KATA PENGANTAR. Puji syukur kita sampaikan ke hadirat Allah SWT, Atas. curahan rahmat dan hidayah-nya. Dokumen Rencana Strategis

`

KATA PENGANTAR Puji syukur kita sampaikan ke hadirat Allah SWT, Atas curahan rahmat dan hidayah-nya. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Tahun 20013 – 2018 dapat diselesaikan sesuai harapan. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung

ini disusun dalam rangka proses keterbukaan

informasi sebagaimana harapan yang tersirat dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan berpedoman pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan

Nasional

serta

memperhatikan

Sistematika Penyusunannya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tata Cara, Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian

dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah. Rencana Strategis (Renstra) tersebut, akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan serta dalam rangka memenuhi kelayakan suatu rencana atas kegiatan-kegiatan di lingkungan Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung selama periode Tahun 2013 – 2018. Dan Renstra Disyanjak ini menentukan rencana

kebijakan,

program

dan

kegiatan

Disyanjak

guna

mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kota Bandung yang terdapat dalam RPJMD Pemerintah Kota Bandung Tahun 2013-2018.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung 2013-2018

i

Dengan tersusunnya Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas

Pelayanan

Pajak

Kota

Bandung

periode

2013–2018

diharapkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung menjadi lebih terarah dan memiliki targettarget Tahunan yang jelas.

Tidak semua yang kita rencanakan bisa berjalan sempurna. Demikian halnya dengan Penyusunan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung. Kami berharap dengan tersusunnya Dokumen Rencana Strategis (Renstra) ini dapat berguna bagi perbaikan dan peningkatan kinerja selama Tahun 2013 – 2018.

Bandung,

2013

KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK KOTA BANDUNG

Dr. H. DANDAN RIZA WARDANA, M.Si. Pembina Utama Muda NIP. 19680702 198803 1 003


ii

KATA PENGANTAR

i

DAFTAR ISI

ii - iii

BAB I : PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang …………………………………………………………….. 1.2. Landasan Hukum…………………………………………………………. 1.3. Maksud dan Tujuan ............................................................................. 1.4. Sistematika Penulisan …………………………………………………..

1 1 6 9 9

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PADA DINAS PELAYANAN PAJAK (DISYANJAK) 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Disyanjak …………. 2.2 Sumber Daya Disyanjak……………………………………………….. 2.2.1 Sumber Daya Manusia…………………………………………. 2.2.2 Sumber Daya Informasi……………………………………….. 2.2.3. Sumber Daya Sarana Prasarana ………………...........….. 2.3 Kinerja Pelayanan Disyanjak……………………………………….. 2.4 Analisa Pencapaian Kinerja ……………………………………….. 2.5 Tersusunnya Peraturan Pajak Daerah ..……………………….. 2.6 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Disyanjak …………………………………………………………………… -Peluang dan Tantangan……………………………………………….

11

BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Disyanjak ........................................................... 3.2. TelaahanVisi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih ..................................................................... -Faktor Penghambat .......................................................................... -Faktor Pendorong ............................................................................ 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra …………………………….. 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ………………………………………… 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis …………………………………………

34


iii

11 15 15 18 20 20 28 29 31 32

34 35 37 38 38 41 42

BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

BAB V :

44

4.1. Visi dan Misi Disyanjak ……………………………………………….. a.Visi ………………………………………………………………………….. -Maksud dari Visi …………………………………………………….. b.Misi ………………………………………………………………………… -Penjelasan Misi ……………………………………………………… 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Disyanjak ………… a.Tujuan Dinas Pelayanan Pajak …………………………………… b.Sasaran Dinas Pelayanan Pajak ………………………………… 4.3. Penetapan Indikator Kinerja Utama Disyanjak .........……… 4.4. Strategi dan Kebijakan Disyanjak …………………………………

44 44 45 46 47 48 48 49 55 56

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF ………………………………………………………………………..

61

BAB VI : INDIKATOR KINERJA DISYANJAK YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD …………………………………………

65

BAB VII : PENUTUP …………………………………………………………………………

71


iv

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR Daftar Tabel : Tabel 1.1.

:

Agenda Kerja Penyusunan Draft Rencana Strategis Dinas Pelayanan Pajak

Tabel 2.1. :

Rekapitulasi Jumlah Pegawai Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Berdasarkan Tingkat Pendidikan Bulan Desember 2013........................................................................................

16

Rekapitulasi Jumlah Pegawai Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Berdasarkan Kepangkatan Bulan Desember 2013

17

Rekapitulasi Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Diklat Pimpinan Pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung ...........

18

Tabel 2.2 Tabel 2.3

: :

3

Tabel 2.4

:

Pencapaian Kinerja Pelayanan Disyanjak

21

Tabel 2.5

:

Penyerapan Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Tahun 2009-2013..............................................................

23

Pencapaian Kinerja Sasaran Disyanjak Kota Bandung Pada Akhir Tahun Renstra ........................................................................

24

Capaian Kinerja Sasaran Disyanjak Kota Bandung Pada Akhir Tahun Renstra .....................................................................

25

Tabel 2.6 Tabel 2.7

: :

Tabel 2.8

:

Pencapaian Target Misi ......................................................................

27

Tabel 2.9

:

Katagori Pencapaian Indikator Sasaran .....................................

28

Tabel 2.10 :

Analisis Pencapaian Sasaran 1 Tersusunnya Peraturan Tentang Pajak Daerah .........................................................................

29

Pencapaian Indikator Sasaran 1 Tahun 2009-2013 dibandingkan Target Akhir Tahun Renstra Disyanjak ...........

30

Tabel 4.1. :

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Disyanjak ...................

52

Tabel 4.2. :

Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan RPJMD 20132018 Dinas Pelayanan Pajak (Disyanjak) Kota Bandung .........

55

Tabel 4.3. :

Arah Kebijakan dan Strategi Disyanjak ....................................

57

Tabel V/5 :

Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif Pada Dinas Pelayanan Pajak ......................................................................................

64

Tabel 2.11 :


v

Tabel 6.1. :

Indikator Kinerja Dinas Pelayanan Pajak Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD .....................................................

65

Tabel 6.2. :

Indikator Kinerja Disyanjak yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas .........................................................................

67

Tabel 6.3. :

Perhitungan Target Penerimaan Pajak Daerah

(Rencana Target Pajak Daerah Tahun Anggaran 2014-2018)

70

Gambar : Gambar 1

:

Bagan Alir Penyusunan Rancangan Rencana Strategis

Gambar

:

SOTK Dinas Pelayanan Pajak

14

Gambar

:

Penentuan Isu-isu Strategis

44


3

vi

1

BAB PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, pemerintah dalam hal ini memerlukan perencanaan pembangunan mulai dari arah kebijakan yang disusun dalam perencanaan jangka panjang hingga perencanaan jangka pendek yang substansinya saling berkaitan. Perencanaan yang baik akan menjadi arah bagi rencana pembangunan serta strategi dengan cara pencapaiannya. Oleh karena itu berlandaskan UndangUndang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan

Pembangunan Nasional yang memberikan landasan bagi berbagai bentuk perencanaan dari pusat hingga daerah. Terkait dengan UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah) dalam perencanaan, diamanatkan juga bahwa Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan

pembangunan

daerah

adalah

suatu

proses

penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan pengalokasian

didalamnya, guna pemanfaatan dan

sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan

kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu yang meliputi : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD),

dan

Rencana

Kerja

Pembangunan

Daerah

(RKPD).Setelah ditetapkan pemilihan Kepala Daerah Walikota Bandung 2013-2018 Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah.


1

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan

Daerah

dan

Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah yang ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,

Tatacara

Penyusunan,

Pengendalian,

dan

Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, pada tingkatan SKPD dilakukan penyusunan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang dinamakan Rencana Strategis SKPD. Penyusunan rencana strategis tersebut dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan. Rencana Strategis berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang ada atau yang mungkin muncul. Dengan demikian Rencana Strategis memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran, strategi dan kebijakan yang realistis guna mengantisipasi perkembangan masa depan. Rencana Strategis memiliki fungsi sebagai pedoman dalam melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai dan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko, mengoptimalkan hasil yang akan

dicapai dan sebagai

alat untuk

mengukur kemajuan pelaksanaan tugas. Pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Rencana Strategis merupakan titik awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dan memerlukan integritas antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis kota dan propinsi.


2

Tabel 1.1 Agenda Kerja Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pelayanan Pajak

NO

Kegiatan

Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Jan Feb Mar Apr Mei Juni 123 4 123 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1..

PERSIAPAN PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS SKPD MENUNGGU RPJMD

2.

PENYUSUNAN RANCANGAN RENCANA STRATEGIS SKPD

3.

PENYAMPAIAN RANCANGAN RENCANA STRATEGIS SKPD

4.

VERIFIKASI RANCANGAN RENCANA STRATEGIS SKPD Gambar 1 Bagan Alir Penyusunan Rancangan Rencana Strategis SKPD

Renstra-KL Renstra-KL Renstra-KL dan Renstra dan Renstra danProvinsi Renstra SKPD Kabupaten/ Kabupaten/ Kota Kota

Perumusan visi dan misi SKPD

Rancangan Renstra-SKPD Perumusan Strategi dan kebijakan

Penelaahan RTRW Penelaahan KLHS

Perumusan Tujuan Perumusan Isu-isu strategis berdasarkan tusi Perumusan sasaran Analisis Gambaran pelayanan SKPD

Perumusan rencana kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif berdasarkan rencana program prioritas RPJMD

Perumusan indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

SPM

Nota Dinas Pengantar Kepala SKPD perihal penyampaian Rancangan Renstra-SKPD kepada Bappeda

Rancangan Renstra-SKPD · Pendahuluan · Gambaran pelayanan SKPD · isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi · visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan · rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif · indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Pengolahan data dan informasi


3

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung dilakukan melalui beberapa langkah perencanaan dan dirumuskan, penyusunannya melalui suatu proses yang demokratis dan partisipatif dengan melibatkan unsur-unsur bidang organisasi di lingkungan Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung, sehingga dalam perencanaan yang dirumuskan dapat memenuhi kriteria suatu rencana yang dapat : a. menjawab pertanyaan-pertanyaan What/Which, Why, When, Where, How dan Who; b. dengan pragmatis, yaitu disertai dengan perhitungan–perhitungan konkret berdasarkan asumsi-asumsi logis dan rasional; c. operasional, yaitu dapat dilaksanakan dengan kemampuan yang ada; d. ambisius tetapi sesuai dengan realita; e. berkelangsungan/berkelanjutan, yaitu sesuatu yang telah dimulai, hendaknya dapat terus dilaksanakan sampai selesai; f.

fleksibel, yaitu sewaktu-waktu dapat diadakan penyesuaian dengan tuntutan dan kondisi di lapangan tanpa mengurangi pencapaian sasaran;

g. komprehensif; h. berdasarkan skala prioritas. Permasalahan yang dihadapi oleh daerah pada umumnya adalah berkaitan dengan penggalian sumber-sumber pajak daerah dan retribusi daerah yang belum memb erikan kontribusi yang signifikan terhadap

penerimaan

dibutuhkan

rencana

daerah

secara

strategis

Dinas

keseluruhan. Pelayanan

Untuk

Pajak

itu

dalam

peranannya sebagai pengelola pendapatan daerah untuk mendukung pembangunan Kota Bandung. Dengan visi, misi dan strategis yang jelas maka diharapkan Dinas Pelayanan Pajak dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi.


4

Rencana Strategis bersama dengan pengukuran kinerja serta evaluasinya merupakan rangkaian sistem akuntabilitas kinerja yang penting. Disamping itu,

rencana strategis merupakan salah satu

tahapan dan sekaligus menjadi bagian integral dari upaya Dinas Pelayanan

Pajak

dalam

membangun

suatu

sistem

manajemen

kepemerintahan yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel. Penyusunan rencana strategis tersebut didasarkan pada pendekatan analisis lingkungan strategis, isu-isu strategis dan sejumlah faktor kunci keberhasilan. Kebijakan Pemerintah Kota Bandung periode tahun 2013-2018 tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor : 03 Tahun 2014 tanggal 28 Mei 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018. Rancangan RPJMD termaksud merupakan dasar dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung yang kemudian diterjemahkan ke dalam Rencana Kerja pada setiap tahunnya. Ketiga komponen yang terdiri dari RPJMD, Rencana Strategis dan Renja tersebut, saling terkait dan menghasilkan sinergi yang cukup kuat dalam menciptakan pedoman strategis bagi Dinas Pelayanan

Pajak

Kota

Bandung

terutama

dalam

pencapaian pada Misi ke-4 Kota Bandung yaitu

mendukung

“MEMBANGUN

PEREKONOMIAN YANG KOKOH, MAJU, DAN BERKEADILAN”, dari Visi Kota Bandung yaitu : “Mewujudkan Kota Bandung yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera” atau mewujudkan BANDUNG JUARA. Dalam rangka menjalankan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54

tahun 2010 tentang

pelaksanaan

Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka penyusunan Rencana Strategis ini disesuaikan dengan isi RPJMD Pemerintah Kota Bandung 2013-2018.


5

1.2 Landasan Hukum

1) 2)

3)

4)

5)

6)

7) 8)

Landasan hukum Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Tahun 2013-2018 adalah : Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme; Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 jo. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);


6

9)

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 10) Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010–2014; 11) Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak. 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. 14) Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan RPJM Daerah dengan RPJM Nasional 2010-2014; 15) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E); 16) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 tahun 2008 tentang RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 20052025 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E); 17) Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2007 Nomor 08);


7

18) Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 07 jo. Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2009 Nomor 05); 19) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 08); 20) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah; 21) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2013 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2011 Nomor 18,). 22) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. 23) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 20132018; 24) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 tahun 2009 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kota Bandung; 25) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung. 26) Peraturan Walikota Bandung Nomor 474 tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi Pada Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung. 27) Peraturan Walikota Bandung Nomor 294 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung;


8

28) Peraturan Walikota Bandung Nomor 050/Kep.966-Orpad/2013 tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2009 – 2013 1.3 Maksud dan Tujuan Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung adalah untuk memberikan pedoman dan arahan strategis bagi seluruh aparat Dinas Pelayanan Pajak dalam mendukung kebijakan Pemerintah Daerah Kota Bandung periode 2013-2018. Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung adalah dimilkinya dasar rencana tindak operasional dalam implementasi kebijakan Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung, sehingga tercapai tujuan organisasi yang efisien, efektif dan transparan dalam pelayanan pajak daerah dengan dukungan aktif masyarakat. 1.4 Sistematika Penulisan BAB 1

: Pendahuluan Menguraikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum keberadaan organisasi dan perencanaan anggaran serta sistematika penulisan Renstra Dinas Pelayanan Pajak.

