PROSES PENYUSUNAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PADA BADAN LAYANAN UMUM RSUD SUMBERGLAGAH

Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 3 No. 1 (2014)

PROSES PENYUSUNAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PADA BADAN LAYANAN UMUM RSUD SUMBERGLAGAH Adi Sugiarto [email protected] Sutjipto Ngumar Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT The purpose of this research is: (1) to find out and to understand the general description in the preparation of the business planning and budgeting by using financial management pattern of public service area. (2) to find out and to understand the process of business planning preparation and budgeting at Public Service Agency of Regional General Hospital Sumberglagah. The data collection technique in this research is carried out by using literature and field research, while the data analysis technique in this research is carried out by using descriptive with qualitative approach by collecting data which is related with the process of business planning preparation and Budgeting at Regional General Hospital Sumberglagah. The analysis result on the process of business planning and budgeting at Regional General Hospital Sumberglagah in general has already run well because it has been implemented all the components and flow in accordance with the procedure, however it shows some weaknesses or flaw in the components in the process of business planning preparation and budgeting that has been done conducting, it doesn’t fulfill the substance in the preparation component when preparing the business planning and budgeting, which are analysis recorded and per – unit cost estimation is not good. Since there is substance in the analysis recorded and cost estimation is still using cash basis on component and substation in the process of business planning and budgeting has caused inaccuracy. It is suggested that an institution should do the improvement in the process of business plan and budgeting that is in the financial report in the recognition of the income and expenditure in the budgeting realization in the substance analysis recording and per – unit cost estimation in the component of business plans and budgeting, by using accrual base. By using different accounting base as the foundation on financial reports which is used as the preparation materials in the component of business planning and budgeting, so the preparation contents of business planning and budgeting in the income recognition and expenditure in the budgeting realization in the substance of analysis recording and the estimation of per – unit cost in accordance with The Government Regulation number 71 in the year of 2010 about the Government Accounting Standard should apply the accrual base completely. Keywords: Public Service Budget Agency, Budgeting Allocation, Business Planning and Budgeting . ABSTRAK Tujuan diadakan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui dan memahami gambaran umum persiapan dalam menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. (2) Untuk mengetahui dan memahami Proses Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Sumberglagah. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan penelitian lapangan, sedangkan teknik analisis data yang digunakan penelitian ini adalah deskriptif pedekatan kualitatif dengan mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan data Proses Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Sumberglagah. Hasil analisis atas Proses Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Sumberglagah secara keseluruhan sudah baik karena sudah menerapkan semua komponen dan alur yang sesuai dengan prosedur, namun menunjukkan ada kelemahan atau kekurangan pada komponen-komponen proses penyusunan rencana bisnis dan anggaran yang selama ini dijalankan, dimana tidak memenuhi substansi dalam komponen penyusunan rencana bisnis dan anggaran, yaitu pencatatan analisis dan perkiraan biaya satuan yang kurang baik. Akibat adanya pencatatan analisis dan perkiraan biaya yang masi menggunakan basis kas yaitu pada komoponen dan substansi pada


2

proses penyusunan rencana bisnis dan anggaran ini mengakibatkan terjadinya dalam komponen penyusunan rencana bisnis dan anggaran kurang akurat. Sebaiknya instansi melakukan perubahan pada proses penyusunan rencana bisnis dan anggaran dimana untuk laporan keuangan pada pengakuan pendapatan dan belanja dalam realisasi anggaran dalam substansi pencatatan analisis dan perkiraan biaya satuan pada komponen rencana bisnis dan anggaran, yaitu menggunakan akuntansi basis akrual. Karena dengan adanya perubahan basis akuntansi yang mendasari laporan keuangan yang digunakan sebagai bahan penyusunan dalam komponen rencana bisnis dan anggaran, maka isi komponen dalam proses penyusunan rencana bisnis dan anggaran pada pengakuan pendapatan dan belanja dalam realisasi anggaran dalam substansi pencatatan analisis dan perkiraan biaya satuan akan sesuai dengan Peraturan Pemerintah 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan harus menerapkan basis akrual secara penuh. Kata-kata kunci: Anggaran Badan Layanan Umum, Alokasi anggaran, Rencana bisnis dan anggaran.

PENDAHULUAN Penerapan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada rumah sakit, tentunya memiliki implementasi yang sangat penting bagi sistem akuntansi dan keuangan organisasi. Salah satunya dalam proses penganggaran termasuk pulah dalam elemen pengelolaan keuangan. Prinsip transparansi dan akuntabilitas publik yang diusung sebagai prinsip penting yang harus dikedepankan, menuntut Rumah Sakit dengan Pengelolaan Keuangan Badana Layanan Umum Daerah (PPK-BULD) harus mengatur sistem dan mendesain ulang polapola keuangan lembaga dengan dukungan infrastruktur dan Teknolgi Informasi (TI). Selain dukungan TI dalam pengembangan manajemen keuangan BLUD juga butuh dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai mengenai akuntansi dan keuangan, sebagai senjata ampuh dalam menciptakan informasi termasuk informasi akuntansi dan keuangan untuk mewujudkan peningkatan akuntabilitas dan kepercayaan dari masyarakat. Di sisi lain, aset terpenting organisasi diperoleh melalui kepemilikan sumber daya manusia yang unggul, karena sumber daya manusia adalah satu-satunya tempat dimana aset pengetahuan melekat, yaitu sumber munculnya ide-ide kreatif dan inovatif yang dapat digunakan oleh organisasi dalam mengambil keputusan untuk memecahkan permasalahan. Tentunya, pola-pola lama dalam penganggaran pada organisasi harus dirubah dengan pola penganggaran baru yang lebih detail dan akurat. Sejalan dengan implementasi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Unit kerja pada SKPD paska ditetapkannya Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) merupakan salah satu dokumen yang sangat penting untuk menunjang keberhasilan dalam implementasi penerapan PPK-BLUD. Sesuai pasal 71 ayat (1) Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 61 Tahun 2007 tersebut, BLUD wajib menyusun Rencana Bisnis Anggaran (RBA) yang bedasarkan Rencana Strategis Bisnis (RSB) yang telah ditetapkan. RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan anggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, standar pelayanan minimal, target kinerja dan anggaran BLUD. Penyusunan RBA berprinsip pada anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis pelayanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari jasa pelayanan, hibah dan hasil kerja sama APBD, APBN, dan lain-lain pendapatan BULD yang sah. Selain itu RBA juga merupakan sebagai pengganti dari Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) untuk perangkat daerah yang telah menerapkan PPK-BLUD. Untuk itu, secara umum


3

proses penyusunan dan pengesahan RBA sama dengan proses penyususnan RKA-SKPD dalam konteks anggaran daerah bagi BLUD-SKPD, RBA disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, sedangkan untuk BLUD-Unit kerja, RBA disajikan sebagai bagian yang tidak dapat terpisahkan dari RKA-SKPD. Untuk BLUD-SKPD, RBA yang telah disusun, akan disampaikan kepada Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD). Sedangkan BLUD-Unit kerja, RBA disampaikan kepada kepala SKPD untuk dikonsolidasi ke RKA-SKPD dan selanjutnya akan disampaikan kepada PPKD. RBA atau RKA-SKPD beserta PPKD diasampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintahan Daerah (TAPD) untuk dilakukan penelaahan, kemudian akan disampaikan kepada PPKD agar dituangkan kedalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. Mengingat pentingnya RBA dalam implementasi PPK-BLUD tersebut, maka perlu adanya penelitian tentang proses penyusunan RBA pada BLUD yang dapat digunakan sebagai referensi bagi aparatur pemerintah daerah dalam menyusun dokumen RBA-BLUD. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami gambaran umum persiapan dalam menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) dengan PPK-BLUD dan untuk mengetahui dan memahami proses penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) pada Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Sumberglagah Mojokerto. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dalam hal obyek penelitian yaitu pada Rumah Sakit Umum Daerah Sumberglagah Mojokerto. TINJAUAN TEORETIS DAN PROPOSISI PENELITIAN Pengertian Entitas Sektor Publik dan Badan Layanan Umum Menurut Rai (2010:67) Secara sederhana sektor publik ( public sector ), dapat diartikan sebagai sektor pelayanan yang menyediakan barang atau jasa bagi masyarakat umum dengan sumber dana yang berasal dari pajak dan penerimaan negara lainnya, dimana kegiatannya banyak diatur dengan ketentuan atau peraturan. Sedangkan menurut Akadun (2009:11) Beberapa hal yang menarik dengan pengertian sektor publik. Pertama, sektor publik dapat diartikan Aktivitas pemerintah dan segala konsekuensinya. Kedua, sektor publik merupakan pengambilan keputusan secara umum oleh negara dan hasil-hasilnya. Ketiga, sektor publik adalah konsumsi, investasi dan transfer pemerintah (pendekatan ekonomi). Konsumsi dan transfer pemerintah menggambarkan aktivitas sektor publik dan pengalokasian sumber daya kedalam anggaran dan belanja negara. Menurut Nordiawan (2009:183) dalam siklus akuntansi sektor publik, setelah proses penganggaran selesai, anggaran itu kemudian direalisasikan sebagaimana yang telah direncanakan organisasi publik. Dengan kata lain, realisasi anggaran merupakan proses pelaksanaan segala sesuatu yang telah direncanakan dan dianggarkan oleh organisasi publik. Menurut Bastian (2010:168) dalam proses perencanaan publik dibagi menjadi dua yaitu: 1. Sistem Perencanaan Publik. Dalam setiap organisasi, rencana disusun sesuai dengan struktur organisasinya. Ada dua jenis rencana yaitu: a. Rencana stratejik, yang sering disebut rencana jangka panjang (long range planning) adalah proses pengambilan keputusan yang menyangkut tujuan jangka panjang organisasi, kebijakan yang harus diperhatikan, serta strategi yang harus dijalankan untuk mencapai tujuan tersebut. Untuk melaksanakan strategi tersebut, program kerja yang terinci harus disusun yang mencakup kegiatan yang harus dilakukan, kapan harus dimulai dan kapan harus selesai, siapa yang bertanggung jawab, serta sumber daya manusia yang diperlukan.


