PUTUSAN Nomor 54/Pdt.G/2012/PTA.Mks BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang mengadili perkara pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : PEMBANDING. Jafar, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kota Makassar. Sebagai Penggugat / Pembanding melawan TERBANDING, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan KPKN, bertempat tinggal di Kabupaten Selayar. Sebagai Tergugat I / Terbanding I TERBANDING, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Selayar, Sebagai Tergugat II / Terbanding II Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Selayar,
beralamat
di
Kampung
Polebunging,
Kecamatan
Bontomanai Kabupaten Selayar, Sebagai Turut Tergugat / Turut Terbanding. Pengadilan Tinggi Agama tersebut ; Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini. DUDUK PERKARANYA Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1709/Pdt.G/2011/PA.Mks tanggal 23 Februari 2012 M., bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Tsani 1433 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut: DALAM EKSEPSI :
Hal. 1 dari 6 Hal. Put. No. 54/Pdt.G/2012/PTA.Mks
-
Menerima eksepsi tergugat I.
DALAM POKOK PERKARA : -
Menyatakan Pengadilan Agama Makassar tidak berwenang memeriksa perkara ini
-
Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 421.000,00 ( empat ratus dua puluh satu ribu rupiah ). Bahwa, terhadap putusan tersebut,
pembanding tidak puas dan mengajukan
permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan Agama Makassar sesuai akta permohonan banding Nomor 1709/Pdt.G/2011/PA.Mks tanggal 05 Maret 2012, dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada para Terbanding pada tanggal 14 Maret 2012 sesuai relas-relas dimaksud. Bahwa, pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding yang diserahkan pada Panitera Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 6 Maret 2012 dan telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 16 Maret 2012 dan Terbanding menyerahkan kontra memori Banding pada tanggal 22 Maret 2012. Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama kepada Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan oleh Panitera untuk membaca dan memeriksa berkas sesuai surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas. PERTIMBANGAN HUKUMNYA Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan Undang - Undang, lagi pula telah dengan sempurna diberitahukan kepada Tergugat / Terbanding maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima; Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Agama sebagaimana tersebut di atas, pada pokoknya Penggugat / Pembanding menyatakan sangat berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Agama terutama terhadap masalah kewenangan, karena sengketa
Hal. 2 dari 6 Hal. Put. No. 54/Pdt.G/2012/PTA.Mks
yang terjadi antara Penggugat / Pembanding dengan Tergugat / Terbanding, termasuk kewenangan Pengadilan Agama Makassar. Menimbang, bahwa persoalan pokok dalam hal banding ini, adalah oleh karena gugatan Penggugat dalam hal ini oleh Pengadilan Agama Makassar dinyatakan tidak berwenang memeriksa perkara dimaksud sebagaimana termaktub dalam memori banding Pembanding; Menimbang, bahwa sesuai dengan apa yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Makassar (dalam eksepsi) bahwa Tergugat I secara lisan di persidangan telah mengajukan eksepsi dengan menyerahkan 2 ( dua ) bundel berkas, masing-masing ( bundel I ) berisi bantahan terhadap gugatan pembatalan nikah dan ( bundel II ) berisi keberatan terhadap Penetapan Pengadilan Agama Makassar Nomor 154/Pdt.P/2011/PA Mks tertanggal 20 Oktober 2011; sedangkan Turut tergugat menyerahkan 1 ( satu ) bundle berkas berisi bukti berkas administrasi pendaftaran nikah Drs. Muslimin bin Tombangan dengan Nur Hatija binti Sulo, berkas mana berisi keterangan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat masing-masing bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Selayar, demikian juga peristiwa perkawinan antara Tergugat I dengan Tergugat II di laksanakan di wilayah hukum Pengadilan Agama Selayar, karenanya menurut Tergugat I Pengadilan Agama Makassar tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara dimaksud dan terhadap alasan tersebut selanjunya Pengadilan Agama Makassar dengan dasar Pasal 25 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 74 ayat ( 1 ) Kompilasi Hukum Islam dan mengaitkannya dengan Pasal 142 ayat ( 1 ) RBg. menyatakan bahwa dirinya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo. Menimbang bahwa selanjutnya
majelis banding akan mempertimbangkan
apakah benar Pengadilan Agama Makassar tidak berwenang mengadili perkara dimaksud;
Hal. 3 dari 6 Hal. Put. No. 54/Pdt.G/2012/PTA.Mks
Menimbang bahwa dalam perkara a quo, kedudukan Penggugat sekarang Pembanding adalah sebagai seorang isteri dari seorang suami Drs. Muslimin bin Tombangan, ( Tergugat I ) yang melakukan pernikahan lagi dengan seorang wanita Nur Hatija binti Sulo, ( Tergugat II ) sesuai duduk perkara tersebut, dan dalam konteks ini semestinya harus pula dimulai pertimbangannya dari Pasal 24 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan: barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dan seterusnya, kemudian dihubungkan dengan Pasal 25, bahwa permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau tempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri. Kata isteri disini harus pula dibaca dalam konteks pasal sebelumnya yaitu Pasal 24, termasuk untuk membaca Pasal 74 ayat ( 1 ) Kompilasi hukum Islam, sehingga atas dasar pertimbangan tersebut maka ternyata Pengadilan Agama Makassar berwenang untuk mengadili perkara a quo karena memang menjadi yurisdiksinya, yaitu Pengadilan Agama ( wilayah hukum ) tempat kediaman isteri ( Penggugat / Pembanding ). Menimbang, bahwa kaitannya dengan RBg. Pasal 142 ayat ( 1 ) hal tersebut adalah lex generalis, dan dalam hal ini yang dipakai adalah lex specialis. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka perkara yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding adalah merupakan kewenangan Pengadilan Agama Makassar sehingga karenanya Putusan Pengadilan Agama tersebut harus dibatalkan dan diperintahkan agar Pengadilan Agama Makassar memeriksa dan memutus perkara dimaksud sekaligus menetapkan biayanya yang memang menjadi kewenangannya, ( vide : Putusan MA No.346/K/Sip/1982, Pasal 15 ( 2 ) UndangUndang No. 20 Tahun 1947 ).
Hal. 4 dari 6 Hal. Put. No. 54/Pdt.G/2012/PTA.Mks
Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara di tingkat banding dibebankan kepada Pembanding sesuai ketentuan Pasal 89 ( 1 ) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Nomor 3 Tahun 2006 jo. Nomor 50 Tahun 2009. Mengingat segala ketentuan yang bersangkutan dalam perkara ini MENGADILI - Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding dapat diterima; - Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1709/Pdt.G/2011/PA.Mks tanggal 23 Februari 2012 M., yang bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1433 H. Dan dengan mengadili sendiri - Menyatakan Pengadilan Agama Makassar berwenang memeriksa perkara tersebut. - Memerintahkan Pengadilan Agama Makassar untuk memeriksa mengadili serta memutus perkara dimaksud. - Membebankan semua biaya yang timbul dalam tingkat banding ini kepada Penggugat / Pembanding sebesar Rp. 150.000,00,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ). Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Senin tanggal 7 Mei 2012M., bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Ahkir 1433H., yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. Bahrussam Yunus, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Muin Thalib, S.H., M.H. dan Drs. H. Wakhidun AR., S.H., M.Hum masing masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 11 April 2012 dengan dibantu oleh Drs. Agus Zainal Mutaqien, S.H. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihakpihak yang berperkara.
Hakim Anggota, ttd
Ketua Majelis, ttd
Hal. 5 dari 6 Hal. Put. No. 54/Pdt.G/2012/PTA.Mks
Drs. H. Abd. Muin Thalib, S.H., M.H.
Drs. Bahrussam Yunus, S.H., M.H.
ttd
Drs. H. Wakhidun AR., S.H., M.Hum Panitera,
ttd Drs. Agus Zainal Mutaqien, S.H. Perincian Biaya : - Redaksi
: Rp. 5.000,00,-
- Meterai
: Rp. 6.000,00,-
- Biaya Proses Perkara
: Rp.139.000,00,-
Jumlah
: Rp.150.000,00,-
Untuk Salinan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar.
Drs. H. Nurdin D
Hal. 6 dari 6 Hal. Put. No. 54/Pdt.G/2012/PTA.Mks
