1
PROSPEK LULUSAN TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT DI SEKTOR PEMERINTAHAN Disampaikan oleh : Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDMK
Pada Pertemuan : 1st Indonesian Public Health Student Summit (IPHSS)
Jumat, 15 Juli 2011
ARAH BANGKES JANGKA PANJANG (2005-2025) 2
1. Bangnas wawasan kes. 2. Pemberday aan Mas & daerah 3. Pengembangan upaya & pembiayaan kes. 4. Pengembangan & pemberdayaan SDM-Kes
UPAYA POKOK
STRATEGI SASARAN NO
INDKT
2009
2025
1
UHH
69
73,7
2
IMR
32,3
15,5
3
MMR
262
74
4
KR GIZI
26
9,5
TUJUAN BANGKES
DISTRIBUSI SDM KESEHATAN DALAM TAHAPAN INDIKATIF RPJP KESEHATAN RPJMK I (2005-2009)
RPJMK II (2010-2014)
RPJMK III (2015-2019)
RPJMK IV (2020-2025)
•Kebutuhan SDMK utk yankes di pusk & jaringannya termasuk bidan di desa dan RS kab/kota sebagian besar telah terpenuhi.
•Kebutuhan SDMK utk dacil sebagian besar telah terpenuhi termasuk daerah perbatasan dan kepulauan.
•Kebutuhan berbagai SDMK berkualitas untuk seluruh daerah terpencil termasuk daerah perbatasan dan kepulauan.
•Pemenuhan seluruh kebutuhan SDMK yg berkualitas dpt tercapai melalui pengembangan dan pemberdayaan SDMK.
•Percepatan pelaksanaan program distribusi dan penguatan manajemen karir
•Pelaksanaan program distribusi dan manajemen karir SDMK telah mantap.
•Tersusun rencana distribusi dan rencana penguatan manajemen karir.
•Program distribusi dan rencana penguatan manajemen karir dilaksanakan sesuai rencana.
ARAH PEMBANGUNAN KESEHATAN
PEMBANGUNAN KESEHATAN DIARAHKAN UNTUK MENINGKATKAN KESADARAN, KEMAUAN, DAN KEMAMPUAN HIDUP SEHAT BAGI SETIAP ORANG AGAR PENINGKATAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT YANG SETINGGI-TINGGINYA DAPAT TERWUJUD.
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN UU 32/2004
PP 38/2007
KEPMENKES 922/2008 tentang Pedoman Teknis Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
TERSEDIANYA TENAGA KESEHATAN YANG MENCUKUPI BAIK JUMLAH MAUPUN JENISNYA, TERDISTRIBUSI SECARA ADIL DAN MERATA, SERTA BRKUALITAS
LANDASAN HUKUM PPSDM-K UUD 1945 UU 29/2004 PRAK.DOK
PP PER/KEPPRES PER/KEPMEN
UU 32/2004 PEM.DA
UU 17/2007 RPJP-N
UU 36/2009 KESEHATAN
KESEHATAN HAK ASASI SETIAP PENDUDUK SETIAP ORANG BERHAK HIDUP SEJAHTERA LAHIR DAN BATIN, BERTEMPAT TINGGAL DAN MENDAPATKAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT SERTA BERHAK MEMPEROLEH PELAYANAN KESEHATAN
UU 44/2009 RS
IHR
MRA GHWA dll
TERSEDIANYA TENAGA KESEHATAN YANG MENCUKUPI BAIK JUMLAH MAUPUN JENISNYA, TERDISTRIBUSI SECARA ADIL DAN MERATA, SERTA BERKUALITAS
UU NO 36/2009 TENTANG KESEHATAN PASAL 16: Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggitingginya
SUMBER DAYA
TENAGA KESEHATAN
FASILITAS YANKES
PERBEKALAN KESEHATAN
TEKNOLOGI & PRODUK TEKNOLOGI
INDIKATOR KEBERHASILAN PEMBANGUNAN KESEHATAN (WHO)
80% DITENTUKAN SDM KES, SELAIN PEMBIAYAAN
TUGAS KEMENKES (BADAN PPSDMK) TERKAIT PP38/2007 TTG PEMBAGIAN KEWENANGAN 9
MENGAWAL JUMLAH
MENGAWAL JENIS
TENAGA KESEHATAN
MENGAWAL MUTU MENGAWAL PENYEBARAN
SKN 2009 10
SUB SISTEM SKN : 1. Upaya Kesehatan 2. Pembiayaan Kesehatan 3. SDM Kesehatan ( Tujuan Penyelenggaraan Sub Sistem SDMK adalah tersedianya SDMK yang kompeten sesuai kebutuhan yang terdistribusi secara adil dan merata serta didayagunakan secara optimal dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya)
Sediaan Farmasi, Alkes, dan Makanan 5. Manajemen dan Informasi Kesehatan 6. Pemberdayaan Masyarakat 4.
