Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-nya maka Laporan Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) Kota Bandung

K A T A PE N G A N T A R

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya maka Laporan

Kinerja

Dinas

Pemuda

dan

Olahraga (DISPORA) Kota Bandung Tahun 2016 dapat diselesaikan. Penyusunannya didasarkan kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Instansi

Sistem

Akuntabilitas

Pemerintah.

Pelaksanaan

Kinerja lebih

lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Substansi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) DISPORA Kota Bandung Tahun 2016 dan maksud tujuan disusunnya LKIP adalah : 1. Sebagai media hubungan kerja organisasi yang berisi informasi dan data yang telah diolah; 2. Wujud tertulis pertanggungjawaban suatu organisasi instansi kepada pemberi wewenang dan mandat; 3. Gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan program kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi instansi pemerintah; dan

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016

4. Media

informasi

tentang

sejauhmana

penentuan

prinsip-

prinsip good gevermance termasuk penerapan fungsi-fungsi manajemen secara benar di instansi yang bersangkuan. Pada akhirnya, tidak semua yang kita rencanakan berjalan sesuai dengan harapan, namun demikian dengan adanya LKIP ini kami harapkan dapat memperoleh umpan balik untuk peningkatan kinerja khususnya pada Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) Kota Bandung dan melalui penerapan perbaikan fungsi-fungsi manajemen mulai dari perencanaan, pengukuran, data, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, pelaporan dan pencapaian

kinerja,

sehingga

dapat

meningkatkan

keberhasilan

dan

meminimalisir kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab serta meningkatkan akuntabilitas dan kredibilitas instansi pemerintah yang akuntabel dan yang lebih penting adalah meningkatkan kepercayaan terhadap masyarakat dan lingkungan. Harapan

kami

Laporan

Kinerja

Instansi

Pemerintah

Dinas

Pemuda dan Olahraga (DISPORA) Kota Bandung Tahun 2016 dapat memberikan penjelasan

yang sejelas-jelasnya dan dapat dipergunakan

sebagaimana mestinya. Bandung,

Februari 2017

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BANDUNG

H. DODI RIDWANSYAH, S.SOS. Si NIP . 19641006 198503 1007


Kata Pengantar

Halaman

Daftar isi BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

1

1.2. Maksud dan tujuan

3

1.3. Tugas Pokok dan Fungsi

5

1.4. Isu Strategis

6

1.5 Pengembangan Sistem Informasi

7

Manajemen Pelayanan Publik, Pemuda dan Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga 1.6 Landasan Hukum

7

1.7 Sistematika Penulisan

8

BAB II PERENCANAAN KINERJA 2.1 Perencanaan Strategis Dispora

10

2.1 .1 Visi

11

2.1.2 Misi

12

2.1.3 Tujuan dan Sasaran jangka

13

Menengah 2.2 perjanjian kinerja 2016

16

2.2.1 Indikator Kinerja Utama

17

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1. Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemuda dan

20

Olahraga 3.2. Capaian indikator kinerja utama 2016

22

3.3 Analisis Capaian Kinerja Thn. 2016

26

3.3.1 Analisis Capaian Kinerja Sasaran 1

27


31


39


42


44


48


49


3.4

Akuntabilitas keuangan

3.4.1 Program Kegiatan Penunjang Pencapaian

50 53

Pernyataan Kinerja BAB IV PENUTUP


55

1.1

Latar Belakang Penilaian dan pelaporan

kinerja pemerintah daerah menjadi

salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras

dengan

tujuan

perbaikan

pelayanan

dimaksud dalam Undang-Undang Nomor

publik

sebagaimana

32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah. Oleh karenanya, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan masyarakat,

dorongan termasuk

yang dalam

lebih

besar

dari

pengembangan

berbagai

elemen

akuntabilitas

melalui

penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah. Penyusunan

Laporan

Kinerja

Instansi

Pemerintah

(LKIP)

merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,

Peraturan

Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan LKIP dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi

secara

transparan

dan

akuntabel

merupakan

bentuk

pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016

Page 1

Bandung. Proses penyusunan LKIP dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran oleh Dinas Pemuda dan Olahraga untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara

target dan realisasi kinerja setiap instansi

pemerintah, yang dalam hal ini adalah Dinas Pemuda dan Olahraga. LKIP menjadi dokumen laporan kinerja tahunan jawaban

kinerja

suatu

instansi

dalam

yang berisi pertanggungmencapai

tujuan/sasaran

strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan. Mengacu kepada

Peraturan

Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, LKIP tingkat pemerintah derah disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur

Negara dan

Reformasi Birokrasi

selambat-lambatnya tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dinas Pemuda dan berdasarkan

Peraturan

Olahraga Kota Bandung

Daerah Nomor 13 Tahun

dibentuk

2009 pasal 17C

mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di

bidang pemuda dan

olahraga berdasarkan

asas

otonomi dan

pembantuan. Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Pemuda dan Olahraga sebagai instansi pemerintah dan unsur penyelenggara negara diwajibkan menetapkan

target

kinerja dan

melakukan

pengukuran

kinerja yang telah dicapai serta menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP

Dinas Pemuda dan Olahraga tahun 2016

dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016

Page 2

dalam Rencana Kinerja Tahun 2016, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga pada tahun mendatang. Pelaporan

kinerja

juga

dimaksudkan

sebagai

media

untuk

mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung dalam satu tahun anggaran 2016 kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Target kinerja yang harus dicapai Dinas Pemuda dan Olahraga tahun 2016, merupakan penjabaran dari visi, misi, dan tujuan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2013–2018 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016. Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan untuk mendorong instansi pemerintah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan dan program serta dapat menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan

dalam

rangka

meningkatkan

kinerja

instansi

pemerintah. Oleh karena itu, substansi penyusunan LKIP didasarkan pada hasil-hasil capaian indikator kinerja pada masing-masing unit satuan kerja yang ada di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung.

1.2 Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan LKIP Dinas Pemuda dan Olahraga adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi

dan

misi Dinas Pemuda dan

merupakan bentuk

Olahraga. Laporan kinerja juga

akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi

yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal

terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan

kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Laporan kinerja dipergunakan sebagai :


Page 3

1.

Sarana/instrumen

penting untuk melaksanakan reformasi dalam

penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat; 2.

Cara dan sarana yang efektif untuk mendorong seluruh aparatur pemerintah dalam menerapkan prinsip-prinsip Good Governance dan fungsi-fungsi manajemen kinerja secara taat asas (konsisten);

3. Cara dan sarana yang efektif untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah/unit kerja berdasarkan rencana kerja yang jelas dan sistematis dengan sasaran kinerja yang terukur secara berkelanjutan; 4. Alat

untuk mengetahui dan mengukur tingkat keberhasilan atau

kegagalan

dari

setiap

pimpinan

menjalankan misi, tugas/jabatan,

instansi/unit

kerja

dalam

sehingga dapat dijadikan faktor

utama dalam evaluasi kebijakan, program kerja, struktur organisasi, dan

penetapan

alokasi

anggaran

setiap

tahun

bagi

setiap

instansi/unit kerja; dan 5. Cara dan sarana untuk mendorong usaha penyempurnaan struktur organisasi, kebijakan publik, ketatalaksanaan, mekanisme pelaporan, metode kerja, dan

prosedur pelayanan masyarakat

berdasarkan

permasalahan nyata yang dihadapi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan secara berkelanjutan.

Tujuan

penyusunan

LKIP

adalah

untuk

menilai dan

mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran Dinas Pemuda dan Olahraga. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan

beberapa

rekomendasi. Diharapkan

dihasilkan dari LKIP ini

rekomendasi yang

dapat menjadi salah satu masukan dalam

menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga.


Page 4

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 pasal 17C Dinas

Pemuda

dan

Olahraga Kota Bandung

mempunyai tugas

melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang pemuda dan olahraga berdasarkan asas otonomi dan pembantuan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung mempunyai fungsi : 1.

Perumusan kebijakan teknis bidang Pemuda dan Olahraga;

2. Penyelenggaraan sebagaian urusan pemerintahan daerah pelayanan umum di bidang pemuda dan olahraga;

dan

3. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas di bidang pemuda dan olahraga yang meliputi kepemudaan, keolahragaan serta sarana dan prasarana; 4.

Pelaksanaan teknis administratif Dinas; dan

5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung adalah sebagai berikut : 1.

Kepala Dinas

2.

Sekretariat, membawahkan:

3.

4.

a.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b.

Sub Bagian Keuangan dan Program

Bidang Kepemudaan, membawahkan: a.

Seksi Bina Prestasi dan Pemberdayaan Pemuda;

b.

Seksi Bina Organisasi Kepemudaan dan Kemitraan.

Bidang Keolahragaan, membawahkan: a.

Seksi Bina Olahraga Masyarakat;

b.

Seksi Bina Profesi, Organisasi dan Kemitraan.


Page 5

5.

Bidang Sarana dan Prasarana, membawahkan: a.

Seksi Sarana dan Prasarana Kepemudaan;

b.

Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga.

6.

Unit Pelaksana Teknis Dinas;

7.

Kelompok Jabatan Fungsional

1.4. Isu Strategis Isu Strategis yang dihadapi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2016 adalah : 1. Peningkatan Prestasi, daya saing dan kemandirian pemuda, baik

individu, kelompok, komunitas maupun organisasi kepemudaan dalam pembangunan di bidang ekonomi, politik, sosial dan kebudayaan, melalui pembinaan dan peningkatan kompetensi, keterampilan serta memberikan aksesibilitas untuk pengembangan kemandirian. 2. Peningkatan

prestasi dan ditingkat pelajar dan memasyarakatkan olahraga di Kota Bandung; dengan kegiatan strategis menyelenggarakan dan mengikutsertakan kompetisi olahraga secara teratur, berjenjang dan berkesinambungan bagi para pelajar serta menyelenggarakan even untuk memasyarakatkan dan mengolahragakan masyarakat.

