nyerahan barang keperluan TNI dan POLRI 2. Membiarkan per buatan curang (sebagaimana di maksud Pasal 7 ayat (1) huruf c) 3. Dilakukan dengan sengaja Kesimpulan



No

1.

Negara

Unsur Tindak Pidana

Orang yg bertugas mengawasi pe nyerahan barang keperluan TNI dan POLRI 2. Membiarkan perbuatan curang (sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) huruf a atau huruf c) 3. Dilakukan dengan sengaja Kesimpulan

Republik

Indonesia


dan


56


f. Pegawai negeri atau penyelenggara negara menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain Pasal 12 huruf h UU PTPK: Dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

57


pakai Seolah-olah sesuai dengan peraturan perundangundangan 4. Telah merugikan yang berhak 5. Diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundangundangan Kesimpulan 3.

1) ………………….. 2) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan

tanah

negara

yang

diatasnya

terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan

yang

berkaitan

dengan

benturan

kepentingan dalam pengadaan a. Pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya Pasal 12 huruf i UU PTPK: Dipidana dengan pidana

orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa

penjara seumur hidup atau pidana penjara paling

perbuatan

singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp

tersebut

bertentangan

dengan

peraturan perundang-undangan. No

Unsur Tindak Pidana

1.

Pegawai negeri atau penyeleng -gara negara Pada waktu men jalankan tugas menggunakan tanah negara yang diatasnya ada hak

2.

6. Korupsi



200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 1) ………………… 2) Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsug dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

58


59


gratifikasi tersebut bukan merupakan suap No

Unsur Tindak Pidana



1.

Pegawai negeri atau penyeleng -gara negara 2. Dengan sengaja 3. Langsung atau tidak langsung turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan 4. Pada saat dilakukan per -buatan untuk seluruh atau sebagian ditugas kan untuk mengurus atau mengawasinya Kesimpulan

dilakukan oleh penerima gratifikasi b) Yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh

juta

rupiah)

gratifikasi tersebut penuntut umum.

pembuktian

suap

bahwa

dilakukan

oleh

2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah dipidana dengan pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Pasal 12 C UU PTPK: (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12

7. Korupsi yang terkait dengan Gratifikasi a. Pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak lapor KPK Pasal 12 B UU PTPK

Pemberantasan Korupsi.

1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut: a) Yang dinilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

atau

B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi

lebih,

pembuktian

bahwa

(2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung

sejak

tanggal

gratifikasi

tersebut

diterima. (3) Komisi Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan

60


gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara. Penjelasan Pasal 12 B mengatakan bahwa yang

B. Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi 1. Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi Pasal 21 UU PTPK: Setiap orang yang dengan sengaja

dimaksud dengan “Gratifikasi” adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang,

mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan,

barang, rabat (diskon, komisi, pinjaman tanpa

dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap

bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan

tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana paling

fasilitas lainnya, baik di dalam negeri maupun diluar

negeri

dan

yang

dilakukan

singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas)

dengan

tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp

menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana

150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan

elektronik. No

1.

Unsur Tindak Pidana

Pegawai negeri atau penyelenggara negara 2. Menerima gratifikasi 3. Yang berhubung an dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya 4. Penerimaan gritifikasi tersebut tidak dilaporkan ke KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterima nya gratifikasi. Kesimpulan


61


paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta


rupiah). No

1. 2. 3.

Unsur Tindak Pidana

Setiap orang Dengan sengaja Mencegah, merintangi atau menggagalkan 4. Secara langsung atau tidak langsung 5. Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang terdakwa maupun saksi Kesimpulan



62


2. Tersangka tidak memberikan keterangan mengenai harta kekayaannya. Pasal 22 UU PTPK:

Setiap orang

sebagaimana

dimaksud Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35 atau Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan tidak benar, dipidana dengan pidana paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta

63


harta benda -nya atau harta benda istri/suami -nya, atau harta benda anaknya atau harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui atau patut diduga mem -punyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka Kesimpulan

rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)

3. Bank

Pasal 28 UU PTPK: Untuk kepentingan penyidikan, tersangka

wajib

memberi

keterangan

terhadap

seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau diduga mempunyai hubungan dengan tindak dilakukan tersangka. No

1. 2. 3.

4.

Unsur Tindak Pidana

Tersangka Dengan sengaja Tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu Tentang keterang an

pidana


korupsi

yang

tidak

tersangka Pasal 22 UU

memberikan PTPK:

keterangan

Setiap

orang

rekening

sebagaimana

dimaksud Pasal 28, Pasal 29, Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta


rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) Pasal 29 UU PTPK: (1) Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta

64


kepada

bank

tentang

keadaan

keuangan

tersangka atau terdakwa. (2) Permintaan keterangan kepada bank sebagaimana

65


tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa Kesimpulan

dimaksud dalam ayat (1) diajukan Gubernur Bank Indonesia sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. (3) Gubernur Bank Indonesia berkewajiban untuk memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja, terhitung sejak dokumen permintaan diterima secara lengkap. (4) Penyidik, penuntut umum atau hakim dapat meminta kepada bank untuk memblokir rekening simpanan milik tersangka atau terdakwa yang diduga hasil korupsi. (5) Dalam hal hasil pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa tidak diperoleh bukti yang cukup, atas permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim, bank pada hari itu juga mencabut

4. Saksi atau akhli yang tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu. Pasal 22 UU PTPK: Setiap orang sebagaimana dimaksud Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35 atau Pasal 35 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan tidak benar, dipidana dengan pidana paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) Pasal 35 UU PTPK: (1)

sebagai saksi atau akhli kecuali ayah, ibu, kakek,

pemblokiran No

Unsur Tindak Pidana

1.

Orang yang ditugaskan oleh bank Dengan sengaja Tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu

2. 3.



Setiap orang wajib memberikan keterangan nenek, saudara kandung, istri atau suami anak dan cucu dari terdakwa

(2)

Orang

yang

dibebaskan

sebagai

saksi

sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat diperiksa sebagai saksi apabila mereka dikehendaki dan disetujui secara tegas oleh terdakwa.

66


(3)

67


Tanpa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam

juga terhadap mereka yang menurut pekerjaan,

ayat (2), mereka dapat memberikan keterangan sebagai saksi tanpa disumpah.

harkat dan martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, kecuali petugas agama yang menurut keyakinannya harus menyimpan rahasia.