PP NO. 32 TAHUN 1996 TENAGA KESEHATAN :
Adalah seseorang yang melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan kesehatan yang dilaksanakan berdasarkan suatu keilmuan, kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan yang berjenjang dan mematuhi kode etik yang bersifat melayani masyarakat.
11
SDM KESEHATAN 12
SDM KESEHATAN : ADALAH SESEORANG YANG BEKERJA SECARA AKTIF DI BIDANG KESEHATAN, BAIK YANG MEMILIKI PENDIDIKAN FORMAL MAUPUN TIDAK, YANG UNTUK JENIS TERTENTU MEMERLUKAN KEWENANGAN DALAM MELAKUKAN UPAYA KESEHATAN (JUKNIS PP NO. 38 / 2007) SDM KESEHATAN : ADALAH TENAGA KESEHATAN PROFESI TERMASUK TENAGA KESEHATAN STRATEGIS DAN TENAGA KESEHATAN NON PROFESI SERTA TENAGA PENDUKUNG/PENUNJANG KESEHATAN YANG TRERLIBAT DAN BEKERJA SERTA MENGABDIKAN DIRINYA SEPERTI DALAM UPAYA DANA MANAJEMEN KESEHATAN (SKN, 2009)
TENAGA KESEHATAN (PP 32 TAHUN 1996) Terdiri dari : 1. 2. 3. 4.
5. 6.
7.
Tenaga Medis : Dokter dan Dokter Gigi Tenaga Keperawatan : Perawat dan Bidan Tenaga Kefarmasian : Apoteker, Analis Farmasi, Asisten Apoteker Tenaga Kesehatan Masyarakat : Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Mikrobiolog Kes, Penyuluh Kesehatan, Administrator Kesehatan dan Sanitarian Tenaga Gizi : Nutrisionis dan Dietetik Tenaga Keterapian Fisik : Fisioterapi, Okupasiterapis dan Terapis Wicara. Tenaga Keteknisian Medis : Radiografer, Radioterapis, Teknik Gigi, Teknis Elektromedis, Analis Kesehatan, Refraksionis Optisien, Otorik Prostetik, Tehnisi Transfusi, dan Perekam Medis. 13
TUPOKSI PUSRENGUN SDMK (PERMENKES NO. 1144) 14
Mempunyai tugas : melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan di bidang perencanaan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan. Mempunyai fungsi : 1. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan di bidang perencanaan sumber daya manusia kesehatan, pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan dalam negeri, dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan Indonesia di luar negeri, serta pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan asing di Indonesia; 2. pelaksanaan kebijakan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan di bidang perencanaan sumber daya manusia kesehatan, pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan dalam negeri, dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan Indonesia di luar negeri, serta pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan asing di Indonesia; 3. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan di bidang perencanaan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan dalam negeri, dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan Indonesia di luar negeri, serta pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan asing di Indonesia; dan 4. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga pusat.
PERENCANAAN SDMK Dapat dilakukan melalui : 1. Perhitungan kebutuhan sdmk (berpedoman pada kepmenkes 81) 2. Analisis jabatan (job desc + job spec) 3. Analisis kebutuhan
PUSRENGUN SDMK
Kurang jumlah
PUSDIKLAT NAKES PUSDIKLAT APARATUR
Kurang kualitas
PUSTANSER 15
Analisis kebutuhan produksi Continuing education Tubel, sert ifikasi 15
UU No. 20 Th 2003 Tentang Sisdiknas 16
Jalur Pendidikan PTN Formal (Akademi, ST, Universitas, Institut, dll yang sederajat): 1. Akademik : Sarjana (S1, S2,S3) 2. Vokasi : Diploma (D3, D4) 3. Profesi : Sarjana + pendidikan untuk suatu pekerjaan (profesi) dengan persyaratan keahlian khusus.