3. Penyediaan

infrastruktur kepemudaan yang representatif sebagai sarana dan prasarana untuk melaksanakan interaksi, pengembangan diri, peningkatan kompetensi, keterampilan dan laboratorium kreatif di bidang sosial, ekonomi, politik dan budaya; dan

4. Penyediaan

d a n O p t i m a l i s a s i infrastruktur keolahragaan yang terstandarisasi secara bertahap dan berkelanjutan di Kota Bandung


Page 6

1.5 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Publik, Pemuda dan Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Inovasi menjadi kunci dalam reformasi birokrasi dan perbaikan kinerja pelayanan publik. Karenanya, berbagai inovasi juga telah dikembangkan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga. Salah satu inovasi yang dikembangkan adalah membangun system informasi manajemen pemuda dan olahraga serta pengelolaan sarana prasarana olahraga dan kepemudaan. 1.6

Landasan Hukum LKIP Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung ini

disusun

berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut : 1.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan NegaraYang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

3.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

4.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Urusan

Pemerintahan antara

Pemerintah, Pemerintah

Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 5.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk TeknisPerjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

7.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013-2018.


Page 7

1.7 Sistematika Penulisan Penulisan Laporan Kinerja Pemerintah Kota Bandung Tahun 2016 disusun dengan sistematika mengacu pada Peraturan Presiden Republik

Indonesia

Nomor

29

Tahun

2014

tentang

Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara

Review Atas

Laporan

Kinerja

Instansi

Pemerintah,sebagai

berikut : BAB I

Pendahuluan Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan

kepada

aspek

strategis

organisasi

serta

permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi BAB II

Perencanaan Strategi, IKU dan Perjanjian Kinerja Review Bab ini menyajikan ringkasan/ikhtisar rencana strategis, IKU dan perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

BAB III

Akuntansi kinerja A. Capaian Kinerja Organisasi Pada sub bab ini sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan evaluasi dan analisa capaian kinerja sebagai berikut : 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini; 2. Membandingkan antara

realisasi kinerja serta capaian

kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun

terakhir; LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016

Page 8

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target

jangka menengah yang terdapat

dalam

dokumen perencanaan strategis organisasi; 4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional / dengan kota/kabupaten lain; 5. Analisa

penyebab

peningkatan/penurunan

keberhasilan/kegagalan

atau

kinerja serta alternative solusi

yang telah dilakukan; 6. Analisa atas efesiensi penggunaan sumber daya; 7. Analisa Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. B. Akuntabilitas Anggaran Pada sub

bab

ini

diuraikan

realisasi

anggaran

yang

digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja serta tingkat efektifitas dan analisis efisiensi anggaran. BAB IV

Penutup Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

Lampiran

1. Perjanjian Kinerja 2. Lain – lain yang dianggap perlu


Page 9

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2016 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan masih mengacu pada Peraturan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003

tentang Perbaikan

Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1 Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) Kota Bandung adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Pemuda dan Olahraga (DISPORA) Kota Bandung. Rencana Pemuda

dan Olahraga

Dinas

Strategis Dinas

(DISPORA) Kota Bandung yang ditetapkan untuk

jangka waktu 5 ( lima ) tahun yaitu dari tahun 2013 – 2018 ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) Kota Bandung Nomor 900/1662-

Dispora Tahun 2014 tanggal 20 Juni 2014

tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) Kota Bandung Tahun 2013 - 2018. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut


Page 10

dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana

Strategis Dinas Pemuda dan

Olahraga (DISPORA) Kota Bandung dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel. Renstra

Dinas

Pemuda

dan

Olahraga

(DISPORA) Kota Bandung

tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013-2018. Penyusunan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) Kota Bandung telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018 dengan melibatkan stakeholders

pada

saat

dilaksanakannya

Musyawarah Perencanaan

Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Dinas Pemuda

dan

Olahraga

(DISPORA) Kota

Bandung

merupakan

hasil

kesepakatan bersama antara Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) Kota Bandung dan stakeholder. Selanjutnya, Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) Kota Bandung tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) Kota Bandung yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Dinas Pemuda

dan

Olahraga

(DISPORA) Kota Bandung dimuat program dan

kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang. 2.1.1 Visi Visi

adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa

mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) Kota Bandung. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kota Bandung dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus

mampu

dibangun

menuju

Bandung

sebagai

Kota Jasa

yang

Bermartabat serta Unggul, Nyaman dan Sejahtera, “Bandung Juara”.


Page 11

Visi Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) Kota Bandung Tahun 2013-2018 adalah:

Sebelum Review : ”Kot a Bandung Berprestasi Dalam Bidang Pemuda dan Olahraga ”

Setelah Review : ” M e wujudkan Pemuda dan Olahraga yang Berprest asi, Inova tif dan Sehat ”

2.1.2 Misi Dalam rangka mewujudkan Visi Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) Kota Bandung Tahun 2013-2018 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

Sebelum Review

Setelah Review

• Meningkatkan prestasi dan peran serta kepemudaan; • Meningkatkan prestasi dan pemasyarakatan olahraga; • Meningkatkan sarana dan prasarana serta pengembangan teknologi informasi kepemudaan dan olahraga; • Meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur dan pelayanan public di bidang kepemudaan dan keolahragaan; • Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN

• Meningkatkan kemandirian Pemuda • Meningkatkan Olahraga yang Berkualitas, Berprestasi dan Memasyarakat; • Meningkatkan Pelayanan Publik dan Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga; • Meningkatkan kinerja aparatur dan e-goverment;


Page 12

2.1.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemuda dan Olahraga Sebelum dan Setelah Review Tahun 2016 Visi

dan

Misi

Dinas

Pemuda

dan

Olahraga tersebut

di

atas dijabarkan kembali kedalam tujuan dan sasaran.Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. pernyataan visi dan

misi serta

Tujuan ditetapkan mengacu kepada didasarkan pada analisa isu-isu

strategis. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan dalam kurun

waktu yang lebih

diupayakan untuk

yang lebih spesifik, terukur,

pendek

dari

tujuan.

Sasaran

dapat dicapai dalam kurun

waktu

tertentu /

tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Untuk

keberhasilan tersebut

ditetapkan

tujuan,

sasaran,

indikator kinerja dan target kinerja lima tahunan, berikut dibawah ini tujuan, sasaran, indikator kinerja, dan target lima tahunan sebelum dan setelah Review :


Page 13

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Jangka M enengah Pelayanan Dinas Pemuda dan OlahragaKota Bandung Tahun 2013-2018 NO

(1)

SEBELUM REVIEW

SETELAH REVIEW

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Misi 1 :Meningkatkan Prestasi dan Peran Serta Kepemudaan. 1.

Mengoptimalkan peran serta organisasi pemuda dalam meningkatkan pembangunan daerah.

Misi 1 :Meningkatkan Kemandirian Pemuda.

Bertambahnya Potensi Organisasi/ Lembaga Kepemudaan Meningkatnya Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan

Jumlah Aktif Organisasi Kepemudaan Bertambahnya Jumlah Partisipasi dan Keikutsertaan Pemuda Dalam Kegiatan Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan serta Mental Spiritual Pemuda Terbinanya Pemuda dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda, Organisasi Kepelajaran dan Organisasi Komunitas Kreatif Lainnya Bertambahnya Jumlah Pemuda yang memiliki Pengetahuan dan Keterampilan dalam Bidang Kewirausahaan

Misi 2 :Meningkatkan Prestasi dan Pemasyarakatan Olahraga. 2.

Mewujudkan Prestasi Serta peningkatan kualitas organisasi dan tenaga keolahragaan serta pemassalan olahraga masyarakat.

Meningkatnya Prestasi Kepemudaan dan Olahraga

Prestasi Olahraga di Nasional

Mewujudkan Kemandirian Pemuda dibidang ekonomi, politik, sosial dan kebudayaan

Misi 2 :Meningkatkan Prestasi dan Pemasyarakatan Olahraga. Tingkat

Provinsi dan

Mewujudkan Prestasi Olahraga Pelajar.

Mewujudkan Pemassalan Olahraga Masyarakat

Misi 3 : Meningkatkan Sarana dan Prasarana serta pengembangan Teknologi Informasi Kepemudaan dan Olahraga


Meningkatnya Kompetensi, Persentase organisasi Keterampilan dan pemuda yang mandiri Aksesibilitas pemuda dibidang ekonomi, politik, sosial dan kebudayaan

Meningkatnya Prestasi Olahraga Pelajar.

Meningkatnya event Olahraga masyarakat.

Persentase nomor cabang olahraga pelajar yang meraih medali dalam kompetisi tingkat Jawa Barat Persentase Kecamatan yang melaksanakan olahraga masyarakat secara rutin

Misi 3 : Meningkatkan Pelayanan Publik dan Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga

Page 14

NO

SEBELUM REVIEW TUJUAN

3.

Mewujudkan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga yang representatif.

SASARAN Meningkatnya Prasarana Olahraga yang representatif bertaraf internasional serta Gelanggang Kepemudaan yang representatif

SETELAH REVIEW INDIKATOR KINERJA

TUJUAN

Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan yang represetatif.

Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga;

Mewujudkan sarana prasarana kepemudaan olahraga representatif terstandarisasi

SASARAN

dan dan yang dan

Jumlah Prasarana Olahraga Bertaraf Internasional; Jumlah Prasarana Olahraga yang represetatif;

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Olahraga yang terstandarisasi

Meningkatnya pengelolaan pelayanan SOR/GOR/GT

Jumlah Pendapatan dari Prasarana Olahraga dan Kepemudaan

INDIKATOR KINERJA

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pemuda yang representatif

kualitas dan pada

Persentase Kecamatan yang memiliki Sarana dan Prasana Pemuda. Persentase Kecamatan yang memiliki Sarana dan Prasana Olahraga Persentase Sarana dan Prasarana Olahraga yang Terstandarisasi

Indeks Masayarakat

Kepuasan

Misi 4 : Meningkatkan Kinerja Aparatur dan pengembangan e goverment 4.