No

Unsur Tindak Pidana



1. 2. 3.

Saksi atau akhli Dengan sengaja Tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan yang isinya palsu Kesimpulan

5. Orang

yang

memegang

No

Unsur Tindak Pidana



1.

rahasia

jabatan

tidak

memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu

Orang yg karena pekerjaan harkat , martabat atau jabatannya yang diwajibkan me nyimpan rahasia 2. Dengan sengaja 3. Tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan yang isinya palsu Kesimpulan

Pasal 22 UU PTPK: Setiap orang sebagaimana dimaksud pasal 28, pasal 29, Pasal 35 atau Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan tidak benar, dipidana dengan pidana paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) Pasal 36 UU PTPK : Kewajiban memberikan kesaksian sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 35 berlaku

6. Saksi yang membuka identitas pelapor Pasal 24 UU PTPK: Saksi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dipidana paling lama 3 (tiga) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)

Pasal 31 UU PTPK:

68


(1)

Dalam penyidikan dan pemeriksaan di sidang

C. PERAN SERTA MASYARAKAT

pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana korupsi

Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo. UU No 20 Tahun

dilarang menyebut nama atau alamat pelapor,

Bab V nya mengatur tentang peran serta masyarakat

atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan diketahuinya identitas pelapor.

dalam pemberantasan korupsi, sebagaimana dicantumkan

Penjelasan Pasal ini berbunyi : “ Yang dimaksud dengan “pelapor” dalam ketentuan ini adalah orang yang memberi informasi kepada

(2)

2001 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi dalam

dalam Pasal 41 yang pada intinya masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, peran serta tersebut dapat

penegak hukum, menegenai terjadinya suatu tindak

diwujudkan dengan: 1. hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi

pidana korupsi dan bukan pelapor sebagaimana

adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi;

dimaksud dalam Pasal 1 angka 24 Undang-Undang No

2. hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari,

8 Yahun 1981 Tentang Hukum Acara Perdata

memperoleh

Sebelum

larangan

dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi pada

sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) diberitahukan kepada saksi dan atau orang lain

penegak hukum yang menangani perkara tindak

pemeriksaan

dilakukan,

tersebut.

dan

1. 2.

Unsur Tindak Pidana

Saksi Menyebut nama atau alamat pelapor atau hal-hal lain yang memungkinkan diketahuinya identitas pelapor Kesimpulan



memberikan

informasi

adanya

pidana korupsi; 3. hak menyampaikan saran dan pendapat bertanggungjawab

No

69


kepada

penegak

hukum

secara yang

menangani perkara tindak pidana korupsi; 4. hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu 30 (tiga puluh) hari. 5. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal: a. Melaksanakan

haknya

sebagaimana

dimaksud

dalam huruf a, b dan c. b. Diminta

hadir

dalam

proses

penyelidikan,

penyidikan dan di sidang pengadilan sebagai saksi

70


pelapor. Saksi atau saksi akhli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

71


6.

Pengakuan (dari saksi, tersangka, terdakwa, orang yang melihat, mengetahui peristiwa tersebut)

D. RANGKUMAN Masyarakat mempunyai hak dan kewajiban dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak

pidana

korupsi,

yang

dilaksanakan

dengan

Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo. UU No 20 Tahun 2001 memberikan ketentuan subjek dan objek

berpegang teguh pada asas-asas dan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang

tindak

berlaku, dan dengan menaati norma agama dan norma sosial lainnya.

dijelaskan dalam pasal-pasalnya. Berdasarkan pasal-pasal tersebut korupsi dirumuskan dalam 30 (tiga puluh) bentuk

Pemerintah memberikan penghargaan kepada anggota

/ jenis delik tindak pidana korupsi, yang dikelompokkan

masyarakat

pencegahan, pemberantasan atau pengungkapan tindak

dalam 7 (tujuh) kelompok. Ke tujuh kelompok tindak pidana korupsi tersebut

pidana korupsi.

ialah: 1. Kerugian keuangan negara, 2. Suap menyuap, 3.

Hendaknya

Penggelapan dalam jabatan, 4. Pemerasan, 5. Perbuatan curang, 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan, 7.

yang

telah

masyarakat

berjasa

membantu

dalam

berperan

upaya

serta

pidana

korupsi.

Undang-Undang

ini

juga

merumuskan definisi korupsi secara gamblang yang telah

memberantas korupsi menyampaikan bukti-bukti adanya tindak pidana korupsi.

Gratifikasi.

Adapun alat bukti itu dapat berupa :

UU PTPK juga memuat 6 (enam) tindak pidana lain yang

1. 2.

Pemeriksaan setempat Surat/Akta (Surat Keputusan, Sertipikat Tanah,

berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Sedangkan

Disposisi, Surat Perjanjian dll)

pidana korupsi ialah: 1. Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi

3.

Keterangan

Saksi

(Saksi

Akhli,

saksi

yang

Selain 30 (tiga puluh) jenis tindak pidana korupsi,

keenam tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak

memberatkan, dan saksi yang meringankan)

2. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan

4.

Sumpahan

5.

Persangkaan

tidak benar 3. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka

72


4. Saksi atau akhli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu 5. Orang yang memegang rahasia jabatan, tidak memberi

BAB V KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

keterangan atau memberi keterangan palsu 6. Saksi yang membuka identitas pelapor.

Tindak pidana korupsi yang makin meningkat dan meluas dalam masyarakat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus maupun dari kerugian keuangan negara, dan

E. LATIHAN 1.

Ada

berapakah

delik

tindak

pidana

korupsi

sebagaimana diatur dalam UUPTPK, uraikan secara singkat. 2.

Sebutkan macam-macam gratifikasi yang dapat diterima subjek tindak pidana korupsi

3.