TIGA TUNGKU PENGEMBANGAN TENAGA KESEHATAN Standar Pelayanan
Standar Kompetensi
Standar Pendidikan
UU NO. 20 TAHUN 2003 TENTANG SISDIKNAS PADA BAB IV TENTANG JENIS PENDIDIKAN PENDIDIKAN PROFESI : MERUPAKAN PENDIDIKAN TINGGI SETELAH PROGRAM SARJANA YANG MEMPERSIAPKAN PESERTA DIDIK MEMILIKI PEKERJAAN DENGAN PESYARATAN KEAHLIAN KHUSUS
Berdasarkan UU 20/2003 TENAGA KESMAS DAPAT DISEBUT TENAGA PROFESI BILA : S1 KESMAS + PROFESI
18
PENGAKUAN TENAGA KESMAS DALAM RUMPUN TENAGA KESEHATAN
DALAM PP 32 KATEGORI TENAGA KESEHATAN TERDIRI DARI D3, D4 DAN S1.
19
POSISI TENAGA KESMAS DITINJAU DARI RUMPUN SDM KESEHATAN SEBAGAI TENAGA PROFESI DAN TENAGA KESEHATAN BERDASARKAN PERATURAN UU : 1. UU NO. 20 TAHUN 2003 TTG SISDIKNAS 2. UU NO. 36 TAHUN 2009 TTG KESEHATAN 3. PP NO.32 TAHUN 1996 TTG TENAGA KES.
20
Jabatan Fungsional Kesehatan 21 1.Dokter 2.Dokter Gigi 3.Entomolog Kesehatan 4.Epidemiolog Kesehatan 5.Sanitarian 6.Keperawatan 7.Bidan 8.Penyuluh Kesehatan Masyarakat
KETERANGAN : Dalam RUU Nakes yang termasuk tenaga kesmas : epidemiolog, penyuluh kesehatan, dan kesehatan kerja
9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
Pranata Laboratorium Kesehatan Administrator Kesehatan Radiografer Perekam Medis Nutrisionis Apoteker Asisten Apoteker Perawat Gigi Teknik Elektromedik
Arah Pengembangan SDMK (2005-2024) 22
RPJMN I 2005-2009
RPJMN II 2010-2014
RPJMN III 2015-2019
RPJMN IV 2020-2024
VISI MASYARAKAT SEHAT YANG MANDIRI DAN BERKEADILAN
Upaya Kuratif
Pendukung/penunjang
Arah pengembangan tenaga kesehatan sejalan dengan arah pengembangan upaya kesehatan, dari tenaga kuratif bergerak ke arah tenaga preventif, promotif sesuai kebutuhan
RENCANA KEBUTUHAN DAN GAMBARAN PENYEDIAAN TENAGA KESEHATAN S/D TAHUN 2025 DI INDONESIA Tahun 2010 No
Jenis Tenaga
1 Dokter Spesialis 2 Dokter Umum 3 Dokter Gigi 4 Perawat 5 Bidan 6 Perawat Gigi 7 Apoteker 8 Asisten Apoteker
9 SKM 10 Sanitarian 11 Gizi 12 Keterapian Fisik 13 Keteknisan Medis
1. 2.
Rasio per 100.000 penduduk
Tahun 2014
Jumlah
Rasio per 100.000 penduduk
Tahun 2025 Jumlah
Rasio per 100.000 penduduk
Jumlah
9 30 11 158 75 16 9 18
21.073 70.242 25.755 369.940 175.605 37.462 21.073 42.145
12,00 48,00 11,00 158,00 75,00 16,00 12,00 24,00
29.452 117.808 26.998 387.785 184.075 39.269 29.452 58.904
28,00 112,00 11,00 158,00 75,00 16,00 28,00 56,00
76.622 306.490 30.102 432.369 205.239 43.784 76.622 153.245
8
18.731
12,00
29.452
28,00
76.622
10 18 4 6
23.414 42.145 9.366 14.048 870.999
15,00 24,00 6,00 9,00
36.815 58.904 14.726 22.089 1.035.729
35,00 56,00 14,00 21,00
95.778 153.245 38.311 57.467 1.745.896
Perhitungan untuk tahun 2014 a. Pada tahun 2014 sasaran pencapaian UHH adalah 72 tahun. b. Dengan mengacu kepada Vietnam yang telah mencapai UHH 72 tahun Perhitungan untuk tahun 2025 a. Pada tahun 2025 sasaran pencapaian UHH adalah 73,7 tahun. b. Dengan mengacu kepada China yang telah mencapai UHH 74 tahun
JUMLAH PERGURUAN TINGGI DAN LULUSAN TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT DI INDONESIA TAHUN 2008 PROGRAM STUDI
JENJANG
Ilmu Kesehatan Masyarakat
Depdiknas1)
Pusdiknakes2)
Total
S3
∑ PT 2
∑ Lulusan 3
∑ PT -
∑ Lulusan -
∑ PT 2
∑ Lulusan 3
Epidemiologi
S3
1
0
-
-
1
-
Promosi Kesehatan
S2
1
8
-
-
1
8
Keselamatan dan Kesehatan Kerja
S2
2
29
-
-
2
29
Kesehatan Reproduksi
S2
1
5
-
-
1
5
Kesehatan Lingkungan
S2
3
15
-
-
3
15
Ilmu Kesehatan Masyarakat
S2
17
564
-
-
17
564
Epidemiologi
S2
2
18
-
-
2
18
Administrasi Rumah Sakit
S2
3
44
-
-
3
44
Adiministrasi Kebijakan Kesehatan
S2
2
37
-
-
2
37
Keselamatan dan Kesehatan Kerja
S1
1
0
-
-
1
-
Kesehatan Lingkungan
S1
2
0
-
-
2
-
Ilmu Kesehatan Masyarakat
S1
131
1.866
-
-
131
1.866
Administrasi Rumah Sakit
S1
-
-
-
-
-
-
Keselamatan dan Kesehatan Kerja
D4
2
0
-
-
2
-
Kesehatan Lingkungan
D3
11
14
34
1.870
45
1.884
Hiperkes dan Keselamatan Kerja
D3
6
0
-
-
6
-
Administrasi Rumah Sakit
D3
10
44
-
-
10
44
1.870
231
4.517
TOTAL
2.647
Sumber : 1) www.evaluasi.or.id keadaan tahun 2008 semester 1 2)
Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan Depkes RI keadaan th.2008
ACEH SUMUT SUMBAR RIAU SUMSEL JAMBI BENGKULU LAMPUNG BABEL KEPRI JAKARTA JABAR JATENG YOGYAKARTA JATIM BANTEN BALI NTB NTT KALBAR KALTENG KALSEL KALTIM SULUT SULTENG SULSEL SULTRA GORONTALLO SULBAR MALUKU MALUT PAPBAR PAPUA
DISTRIBUSI KEADAAN & KEKURANGAN SARJANA KESEHATAN MASYARAKAT DI PUSKESMAS & RUMAH SAKIT
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
KESMAS KURANG KESMAS ADA
KERANGKA PIKIR PROSES
INPUT
OUTPUT
SDM Komitmen
PERENCANAAN KEBUTUHAN NAKES
PENDAYAGUNAAN TENAGA KESEHATAN
MANAJEMEN
DANA 1. 2. 3. 4.
TERSEDIANYA TENAGA KESEHATAN (JML, JENIS, KUALIFIKASI, MUTU)
PERAN DAERAH DALAM MANAJEMEN NAKES PERENCANAAN NAKES PENGADAAN NAKES PENDAYAGUNAAN NAKES PEMBINAAN DAN PENGAWASAN NAKES
27
PENGEMBANGAN TENAGA KESEHATAN Pegawai Pem.
Depkes
TUBEL
Dinkes Prop/Kab/Kot
D4
Saryankes Pem
S1, S2, S3, Sp
L Saryankes Pem.
Melanjutkan Pendidikan Saryankes swasta Swasta
Sektor Non Kes
1. Kontrak dimuka Jpj (2-3 th) 2. Kontrak Jm (1-2 th) 3. Kontrak Jpd (6 bl – 1 th)
P’abdian kttn
Promosi
GRAND DESIGN PEMENUHAN TENAGA KESEHATAN KEBUT UHAN
PEMENUHA N NAKES DI FASYANKES
• Standar Ketenagaan • Data Keadaan Nakes • Kompetensi Nakes sesuai SPM Yankes • Data Kunjungan di Fasyankes • Data lainnya
PENYE DIAAN
PENDAY AGUNAA N& PENDIS TRIBUSI AN
• Produksi Nakes • Institusi Pendidikan
• Tubel PPDS/PPDGS, Strata dan D-III • Residen (Senior, Jenjang Satu) • Dokter Plus • Distribusi belum merata, khususnya di DTPK dan DBK
KEBUTUHAN TENAGA KESEHATAN TINGKAT PELAYANAN • • • • •
Nasional Provinsi Kab/Kota Kecamatan Desa
JENIS PELAYANAN • • • •
Pelayanan Regulator Administrator Pemberdayaan Masyarakat • Pendidik • Peneliti
PELUANG KERJA TENAGA KESMAS DI SEKTOR PEMERINTAHAN 31
1. 2.
3. 4. 5.
6. 7.
Konsultan kesehatan Dosen/Akademisi/Peneliti Tenaga ahli di Rumah Sakit Tenaga Penyuluh Kesehatan Administrasi kesehatan di institusi kesehatan Ahli informatika kesehatan Tenaga teknis di institusi pelayanan kesehata
PERENCANAAN KEBUTUHAN NAKES 32 Kebutuhan Nakes disusun dalam kerangka
penyelenggaraan SPM Bidang Kesehatan. Didukung kebutuhan nakes untuk manajemen kesehatan di berbagai jenjang pemerintahan. Pengembangan Metoda Perencanaan Nakes Disusun dengan kemitraan pemerintah (pusat dan daerah) secara lintas sektor dan masyarakat termasuk swasta. Pengembangan sistem informasi Nakes dalam kerangka SDM Kesehatan
PENDAYAGUNAAN TENAGA KESMAS Kerjasama dng pemerintah daerah dalam penempatan
Pengaturan dan pemberian imbalan untuk kepentingan
pelayanan publik untuk dtpk Swasta dapat merekrut dan menempatkan sdmk sesuai kebutuhannya Pendayagunaan tenaga masyarakat untuk UKBM (Pemda, UPTD dan masyarakat) Penerapan pola karir di pemerintah & swasta. CPD Pendayagunaan perawat untuk LN Pendayagunaan perawat asing Per-UU-an Pendayagunaan perawat WNI lulusan LN
PENDAYAGUNAAN TENAGA KESEHATAN A. CARA PENDAYAGUNAAN NAKES : ● TEMPORER: –
Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan:
Penempatan Residen senior, PPDS Jenjang 1, Nakes
Diploma 3
● SEMI PERMANEN: –
Pengangkatan dr/drg/Bidan PTT (Pusat dan daerah)
–
Detasering: Sister Hospital
● PERMANEN: –
Pengadaan CPNS (Pusat dan daerah)
B. PRIORITAS DTPK ( MELALUI PENUGASAN KHUSUS) C. PENGEMBANGAN POLA KARIR
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PEMBERDAYAAN PROFESI 36 Ciri-ciri profesi: 1. Jelas status kewenangannya 2. Memp. prof. project memegang kontrol eksklusif atas suatu bidang keahlian 3. Mendapat monopoli atas aktifitas tertentu sehingga mendapat status sosial tertentu 4. Mendapat legitimasi dari otoritas keilmuan dan penguasa (lewat akreditasi dan lisensi) 5. Mempunyai komoditas yang jelas
37
6. Mempunyai otonomi dalam pre service training bagi kandidat profesional 7. Mempunyai klien yang jelas baik perorangan maupun kelompok atau lembaga 8. Mempunyai ikatan profesi untuk memperjuangkan kepentingan profesi maupun anggotanya serta menegakkan kode etik profesi
MTKI 38
Permenkes nomor 161/Menkes/Per/I/2010 tentang
Registrasi Tenaga Kesehatan MTKI : Lembaga yg berfungsi untuk menjamin mutu tenaga kesehatan yg memberikan pelayanan kesehatan Peran: 1. Registrasi tenaga kesehatan 2. Uji kompetensi sertifikasi 3. Pendidikan, pelatihan & pembinaan
Upaya Jaminan mutu nakes dalam rangka pembinaan dan pengawasan DOKTER UJI KOMPETENSI REGISTRASI INTERNSHIP LISENSI Oleh: Konsil Kedokteran Indonesia(KKI) Komite Internsip Dokter Indonesia(KIDI)
NAKES LAINNYA UJI KOMPETENSI REGISTRASI SERTIFIKASI LISENSI Oleh : Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI) Majelis Tenaga Kesehatan Propinsi(MTKP)
PEMBENTUKKAN MTKP
REWARD BAGI NAKES DTPK, PTT & PENUGASAN KHUSUS PEMBERIAN INSENTIF BERUPA: Pengangkatan sebagai CPNS Pemberian uang/finansial Kesempatan Tugas Belajar
41
TERIMA KASIH