5.

Terciptanya profesionalitas pemeliharaan dan pelayanan publik pada sarana-prasarana bidang pemuda dan olahraga Terciptanya tertib administrasi keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik serta Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja birokrasi

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN

Prosentase Temuan ditindaklajuti.

Nilai AKIP Nilai AKIP

Mewujudkan Kinerja Aparatur yang Akuntabel BPK/

Inspektorat

yg

Meningkatnya Kinerja Aparatur dan Mengembangkan EGovernment Terbangunnya Sistem Informasi Manajemen Pemuda dan Olahraga

Tertib Administrasi Barang / asset daerah


Page 15

2.2 PERJANJIAN KINERJA 2016 Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk: (1)

meningkatkan akuntabilitas, transparansi,

dan kinerja

aparatur; (2) sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi

amanah;

(3)

sebagai

dasar

penilaian

keberhasilan/kegagalan

pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; (4) menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan (5) sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi. DISPORA telah membuat perjanjian kinerja tahun 2016 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada.Perjanjian kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2016. PerjanjianKinerja

DISPORA tahun 2016 disusun dengan berdasarkan pada

Rencana Kinerja Tahun 2016 yang telah ditetapkan. Secara ringkas, gambaran keterkaitan tujuan, sasaran, indikator kinerja dan target DISPORA tahun 2016 adalah sebagai berikut: Tabel 2.2

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BANDUNG SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET TAHUN 2016

Meningkatnya Kemandirian Pemuda dalam Pembangunan Daerah

Persentase organisasi pemuda yang mandiri

Persentase

15

Meningkatnya Prestasi Olahraga Pelajar

Persentase nomor cabang olahraga pelajar yang meraih medali dalam kompetisi tingkat Jawa Barat Persentase kecamatan yang melaksanakan Olahraga Masyarakat secara rutin

NO 1

2

3

Meningkatnya Event Olahraga Masyarakat


20 Persentase

Persentase

25

Page 16

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET TAHUN 2016

Meningkatnya Sarana Prasarana Pemuda

Persentase kecamatan yang memiliki Sarana dan Prasarana Pemuda

Persentase

12

Meningkatnya Sarana Prasarana Olahraga

Persentase Kecamatan yang memiliki Sarana dan Prasana olahraga

Persentase

25

Persentase Sarana dan Prasarana Olahraga yang Terstandarisasi

Persentase

25

Angka

78

Nilai AKIP

Angka

70,5

Terbangunnya Sistem Informasi Manajemen Pemuda dan Olahraga

Angka

3

NO 4

5

6

7

Meningkatnya Pelayanan Publik dan profesionalitas pada sarana prasarana olahraga Meningkatnya Kinerja Aparatur dan EGoverment

Indeks Kepuasan Masyarakat

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BANDUNG 78

80

75.5

70 60 50 40 30 20

15

20

25

25

25

12 3

10

0 presentase

2.2.1 Indikator Kinerja Utama Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur

Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007

tentang

Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi


Page 17

Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Kepala Dinas Dispora/2014

Pemuda

dan

Olahraga

Bandung

Nomor :

050/Kep.966-

Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota

Bandung 2013-2018. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kota Bandung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Adapun penetapan target Indikator Kinerja Utama Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) Kota Bandung tahun 2016 adalah sebagai berikut :


Page 18

Tabel 2.3

Indikator Kinerja Utama Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung Tahun 2016 No

Indikator Kinerja Utama

Satuan

Penjelasan Formulasi Perhitungan

Alasan 1

Persentase mandiri

organisasi

pemuda

yang

Persentase

Berdasarkan Amanat UU 40/2009 kepemudaan

No. ttg

Organisasi Pemuda yang mandiri Organisasi Pemuda se-kota bandung

X 100%

Program/ Kegiatan Program Pengembangan Keserasian Kebijakan Pemuda

Ket. dan

Kriteria organisasi pemuda yang mandiri adalah dilihat dari sbb : 1. Kepengurusan 2. Aktifitas organisasi 3. Prestasi 1.

2

3

4

5

Persentase nomor cabang olahraga pelajar yang meraih medali dalam kompetisi tingkat Jawa Barat

Persentase melaksanakan secara rutin

kecamatan yang Olahraga Masyarakat

Persentase Kecamatan yang Sarana dan Prasana Pemuda

Persentase Kecamatan yang Sarana dan Prasana olahraga

memiliki

memiliki

Persentase

Persentase

Persentase

Persentase

Berdasarkan Amanat UU No. 3/2005 ttg Sistem Keolahragaan Nasional Berdasarkan Amanat UU No. 3/2005 ttg Sistem Keolahragaan Nasional

Berdasarkan Amanat UU 40/2009 kepemudaan

No. ttg

Berdasarkan Amanat UU No. 3/2005 ttg Sistem Keolahragaan Nasional

Jumlah peroleh medali X 100%

dan

Jumlah medali yang diperebutkan Jumlah kecamatan yang melaksanakan Olahraga Masyarakat secara rutin

X 100%

Jumlah kecamatan se-kota Bandung Jumlah kecamatan yang memiliki Sarana dan Prasarana pemuda Jumlah kecamatan se-kota Bandung

Jumlah kecamatan memiliki Sarana Prasarana olahraga

dan

Kriteria olahraga masyarakat yang harus dilaksanakan secara rutin adalah sbb : 1. Kegiatan olahraga senam 2. Kegiatan olahraga sepeda

Kriteria sarana dan prasarana pemuda yang harus tersedia di kecamatan :

X 100%

yang dan

se-kota

Program Pembinaan Pemasyarakatan Olahraga

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana olahraga X 100%

Jumlah kecamatan Bandung


Program Pembinaan Pemasyarakatan Olahraga

1. Tersedianya ruang untuk berkomunikasi bagi pemuda di setiap kecamatan Kriteria sarana dan prasarana olahraga yang harus tersedia di kecamatan : 1. Lapangan Volly ball 2. Lapang tenis meja 3. Lapang bulu tangkis 4. Lapang basket 5. Sarana & Prasarana Kebugaran 6. Sarana dan prasarana olahraga tradisional

Page 19

3.1. AKUNTABILITAS KINERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA Pendekatan manajemen pembangunan berbasis kinerja, yang utama adalah

bahwa

pembangunan

perubahan yang lebih baik.

diorientasikan

pada

pencapaian

menuju

Hal ini mengandaikan bahwa fokus dari

pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perbaikan, dimana program/ kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip goodgovernance dimana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi

pemerintahan

telah

memenuhi tugas

dan

mandatnya

penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan masyarakat.

Sehingga, pengendalian dan

kegiatan menjadi

dalam

hasilnya oleh

pertanggungjawaban program/

bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja

pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Sebagai bagian dari komitmen Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung untuk membangun akuntabilitas kinerja ini, pengembangan webmonev adalah bagian

kunci untuk mendorong pelembagaan pengendalian,

evaluasi yang transparan dan berorientasi pada perbaikan pelayanan publik.


Page 20

Dalam hal ini, laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan

laporan kinerja adalah pengukuran

kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah). Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Permendagri No. 54 tahun 2010 sebagai berikut: Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja N o .

Interval Nilai Realisasi Kinerja

1

91≤

Sangat Tinggi

2

76≤90

Tinggi

3

66≤75

Sedang

4

51≤65

Rendah

≤50

5

Kode

Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja

SangatRendah

Skala Nilai Peringkat Kinerja SangatRendah Rendah Sedang Tinggi Sangat Tinggi 0

10

20

30

40

50

60


70

80

90

100

Page 21

3.2. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 2016 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung pada tahun 2016 mempunyai 5 (lima) indikator kinerja utama dan setiap indikator kinerja utama tersebut telah ditetapkan target kinerjanya. Pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan menghitung persentase realisasi dibandingkan dengan target. Pada Tabel 3.2 disajikan capaian

kinerja DISPORA beserta persentase

pencapaiannya. Tabel 3.2 Tabel Pencapaian IKU DISPORA Tahun 2016

No

Indikator

d

Capaian 2015 s s

%

38.13

25

15

24

160

61

35

20

20

100

35

35

25

63

252

100

39.68

20

12

32

267

100

38.91

45

25

70

280

100

35.71

34


Page 22

300

280

267

252

250 200

Realisasi (%) 160

Target Akhir (%)

150 100

100

50

61 38.13

35 35

100 39.68

100 38.91

100

35.71

Capaian s/d 2016 terhadap 2018 (%)

0 PRESENTASE Sumber: Laporan Pelaksanaan Kegiatan di Dispora Kota Bandung Tahun 2016

Berdasarkan Tabel 3.2 menunjukkan bahwa pengukuran kinerjan utama DISPORA dari 5 indikator kinerja utama yang dalam pencapaiannya melebihi target yang ditetapkan adalah sebanyak 5 indikator. Penjelasan terkait pencapaian masing-masing indikator kinerja utama DISPORA adalah sebagai berikut: 1. Indikator: Persentasi organisasi pemuda yang mandiri

Target kinerja tersebut di atas pada tahun 2016 adalah sebesar 15 % sudah tercapai dengan baik, dengan tingkat pencapaian target kinerja sebesar 24 persen atau persentase realisasi capaian sebesar 160 persen.