Bagaimanakah melaksanakan pencegahan korupsi.

pendapat peran

dan

serta

saudara

dalam

masyarakat,

dalam

pemberantasan

tindak

pidana

juga dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan secara sistimatis,

dan

memasuki

seluruh

aspek

kehidupan

masyarakat, mengancam peri kehidupan dalam masyarakat dan negara. Tindak pidana korupsi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, oleh karena itu tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai tindak kejahatan biasa melainkan telah menjadi tindak kejahatan luar biasa. Usaha-usaha untuk memberantas korupsi sudah menjadi masalah dunia, masalah global, tidak hanya sekedar masalah nasional atau regional, karena sesungguhnya gejala korupsi ada pada setiap negara, terutama negara yang sedang membangun, sudah hampir menjadi condition sine qua non (Prof. Dr. Jur Andi Hamzah, Hal v – 2005). Usaha-usaha pemberantasan korupsi di beberapa negara ada yang dilaksanakan karena desakan rakyat banyak / masyarakat agar korupsi segera dihabisi, dengan kalau perlu melalui hukum darurat, pemberatan ancaman dan penjatuhan pidana,

dengan

sistim

pembuktian

73

terbalik,

serta

74


pembebasan penanganan korupsi dari instansi normal ke


75

3. Komite Empat

suatu badan independen yang dijamin integritasnya. Sejak tahun 1957, pemerintah sudah mengeluarkan peraturan

Dasar Hukum: Keppres No 12 Tahun 1970 Tanggal 31 Januari 1970

perundang-undangan yang maksudnya untuk pemberantasan

Pelaksana: Wilopo, S.H. (Ketua merangkap anggota), IJ

tindak pidana korupsi yang diikuti dengan pembentukan badan-badan pemberantasan korupsi dengan berbagai nama.

Kasimo, A. Anwar Tjokroaminoto dan Prof Johanes Tugas: a. Menghubungi pejabat, atau instansi swasta sipil,

Badan-badan pemberantasan korupsi yang sudah ada sebelum

atau militer;

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut:

b. Memeriksa administrasi pemerintah dan swasta c. Meminta bantuan aparatur pemerintah pusat dan daerah

1. Tim Pemberantasan Korupsi Dasar Hukum: Keppres Nomor 228 Tahun 1967 Tanggal 2

4. Obstib

Desember 1967 dan Undang-Undang No 24 Tahun 1960

Dasar Hukum: Inpres No 9 Tahun 1977

Pelaksana: Ketua tim Sugiharto (Jaksa Agung)

Pelaksana: Koordinator Pelaksana Tingkat Pusat, Men

Penasihat: Menteri Kehakiman, Panglima ABRI, Kastaf Angkatan dan KAPOLRI

PAN, Pelaksana Operasi Tertib, Pangkopkamtib Ketua I: Kapolri

Tugas:

Ketua II: Jaksa Agung dan Para Irjen Tingkat Daerah

Membantu

Pemerintah

memberantas

korupsi

dengan tindakan preventif dan represif

Pelaksana Operasional: Laksusda Ketua I: Kapolda

2. Komite Anti Korupsi Komite ini dibentuk pada tahun 1970 Pelaksana: Angkatan 66, Akbar

Ketua II: Kajati dan Irwilda Michael

Tugas: a. Pada awalnya pembersihan pungutan liar di jalan-

Setiawan, Thoby Mutis, Jacob Kendang, Imam Waluyo,

jalan, penertiban uang siluman di pelabuhan, baik

Tutu T.W., Soeriwijono, Agus Jun Batuta, M Surachman,

pungutan tidak remsi maupun resmi, tetapi tidak sah

Alwi Nurdin Lucas, Luntungan, Asmara Nababan, Sjahrir,

menurut hukum

Tanjung,

Amir Karamoy, Pasik Vitue, Mangandang Napitupulu dan Chaidir Makarim.

b. Pada tahun 1977 diperluas sasaran penertiban, beralih dari jalan-jalan ke aparat departemen dan daerah.

76


77


1. Melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang 5. Tim Pemberantasan Korupsi Dibentuk pada tahun 1982

melakukan tindak pidana korupsi 2. Melaksanakan supervisi terhadap instansi berwenang

Dasar Hukum: menghidupkan kembali TPK tanpa diikuti

melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi

Keppres atau Inpres Pelaksana: JB Sumarlin, Pangkopkamtib Sudomo, Ketua

3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi

MA Mudjono, Menteri Kehakiman Ali Said, Jaksa Agung

4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindakan pidana

Ismail Saleh, Kapolri Jenderal Awaludin Djamin, M.P.A.

korupsi 5. Melakukan monitor terhadap pelanggaran pemerintahan

6. KPKPN

negara

Dasar Hukum: Undang-Undang No 28 Tahun 1999 dan Keppres No 27 Tahun 1998 Tentang Komisi Pemeriksaan

Adapun wewenang dari Komisi ini:

Kekayaan Negara.

1. mengkoordinasikan

Pelaksana: Adi Andojo Soetjipto, S.H. didukung oleh 25

penyelidikan,

penyidikan

penuntutan tindak pidana korupsi;

anggota Polisi, Kejaksaan dan aktivis kemasyarakatan. Tugas: mengungkap kasus-kasus korupsi yang sulit

2. menetapkan sistem pelaporan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

ditangani Kejaksaan Agung.

3. meminta informasi

Undang-Undang No 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang No 20 tahun 2001 dalam Pasal 43 memerintahkan dibentuknya badan khusus yang disebut dengan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mempunyai tugas dan wewenang melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sesuai dengan

dan

tentang kegiatan

kegiatan

pemberantasan

tindak pidana korupsi kepada instansi terkait; 4. melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi

yang

berwenang

melakukan

pemberantasan

tindak pidana korupsi; 5. meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi; dan 6. wewenang lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 12,

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

13, dan 14 Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tentang

Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai mana diatur

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

dalam Pasal 6 Undang-Undang berikut:

no 30 Tahun 2002 sebagai

78


79


Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkedudukan di ibukota

2. Tidak memonopoli tugas dan wewenang penyelidikan,

negara Republik Indonesia dan wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia. KPK dapat

3. Berfungsi sebagai pemicu dan pemberdayaan institusi

membentuk perwakilan di daerah.

penyidikan dan penuntutan yang telah ada dalam pemberantasan korupsi (trigger

Penyelidik, penyidik dan penuntut umum adalah penyelidik,

mechanism) 4. Berfungsi untuk melakukan supervisi dan memantau

penyidik dan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan

institusi yang telah ada, dan dalam keadaan tertentu

Korupsi yang diangkat Pemberantasan Korupsi.