4

b. Rencana operasional, terdiri dari, rencana sekali pakai yakni rencana yang disusun untuk mencapai tujuan tertentu dan segera dibubarkan setelah tujuan itu tercapai. Rencana permanen, yakni pendekatan yang sudah di standarisasi untuk menghadapi situasi berulang dan dapat diramalkan sebelumnya. 2. Siklus Perencanaan Publik Unsur pengambilan yang sangat penting dalam perencanaan adalah proses mengembangkan dan memilih langkah-langkah yang akan diambil untuk menghadapi masalah yang dialami oleh organisasi sektor publik. Pemimpin harus mengambil keputusan tentang ramalan situasi yang akan terjadi dimasa yang akan datang. Di dalam kegiatan entitas sektor publik kegiatannya memfokuskan pada Badan Layanan Umum atau pelayanan umum kepada masyarakat berikut ini merupakan pengertian mengenai Badan Layanan Umum. Menurut Mursyidi (2009:372) menyatakan bahwa Badan Layanan Umum (BLU) adalah instansi dilingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan layanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan didalam melakukan kegiatannya didasarakan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Salah satunya adalah Rumah Sakit Umum Daerah. Menurut Nurlan (2009:133) BLU menyelenggarakan kegiatannya tanpa mengutamakan mencari keuntungan. Rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja BLU disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja kementrian negara, lembaga SKPD atau Pemerintah Daerah. BLU diberikan kewenangan untuk mengelola keuangannya secara desentralisasi (kewenangan pemerintah pusat kepemerintah daerah). Menurut Fama (2009) Pengelolaan keuangan BLU disebut dengan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU), yaitu pola pengelolaan keuangan yang memberikan flesibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-prektek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum dan kecerdasan kehidupan bangsa. Pengertian Anggaran dan Karakteristik Anggaran A. Pengertian Anggaran. Menurut Rudianto (2009:3) Anggaran adalah rencana kerja organisasi dimasa mendatang yang diwujudkan dalam bentuk kuantitatif, formal, dan sistematis. Proses penyiapan anggaran disebut penganggaran. Rencana kerja tersebut ditulis dalam bentuk sederetan angka yang merupakan target pencapaian organisasi. Rencana kerja merupakan suatu sasaran resmi organisasi yang harus diupayakan untuk dicapai oleh seluruh anggota organisasi atau organisasi itu sendiri. Anggaran juga harus disusun menggunakan suatu urutan tertentu, bukan acak-acakan. Menurut Catur Sasongko (2010:81) Penyusunan anggaran yang baik adalah untuk mempermudah anggota organisasi memahami target yang harus dicapai oleh perusahaan dan untuk melihat hubungan antara satu begian rencana kerja dengan bagian lainnya. Dalam pengelolaan organisasi manajemen menetapkan Budget atau Anggaran. Anggaran merupakan alat penting untuk perencanaan dan pengendalian jangka pendek dalam organisasi. Menurut Adisaputro (2011:6) Definisi Anggaran adalah suatu pendekatan yang formal dan sistematis daripada pelaksanaan tanggung jawab manajemen didalam perencanaan, koordinasi dan pengawasan.


5

Menurut Fardian (2012) Anggaran adalah rencana terperinci tentang perolehan dan penggunaan sumber daya keuangan dan sumber daya lainnya selama suatu periode waktu tertentu. Nordiawan dan Hertianti ( 2010:69) Anggaran juga dapat dikatakan sebagai pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu dalam ukuran finansial. Dalam pembuatan anggaran sektor publik, terutama pemerintah, merupakan proses yang cukup rumit dan mengandung muatan politis yang cukup signifikan. Beda dengan penyusunan diperusahaan suwasta yang muatan politisnya relatif lebih kecil. Bagi sektor publik seperti pemerintah. Anggaran tidak hanya rencana tahunan, tetapi juga merupakan bentuk akuntabilitas atas pengelolaan dana publik yang dibebankan kepadanya. Dalam pengertian lain. Menurut Kurniawan (2011) Anggaran dapat dikatakan sebagai buah rencana finansial yang menyatakan hal-hal berikut: 1. Rencana-rencana organisasi untuk melayani masyarakat atau aktivitas lain yang dapat mengembangkan kapasitas organisasi dalam pelayanan. 2. Entitas besarnya biaya yang harus dikeluarkan dalam merealisasikan rencana tersebut. 3. Perencanaan sumber-sumber yang akan menghasilakan pemasukan serta besarnya pemasukan tersebut. Pengertian anggaran (budget) menurut Afiah (2010:166) adalah suatu rencana keuangan periodik yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan. Anggaran merupakan alat manajemen yang penting dalam perencanaan dan pengendalian keuangan organisasi. Sebagai alat manajemen, anggaran tidak akan berfungsi dengan baik apabila manusia yang menggunakan alat tersebut tidak dapat menggunakannya dengan baik. Oleh karena itu anggaran memiliki fungsi yang sama dengan manajemen. Menurut Budi Hartanto (2009:54) anggaran mempunyai beberapa fungsi yang meliputi, fungsi perencanaan, fungsi pelaksanaan, dan fungsi pengawasan. 1. Fungsi Perencanaan Anggaran merupakan komponen utama dari perencanaan yang memuat tujuan dan tindakan dalam mencapai tujuan perusahaan. Anggaran memberikan gambaran yang lebih nyata atau lebih jelas dalam unit dan uang. 2. Fungsi Pelaksanaan Anggaran merupakan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan, sehingga pekerjaan dapat dilaksanakan secara selaras dalam mencapai tujuan. 3. Fungsi Pengawasan Anggaran merupakan alat pengendalian atau pengawasan (controlling), dilakukan dengan cara membandingkan hasil aktual dengan yang dianggarkan secara periodik serta dengan melakukan tindakan perbaikan apabila dipandang perlu. B. Karakteristik Anggaran Anggaran harus disusun dan dihitung dengan cermat agar operasionalisasi perusahaan dapat berjalan dengan efektif. Untuk mewujudkan hal tersebut anggaran harus mempunyai karakteristik tertentu. Menurut Samryn (2010:91) karakteristik-karakteristiknya adalah sebagai berikut: 1. Anggaran mengestimasikan potensi laba dari unit usaha tersebut. 2. Dinyatakan dalam bentuk moneter, walau jumlah moneter didukung dengan jumlah nonmoneter (contoh: unit yanbg terjual atau diproduksi). 3. Biasanya meliputi waktu satu tahun. 4. Merupakan komitmen manajemen, manajer setuju untuk menerima tanggung jawab atas pencapaian tujuan-tujuan anggaran.


