PTA.Mks BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN Nomor 68/Pdt.G/2012/PTA.Mks BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : 1. PEMBANDING, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan petani,bertempat tinggal di Kabuapten Jeneponto, sebagai Penggugat I/Pembanding I;. 2. PEMBANDING, umur 60 tahun, agma Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Jeneponto, sebagai Penggugat II/Pembanding II;. 3. PEMBANDING, 53 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di jl. Makassar, sebagai Penggugat III/Pembanding III ; 4. PEMBANDING, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Jeneponto, sebagai Penggugat IV /Pembanding IV. 5. PEMBANDING, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Jeneponto sebagai Penggugat V/Pembanding V. Dalam hal ini Penggugat III, Rahman Daeng Kulle bin Saidong, bertindak untuk diri sendiri dan sebagai kuasa terhadap Penggugat I,II,IV dan V berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 13 Maret 2012 dengan register Surat Kuasa Nomor 06/SKI/2012/PA.Jp. selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat/ Para Pembanding; melawan

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No.64/Pdt.G/2012/PTA.Mks

1. TERBANDING,

umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI. beralamat di Kabupaten Bantaeng, sebagai Tergugat I/Terbanding I.

2. TERBANDING, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Jeneponto, sebagai Tergugat II / Terbanding II. 3. TERBANDING, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kota Makassar. sebagai Tergugat III/Terbanding III. 4. TERBANDING, umur 48 tahun. agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Jeneponto, sebagai Tergugat I /Terbanding I. 5. TERBANDING, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan Pegawai Kopertis, beralamat di Kota Makassar. Dalam hal ini Tergugat I (M. Salim bin Saidong), bertindak untuk diri sendiri dan sebagai kuasa

terhadap Tergugat

II,III,IV dan V berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 26 Juli 2011 dengan Register Nomor 16/SKI/2011/PA.Jp untuk selanjutnya disebut para Tergugat / Para Terbanding; 6. TERBANDING, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Jeneponto

sebagai Turut Tergugat I/ Turut

Terbanding I Dan 7. TERBANDING, beralamat di Jeneponto (Turut Tergugat II// Turut Terbanding II. Pengadilan Tinggi Agama tersebut; Telah

membaca dan mempelajari semua surat yang

berhubungan dengan

perkara ini. DUDUK PERKARANYA Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 64/Pdt.G/2011/PA.Jp tanggal 28 Februari 2012 M., yang bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Tsani 1433 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:


A. DALAM EKSEPSI 1. Menolak eksepsi Para Penggugat. 2. Menyatakan Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara tersebut. B. DALAM POKOK PERKARA 1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebahagian. 2. Menetapkan; a.

Abd Kadir Daeng Lawang bin Saidong

b.

Sitti Muna Daeng Bayang binti Saidong

c.

Rahman Daeng Kulle bin Saidong

d.

Noro Daeng Nurung binti Saidong

e.

Jumasang Daeng Ngona binti Saidong

f.

M. Salim bin Saidong

g.

Mina Daeng Gading binti Saidong

h.

Hj. Jumasiah Daeng Baji binti Saidong

i.

Daeng Puji binti Saidong. Adalah ahli waris yang sah dari Saidong Dg Kade bin Palaguna.

3. Menyatakan menolak yang selebihnya. 4. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 1.971.000.00 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah). Bahwa sebelum putusan akhir tersebut dijatuhkan, Pengadilan Agama Jeneponto telah menjatuhkan putusan sela tentang permohonan Intervensi pada tanggal 29 Desember 2011 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : 1. Menyatakan Para Pemohon Intervensi adalah Pelawan yang tidak benar; 2. Menyatakan tidak menerima permohonan intervensi para Pemohon Intervensi 3. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat asal untuk melanjutkan perkaranya;


