PUTUSAN Nomor 48/Pdt.G/2009/PTA.Btn BISMILLAHIRAHMAANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Agama Banten, dalam persidangan Majelis untuk mengadili perkara-perkara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan, dalam perkaranya antara: PEMBANDING, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan dokter, tempat tinggal di KABUPATEN TANGERANG, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 20 Agustus 2009, telah menguasakan kepada Wawan Setiawan, S.H. Advokat pada Law Office RUMPAKA, yang beralamat di Gedung Graha
Cihampelas
No.
41
A,
Bandung,
sebagai
Pemohon/ Tergugat Rekonpensi; Melawan TERBANDING, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN TANGERANG, sebagai Termohon/ Penggugat Rekonvensi; Pengadilan Tinggi Agama tersebut; Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding; TENTANG DUDUK PERKARANYA Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa Tanggal 13 Agustus 2009 M bertepatan dengan Tanggal 22 Sya’ban 1430 H nomor 337/Pdt.G/2009/PA.Tgrs yang amarnya berbunyi sebagai berikut; MENGADILI DALAM KONPENSI 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 2. Memberikan
ijin
kepada
Pemohon
(PEMBANDING)
untuk
menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERBANDING); 3. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya; DALAM REKONPENSI 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Termohon untuk sebagian;
ikrar
2. Menetapkan 3 orang anak Pemohon dan Termohon nama : 1. ANAK I (L), usia 9 tahun, 2. ANAK II (L), usia 6 tahun, dan 3. ANAK III (P), usia 4 tahun berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Termohon; 3. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah ketiga orang anak tersebut di atas, melalui Termohon, sebanyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), setiap bulan hingga anak tersebut dewasa (umur 21 tahun); 4. Menghukum Pemohon untuk memberikan biaya pendidikan kepada setiap anak tersebut, melalui Termohon, setiap awal tahun ajaran, sebanyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah); 5. Menghukum
Pemohon
untuk
memberikan
nafkah
lampau
kepada
Termohon sebanyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); 6. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon uang mut’ah sebanyak Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah); 7. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon nafkah iddah sebanyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); 8. Menyatakan tidak menerima permohonan Pemohon untuk selebihnya; DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI 1. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebanyak Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah); Membaca surat pernyataan banding pembanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa yang menyatakan bahwa pada hari Rabu Tanggal 26 Agustus 2009 Pemohon telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada hari Jum’at Tanggal 28 Agustus 2009; Membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding yang diserahkan ke Pengadilan Agama Tigaraksa Tanggal 7 September 2009, yang mana memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon/Terbanding pada hari Rabu Tanggal 9 September 2009 ; Telah membaca dan memperhatikan kontra memori banding yang diajukan oleh Termohon/Terbanding yang diserahkan kepada Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Senin Tanggal 28 September 2009, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon/Pembanding pada hari Jum’at Tanggal 16 Oktober 2009;
Telah pula membaca dan memperhatikan catatan Panitera yang dibuat oleh
Panitera
Pengadilan
Agama
Tigaraksa
yang
menyatakan
bahwa
Pembanding dan Terbanding tidak melaksanakan pemeriksaan terhadap berkas perkara banding (inzage). TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syaratsyarat menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima; Dalam Konpensi Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten meneliti dengan seksama berkas perkara serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara a quo selanjutnya memberikan pertimbangan sebagai berikut : Menimbang, bahwa telah terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak sebagaimana disebutkan dalam posita permohonan konpensi dan dalam gugatan rekonpensi, yang kesemuanya belum mumayiz dan selama ini ikut bersama Termohon. Menimbang, bahwa telah terbukti pula bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus dan Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Desember 2008 dan sudah tidak ada komunikasi lagi. Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah berkesimpulan bahwa rumah tangganya sudah tidak mungkin dipersatukan lagi dan dari pihak keluarga juga menyatakan sudah tidak sanggup lagi menyatukan mereka. Demikian pula proses mediasi di Pengadilan Agama telah dilakukan, tetapi tidak berhasil, bahkan Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha maksimal untuk merukunkan mereka sesuai amanat undang-undang tetapi tidak berhasil. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, serta kenyataannya rumah tangga Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding sudah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa, bahwa permohonan Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa patut dikabulkan.
Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon untuk dapat mengasuh anak-anak Pemohon dan Termohon, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam perkara ini, oleh Pengadilan Tinggi Agama sepenuhnya disetujui dan dipertahankan untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri sehingga putusan Pengadilan Agama tersebut dapat dikuatkan. Dalam Rekonpensi Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama, maka Pengadilan Tinggi Agama menyetujui pertimbangan dan pendapat Pengadilan Agama dan karenanya dapat dipertahankan dan dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama, dengan menambahkan pertimbanganpertimbangan sebagai berikut : Menimbang, bahwa Pembanding/Pemohon/Tergugat Rekonpensi selaku suami yang akan menceraikan isterinya dapat dibebankan untuk memberi nafkah iddah dan mut’ah (maskan, kiswah dan nafkah) sebagimana diatur dalam ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf a dan b dan jo. Pasal 158 huruf d Kompilasi Hukum Islam sepanjang Terbanding/Termohon/Penggugat Rekonpensi tidak nusyuz. Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan Pengadilan Agama Tigaraksa bahwa Terbanding/Termohon/Penggugat Rekonpensi tidak terbukti nusyuz terhadap Pembanding/Pemohon/Tergugat Rekonpensi, sehingga Terbanding/Termohon/Penggugat Rekonpensi berhak mendapatkan nafkah iddah dan uang mut’ah dalam jumlah yang layak sesuai kemampuan Pembanding/Pemohon/Tergugat Rekonpensi. Menimbang, bahwa Pembanding/Pemohon/Tergugat Rekonpensi yang berprofesi sebagai dokter dipandang mempunyai kemampuan untuk dapat memberikan
nafkah
iddah
dan
uang
mut’ah
kepada
Terbanding/Termohon/Penggugat Rekonpensi sebagaimana telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa dalam amar putusannya. Pengadilan Tinggi Agama menganggap bahwa untuk jumlah tersebut memenuhi kebutuhan hidup minimum, kepatutan dan keadilan sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku. Menimbang,
bahwa
dalam
memori
bandingnya
Pembanding/Pemohon/Tergugat Rekonpensi tidak berkeberatan ketiga orang anak
Pembanding/Pemohon/Tergugat
Rekonpensi
dengan
Terbanding/Termohon/Penggugat Rekonpensi diasuh dalam pemeliharaan
Terbanding/Termohon/Penggugat
Rekonpensi
sebagai
ibunya,
hanya
Pembanding/Pemohon/Tergugat Rekonpensi agar diperbolehkan dapat bertemu dengan ketiga orang anaknya tersebut. Menimbang,
bahwa
dalam
hadlanah
atau
pemeliharaan
anak,
kemaslahatan dan kepentingan si anak sangat diutamakan, apalagi ketiga orang anak tersebut belum mumayiz, sedangkan selama ini telah terbukti si anak telah hidup
tenang
dan
tentram
bersama
Terbanding/Termohon/Penggugat
Rekonpensi maka patutlah demi kemaslahatan si anak hak hadlanah atau pemeliharaan
anak
diserahkan
kepada
ibunya
(Terbanding/Termohon/Penggugat Rekonpensi). Menimbang, bahwa sekalipun si anak ditetapkan di bawah hadlanah (asuhan) Terbanding/Termohon/Penggugat Rekonpensi selaku ibunya, namun hal
itu
tidak
boleh
memutuskan
hubungan
komunikasi
dengan
Pembanding/Pemohon/Tergugat Rekonpensi selaku ayahnya yang berhak untuk mencurahkan
kasih
sayang
terhadap
Pembanding/Pemohon/Tergugat
anak-anaknya.
Rekonpensi
berhak
Oleh
karena
untuk
itu,
mendapat
kesempatan bertemu dengan anak-anaknya tersebut pada hari-hari yang disepakati. Menimbang,
bahwa
oleh
Pembanding/Pemohon/Tergugat Terbanding/Termohon/Penggugat
karena
ketiga
Rekonpensi Rekonpensi
anak dengan
berada
dalam
hadlanah/pemeliharaan Terbanding/Termohon/Penggugat Rekonpensi selaku ibunya, maka untuk menjamin kepastian dan masa depan si anak maka patutlah ditetapkan bagi Pembanding/Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah kepada ketiga orang anak tersebut. Menimbang, bahwa sepanjang mengenai nominal nafkah ketiga orang anak tersebut Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Tigaraksa, karena disamakan dengan besaran nafkah iddah dan nafkah lampau untuk setiap bulan bagi ibunya sebagai orang yang sudah dewasa, maka Pengadilan Tinggi Agama memandang bahwa untuk nafkah anak juga disesuaikan kebutuhan minimum untuk si anak, kepatutan dan keadilan bagi si ayah. Oleh karena
itu Pengadilan tinggi Agama berpendapat untuk
nafkah setiap anak setiap bulan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sehingga jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan. Menimbang, bahwa mengenai harta bersama sebagaimana telah diputus Pengadilan Agama Tigaraksa; maka Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujui pertimbangan dan pendapat Pengadilan Agama Tigaraksa dan karenanaya dapat dipertahankan dan dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat
Pengadilan Tinggi Agama, karena bukti-bukti secara lengkap tidak ada dan sesuai dengan ketentuan Pasal 66 huruf (5) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, yang menyatakan permohonan soal anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan. Menimbang,
bahwa
dengan
tambahan
pertimbangan-pertimbangan
tersebut maka atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam perkara ini, sepenuhnya dapat disetujui oleh Majelis Pengadilan Tinggi Agama, namun sekedar mengenai susunan amar putusan dan besaran nafkah anak sebagaimana telah dipertimbangkan di atas perlu diperbaiki seperlunya. Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Agama Tigaraksa dapat dikuatkan dengan sekedar perbaikan susunan amar putusan Pengadilan Agama Tigaraksa. Sehingga susunan amarnya akan berbunyi sebagaimana akan desebutkan di bawah ini : Menimbang, oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 maka Pembanding dibebani untuk membayar perkara pada tingkat banding. Mengingat undang-undang dan ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku serta dalil-dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini. MENGADILI -
Menyatakan
bahwa
permohonan
banding
yang
diajukan
oleh
Pembanding/Pemohon/Tergugat Rekonpensi dapat diterima. -
Menguatkan
putusan
Pengadilan
Agama
Tigaraksa
nomor
337/Pdt.G/2009/PA.Tgrs Tanggal 13 Agustus 2009 M bertepatan dengan Tanggal 22 Sya’ban 1430 H dengan memperbaiki sepanjang mengenai susunan amar putusan dan nafkah anak sehingga berbunyi sebagai berikut : MENGADILI Dalam Konpensi 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon sebagian 2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERBANDING). 3. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya.