6

5. Usulan anggaran ditinjau dan disetujui oleh penjabat yang lebih tinggi wewenangnya dari pembuat anggaran. 6. Setelah disetujui, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi-kondisi tertentu. 7. Secara berkala, kinerja keuangan akrual dibandingkan dengan anggaran, dan varians dianalisis serta dijelaskan. Menurut Renyowijoyo (2013:4) menyatakan bahwa ada beberapa karakteristik anggaran, yaitu: 1. Dinyatakan dalam satuan moneter. 2. Umumnya mencakup kurun waktu satu tahun. 3. Mengandung komitmen manajemen. 4. Usulan anggaran disetujui oleh pejabat yang lebih tinggi dari pelaksana anggaran. 5. Harus dianalisis penyebabnya, jika terjadi penyimpangan didalam pelaksanaannya. Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Menurut Peraturan Mentri Keuangan Nomor 44/PMK.5/2009 Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD atau RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran suatu Badan Layanan Umum Daerah. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutanya disingkat BLUD menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja Perangkat Daerah dilingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Dalam pembuatan rencana bisnis dan anggaran disuati instansi pemerinta pada badan layanan umum daerah harus memenuhi beberapa komponen. Menurut Solihin (2002) isi dalam penyusunan rencana bisnis dan anggaran adalah: 1. Dasar Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran disusun berdasarkan Rencana Strategi Bisnis (RSB) yang telah ditetapkan dan sebagai upaya mewujudkan bisnis yang sehat dalam penerapan PPKBLUD. Menurut Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007. Rencana Strategi Bisnis Adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi misi, program, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional BLUD. Sedangkan PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keluasan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. 2. Proses Penyusunan Perencanaan dan penganggaran menjadi hal yang paling penting dalam menentukan arah organisasi untuk menjalankan aktivitas-aktivitas demi mencapai tujuan organisasi. Perencanaan yang dibuat tentunya harus selaras dengan visi, misi dan strategi organisasi sebagai arahan utama yang telah ditentukan sebelumnya. Perencanaan merupakan langkah organisasi menentukan kegiatan yang tepat dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Penganggaran merupakan rencana keuangan yang secara sistematis menunjukkan alokasi sumber daya manusia, material, dan sumber daya lainnya. Berbagai variasi dalam sistem penganggaran pemerintah dikembangkan


7

untuk melayani berbagai tujuan termasuk guna pengendalian keuangan, rencana manajemen, prioritas dari penggunaan dana dan pertanggungjawaban kepada publik. Sebagai organisasi yang akan menerapkan praktek bisnis yang sehat tentunya BLUD menerapkan pola-pola perencanaan dan penganggaran dengan menjadikan efisiensi dan produktivitas sebagai hal yang paling utama. Dalam RBA menyajikan informasi-informasi keuanggan secara komprehensif mencakup proyeksi laporan keuangan dan kinerja keuangan tahun berjalan. Tentunya Penyusunan RBA akan lebih praktis jika dihubungkan dengan Teknologi Informasi (TI) yang mendukung dan mengakomodir data-data yang diperlukan mengingat kompleksitas informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan RBA. Selain dukungan TI dalam pengembangan manajemen keuangan BLUD juga butuh dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai mengenai akuntansi dan keuangan. Dalam penyusunan RBA, Badan Layan Umum Dearah harus mempertimbangkan SPM yang telah ditetapkan, SPM atua Standar Pelayanan Minimal adalah spesifikasi teknis tentang tolak ukur layanan minimal yang diberikan oleh BLUD kepada masyarakat. 3. Subtansi atau Komponen Rencana Bisnis dan Anggaran Subtansi RBA meliputi: a. Kinerja tahun berjalan. b. Asumsi makro dan mikro. c. Sasaran, indikator, target kinerja dan kegiatan. d. Analisis dan perkiraan biaya satuan. e. Perkiraan harga. f. Perkiraan pedapatan, biaya, investasi, dan pendapatan. g. Presentase ambang batas. h. Prognosa dan proyeksi laporan keuangan. i. Perkiraan maju (forward estimate). j. Ringkasan penerimaan dan pengeluaran Mekanisme Pengajuan Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (BLUDUnit Kerja) Menu Supangat (2012) RBA yang disusun disampaikan kepada kepala SKPD untuk dikonsolidasi dengan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKASKPD), dan selanjutnya disampaikan kepada Pejabat Pengelolah Keuangan Daerah (PPKD). Selanjutnya RKA-SKPD dan RBA yang diterima PPKD disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) untuk dilakukan penelahaan. RBA BLUD-SKPD atau RKA-SKPD beserta RBA BLUD-Unit Kerja yang telah dilakukan penelahaan oleh TPAD, selanjutnya disampaikan kepada PPKD untuk dituangkan kedalam Rencana Peraturan Daerah tentang APBD. Setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, pemimpin BLUD melakukan penyesuaina terhadap RBA untuk menjadi RBA definitif. RBA definitif dipakai sebagai dasar penyusunan DPA-BLUD. Konsep Dasar Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Badan Layanan Umum Rumah Sakit. Anggaran Rumah Sakit Menurut Prawironegoro (2009) anggaran pada rumah sakit selain berfungsi sebagai pedoman dalam perencanaan keuangan dan kegiatan di masa datang, juga merupakan bagian dari progam pengendalian keuangan organisasi. Tujuan pengendalian keuangan rumah sakit yaitu merencanakan dan mengendalikan kegiatan rumah sakit agar bisa


8

mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu pendapatan rumah sakit paling sedikit sama atau lebih besar dari biaya. Pendapatan harus diamankan baik dari pasien yang berobat jalan, rawat inap, kamar operasi dan sebagainya, serta adanya pasien-pasien yang tidak mampu. Menurut Triatmojo (2010) Anggaran pada rumah sakit terdiri atas: 1. Anggaran Statistik, meliputi keadaan volume kegiatan dalam bentuk kuantitatif untuk kegiatan di masa datang. Anggaran statistik diperlukan untuk menghitung penerimaan dan pengeluaran. Bila diketahui tarif maka akan dapat diketahui penerimaan, bila diketahui biaya maka akan dapat diketahui pengeluaran. 2. Anggaran Operasional, meliputi anggaran penerimaan dan anggaran pengeluaran. 3. Anggaran uang tunai, yaitu anggaran yang menunjukkan secara nyata kemungkinan uang tunai yang ada. Anggaran ini penting untuk menjaga kredibilitas rumah sakit terhadap kewajibannya. 4. Anggaran Modal, merupakan perencanaan untuk pembelian alat- alat, pembelian bangunan, dan penjadwalan pengeluaran uang. 5. Anggaran Neraca, merupakan perhitungan posisi kekayaan dan hutang pada akhir tahun yang akan datang. 6. Anggaran Sisa Hasil Usaha, merupakan anggaran yang menggambarkan berapa kemungkinan hasil usaha yang akan diperoleh. 7. Anggaran Tunai, menggambarkan arus masuk dan keluar uang tunai. 8. Anggaran Fleksibel, digunakan untuk kegiatan yang secara langsung terkait dengan jumlah orang yang dilayani. Hal ini berarti banyak sedikitnya jumlah orang yang dilayani akan berpengaruh secara langsung terhadap biaya variabel. Jadi anggaran fleksibel adalah anggaran yang nilainya pada biaya variabel sesuai dengan jumlah pelayanan yang dibutuhkan. 9. Anggaran Program, merupakan proses untuk menyusun kegiata dalam mencapai tujuan program di masa datang dalam bentuk nilai uang. Dalam pelaksanaannya, anggaran program membutuhkan waktu, keterlibatan berbagai pihak, kemampuan dan keterampilan tertentu, serta data dan informasi yang objektif. Pendapatan dan Belanja Rumah Sakit Pendapatan Rumah Sakit adalah penerimaan kas yang menambah kekayaan suatu entitas. Menurut Waluyo (2011) Rumah sakit umumnya mempunyai prinsip-prinsip dan standar yang sama dengan entitas non laba dan non pemerintahan yang lain. Namun rumah sakit mempunyai sumber-sumber pendapatan yang unik seperti pendapatan pasien dan fee premium, dan klasifikasi biaya relatif khusus. 1. Pendapatan pasien. Pendapatan pasien termasuk kamar dan ruang perawatan, dan pelayanan profesi lainnya. 2. Pendapatan premium. Pendapatan atas perjanjian yang dibuat oleh rumah sakit terhadap suatu pelayanan pasien (sebagai fee khusus) 3. Rupa-rupa pendaptan operasi. Yang termasuk dalam pendapatan ini seperti pelayanan kepada pasien selain masalah kesehatan, atau pendapatan yang berasal dari bukan operasi normal, seperti tution and fee dari murid sekolah kesehatan, pendaptann sewa ruang rumah sakit, pendaptan beban adminitrasi (yang diterbitkan) biaya telefon, beban televisi, pendaptan cavetaria.