Page 23

2. Indikator: Persentase nomor cabang olahraga pelajar yang meraih medali dalam kompetisi tingkat Jawa Barat.

Target kinerja dengan indikator persentase nomor cabang olahraga pelajar yang meraih medali dalam kompetisi tingkat Jawa Barat pada tahun 2016 sudah tercapai dengan baik, dengan tingkat pencapaian target kinerja sebesar

20

persen

atau

persentase

realisasi capaian

sebesar

100

persen. 3. Indikator:

Persentase

kecamatan

yang

melaksanakan

olahraga

masyarakat secara rutin. Capaian kinerja persentase

kecamatan

yang melaksanakan

olahraga

masyarakat secara rutin pada tahun 2016 sudah tercapai dengan baik, dengan

tingkat

pencapaian target

kinerja sebesar 63 persen

atau

persentase realisasi capaian sebesar 252 persen. 4. Indikator: Persentase Kecamatan yang memiliki Sarana dan Prasana Pemuda. Capaian kinerja persentase kecamatan yang memiliki sarana dan prasarana pemuda pada tahun 2016

dapat dicapai melampau target

dengan tingkat pencapaian target kinerja sebesar 32 persen atau persentase realisasi capaian sebesar 267 persen. Hal

ini

disebabkan

diterapkannya Kebijakan akan ketersediaan sarana-prasarana

pemuda

dengan pola pendekatan wilayah Kecamatan serta dengan tersedianya sarana-prasarana

pemuda

dengan basis wilayah Kecamatan di Kota

Bandung, maka diharapkan akan tercipta suatu pembinaan yang bersifat kontinu dapat direalisasikan karena akan

lebih mendekatkan jarak

dengan warga masyarakat yang memiliki minat dan bakat sehingga dapat diarahkan untuk berprestasi di bidang pemuda dan olahraga.


Page 24

5. Indikator: Persentase Kecamatan yang memiliki Sarana dan Prasana olahraga.

Capaian kinerja persentase

kecamatan yang memiliki sarana

prasarana olahraga pada tahun 2016

dan

dapat dicapai melampaui target

dengan tingkat pencapaian target kinerja sebesar 70 persen atau persentase realisasi capaian sebesar 280 persen. Hal

ini

disebabkan

diterapkannya Kebijakan akan ketersediaan sarana-prasarana Olahraga dengan pola pendekatan wilayah Kecamatan serta dengan tersedianya sarana-prasarana

olahraga

dengan basis wilayah Kecamatan di Kota

Bandung, maka diharapkan akan tercipta suatu pembinaan yang bersifat kontinu dapat direalisasikan karena akan

lebih mendekatkan jarak

dengan warga masyarakat yang memiliki minat dan bakat sehingga dapat diarahkan untuk berprestasi di bidang pemuda dan olahraga.. Sedangkan kriteria sarana dan prasarana olahraga yang harus dimiliki kecamatan yang dijadikan sebagai acuan pengukuran adalah : 1) 2) 3) 4) 5) 6)

Lapangan Volly ball Lapang tenis meja Lapang bulu tangkis Lapang basket Sarana & Prasarana Kebugaran Sarana dan prasarana olahraga tradisional

Sementara

bila dilihat dalam kerangka

rencana dan realisasi sebagai

kinerja

untuk

triwulan, seluruh

perbandingan

antara

sasaran

adalah

berikut :


Page 25

Tabel 3.3 Realisasi dan Capaian Kinerja IKU DISPORA Tahun 2016 Per Triwulan No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Persentase Organisasi Pemuda yang mandiri

1


2

Persentase kecamatan yang melaksanakan olahraga masyarakat secara rutin

3

4

5

Persentase Kecamatan yang memiliki Sarana dan Prasana Pemuda Persentase Kecamatan yang memiliki Sarana dan Prasana Olahraga

Satuan

persen

Target Tahunan

15

Triwulan

persen

25

12

80

Triwulan 2

17

15

88

Triwulan 3

20

20

100

Triwulan 4 Triwulan 1

25

24

96

5

0

0

10

10

15

15

100 100

20

20

100

44

0

0

49

0

0

58

9

16

63

0

0

25

25

100

26

27

104

30

31

103

32

32

100

Triwulan 1

50

30

60

Triwulan 2

55

Triwulan 3

60

65

108

Triwulan 4

70

70

100

Triwulan 4

Triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4 Triwulan 1 persen

12

Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4

persen

25

Prosentase

15

Triwulan 3 20

Realisasi

Triwulan 1

Triwulan 2 persen

Target

58

105

3.3 ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016 Evaluasi kinerja melalui analisa pencapaian indikator kinerja bertujuan mengetahui perbandingan antara target dan realisasi, serta kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pencapaian misi; dinilai dan dipelajari untuk perbaikan atau penyempurnaan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk

rencana

maupun

realisasi. Analisis ini

menggambarkan tingkat

efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (performance gap) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016

Page 26

maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan. Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandinganpembandingan antara : -

kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.

-

kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.

-

kinerja suatu

instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di

bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta. Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2016, sebagaimana

telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pemuda dan

Olahraga Kota Bandung Tahun 2013-2018 yang telah di-Reviu, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan adalah sebagai berikut : 3.3.1 Analisis Capaian Kinerja Sasaran 1

Meningkatnya Kemandirian Pemuda dalam Pembangunan Daerah

Sasaran 1

a.

Realisasi Kinerja Tahun 2016 Tabel 3.4 Analisis Pencapaian Sasaran 1

Antara Target dan Realisasi Meningkatnya Kemandirian Pemuda dalam Pembangunan Daerah Tahun 2016 No

1.

Indikator Kinerja Persentase Organisasi Pemuda yang mandiri

Existing Tahun 2015

25

Tahun 2016 Target

Realisasi

Persentase Capaian Kinerja

15

24

160


Target Akhir RENSTRA 2018

61

Page 27

Prestasi pemuda adalah masa depan dan potret bangsa. Masa depan akan bisa diraih dengan tekun bekerja keras, kemandirian dan semangat menumbuh kembangkan potensi diri. Prestasi terdiri dari prestasi akademik dan non akademik. Prestasi akademik, sebagaimana yang kita semua tahu, adalah yang berhubungan dengan nilai sekolah atau kuliah. Sementara prestasi non akademik biasanya lebih pada pengembangan kepribadian dan potensi diri. Sebagai

lembaga

pemerintah

yang

bertanggungjawab

dalam

pengembangan pemuda, DISPORA memberikan pembinaan kepada semua pemuda

yang bertujuan meningkatkan serta pemberdayaan pemuda dalam

pembangunan daerah serta dilaksanakan kegiatan sesuai target yang telah ditetapkan dan peraturan perundangan yang berlaku. Jumlah pembinaan kepada organisasi pemuda pada tahun 2016 sebanyak 208 organisasi, sedangkan data organisasi pemuda yang ada di

Kota

Bandung Tahun 2013-2016 sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3.5 Data Jumlah Organisasi Pemuda di Kota Bandung Tahun 2014 – 2016 No.

Uraian

Tahun 2014

2015

84

96

2.

Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) Organisasi Kepelajaran

445

445

3.

Organisasi Kemahasiswaan

176

176

4

Organisasi Komunitas lainnya

129

150

1.

100

Organisasi Komunitas Lainnya

176 176

100

Organisasi Kepelajaran

445 445

100 8496

Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP)

0

TAHUN 2016

129150

100

Organisasi Kemahasiswaan

2016

100

TAHUN 2015

200

300

400

500

TAHUN 2014

Perbandingan Kota Bandung dengan Kabupaten/Kota Se – Jawa Barat Tahun 2014 - 2016


Page 28

Keberhasilan kinerja suatu organisasi belum dikatakan berhasil apabila tidak melihat atau membandingkan dengan kinerja daerah lainnya. Oleh karena itu Dispora Kota Bandung mencoba membandingkan realisasi capaian target “Meningkatnya

Kemandirian

Pemuda

dalam

Pembangunan

dengan

Kabupaten/Kota se-Bandung Raya dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Tabel 3.6 Data Jumlah Organisasi Pemuda di Kota Bandung Tahun 2014 – 2016 No.

Kabupaten/Kota

Jumlah Organisasi Pemuda (Tahun) 2014

2015

2016 867

1.

Kota Bandung

80

834

2.

Kota Cimahi

29

29

29

3.

Kabupaten Bandung

47

47

47

4.

Kabupaten Bandung Barat

87

87

87

Tabel 3.7 JUMLAH ORGANISASI KEPEMUDAAN DAN SARANA DAN PRASARANA KEPEMUDAAN TAHUN 2014 – 2016

No

Kabupaten/Kota

Pemuda Pelopor

1

2

3

Kelompok Usaha Pemuda Produktif

Sarjana Penggerak Pembangunan Perdesaan

Paskibraka

Organisasi Kepemudaan (OKP)

PPAN

Sarana dan Prasarana Kepemudaan

Jumlah

7

8

9

10

11

12

1

Kab. Bogor

1

7

-

9

-

-

-

17

2

Kab. Sukabumi

-

4

12

11

-

-

-

27

3

Kab. Cianjur

-

5

-

8

-

-

-

13

4

Kab. Bandung

-

10

4

12

20

1

-

47

5

Kab. Garut

-

10

4

9

-

2

-

25

6

Kab. Tasikmalaya

3

7

6

8

-

-

-

24

7

Kab. Ciamis

-

9

5

12

-

1

2

29

8

Kab. Kuningan

-

7

5

12

11

-

2

37

9

Kab. Cirebon

1

7

12

7

-

-

-

27

10

Kab. Majalengka

1

7

6

11

9

-

1

35


Page 29

11

Kab. Sumedang

1

9

-

10

-

-

-

20

12

Kab. Indramayu

1

3

1

7

16

-

1

29

Kab. Subang

-

8

2

9

-

-

-

19

14

Kab. Purwakarta

1

8

12

11

-

1

-

33

15

Kab. Karawang

-

2

-

8

26

1

2

39

Kab. Bekasi

1

9

-

11

-

-

-

21

-

6

1

10

69

1

-

87

3

19

13

16 17

Kab Bandung Barat

18

Kota Bogor

-

4

-

11

-

1

19

Kota Sukabumi

2

4

2

7

-

-

20

Kota Bandung

-

129

2

12

705

3

8

847

21

Kota Cirebon

-

5

2

7

-

-

-

14

22

Kota Bekasi

3

4

-

9

29

2

-

47

Kota Depok

-

5

-

10

40

-

-

55

Kota Cimahi

-

7

-

10

3

3

6

29

25

Kota Tasikmalaya

-

8

2

8

-

1

-

19

26

Kota Banjar

-

5

2

9

-

-

-

16

23 24

-

15

Permasalahan : 1.