dapat mengambil alih tugas dan wewenang penyelidikan,

dan

diberhentikan

oleh

Komisi

penyidikan dan penuntutan (superbody) yang sedang

Kewenangan KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan

dilaksanakan kepolisian dan / atau kejaksaan.

dan penuntutan tindak pidana korupsi meliputi tindak pidana korupsi yang: a. melibatkan

RANGKUMAN aparat

penegak

hukum,

penyelenggara

negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah institusi yang

pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara.

dibentuk berdasarkan Undang-Undang No 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai pelaksanaan

b. Mendapat perhatian dan yang meresahkan masyarakat;

dari pasal 43 UU PTPK. Komisi ini mempunyai kewenangan

dan / atau c. Menyangkut

untuk melaksanakan penyelidikan, penyidikan penuntutan atas perkara tindak pidana korupsi

kerugian

negara

paling

sedikit

Rp

1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

dan yang

melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara,

Dari uraian tersebut, dan dengan undang-undang Tentang

dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka KPK

penyelenggara

dapat:

meresahkan masyarakat, dan / atau menyangkut kerugian

1. Menyusun jejaring kerja (networking) yang kuat dan

negara paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar

memperlakukan

institusi

yang

ada

sebagai

“counterpartner” yang kondusif sehingga pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan secara efisien.

rupiah).

negara,

yang

mendapat

perhatian

dan

80


LATIHAN 1. Apakah KPK berwenang menangani tindak pidana korupsi yang ada pada instansi saudara, jelaskan jawaban

BAB VI PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI

saudara. 2. Koordinasi yang bagaimanakah menurut saudara yang harus dilakukan oleh KPK dengan instansi dimana saudara bekerja 3. Apakah menurut saudara peran institusi KPK, menjadikan instansi pemerintah pada umumnya menjadi lebih baik dalam menangani pencegahan korupsi di instansinya.

Pemerintah era reformasi, nampak benar-benar serus menginginkan tindak pidana korupsi yang dilakukan setiap orang, pegawai negeri, penyelenggara negara atau korporasi, benar-benar diberantas dengan secepatnya. Hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Undang-Undang No 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang no 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Pelaksanaan

Peran

serta

Masyarakat

dan

pemberian

Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan yang terakhir mengeluarkan Instruksi Presiden No 24 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Inpres ini ditujukan kepada: 1. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu 2. Jaksa Agung Republik Indonesia 3. Panglima Tentara Nasional Indonesia 4. Kepala Kepolisian negara Republik Indonesia 5. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen 6. Para Gubernur 7. Para Bupati dan Walikota

81

82


83


Untuk:

sistem E-Procurement yang dapat dipergunakan bersama

1. Seluruh Pejabat Pemerintah termasuk Penyelenggara Negara menyampaikan laporan harta kekayaannya kepada

instansi pemerintah, selain menteri-menteri tersebut juga diberikan instruksi khusus kepada Menteri Keuangan, Menteri

Komisi Pemberantasan Korupsi.

Negara

2. Membantu KPK dalam rangka penyelenggaraan pelaporan, pendaftaran, pengumuman dan pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungannya.

Perencanaan

Pembangunan

Nasional

/

Kepala

BAPPENAS, Menteri Negara PAN, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Negara BUMN, Menteri Diknas, Menkominfo, Jaksa Agung RI, KAPOLRI, Gubernur, Bupati / Walikota, yang pada

3. Membuat penetapan kinerja dengan pejabat dibawahnya secara berjenjang

intinya melaksanakan upaya-upaya percepatan pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan bidang

4. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat.

masing-masing.

5. Menetapkan program dan wilayah bebas korupsi 6. Melaksanakan

pengadaan

barang

dan

jasa

secara

konsisten untuk mencegah kebocoran dan pemborosan

Secara Internasional Indonesia dalam rangka percepatan pemberantasan tindak pidana korupsi, juga ikut serta dalam

7. Menerapkan kesederhanaan dalam pribadi dan kedinasan

Konvensi

8. Memberikan dukungan terhadap upaya-upaya pemberantasan korupsi (percepatan informasi yang

Tahun 2003 (United Nation Convention Against Corruption, 2003).

berkaitan

dengan

TP

Korupsi

dan

Perserikatan

Bangsa-Bangsa

Mengenai

Korupsi,

mempercepat

Materi Konvensi Internasional tersebut terdiri dari:

pemberian ijin pemeriksaan terhadap saksi / tersangka) 9. Melakukan kerjasama dengan KPK, menelaah dan

Bab I: mengenai ketentuan umum, yang berisi maksud dan tujuan, pengertian, istilah, ruang lingkup penerapan dan

mengkaji sistem-sistem yang menimbulkan tindak pidana korupsi 10. Meningkatkan upaya pengawasan dan pembinaan aparatur untuk meniadakan perilaku koruptif dilingkungannya.

perlindungan kedaulatan (Pasal 1 s/d Pasal 4) Bab II: Mengenai kebijakan dan praktek anti korupsi, badan, atau badan-badan anti korupsi preventif, sektor publik, kode etik tingkah laku pejabat publik, perolehan publik dan manajemen keuangan publik, pelaporan publik, tindakan-

Selanjutnya Inpres ini juga memberi instruksi khusus

tindakan yang berkaitan dengan peradilan dan penuntutan,

kepada: Menko Bidang Ekonomi, Menteri Keuangan, dan

sektor swasta, keikutsertaan masyarakat, dan tindakan-

Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala

tindakan untuk mencegah pencucian uang (money laundering)

BAPPENAS melakukan kajian-kajian dan uji coba pelaksanaan

(Pasal 5 s/d Pasal 15)

84


85


Bab III: Mengenai kriminalisasi dan penegakkan hukum (Pasal

Bahkan pada masa pemerintahan era reformasi upaya-upaya

15 s/d Pasal 42) Bab IV: Mengenai kerjasama internasional (pasal 43 s/d Pasal

tersebut makin ditingkatkan melalui jalur kerjasama internasional, dengan ikut serta dalam konvensi Internasional

50)

tentang

Bab V: Mengenai penemuan (pengembalian asset) (Pasal 51 s/d Pasal 59)