9

Menurut Agusalim, et al. (2013) Rumah sakit pemerintah merupakan lembaga yang dapat dikelolah sebagai mana rumah sakit swasta yang menerapkan prinsip-prinsip akuntansi korporat (perbedaan) yang bersifat umum maupun spesifik. Prinsip ini merupakan gambaran penerapan desentralisasi dalam sebuah organisasi. Artinya rumah sakit merupakan unit yang tidak terpisahkan dari departemen kesehatan. BLU merupakan unit layanan umum yang tidak terpisahkan dari operasional Negara, seperti karakteristik yang dimiliki oleh organisasi nirlaba, artinya unit ini tidak mementingkan perolehan profit (keuntungan). Oleh karena itu apabilah menggunakan standar akuntansi keuangan, maka lebih tepat menggunakan pernyataan standar (PSAK) nomor 45 tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba, atau standar akuntansi keuangan yang lebih spesifik, akuntansi untuk rumah sakit. Menurut Sandra (2013) menyatakan bahwa Pendapatan yang diterima oleh BLU diatur melalui prinsip-prinsip sebagai berikut : 1. Penerimaan anggaran yang bersumber dari APBN atau APBD diberlakukan sebagai pendapatan BLU. 2. Pendapatan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat merupakan pendapatan operasional BLU. 3. Hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain merupakan pendapatan yang harus diperlakukan sesuai yang diperuntukan. 4. Hasil kerjasama BLU dengan pihak lain dan hasil usaha lainnya merupakan pendapatan bagi BLU. 5. pendapan yang dimaksud dalam angka 1, 2 dan 4 diatas dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja BLU sesuai Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA-nya). 6. Pendapatan yang dimaksud pada angka 2, 3 dan 4 dilaporkan sebagai pendapatan negara bukan pajak kementrian atau lembaga atau pendapatan bukan pajak pemerintah daerah. Menurut Gede (2009) Berdasarkan prinsip-prinsip pengakuan pendapatan, maka BLU mempunyai kewenangan penuh untuk menggunakan pendapatnya sesaui dengan RBA-nya. Kewenangan menggunakan pendapatan dan sisa lebih dapat mendahului dari pengesahan RBA-nya. Prinsip perlakuan belanja Menurut Amira, et al. (2009) Belanja yang dilakukan oleh BLU diatur melali prinsipprinsip sebagai berikut : 1. Belanja BLU terdiri dari unsur biaya yang sesuai dengan struktur biaya yang dituangkan dalam RBA. 2. Pengelolaan belanja BLU diselenggarakan secara fleksibel berdasarkan kesetaraan antara volume kegiatan pelayanan dengan jumlah pengeluaran, mengikuti praktik bisnis yang sehat. 3. Fleksibilitas pengelolaan belanja sebagai mana yang dimaksud dalam angka 2 berlaku dalam ambang batas sesuai dengan yang ditetapkan dalam RBA. 4. Belanja BLU yang mempunyai ambang batas fleksibilitas sebagai mana dimaksud pada angka 3 harus mendapat persetujuan mentri keuangan atau gubenur atau bupati atau walikota atas usulan mentri atau pimpinan lembaga atau kepala SKPD, sesuai dengan kewenangannya. 5. Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLU dapat mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBN atau APBD kepada mentri keuangan atau PPKD melalui mentri atau pimpinan lembaga atau kepala SKPD sesuai dengan kewenangannya. 6. Belanja BLU dilaporkan sebagai belanja barang dan jasa kemeterian negara atau lembagaatau SKPDatau pemerintah daerah.


10

Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Akuntansi berbasis akrual, yaitu suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Dalam akuntansi berbasis akrual, waktu pencatatan (recording) sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya, sehingga dapat menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat. IFAC Public Sector Committee (2002) menyatakan bahwa pelaporan berbasis akrual bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan. Dengan pelaporan berbasis akrual, pengguna dapat mengidentifikasi posisi keuangan pemerintah dan perubahannya, bagaimana pemerintah mendanai kegiatannya sesuai dengan kemampuan pendanaannya sehingga dapat diukur kapasitas pemerintah yang sebenarnya. Akuntansi pemerintah berbasis akrual juga memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi kesempatan dalam menggunakan sumberdaya masa depan dan mewujudkan pengelolaan yang baik atas sumberdaya tersebut. Dengan demikian, perbedaan kongkrit yang paling memerlukan perhatian adalah jenis atau komponen laporan keuangan. Perbedaan mendasar SAP PP 24/2005 dengan SAP Akrual terletak pada PSAP 12 mengenai Laporan Operasional. Walaupun basis akrual berlaku efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai tahun 2010, tetapi apabila entitas pelaporan belum dapat menerapkan PSAP ini, entitas pelaporan dapat menerapkan PSAP Berbasis Kas Menuju Akrual paling lama 4 (empat) tahun setelah Tahun Anggaran 2010. Penerapan SAP Berbasis Akrual dapat dilaksanakan secara bertahap dari penerapan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual menjadi penerapan SAP Berbasis Akrual. Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan SAP Berbasis Akrual secara bertahap pada pemerintah pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan, sedangkan untuk pada pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (pasal 7 PP 71 tahun 2010). Langkah Penyusunan Anggaran Rumah Sakit Proses penyusunan anggaran yang berhasil dapat menjadikan setiap manajer dalam organisasi memiliki persepsi yang jelas mengenai peran mereka masing-masing dalam mencapai sasaran anggaran. Mardiasmo (2009:69) mengatakan tahap penyusunan anggaran adalah sebagai berikut: 1. Penetapan sasaran oleh manajer atas. 2. Pengajuan usulan aktivitas dan taksiran sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan aktivitas tersebut oleh manajer bawah. 3. Review oleh manajer atas terhadap usulan anggaran yang diajukan oleh manajer bawah. 4. Persetujuan oleh manajer atas terhadap usulan anggaran yang diajukan oleh manajer bawah. Empat pendekatan penyusunan anggaran menurut Nordiawan, et al. (2010) yaitu: 1. Pendekatan Tradisional. Pendekatan ini menggunakan asumsi bahwa setiap jenis biaya akan dinaikan jumlahnya pada tingkat kenaikan yang relative sama tanpa memperhatikan kebutuhan yang seharusnya. 2. Pendekatan Kinerja Pendekatan kinerja diperkenalkan untuk mengatasi berbagai kelemahan yang terdapat dalam pendekatan anggaran tradisional, khususnya kelemahan yang disebabkan oleh


11

tidak adanya tolak ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik. 3. Pendekatan Sistem Perencanaan, Program, dan Anggaran Terpadu (Planning, Programming, and Budgeting System-PPBS) PBBS merupakan upaya sistematis yang memperlihatkan integrasi dari perencanaan, pembuatan program, dan penganggaran. 4. Pendekatan Anggaran Berbasis Nol (Zero Based Budgeting-ZBB) Pendekatan pembuatan anggaran ini adalah setiap aktivitas atau program yang telah diadakan ditahun-tahun sebelumnya tidak secara otomatis dapat dilanjutkan. Setiap aktivitas harus dievaluasi setiap tahun untuk menentukan apakah aktivitas itu akan diadakan tahun ini dengan melihat kontribusi yang diberikan kepada tujuan organisasi. Menurut Andini (2010) dalam menyusun anggaran pada rumah sakit perlu diperhatikan tiga ruang lingkup utama, yaitu: 1. Keadaan lingkungan. Meliputi upaya mengetahui keadaan lingkungan secara jelas dari: a) Lingkungan eksternal, seperti: tingkat bunga, kebijakan pemerintah, dan kemajuan teknologi. b) Lingkungan pemasaran: kontraktor, kompetitor, dan lain-lain. c) Lingkungan internal: keadaan petugas, nama baik, hasil kerja yang lalu, dan kebijakan organisasi. 2. Pembuatan program Meliputi misi yang diemban, tujuan yang ingin dicapai, sarana dan sumber daya yang diperlukan. 3. Anggaran Meliputi jenis-jenis: a) Anggaran statistik b) Anggaran finansial c) Financial Statement Proposisi Penelitian Dalam setiap penelitian ilmiah setelah menentukan rumusan masalah, maka perlu mengajukan proposisi. Proposisi adalah jawaban sementara yang perlu diuji kebenarannya dalam penelitian ilmiah tersebut. Berdasarkan rumusan masalah dan tinjauan teoritis yang telah disampaikan penulis tersebut diatas maka peneliti mengajukan proposisi sebagia berikut: Rumuah Sakit Umum Daerah Sumberglagah memanfaatkan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) sebagai sarana dasar untuk Penyusunan Anggaran. Sehingga dengan penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran di Rumuah Sakit Umum Daerah Sumberglagah yang maksimal dalam pengaplikasiannya, maka dapat menciptakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLUD) dengan baik dan tujuan Rumah Sakit dapat tercapai. METODE PENELITIAN Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan penulis sebagai dasar penelitian pada Rumah Sakit Umum Daerah Sumberglagah adalah penelitian dengan menggunakan metode kualitatif