BAB 2

: Gambaran Pelayanan Dinas Pelayanan Pajak Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas SKPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra SKPD ini;


9

BAB 3

: Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi Menguraikan tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi serta Kedudukan dan Susunan Struktur Organisasi Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung. Isu-isu strategis yang muncul dikaitkan dengan visi dan misi Kepala Daerah terpilih dan lingkungan hidup strategis

BAB 4

: Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan Menguraikan tentang Visi, Misi, tujuan dan sasaran dari setiap misi serta strategi dan kebijakan Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung

BAB 5

: Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Menguraikan tentang Kebijakan Organisasi, Program Organisasi serta kegiatan organisasi periode 2013-2018

BAB 6

: Indikator Kinerja Dinas Pelayanan Pajak yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Menguraikan tentang cara dan metode pengukuran serta evaluasi kinerja, serta bagaimana kesimpulan hasil evaluasi tersebut.

BAB 7

: Penutup Menguraikan tentang bagaimana kesimpulan dari rencana strategis Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung secara keseluruhan


10

BAB

2

GAMBARAN PELAYANANAN PADA DINAS PELAYANAN PAJAK

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pelayanan Pajak Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2013 sebagai pengganti Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung, maka dari itu berubah pula nomenklatur Dinas Pendapatan Daerah menjadi Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung yang disingkat DINAS PELAYANAN PAJAK dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) menjadi Unit Pelayanan Pajak (UPP) yang terbagi di lima wilayah kerja yaitu : Bandung Tengah, Bandung Utara, Bandung Barat, Bandung Timur, Bandung Selatan, Dinas Pelayanan Pajak berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kota Bandung di bidang Pendapatan Daerah. Sedangkan yang menjadi landasan hukum tentang uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Pelayanan Pajak, Pemerintah Kota Bandung menerbitkan Peraturan Walikota Bandung No.294 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung. Berdasarkan peraturan Walikota tersebut, susunan

organisasi

Dinas

Pelayanan

Pajak

Kota

Bandung

berkedudukan sebagai unsur pelaksanaan Pemerintah Kota Bandung di bidang Pendapatan Daerah, mempuyai tugas pokok sebagai : Tugas Pokok Dinas adalah melaksanakan sebagian urusan pemerintahan dibidang pajak daerah berdasarkan azas otonomi dan pembantuan.


11

TUGAS POKOK Merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional di bidang Pajak Daerah yang merupakan sebagian kewenangan Daerah Kota Bandung; FUNGSI 1. Perumusan kebijakan teknis operasional di bidang pelayan pajak; 2. Pelaksanaan tugas teknis pelayanan pajak yang meliputi : perencanaan pajak, pemungutan pajak, dan pengendalian pajak daerah; 3. Pelaksanaan teknis administratif Dinas; dan 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kedudukan dan Struktur Organisasi Susunan Organisasi Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2013 tanggal 07 Januari 2013 terdiri dari : a. Kepala Dinas b. Sekretariat, membawahi : 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2. Sub Bagian Keuangan dan 3. Sub Bagian Program dan Anggaran c. Bidang Perencanaan, membawahi : 1. Seksi Data dan Potensi Pajak 2. Seksi Perencanaan Pajak Daerah 3. Seksi Analisa dan Pelaporan d. Bidang Pajak dan Pendaftaran, membawahi : 1. Seksi Pendaftaran dan Pendataan 2. Seksi Verifikasi, Otorisasi dan Pembukuan 3. Seksi Piutang


12

e. Bidang Pengendalian, membawahi : 1. Seksi Penindakan 2. Seksi Pengawasan 3. Seksi Penyuluhan f. Bidang Pajak Penetapan, membawahi : 1. Seksi Penilaian dan Pengaduan 2. Seksi Penetapan dan Pembukuan 3. Seksi Penagihan g. UPT (Unit Pelaksana Teknis) Pemungutan menjadi Unit Pelayanan Pajak. Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) UPP ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 288 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 413 Tahun 2010 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pada Lembaga Teknis Daerah dan Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Sedangkan pada Dinas Pelayanan Pajak yaitu Unit Pelayanan Pajak (UPP) Pemungutan Pajak meliputi 5 (lima) wilayah, yaitu : 1. UPP Wilayah Bandung Utara 2. UPP Wilayah Bandung Barat 3. UPP Wilayah Bandung Tengah 4. UPP Wilayah Bandung Timur 5. UPP Wilayah Bandung Selatan h. Kelompok Jabatan Fungsional


13

SOTK DINAS PELAYANAN PAJAK KOTA BANDUNG BERDASARKAN PERDA NO. 05 TANGGAL 07 JANUARI TAHUN 2013 KEPALA DINAS SEKRETARIS

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN

SUB. BAGIAN KEUANGAN

SUB. BAGIAN PROGRAM & ANGGARAN

BIDANG PERENCANAAN

BIDANG PAJAK PENDAFTARAN

BIDANG PAJAK PENETAPAN

BIDANG PENGENDALIAN

SEKSI PERENCANAAN PAJAK DAERAH

SEKSI PENDAFTARANDAN PENDATAAN

SEKSI PENILAIAN DAN PENGADUAN

SEKSI PENYULUHAN

SEKSI DATA DAN POTENSI PAJAK

SEKSI VERIFIKASI OTORISASI DAN PEMBUKUAN

SEKSI PENETAPAN DAN PEMBUKUAN

SEKSI PENGAWASAN

SEKSI ANALISA & PELAPORAN

SEKSI PENAGIHAN

SEKSI PENYELESAIAN PIUTANG

SEKSI PENINDAKAN

KEPALA UPP WILAYAH BANDUNG BARAT

KEPALA UPP WILAYAH BANDUNG UTARA

KEPALA UPP WILAYAH BANDUNG SELATAN

KEPALA UPP WILAYAH BANDUNG TENGAH

KEPALA UPP WILAYAH BANDUNG TIMUR

KASUBAG. TATA USAHA

KASUBAG. TATA USAHA

KASUBAG. TATA USAHA

KASUBAG. TATA USAHA

KASUBAG. TATA USAHA


14

2.2. Sumber Daya Dinas Pelayanan Pajak 2.2.1

Sumber Daya Manusia Pegawai adalah aset utama suatu organisasi yang menjadi

perencana dan pelaku aktif dari setiap aktivitas organisasi. Pegawai mempunyai pikiran, dorongan perasaan, keinginan, kebutuhan status, latar belakang pendidikan, usia dan jenis kelamin yang heterogen yang dibawa ke dalam organisasi dinas. Pegawai bukan mesin, uang, dan material yang sifatnya pasif dan dapat dikuasai serta diatur sepenuhnya dalam mendukung tercapainya tujuan organisasi, pegawai berfungsiuntuk mengoperasikan peralatan, melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan uraian tugas (job description). Dalam melaksanakan tanggungjawab pekerjaannya, pegawai dituntut untuk dapat meningkatkan kinerjanya sehingga dapat mendukung

keberhasilan

pencapaian

tujuan

organisasi.Kinerja

adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Dalam suatu organisasi peranan seorang pimpinan tidak dapat dipisahkan, karena pimpinan atau manajer yang baik adalah yang mampu menciptakan suatu kondisi sehingga orang secara individu atau kelompok dapat bekerja dan mencapai kinerja yang tinggi, untuk itu Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian

telah

merekap

pegawai

berdasarkan

pendidikan,

kepangkatan dan pendidikan struktural dengan perincian sebagai berikut :


15

TABEL 2.1 Rekapitulasi Jumlah Pegawai Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Berdasarkan Tingkat Pendidikan Bulan Desember 2013 NO

UNIT KERJA

1 Sekretariat 2 Bidang Perencanaan 3 Bidang Pengendalian Bidang Pajak 4 Pendaftaran Bidang Pajak 5 Penetapan 6 UPP Bandung Timur 7 UPP Bandung Utara 8 UPP Bandung Barat 9 UPP Bandung Selatan 10 UPP Bandung Tengah TOTAL PEGAWAI

PENDIDIKAN JUMSD SMP SMA D1 D3 S1 S2 S3 LAH 1 0 6 15 1 2 61 3 89 0 1 1 0 0 6 4 0 12 0 20 1 0 6 0 1 9 3 1

3

26

1

1

60

6

0

98

0

2

39

0

3

17

2

0

63

1 3 1 2 0 9

0 0 0 2 0 14

7 28 14 4 5 145

0 3 5 0 0 2 7 2 0 4 4 1 0 3 4 2 0 3 6 0 2 22 179 23

0 0 0 0 0 1

16 42 24 17 14 395

Berdasarkan data pegawai seperti yang diuraikan pada tabel di atas, secara umum tingkat pendidikan pegawai Dinas Pelayanan Pajak berpendidikan SMA yaitu sebanyak 145 orang, Sarjana (Strata 1) sebanyak 179 orang dan Magister (S2) sebanyak 23 orang dan di pimpin oleh seorang kepala dinas yang berpendidikan Doktoral. Dengan berdasarkan tingkat pendidikan tersebut, hal ini merupakan sebuah potensi yang perlu untuk terus ditumbuhkembangkan dari segi SDM sebagai salah satu upaya dalam optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pelayanan Pajak dalam meningkatkan pelayanan pajak dan mengoptimalkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah.


16

Keragaman jumlah pegawai berdasarkan kepangkatan disajikan seperti pada tabel di bawah ini : TABEL 2.2 Rekapitulasi Jumlah Pegawai Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Berdasarkan Kepangkatan Bulan Desember 2013 GOLONGAN NO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

UNIT KERJA Sekretariat Bidang Perencanaan Bidang Pengendalian Bidang Pajak Pendaftaran Bidang Pajak Penetapan UPP Bandung Timur UPP Bandung Utara UPP Bandung Barat UPP Bandung Selatan UPP Bandung Tengah JUMLAH

I

II

III

JUMLAH

IV

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

E

0

3

1

0

9

13

4

2

16

25

6

8

0

1

1

0

0

89

0

0

0

0

1

0

1

0

1

2

1

2

3

1

0

0

0

12

1

0

0

0

1

2

0

1

3

3

3

4

2

0

0

0

0

20

0

2

0

0

6

2

2

6

4

55

7

13

1

0

0

0

0

98

0

0

0

0

8

12

9

0

14

14

0

4

2

0

0

0

0

63

0

0

0

0

1

4

2

1

1

3

0

4

0

0

0

0

0

16

0

1

0

0

7

8

1

5

4

12

2

1

1

0

0

0

0

42

0

0

0

0

0

4

1

0

4

10

3

1

1

0

0

0

0

24

0

0

0

0

0

5

1

0

0

8

2

1

0

0

0

0

0

17

0

0

0

0

0

3

3

1

2

1

2

2

0

0

0

0

0

14

1

6

1

0

33

53

24

16

49

133

26

40

10

2

1

0

0

395

Berdasarkan data pegawai berdasarkan kepangkatan, seperti yang terdapat pada tabel di atas, pegawai Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung secara umum adalah pegawai dengan golongan III yaitu sebanyak 248 orang , golongan I dan II sebanyak 134 orang dan golongan IV sebanyak 13 orang. Sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku, bahwa untuk menduduki jabatan struktural diwajibkan telah mengikuti pendidikan dan latihan jabatan. Berdasarkan pada pendidikan dan pelatihan kepemimpinan yang telah diikuti, pegawai Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung yang telah mengikuti Diklatpim II, Diklatpim III, Diklatpim IV dan Adum dapat diuraikan sebagai berikut: Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung 2013-2018

17

TABEL 2.3 Rekapitulasi Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Diklat Pimpinan Pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung NO

DIKLATPIM

1 Diklatpim II 2 Diklatpim III 3 Diklatpim IV 4 Adum JUMLAH KESELURUHAN

JUMLAH

KETERANGAN

2 Orang 4 Orang 20 Orang 26 Orang

Untuk mendukung Tupoksi yang dimiliki Dinas Pelayanan Pajak, telah dilakukan Pendidikan Teknis, yaitu Diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Diklat Auditor Internal dan Eksternal, Diklat Juru Sita dan menurut data dari kepegawaian Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung,sampai sekarang aparatur Dinas Pelayanan Pajak yang telah memiliki keahlian sebagai PPNS ini sebanyak 41 orang, Auditor sebanyak 15 orang dan Juru Sita sebanyak 15.

2.2.2

Sumber Daya Informasi Fasilitas penunjang lainnya yang dimiliki oleh Dinas Pelayanan

Pajak Kota Bandung antara lain fasilitas online sistem perpajakan daerah serta server sebagai penyimpan data perpajakan daerah. Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung memiliki beberapa sistem pengolahan data berbasis teknologi informasi yaitu : a) Sistem pelaporan secara on line yang menghubungkan Bank Jabar Banten (BJB) dengan kantor validasi BPHTB, sistem pelaporan on line dari Bendahara Kas Penerima (BKP) ke ruang penetapan dan pembukuan;


18

b) Web Service akan digunakan untuk menjadi sistem perantara antara System Manajemen Pendapatan Daerah (MPD) Online dengan sistem lain Modul yang berhubungan atau terintegrasi. Ada beberapa aplikasi lain yang akan terhubung dengan aplikasi ini, misalnya sistem perijinan, Pada saat perijinan terhadap satu wajib pajak sudah diselesaikan, data wajib pajak tersebut akan dikirim ke MPD Online untuk dikelola proses pelaporan pajaknya. c) Rencana Penerapan Sistem pelayanan secara mobile online service yaitu berupa bus pelayanan pajak yang akan berkeliling di tiap wilayah Kota Bandung

sehingga memudahkan masyarakat

sebagai wajib pajak untuk membayar pajaknya (pajak daerah) secara langsung yang terhubung secara(online) dengan server data di kantor Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung. d) Disusun

dan

ditetapkannya

peraturan

yang

melaksanakan

kebijakan insentif dan disinsentif dengan sasarannya adalah mengembangkan

insentif

fiskal

untuk

menarik

sektor

swasta/masyarakat dalam pembiayaan dan penyediaan fasilitas publik dengan Indikator Sasaran jumlah kelompok sasaran/jenis yang mendapatkan insentif pajak;

Hal-hal di atas menandakan bahwa Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung telah berupaya mengoptimalkan pemanfaatan Infomasi Teknologi (IT) dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya serta menyusun

regulasi

kebijakan

insentif

dan

disinsentif

dengan

sasarannya adalah mengembangkan insentif fiskal kepada kelompok sasaran tertentu. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung 2013-2018