4. Menghukum Para Pemohon Intervensi untuk membayar biaya perkara intervensi sebesar Rp 70.000.00 (tjuh puluh ribu rupiah). Bahwa, terhadap putusan akhir tersebut, para Penggugat/Para Pembanding tidak puas dan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan Agama Jeneponto sesuai akta permohonan banding Nomor 64/Pdt.G/2011/PA.Jp tanggal 13 Maret 2012, dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada para Terbanding pada tanggal 13 April 2012; Bahwa

para Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan

memori banding yang diserahkan pada Panitera Pengadilan Agama Jeneponto pada tanggal 2 April 2012 dan telah disampaikan kepada para Terbanding pada tanggal 26 April 2012 dan para Terbanding menyerahkan kontra memori Banding pada tanggal 16 Mei 2012; Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama, kepada para Pembanding dan para Terbanding telah diberi kesempatan oleh Panitera untuk membaca dan memeriksa berkas sesuai surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas. PERTIMBANGAN HUKUMNYA Menimbang, bahwa oleh karena permohon banding yang diajukan oleh para Tergugat/ para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima; Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti berkas perkara terdiri dari berita acara persidangan, dan salinan putusan Majelis Hakim Pegadilan Tingkat Pertama, dan memori banding para Pembanding serta kontra memori para Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan memberi pertimbangan sebagai berikut :


Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Penggugat Intervensi telah mengajukan gugatan intervensi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu mempertimbangkan tentang intervensi tersebut Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dan putusan sela Pengadilan Agama Jeneponto tanggal 29 Desember 2012 yang tidak menerima permohonan Penggugat Intervensi untuk bergabung dengan perkara aquo

sudah tepat dan benar karena

menyangkut perkara kawarisan semua ahli waris harus dimasukkan sebagai pihak sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara aquo pada tingkat banding. Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat Intervensi tidak diterima untuk bergabung dalam perkara ini sesuai Putusan Sela Pengadilan Agama Jeneponto tersebut, maka para Penggugat Intervensi tidak perlu dimasukkan sebagai pihak dalam perkara, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki putusan

a quo dengan

tidak memasukan lagi para pihak Penggugat Intervensi sebagai pihak dalam perkara ini. Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan tentang perkara asal; Dalam Eksepsi Menimbang, bahwa keberatan pembanding dalam memori bandingnya

atas

amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, yang menyatakan menolak eksepsi para Penggugat dapat dibenarkan karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru menyatakan menolak eksepsi para Penggugat,

oleh karena Majelis Hakim

Tingkat Pertama telah menyatakan Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini sebagaimana termuat dalam pertimbangan hukumnya maka seharusnya eksepsi Para Tergugat yang ditolak. Menimbang, bahwa namun demikian Mejelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuai pertimbangan hukum tentang eksepsi, bahwa dalam perkara ini Pengadilan Agama Jeneponto berwenang mengadili dengan merujuk pada ketentuan Pasal 50


Undang-Undang No.50 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi dapat diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding; Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam eksepsi harus diperbaiki dengan menolak eksepsi para Tergugat dan menyatakan Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini; Dalam Pokok Perkara Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama

atas

dasar apa yang dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat Majelis hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam amar putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut ; Menimbang, bahwa para Penggugat /para Pembanding dalam gugatannya menyatakan bahwa pada tahun 1958 Saidong Dg Kade

bin Palaguna mendapat

pemberian sebidang tanah sawah dari ayahnya yang bernama Palaguna seluas 1,6 Ha terletak di Kampung

Bulloe, Desa Bontomatene,KecamatanTuratea, Kabupaten

Jeneponto dengan batas-batas sebagaimana terebut dalam surat gugatan para Penggugat, kemudian tanah tersebut digadaikan oleh Saidong Dg. Kade bin Palaguna kepada Basirang, ketika masa gadai jatuh tempo, Saidong Dg. Kade bin Palaguna tidak dapat menebus sesuai perjanjian maka tanah tersebut milik pemegang gadai, sehingga Ma’u Dg Memang menjual tanah pribadinya di Kalolo, setengah dari harga tanahnya dipakai menebus tanah tersebut yang dinilai dengan harga sekarang Rp 300.000.000,- ( tiga ratus juta) sehingga Saidong Dg Kade

berutang kepada Ma’u Dg. Memang dalam

perhitungan nilai sekarang Rp 150.000.000,-( seratus lima puluh juta rupiah); Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan para Penggugat tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa posita gugatan para penggugat terdapat


kerancuan/ kekaburan dalam gugatan para penggugat tentang siapa sebenarnya pewaris pertama yang harus ditetapkan sebagai pewaris, para penggugat menerangkan bahwa obyek sengketa tersebut berasal dari Palaguna yang diberikan kepada Saidong Dg. Kade bin Palaguna, kemudian tanah tersebut di gadaikan kepada Basirang, karena tidak dapat ditebus oleh Saidong, maka ditebus oleh Ma’u Dg Memang