12

deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah data yang dikumpulkan lebih mengambil bentuk kata-kata atau gambar daripada angka-angka. Gambaran Populasi ( Objek ) Penelitian Menurut Suharyadi (2007:12) populasi adalah sebuah kumpulan dari semua kemugkinan orang-orang, benda-benda yang mempunyai karakteristik tertentu. Objek atau subjek dengan karakteristik tertentu tersebut yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Sedang objek yang akan diteliti oleh penulis adalah tentang Proses Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Sumberglagah Mojokerto. Populasi tersebut terdiri atas beberapa objek yang dapat mendukung Proses Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran, antara lain: 1. Sistem dan prosedur penyusunan Proses Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA). 2. Dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Proses Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA). 3. Form pendapatan dan belanja kemasing-masing unit Jenis Data Pengumpulan data merupakan suatu prosedur yang sangat penting dalam suatu penelitian. Data yang telah dikumpulkan dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah yang dirumuskan dalam penelitian. Jenis data dalam penelitian merupakan faktor yang sangat penting, karena Jenis data akan menyangkut kualitas dari hasil penelitian. Oleh karenanya, Jenis data menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data. (Sugiyono, 2012:79) Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, menurut Jogiyanto (2009:124) 1. Data primer Data primer merupakan data yang diperoleh dengan wawancara secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait dengan obyek penelitian, seperti bagian penyusunan program (RBA), bagian keuangan dan dengan pihak yang berhubungan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Dengan cara memberikan pertanyaan tersetruktur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas, sehingga diperoleh data yang diperlukan dengan lengkap. 2. Data sekunder Data sekunder adalah data yang didapat dengan mempelajari beberapa dokumen entitas yang bersangkutan dapat berupa: struktur organisasi, form Rencana Bisnis dan Anggaran, alur penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Sumberglagah dan dokumen Pengajuan Rencana Bisnis dan Anggaran, serta dokumen-dokumen lainnya. Teknik Pengumpulan Data Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan beberapa langkah-langkah dalam mengumpulkan data yang diperlukan, antara lain: 1. Studi Pustaka Studi pustaka merupakan cara untuk memperoleh data dengan mempelajari buku atau sumber-sumber lain, seperti buku Akuntansi Sektor Publik dan Proses Penganggaran pada Entitas Sektor Publik, yang ada di perpustakaan untuk mendapatkan landasan teori yang digunakan sebagai dasar dalam pembahsan masalah. 2. Penelitian Lapangan


13

Penelitian lapangan merupakan cara untuk memperoleh data dengan melakukan penelitian langsung dengan cara membuat daftar pertanyaan yang akan mendukung skripsi ini diajukan pada pihak-pihak tertentu di entitas yang di jadikan obyek penelitian. a. Interview Yaitu melakukan wawancara langsung dengan mengadakan tanya jawab dengan manajer dan karyawan-karyawan yang terlibat dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini. b. Observasi Yaitu dengan mengumpulkan data keuangan yang didapat dari organisasi untuk digunakan sebagai sumber penyusunan skripsi ini. c. Dokumentasi Yaitu dengan cara mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, arsip, atau dokumen-dokumen yang bersifat tulisan dari organisasi. Satuan Kajian 1. Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD atau RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran suatu Badan Layana Umum Daerah. 2. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat menjadi BLUD adalah satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja Perangkat Daerah dilingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan didalam melakukan kegiatannya didasarkan pada efisiensi dan produktivitas. Teknik Analisis Data Teknik analisis data yang dilakukan untuk memecahkan masalah dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Menurut Kuncoro (2009 :172) Analisis Deskriptif adalah pengumpulan data untuk di analisis atau menjawab pertanyaan mengenai status terakhir dari subjek penelitian. Pengertian teknik analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, dan suatu uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema. Analisis kualitatif adalah analisis yang tidak menggunakan model matematika, model statistik dan atau model-model tertentu lainnya. Analisis data yang dilakukan terbatas pada teknik pengolahan data-datanya, seperti pada pengecekan data dalam hal ini sekedar membaca tabel, grafik-grafik, bagan alur, atau angka-angka yang tersedia, kemudian melakukan uraian dan penafsiran mengenai masalah yang diteliti. Teknik dalam menganalisis data yang telah dikumpulkan meliputi: 1. Melakukan penelitian terhadap Proses Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Sumberglagah serta dokumen-dokumen pendukung. 2. Memberikan rekomendasi atas temuan atau kelemahan organisasi menurut teori-teori yang diperoleh dari literatur. 3. Menarik kesimpulan berdasarkan pada hasil analisis yang telah dilakukan.


14

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Implementasi Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) pada Rumah Sakit Umum Daerah Sumberglagah Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran suatu Badan Layanan Umum Daerah. Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) merupakan dokumen yang sangat penting dalam implementasi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). karena sesuai pasal 10 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah dan pasal 71 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknsi Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah Sumberglagah sebagai Badan Layanan Umum Daerah harus membuat Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) setiap tahunnya yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategi Bisnis (RSB) yang telah ditetapkan. Maka dengan hal tersebut Rumah Sakit Umum Daerah Sumberglagah menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) diharapkan untuk dapat dipakai sebagai acuan pembuatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Selain RBA di Rumah Sakit Umum Daerah Sumberglagah juga harus membuat Rencana Kerja Anggaran (RKA) setiap tahunnya. Kemudian RBA dan RKA di samakan dan digabungkan untuk dipakai sebagai dasar pembuatan DPA. Komponen-komponen dan Subtansi Rencana Bisnis dan Anggaran Dalam Proses Penyusunan Rencana Bisnis Dan Anggaran supaya berjalan dengan tepat maka setiap isntansi harus mematuhi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknsi Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Demikian juga yang di terapkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sumberglagah komponen-komponen dan subtansinya berisi sebagai berikut: 1. Kinerja tahun berjalan. Kondisi Lingkungan yang Mempengaruhi Pencapaian Kinerja. Digambarkan mengenai hasil kegiatan tahun berjalan secara keseluruhan yang berisi penjelasan mengenai pencapaian target–target kinerja dan uraian mengenai faktor–faktor yang mempengaruhi kinerja,meliputi: a. Faktor Internal Menggambarkan kondisi internal BLUD yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi keberhasilan BLUD dalam mencapai tujuannya b. Faktor Eksternal Menggambarkan kondisi di luar BLUD yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi keberhasilan BLUD dalam mencapai tujuannya 2. Asumsi makro dan mikro. Perbandingan Asumsi pada Waktu Menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran dengan Fakta yang Terjadi meliputi Aspek Makro dan Aspek Mikro 3. Sasaran, indikator, target kinerja dan kegiatan. Pada Rumah Sakit Umum Daerah Sumberglagah dalam pengukuran kinerja menggunakan pendekatan Balanced Scorecards, sehingga indikator kinerja terdiri dari: a. Non Keuangan, terdiri dari pencapaian kinerja berdasarkan unit layanan dan unit pendukung layanan. b. Keuangan, memuat pencapaian semua aspek kinerja keuangan, dengan membandingkan antara prognasa dan anggaran tahun berjalan.


