PENGEMBANGAN TENAGA KESEHATAN DI INDONESIA

PENGEMBANGAN TENAGA KESEHATAN DI INDONESIA

DR. BAMBANG GIATNO RAHARDJO, MPH KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI

PERTEMUAN NASIONAL LINTAS PROGRAM DAN LINTAS SEKTOR PENGEMBANGAN TENAGA KESEHATAN BALI, 8 – 10 Desember 2010

MATERI PENYAJIAN      

Landasan Hukum PPSDM Kesehatan PPSDM Kesehatan dalam Pembangunan Kesehatan Perencanaan Tenaga Kesehatan Pengadaan Tenaga Kesehatan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan

LANDASAN HUKUM PPSDM KESEHATAN

LANDASAN HUKUM PPSDM-K UUD 1945 UU 29/2004 PRAK.DOK

PP PER/KEPPRES PER/KEPMEN

UU 322004 PEM.DA.

UU 17/2007 RPJP-N

UU 36/2009 KESEHATAN

UU 44/2009 RS

KESEHATAN HAK FUNDAMENTAL SETIAP PENDUDUK

SETIAP ORANG BERHAK HIDUP SEJAHTERA LAHIR DAN BATIN, BERTEMPAT TINGGAL DAN MENDAPATKAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT SERTA BERHAK MEMPEROLEH PELAYANAN KESEHATAN

TERSEDIANYA TENAGA KESEHATAN YANG MENCUKUPI BAIK JUMLAH MAUPUN JENISNYA, TERDISTRIBUSI SECARA ADIL DAN MERATA, SERTA BERKUALITAS

PPSDM KESEHATAN DALAM PEMBANGUNAN KESEHATAN

UUD 1945 SETIAP ORANG BERHAK MEMPERTAHANKAN HIDUP DAN KEHIDUPANNYA

SETIAP ORANG BERHAK HIDUP SEJAHTERA LAHIR & BATIN, BERTEMPAT TINGGAL & MENDAPATKAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK &SEHAT SERTA BERHAK MEMPEROLEH YANKES.

NEGARA BERKEWAJIBAN MENYEDIAKAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

8/22/2014

KESEHATAN ADALAH HAK AZASI MANUSIA ABR-PPSDM

6

ARAH, DASAR-DASAR DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KESEHATAN TAHUN 2005-2025 

Arah:



Dasar-dasar:



Pelaksanaan melalui peningkatan:

Meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dapat terwujud 1. Perikemanusiaan, 2. Pemberdayaan dan kemandirian, 3. Adil dan merata, serta 4. Pengutamaan dan manfaat dengan perhatian khusus pada penduduk rentan, antara lain ibu, bayi, anak, manusia usia lanjut (manula), dan keluarga miskin 1. Upaya kesehatan, 2. Pembiayaan Kesehatan, 3. Sumber daya manusia kesehatan, 4. Obat dan perbekalan kesehatan yang disertai oleh peningkatan pengawasan, 5. Pemberdayaan masyarakat, dan 6. Manajemen kesehatan

8/22/2014

ABR-PPSDM

7

DASAR-DASAR, VISI DAN MISI PEMBANGUNAN KESEHATAN

MENGGERAKKAN BANGNAS BERWAWASAN KESEHATAN

DASAR

MENDORONG KEMANDIRIAN MASY. U/ HIDUP SEHAT MEMELIHARA DAN MENINGKATKAN UPY KES. BERMUTU MERATA & TERJANGKAU

VISI INDONESIA SEHAT 2025

MENINGKATKAN & MENDAYAGUNAKAN SUMBERDAYA KESEHATAN

8/22/2014

ABR-PPSDM

8

ARAH BANGKES JANGKA PANJANG (2005-2025) 1. Bangnas wawasan kes. 2. Pemberda yaan Mas & daerah 3. Pengembangan upaya & pembiaya -an kes. 4. Pengembangan & pemberdayaan SDM-Kes

UPAYA POKOK

STRATEGI NO

SASARAN

INDKT

2009

2025

1

UHH

69

73,7

2

IMR

32,3

15,5

3

MMR

262

74

4

KR GIZI

26

9,5

TUJUAN BANGKES

9

PPSDM-K 2010 – 2014(RPJMK-II)       