Belum adanya sistem pembinaan pemuda secara komprehensif yang

dapat

memberi

mengekspresikan

wadah

aspirasi

dan

bagi

para

partisipasi

pembangunan dalam upaya untuk

pemuda

untuk

didalam proses

menciptakan keunggulan

dan prestasi pemuda Kota Bandung; 2.

Organisasi pemuda yang mandiri menjadi salah satu tantangan yang harus

dijadikan fokus

bagi

agenda

pembangunan

diberbagai bidang. Hal ini karena tanpa upaya serius untuk menjawab persoalan

ini,

pencapaian

tujuan

dan

target

pembangunan bisa jadi akan terganggu atau menjadi lebih lambat karena ada kelompok yang lebih tidak punya akses dan manfaat terhadap pembangunan; Solusi : 1. Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung perlu membangun system pembinaan pemuda yang komprehensif, sinergi, kontinu dan

efektif dengan

berbagainpihak untuk memastikan upaya-

upaya pengurangan kesenjangan pemuda dalam pembangunan


Page 30

2.

Pengembangan strategi-strategi yang tepat untuk

menjawab

persoalan kepemudaan dengan mengembangkan model dan mendokumentasikan best practices upaya-upaya mengurangai permasalahan pemuda di berbagai bidang


Meningkatnya Prestasi Olahraga

Sasaran 2

Pelajar

a.

Realisasi Kinerja Tahun 2016 Meningkatnya prestasi olahraga pelajar, merupakan tuntutan sebagai hasil dari pembinaan yang berkesinambungan maka secara teknis Dinas Pemuda dan Olahraga harus berperan aktif didalam pembinaan setiap cabang olahraga sehingga akan meningkatkan

prestasi

insan

olahraga

untuk

menciptakan

keunggulan Kota Bandung didalam pembinaan olahraga. Tabel 3.8

Analisis Pencapaian Sasaran 2 Antara Target dan Realisasi M eningkatnya Prestasi Olahraga Pelajar Tahun 2016 No

Indikator Kinerja

1.


Existing Tahun 2012

35

Tahun 2016

Persentase Target Akhir Capaian Target Realisasi RENSTRA 2018 Kinerja

20

20


100

35

Page 31

Prestasi olahraga pelajar Kota Bandung selama kurun waktu 2013 hingga 2016 terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2016, perolehan medali Kota Bandung tercatat 67 Emas, 52 Perak dan 51 Perunggu naik dari angka pertama dari

tahun 2013. Prestasi olahraga pelajar menduduki peringkat seluruh kabupaten kota di Jawa Barat. Tingginya perolehan

medali ini didukung oleh Intensitas pembinaan lebih fokus dalam cabang olahraga yang berpeluang untuk mendulang medali emas relatif banyak, selain lebih memantapkan cabang unggulan utama yang dimiliki oleh Kota Bandung.

Tabel 3.9 Data Perolehan Medali Kota Bandung Dalam Pekan Olahraga Pelajar Daerah Jawa Barat Tahun 2015 – 2016 No.

Uraian

Tahun 2015

2016

1.

Medali Emas

66

67

2.

Medali Perak

49

52

3.

Medali Perunggu

36

51

67 68 70

52

60

51

51

50 40

38

30 20 10 0

2016

2015

Medali Emas 1 Medali Perak 2 Medali Perunggu 3 2015

2016

Perbandingan Kota Bandung dengan Kabupaten/Kota Se – Jawa Barat Tahun 2015 - 2016


Page 32

Keberhasilan kinerja suatu organisasi belum dikatakan berhasil apabila tidak melihat atau membandingkan dengan kinerja daerah lainnya. Oleh karena itu Dispora Kota Bandung mencoba membandingkan realisasi capaian target “Meningkatnya Prestasi olahraga pelajar” dengan Kabupaten/Kota se-Jawa Barat dapat dilihat dari tabel di bawah ini :


Page 33

5

TAE KWON-DO

10

6

KARATE

19

21

7

KEMPO

43

32

8

BULU TANGKIS

9

BOLA BASKET

10

5

8

5

8

1 1

2

7

4

1

3

2

1

10

5

29

1

3

12

GULAT

7

6

12

13

TENIS MEJA

27

2

1

14

TENIS LAPANG

15

BOLA VOLLY

1

16

SENAM

3

2

2

3 2

1

7

1

1

1

1

10

6

2


7

4

7

5

14

4

7

1

2

3 10

9 4

12

2

16

10

7

14

9

22

1

1

97

2

69

6

1

6

2 1

1

8

7 1

1

8

1

14

1

10 4

5

41 54

125 93 23

5 4

58

74

1

7

2

5

99

111

3

1

6 1

27

51

4

19

2

3

6 3

1

2

5

5

8

3

12

2

2

2 4

26

2

5

5

25

2

1

1

11

24

3

2

6

6

23

3

2

CATUR ANGKAT BESI/BERAT

22

2

6 1

21

2

1 3

20

Jumlah Per Kabupaten/Kota

19

Kota Tasikmalaya

15

1

18

4

1 1

17

Kota Cimahi

SILAT

3

16


4

24

15

Kota Cirebon

13

1

5

14

Kota Bandung

TINJU

13

Kota Sukabumi

3

12

Kabupaten Subang

13

11

Kabupaten Kuningan

9

10

Kabupaten Bandung

PANAHAN

9

Kabupaten Cianjur

2

8

Kabupaten Garut

4

7

Kabupaten Bogor

4

6

Kabupaten Majalengka

ATLETIK

Kota Bogor

1

Kabupaten Karawang

5

Kabupaten Purwakarta

4

Kabupaten Indramayu

Kota Banjar

3

Kabupaten Sumedang

Kabupaten Tasikmalaya

2

Kabupaten Cirebon

Kabupaten Ciamis

1

Kota Bekasi

Kabupaten Bekasi

DATA SDM ATLET

Kabupaten Sukabumi

NO

Kota Depok

Tabel 3.10 KABUPATEN / KOTA PER CABANG OLAHRAGA DI JAWABARAT TAHUN 2016

DATA SDM ATLET

7

71 57

1

73

7 1

18 44

6

3

37

Page 34

17

BINARAGA

2

18

ANGGAR

19

DAYUNG

20

JUDO

21

HOKI

22

SEPEDA

23

GOLF

24

BILIAR

25

AEROSPORT

26

BOWLING

27

SEPATU RODA

28

SEPAK BOLA

29

MENEMBAK

30

BASSEBAL

31

SOFTBAL

32

FUTSAL

33

SEPAK TAKRAU

15

34

PANJAT TEBING

8

35

BALAP MOTOR

36

SQUASH

37

DRUM BAND

38

SPORT DANCE

39

BRIDGE

40

TARUNG DERAJAT

41

RENANG

1

42

WUSHU

10

9

12

2

1

1

1

3

5

1

1

5

12

1

1

2

9

9

2

7

5

5

9 2

5

3

4

22 2

6

9 1

1 2 8

6

2

5

3

3

2

2

1

2

1

5

1 1

69

62

12

5 8

1

17

9

48

46

2

5 1

43

61

10

2

16

13

2

98

96 6

26 37

37 1

28 165

156

2

57 67

3

2

9

132

126

0 1

9

2

1

25

5

3

2

4

3

2

100

56

36

3

181

81

2

1

3

1 1

1

6

11


16

8

62

59 1

2 3

1 2

49 20

13

8

13

35

5

18

1 2

2

5

2

3

55

11

1

3

3 1

5

3

31 92 25

Page 35

43

OLAHRAGA AIR Jumlah Per Cabang Olahraga

332

176

20

20

10

9

5

51

28

2

3

20

60

49

44 5

3

15

73

9

49

112

13

17

36

1176

129

20

51

48

-

Sumber : Bidang Olahrga Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Jawa Barat, 2014


Page 36

Grafik 400 Jumlah Per Kabupaten/Kota 350

Kota Tasikmalaya

300

Kota Cimahi 181

250


165

Kota Cirebon 200 150

125 111 99

5 51

58

12 2 16

23 1

0

57

57 97 69

7

73

71

22

54 41

Kota Bandung

98

93 74

100 50

132

4

8 18 14

44 37 10 9

67

22 2 28 2

37

Kota Sukabumi

92

Kabupaten Subang

69

156

81

61 48

26 62 5 37 12 17 46 8

56

126 96 16 13

0

62 49

35 18 2 36 20 13

49

Kabupaten Kuningan

31 55 25 16 59 5 3 44 8

Kabupaten Bandung Kabupaten Cianjur

M

Kabupaten Bogor

M

M

Kabupaten Garut

Kabupaten Majalengka Kota Bogor Kabupaten Karawang

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43


Page 37

Permasalahan : 1.

Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) keolahragaan dalam pembinaan prestasi cukup kritis, pendekatan ilmiah dalam pelatihan masih kurang diterapkan oleh pelatih cabang olahraga tertentu, sehingga parameter standar yang dibutuhkan untuk mengetahui taraf kualitas fisik, fisiologis dan psikologis atlet yang akan menunjang prestasi sulit diterapkan. Belum adanya sentra pembinaan bibit atlet berupa PPLP sangat menentukan regenerasi atlet berprestasi di kota Bandung, sehingga kesinambungan prestasi terbaik di Jawa Barat dapat terjaga.

2.

Sumber dana pembinaan olahraga prestasi, olahraga pendidikan dan olahraga rekreasi masih dari pos dana hibah dimana peluncuran subsidi dana

pada

induk

organisasi olahraga yang dibutuhkan

untuk

mendukung pembinaan tersendat-sendat, sehingga secara nyata dan signifikan menghambat kesinambungan dan waktu aktif berlatih yang menjadi standar pembinaan untuk pencapaian prestasi. 3.

Kesejahteraan atlet dan pelatih sebagai subjek pembinaan sangat kritis dan patut diperhatikan kondisinya, terutama dalam karier pekerjaan dan pendidikan, serta kualitas hidupnya sebagai top atlet/pelatih yang telah dan/atau akan menjunjung prestasi dan prestise olahraga Jawa Barat di forum nasional dan internasional. Solusi :

1.

Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.

2.

Meningkatkan kerjasama

dengan mitra

kerja pembinaan

organisasi

olahraga, yaitu olahraga prestasi oleh KONI dan 43 Cabang Olahraga di Kota

Bandung, olahraga pendidikan oleh Disdik dan Bapopsi dan

olahraga rekreasi oleh Formi. 3.

Pembinaan

prestasi

berdasarkan

skala

prioritas

cabang

olahraga

unggulan, baik yang bersifat individual maupun permainan berdasarkan program Kemenegpora dan Disorda Provinsi Jawa Barat.


Page 38

4.

Pembinaan lebih fokus dalam cabang olahraga yang berpeluang untuk mendulang medali emas relatif banyak, selain lebih memantapkan cabang unggulan utama yang dimiliki oleh Kota Bandung.


Sasaran 3

Meningkatnya Event Olahraga Masnyarakat

Keberhasilan dalam mewujudkan masyarakat Kota Bandung yang Sehat dapat dicapai salah satunya dengan semakin meningkatnya event olahraga masyarakat yang dilaksanakan secara rutin di

Tk.

Kecamatan di

Kota

Bandung. Adapun kriteria pelaksanaan olahraga masyarakat secara rutin adalah ditargetkan setiap kecamatan di Kota

Bandung dapat melaksanakan

kegiatan olahraga : a) b)

Kegiatan olahraga senam dilakukan satu (1) minggu sekali Kegiatan Jumat bersepeda

Tabel 3.11 Analisis Pencapaian Sasaran Antara Target dan Realisasi Meningkatnya Event Olahraga Masyarakat Tahun 2016 No

Indikator Kinerja

Existing Tahun 2015

1.

Persentase Kecamatan yang melaksanakan olahraga masyarakat secara rutin.

34

Tahun 2016

Persentase Capaian Target Akhir Target Realisasi Kinerja RENSTRA 2018 25

63

252

100

Jumlah pembinaan kepada masyarakat pada tahun 2016 dilaksanakan terhadap 30

kecamatan dengan pencapaian sebesar 63 persen yaitu 11

kecamatan dari 30

kecamatan yang ada di Kota

Bandung. Pelaksanaan

pembinaan olahraga masayarakat yang dilaksanakan Dispora pada tahun


Page 39

2016 diperoleh 11 kecamatan yang telah melaksanakan kegiatan olahraga masayarakat secara rutin disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.12 Data Kecamatan Yang Melaksanakan Olahraga Masyarakat Secara Rutin Tahun 2016 No.

Kecamatan

Senam

Jumat Bersepeda

Olahraga Tradisional

1.

Cibiru

√

√

√

2.

Ujungberung

√

√

√

3.

Regol

√

√

√

4.

Lengkong

√

√

-

5.

Bandung Kidul

√

√

√

6.

Buah Batu

√

√

√

7.

Cicendo

√

√

-

8.

Andir

√

√

-

9.

Panyileukan

√

√

√

10.

Gedebage

√

√

√

11.

Babakan Ciparay

√

√

√

Permasalahan : 1. Koordinasi program-program bagi peningkatan event olahraga masayarakat yang dilaksanakan secara rutin di tk. Kecamatan masih perlu ditingkatkan efektivitasnya, termasuk untuk penyediaan pelatih dan perbaikan serta penyediaan sarana dan prasarana olahraga ditingkat kecamatan.

Solusi : 1. Intensitas pembinaan lebih fokus dalam olahraga masyarakat di tingkat kecamatan yang dapat lebih meningkatkan dan memasyarakatkan olahraga sehingga Bandung Sehat dapat terwujud.


Page 40

Tabel 3.13 Perbandingan Kota Bandung dengan Kabupaten/Kota Se – Jawa Barat Tahun 2013 - 2016

No.

Nama Kabupaten / Kota

Jumlah Olahraga Tradisional

Jumlah Olahraga Masyarakat / Rekreasi

Jumlah Olahraga Kekhususan

1

Kabupaten Sukabumi

2

3

1

2

Kabupaten Bekasi

2

2

1

3

Kabupaten Ciamis

1

2

1

4

Kabupaten Tasikmalaya

1

2

1

5

Kota Banjar

1

3

1

6

Kota Depok

1

2

1

7

Kota Bekasi

1

3

1

8

Kabupaten Cirebon

2

3

1

9

Kabupaten Sumedang

2

2

1

10

Kabupaten Indramayu

1

2

2

11

Kabupaten Purwakarta

3

2

1

12

Kabupaten Karawang

2

3

2

13

Kota Bogor

1

2

2

14

Kabupaten Majalengka

3

2

2

15

Kabupaten Bogor

3

7

4

16

Kabupaten Garut

3

1

2

17

Kabupaten Cianjur

3

2

1

18

Kabupaten Bandung

2

3

1

19

Kabupaten Kuningan

3

1

1

20

Kabupaten Subang

3

2

2

21

Kota Sukabumi

3

9

2

22

Kota Bandung

5

22

5

23

2

2

3

24

Kota Cirebon Kabupaten Bandung Barat

2

2

2

25

Kota Cimahi

2

7

2

26

Kota Tasikmalaya

2

3

2


Page 41


Sasaran 4

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pemuda

Kebutuhan akan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga di Kota Bandung dalam rangka menjadikan Bandung sebagai Juara menjadi penting, karena pembinaan kegiatan pemuda dan olahraga akan menjadi lebih baik dan holistik, mengingat bahwa untuk sebuah pembinaan yang memiliki target juara membutuhkan konsentrasi yang bersifat kontinu, terukur, dan terarah. Dengan tersedianya sarana-prasarana

pemuda dan olahraga dengan basis

wilayah Kecamatan di Kota Bandung, maka diharapkan akan tercipta suatu pembinaan yang bersifat kontinu dapat direalisasikan karena akan lebih mendekatkan jarak dengan warga masyarakat yang memiliki minat dan bakat sehingga dapat diarahkan untuk berprestasi di bidang pemuda dan olahraga. Namun disisi lain, pengelolaan sarana - prasarana pemuda dan olahraga di Kota

Bandung

masih

belum

dikategorikan

sebagai

professional, karena masih menjadikan sarana

pengelolaan

yang

tersebut sebagai sumber

penggalian pendapatan asli daerah dan belum berorientasi kepada pelayanan sehingga ketersediaan sarana-prasarana yang ada belum optimal, baik dari sisi pemeliharaan, pelayanan, maupun pendapatan. Kebijakan akan ketersediaan sarana-prasarana pemuda dan olahraga dengan pola pendekatan

wilayah Kecamatan akan memberikan dampak

langsung terhadap lingkungan hidup. Dampak langsung terhadap lingkungan hidup tersebut dapat diprediksi dengan akan terjadi perubahan ekosistem suatu area, terkonsentrasinya kegiatan manusia didalam satu area yang mengakibatkan adanya peningkatan aktivitas kehidupan social-budaya dan akan mengundang para pelaku ekonomi ke area tersebut.


Page 42

Tabel 3.14 Analisis Pencapaian Sasaran Antara Target dan Realisasi Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pemuda Tahun 2016 Existing Tahun 2015

No

Indikator Kinerja

1.

Persentase Kecamatan yang memiliki Sarana dan Prasana Pemuda

20

Tahun 2016

Persentase Capaian Target Akhir Target Realisasi Kinerja RENSTRA 2018 12

32

267

100

Target Kinerja kecamatan yang memiliki sarana dan prasarana pemuda merupakan target kinerja baru hasil reviu dengan Kemenpanrb sehingga pada tahun 2015 ditargetkan 1 0 % kecamatan di Kota Bandung memiliki sarana dan prasana pemuda, pada tahun 2016 capaian kinerja dapat dilampaui melebihi target

yang

ditentukan

yaitu

12%,

hal

ini disebabkan

pembangunan

infrasruktur yang didalamnya termasuk pemabangunan sarana kepemudaan menjadi prioritas kegiatan Pemerintah Kota Bandung . Tabel 3.15 Data Kecamatan Yang Memiliki Sarana dan Prasarana Pemuda Tahun 2016 No.

Kecamatan

Sarana dan Prasarana Pemuda

Jumlah

1.

Sumur Bandung

Gelanggang Generasi Muda

1

2

Lengkong

Gelanggang Taruna Karees

1

3

Sarijadi

Gelanggang Taruna Bojonegara

1

4 5 6 7. 8.

Permasalahan : 1.

Pemanfaatan sarana dan prasarana Pemuda di tk. Kecamatan yang sudah tersedia masih perlu ditingkatkan pemanfaatannya sehingga dapat


Page 43

menjadi tempat

bagi pemuda dalam mengorganisasikan dirinya secara

bebas, merdeka dan demokratis sekaligus sebagai tempat bagi pemuda untuk pendewasaan diri agar kelak dapat menjadi pemimpin bangsa yang beriman dan bertaqwa, berakhlak mulia, patriotis, demokratis, mandiri dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat. 2.

Kurangnya lahan yang dapat dijadikan sarana dan prasarana pemuda ditingkat kecamatan.

Solusi : 1.

Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pemuda di tingkat kecamatan dengan pengembangan koordinasi kepada dinas instansi lain yang berkaitan.


Sasaran 5

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Olahraga

Tabel 3.16 Analisis Pencapaian Sasaran Antara Target dan Realisasi Meningkatnya Sarana dan Prasarana Olahraga Tahun 2016 No

Indikator Kinerja

1.

Persentase Kecamatan yang memiliki Sarana dan Prasana olahraga Persentase Sarana dan Prasarana Olahraga yang Terstandarisasi

2.

Existing Tahun 2015

Tahun 2016

Persentase Capaian Target Akhir Target Realisasi Kinerja RENSTRA 2018

45

25

70

280

100

-

25

45

180

45

Kebutuhan akan sarana dan prasarana olahraga di Kota Bandung dalam rangka

menjadikan Bandung sebagai Juara menjadi penting, karena


Page 44

pembinaan kegiatan olahraga akan menjadi lebih baik dan holistik, mengingat bahwa untuk sebuah pembinaan yang memiliki target juara membutuhkan konsentrasi yang bersifat kontinu, terukur, dan terarah. Dengan tersedianya sarana-prasarana olahraga dengan basis wilayah Kecamatan di Kota Bandung, maka diharapkan akan tercipta suatu pembinaan yang bersifat kontinu dapat direalisasikan karena akan lebih mendekatkan jarak dengan warga masyarakat yang memiliki minat dan bakat sehingga dapat diarahkan untuk berprestasi di bidang pemuda dan olahraga. Namun disisi lain, pengelolaan sarana prasarana

olahraga di Kota Bandung masih belum dikategorikan sebagai

pengelolaan yang professional, karena masih menjadikan sarana tersebut sebagai sumber penggalian pendapatan asli daerah dan belum berorientasi kepada pelayanan sehingga ketersediaan sarana-prasarana yang ada optimal, baik dari sisi

belum

pemeliharaan, pelayanan, maupun pendapatan.

Kebijakan akan ketersediaan sarana-prasarana olahraga dengan pola pendekatan wilayah Kecamatan akan memberikan dampak langsung terhadap lingkungan hidup.

Dampak langsung terhadap lingkungan hidup tersebut

dapat diprediksi dengan akan terjadi perubahan ekosistem suatu

area,

terkonsentrasinya kegiatan manusia didalam satu area yang mengakibatkan adanya peningkatan aktivitas kehidupan social-budaya dan akan mengundang para pelaku ekonomi ke area tersebut. Dari table 3.16 terlihat bahwa sarana dan prasarana olahraga dengan kriteria kecamatan yang memiliki sarana dan prasarana : lapang volley ball, lapang tenis meja, lapang basket, lapang kebugaran dan lapang futsal yang dimiliki di tingkat kecamatan baru 45 % dari 30 kecamatan di Kota Bandung. Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga di tingkat kecamatan telah dilaksanakan sejak tahun 2011 akan tetapi dikarena belum dibuatnya kriteria sarana dan prasarana olahraga yang harus ada di tingkat kecamatan menyebabkan pembangunan sarana dan prasarana yang tidak


Page 45

Tabel 3.17 Data Kecamatan Yang Memiliki Sarana dan Prasarana Olahraga Tahun 2016 Sarana dan Prasarana Olahraga No.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Kecamatan

Kecamatan Sukasari Kecamatan Sukajadi Kecamatan Cicendo Kecamatan Andir Kecamatan Cidadap Kecamatan Coblong Kecamatan Bandung Wetan Kecamatan Sumur Bandung Kecamatan Cibeunying Kaler Kecamatan Cibeunying Kidul Kecamatan Astanaanyar Kecamatan Bojongloa Kaler Kecamatan Babakan Ciparay Kecamatan Bojongloa Kidul

Lap. Volly

Lap. Basket

Lap. Futsal

√ √ √ √ √ √ √

√

√

Lap. Tenis Meja √ √ √ √ √ √ √

Lapang Olahraga Kebugaran √ √ √ √ √

√ √

√

√

√ √

√

√ √

√ √

√ √

√

√

√

√

Kecamatan Bandung Kulon Kecamatan Regol Kecamatan Lengkong Kecamatan Batununggal Kecamatan Kiaracondong Kecamatan Arcamanik Kecamatan Cibiru Kecamatan Antapani Kecamatan Ujung Berung Kecamatan Rancasari Kecamatan Buahbatu Kecamatan Bandung Kidul Kecamatan Pantileukan Kecamatan Gedebage Kecamatan Mandalajati Kecamatan Cinambo

√ √ √ √ √ √

√

√ √

√ √ √ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √

√ √


√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √

√ √ √ √

Page 46

Tabel 3.18 Data Sarana dan Prasarana Olahraga Yang Terstandarisasi Tahun 2016 No.

1. 2. 3.

Kriteria GOR/SOR

Belum memenuhi Standar

Sudah Sesuai Standar

Sumur Bandung Lengkong Sarijadi

Tabel 3.19 Perbandingan Kota Bandung dengan Kabupaten/Kota Se – Jawa Barat Tahun 2013 - 2016

No.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Nama Kabupaten / Kota

Kabupaten Sukabumi Kabupaten Bekasi Kabupaten Ciamis Kabupaten Tasikmalaya Kota Banjar Kota Depok Kota Bekasi Kabupaten Cirebon Kabupaten Sumedang Kabupaten Indramayu Kabupaten Purwakarta Kabupaten Karawang Kota Bogor Kabupaten Majalengka Kabupaten Bogor Kabupaten Garut Kabupaten Cianjur Kabupaten Bandung Kabupaten Kuningan

Jumlah Gedung Olahraga

Jumlah Stadion

Jumlah Lapangan

26 13 8

1 2 2

47 19 2

1

1

0

7 6 4 5

2 7 1 1

12 16 4 10

2

2

2

4

3

5

3

1

2

5 12

1 1

5 12

30 10 3 8 44 6

1 3 1 1 4 1

34 2 4 7 450 4


Keterangan

Gedung Olahraga Rusak Berat

Page 47

20 21 22 23 24 25 26

Kabupaten Subang Kota Sukabumi Kota Bandung Kota Cirebon Kabupaten Bandung Barat Kota Cimahi Kota Tasikmalaya

6 2 9 24

2 1 4 8

4 7 254 16

2 11 44

1 4 1

3 10 73


Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat

Sasaran 6

Selanjutnya

pencapaian

sasaran 6 Meningkatnya Pelayanan Publik

profesionalitas pemeliharaan pada sarana

dan prasarana olahraga

dan satu

indikator,dapat dilihat dalam tabel dibawah ini: Tabel 3.20 Analisis Pencapaian Sasaran

Antara Target dan Realisasi Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat No No

Indikator Kinerja Indikator Kinerja

1.

Indeks Kepuasan Masyarakat

Persentase Tahun 2016 Existing Target Akhir Capaian Tahun 2015 Target Realisasi RENSTRA 2018 Kinerja 75,65

78

77,64

99,5

Berdasarkan tabel di atas target penilaian IKM yang direncanakan dengan skor 78,

dari 75 responden yang disebar dengan 9 (Sembilan) indikator menurut

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tshun 2014, yaitu persyaratan pelayanan, prosedur pelayanan, waktu pelayanan, biaya/tariff, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana perilaku pelaksana, maklumat pelayanan, penanganan pengaduan, saran dan masukan.


Page 48

Sasaran survey adalah 27 Standar Operasional Pelayanan urusan kepemudaan, keolahragaan

dan

sarana

prasara

olahraga

dan

pemuda

hasilnya

mendapatkan skor IKM 77,64 maka mutu kinerja pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga secara menyeluruh mendapatkan kategori BAIK, meskipun capaian kinerja tidak memenuhi yang ditargetkan menunjukkan 99,5

persen

berarti

sudah mendekati rencana yang ditetapkan. 3.3.7 Analisis Capaian Kinerja Sasaran 7

Meningkatnya Aparatur dan e-Goverment

Sasaran 7

Tabel 3.21 Analisis Pencapaian Sasaran Antara Target dan Realisasi Meningkatnya Aparatur dan e-Government Tahun 2016 Persentase Tahun 2016 Existing Target Akhir Capaian Tahun 2015 Target Realisasi RENSTRA 2018 Kinerja

No

Indikator Kinerja

1. 2

Nilai AKIP Terbangunnya Sistem Informasi Manajemen Pemuda dan Olahraga

65,1

70.5

70,5

5

3

2

100

67

3.3.7.1. Indikator Nilai Evaluasi AKIP Hasil evaluasi

AKIP

yang disajikan adalah hasil evaluasi tahun 2016

karena untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan tahun 2017 biasanya Dinas Pemuda dan Olahraga mendapatkan hasil penilaian dari Inspektorat pada Triwulan 3 Tahun 2016. Indikator kinerja Nilai Evaluasi AKIP Tahun 2015 sesuai dengan yang diharapkan, walaupun belum mencapai kategori Baik, tahun 2016 baru termasuk dalam

kategori Cukup

Baik

nilai 70,5

yang diperoleh dari 4 komponen besar

manajemen kinerja meliputi Perencanaan Kinerja nilai 24,41; Pengukuran nilai 16,37;

Pelaporan Kinerja nilai 13,82;

dan

9,69

untuk

Kinerja

nilai Pencapaian

Sasaran/Kinerja Organisasi.