15

4. Analisis dan perkiraan biaya satuan. Anggaran BLUD merupakan penjabaran program dan kegiatan dalam bentuk satuan mata uang berupa pendapatan dan biaya, yang dananya bersumber dari seluruh pendapatan BLUD. Sumber dan alokasi dana, meliputi anggaran biaya atau belanja BLUD yang diperinci berdasarkan sumber dana yang diperoleh dan alokasi dana pencatatannya berbasis kas. Untuk Rumah Sakit Umum Daerah Sumberglagah sebagai Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang merupakan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan menggunakan basis kas untuk pengakuan pendapatan dan belanja dalam laporan realisasi anggaran. Ini menunjukkan bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual dalam penyajian laporan keuangan pemerintah pada proses penyusunan rencana bisnis dan anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Sumberglagah dalam penerapannya kurang baik. 5. Perkiraan harga. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atau Owners Estimate (OE) adalah harga barang atau jasa yang dikalkulasi secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan. 6. Perkiraan pedapatan, biaya, investasi, dan pendapatan. A.Perkiraan Pendapatan Berisi prognasa pendapatan BLUD tahun anggaran berjalan dan proyeksi tahun anggaran yang dianggarkan dari setiap sumber pendapatan. B. Perkiraan Biaya Biaya berdasarkan unit layanan dan unit pendukung layanan. C. Perkiraan Penerimaan dan Pengeluaran Investasi a. Penerimaan investasi untuk unit layanan dan unit pendukung layanan. b. Pengeluaran investasi untuk unit layanan dan unit pendukung layanan 7. Presentase ambang batas. Ambang batas ditetapkan dengan besaran prosentase dari pendapatan jasa layanan yang tercantum dalam RBA tahun aggaran yang dianggarkan. Hal tersebut dapat dilakukan apabila volume kegiatan pelayanan dan pendapatan jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerjasama, dan lain–lain pendapatan yang telah ditetapkan dalam RBA tahun yang dianggarkan. 8. Prognosa dan proyeksi laporan keuangan. Memuat: a. Neraca Disusun agar dapat memberikan gambaran mengenai posisi keuangan BLUD sampai dengan 30 juni, dan prognosa sampai dengan 31 Desember tahun anggaran berjalan. b. Laporan Operasional Disusun untuk mengetahui realisasi sampai dengan 30 Juni dan prognosa sampai dengan 31 Desember atas jumlah pendapatan yang diakui dan biaya yang dibebankan pada akhir tahun anggaran berjalan. c. Laporan Arus Kas Disusun untuk mengetahui arus kas dan setara kas sampai dengan 30 juni, dan prognosa sampai dengan 31 Desember dari aktivitas operasional, investasi, pendapatan kenaikan atau penurunan kas dan setara kas bersih, kas dan setara kas awal, dan jumlah saldo kas dan setara kas pada akhir tahun anggaran berjalan. d. Catatan Atas Laporan Keuangan Memuat penjelasan pos-pos laporan keuangan, dan informasi lainnya yang relevan dengan laporean keuangan


16

9. Perkiraan maju (forward estimate). Proyeksi sangat diperlukan untuk melihat kondisi dimasa yang akan datang. Untuk proyeksi keuangan sangat diperlukan karena kondisi perekonomian yang selalu berubah. Dengan membuat proyeksi, maka Badan Layanan Umum Daerah dapat memperkirakan berapa pendapatan, biaya, investasi, hibah dan lain-lain yang akan diterimah dan dikeluarkan oleh rumah sakit. Proyeksi adalah gambaran laporan keuangan entitas atau Badan Layanan Umum Daerah yang terjadi pada tahun yang akan dianggarkan. Proyeksi laporan keuangan BLUD disajikan secara komperatif dengan membandingkan antara prognosa tahun berjalan dengan proyeksi tahun yang dianggarkan. 10. Ringkasan penerimaan dan pengeluaran Memuat hal-hal yang berkaitan dengan hasil ringkasan pendapatan dan biaya yang ada pada rumah sakit. Berkaitan dengan Proses Penyusunan Rencanan Bisnis Dan Anggaran pada Instansi Pemerintah yang telah diuraikan pada bab 2, maka penerapannya di Rumah Sakit Umum Daerah Sumberglagah tidak ada perbedaan yang berarti. Terlihat bahwa semua komponen-komponennya sudah lengkap, hanya terdapat satu masalah pada substansi Analisis dan perkiraan biaya satuan dimana dalam pengakuan pendapatan dan biaya, yaitu masi menggunakan basis kas. Alur Atau mekanisme Penyusunan RBA pada Rumah Sakit Umum Daerah Sumberglagah Penyusunan RBA pada Rumah Sakit Umum Daerah Sumberglagah berawal dari bagian anggaran berkoordinasi dengan bagian Wadir Umum dan Keuangan, setelah itu dilakukan penyusunan dan pendistribusian nota dinas dari Wadir Umum dan Keuangan tentang penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) dan Form Pendapatan dan Belanja kemasing-masing unit. Bagian Perencanaan Progran dan Evaluasi (PPE) bertugas melakukan penelitian ke masing-masing unit tentang tata cara pengisian form. Form yang sudah di distribusikan ke masing-masing unit di isi dan dikembalikan ke bagian atau bidang, di Rumah Sakit Umum Daerah Sumberglagah dibentuk bagian penanggungjawab program. Bagian ini ditugaskan untuk menerimah form yang sudah di isi tersebut, biasanya form itu dikumpulkan dan disertai dengan proposal pengembangan dari masing-masing unit. Setalah form dan proposal semua terkumpul dari semua unit, dilakukan pembahasan internal. Pembahasan internal menghasilkan daftar anggaran pendapatan dan belanja prognosa laporan keuangan. Dari hasil tersebut barulah dapat tersusun komponen utama Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA). Berkaitan dengan alur atau mekanisme penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) yang telah diuraikan pada bab 2, tidak ada perbedaan yang berarti. Dalam proses penyusunan RBA, semua bagian yang terlibat di dalam penyusunan RBA sudah melakukan tugas sesuai dengan bagian atau bidangnya masing-masing. Temuan Penelitian Berdasarkan data yang diperoleh terkait dengan Proses Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Sumberglagah, ditemukan hasil sebagai berikut: 1. Pada komponen-komponen proses penyusunan RBA di Rumah Sakit Umum Daerah Sumberglagah basis akuntansi dalam menyajikan laporan keuangan dimana kelemahan atau kekurangan pada pencatatan analisis dan perkiraan biaya satuan yang menggunakan basis kas.


17

Permasalahan Pelaksanaan dari kegiatan didalam instansi apapun bentuknya tentu perna dihadapkan pada suatu masalah sehubungan dengan kegiatan yang telah dijalankan. Sebagaimana telah diketahui bahwa dalam suatu instansi dapat terjadi masalah yang disadari ataupun tidak didasari keberadaannya, yang dapat mengakibatkan terhambatnya tujuan instansi yang akan dicapai. Proses penyusunan rencana bisnis dan anggaran yang diterapkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sumberglagah secara keseluruhan dikatakan cukup baik, karena proses penyusunan rencana bisnis dan anggaran yang diterapkan sudah memenuhi pasal 10 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah dan pasal 71 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknsi Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, hal tersebut dapat terlihat dari komponen-komponen dan alur penyusunan yang berkaitan dengan proses penyusunan rencana bisnis dan anggaran yang diterapkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sumberglagah dalam kaitannya dengan aktifitas tersebut dalam Proses penyusunan rencana bisnis dan anggaran sudah menerapkan komponen-komponen, serta semua bagian atau unit-unit yang terlibat di dalam penyusunan RBA sudah melakukan tugas sesuai dengan bagian atau bidangnya masing-masing sehingga dalam Proses Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Sumberglagah sudah memnuhi pasal 10 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah dan pasal 71 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknsi Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Hasil analisis atas Proses Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Sumberglagah menunjukkan ada kelemahan atau kekurangan pada komponen-komponen proses penyusunan RBA yang selama ini dijalankan, dimana dalam pelaksanaannya Rumah Sakit Umum Daerah Sumberglagah tidak memenuhi substansi dalam komponen penyusunan RBA, dimana kelemahan atau kekurangan pada pencatatan analisis dan perkiraan biaya satuan yang kurang baik, yang mana pada substansi dalam komponen penyusunan RBA yang baik adalah instansi pemerintah dalam menyajikan laporan keuangan pada penyusunan RBA dalam komponen Analisis dan perkiraan biaya satuan harus mengacu pada akuntansi berbasi akrual, yang sudah diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Belum memenuhinya substansi dalam komponen penyusunan RBA pada Rumah Sakit Umum Daerah Sumberglagah terlihat pada komponen-komponen penyusunan RBA. pada Analisis dan perkiraan biaya satuan yang mana dalam pengakuan pendapatan dan biaya, dimana pada komponen analisis dan perkiraan biaya satuan masi menggunakan basis kas. Alasan Rumah Sakit Umum Daerah Sumberglagah masi menggunakan akuntansi basis kas dalam tata cara penyajian informasi Analisis dan perkiraan biaya satuan pada pendapatan dan belanja dalam laporan keuangan yang digunakan dalam komponen-komponen penyusunan RBA dengan pertimbangan belum adanya dukungan Teknologi Informasi (TI) yang mendukung dan mengakomodir data-data yang diperlukan mengingat kopleksitas informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan RBA. selain dukungan TI dalam pengembangan manajemen keuangan BLUD juga mempetimbangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum bisa maksimal dalam penerapan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual secarah penuh.