8/22/2014

Pemenuhan SDMK di daerah terpencil sebagian besar terpenuhi. SDMK memiliki kompetensi sesuai profesi dan kebutuhan di tempat kerja. Pusat dan semua provinsi mampu perencanaan kebutuhan SDMK dan didukung SI-SDMK. Dik dan Lat berkembang sesuai kebutuhan bangkes dan terkait dengan Sisdiknas. Program distribusi dan penguatan manajemen karir sesuai rencana. Binawas berjalan efektif. Dukungan sumberdaya dan legislasi makin meningkat. ABR-PPSDM

10

VISI DAN MISI RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KESEHATAN 2010-2014 MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT, MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, TERMASUK SWASTA DAN MASYARAKAT MADANI. MELINDUNGI KESEHATAN MASYARAKAT DENGAN MENJAMIN TERSEDIANYA UPAYA KESEHATAN YANG PARIPURNA, MERATA, BERMUTU DAN BERKEADILAN

VISI

MASYARAKAT SEHAT YANG MANDIRI DAN BERKEADILAN

MENJAMIN KETERSEDIAAN DAN DAN PEMERATAAN SUMBER DAYA KESEHATAN

MENCIPTAKAN TATA KELOLA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK 11

STRATEGI RENSTRA KEMKES 2010-2014 



  



Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, swasta dan masyarakat madani dalam pembangunan kesehatan melalui kerjasama nasional dan global. Meningkatkan yankes yang merata, terjangkau, bermutu dan berkeadilan, serta berbasis bukti; dengan pengutamaan pada upaya promotif dan preventif. Meningkatkan pembiayaan bangkes, terutama untuk mewujudkan jaminan sosial kesehatan nasional. Meningkatkan pengembangan dan pendayagunaan SDM yang merata dan bermutu. Meningkatkan ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat dan alat kesehatan serta menjamin keamanan, khasiat, kemanfaatan dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan. Meningkatkan manajemen kesehatan yang akuntabel, transparan, berdayaguna dan berhasilguna untuk memantapkan desentralisasi kesehatan yang bertanggungjawab. 12

PRINSIP-PRINSIP PPSDMK  Adil

dan merata serta demokratis  Kompetensi dan berintegritas  Objektif dan transparan  Hierarki dalam SDMK

13

TIGA TUNGKU PENGEMBANGAN TENAGA KESEHATAN Standar Pelayanan

Standar Kompetensi

Standar Pendidikan

KEBUTUHAN TENAGA KESEHATAN TINGKAT PELAYANAN • • • • •

Nasional Provinsi Kab/Kota Kecamatan Desa

JENIS PELAYANAN Pelayanan Regulator Administrator Pemberdayaan Masyarakat • Pendidik • Peneliti • • • •

UPAYA POKOK DALAM SUB SISTEM SDM-KES PERENCANAAN

SUB SISTEM SDM-KES

PENGADAAN PENDAYAGUNAAN PEMBINAAN & PENGAWASAN

16

PERENCANAAN TENAGA KESEHATAN

PERENCANAAN SDM KESEHATAN Penyusunan rencana kebutuhan, memperhatikan kebutuhan SDMK yang diutamakan untuk upaya kesehatan  Penguatan para Perencana SDM  Perencanaan melalui peningkatan dan pemantapan keterkaitannya dengan pengadaan, pendayagunaan, serta binawas  Peningkatan sistem informasi 

18

ISU POKOK PERENCANAAN KEBUTUHAN NAKES  

 

Kemampuan perencanaan kebutuhan nakes masih perlu ditingkatkan Belum ada perencanaan kebutuhan nakes yang menyeluruh dan rinci secara nasional Belum didukung dengan data/informasi SDM Kesehatan Inpres 3/2010 19

RENCANA PENGEMBANGAN PERENCANAAN NAKES 



 



Kebutuhan nakes disusun dalam kerangka penyelenggaraan SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota. Didukung kebutuhan nakes untuk manajemen kesehatan di berbagai jenjang pemerintahan. Pengembangan Metoda Perencanaan Nakes Disusun dengan kemitraan pemerintah (pusat dan daerah) secara lintas sektor dan masyarakat termasuk swasta. Pengembangan sistem informasi SDM Kesehatan 20

PENGADAAN TENAGA KESEHATAN

PENGADAAN SDM KESEHATAN 

Standar pendidikan mengacu pada standar pelayanan dan standar kompetensi yang didukung etika profesi



Pemerintah bertanggung jawab mengatur pendirian institusi dan pembukaan program pendidikan nakes



Pemerintah dengan melibatkan organisasi profesi membentuk badan regulator profesi



Penyelenggaraan pendidikan nakes harus memenuhi akreditasi sesuai peraturan perundangan



Kompetensi nakes harus setara dengan kompetensi nakes di dunia internasional

22

ISU POKOK PENGADAAN TENAGA KESEHATAN        

Peran lintas Kementerian Belum semua jenis tenaga yang dibutuhkan ada pendidikannya (promkes, surveilance dll) Distribusi institusi pendidikan tidak merata Rendahnya kualitas lulusan Tidak jelasnya peran Dinas Kesehatan Propinsi Belum adanya sistem untuk menilai kompetensi lulusan sesuai dengan kebutuhan Belum tuntasnya pengaturan antara pengadaan dengan kebutuhan Peran kolegium / organisasi profesi

RENCANA PENGEMBANGAN PENGADAAN NAKES 

  

Pengembangan Institusi Pendidikan Nakes sesuai kebutuhan, termasuk tenaga pendidik Pengembangan sistem perizinan Institusi Pendidikan Nakes Pengembangan Akreditasi Institusi Pendidikan Nakes Pengembangan badan regulator profesi dalam upaya peningkatan mutu nakes 24

PENDAYAGUNAAN TENAGA KESEHATAN

PENDAYAGUNAAN SDM KESEHATAN  Kerjasama

dgn Pemerintah Daerah dalam penempatan  Pengaturan dan pemberian imbalan untuk kepentingan pelayanan publik di DTPK  Swasta dapat merekrut dan menempatkan SDMK sesuai kebutuhannya  Pendayagunaan tenaga masyarakat untuk UKBM (Pemda, UPTD dan masyarakat)  Penerapan pola karir di pemerintah & swasta.  CPD  Pendayagunaan nakes untuk LN & nakes asing  Per-UUan  Pendayagunaan nakes WNI lulusan LN  Diklat

26

ISU POKOK PENDAYAGUNAAN NAKES      

Peran lintas Kementerian Belum terdistribusi secara adil dan merata Retensi nakes di DTPK dan daerah yang tidak diminati Belum memadainya “reward” termasuk insentif finansial di DTPK Belum dikembangkannya sistem karir tenaga kesehatan Peran Pemda : retensi, produktifitas, motivasi 27

RENCANA PENGEMBANGAN PENDAYAGUNAAN  Kebutuhan dan prioritas daerah  Pembagian kewenangan antara Pusat

dan daerah  Pemberdayaan seluruh komponen masyarakat termasuk pihak swasta  Penegakan prinsip-prinsip PPSDMK dalam SKN

28

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TENAGA KESEHATAN

PEMBINAAN & PENGAWASAN SDMK 

Binwas praktik dilakukan melalui sertifikasi, registrasi, uji kompetensi, internship dan pemberian lisensi



Binwas dalam bentuk penghargaan dilakukan melalui sistem karir, penggajian dan insentif / Sistem Remunerasi



Binwas dalam bentuk sanksi dilakukan melalui sanksi administrasi & pidana dalam rangka melindungi masyarakat maupun tenaga yang bersangkutan



Pendirian MTKI/MTKP 30

ISU POKOK BINAWAS NAKES         

Peran daerah Peran organisasi profesi Uji kompetensi Internship Registrasi Lisensi MTKI – MTKP Sistem Remunerasi Sistem Imbalan dan Sanksi 31

RENCANA PENGEMBANGAN BINAWAS NAKES     

Pengembangan pengetahuan, keterampilan dan Perilaku Nakes Peningkatan mutu pelayanan kes masyarakat Pengembangan Organisasi Profesi Pengembangan Sistem Remunerasi Pengembangan Sistem Imbalan dan Sanksi 32

PENDAYAGUNAAN TENAGA KESEHATAN LUAR NEGERI  Sebagai kebijakan ALTERNATIF dalam

rangka optimalisasi pemanfaatan tenaga kesehatan  Memperhatikan asas saling menguntungkan baik antara Indonesia dengan negara lain yang menjadi mitra maupun antara tenaga kesehatan dengan pihak yang mendayagunakan tenaga kesehatan. 33