Page 49

Komponen Perencanaan Kinerja AKIP skor tertinggi 35%. Hasil evaluasi Tim Penilaian AKIP Inspektorat Dinas Pemuda dan Olahraga mendapat nilai 24,41 menurut Tim Penilai AKIP ada beberapa indikator yang dianggap belum memenuhi ketentuan, diantaranya adalah penyajian target tahunan dalam RENSTRA

Revisi belum memuat keseluruhan substansi

komponen target

tahunan secara lengkap. Komponen Pengukuran Kinerja nilai yang diperoleh sebesar 16,37 nilai yang paling ideal 22,5%. Permasalahannya adalah indikator kinerja dan target kinerja jangka pendek, serta Perjanjian Kinerja belum menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU), padahal IKU Dispora sudah dibuat dan ditandangani Walikota Bandung, hanya karena tidak dilampirkan dalam Buku LAKIP dianggap belum menyusunnya. Mekanisme penyusunan pengumpulan data kinerja harus dibuat SOP nya, dan reviu IKU belum pernah dilakukan, serta dilakukan pemantauan secara berkala. Komponen

Pelaporan

Kinerja

nilainya

sebesar

13,82; jika ingin

mendapatkan nilai yang tinggi maka indikator ini harus berada di posisi 20%. Nilai tahun 2016 sebesar 9,69. Temuan Tim Penilai AKIP permasalahannya adalah bahwa LKIP Dispora,

antara

target capaian kinerja dengan

Sasaran/Kinerja Organisasi belum sesuai/ada

beberapa sasaran/kinerja

organisasi yang tidak mempunyai target kinerja. 3.4 AKUNTABILITAS KEUANGAN Selama Tahun 2016 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan pencapaian target kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung DPA Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung

total nilai sebesar Rp.

139.067.826.261,- realisasi anggaran

mencapai Rp. 115.035.498.537,- atau serapan dana APBD mencapai 82,72%, dengan demikian SiLPA (Sisa Lebih Pendapatan dan Anggaran) Dinas Pemuda dan

Olahraga

Tahun

2016

sebesar

Rp.

24.032.327.724,-.

Rendahnya

penyerapan anggaran tersebut dikarenakan:


Page 50

1. Kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga untuk wilayah kecamatan teranggarkan pada anggaran perubahan, sehingga tidak cukup waktu untuk pelaksanaannya. 2. Dalam proses lelang pelaksanan pembangunan sarana

dan prasarana

Kepemudaan Gelangggang Generasi Muda (GGM) Bandung pada tahun

2016

mengalami gagal lelang, dikarenakan tidak ada peminat yang mengikuti proses lelang. Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota

Renstra

Bandung Setelah Reviu pada tahun

2016 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung Berdasarkan Misi RENSTRA Tahun 2016 No. 1

2

3

4

Misi Meningkatkan Prestasi Pemuda

Meningkatkan Prestasi dan Pemasyarakatan Olahraga

Meningkatkan Pelayanan Publik dan Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga Meningkatkan Kinerja Aparatur dan pengembangan e goverment Jumlah :

Pagu Anggaran (Rp.)

Realisasi Anggaran (Rp.)

Persen

2.117.500.000,-

1.790.650.220,-

84,56%

13.327.300.000,6.509.100.000,2.773.600.000,-

10.440.432.063,4.601.257.449,1.346.560.050,-

78,34% 70,69% 48,55%

547.979.000,-

343.560.600,-

62,70%

24.555.379.362,-

22.006.275.002

89,62%

62.916.585.500,-

57.786.003.588,-

91,85%

6.576.795.000,-

711.781.725,-

10,82%

19.743.587.399,-

16.008.977.840,-

139.067.826.261,-

115.035.498.537,-

81% 82,72%

Dari tabel diatas diketahui realisasi anggaran Tahun 2016 sebesar 82,72 persen, sisa anggaran mencapai 17,28 persen, pemanfaatan anggaran kurang efisien karena pencapaian misi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung


Page 51

dengan 8 target kinerja, tercapai diatas 100% dengan kategori Memuaskan. Selanjutnya

persen 3 indikator kinerja

untuk

mengetahui

efektifitas

anggaran terhadap capaian Misi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung, dilihat dari capaian kinerja misi RENSTRA dan anggaran yang digunakan sebagaimana tabel dibawah ini : Tabel Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Misi Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Bandung Tahun 2016 No.

I.

Kategori

Misi 1 1 2 3 4 5 6

Memuaskan Sangat Baik Baik Cukup Baik Agak Kurang

1 2 3 4 5 6 III. 1 2 3 4 III. 1 2 3 4

Memuaskan Sangat Baik Baik Cukup Baik Agak Kurang

II.

Kurang Misi 2

Kurang Misi 3 Memuaskan Sangat Baik Baik Cukup Baik

Misi 4 Memuaskan Sangat Baik Baik Cukup Baik

Jumlah Indikator 1 2 1 2 2 3 2 1

Presentase Capaian Kinerja 170 % 100 % 100 % -


Anggaran Realisasi (Rp.) Persen 3.617.719.840,-

25.778.763.270,-

89,66%

97,40%

11,41% 10.504.404.670,-

1.145.155.500,-

99,37%

Page 52

3.4.1 Program Kegiatan Penunjang Pencapaian Pernyataan Kinerja Keberhasilan pencapaian Pernyataan Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota

Bandung Tahun 2016 didukung dengan program/kegiatan

sebagai

berikut: REALISASI No.

1.

2.

3. 4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

URAIAN

ANGGARAN

TOTAL

%

SISA ANGGARAN

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda Program peningkatan peran serta kepemudaan Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

12.537.637.399,-

9.523.941.747,-

75,96

3.013.695.652,-

4.074.600.000,-

3.765.207.893,-

92,41

309.392.107,-

Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga

300.725.000,-

213.263.800,-

70,92

87.461.200,-

898.025.000,-

728.075.000,-

81,08

169.950.000,-

91,92

154.110.600,-

84,56

326.849.780,-

78,34

2.886.867.937,-

1.907.600.000,-

2.117.500.000,-

13.327.300.000,-

1.753.489.400,-

1,790.650.220,-

10.440.432.063,-

6.509.100.000,-

4.601.257.449,-

70,69

1.907.842.551,-

2.773.600.000,-

1.346.560.050,-

48,55

1.427.039.950,-

547.979.000,-

343.560.600,-

62,70

204.418.400,-

24.555.379.362,-

22.006.275.002,-

89,62

2.549.104.360,-

62.916.585.500,-

57.786.003.588,-

91,85

5.130.581.912,-


Page 53

13.

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

25.000.000,-

14.

Peningkatan sarana dan Prasarana Kepemudaan

6.576.795.000,-

25.000.000,-

100

711.781.725,-

10,82

5.865.013.275,-

82,72

24.032.327.724,-

139,067,826,261,- 115.035.498.537,-

JUMLAH

0

Prestasi dan Penghargaan Dinas Pemuda dan olahraga Kota Bandung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dilakukan dan

potensi

Bandung

secara optimal dengan mengerahkan

yang dimiliki, sehingga

telah

memperoleh

sumber daya

Dinas Pemuda dan olahraga Kota

penghargaan

yang

diberikan

oleh

pimpinan maupun stakeholder atas prestasi yang dicapai, prestasi dan penghargaan selama kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut, sebagai berikut: 1.

Prestasi Tingkat Internasional

No.

2.

Penghargaan

Tahun

Penghargaan

Tahun

Prestasi Tingkat Nasional

No. 3.

Prestasi

Prestasi

Prestasi Tingkat Provinsi Jawa Barat

No. 1 2 3 4

Prestasi POPDA HAORNAS PASANGGIRI PENCAK SILAT PORPEMDA

Penghargaan

Tahun

JUARA UMUM JUARA UMUM JUARA UMUM JUARA UMUM

2016 2016 2016 2016


Page 54

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemuda

dan

Olahraga (DISPORA) Kota Bandung Tahun 2016 ini merupakan pertanggung jawaban

tertulis

atas

penyelenggaraan

pemerintah

yang

baik

(Good

Governance) Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) Kota Bandung Tahun 2015. Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) Kota Bandung Tahun 2016 ini dapat

menggambarkan kinerja Dinas Pemuda dan

Olahraga

(DISPORA) Kota Bandung dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Dalam

tahun 2016 Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) Kota

Bandung menetapkan sebanyak 7 (tujuh) sasaran dengan 9 (sembilan) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2016 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :


Page 55

1 Tercapai Melebihi Target

5 indikator kinerja

2 Tercapai Sesuai Target

2 indikator kinerja

3 Tidak Tercapai

2 indikator kinerja

Adapun pengukuran dari indikator dalam mencapai target kinerja dilakukan secara terukur dan terencana sesuai dengan data yang dimiliki sehingga menunjang validitas data dalam mencapai target dan sasaran sehingga pencapaian target dapat dipertanggungjawabkan. Secara umum telah mencapai nilai dalam kisaran > 85 – 100 yang termasuk

dalam

Interpretasi

memuaskan Dalam

Tahun

Anggaran

2016 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) Kota Bandung dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai

dianggarkan

melalui

Anggaran Pendapatan

dan

Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2016 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 139.067.826.261,-. dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 115.035.498.537,- secara efektif telah

mewujudkan

capaian

kinerja

untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) Kota Bandung. Berdasarkan pagu indikatif Renstra jumah anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) dari anggaran bahwa

Kota

indikatif yang direncanakan,

perencanaan

Dinas Pemuda dan

Bandung adalah 82,72 % hal

tersebut

menunjukan

Olahraga (DISPORA)

Kota

Bandung cukup optimal ,efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Bandung. Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) Kota Bandung ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja yang diharapkan menjadi tolak ukur agar dapat lebih meningkatkan prestasi di masa-masa akan datang dan dengan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait yang telah membantu penyelesaian LKIP Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) Kota Bandung Tahun 2016


Page 56

maka dapat diselesaikan dan ucapan terimakasih kepada semua pihak baik sebagai mengambil

stakeholders

ataupun

pihak

bagian dengan berpartisipasi aktif untuk

lain

yang

telah

membangun Kota

Bandung kami.

Bandung,

Februari 2017

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BANDUNG

H. DODI RIDWANSYAH, S.Sos.,M.Si. Pembina TK.I NIP. 19641006 198503 1007


Page 57

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-nya maka Laporan Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) Kota Bandung

Recommend Documents