Dalam Rekonpensi 1. Menerima
dan
mengabulkan
gugatan
Rekonpensi
Terbanding/Termohon/Penggugat Rekonpensi untuk sebagian 2. Menghukum
Pembanding/Pemohon/Tergugat
Rekonpensi
untuk
memberikan kepada Terbanding/Termohon/Penggugat Rekonpensi uang selama iddah sebanyak Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). 3. Menghukum kepada Pembanding/Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk
memberikan
kepada
Terbanding/Termohon/Penggugat
Rekonpensi uang mut’ah sebanyak Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). 4. Menghukum
Pembanding/Pemohon/Tergugat
Rekonpensi
untuk
memberi nafkah lampau kepada Terbanding/Termohon/Penggugat Rekonpensi sebanyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) 5. Menetapkan
3
orang
anak
Pembanding/Pemohon/Tergugat
Rekonpensi dan Terbanding/Termohon/Penggugat Rekonpensi yang bernama : 1. ANAKI (L), usia 9 tahun, 2. ANAK II (L), usia 6 tahun, dan 3. ANAK III (P), usia 4 tahun berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Terbanding/Termohon/Penggugat Rekonpensi dengan memberikan kesempatan kepada Pembanding/Pemohon/Tergugat Rekonpensi selaku ayah kandungnya untuk bertemu dengan anakanaknya tersebut pada hari yang disepakati. 6. Menghukum memberi
Pembanding/Pemohon/Tergugat
nafkah
ketiga
anak
tersebut
Rekonpensi, di
atas,
untuk melalui
Terbanding/Termohon/Penggugat Rekonpensi setiap anak sebanyak Rp 3000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan, sehingga jumlah seluruhnya sebanyak Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) hingga anak tersebut dewasa, mandiri berumur 21 tahun. 7. Menghukum
Pembanding/Pemohon/Tergugat
memberi biaya pendidikan
Rekonpensi
untuk
kepada setiap anak tersebut melalui
Terbanding/Termohon/Penggugat Rekonpensi setiap awal tahun ajaran sebanyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga 3 orang anak berjumlah Rp 15.000.000,-. (lima belas juta rupiah) 8. Menyatakan
tidak
menerima
gugatan
Rekonpensi
Terbanding/Termohon/Penggugat Rekonpensi untuk selebihnya. Dalam Konpensi dan Rekonpensi -
Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebanyak Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)
-
Membebankan kepada Pembanding/Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebanyak Rp 150.000,(saratus lima puluh ribu rupiah) Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada
hari Kamis Tanggal 26 November 2009 M bertepatan dengan Tanggal 9 Dzulhijjah 1430 H, dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. Ah. Chairuddin Ridwan, S.H., M.H, ketua majelis, dihadiri oleh Drs. H. U. Syihabuddin, S.H., M.H. dan Drs. H. Endang Ali Ma’sum, M.H. para hakim anggota majelis yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan Nomor 48/Pdt.G/2009/PTA Btn Tanggal 11 November 2009 serta didampingi oleh Drs.Baehaki, panitera pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding. Hakim anggota,
Ketua majelis,
ttd
ttd
Drs. H. U. Syihabuddin, S.H., M.H. Hakim anggota,
Drs. H. Ah. Chairuddin Ridwan, S.H.,M.H.
ttd Panitera pengganti, Drs. H. Endang Ali Ma’sum, M.H. ttd Drs.Baehaki Rincian Biaya Perkara : 1. Biaya Proses ......................... Rp.
139.000,-
2. Biaya Redaksi ....................... Rp.
5.000,-
3. Biaya Materai ........................ Rp.
6.000,-
Jumlah = ............................... Rp
150.000,-
Untuk salinan yang sama bunyinya oleh Panitera / Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Banten
Ttd.
Drs. Agus Zainal Mutaqien, S.H.