19

2.2.3

Sumber Daya Sarana dan Prasarana Adanya fasilitas utama dan penunjang pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung telah didukung oleh sarana dan prasarana yang meliputi sarana perkantoran, sarana mobilitas dan fasilitas penunjang lainnya. Namun demikian untuk kenyamanan pelayanan kepada masyarakat yang representative maka perlu pengembangan atau perluasan gedung kantor Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung yang menempati perkantoran yang terletak di Jalan Wastukancana No.2 Bandung teridiri dari Sekretariat Kantor Dinas, Bidang Pajak Pendaftaran, Bidang Perencanaan, Bidang Pengendalian dan Pelayanan Self pajak daerah, sedangkan Bidang Pajak Penetapan dan Pelayanan PBB di Jalan Cianjur No.34 Bandung. Diharapkan tahun kedepan bisa terintergrasi atau menjadi satu lokasi menjadi terpusat. Adapun untuk mendukung ke-5 (lima) Unit Pelayanan Pajak (UPP), lokasi gedung kantor tersebar di lima wilayah yaitu : 1. Unit Pelayanan Pajak Bandung Timur yang berlokasi di Jalan Cipamokolan eks Kantor Wilayah Gedebage; 2. Unit Pelayanan Pajak Bandung Utara yang berlokasi di Jalan Sadang Serang; 3. Unit Pelayanan Pajak Bandung Barat yang berlokasi di Jalan Sarijadi; 4. Unit Pelayanan Pajak Bandung Selatan yang berlokasi di Jalan Pelindung Hewan; 5. Unit Pelayanan Pajak Bandung tengah berlokasi di Jalan Cianjur bersatu dengan Kantor Pelayanan PBB Bidang Pajak Penetapan. Disamping sarana perkantoran, Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung didukung pula dengan sarana mobilitas berupa kendaraan roda empat berjumlah 14 unit dan 61 unit roda dua. 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pelayanan Pajak Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung memiliki tugas pokok untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah (PAD) yang berasal dari pajak daerah. Target Kinerja Dinas Pelayanan Pajak dalam RPJMD tahun 2009-2013, memiliki satu Indikator Kinerja Daerah yaitu Pendapatan dari Pajak Daerah Indikator Kinerja ini dikaitkan dengan Misi dalam RPJMD tahun 2009-2013 yaitu Meningkatnya pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel. Adapun target pencapaian kinerja yang telah diamanatkan sebagai berikut :


20

Tabel 2.4 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PELAYANAN PAJAK KOTA BANDUNG

Target Rencana Strategis SKPD Tahun ke- dan Realisasi Capaian Tahun ke- serta Rasio Capaian pada Tahun keIndikator Kinerja Utama

Meningkatnya pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel

2009

Target

Realisasi

255.506.475.775

250.613.823.937

2010

%

98,09%

Target

291.800.000.000

2011

Realisasi

%

301.622.731.550

103,37%

2012

Target

Realisasi

546.000.000.000

666.062.548.673

%

121,99%

Target

727.000.000.000

2013

Realisasi

%

821.045.120.342

112,94%

Target

1.063.000.000.000

Realisasi

%

1.194.087.447.016

112,33%

1

Pajak Hotel

70.528.142.376

72.300.805.686

102,51%

78.000.000.000

87.914.702.426

112,71%

92.000.000.000

112.007.259.932

121,75%

131.000.000.000

142.732.317.105

108,96%

148.000.000.000

177.490.303.830

119,93%

2

Pajak Restoran

64.739.641.337

66.601.904.605 102,88%

73.300.000.000

73.853.020.650

100,75%

75.000.000.000

83.097.989.281

110,80%

88.500.000.000

97.356.787.188

110,01%

102.000.000.000

118.700.322.856

116,37%

3

Pajak Hiburan

21.137.075.554

22.540.126.656 106,64%

25.000.000.000

25.327.230.006

101,31%

28.000.000.000

31.223.414.896

111,51%

33.000.000.000

34.553.186.144

104,71%

35.500.000.000

37.767.188.531

106,39%

4

Pajak Reklame

10.073.180.229

11.668.650.015

115,84%

13.000.000.000

11.762.900.321

90,48%

12.000.000.000

16.766.921.323

139,72%

15.500.000.000

18.575.238.358

119,84%

18.500.000.000

17.603.910.300

95,16%

5

PPJU

83.324.322.377

71.679.002.428

86,02%

96.000.000.000

96.946.622.459

100,99%

98.500.000.000

108.198.918.505

109,85%

114.000.000.000

118.646.202.927

104,08%

121.500.000.000

135.297.036.036

111,36%

6

Pajak Parkir

5.704.113.902

5.823.334.547

102,09 %

6.500.000.000

5.818.255.688

89,51%

6.000.000.000

6.016.891.600

100,28%

7.000.000.000

7.135.692.799

101,94%

7.500.000.000

7.796.908.376

103,96%


21

Target Rencana Strategis SKPD Tahun ke- dan Realisasi Capaian Tahun ke- serta Rasio Capaian pada Tahun keIndikator Kinerja Utama

2009

Target

2010

Realisasi

%

Target

2011

Realisasi

%

Target

2012

Realisasi

%

Target

2013

Realisasi

%

Target

Realisasi

%

7

PBB

0

0

0,00%

0

0

0,00

0

0

0,00%

0

0

0,00%

277.000.000.000

280.104.269.023

101,12%

8

Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan

0

0

0,00%

0

0

0,00

232.000.000.000

306.250.907.376

132,00%

335.000.000.000

398.574.514.052

118,98%

350.000.000.000

415.761.410.854

118,79%

9

Pajak Air Tanah

0

0

0,00%

0

0

0,00

2.500.000.000

2.500.245.760

100,01%

3.000.000.000

3.471.181.769

115,71%

3.000.000.000

3.566.097.210

118,87%

Rata-rata Capaian IKU

98,09%

103,37%

115,74%

112,33%

112,33%

Kinerja Capaian Sasaran

Memuaskan

Memuaskan

Memuaskan

Memuaskan

Memuaskan

* Catatan: Data sebelum Audit BPK


22

Pencapaian Misi pada Akhir Tahun 2013 merupakan akumulasi pencapaian kinerja tahun terakhir Renstra 2009-2013, dengan demikian diuraikan pula capaian misi berdasarkan penyerapan realisasi anggaran selama kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai berikut : Tabel 2.5 Penyerapan Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Tahun 2009 – 2013 Pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung

No.

Anggaran pada tahun ke-

Uraian 1

1

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

Rata-Rata Pertumbuhan

5

Belanja Tidak Langsung

55.049.564.941

2

2

Rasio Antara Realisasi dengan Anggaran Tahun Ke

Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke

60.027.684.236 70.968.442.390

77.313.576.855 96.800.606.275 51.125.151.856

55.303.103.768 64.025.609.713

Belanja Langsung

Sumber data : Dinas Pelayanan Pajak


23

73.708.757.458 77.731.655.726 92,87 92,13 90,22 95,34 80,30

90,18

Dapatlah dijelaskan secara umum efektifitas anggaran terhadap capaian Misi Dinas Pendapatan yang berubah menjadi Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung, dan dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan terjadi efisiensi sekitar 10% terhadap capaian kinerja misi organisasi, tetapi masih bisa meningkatkan penerimaan pajak daerah dalam pencapaian realisasi target. Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2009-2013. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai misi dan visi Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Tahun pada Akhir Renstra 2009-2013 sebanyak 13 (tiga belas) sasaran. Pada penilaian akhir Renstra 2009-2013 ditetapkan 13 (tiga belas) sasaran strategis dengan 22 (dua puluh dua) indikator kinerja yang ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Akhir Tahun 20192013. Dari 13 sasaran dengan indikator kinerja sebanyak 22 indikator kinerja, pencapaian kinerja sasaran Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung adalah sebagai berikut: Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Pelayanan Kota Bandung Pada Akhir Tahun Renstra NO. 1 2 3 4 5 6

SASARAN STRATEGIS Memuaskan Sangat Baik Baik Cukup Baik Agak Kurang Kurang Jumlah

CAPAIAN 8 0 0 0 0 4 12

Keterangan: Sasaran Ke-5 yaitu "Tercapainya penerimaan bagi hasil pajak pusat sesuai potensi daerah", tidak dapat diukur dikarenakan adanya pengalihan pajak pusat menjadi pajak daerah.

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut:


24

Tabel 2.7.

Capaian Kinerja sasaran Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Pada Akhir Tahun Renstra Jumlah Indikator

Rata-rata Capaian

Tersusunnya Peraturan tentang Pajak Daerah

1

100,00 %

Memuaskan

2

Tercapainya Penerimaan pajak daerah sesuai potensi yang dimiliki

3

105,98 %

Memuaskan

3

Terkendalinya pengelolaan tunggakan pajak daerah

1

2,61 %

2

95,36 %

No

Sasaran

A

Menjadikan Pajak sebagai sumber utama pendapatan daerah

1

4

5

Terlaksananya pengawasan atas penerapan sistem pemungutan pajak Self Assesment Tercapaianya penerimaan bagi hasil pajak pusat sesuai potensi daerah

0-30

>30-50

>50-65

>65-75

>75-85

>85-100

Kurang

Memuaskan

1

Pengalihan Pajak Pusat menjadi Pajak Daerah

6

Tercapaianya penerimaan bagi hasil pajak provinsi sesuai potensi daerah

1

119,71 %

7

Tersedianya sarana prasarana pendukung pengelolaan PBB

1

21,43 %


Memuaskan

Kurang

25

No

Sasaran

Jumlah Indikator

Rata-rata Capaian

0-30 Kurang

>30-50

>50-65

>65-75

>75-85

>85-100

8

Tersedianya tenaga profesional berkaitan dengan pengelolaan PBB

1

0,00%

9

Tersusunnya data wajib PBB yang akurat

1

116,35%

Memuaskan

B

Meningkatkan Sistem Pengelolaan Pajak secara transparan dan Akuntabel

1

Meningkatnya transparansi pelayanan

3

87,50%

Memuaskan

2

Meningkatnya akuntabilitas pelayanan

2

108,63%

Memuaskan

1

6,67%

4

96,85

3

4

Meningkatnya pemahaman pegawai atas peraturan perundangan terkait Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasana pelayanan

Jumlah

Kurang

Memuaskan

22

Keterangan: Sasaran Ke-5 indikator ke-8 yaitu "Tercapainya penerimaan bagi hasil pajak pusat sesuai potensi daerah", tidak dapat diukur dikarenakan adanya pengalihan pajak pusat menjadi pajak daerah.


26

Dari 13 Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut: Tabel 2.8. PENCAPAIAN TARGET MISI Tingkat Pencapaian No.

Misi

Jumlah Indikator Sasaran

Melampaui Target (>100%)

Sesuai Target (100%)

Belum Mencapai Target (<100%)

Jumlah

%

Jumlah

%

Jumlah

%

1

Menjadikan Pajak sebagai sumber utama pendapatan daerah

11

4

36,36%

2

18,18%

5

45,45%

2


10

2

20,00%

3

30,00%

5

50,00%

Jumlah

21

6

5

10



27

Dari 13 sasaran dengan 22 indikator kinerja, pencapaian kinerja Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung dengan rincian sebagai berikut: Tabel 2.9. KATEGORI PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN No. A.

Kategori Menjadikan Pajak sebagai sumber utama pendapatan daerah

Jumlah Indikator

Presentase

11

1

Memuaskan

8

72,73%

2

Sangat Baik

0

0,00%

3

Baik

0

0,00%

4

Cukup Baik

0

0,00%

5

Agak Kurang

0

0,00%

6

Kurang

3

27,27%


B.

10

1

Memuaskan

5

50,00%

2

Sangat Baik

0

0,00%

3

Baik

1

10,00%

4

Cukup Baik

1

10,00%

5

Agak Kurang

0

0,00%

6

Kurang

3

30,00%


2.4. Analisis Pencapaian Kinerja Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung 2013-2018

28

Selanjutnya

dilakukan

pula

pengukuran/penentuan

tingkat

efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (performance gap) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan. Dalam

melakukan

evaluasi

kinerja,

perlu

juga

digunakan

pembandingan-pembandingan antara : -

kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.

-

kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.

-

kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.

-

kinerja nyata dengan kinerja di negara-negara lain atau dengan standar internasional. Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang

telah dicapai pada tahun 2013 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 13 sasaran dan 22 indikator kinerja dari 2 Misi, sebagaimana

telah ditetapkan dalam Renstra Dinas

Pelayanan Pajak Kota Bandung tahun 2009-2013, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut : 2.5.Tersusunnya Peraturan tentang Pajak Daerah Tabel 2.10. Analisis Pencapaian Sasaran 1 Tersusunnya Peraturan tentang Pajak Daerah No

1

Indikator Kinerja Utama

Satuan

Rasio ketersediaan Perda dan Perwal untuk masing-masing jenis pajak

%

Tahun 2012

Tahun 2013

Target

Realisasi

%

Target

Realisasi

%

100

100

100%

100

100

100%

Rata-rata Capaian IKU

100%

100%


Memuaskan

Memuaskan


29

Tabel 2.11. Pencapaian Indikator Sasaran 1 Tahun 2009- 2013 dibandingkan Target Akhir Renstra Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung

No

1

Indikator Sasaran Rasio ketersediaan Perda dan Perwal untuk masingmasing jenis pajak

Satuan

Realisasi Akumulasi s/d Tahun 2013

Rencana sesuai dengan Renstra Tahun 2013

Persentase Capaian Kinerja

%

100

100

100%

Rata-rata Capaian

100%


Memuaskan

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa ketersediaan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota sesuai dengan yang telah ditargetkan yaitu Produk hukum yang telah dihasilkan selama tahun 2013 adalah sebagai berikut: 1. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1131 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 887 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis dan Tata Cara Pemungutan PBB. 2. Peraturan Walikota Bandung Nomor 615 Tahun 2013 tentang Tata Bara Pelaksanaan Online System Atas Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Dalam Rangka Pengawasan Pembayaran Pajak Daerah. 3. Peraturan Walikota Bandung Nomor 016 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. 4. Keputusan

Walikota

Disyanjak/2014

tentang

Bandung Penetapan

Nomor NJOP

973/Kep.006Sebagai

Dasar

Pengenaan PBB untuk Kota Bandung Tahun 2014. 5. Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah: a. Perwal No. 301 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bandung No. 386 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung 2013-2018

30

b. Perwal No. 302 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bandung Perwal No. 387 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran. c. Perwal No. 303 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bandung Perwal No. 388 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hiburan. d. Perwal No. 304 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bandung Perwal No. 389 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame. e. Perwal No. 305 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bandung Perwal No. 390 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak PPJ. f. Perwal No. 306 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bandung Perwal No. 391 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Parkir. g. Perwal No. 307 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bandung Perwal No. 392 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak BPHTB. h. Perwal No. 308 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bandung Perwal No. 393 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Pajak Air Tanah.

2.6. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pelayanan Pajak Faktor kunci keberhasilan dari suatu organisasi pemerintah atau instansi, tergantung kepada sumber daya yang dimilikinya dan dukungan dari lingkungan internal dan lingkungan eksternal yang melingkupinya. Berdasarkan Analisis lingkungan internal dan eksternal yang dilakukan menjadi landasan kritis dalam merancang strategi Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung,

tantangan dan peluang

pengembangan pelayanan sebagai berikut:


31

Peluang : a. Adanya Political Will dari pusat tentang perpajakan; b. Adanya globalisasi yang mendorong percepatan perekonomian dan pariwisata daerah; c. Adanya

otonomi

daerah

yang

memberikan

keleluasaaan

pemerintah daerah untuk bergerak dan berkembang untuk membuat regulasi/peraturan mengenai pajak daerah; d. Perubahan Undang-undang Pajak dan Retribusi Daerah yang menambah jenis pajak baru untuk Kabupaten/Kota serta propinsi; e. Pembangunan sistem penerimaan pajak daerah yang terintegrasi dan terpusat yang berbasis IT; f. Adanya kajian analisa Analisa Potensi Penerimaan Pajak Daerah dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah; Tantangan : a. Terjadinya pengenaan pajak pusat dan pajak daerah terhadap objek pajak yang sama; b. Diberikannya

Insentif

dan

disinsentif

fiskal/pajak

kepada

kelompok sasaran tertentu sesuai amanah RPJMD Pemerintah Kota Bandung; c. Kurangnya pemahaman tentang pentingnya PAD dari Wajib Pajak atau masyarakat sehingga sadar dan patuh dalam membayar pajak; d. Tunggakan pajak masih besar karena belum dibangunnya sistem penerimaan pajak dan belum terintegrasinya sistem penerimaan pajak daerah berbasis IT; e. Perlunya kajian potensi penerimaan pajak daerah dengan Analisa Potensi Penerimaan Pajak Daerah dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah;


32

Berdasarkan peluang dan tantangan yang dihadapi dalam masa lima tahun mendatang, pengembangan pelayanan diarahkan kepada hal-hal sebagai berikut: 1. Peningkatan ketersediaan perangkat aturan daerah sebagai dasar pelaksanaan pemungutan pajak; 2. Peningkatan kemampuan sumber daya aparatur guna mendukung pelaksanaan tugas; 3. Menumbuhkankembangan Kesadaran dan Kepatuhan Masyarakat dalam membayar Pajak; 4. Peningkatan mutu administrasi perpajakan dengan di dukung teknologi berbasis IT; 5. Peningkatan mutu pelayanan yang transparan dan akuntabel guna memudahkan wajib pajak melaksanakan kewajibannya 6. Peningkatan sarana prasarana pendukung untuk meningkatkan mutu pelayanan; 7. Peningkatan upaya penjaringan Wajib Pajak guna optimalisasi atas potensi yang ada; 8. Peningkatan pengawasan atas pelaksanaan kewajiban pajak oleh Wajib Pajak; 9. Peningkatan upaya penagihan guna memperkecil tunggakan; 10. Peningkatan upaya penegakan hukum di bidang Perpajakan Daerah 11. Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait baik pusat maupun daerah; 12. Peningkatan upaya pengkajian untuk menggali potensi yang dimiliki daerah baik secara intenal maupun ekstenal; 13. Peningkatan kesiapan daerah guna menerapkan PBB sebagai pajak daerah; 14. Pemberian Insentif dan disinsentif pajak yang diberikan kepada kelompok sasaran tertentu; 15. Pengelolaan kearsipan penerimaan pajak daerah; 16. Pelaporan

pertanggungjawaban

keuangan

yang

wajar, akurat,

akuntabel dan pelaksanaan kinerja yang optimal; 17. Perlunya kajian potensi penerimaan pajak daerah dengan Analisa Potensi

Penerimaan

Pajak

Daerah dalam

Upaya

Peningkatan

Pendapatan Asli Daerah; Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung 2013-2018

33

BAB

3

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pelayanan Pajak Dalam era otonomi daerah, Pemerintah Daerah diharapkan lebih

mampu menggali sumber-sumber penerimaan Daerah khususnya untuk

memenuhi

kebutuhan

pembiayaan

pemerintahan

dan

pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk pajak daerah oleh Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung sebagai lembaga teknis penghasil PAD dalam bidang pajak daerah. Dalam menjalankan fungsinya tersebut, Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung dihadapkan pada beberapa masalah, yaitu : 1.

2. 3.

4.

5. 6.

Belum sempurnanya regulasi (Peraturan Perundang-undangan) terkait dengan Perpajakan, khususnya untuk Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah). Masih kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban untuk membayar pajak. Kurangnya kenyamanan dan kemudahan pengguna layanan yang berdampak pada tingkat kepuasan pengguna layanan, dalam hal ini khususnya fasilitas atau sarana dan prasarana pelayanan perpajakan. Belum adanya sistem yang mendorong akuntabilitas dan transparansi pajak, dalam hal ini dikaitkan dengan manajemen sistem informasi pelayanan perpajakan. Khususnya pelayanan perpajakan yang berbasis Informasi dan Teknologi (IT). Tantangan dalam hal profesionalisme dan integritas SDM Pelayanan Pajak (Aparatur) dalam pelayanan perpajakan. Belum adanya kajian potensi penerimaan pajak daerah dengan Analisa Potensi Penerimaan Pajak Daerah dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.


34

Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, terdapat faktorfaktor yang mempengaruhi adanya permasalahan tersebut antara lain: a. Sumber Daya Aparatur dan Penempatan Pegawai; b. Sarana dan Prasarana Pelayanan di Kantor Pusat karena belum terpusat dan Pelayanan Pajak di Wilayah Unit Pelayanan Pajak (UPP); c. Penyempurnaan Peraturan Perundangan; d. Koordinasi dengan Unit Kerja Terkait. e. Pembangunan sistem perpajakan berbasis IT; f. Kajian data potensi. 3.2

Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih RPJPD Kota Bandung Tahun 2005-2025 yang ditetapkan dengan

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008, telah mengamanatkan

Visi

Daerah,

yaitu

“KOTA

BANDUNG

BERMARTABAT”. RPJPD Kota Bandung Tahun 2005-2025 merupakan landasan idiil-filosofis dan menjadi pedoman bagi penyelenggara pemerintahan beserta seluruh warga kota Bandung sebagai landasan pembangunan sektoral, lintas sektoral dan kewilayahan yang bersifat dinamis dan berkesinambungan, agar mampu menjawab tantangan perubahan lingkungan strategis dan pergeseran peradaban. RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018 merupakan kesinambungan yang tidak terpisahkan dari RPJMD Kota Bandung Tahun 2009-2013. RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018 berada pada transisi di tahapan lima tahunan ketiga (2013-2018). Visi merupakan

arah pembangunan atau kondisi masa depan

daerah yang ingin dicapai

dalam 5 (lima) tahun mendatang. Visi juga

harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.


35

Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka Visi Kota Bandung Tahun 20132018, yaitu “TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG

YANG UNGGUL,

NYAMAN, DAN SEJAHTERA” Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan Iangkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan di atas. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Misi yang diemban untuk mewujudkan visi di atas adalah sebagai berikut: 1. Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tataruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan. 2. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani. 3. Membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing. 4. Membangun perekonomian yang kokoh, maju, dan berkeadilan. Dari uraian Visi dan Misi Kota Bandung 2013-2018 yang akan menjadi landasan atau dasar dalam menentukan arah kebijakan dan untuk melaksanakan program kegiatan dinas, maka sesuai dengan RPJMD Kota Bandung 2013-2018 dalam hal ini Dinas Pelayanan Pajak Kota

Bandung

mengacu

pada

Misi

ke

4

yaitu

“Membangun

perekonomian yang kokoh, maju, dan berkeadilan” dan yang menjadi tujuan dari misi tersebut sesuai dengan tujuan yang ke 1 : Membangun perekonomian kota yang kokoh sedangkan ditingkat sasaran mengacu pada sasaran yang ke 4 : Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dengan indikator kinerjanya Penerimaan Pajak Daerah, dan sasaran ke 5 : Mengembangkan

insentif

fiskal

untuk

menarik

sektor

swasta/masyarakat dalam pembiayaan dan penyediaan fasilitas publik dengan indikator kinerjanya insentif pajak daerah.


36

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi di atas untuk menjalankan program kegiatan yang sesuai dengan RPJMD Kota Bandung, maka Dinas Pelayanan Pajak mempunyai tugas pokok “Melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Pajak Daerah”. Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut : a. Perumusan kebijakan teknis operasional di bidang pelayan pajak; b. Pelaksanaan tugas teknis pelayanan pajak yang meliputi : perencanaan pajak, pemungutan pajak, dan pengendalian pajak daerah; c. Pelaksanaan teknis administratif Dinas; dan d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. Berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Pelayanan Pajak, terdapat faktor-faktor penghambat dan pendorong atas pelayanan yang diberikan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Berikut faktor penghambat dan faktor pendorong yang dimiliki oleh Dinas Pelayanan Pajak Faktor Penghambat: 1. Kualitas dan penempatan SDM · Belum tersedia SDM yang terlatih, khususnya dalam bidang audit pajak dan audit pajak berbasis Teknologi; · Belum adanya KPI ("Key Performance Indicators") untuk Analisis Beban Kerja (ABK) masing-masing personal; 2. Sarana dan prasarana · Kapasitas dan lay out gedung kantor Dinas Pelayanan Pajak belum memadai untuk dapat memberikan pelayanan yang optimum dan terpusat, dengan terpisahnya lokasi Kantor Sekretariat dengan Kantor Pelayanan PBB; · Gedung UPP masih pinjam tempat atau menyewa, sehingga belum berfungsi secara optimal; 3. Belum adanya regulasi yang sesuai dengan peraturan, perundangundangan dan Perwal yang disesuaikan kondisi yang ada/terkini; 4. Kesadaran dan pemahaman Wajib Pajak terhadap pajak daerah masih kurang; 5. Pengelolaan piutang belum optimal; 6. Lemahnya koordinasi unit kerja terkait;


37

7. Kurangnya pemahaman Pendapatan Asli Daerah dari wajib pajak atau masyarakat sehingga belum akuratnya data potensi pajak daerah untuk menentukan target penerimaan PAD dari sektor pajak daerah; Faktor Pendorong 1. Adanya Political Will dari Kepala Daerah; 2. Pertumbuhan wisata dan pelaku usaha wisata yang tinggi; 3. Adanya komitmen yang tinggi dari seluruh pegawai dengan jumlah petugas pajak yang memadai; 4. Adanya potensi pajak masih besar; 5. Disusunnya regulasi peraturan pajak; 6. Pengalihan kewenangan pengelolaan pajak dari Pusat dan Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah;

3.3

Telaahan Rencana Strategis K/L Pada dasarnya, penetapan Rencana Stategis Dinas Pelayanan

Pajak Kota Bandung merupakan bentuk pengembangan dari Visi dan Misi yang telah ditetapkan sebelumnya. Dikaitkan dengan Rencana Strategis kementerian/lembaga maupun rencana strategis provinsi tidak terdapat korelasi langsung yang mempengaruhi penyusunan rencana strategis Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung. Terkait dengan telahaan Renstra K/L. Dinas

Pelayanan Pajak Kota

Bandung melihat dan menelaah Rencana Strategis Dinas Pendapatan Daerah Jawa Barat, dimana Visi Dispenda Provinsi Jawa Barat adalah “Menjadi Pengelola Pendapatan Daerah yang Amanah dan Akuntabel” serta Misi nya : 1. Meningkatkan Kapasitas Pendapatan Daerah Yang

Makin

Optimal; 2.Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada

Masyarakat yang Berdaya Saing Dalam rangka pelaksanaan Visi dan Misi tersebut, terdapat beberapa program kerja yang menjadi pelaksanaan kegiatan yaitu : Program Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat mencakup dua aspek yakni Pendapatan dan Pelayanan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung 2013-2018

38

Untuk menentukan kinerja Dispenda Provinsi Jawa Barat berdasarkan pada : Kinerja Pendapatan 1. Pelaksanaan Pungutan a) Intensifikasi -

Penyempurnaan Landasan Hukum Pungutan Penyesuaian Struktur Tarif Pajak Penyempurnaan Database Potensi Pendapatan Daerah Sosialisasi Kebijakan Bidang Pendapatan Daerah Pencairan Tunggakan - Membuat Database dan Pemetaan Data (Road Map) Potensi Pendapatan Daerah b) Ekstensifikasi - Penggalian WP / WR Baru - Perluasan Objek Pajak Baru - Antisipasi Pungutan Pajak Baru c) Revitalisasi BUMD untuk Peningkatan Kontribusi PAD d)

Optimalisasi

Pemberdayaan

Asset

yang

Diarahkan

Pada

Peningkatan PAD 2. Administrasi Pemungutan a) Penyempurnaan atas Regulasi Administrasi Pungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah b Penyusunan Software Sistem Akuntansi dan Pelaporan di Lingkungan Dinas Pendapatan Daerah c) Rekonsiliasi secara Periodik Antara Dinas Pendapatan, Â Biro Keuangan , Kas Daerah dan Kab / Kota d) Melakukan Pembinaan Teknis Pungutan Kepada SKPD Penghasil dan Kab / Kota 3. Koordinasi a) Melakukan Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat ( Depdagri , Dep. Keuangan , Dep.Energi , dan DPR RI , dll) b) Melakukan Koordinasi Dengan Pemerintah Provinsi Lain c) Melakukan Koordinasi Dengan Pemerintah Kabupaten / Kota d) Melakukan Koordinasi Dengan Polri dan PT. Jasa Raharja e) Melakukan Koordinasi dengan SKPD Terkait Kab / Kota


39

4. Anggaran a) Penerapan Prinsip Anggaran Kinerja (Output , Input , Income , Benefit dan Impact ) b) Perencanaan Anggaran Dianalisis Pada Standar Analisis Biaya (SAB) c) Perencanaan Anggaran Secara Efektif Efisien , Dan Akuntabel d) Tertib Administrasi Anggaran e) Penerapan Pelaksanaan Anggaran Sesuai Dengan Standar Akuntansi Pemerintah ( SAP ); 5. Pembinaan a) Mengoptimalkan Sistem Pengawasan Melekat (Waskat) b) Pembinaan Pelaksnaan Pungutan Secara Periodik c) Pembinaan Disiplin Kerja d) Pembinaan Etika Dan Moral PNS e) Pembinaan Teknis Operasional Kepada SKPD Penghasil f) Pembinaan Teknis Operasional Kepada Dipenda Kabupaten / Kota Kinerja Pelayanan 1. Organisasi Dan Tata Kerja a) Penataan Organisasi dan Uraian Tugas b) Perumusan Tata Kerja Dan Mekanisme Kerja c) Penyusunan SOP d) Penyusunan SPM e) Perumusan Typologi UPPD 2. Sumber Daya Aparatur Mewujudkan Pegawai yang Profesional dan Bermoral Dilakukan : a)Melaksanakan “Capacity Building” Di Berbagai Bidang Pendapatan b)Tour Of Duty & Tour Of Area c)Mengembangkan Sistem Karir (Carrier Planning) d)Menumbuhkembangkan Etos Kerja, Budaya Kerja, Dan Kebanggaan Exprit de Corp e) Menerapkan Prinsip Reward and Punishment f) Peningkatan Kesejahteraan Pegawai 3. Sarana dan Fasilitas Pelayanan a)Pengembangan dab Pemeliharaan Fasilitas Perkantoran b)Pemenuhan Fasilitas Pelayanan (Lahan Parkir , Ruang Pelayanan, Ruang Arsip , dll) c) Pembentukan kantor Bersama / Samsat Pembantu d) Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah Berbasis IT e) Pelaksanaan Online System Pajak Se Jawa Barat


40

4. Pelayanan Khusus a) Standar ISO 9001 b) Pelayanan Drive Thru c) Pelayanan Gerai Samsat / Samsat Outlet d) Layanan SMS e) Samsat Mobile / Samsat Keliling f) Perintisan Banking System

3.4

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22

Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat 2009-2029, Kota Bandung ditetapkan sebagai salah satu Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Metropolitan Bandung dan merupakan Kawasan Andalan Cekungan Bandung dengan kegiatan utama pengembangan SDM, jasa, agribisnis, pariwisata dan industri. Adapun berdasarkan Revisi RTRW Kota Bandung Tahun 20112030 bahwa secara umum arah dan kebijakan ruang di Kota Bandung diantaranya

adalah

Fungsi

Kota

Bandung

:

Pemerintahan

dan

Perkantoran, Jasa Perdagangan, Industri, Pendidikan, Wisata, Litbang, Jasa Kesehatan dan Perumahan. Mengamati hal-hal termaksud di atas, Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung menegaskan bahwa untuk melaksanakan pengelolaan pelayanan pajak daerah di wilayah Kota Bandung dilakukan pada wajib pajak yang memiliki izin usaha sesuai dengan peruntukan lokasi tempat berdirinya usaha, berdasarkan RTRW yang telah ditetapkan. Seperti diwilayah Bandung Utara yang menjadi kawasan resapan air atau hutan kota, sehungga tidak dapat dijadikan tempat perumahan atau tempat usaha. Hambatan yang tentunya muncul yaitu banyaknya wajib pajak yang lalai atau belum mengurus perizinan usaha mereka sehingga belum dapat ditarik pajaknya.


41

Namun tentunya tantangan tersebut akan mendorong para petugas pajak untuk mampu mensosialisasikan pengurusan izin usaha kepada para wajib pajak sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah. Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung sendiri akan berupaya secara intensifikasi dan ekstensifikasi peningkatan penerimaan pajak dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan yang baru diserahkan pada Tahun 2013, maka dari itu potensi untuk meningkatkan penerimaan pajak dari PBB sangatlah signifikan dikarenakan perkembangan pembangunan dan pemanfaatan tanah sangatlah dinamis terus meningkat. Untuk wilayah timur dan selatan Kota Bandung merupakan potensi dalam pengembangan dan pertumbuhan pembangunan sehingga akan terus mengadakan pendataan luas tanah dan bangunan secara periodik. 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis Berdasarkan hasil telaahan atas faktor-faktor penghambat tersebut di atas, Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung menetapkan beberapa isu strategis yang perlu ditangani dalam Rencana Strategis Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung sebagai berikut:


42

Dengan ditetapkannya isu-isu strategis tersebut, maka Rencana Strategis Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung diarahkan untuk menghadapi dan bisa mengatasinya yang tertuang dalam penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung.


43

BAB

4

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1. Visi dan Misi Dinas Pelayanan Pajak a.Visi Untuk menjembatani keadaan masa kini dan masa datang yang diharapkan, maka dirumuskan suatu keadaan ideal yang dinginkan organisasi yang dituangkan dalam suatu visi yang berkaitan dengan kondisi masa depan yang penuh dengan perubahan dan ketidakpastian. Di dalam perjalanan organisasi, visi memegang peran yang menentukan dalam dinamika perubahan lingkungan, sehingga organisasi dapat bergerak maju menuju masa depan lebih baik. Visi yang tepat bagi masa depan organisasi dapat menggerakkan unsur organisasi untuk bertindak lebih terarah, dan karena itu organisasi berkembang dan maju. Kekuatan visi harus berperan sebagai perekat anggota organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. Bertitik tolak dari kewenangan tugas dan fungsi Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung sebagaimana diuraikan pada bab terdahulu, maka dirumuskan visi Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung yang mempunyai peran dan fungsi dalam menjembatani keadaan masa kini dan masa datang yang diinginkan serta dapat menggerakkan unsur organisasi untuk bertindak lebih terarah sebagaimana diuraikan di atas terutama dikaitkan dengan pelaksanaan otonomi yang secara mutlak harus didukung oleh sumberdaya manusia aparatur yang mampu mengelola unsur-unsur organisasi secara optimal, efektif dan efisien serta mampu merumuskan kebijakan-kebijakan yang implementatif yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Guna mewujudkan hal-hal tersebut, Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung telah menetapkan Visinya yaitu: “Professional dan Prima dalam Pengelolaan Pajak Daerah Menuju Bandung Unggul, Nyaman dan Sejahtera”


44

 Maksud dari Visi Dalam pernyataan visi tersebut terdapat dua unsur sebagai berikut : 1. Profesionalisme; 2. Prima dalam Pengelolaan Pajak Daerah; Penjelasan atas unsur-unsur dalam penetapan Visi adalah sebagai berikut: 1. Profesionalisme Profesionalisme artinya suatu kondisi yang harus ada dan dimiliki dalam

melaksanakan

kewenangan,

tugas

dan

fungsi

meliputi

kompetensi dalam arti mempunyai keterampilan dan pengetahuan serta sikap dan perilaku yang harus dimiliki oleh setiap aparatur agar dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara berdayaguna dan berhasilguna serta memiliki komitmen, tanggung jawab, kritis dan cepat tanggap. 2. Prima dalam Pengelolaan Pajak Daerah Pelayanan yang terbaik artinya pelayanan yang diberikan dalam bidang administrasi pemerintahan, administrasi pembangunan dan administrasi umum kepada Wajib Pajak secara akomodatif, efektif dan efisien. Akomodatif yaitu mampu memenuhi tuntutan pelaksanaan kewenangan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Selain itu Dinas Pelayanan Pajak telah memiliki konsep mobile online service berupa bus yang akan aktif bergerak ke seluruh wilayah Kota Bandung sehingga memudahkan pelayanan

bagi masyarakat selaku wajib

pajak. Pengelolaan Pajak Daerah yang dimaksud adalah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (perubahan atas UndangUndang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) dan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.


45

Menurut Undang-undang dan Perda tersebut serta berdasarkan potensi yang ada, jenis pajak yang dikelola oleh Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung terdiri dari: a. b. c. d. e. f. g. h. i.

Pajak Hotel; Pajak Restoran; Pajak Hiburan; Pajak Reklame; Pajak Penerangan Jalan; Pajak Parkir; Pajak Air Tanah; Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); Pajak Bumi dan Bangunan

b. Misi Dalam rangka mewujudkan visi yang telah disepakati dan ditetapkan, disusun misi organisasi yang merupakan dasar/alasan keberadaan suatu organisasi.Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010, Misi SKPD adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi SKPD. Rumusan misi SKPD yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi SKPD yang ingin dicapai, serta menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan

oleh

SKPD

bersangkutan.

Dalam

suatu

dokumen

perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi SKPD. Misi disusun untuk memperjelas jalan, atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi SKPD. Oleh karena itu, pernyataan misi sebaiknya menggunakan bahasa yang sederhana, ringkas, dan mudah dipahami tanpa mengurangi maksud yang ingin dijelaskan.


46

Mengacu kepada uraian tersebut di atas, sebagai bentuk nyata dari visi organisasi yang telah ditetapkan, maka dirumuskan misi Dinas Pelayanan Pajak yang menggambarkan hal-hal yang seharusnya dilaksanakan dalam rangka mencapai visi tersebut, yaitu : 1. Menjadikan Pajak Daerah sebagai Penopang Pembangunan; 2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pajak Daerah; 3. Menumbuhkembangkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak; 4. Mewujudkan pertanggungjawaban keuangan yang wajar, akurat, akuntabel dan pelaksanaan kinerja yang optimal. Penjelasan Misi Misi 1 : Menjadikan Pajak Daerah Sebagai Penopang Pembangunan Pada misi kesatu untuk menjadikan pajak daerah sebagai penopang Pendapatan Asli Daerah ditujukan pada optimalisasi penerimaan pajak daerah dan melaksanakan kebijakan insentif dan disinsentif. Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pajak Daerah Pada misi kedua untuk menigkatkan kualitas pelayanan pajak daerah ditujukan dengan adanya peningkatan kepuasan atas pelayanan pajak dan pendekatan pelayanan pajak kepada masyarakat serta meningkatkan Kompetensi dan integritas pegawai Dinas Pelayanan Pajak Misi 3 : Menumbuhkembangkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Pada misi ketiga untuk Menumbuhkembangkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak ditujukan dengan adanya peningkatan kesadaran dan kepatuhan para wajib pajak baik secara self assisment maupun office assisment. Misi 4 : Mewujudkan pertanggungjawaban keuangan yang wajar, akurat, akuntabel dan pelaksanaan kinerja yang optimal. Pada misi empat berusaha mewujudkan pertanggungjawaban keuangan yang wajar, akurat, akuntabel dan pelaksanaan kinerja yang optimal yang tercermin dengan adanya laporan keuangan Dinas Pelayanan Pajak yang wajar dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang akuntabel. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung 2013-2018

47

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pelayanan Pajak a. Tujuan Dinas Pelayanan Pajak Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi yang merupakan suatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun ke depan. Rumusan tujuan merefleksikan konteks pembangunan yang dihadapi Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung dan memiliki keterkaitan dengan visi Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung yang ingin dicapai. Pernyataan tujuan akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Dalam menentukan tujuan tidaklah mutlak harus terukur, kuantitatif, ataupun tangible, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa mendatang. Karakteristik rumusan tujuan yang mendasar adalah harus realistis dan dapat dicapai. Hal-hal yang diperhatikan dalam perumusan tujuan pembangunan antara lain: 1. Diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi SKPD yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan suatu misi, dapat dicapai melalui beberapa tujuan; 2. Disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis daerah; dan 3. Disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami Berdasarkan penjelasan Visi dan Misi sebelumnya, maka Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung menetapkan misi dan tujuan yang ingin dicapai dalam upaya mewujudkan visi Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung kedalam misi untuk tujuan sebagai berikut : 1. Misi Menjadikan Pajak Daerah sebagai penopang pembangunan dengan tujuan : a) optimalisasi penerimaan pajak daerah; b) Melaksanakan kebijakan Insentif dan disinsentif; 2. Misi Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pajak Daerah dengan tujuan : Meningkatkan kepuasan atas Pelayanan Pajak Daerah;


48

3. Menumbuhkembangkan Kesadaran dan Kepatuhan Masyarakat dalam Membayar Pajak dengan tujuan Terwujudnya Partisipasi dan kepatuhan Masyarakat Terhadap Pentingnya Membayar Pajak; 4. Mewujudkan pertanggungjawaban keuangan yang wajar, akurat, akuntabel dan pelaksanaan kinerja yang optimal dengan tujuan Terwujudnya Laporan keuangan SKPD dan Laporan Akuntabilitas kinerja yang wajar dan akuntabel; b.Sasaran Dinas Pelayanan Pajak Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis pemerintah daerah. Fokus utama sasaran adalah tindakan

dan

alokasi

sumberdaya

dalam

kegiatan

organisasi/

pemerintah daerah. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, terukur, menantang, namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode 1 (satu) tahun kedepan. Berdasarkan pengertian tersebut maka Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung menetapkan sasaran organisasi dalam rangka melaksanakan misi untuk mencapai tujuan adalah sebagai berikut : 1. Sasaran atas Misi Menjadikan Pajak Daerah sebagai penopang pembangunan dengan tujuan : a) optimalisasi

penerimaan

Meningkatnya

pajak

Pendapatan

Asli

daerah Daerah

sasarannya agar

adalah

Tercapainya

Penerimaan pajak daerah sesuai potensi dengan Indikator Sasaran :  Penerimaan pajak daerah  Jumlah realisasi penerimaan pajak dibandingkan dengan target tahun berjalan dari 9 Mata Pajak Daerah yaitu : 1. Pajak Hotel 2. Pajak Restoran 3. Pajak Hiburan 4. Pajak Parkir 5. Pajak BPHTB 6. Pajak Penerangan Jalan 7. Pajak Reklame 8. Pajak Air Tanah 9. PBB


49

b) melaksanakan

kebijakan

insentif

dan

disinsentif

dengan

sasarannya adalah mengembangkan insentif fiskal untuk menarik sektor swasta/masyarakat dalam pembiayaan dan penyediaan fasilitas publik dengan Indikator Sasaran jumlah kelompok sasaran/jenis yang mendapatkan insentif pajak; 2. Sasaran atas Misi Mewujudkan Pelayanan Pajak Daerah yang berkualitas dengan tujuan : Meningkatkan kepuasan atas Pelayanan Pajak Daerah dengan sasarannya terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik denga Indikator Sasarannya IKM bidang pembayaran pajak daerah; 3. Sasaran

atas

Misi

Menumbuhkembangkan

Kesadaran

dan

Kepatuhan Masyarakat dalam Membayar Pajak dengan tujuan Terwujudnya Partisipasi dan kepatuhan Masyarakat Terhadap Pentingnya Membayar Pajak adalah : a) Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat membayar pajak dengan Indikator sasaran Prosentase Wajib Pajak yang taat membayar Pajak Daerah; b) Meningkatnya

pengawasan

atas

pelaksanaan

pengelolaan

perpajakan daerah dengan Indikator Sasarannya :  Prosentase jumlah Wajib Pajak (WP) yang ditindaklanjuti terhadap nota pengantar yang harus ditindaklanjuti;  Persentase

pengaduan

masyarakat

yang

ditindaklanjuti

dibandingkan dengan jumlah pengaduan yang masuk; 4. Sasaran atas Misi Mewujudkan pertanggungjawaban keuangan yang wajar, akurat, akuntabel dan pelaksanaan kinerja yang optimal dengan tujuan Terwujudnya Laporan keuangan SKPD dan Laporan Akuntabilitas kinerja yang wajar dan akuntabel adalah Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (birokrasi) dengan Indikator Sasarannya


50

 Prosentase Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti;  Penilaian

AKIP/Lakip

SKPD

oleh

Kementerian

PAN

/inspektorat;  Prosentase tertib Administrasi Barang/Aset Daerah. Untuk menjalankan visi dan misi dinas tersebut diperlukan tujuan, sasaran dan indikator sasaran guna terencananya program dinas pelayanan pajak yang di implementasikan dalam target kinerja sasaran selama 5 (lima) tahun yang dilaksanakan kedalam program kegiatan sebagai upaya pencapaian target kinerja dinas. Adapun hubungan antara visi, misi, tujuan, sasaran, indikator sasaran beserta target kinerja sasaran selama lima dari tahun 2014 s.d. 2018, seperti dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :


51

TABEL 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung NO

MISI

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

1

2

3

4

5

Triliun Rp

1,400

1,613

1,850

2,118

2,426

Jumlah realisasi penerimaan pajak dibandingkan dengan target tahun berjalan dari 9 Mata Pajak Daerah yaitu : 1. Pajak Hotel 2. Pajak Restoran 3. Pajak Hiburan 4. Pajak Parkir 5. Pajak BPHTB 6. Pajak Penerangan Jalan 7. Pajak Reklame 8. Pajak Air Tanah 9. PBB

%

10 0

100

100

100

100

Jumlah kelompok sasaran/jenis yang mendapatkan insentif pajak

Jumlah Kelompok sasaran

12

1

1

1

1

Penerimaan pajak daerah

1

Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah

Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

Melaksanakan kebijakan insentif dan disinsentif

Mengembangkan insentif fiskal untuk menarik sektor swasta/masyarakat dalam pembiayaan dan penyediaan fasilitas publik

Menjadikan pajak daerah sebagai penopang pembangunan


SATUAN

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-

52

NO

2

3

MISI

Meningkatkan kualitas Pelayanan Pajak Daerah

Menumbuhkembang kan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak

TUJUAN

Meningkatkan kepuasan atas Pelayanan Pajak Daerah

Terwujudnya Partisipasi dan kepatuhan Masyarakat Terhadap Pentingnya Membayar Pajak

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

SATUAN

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE1

2

3

4

5

Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik

IKM bidang pembayaran pajak daerah

Kategori

B

B

B

A

A

Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat membayar pajak

Prosentase Wajib Pajak yang taat membayar Pajak Daerah

%

75

77

80

82

85

Prosentase jumlah WP yang ditindaklanjuti terhadap nota pengantar yang harus ditindaklanjuti

%

50

60

70

80

90

Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah pengaduan yang masuk

%

90

95

100

100

100

Meningkatnya pengawasan atas pelaksanaan Pengelolaan perpajakan daerah


53

NO

4

MISI

Mewujudkan pertanggungjawaban keuangan yang wajar, akurat,akuntabel dan pelaksanaan kinerja yang optimal

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

1

2

3

4

5

%

80

80

85

90

90

Penilaian AKIP SKPD oleh Kementerian PAN /inspektorat

Kategori

CC

CC

B

B

A

Prosentase tertib Administrasi Barang/Aset Daerah

%

80

80

85

90

90

Prosentase Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti Terwujudnya Laporan keuangan SKPD dan Akuntabilitas kinerja yang akuntabel

Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi


SATUAN


54

4.3.

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pelayanan Pajak

Untuk menjalankan visi dan misi tersebut sesuai tupoksi Dinas Pelayanan Pajak yang berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Bandung Tahun 2013 2018, sebagai arah kebijakan pelaksanaan tugas Walikota Bandung, untuk dilaksanakan dalam rencana startegis (Renstra) Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung, maka perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Pelayanan Pajak yang sesuai dengan RPJMD 20132018 sebagai landasan dasar capaian kinerja dari tahun 2013-2018 pada disyanjak : TABEL 4.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan RPJMD 2013-2018 Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung

NO

INDIKATOR

SATUAN

KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD

KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD


TAHUN 0

TAHUN 1

TAHUN 2

TAHUN 3

TAHUN 4

TAHUN 5

1


Triliun Rp

1.063 Triliun

1.400 Triliun

1.613 Triliun

1.850 Triliun

2.118 Triliun

2.426 Triliun

2.426 Triliun

2



0

12

1

1

1

1

16

3


Kategori

B

B

B

B

A

A

A

4

Penilaian AKIP SKPD oleh Kementerian PAN / inspektorat

Kategori

C

CC

CC

B

B

A

A


55

4.4. Strategi dan Kebijakan Dinas Pelayanan Pajak Dalam era otonomi daerah, pemerintah Kabupaten dan Kota diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya adalah untuk lebih mendekatkan

pelayanan

memudahkan

masyarakat

pemerintah untuk

kepada

memantau

dan

masyarakat, mengontrol

penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi. Sejalan dengan kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan

pembiayaan

pemerintahan

dan

pembangunan

di

daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal, di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk pajak daerah dan retribusi daerah.Untuk mengatasi segala permasalahan tersebut, maka dilakukan identifikasi nilai-nilai, lingkungan strategis, faktor-faktor kunci keberhasilan, tujuan dan sasaran organisasi Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung. Hal itu sangat menentukan keberhasilan lembaga Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung. Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Lima prinsip manajemen untuk menciptakan komitmen dalam menjadikan strategi sebagai basis perencanaan pembangunan adalah: 1. Menerjemahkan strategi kedalam bentuk yang operasional; 2. Menyelaraskan organisasi sesuai pilihan strategi jangka menengah; 3. Menjadikan strategi sebagai komitmen dan rutinitas birokrasi; 4. Menjadikan strategi sebagai proses yang berkelanjutan; dan 5. Memobilisasi perubahan melalui kepemimpinan yang baik


56

Kebijakan

adalah

pedoman

yang

wajib

dipatuhi

dalam

melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang dirumuskan dapat: 1. Membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih rasional. 2. Memperjelas strategi sehingga lebih spesifik/fokus, konkrit, dan operasional; 3. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi SKPD yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran; dan 4. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi SKPD agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan melanggar kepentingan umum Berikut arah kebijakan dan Strategi yang dicanangkan untuk setiap Sasaran yang ingin dicapai dan Tahun Pelaksanaannya:

No. 1

1

TABEL 4.3 Arah Kebijakan dan Strategi Dinas Pelayanan Pajak Tahun Pelaksanaan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 2014 2015 2016 2017 2018 2


5

3

4

Penyempurnaan regulasi pajak daerah

Merumuskan dan Menyempurnakan Regulasi Pemungutan Pajak











Optimalisasi Pajak daerah dan peningkatan jumlah WP daerah

Meningkatkan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak











Rencana target penerimaan Pajak Daerah

Disusunnya kajian potensi penerimaan pajak daerah dengan Analisa Potensi Penerimaan Pajak Daerah dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah












57

Tahun Pelaksanaan No.

2

3

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan


Menyusun kebijakan insentif / disinsentif pajak kepada kelompok sasaran/jenis

Membangun Sistem Pelayanan Publik Dalam Manajemen Pajak Daerah Yang Transparan, Partisipatif Dan Akuntabel


Membangun Kemudahan Layanan Sarana Dan Prasarana Sebagai Partisipasi Layanan Publik

2014

2015

2016

2017

2018












Tersedianya Sistem Informasi dan Teknologi Informasi Pelayanan Perpajakan yang Terintegrasi dan mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Pajak Daerah (MPD) Online











Membangun dan Mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Pajak Daerah (MPD) Online











Mengintegrasikan Sistem Informasi Manajemen Pajak Daerah (MPD) Online











Mengintegrasikan lokal kantor Dinas Pelayanan Pajak dan Menyediakan Gedung UPP yang Memadai dan Representatif





















Meningkatkan Monitoring dan Evaluasi Realisasi Penerimaan Pajak berbasis IT


58


4

Sasaran


Strategi

Peningkatan kesadaran masyarakat dan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban pajak daerah

Arah Kebijakan

2014

2015

2016

2017

2018

Mengadakan Sosialisasi peraturanperaturan dan perundangan perpajakan











Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam menunjang operasional pengelolaan pajak daerah











Mengadakan Pelatihan dan Bimbingan teknis untuk Pengembangan Etika dan Kepribadian











Penyediaan Bahan Bacaan dan bahan peraturan perundangan











Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak dengan mengadakan WP Gathering











Mengadakan penyluhan atau sosialisasi peraturan daerah mengenai pajak daerah











Melakukan Penegakan Hukum dalam Rangka Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak












59


Sasaran

Strategi

2014

2015

2016

2017

2018

Meningkatkan Kompetensi dan Integritas Petugas Pelayanan Pajak dengan meningkatkan ketrampilan dan Pengetahuan Petugas Pajak yang Ramah, Bersih dan Berwibawa











Peningkatan intensitas Pemeriksaan pajak daerah dari hasil nota pengantar











Meningkatkan integritas petugas pemeriksa pajak yang Ramah, Bersih dan Berwibawa

Mengadakan Pelatihan dan Bimbingan teknis untuk Pengembangan Etika dan Kepribadian











Menindaklanjuti Temuan BPK atau Inspektorat dengan kinerja birokrasi optimal untuk dapat menyelesaikan temuan tersebut secara akuntabel

Membuat laporan hasil pemeriksaan secara terukur, akurat dan akuntabel sesuai format yang diinginkan











Pelaporan Akuntabilitas kinerja dan keuangan yang matang, terukur dan akuntabel

Menyusun Sistem Perencanaan dan Pelaporan kinerja yang Akuntabel dan Transparan











Tertibnya pengelolaan barang/Aset Daerah secara tertib dengan laporan barang daerah

Dibuatkannya laporan barang aset daerah sesuai dengan format yang telah ditentukan agar tertib administrasi barang/Aset Daerah











Membangun Sistem Pengawasan Pajak Sebagai Sistem Pengendalian Internal Yang Handal

5

6

Meningkatnya pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan perpajakan daerah


Arah Kebijakan

Meningkatkan pengawasan wajib pajak yang belum membayar pajak sebelum ditetapkan sebagai wajib pajak yang memiliki piutang


60

BAB 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu

yang

dilaksanakan

oleh

satu

atau

beberapa

instansi

pemerintah ataupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Program selalu berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan tertentu sebagaimana ditetapkan dalam strategi. Dalam menetapkan program telah dipertimbangkan “siapa melakukan apa” dan jangka waktu penyelesaiannya. Dengan demikian proram adalah salah satu Cara untuk mencapai Tujuan dan Sasaran dan merupakan rencana aksi terpadu yang meliputi Penetapan kebijakan, Program operasional, dan Kegiatan/aktivitas Kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan. Kegiatan merupakan titik awal menuju perwujudan misi dan visi. Kriteria Kegiatan adalah Spesifik, Terukur, Agresif, Berorientasi kepada hasil dan memiliki jangka waktu tertentu Perumusan rencana kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut: 1. Review kembali rancangan awal RPJMD, yaitu pada: a. isu-isu strategis; b. visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan 5 (lima) tahun mendatang, c. strategi dan arah kebijakan;


61

d. kebijakan umum dan program pembangunan daerah; dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan. 2. Melihat kembali visi, misi, tujuan, dan sasaran Dinas Pelayanan Pajak pada 5 (lima) tahun mendatang, strategi, dan kebijakan yang telah relevan dan sinergis dengan rancangan awal RPJMD. 3. Memperhatikan indikator program dan pagu Dinas Pelayanan Pajak. 4. Merumuskan target outcome program untuk mencapai sasaran pembangunan; 5. Merumusan target output/keluaran yang akan dihasilkan melalui kegiatan-kegiatan

dalam

rangka

mencapai

target

outcome

program. 6. Merumusan kegiatan; 7. Menghitung biaya kegiatan untuk mencapai target output kegiatan; 8. Menghitung biaya program untuk mencapai target outcome; 9. Memeriksa kembali total biaya program sesuai dengan pagu. 10. Menyusun rincian target outcome

program kedalam target

tahunan; dan 11. Menyusun perkiraan kebutuhan anggaran pembiayaan program pertahun Untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan serta dalam rangka pencapaian target kinerja sesuai dengan indikator kinerja Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung dalam RPJMD 2013-2018 yaitu pencapaian target pendapatan daerah maka program-program yang akan dilaksanakan meliputi : Sebagai Program Urusan Wajib (1) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah; (2) Program Perencanaan dan Pengembangan Pengelolaan Pajak Daerah; (3) Program Perencanaan Pembangunan Daerah; (4) Program Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan.


62

Sedangkan Program Non Urusan (1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; (3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur; (4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; (5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Adapun perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada Tabel V dibawah ini :


63

BAB 6 INDIKATOR KINERJA DINAS PELAYANAN PAJAK YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013-2018 disusun dengan salah satu tujuannya adalah sebagai pedoman bagi seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung dalam menyusun Rencana Strategis periode 2013-2018. Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai pelaksana sebagian urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah berdasarkan azas otonomi dan pembantuan, terkait pada Misi ke empat yaitu “MEMBANGUN PEREKONOMIAN YANG KOKOH, MAJU, DAN BERKEADILAN”. Sesuai dengan misi tersebut, indikator kinerja Dinas Pelayanan Pajak yang mengacu kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD Pemerintah Kota Bandung dengan Indikator Kinerja Utama yang berdasarkan kepada : Tabel 6.1 Indikator Kinerja Dinas Pelayanan Pajak yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO

INDIKATOR

SATUAN

KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD TAHUN 0

TAHUN 1

TAHUN 2

TAHUN 3

TAHUN 4

TAHUN 5


KONDISI KINERJ A PADA AKHIR PERIOD E RPJMD

1


Triliun Rp

1.063 Triliun

1.400 Triliun

1.613 Triliun

1.850 Triliun

2.118 Triliun

2.426 Triliun

2.426. Triliun

2



0

12

1

1

1

1

16


65

NO

INDIKATOR

SATUAN

KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD TAHUN 0

TAHUN 1

TAHUN 2

TAHUN 3

TAHUN 4

TAHUN 5


KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD

3


Kategori

B

B

B

B

A

A

A

4

Penilaian AKIP SKPD oleh Kementerian PAN / inspektorat

Kategori

C

CC

CC

B

B

A

A

Sedangkan untuk menjalankan visi dan misi dinas tersebut diperlukan tujuan, sasaran dan indikator sasaran guna terencananya program dinas pelayanan pajak yang di implementasikan dalam target kinerja sasaran selama 5 (lima) tahun yang dilaksanakan kedalam program kegiatan sebagai upaya pencapaian target kinerja dinas. Sebagai arah kebijakan untuk menghubungkan antara visi, misi, tujuan, sasaran, indikator sasaran beserta target kinerja sasaran selama lima dari tahun 2014 s.d. 2018, yang mengacu pada Indikator Kinerja Dinas Pelayanan Pajak

seperti dapat dilihat pada Tabel

dibawah ini :

66 Rencana Strategis (Rencana Strategis) Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung

TABEL 6.2. Indikator Kinerja Dinas Pelayanan Pajak yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas NO

MISI

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

1

2

3

4

5

Triliun Rp

1,400

1,612

1,850

2,118

2,426

Jumlah realisasi penerimaan pajak dibandingkan dengan target tahun berjalan dari 9 Mata Pajak Daerah yaitu : 1. Pajak Hotel 2. Pajak Restoran 3. Pajak Hiburan 4. Pajak Parkir 5. Pajak BPHTB 6. Pajak Penerangan Jalan 7. Pajak Reklame 8. Pajak Air Tanah 9. PBB

%

100

100

100

100

100



12

1

1

1

1


1

Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah


Melaksanakan kebijakan insentif dan disinsentif


Menjadikan pajak daerah sebagai penopang pembangunan


SATUAN


67

NO

2

3

MISI


Menumbuhkembang kan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak

TUJUAN

Meningkatkan kepuasan atas Pelayanan Pajak Daerah


SASARAN

INDIKATOR SASARAN

SATUAN

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE1

2

3

4

5



Kategori

B

B

B

A

A



%

75

77

80

82

85


%

50

60

70

80

90

Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah pengaduan yang masuk

%

90

95

100

100

100



NO

4

MISI


TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

1

2

3

4

5

%

80

80

85

90

90

Penilaian AKIP SKPD oleh Kementerian PAN /inspektorat

Kategori

CC

CC

B

B

A


%

80

80

85

90

90

Prosentase Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti Terwujudnya Laporan keuangan SKPD dan Laporan Akuntabilitas kinerja yang akuntabel



SATUAN


Atau bila berdasarkan perhitungan Target Penerimaan Pajak Daerah sebagai berikut


BAB 7 PENUTUP

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi yaitu terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya,

daerah

otonom

harus

memiliki

kewenangan

dan

kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai

untuk

daerahnya.

membiayai

Ketergantungan

penyelenggaraan kepada

bantuan

pemerintahan pusat

harus

seminimal mungkin, sehingga PAD khususnya pajak dan retribusi daerah harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar, yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan Pusat dan Daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan negara. Berkaitan dengan hal tersebut, optimalisasi sumber-sumber PAD perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Untuk itu diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi subyek dan obyek pendapatan. Dalam jangka pendek kegiatan yang paling mudah dan dapat segera dilakukan adalah dengan melakukan intensifikasi terhadap obyek atau sumber pendapatan daerah yang sudah ada terutama melalui pemanfaatan teknologi informasi. Dengan melakukan efektivitas dan efisiensi sumber atau obyek pendapatan daerah, maka akan meningkatkan produktivitas PAD tanpa harus melakukan perluasan sumber atau obyek pendapatan baru yang memerlukan studi, proses dan waktu yang panjang. Dukungan teknologi informasi secara terpadu guna mengintensifkan

pajak

mutlak

diperlukan

karena

sistem

pemungutan pajak yang dilaksanakan selama ini cenderung tidak optimal.

Masalah

ini

tercermin

pada

sistem

dan

prosedur

pemungutan yang masih konvensional dan masih banyaknya sistem berjalan secara parsial, sehingga besar kemungkinan informasi yang disampaikan tidak konsisten, versi data yang berbeda dan data tidak up-to-date.


Permasalahan pada sistem pemungutan pajak cukup banyak, misalnya : baik dalam hal data wajib pajak, penetapan jumlah pajak, jumlah tagihan pajak dan target pemenuhan pajak yang tidak optimal. Secara umum, upaya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi intensifikasi pemungutan pajak daerah , antara lain dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : 1. Memperluas basis penerimaan : Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah, yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial, antara

lain

yaitu

mengidentifikasi

pembayar

pajak

baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan dengan analisa atau data potensi pajak. 2. Memperkuat proses pemungutan : Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, yaitu antara lain mempercepat

penyusunan

regulasi

pajak

daerah

berupa

Perda/perwal, mengubah tarif, khususnya tarif pajak daerah dan peningkatan SDM. 3. Meningkatkan pengawasan : Hal ini dapat ditingkatkan yaitu antara lain dengan melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak dan sanksi terhadap pihak fiskus, serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan oleh daerah.


4. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan.Tindakan yang dilakukan oleh daerah yaitu antara lain memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan admnistrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan. 5. Meningkatkan kapasitas penerimaan pajak daerah melalui perencanaan yang lebih baik.Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah. Selanjutnya, ekstensifikasi perpajakan juga dapat dilakukan, yaitu melalui arah kebijaksanaan Pemerintah untuk memberikan kewenangan perpajakan yang lebih besar kepada daerah pada masa mendatang. Untuk itu, perlu adanya perubahan dalam sistem perpajakan Indonesia sendiri melalui sistem pembagian langsung atau beberapa basis pajak Pemerintah Pusat yang lebih tepat dipungut

oleh

daerah.

Maka

dari

itu

untuk

menjalankan

pelaksanaan program kegiatan dinas pada tahun 2013-2018 yang sesuai dengan Visi Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung : “Professional

dan Prima dalam Pengelolaan Pajak

Daerah Menuju Bandung Unggul, Nyaman dan Sejahtera” Dengan Misi nya : 1. Menjadikan Pajak Daerah sebagai Penopang Pembangunan Penopang berarti Pajak Daerah tidak dianggap sebagai satu-satunya sumber (pilar) PAD, namun sebagai kapital (pondasi) yang mendorong pertumbuhan Pembangunan 2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pajak Daerah Kualitas Pelayanan berarti seluruh aspek yang terkait dengan

pelayanan

perpajakan,

termasuk

standar

pelayanan, manajemen mutu, SDM dan sistem informasi;


3. Menumbuhkankembangkan Kesadaran dan Kepatuhan Masyarakat dalam membayar Pajak. Adanya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, dapat berimplikasi terhadap perubahan perilaku

masyarakat

yang

menganggap

pentingnya

membayar pajak, meningkatkan jumlah pendaftaran wajib pajak baru, meningkatkan ketaatan wajib pajak dalam menyampaikan laporan pajak sesuai waktu yang telah ditetapkan, serta meningkatkan ketaatan wajib pajak dalam membayar pajak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan baik dengan asas self asisment maupun office asisment. 4.Mewujudkan pertanggungjawaban keuangan yang wajar, akurat, akuntabel dan pelaksanaan kinerja yang optimal. Pada

misi

empat

pertanggungjawaban

berusaha

keuangan

mewujudkan

yang

wajar,

akurat,

akuntabel dan pelaksanaan kinerja yang optimal yang tercermin

dengan

adanya

laporan

keuangan

Dinas

Pelayanan Pajak yang wajar dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang akuntabel. Berdasarkan Visi dan Misi DInas yang akan dihadapi untuk dijalankan dalam masa lima tahun mendatang, dalam upaya pengembangan pelayanan pajak dan meningkatkan penerimaan pendapatan dari sektor pajak daerah dengan langkah yang harus dijalankan dan diarahkan kepada hal-hal sebagai berikut: 1.

Peningkatan ketersediaan perangkat aturan daerah sebagai dasar pelaksanaan pemungutan pajak;

2.

Peningkatan

kemampuan

sumber

daya

aparatur

guna

mendukung pelaksanaan tugas;


3.

Perlunya kajian potensi penerimaan pajak daerah dengan Analisa Potensi Penerimaan Pajak Daerah dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah;

4.

Menumbuhkankembangan

Kesadaran

dan

Kepatuhan

Masyarakat dalam membayar Pajak; 5.

Peningkatan

mutu

administrasi

perpajakan

dengan

di

dukung teknologi berbasis IT; 6.

Peningkatan mutu pelayanan yang transparan dan akuntabel guna memudahkan wajib pajak melaksanakan kewajibannya

7.

Peningkatan

sarana

prasarana

pendukung

untuk

meningkatkan mutu pelayanan; 8.

Peningkatan

upaya

penjaringan

Wajib

Pajak

guna

optimalisasi atas potensi yang ada; 9.

Peningkatan pengawasan atas pelaksanaan kewajiban pajak oleh Wajib Pajak;

10. Peningkatan upaya penagihan guna memperkecil tunggakan; 11. Peningkatan upaya penegakan hukum di bidang Perpajakan Daerah 12. Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait baik pusat maupun daerah; 13. Peningkatan upaya pengkajian untuk menggali potensi yang dimiliki daerah baik secara intenal maupun ekstenal; 14. Peningkatan kesiapan daerah guna menerapkan PBB sebagai pajak daerah; 15. Pemberian Insentif dan disinsentif pajak yang diberikan kepada kelompok sasaran tertentu; 16. Pengelolaan kearsipan penerimaan pajak daerah; 17. Pelaporan pertanggungjawaban keuangan yang wajar, akurat, akuntabel dan pelaksanaan kinerja yang optimal;


TABEL V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS PELAYANAN PAJAK KOTA BANDUNG Visi :

1

Professional dan Prima dalam Pengelolaan Pajak Daerah Menuju Bandung Unggul, Nyaman dan Sejahtera

NO

Misi

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)

Data Capaian pada Tahun Awal Perenca naan

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Menjadikan pajak daerah Optimalisasi Penerimaan Meningkatnya Pendapatan Asli Penerimaan pajak daerah sebagai penopang Pajak Daerah Daerah pembangunan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Program Peningkatan dan Pengembangan Penerimaan Pajak Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah dan IKM Bidang Pelayanan Pajak Darah

100%

15.275.400.000 100% dan 1 Tahun

12.580.618.772 100% dan 1 Tahun

1.20.1.20.08.17.05

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi

Jumlah kajian dan rancangan peraturan perundangundangan yang mengatur pajak daerah

4 DOKUMEN

1.000.000.000

10 DOKUMEN

Melaksanakan kebijakan Mengembangkan insentif fiskal Jumlah kelompok sasaran/jenis insentif dan disinsentif untuk menarik sektor yang mendapatkan insentif swasta/masyarakat dalam pajak pembiayaan dan penyediaan fasilitas publik

1.20.1.20.08.17.19

Intensifikasi dan ekstensifikasi sumbersumber pendapatan daerah

Terlaksananya kajian tentang metedologi penetapan target Pajak dan data potensi pajak

2 DOKUMEN

2.530.400.000

2 DOKUMEN

2.500.000.000

750.000.000 10 DOKUMEN

13.162.500.000 100% dan 1 Tahun

825.000.000

Rp. 19

20

Tahun-5

Target

1.20.1.20.08.17

Jumlah realisasi penerimaan pajak dibandingkan dengan target tahun berjalan

Tahun-4

Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra SKPD Target

13.820.625.000 100% dan 1 Tahun

Unit Kerja SKPD Penanggungjawab

Lokasi

21

22

14.511.656.250 100% dan 1 Tahun

10 DOKUMEN

866.250.000

10 DOKUMEN

909.562.500

10 Bidang DOKUMEN Perencanaan Disyanjak Kota Bandung

2 DOKUMEN

2.625.000.000 2 DOKUMEN

2.756.250.000

2 DOKUMEN

2.894.062.500

2 Bidang Pajak DOKUMEN Pendaftaran Disyanjak Kota Bandung

2


Meningkatkan kepuasan Terwujudnya peningkatan atas Pelayanan Pajak kualitas pelayanan publik Daerah


1.20.1.20.08.17.23

Peningkatan sumber pendapatan daerah dengan pengembangan sistem informasi manajemen

Sistem on line pajak dan modul penerimaan pajak daerah

Sistem Informasi perpajakan online

3.605.000.000


2.180.618.772


2.100.000.000 Sistem Informasi perpajakan online

2.205.000.000


2.315.250.000


3

Menumbuhkembangkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak



1.20.1.20.08.17.28

Penyusunan data base pajak daerah

Tersusunnya Data potensi PBB

2 DOKUMEN

3.000.000.000

1 DOKUMEN

3.650.000.000

1 DOKUMEN

3.832.500.000 1 DOKUMEN

4.024.125.000

1 DOKUMEN

4.225.331.250

1 Bidang DOKUMEN Perencanaan DisyanjakKota Bandung

1.20.1.20.08.17.43

Peningkatan penerimaan PBB melalui informasi teknologi

Tersediannya aplikasi pengelolaan pemungutan PBB

1 TAHUN

950.000.000 1 TAHUN

1.400.000.000

1 TAHUN

1.470.000.000 1 TAHUN

1.543.500.000

1 TAHUN

1.620.675.000

1 TAHUN

% pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah pengaduan yang masuk Prosentase Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti

1.20.1.20.08.17.44

Pengendalian kualitatif dan kuantitatif pajak terpadu

Jumlah wajib pajak yang ditindak

2 KEGIATAN

250.000.000

-

-

1.20.1.20.08.17.45

Pengendalian partisipasi aktif wajib pajak

Jumlah aturan mengenai partisipasi aktif wajib pajak

3 MATA PAJAK

1.250.000.000

-

-

Penilaian LAKIP SKPD oleh Kementerian PAN /inspektorat

1.20.1.20.08.17.46

Pengendalian program kerja pemeriksa tahunan

Prosentase penyimpangan pajak daerah yang dapat pencegahan

200 PETUGAS

150.000.000

-

-


1.20.1.20.08.17.47

Intensifikasi dan Ekstensifikasi pajak bumi dan bangunan

Terlaksanannya kegiatan Operasi Terpadu PBB

1 TAHUN

950.000.000 1 TAHUN

950.000.000 1 TAHUN

1.20.1.20.08.17.50

Penyusunan evaluasi tahunan pendapatan Tersusunnya Laporan realisasi pendapatan sektor pajak.

1 Dokumen

150.000.000 1 TAHUN

200.000.000 1 TAHUN

1.20.1.20.08.17.51

Fasilitasi penyelesaian piutang pendaftaran Terkendalinya piutang pajak daerah

1 TAHUN



4


Terwujudnya Laporan keuangan SKPD dan Laporan Akuntabilitas kinerja yang akuntabel



220.000.000

Bidang Pengendalian Disyanjak Kota Bandung

1.097.250.000

1 TAHUN

1.152.112.500

1 TAHUN

1 TAHUN

231.000.000

1 TAHUN

242.550.000

1 TAHUN

1 TAHUN, 27,5 %

1.152.112.500

1 TAHUN, 27,5 %

950.000.000 1 TAHUN, 27,5 %

1.045.000.000 1 TAHUN, 27,5 %

1.097.250.000

Program Perencanaan dan Pengembangan Jumlah kelompok Pengelolaan Pajak Daerah sasaran/jenis yang mendapatkan insentif pajak 1.20.1.20.08.01.x1.x Perencanaan Penerimaan Pajak Daerah dan Tersusunnya kajian 1 perubahannnya perencanaan penerimaan pajak daerah dan 1.20.1.20.08.01.x1.x Penetapan NJOP klasifikasi Bumi dan Penetapan NJOP Klasifikasi 2 Bangunan setiap kelurahan Bumi dan Bangunan per kelurahan 1.20.1.20.08.01.x1.x Survei/Pendataan Potensi Penerimaan Terpenuhinya Data Potensi 3 Pajak Daerah Pajak Daerah

- 1 sasaran dan 1 Tahun - Dokumen, 100%

4.400.000.000 1 sasaran dan 1 Tahun 500.000.000 Dokumen, 100%




- 1 Dokumen, Tahun - 1 Jumlah

350.000.000 1 Dokumen, Tahun 550.000.000 1Jumlah




1.20.1.20.08.01.x1.x Penyuluhan Tertib Administrasi Pajak 4 Daerah

- 1 tahun, 100%

1.250.000.000 1 tahun, 100%

1.300.000.000 1 tahun, 100%

1.365.000.000 1 tahun, 100%

1.433.250.000 1 tahun, 100%

- 1 tahun, 100%

500.000.000 1 tahun, 100%

550.000.000 1 tahun, 100%

577.500.000 1 tahun, 100%

606.375.000 1 tahun, 100%

- 1 tahun, 100%

250.000.000 1 tahun, 100%

275.000.000 1 tahun, 100%

288.750.000 1 tahun, 100%

303.187.500 1 tahun, 100%

- 1 tahun, 100%

750.000.000 1 tahun, 100%

800.000.000 1 tahun, 100%

840.000.000 1 tahun, 100%

882.000.000 1 tahun, 100%

1.20.1.20.08.01.x1.x Fasilitasi, assistensi dan koordinasi 5 penyelenggaraan pelayanan pajak daerah 1.20.1.20.08.01.x1.x Analisa dan evaluasi pemungutan pajak 6 daerah/Survei Kepuasan WP atas Pelayanan Pajak 1.20.1.20.08.01.x1.x Pengawasan Pemeriksaan berbasis IT 7