Bangsa-Bangsa Mengenai Pemberantasan Korupsi – United Nations Againts Corruption, 2003).

pemberantasan

korupsi

(Konvensi

Perserikatan

Bab VI: mengenai bantuan teknis dan tukar menukar informasi (Pasal 60 s/d Pasal 62) Bab VII: Mengenai mekanisme penerapan (Pasal 63 s/d Pasal

LATIHAN: 1. Apakah upaya percepatan pemberantasan korupsi di

64)

instansi saudara telah dirasakan dalam kegiatan kedinasan

Bab VIII: Mengenai ketentuan akhir (Pasal 65 s/d Pasal 71)

sehari-hari. Berikan jawaban dengan singkat dan jelas. 2. Kalau

Tiga maksud dan tujuan konvensi: 1. memajukan

dan

memperkuat

tindakan-tindakan

memberantas korupsi yang lebih effektif; 2. memajukan, memfasilitasi dan mendukung kerjasama internasional dan bantuan teknis dalam mencegah dan memerangi korupsi, termasuk pengembalian asset; 3. memajukan integritas, akuntabilitas, dan manajemen yang seharusnya dalam soal-soal publik dan harta publik.

RANGKUMAN Upaya memberantas korupsi oleh Pemerintah Republik Indonesia,

telah

dimulai

sejak

sudah

ada,

apa

bentuk

upaya

percepatan

pemberantasan korupsi.

tahun

1956,

dengan

dikeluarkannya peraturan-peraturan tentang pemberantasan korupsi, yang diikuti dengan badan-badan pemberantasan korupsi sejak tahun 1967 sampai dengan tahun 2002.

3. Kalau belum ada, apa upaya-upaya saudara untuk ikut serta dalam percepatan pemberantasan korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

1. Chaerudin, S.H., MH, Syaiful Ahmad Dinar, S.H. MH, Syarif

Pokok Bahasan

Fadilah, S.H., MH, Tindak Pidana Korupsi , Reflika

Topik

Aditama, 2008. 2. Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, 2006 3. Ismantoro Dwi Yuwono, Para Pencuri Uang Rakyat, Daftar 59 Koruptor Versi KPK 2003 -2008,Pustaka Timur 2008. 4. Lilik MUlyadi, S.H. M.H. Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya,

Tujuan Pembelajaran Khusus Metode

Penerbit Alimni, 2007. 5. Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi, Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Rajawali Press, 2005 6. Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara, Sinar Grafika 7. Pusat Info Data Indonesia, Tindakan / Kebijakan yang

Waktu Alat Bantu

Dianggap Korupsi, 2007 8. Rohim, S.H. Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi , Pena Multi Media , 2008 9. R.

Wiyono,

S.H.

Percepatan Pemberantasan TP Korupsi Mendalami TP Korupsi dan pelaporan dugaan adanya TP Korupsi Peserta Diklat dapat mendalamai TP Korupsi dan membuat Laporan dugaan adanya Korupsi 1. Diskusi kelompok tentang studi kasus yang telah disiapkan 2. Paparan dan tanggapan antar kelompok 3. Penjelasan Widyaiswara tentang hasil diskusi kelompok 135 menit – 3 jp - Spidol - Flip chart - Plak ban

Langkah 1. Jelaskan kepada peserta diklat tentang tujuan Pembahasan

Undang-Undang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika,

yang hendak dicapai pada sesi ini serta langkah kerja yang akan dilakukan bersama.

2006 10. Yudi Kristiana, Independensi Kejaksaan Dalam Penyidikan Korupsi, PT Citra Aditya Bakti, 2006

Langkah 2. Bagi peserta ke dalam beberapa kelompok (antara 5 sampai dengan 7 peserta ) dengan instruksi agar setiap kelompok ditunjuk seorang juru bicara/presenter.

86

87

88



89

Langkah 3. Bagikan kepada peserta diklat naskah studi kasus

Hs melaporkan hal tersebut kepada Penyidik, yang ditindak

kepada seluruh peserta diklat dan segera membacanya untuk digunakan sebagai bahan diskusi. Dengan menggunakan Alat

lanjuti dengan melakukan perekaman pembicaraan antara G dengan Hs, tentang proses pemberian uang yang akan

Bantu formulir / matrik dalam bahan ajaran.

dilakukan oleh Drs EM kepada Hs. Beberapa hari kemudian sesuai dengan rencana, pada saat Drs EM memberikan uang kepada Hs, di Cafe “ The Green”, Jaksa melakukan

Latihan Kasus 1

penangkapan terhadap dirinya. Drs. EM adalah seorang pejabat Eselon III, di sebuah Departemen dan telah ditunjuk sebagai ketua panitia / penanggung

jawab

proyek

pengadaan

barang,

Latihan Kasus 2

di

Departemennya pada tahun anggaran 2006, berdasarkan SK

Hm, S.H. seorang Panitera Pengadilan Negeri di Kabupaten

Menteri. Proyek tersebut senilai Rp 175 M, yang bersumber

Deli Serdang , Prop Sumatera Utara, dalam perkara penipuan

dari APBN dan bantuan luar negeri sebesar 10% nilai proyek.

dengan terdakwa YZ (terdakwa tidak ditahan).

Pada akhir tahun anggaran, Hs selaku salah seorang

Pada tanggal 14 Juli 2008, pk 9.30 wib, Hm S.H. didatangi YZ

pemeriksa dari instansi yang berwenang pemeriksaan keuangan ditugaskan untuk

melakukan memeriksa

diruang kerjanya, dengan mengajukan permintaan agar melobi Ketua Majelis Hakim, yaitu Hakim BS, S.H. yang

pertanggungjawaban keuangan pengadaan barang yang telah

menangani perkaranya agar dalam persidangan ia dinyatakan

dilakukan Drs EM. Pada saat melakukan pemeriksaan, Hs menemukan adanya sejumlah indikasi penyimpangan dalam

tidak terbukti bersalah dan diputus bebas, untuk itu Hm, S.H. dijanjikan akan diberi uang sebesar Rp 500 Jt. Atas

proses pengadaan yang mengakibatkan timbulnya kerugian

permintaan tersebut Hm, S.H. menyanggupi dengan meminta

negara, yang dinilai sebesar Rp 6 M. Drs EM yang mengetahui hal itu, lalu berusaha melakukan

agar uang tersebut diserahkan terlebih dahulu kepadanya sebelum perkaranya diputus.

beberapa kali

Pada tanggal

pendekatan kepada Hs, dengan cara antara

29 Juli 2008, sekitar pk 14.20 wib, YZ

lain mengajak makan di Hotel “Artharini”, dan menawarkan

mendatangi Hm. S.H. diruang kerjanya dengan membawa

uang sebesar Rp 750 juta serta menyampaikan keinginannya

sebuah tas kresek warna hitam yang didalamnya berisi uang

agar Hs bersedia menghilangkan indikasi penyimpangan dalam

sebanyak Rp 500 Jt dan menyerahkannya kepada Hm, S.H.

hasil laporan pemeriksaan.

dan diterima oleh Hm, S.H. yang kemudian disimpan dalam meja kerjanya.