18

Sebab Masalah Yang dimaksud dengan sebab masalah adalah suatu hal yang menyebabkan terjadinya suatu masalah dalam instansi dan perlu diatasi agar tidak menghambat instansi dalam pencapaian tujuan. Komponen Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) sangat dibutuhkan dalam proses penyusunan RBA di Rumah Sakit Umum Daerah Sumberglagah, dengan diterapkan dan dijalankannya komoponen-komponen dan alur RBA yang sesuai peraturan yang ada maka diharapkan menghasilkan Proses Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Sumberglagah berjalan dengan baik. Adapun penyebab dari permasalahan yang dihadapi oleh di Rumah Sakit Umum Daerah Sumberglagah atara lain: 1. Dengan adanya pencatatan Analisis dan perkiraan biaya yang masi menggunakan basis kas yaitu pada komoponen dan substansi pada proses penyusunan RBA ini menunjukkan bawha kurang baiknya penyajian laporan keuangan pada proses penyusunan rencana bisnis dan anggaran, sehingga dapat berpengaruh terhadap proses penyusunan rencana bisnis dan anggaran yang diterapkan. Karena basis akuntansi yang digunakan dalam tata cara penyajian informasi Analisis dan perkiraan biaya satuan pada pendapatan dan belanja dalam laporan keuangan pemerintah yang digunakan dalam komponen-komponen penyusunan RBA diharuskan menggunakan basis akrual secara penuh, karena setiap instansi pemerintah dalam penyamapaian laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan harus menerapkan basis akrual secara penuh. Akibat Masalah Bertitik tolak dari permasalahan yang ada dan uraian sebab masalah yang telah dikemukakan diatas, maka untuk selanjutnya peneliti akan mengemukakan akibat yang dapat ditimbulkan dari permasalahan. Setelah diketahui apa yang menjadi masalah dan penyebab masalah tersebut. Maka perlu kiranya peneliti mengemukakan akibat yang mugkin timbul dari permasalahan tersebut diatas, yaitu: 1. Dengan adanya pencatatan analisis dan perkiraan biaya yang masi menggunakan basis kas yaitu pada komponen dan substansi pada proses penyusunan RBA ini mengakibatkan terjadinya dalam komponen penyusunan RBA kurang akurat karena masi menggunakan basis kas, sehingga data yang di gunakan untuk pengisian analisis dan perkiraan biaya masi kurang baik. Dalam proses penyusunan rencana bisnis dan anggaran pada badan layanan umum daerah pada substansi pencatatan analisis dan perkiraan dalam komponen RBA merupakan perihal yang juga bisa mempengaruhi isi komponen RBA, dan selain komponen, alur penyusunan juga dibutuhkan dalam proses penyusunan rencana bisnis dan anggaran supaya menghasilkan proses RBA yang sesuai peraturan pemerintah yang telah dijelaskan pada bab 2 sebelumnya yaitu pencatatan analisis dan perkiraan biaya satuan menggunakan basis akrual yang belum terpenuhi karena masi menggunakan basis kas dalam laporan keuangan untuk pengakuan pendapatan dan belanja dalam realisasi anggaran pada komponen RBA. Analisis Masalah Analisis artinya memecahkan atau merinci suatu jumlah tertentu menjadi beberapa elemen-elemen itu sendiri sesuai apa yang telah diuraikan pada latar belakang masalah dan permasalahannya. Dalam Proses Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran pada Badan Layanan Umum diperlukan substansi komponen-komponen dan alur atau mekanisme yang baik dalam instansi pemerintah. Agar komponen dan alur penyusunan RBA dilaksanakan secara baik, maka diperlukan adanya data-data atau informasi yang berupa bukti-bukti


19

dokumen yang berhubungan dengan proses penyusunan bisnis dan anggaran pada komponen dan alur penyusunan RBA. Dalam Proses Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah diperlukan substansi komponen-komponen dan alur atau mekanisme yang baik, dalam hal ini peneliti mengusulkan untuk laporan keuangan pada pengakuan pendapatan dan belanja dalam realisasi anggaran dalam substansi pencatatan analisis dan perkiraan biaya satuan pada komponen RBA, yaitu menggunakan basis akrual. Dengan adanya basis akuntansi yang mendasari laporan keuangan yang digunakan sebagai bahan penyusunan dalam komponen RBA. Berkaitan dengan Proses Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Sumberglagah kurang memenuhi unsur substansi dimana komponen penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran dalam pencatatan analisis dan perkiraan biaya yaitu masi menggunakan basis kas. Proses Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Sumberglagah sudah diterapkan dan dilaksanakan dengan baik hal tersebut dapat terlihat dari komponen-komponennya suda terpenuhi semua dan alur penyusunannya terlihat sudah baik yaitu menerapakan pendekantan bottom-up dan top-down, dengan didukung oleh dokumen penyusunan rencana bisnis dan anggaran. Pemecahan Masalah Komponen dan alur mekanisme sangat berperan untuk Proses penysunan Rencana Bisnis dan Anggaran pada Badan Layanan Umum. Rencana Bisnis dan Anggaran merupakan hal yang sangat diperlukan dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) karena Rumah Sakit Umum Daerah selain membuat Rencana Kerja Anggaran (RKA) juga dituntut untuk pembuatan RBA untuk memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Dengan adanya permasalahan yang dihadapi oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sumberglagah akibat dari permasalahan tersebut, maka berikut ini peneliti mengemukakan langka-langka pemecahan masalah yang dihadapi oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sumberglagah, agar tercapai proses penyusunan rencana bisnis dan anggaran yang baik. Dari analisis masalah tersebut, tentunya yang pelu diperhatikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sumberglagah adalah, sebagai berikut: 1. Perubahan pada pencatatan analisis dan perkiraan dalam laporan keuangan untuk pengakuan pendapatan dan belanja dalam realisasi anggaran pada komponen rencana bisnis dan anggaran dengan menerapakan basis akrual yang sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, karena dengan perubahan tersebut akan menghasilkan isi komponen proses penyusunan rencana bisnis dan anggaran dengan baik. Dalam substansi komponen proses penyusunan rencana bisnis dan anggaran, pencatatan analisis dan perkiraan biaya menggunakan basis akrual dalam laporan keuangan untuk pengakuan pendapatan dan belanja dalam realisasi anggaran pada komponen RBA. Dengan adanya penerapan basis akrual secara penuh maka dalam proses penyusunan rencana bisnis dan anggaran di Rumah Sakit Umum Daerah Sumberglagah akan berjalan dengan baik, karena sudah menerapkan dan mematuhi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang tata cara penyajian informasi pendapatan dan belanja secara akrual dalam laporan keuangan.


