salinan PUTUSAN Nomor : 94/Pdt.G/2012/PTA.Bdg. BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Agama di Bandung yang mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan Cerai Gugat sebagai berikut dalam perkara antara : Pembanding, umur 54 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Depok, semula sebagai TERGUGAT, sekarang sebagai PEMBANDING; MELAWAN Terbanding, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Depok,, semula sebagai PENGGUGAT sekarang sebagai TERBANDING; Pengadilan Tinggi Agama tersebut ; Setelah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut; TENTANG DUDUK PERKARANYA Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Depok No. 1255/Pdt.G/2011/PA.Dpk. tanggal 10 Oktober 2011 M. bertepatan dengan tanggal 12 Dzul Qaidah 1432 H. dalam perkara antara pihak-pihak tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat; 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Limo, Kota Depok, dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. 4. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp. 321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah); Memperhatikan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera
2
Pengadilan Agama Depok Nomor: 1255/Pdt.G/2011/PA.Dpk. tanggal
07
Nopember 2011 yang menyatakan bahwa Pembanding telah mengajukan banding atas Putusan Pengadilan Agama tersebut dan pernyataan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 15 Nopember 2011; Memperhatikan surat Keterangan yang di tandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Depok
tertanggal 28 Nopember 2011, yang menyatakan
bahwa Pembanding telah tidak
menyerahkan Memori Banding, akan tetapi
Terbanding telah memberikan tanggapan atas permohonan banding Pembanding tersebut sebagaimana Surat keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Depok tertanggal 19 Januari 2012; Memperhatikan pula bahwa kepada masing-masing pihak telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung; TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sebagaimana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, Majelis Hakim Tingkat Pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Depok
Nomor :
1255/Pdt.G/2011/PA.Dpk., tanggal 10 Oktober 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqaidah 1432 Hijriyah dan setelah memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut karena sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut: Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan hakim tingkat pertama telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut : - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Sebagaimana yang disampaikan oleh saksi, baik saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun saksi yang diajukan oleh Tergugat dan antara
Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ; - Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil. Bahkan mereka menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon ; Menimbang, bahwa dalam berita acara pemeriksaan persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, selalu diupayakan damai pada setiap kali persidangan, akan tetapi tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut : Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 hurup (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 hurup (f) Kompilasi Hukum Islam, semata-mata ditujukan kepada pecahnya perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang bersalah dalam terjadinya perselisihan dan pertengkaran. Yang menjadi tolak ukur ialah apakah di dalam perkawinan mereka masih ada kemungkinan dapatnya dirukunkan kembali atau tidak ( vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990); Menimbang, bahwa urusan rukun atau tidak adalah urusan kedua belah pihak secara timbal balik. Berdasarkan Pasal 33 Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, suami isteri wajib saling cinta mencintai saling hormat menghormati. Adalah merupakan kenyataan bahwa dari sejak pemeriksaan sidang pertama sampai dengan sidang terakhir telah menunjukkan bahwa kondisi keluarga mereka telah pecah; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis., Pasal 70 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo.Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga dalam keadaan seperti ini akan menambah mudharat bagi kedua pihak, sesuai dengan pendapat DR.Musthafa As Siba’i dalam kitab Al-Mar’atu, Bainal Fiqhi wal Qanun halaman 100 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang terjemahannya sebagai berikut; “Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan..............dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab 3
4
timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini..............” ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat dikuatkan ; Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding; Mengingat, segala pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut; MENGADILI -
Menerima permohonan banding Pembanding ;
-
Menguatkan
putusan
Pengadilan
Agama
1255/Pdt.G/2011/PA.Dpk. tanggal 10 Oktober
Depok
nomor
2011 M. bertepatan
dengan tanggal 12 Dzul Qaidah 1432 H ; -
Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sebesar Rp 150.000,00.- (seratus limapuluh ribu rupiah);
Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 14 Mei 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Tsani 1433 Hijriyah, oleh kami Drs. H. ZEIN AHSAN, M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung, yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung
sebagai Ketua Majelis, Drs. H. PANUSUNAN
PULUNGAN, SH., M.H. dan Drs. H. SYAMSUDIN, SH. masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakimhakim Anggota tersebut serta dibantu oleh PIPIH, SH. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;
KETUA MAJELIS,
Ttd. Drs. H. ZEIN AHSAN, MH. HAKIM ANGGOTA,
HAKIM ANGGOTA,
Ttd.
Ttd.
Drs.H. PANUSUNAN PULUNGAN, SH., MH.
Drs. H. SYAMSUDIN, SH.
PANITERA PENGGANTI, Ttd. PIPIH, SH. Rincian biaya proses : 1. Biaya Meterai …………………… Rp. 6.000,2. Redaksi …………………………… Rp. 5.000,3. Biaya ATK, Pemberkasan dll.
Rp.139.000,-
J u m l a h……………… …… Rp.150.000,-
Untuk salinan yang sama bunyinya oleh : PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG
H. TRI HARYONO, SH.
5