90


91


Tanggal 27 Agustus 2008, dalam sidang perkara penipuan

menurunkan NJOP tanah serta mengatur sistem pembayaran

dengan terdakwa YZ, Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti melakukan penipuan, dan menjatuhkan hukuman

dari FC yang dilakukan secara bertahap. Ir KW juga meminta agar FC menyertakan 2 perusahaan pendamping untuk

pidana penjara selama 2 tahun . Mendengar putusan tersebut

memenuhi syarat formal dalam proses lelang.

terdakwa YZ langsung marah dan berteriak bahwa ia seharusnya bebas karena ia telah memberikan uang sebesar

Ir KW, selanjutnya mengupayakan penurunan harga NJOP sebesar 10%, sehingga harga tanah tersebut sesuai dengan

Rp 500 Jt kepada Panitera Hm, S.H. untuk disampaiakan

kesepakatan harga yang telah dibuatnya dengan FC dan

kepada Hakim BS yang menangani perkaranya. Atas kejadian tersebut YZ melaporkan kepada Kejaksaan

meminta perusahaan appresial untuk membuat taksiran harga sesuai dengan permintaan. Ir KW pun mengatur siasat

Negeri setempat. Dalam pengakuannya Hm, S.H. menyatakan

agar penjualan seakan-akan sesuai

telah melobi Hakim BS, S.H. selaku Ketua Majelis Hakim,

membentuk panitia penjualan, dengan terlebih dahulu

Namun Hakim BS, S.H. tidak bersedia membantu YZ,

memberi pengarahan kepada panitia penaksir harga agar

sementara itu uang sebesar Rp 500 jt telah habis ia

menetapkan harga jual sesuai apa yang ia inginkan, dan

pergunakan untuk membayar utang-utangnya dan membeli

memerintahkan panitia penjualan agar penawaran dibatasi

perabot rumah tangga.

hanya untuk FC dan 2 perusahaan yang diajukan FC serta sistem pembayaran dalam RKS dilakukan secara bertahap.

prosedur dengan cara

Latihan Kasus 3

Perbuatan Ir KW ini pada dasarnya bertentangan dengan SK

Dirut BUMN “ Bakti Negari” bernama Ir KW, yang diangkat

Men Keuangan tentang penjualan aset negara dengan prosedur lelang dimuka umum.

berdasarkan SK Meneg BUMN. Pada tahun

2006, ia selaku

Tanggal 16 Januari 2006 terjadi transaksi jual beli aset BUMN

Dirut telah menjual aset BUMN, yang dipimpinnya, berupa tanah negara. Aset tersebut dijual kepada FC seluas 50 ha.

berupa tanah, antara BUMN dengan FC di hadapan Notaris LB dengan harga Rp 125 M, pada hal menurut SK Meneg BUMN

Sebelum melakukan transaksi penjualan Ir KW mengadakan

penjualan tanah aset BUMN harus sesuai dengan NJOP dan

beberapa kali pertemuan dengan FC antara lain tanggal 24

harga pasar, sehingga menurut perhitungan, aset BUMN

Nopember

5

tersebut, harga sebetulnya adalah Rp 200 M. Dalam proses

Desember 2005 di Cafe “Rock n Roll”, dan tanggal 20

penjualan aset tersebut FC mentrasfer uang sebesar Rp 15 M

Desember 2005 di Hotel “Horaison”, dari beberapa kali

kerekening milik Ir KW di bank “Rindu Bunga”

2005

di

Restauran

“Nataboan”,

tanggal

pertemuan tersebut dicapai kesepakatan bahwa Ir KW akan

92


93


Atas perbuatan Ir KW, negara c.q. perusahaan BUMN “Bakti

tersebut, untuk melaksanakan segala perintahnya, sejak

Negari” telah dirugikan sebesar Rp 75 M.

mulai pembentukan panitia pengadaan sampai pelaksanaan penjualan dan penyerahan barang.

dengan

Latihan Kasus 4

Dari hasil pemeriksaan instansi yang berwenang memeriksa

Seorang anggota DPR-RI bernama JN, mendatangi pejabat

keuangan Departemen tersebut diperoleh temuan adanya kerugian negara sebesar Rp 55 M.

departemen

mitranya

yang

bernama

QZ,

dan

menginformasikan bahwa di departemennya untuk tahun anggaran 2005, ada proyek pengadaan barang berupa 40 buah

Latihan Kasus 5

lokomotif dan 400 gerbong kereta api penumpang, dan 200

GK seorang wiraswasta yang memiliki berbagai usaha antara

gerbong kereta barang, dan 200 gerbong kereta pengangkut

lain di bidang perkebunan, dibawah bendera PT “Lahan Hijau

batubara, yang secara keseluruhan bernilai Rp 5 Trilyun.

Lestari”. Pada tahun 2005 ia memperoleh kredit sebesar Rp

Untuk itu yang terhormat tersebut telah meminta kepada

98,5 M dari bank DS, sebuah bank yang sebagian sahamnya

pejabat QZ agar dalam pembelian barang-barang tersebut,

(45%)

menentukan spesifikasi barang-barang, dan ia menujuk PT “ Angin Ribut” sebagai pemenang tender pengadaan barang,

digunakan untuk mendanai replanting perkebunan karet seluas 35 ribu ha ( sesuai dengan proposal yang diajukan ke

serta mengatur perusahaan-perusahaan yang pendamping

Bank) di Kabupaten VF, Propinsi QB. Pada pelaksanaannya

tender. Untuk informasi tersebut yang terhormat JN, dalam beberapa

dana tersebut tidak sepenuhnya digunakan untuk kegiatan replanting (yaitu hanya 30% ). Sisanya dana tersebbut

kali pertemuan dengan QZ mengisyaratkan agar ia diberikan

digunakan untuk kepentingan pribadinya yaitu membangun

imbalan uang sebesar 1% dari nilai proyek, disertai ancaman apabila itu tidak dipenuhi maka proyek pengadaan barang

rumah mewah seluas 1200 m2, membeli 3 buah mobil mewah, perhiasan, jam tangan dan jalan-jalan ke luar negeri. Akibat

tersebut dibatalkan atau diberi bintang, selain itu JN juga

dari perbuatan tersebut ia diajukan ke Pengadilan Negeri

minta kepada PT “Angin Ribut” agar memberikan dana

sebagai

sebesar 2,5% dari nilai proyek dengan alasan untuk dibagi-

menghukum yang bersangkutan dengan pidana penjara 3

bagikan kepada rekan-rekan satu komisi di DPR

(tiga) tahun. Melalui pengacaranya ia mengajukan banding ke

QZ sebagai pejabat Eselon II, memerintahkan anak buahnya

Pengadilan Tinggi, dengan harapan ia dapat bebas dari

yang bertanggung jawab di bidang pengadaan barang

jeratan penjara. Untuk maksud itu ia menemui hakim Wt,

dimiliki

oleh

terdakwa.

pemerintah.

Vonis

Kredit

Hakim

tersebut

Pengadilan

akan

Negeri

94


95


S.H. yang menangani kasusnya sebanyak 3 kali (tgl 12 Juli

PT “ Bangun Perkasa” menang tender pembangunan gedung

2006 di Hotel Peninsula, tgl 9 Agustus 2006 di Hotel Sadewa, dan tgl 18 Agustus 2006 di Plaza Ombak ). Pada pertemuan

SKPD, dan melaksanakan pekerjaan dengan tepat waktu. Pada saat diadakan pemeriksaan oleh instansi yang

yang terakhir itu ia menyerahkan uang sebanyak Rp 750 Jt

berwenang

kepada hakim Wt,S.H. Pada saat yang bersamaan ia ditangkap oleh pihak yang berwajib. Yang selanjutnya ia disidik,

diperoleh temuan-temuan, bahwa telah terjadi selisih harga, jumlah, dan kualitas barang-barang bangunan ( antara lain

diperiksa, perkaranya diberkas, dan diajukan ke Pengadilan

keramik lantai , bahan utk sanitary, atap baja ringan, cat

untuk kedua kalinya dengan kasus yang berbeda dengan kasusnya yang pertama

tembok) yang secara keseluruhan sebanyak Rp 1.58 M. Selama dalam pemeriksaan Ds, selalu kooperatif,

mengadakan pemeriksaan

proyek tersebut

dan

menjelaskan selisih harga tersebut tidak dia nikmati sendiri akan Latihan Kasus 6

tetapi digunakan untuk biaya overhead antara lain , beaya pengurusan jaminan bank, beaya pengukuran lokasi oleh BPN,

Ds seorang pegawai negeri di Kabupaten HG, Propinsi Jp,

beaya pemeriksaan volume dan kualitas pekerjaan, beaya

diberi kepercayaan oleh pimpinan SKPD nya untuk mengurusi

pengurusan termijn pembayaran di kas negara, sumbangan sosial,

dan mengawasi proyek pembangunan gedung kantor SKPD, dengan biaya sebesar Rp 3.67 M, dana proyek tersebut

lingkungan dan organisasi politik, kemasyarakatan, asosiasi badan usaha dan profesi, beaya kunjungan dan intertainment pejabat,

diperoleh dari APBD 75% dan APBN 25% tahun 2007. Proyek

yang semuanya tercatat dengan rapi.

tersebut harus sudah selesai pada akhir tahun anggaran 2007. Untuk melaksanakan proyek tersebut Ds dengan seksama mempelajari

ketentuan-ketentuan

dari

peraturan

Latihan Kasus 7

yang

berkaitan dengan tugasnya tersebut. Selain itu Ds juga mendirikan perusahaan dalam bentuk PT yang diberi nama

Tiba-tiba saja tanpa suatu sebab, atap gedung SD “ Anak Ceria “ di Kabupaten HL, Propinsi Nn, roboh pada sore hari,

“Bangun Perkasa”, dengan Istrinya sebagai Dirut, dan seorang

dan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Gedung SD

anaknya sebagai Direktur Operasional, dan menantunya

tersebut baru 6 (enam) bulan direnovasi (sebanyak 10 unit

sebagai tenaga akuntansi, serta dibantu oleh 4 orang

kelas, satu ruang guru, dan satu rumah jaga, ruang olah

karyawan. Selain mendirikan perusahaan ia juga menujuk 3

raga), proyek ini senilai Rp 895 jt yang bersumber dari dana

(tiga) perusahaan lainnya sebagai pendamping tender.

APBD tahun anggaran 2007, dan LSM “Peduli Anak Sekolah” sebesar 1% dari nilai proyek. Proyek dikerjakan oleh PT “

96


97


Anak Negeri” sebuah BUMD. Sebagai pengawas proyek Dd,

raya

diperiksa oleh Polisi, dan dari hasil pemeriksaan tersebut, diperoleh pengakuan bahwa Dd, pada dasarnya mengetahui

pembangunan jalan tersebut bersumber dari anggaran APBN tahun 2006. Kepada 10 rekanan, yang melaksanakan

kalau material yang digunakan untuk merenovasi gedung SD

pekerjaan tersebut Ir Hr H selalu

tersebut banyak yang tidak sesuai dengan spesifikasi barang , antara lain, kualitas dan jenis kayu untuk kuda-kuda, usuk

informasi mengenai harga satuan yang ada pada DIP, sehingga ke 10 rekanan itu mendapat pekerjaan proyek di unit

dan reng, genting, campuran semen dengan pasir. Dari hasil

kerjanya.

pemeriksaan, negara ditaksir menderita kerugian sebesar Rp 150 jt. Ketika Dd ditanya pada saat pemeriksaan “mengapa ia

Pada saat menikahkan putrinya, ia memperoleh angpao berupa cek perjalanan (travellers check), serta Voucher dari

membiarkan saja hal tersebut” Menurut pengakuannya setiap

beberapa hotel di Jerman dan Perancis dari rekanan-

ia selesai

rekanannya sehingga secara keseluruhan mencapai Rp 950 jt,

mengadakan pemeriksaan penerimaan barang-

sepanjang

600

km

di

3

propinsi.

Dana

untuk

membantu memberikan

barang di lokasi proyek ia menerima uang rata-rata sebanyak

selain

Rp 300 ribu (sebanyak 10 kali), dan diajak makan di Warteg

amplop dari rekan, sanak saudara dan rekanan-rekanan

“mbak Sumi” dekat lokasi proyek. Uang selama ini ia terima

dibuka bersama/dihadapan petugas KPK.

dari Bn, orangnya toko bahan bangunan UD “ Kajengan”.

Pada saat diadakan pemeriksaan dari instansi yang berwenang mengadakan pemeriksaan atas proyeknya, diperoleh adanya

Latihan Kasus 8

dari sanak saudara dan undangan lainnya. Semua

temuan-temuan

yang

mengindikasikan

adanya

kerugian

negara sejumlah Rp 2 M. Pesta pernikahan Nn Cv dengan Perjaka Mx, usai sudah, bulan madu ke 5 negara Eropa (Italy, Swedia, Jerman, Perancis,

Latihan 9.

dan Spanyol) segera dijalankan, beaya perjalanan bulan madu diterima dari relasi orang tua Nn Cv, Bapak Ir. Hr H yang

Perjalanan ibadah agama telah dilaksanakan oleh Ny. CZ, dan

menjabat Eselon II di suatu Departemen.

kembali ke tanah air dengan selamat. Ny CZ adalah seorang

Selama ini unit kerja Ir. Hr H selalu melaksanakan proyek-

Pejabat

proyek dengan nilai yang besar, untuk tahun anggaran 2006,

Kabupaten BR, di Provinsi Km. Sepulang dari perjalanan

antara lain proyek pembangunan jalan tol sepanjang 1100 km

ibadah, ia diperiksa oleh Jaksa dari Kejari setempat, karena

yang tersebar di 5 propinsi,

adanya laporan dan indikasi kerugian negara dari pelaksanaan

pembangunan jalan provinsi

sepanjang 800 km di 6 propinsi, dan peningkatan mutu jalan

II di salah satu instansi pemerintah daerah

proyek tersebut senilai Rp 350 jt.

98


99


Berdasarkan SK Bupati Kab BR, Ny CZ pada tahun 2006 telah

pula pada sikap dan perilakunya yang makin anggun. VX

ditunjuk sebagai pelaksana proyek pengadaan barang di unit kerjanya senilai Rp 995 jt, dana untuk itu bersumber dari

adalah seorang free lance yang mempunyai kepiawaian antara lain dalam hal penyetoran pajak ke petugas pajak.

APBD Kabupaten BR.

Pj adalah PNS, pejabat SKPD Dsr, di Kota JS, ia seorang

Selama dalam penyidikan, sampai dengan dihadapan sidang, Ny CZ selalu didampingi pengacaranya, MG, S.H. dari kantor

bendaharawan proyek tahun anggaran 2008 yang mempunyai kewenangan sebagai WAPU (wajib pungut pajak). Adapun

pengacara MG, FV dan rekan.

pajak yang biasa ia pungut antara lain PPH 21.

Selama itu pula Ny CZ, selalu kooperatif, disamping itu dia meminta kepada advokat /pengacaranya agar mengajukan

pertengahan bulan juni 2008, SKPD Dsr ybs didatangi petugas pajak yang menagih setoran pajak terutang, oleh petugas

argumentasi

dan

SKPD MT, ditunjukkan bukti penyetoran pajak, yang setelah

memberikan uang sebanyak Rp 50 jt sebagai biaya-biaya yang

diteliti ternyata bukti itu palsu. Adapun pajak yang harus

diperlukan untuk menangani perkaranya, antara lain untuk

disetor sebanyak Rp 23 M (sampai pertengahan tahun 2008).

panitera pengadilan, majelis hakim,

Pada awalnya Pj

yang

dapat

meringankan

serta

dirinya

janji akan

Pada

menceritakan kepada BM rekannya dari

memberikan tambahan Rp 150 jt lagi kalau ia dinyatakan

SKPD OR Kota JS, bahwa memegang uang dalam bentuk tunai

bebas murni. Vonis Hakim dijatuhkan kepada Ny CZ, adalah pidana penjara

yang akan disetor ke petugas pajak. BM menceritakan kepada rekan lainnya yang bernama VX bahwa BM akan menyetor

1 (satu) tahun dan denda Rp 50 jt.

pajak ke petugas pajak. VX menawarkan diri membantu

Jaksa naik banding karena vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan Jaksa, yang menuntut 4 (empat ) tahun penjara dan

mengurus penyetoran pajak, dan karena BM di “iming-iming” komisi , uang diserahkan kepada VX, dan BM menerima Rp 2

denda Rp 150 juta.

M. Selanjutnya VX menghubungi rekannya yang bernama AQ

Ny CZ kecewa dengan vonis Hakim, dan menyatakan bahwa ia telah memberikan sejumlah uang kepada advokatnya agar ia

untuk membikin SPP (Surat Setoran Pajak) dan memberikan imbalan Rp 2 M kepadanya (AQ). Dengan sisa uang itu VX

dapat dibebaskan dari ancaman hukuman yang menjeratnya.

membuat Show room mobil, membeli tanah di daerah JT, dan 2 unit mobil mewah al Toyota Harier, serta beberapa

Latihan Kasus 10

perhiasan. Sementara itu polisi telah menetapkan Pj, Hre, bendahara SKPD Mti kota JS, dan Bb staf Bendahara Hre, yang

Akhir-akhir ini Ny Atjih VX kelihatan “mengkilat” secara fisik, baik cara berpakaian maupun make upnya, yang berpengaruh

diduga menerima Rp 700 jt

100


MODUL PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PRAJABATAN GOL. III. Lembaga Administrasi Negara - Republik Indonesia 2009

Recommend Documents