20

PENUTUP Kesimpulan Berdasarkan dari hasil analisis dan pembahasan sebelumnya dapat penulis simpulakn hal-hal yang berhubungan dengan riset yang telah penulis laksanakan. Adapun simpulan dan saran yang dapat dikemukakan oleh peneliti adalah sebagai berikut: (1) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah bahwa instansi pemerintah yang ditunjuk sebagai Badan Layanan Umum harus menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU). Untuk mewujudkan penerapan PPK-BLU, maka Rumah Sakit Umum Daerah Sumberglgah membuat dokumen Rencana Strategis Bisnis (RSB) untuk implementasi lima tahunan dan selain itu juga membuat Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) tiap tahunnya sebagai acuan dasar pembuatan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA); (2)Berkaitan dengan Proses Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Sumberglagah keseluruhan sudah baik namun untuk pencatatan analisis dan perkiraan biaya satuan menggunakan akuntansi basis akrual yang belum terpenuhi karena masi menggunakan akuntansi basis kas dalam laporan keuangan untuk pengakuan pendapatan dan belanja dalam realisasi anggaran pada komponen RBA; (3) Dengan menggunakannya basis akuntansi dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis kas maka ini menunjukkan bahwa belum menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang tata cara penyajian informasi pendapatan dan belanja secara akrual dalam laporan keuangan; (4) Mekanisme alur pembuatan Proses Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Sumberglagah menggunakan pendekatan bootom-up yaitu dari masingmasing unit mengajukan usulan diteruskan ke bagian yang lebih tinggi atau bagian yang di tunjuk sebagai pembuat RBA dan juga menggunakan pendekatan top-down yaitu dari bagian yang lebih tinggi ke bagian yang lebih rendah untuk merumuskan prioritas program yang sudah ada di Rumah Sakit Umum Daerah Sumberglagah; (5) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Sumberglagah pendekatan yang digunakan untuk pengukuran kinerja menggunakan pendekatan Balanced Scorecard yaitu metode pengukuran kinerja yang di dalamnya ada keseimbangan antara keuangan dan non-keuangan untuk mengarahkan kinerja instansi terhadap keberhasilan. Saran Berdasarkan analisis dan pembahasan serta adanya simpulan, hal-hal yang di sarankan dan dipertimbangkan untuk manajemen Rumah Sakit Sumberglagah adalah sebagai berikut: (1) Sebaiknya basis akuntansi untuk pencatatan analisis dan perkiraan biaya satuan yaitu menggunakan basis akrual, di Rumah Sakit Umum Daerah Sumberglagah dalam laporan keuangan untuk pengakuan pendapatan dan belanja dalam realisasi anggaran pada komponen RBA secepatnya dilakukan sehingga akan memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang tata cara penyajian informasi pendapatan dan belanja secara akrual dalam laporan keuangan; (2) Sebaiknya Rumah Sakit Umum Daerah Sumberglagah sudah melakukan akuntansi berbasis akrual untuk menyusun laporan keuangan. Karena selama masa transisi dimana pelaksanaan akrual murni paling tidak harus diterapkan paling lambat 4 (empat) tahun setelah peraturan ini diterbitkan; (3) Rumah Sakit Umum Daerah Sumberglagah masih perlu berbenah. Terutama di bidang Teknologi Informasi (TI), karena penyusnan RBA akan lebih praktis jika didukung dengan Teknologi Informasi yang canggih dan Sumber Daya Manusia sebagai pelaksana. Untuk itu, masih perlu di lakukan pelatihan-


21

pelatihan dan seminar yang sesuai dengan perkembangan kegiatan dalam instansi baik untuk bagian penanggungjawab program maupun untuk unit-unitnya; (4) Pemerintah seharusnya lebih aktif dalam mensosialisasikan tentang tata cara pembuatan RBA dan khususnya Pemerintah Daerah ikut serta berperan aktif dengan cara membuat peraturanperaturan Kepalah Daerah yang mendukung optimalisasi pelaksanaan PPK-BLUD; (5) Unitunit yang di tunjuk sebagai pengusulan perencanaan program seharusnya rencana program yang di usulkan lebih obyektif, dimana tidak hanya mengutamakan program-program yang ada di rumah sakit saja, melainkan juga harus mempertimbangkan tingkat kebutuhan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terutama dimasa yang akan datang. DAFTAR PUSTAKA Adisaputro, G dan M. Asri. 2011. Pengelolaan Keuangan Daerah. Salemba Empat. Jakarta. Afiah, N. N. 2010. Akuntansi Pemerintahan: Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah. Penerbit Kencana. Jakarta. Agusalim, Indar dan Alimin. 2013. Analisis Mekanisme Penganggaran Sebagai Pengendalian Keuangan Studi Kasus Rumah Sakit Umum Anutapura Palu. Jurnal AKK. Akadun. 2009. Adminitrasi Perusahaan Negara. Cetakan kedua. Penerbit Afabeta. Bandung. Amira, M., D. Ali dan U. Ludigdo. 2009. Pengembangan Sistem Penganggaran dan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Universitas Brawijaya. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia. Andini, P. 2010. Evaluasi Penganggaran Biaya Rumah Sakit (Studi Kasus Rumah Sakit Umum Palang Merah Indonesia (Rsu Pmi) Bogor). Jurnal Akuntansi Manajamen. Andriyani, L. 2012. Proses Penyusunan Rencana Bisnis Anggaran Pada Badana Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Haji Daerah Surabaya. Skripsi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya. Bastian, I. 2010. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Edisi Ketiga Erlangga. Jakarta. Budi, H. 2009. Manajemen Keuangan Rumah Sakit. Edisi Ketiga Erlangga. Jakarta. Darise, N. 2008. Akuntansi Keuangam Daerah. Cetakan pertama. PT Indeks. Emzir. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. Fama, E. 2009. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Edisi Revisi. CV Eka Jaya. Jakarta. Fardian, D. 2012. Analisis Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) Kota Pekanbaru. Jurnal Ilmu Pemerintah. Gede, M. 2009. Akuntansi Pemerintah. Edisi Revisi. Fakulktas ekonomi UI. Jogiyanto. 2009. Metodelogi Penelitian Bisnis: Salah Kapra dan Pengalaman-Pengalaman. Edisi pertama. BPFE. Yogyakarta. Kuncoro, M. 2009. Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi Edisi 3. Penerbit Erlangga. Jakarta. Kurniawan, F.X. 2011. Sistem Pengendalian Manajamen. Edisi terjemahan. Kharisma Publishing Group. Tanggerang. Mursyidi. 2009. Akuntansi Pemerintahan Daerah di Indonesia. Cetakan Pertama. PT Refika Aditama. Bandung. Nordiawan, D dan A. Hertianti. 2010. Akuntansi Sektor Publik. Edisi dua. Salemba Empat. Jakarta. Nordiawan, D., I. Sondi Dan M. Rahmawati. 2009. Akuntansi Pemerintah. Salemba Empat. Jakarta. Nurlan, D. 2009. Pengelolaan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan BLU. Indeks. Jakarta.


22

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.5/2009 Rencana Bisnis dan Anggaran. Jakarta. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 Satuan Kerja Perangkat Daerah. Jakarta. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2007 Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Jakarta. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Prawironegoro. 2009. Akuntansi Manajemen Edisi 3. Penerbit Mitra Wacana Media. Jakarta. Rai, A. 2010. Audit Kinerja pada Sektor Publik. Salemba Empat. Jakarta. Renyowijoyo, M. 2013. Akuntansi Sektor Publik : Organisasi Non Laba. Edisi ketiga. Mitra Wacana Media. Jakarta. Rudianto. 2009. Penganggaran :Konsep dan Teknik Penyusunan Anggaran. Penerbit Erlangga. Jakarta. Samryn. 2012. Akuntansi Manajemen : Informasi Biaya Mengendalikan Aktivitas dan Operasi. Penerbit Kencana. Jakarta. Sandra, S. 2013. Evaluasi Penyusunan Anggaran Sebagai Alat Pengendalian Manajemen (BLU Rsup Prof.Dr. R.D. Kandou Manado). Jurnal EMBA. Sasongko, C dan S. R. Parulian. 2010. Anggaran. Salemba Empat. Jakarta. Solihin, D dan P. Maharyadi. 2002. Panduan Lengkap Otonomi Daerah. ISMEE. Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kombinasi (mixed methods). CV Alfabeta. Bandung. Suharyadi dan S. K. Purwanto. 2008. Statistika Untuk Ekonomi dan Keuangan Modern. Buku 1. Edisi 2. Salemba Empat. Jakarta. Supangat, J. 2012. http://ppkblud.com/2012/02/proses-penyusunan-rba-rencana-bisnisanggaran-blud-rumah-sakit. 18 Desember 2013 (20:08). Triatmojo, F. 2010. Transparansi Anggaran Sektor Kesehatan Daerah. Jurnal Ilmia Administrasi Publik dan Pembangunan. Waluyo, I. 2011. Badan Layanan Umum Sebuah Pola Baru Dalam Pengelolaan Keuangan Di Satuan Kerja Pemerintah. Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia. ●●●

PROSES PENYUSUNAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PADA BADAN LAYANAN UMUM RSUD SUMBERGLAGAH

Recommend Documents