Terlaksananya penyampaian/sosialisasi peraturan pajak daerah Tersediannya kegiatan asistensi dan koordinasi penyelenggaraan Tersediannya datapajak dan dokumen survey kepuasan wajib pajak atas pelayanan pajak Tersediannya dan terlaksananya sistem pemeriksaaan terhadap wajib pajak

Dokumen

Dokumen

Dokumen

Dokumen

Bidang Pajak Penetapan Disyanjak Kota Bandung Bidang Pengendalian Disyanjak Kota Bandung Bidang Pengendalian Disyanjak Kota Bandung

1 TAHUN, 25 %

1.20.x1

1.440.000.000

1.045.000.000 1 TAHUN

Bidang Pajak Pendaftaran Disyanjak Kota Bandung

Bidang Pajak Penetapan Disyanjak Kota Bidang Perencanaan disyanjak Kota Bidang Pajak Pendaftaran Disyanjak Kota

Dokumen Bidang Pengendalian Disyanjak Kota

Bidang Pengendalian Disyanjak Kota Bandung

1.20.1.20.08.01.x1.x Monitoring dan penyelesaian tindak lanjut Terlaksananya penindakan 8 temuan hasil pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak daerah 1.20.1.20.08.01.21

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1.06.1.20.08.21.16

Penyusunan rencana strategis dan rencana Tersusunnya Dokumen Renja kegiatan tahun 2016, dan Pelaporan Program Kegiatan Dinas Pelayanan Pajak Program Pemeliharaan Rutin/berkala Presentase dokumen pajak

1.24.17

sarana dan prasarana kearsipan 1.24.20.08.01.17.01 Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip 1.24.20.08.01.17.02 Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah

Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

- 1 tahun, 100%

/arsip pada dinas pelayanan pajak Cakupan pelayanan Administrasi Perkantoran

300.000.000 1 tahun, 100%

315.000.000 1 tahun, 100%

330.750.000 1 tahun, 100%

250.000.000

250.000.000

262.500.000

275.625.000

100%

250.000.000

5 DOKUMEN

250.000.000

1 DOKUMEN, 1 Tahun

250.000.000 1 DOKUMEN, 1 Tahun

250.000.000

1 DOKUMEN, 1 Tahun

262.500.000

1 DOKUMEN, 1 Tahun

275.625.000

100%

-

100 % dan 1 tahun

500.000.000

700.000.000

100 % dan 1 tahun

735.000.000

100 % dan 1 tahun

771.750.000

1 TAHUN

-

12 bulan, 100%

200.000.000 12 bulan, 100%

300.000.000

12 bulan, 100%

315.000.000

12 bulan, 100%

12 BULAN

-

12 bulan, 100%

300.000.000 12 bulan, 100%

400.000.000

12 bulan, 100%

420.000.000

12 bulan, 100%

daerah yang dapat diarsipkan Terpeliharannya sarana pengolahan arsip dan penyimpanan arsip dinas Terpeliharannya dokumen

250.000.000 1 tahun, 100%

12 BULAN

12.355.200.000 100% dan 1 Tahun

100 % dan 1 tahun

10.900.000.000 100% dan 1 Tahun

100 % dan Sekretariat Dinas 1 tahun Pelayanan Pajak Kota Bandung 330.750.000 12 bulan, 100% 441.000.000

12 bulan, 100%

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20.1.20.08.01.01

Penyediaan jasa surat menyurat

Tersampaikannya surat menyurat kepada Wajib Pajak

1 TAHUN

300.000.000

12 bulan, 100%

300.000.000 12 bulan, 100%

330.000.000

12 bulan, 100%

346.500.000

12 bulan, 100%

363.825.000

12 bulan, 100%

Sekretariat Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung

1.20.1.20.08.01.02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Tersedianya sarana komunikasi, air dan listrik

12 BULAN

250.000.000

12 bulan, 100%

400.000.000 12 bulan, 100%

440.000.000

12 bulan, 100%

462.000.000

12 bulan, 100%

485.100.000

12 bulan, 100%

1.20.1.20.08.01.03

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor

12 BULAN

253.600.000

12 bulan, 100%

150.000.000 12 bulan, 100%

165.000.000

12 bulan, 100%

173.250.000

12 bulan, 100%

181.912.500

12 bulan, 100%

1.20.1.20.08.01.06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Terpenuhinya jasa service, pelumas, suku cadang, BBM dan jasa STNK

12 BULAN

1.583.125.000

12 bulan, 100%

2.100.000.000 12 bulan, 100%

2.205.000.000

12 bulan, 100%

2.315.250.000

12 bulan, 100%

Sekretariat Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Sekretariat Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Sekretariat Dinas

1.20.1.20.08.01.08

Penyediaaan jasa kebersihan kantor

Tersedianya jasa kebersihan kantor Dinas Pelayanan Pajak

1 TAHUN

1.20.1.20.08.01.10

Penyediaan alat tulis kantor

Tersedianya alat tulis kantor

1.20.1.20.08.01.11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.20.1.20.08.01.12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.20.1.20.08.01.13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.20.1.20.08.01.14

12 bulan, 100%

302.800.000

12 bulan, 100%

12 BULAN

1.000.000.000

12 bulan, 100%

1.000.000.000

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan sebagai sarana pendukung administrasi perkantoran Disyanjak

12 BULAN

1.250.000.000

12 bulan, 100%

1.250.000.000

Tersedianya komponen, instalasi listrik dan Peralatan Listrik Disyanjak Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor Disyanjak

12 BULAN

504.400.000

12 bulan, 100%

12 BULAN

5.436.775.000

12 bulan, 100%

Penyediaan peralatan rumah tangga

Tersedianya peralatan rumah tangga dan alat kebersihan kantor Disyanjak

12 BULAN

355.400.000

12 bulan, 100%

300.000.000 12 bulan, 100%

325.000.000

1.20.1.20.08.01.15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

12 BULAN

200.000.000

12 bulan, 100%

200.000.000 12 bulan, 100%

1.20.1.20.08.01.17

Penyediaan makanan dan minuman

12 BULAN

317.500.000

12 bulan, 100%

1.20.1.20.08.01.18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

12 BULAN

400.000.000

1.20.1.20.08.01.20

Belanja jasa pengamanan kantor

Tersedianya bahan bacaan pada Disyanjak ( majalah dan surat kabar serta buku) Tersedianya makanan dan minuman gedung/tempat/ruang pertemuan untuk kegiatan Terlaksanannya rapat koordinasi dan konsultasi Disyanjak dengan instalasi lain Tersedianya jasa pengamanan kantor Disyanjak

201.600.000

1.20.1.20.08.02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Cakupan sarana dan Prasarana Aparatur

1 TAHUN

1.20.1.20.08.02.05

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Tersedianya kendaraan operasional sehingga lancarnya kegiatan operasional Disyanjak

1.20.1.20.08.02.10

Pengadaan mebeulair

Tersedianya meubelair sebagai penunjang pelayanan operasional Kantor Disyanjak

1.20.1.20.08.02.22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya Gedung Disyanjak, Gedung Kantor PBB, Kantor UPP Disyanjak

Pelayanan Pajak Kota Bandung

346.500.000

12 bulan, 100%

363.825.000

12 bulan, 100%


12 bulan, 100%

1.050.000.000 12 bulan, 100%

1.102.500.000

12 bulan, 100%

1.157.625.000

12 bulan, 100%


12 bulan, 100%

1.375.000.000 12 bulan, 100%

1.443.750.000

12 bulan, 100%

1.515.937.500

12 bulan, 100%


12 bulan, 100%

346.500.000

12 bulan, 100%

363.825.000

12 bulan, 100%

3.800.000.000 12 bulan, 100%

3.876.000.000

12 bulan, 100%

3.953.520.000

12 bulan, 100%

Sekretariat Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Sekretariat Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung

12 bulan, 100%

341.250.000

12 bulan, 100%

358.312.500

12 bulan, 100%


225.000.000

12 bulan, 100%

236.250.000

12 bulan, 100%

248.062.500

12 bulan, 100%

300.000.000 12 bulan, 100%

350.000.000

12 bulan, 100%

7.316.250.000

12 bulan, 100%

7.620.862.500

12 bulan, 100%

Sekretariat Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Sekretariat Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung

12 bulan, 100%

500.000.000 12 bulan, 100%

600.000.000

12 bulan, 100%

630.000.000

12 bulan, 100%

661.500.000

12 bulan, 100%

12 bulan, 100%

195.000.000 12 bulan, 100%

225.000.000

12 bulan, 100%

236.250.000

12 bulan, 100%

248.062.500

12 bulan, 100%

8.354.800.000 100% dan 1 Tahun

8.000.000.000 100% dan 1 Tahun

3.540.000.000 100% dan 1 Tahun

4.023.000.000 100% dan 1 Tahun

4.193.550.000 100% dan 1 Tahun

12 BULAN

5.610.400.000

5.610.400.000

1.000.000.000 1 Tahun, 100%

1.020.000.000

1.040.400.000

12 BULAN

500.000.000

1 TAHUN

1.035.000.000

300.000.000 12 bulan, 100% 3.705.000.000

12 bulan, 100%

1 Tahun, 100%

330.000.000

19.837.620.000 100% dan 1 Sekretariat Dinas Tahun Pelayanan Pajak Kota Bandung

12 bulan, 100%

1 Tahun, 100%

300.000.000 12 bulan, 100%

19.062.000.000 100% dan 1 Tahun

1 Sekretariat Dinas DOKUMEN, Pelayanan Pajak 1 Tahun Kota Bandung

1.20.1.20.08.01

2.000.000.000

11.645.000.000 100% dan 1 Tahun

Bidang Pengendalian Disyanjak Kota Bandung Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung

330.000.000

1 Tahun, 100%

1 Tahun, 100%

Sekretariat Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Sekretariat Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Sekretariat Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung


12 BULAN, 100%

400.000.000 12 BULAN, 100%

440.000.000

12 BULAN, 100%

462.000.000

12 BULAN, 100%

485.100.000

12 BULAN, Sekretariat Dinas 100% Pelayanan Pajak Kota Bandung

1 Tahun, 100%

899.600.000 1 Tahun, 100%

900.000.000

1 Tahun, 100%

945.000.000

1 Tahun, 100%

992.250.000

1 Tahun, 100%


1.20.1.20.08.02.26

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

1.20.1.20.08.01.02. Pemeliharaan rutin/berkala mebeulair 29

Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor serta tersedianya akses jaringan lokal pada sistem komputer

12 BULAN

305.200.000

12 BULAN, 100%

400.000.000 12 BULAN, 100%

440.000.000

12 BULAN, 100%

798.000.000

12 BULAN, 100%

837.900.000

12 BULAN, Dinas Pelayanan 100% Pajak Kota Bandung

Terpeliharanya mebeulair Kantor Disyanjak dan Kantor UPP Tersedianya Ruangan Kantor Disyanjak yang memadai

12 BULAN

204.200.000

1 Tahun, 100%

190.000.000 1 Tahun, 100%

210.000.000

1 Tahun, 100%

220.500.000

1 Tahun, 100%

231.525.000

1 Tahun, 100%

1 KANTOR DISYANJAK

700.000.000

1 KANTOR DISYANJAK, 100% 608.000.000 100% dan 1 Tahun

500.000.000 1 KANTOR DISYANJAK, 100% 600.000.000 100% dan 1 Tahun

550.000.000

1 KANTOR DISYANJAK, 100% 650.000.000 100% dan 1 Tahun

1 KANTOR DISYANJAK , 100% 682.500.000 100% dan 1 Tahun

608.000.000

PNS Disyanjak

600.000.000 PNS Disyanjak

650.000.000

682.500.000

2.000.000.000 100% dan 1 Tahun

1.600.000.000 100% dan 1 Tahun

1.20.1.20.08.02.42

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

1.20.1.20.08.03

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Tingkat Disiplin PNS

100%

1.20.1.20.08.03.02

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

2000 STEL

1.20.1.20.08.05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.20.1.20.08.05.02

1.20.1.20.08.05.03 1.20.1.20.08.06

1.20.1.20.08.06.01

Prosentase Pegawai yang memiliki kopentensi sesuai bidangnya Sosialisasi peraturan perundang-undangan Sosialisasi dan pemahaman Peraturan Pajak Daerah bagi PNS Disyanjak Bimbingan teknis implementaasi peraturan Terselenggarakannya Bimtek perundang-undangan dan Pengembangan Karakter PNS Peningkatan Program Peningkatan Pengembangan Nilaiuntuk kewajaran Lapkeu SKPD Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan dan Nilai Lakip Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan Dokumen LAKIP dan Dokumen ikhtisar realisasi kinerja SKPD Laporan Keuangan SKPD Disyanjak

1 TAHUN

200 ORANG

5 DOKUMEN

500.000.000

1 Tahun, 100%

1.500.000.000

PNS Disyanjak

1.900.000.000 100% dan 1 Tahun

1.938.000.000 100% dan 1 Tahun

1.976.760.000 100% dan 1 Tahun

408.000.000

1 Tahun, 100%

416.160.000

1 Tahun, 100%

PNS Disyanjak

1.500.000.000 PNS Disyanjak

1.530.000.000

PNS Disyanjak

1.560.600.000

PNS Disyanjak

250.000.000 100% dan 1 Tahun

250.000.000 100% dan 1 Tahun

275.000.000 100% dan 1 Tahun

280.000.000 100% dan 1 Tahun

250.000.000

250.000.000 2 DOKUMEN

275.000.000

280.000.000

1.300.000.000

400.000.000

PNS Disyanjak

1 Tahun, 100%

2 DOKUMEN

300.000.000 1 Tahun, 100%

PNS Disyanjak

577.500.000

Sekretariat Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung 606.375.000 1 KANTOR Sekretariat Dinas DISYANJAK, Pelayanan Pajak 100% Kota Bandung 716.625.000 100% dan Dinas Pelayanan 1 Tahun Pajak Kota Bandung 716.625.000 PNS Sekretariat Dinas Disyanjak Pelayanan Pajak Kota Bandung

2 DOKUMEN

2 DOKUMEN

285.000.000 100% dan 1 Tahun

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Sekretariat Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Sekretariat Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Sekretariat Dinas

Pelayanan Pajak Kota Bandung 285.000.000 2 Sekretariat Dinas DOKUMEN Pelayanan Pajak Kota Bandung

Total

39.093.400.000

39.080.618.772

36.847.500.000

45.764.875.000

47.777.898.750

di RPJMD

39.483.000.000

39.080.618.772

43.991.337.900

44.624.820.375

45.868.890.340

KATA PENGANTAR. Puji syukur kita sampaikan ke hadirat Allah SWT, Atas. curahan rahmat dan hidayah-nya. Dokumen Rencana Strategis

Recommend Documents