sebagai istri pertama

Saidong Dg. Kade bin Palaguna dengan menjual tanahnya sehingga Saidong Dg Kade berutang kepada M’au Dg Memang, namun tidak jelas kapan tanah tersebut digadaikan oleh Saidong Dg. Kade,’ kemudian ditebus oleh Ma’u Dg. Memang dan bentuk perjanjian gadai antara Saidong Dg Kade bin Palaguna dengan Basirang yang ditebus oleh Ma’u Dg Memang sehingga Saidong Dg. Kade dianggap berutang kepada Ma’u Dg. Memang ; Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan para Penggugat angka 1 dan 2, yang menuntut agar almarhum Saidong Dg. Kade bin Palaguna, Mau Dg Memang dan Camba

Dg Te’ne ditetapkan sebagai pewaris dan para Penggugat dan Tergugat

I,II,III, IV ditetapkan sebagai ahli waris Saidong Dg. Kade bin Palaguna dan Mau Dg Memang,

Majelis Hakim Tingkat banding menilai bahwa petitum gugatan para

Penggugat tersebut tidak jelas, seharusnya pewaris yang pertama meninggal dunia ditetapkan sebagai pewaris pertama dan siapa-siapa ahli warisnya, kemudian pewaris yang meninggal belakangan dan siapa-siapa ahli warisnya, namun para Penggugat meminta agar almarhum Saidong Daeng Kade bin Palaguna dan Mau Dg Memang dan Camba Dg Te’ne ditetapkan sebagai pewaris secar bersamaan terhadap para Penggugat dan Tergugat I,II,III dan IV, dan tidak jelas kapan pernikahan antara Saidong Dg Kade bin Palaguna dengan Camba Dg Te’ne dilaksanakan. Menimbang, bahwa tentang petitum angka 4 para Penggugat minta dinyatakan bahwa harta peninggalan dari pewaris adalah sawah seluas kurang lebih 1.6 Ha terletak di Bulloe , Desa Bontomate’ne Kecmatan Turatea, Kabupeten Jeneponto , sementara petitum angka 10 para Penggugat meminta dinyatakan harta waris adalah tanah seluas


1.6 Ha setelah dikeluarkan nilai Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menilai bahwa petitum tersebut tidak jelas terjadi kerancuan.sehingga gugatan tersebut kabur. Menimbang, bahwa oleh karena gugatan kabur maka gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ( niet on vankelijke veerklaard ) Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan lainnya sebagaimana tersebut dalam memori banding para Pembanding karena gugatan para penggugat tidak dapat diterima maka keberatan tersebut tidak pelu dipertimbangkan. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Jeneponto harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat tidak dapat diterima maka para penggugat sebagai pihak yang kalah, sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg. para Penggugat /para Pembanding harus dihukum membayar biaya parkara baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding. Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini; MENGADILI - Menyatakan,

bahwa

permohonan

banding

yang

diajukan

oleh para

Penggugat/ para Pembanding dapat diterima ; - Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 64/Pdt.G/2011/PA.Jp tanggal 28 Februari 2012 M., bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Tsani 1433 H., Dengan mengadili sendiri A. Dalam eksepsi 1. Menolak eksepsi para Tergugat; 2. Menyatakan Pengadilan Agama Jeneponto berwenang mengadili perkara tersebut.


B. Dalam pokok perkara 1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima. 2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 1.971.000,- (satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah). -

Menghukum para Pembanding untuk membayar biaya perkara

pada tingkat

banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2012 M., bertepatan dengan tanggal 29 Sya’ban 1433 H., yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Dra. Hj. Rahmah Umar, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mohammad Chanif, S.H., M.H. dan Drs. Abd. Munir S., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 21 Mei 2012, dengan dibantu oleh Amiruddin, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Drs. H. Mohammad Chanif, S.H., M.H.

Ketua Majelis

Dra. Hj. Rahmah Umar

Drs. Abd. Munir S., S.H. Panitera Pengganti,

Amiruddin, S.H.


Perincian Biaya : Redaksi

: Rp.

5.000,-

Meterai

: Rp.

6.000,-

Biaya Proses Perkara

: Rp.

139.000,-

Jumlah

: Rp.

150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)


PTA.Mks BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents