STUDI KASUS PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)

STUDI KASUS PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) Tri Pandu Mulya Permana Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Program Studi Akuntansi Emil Bachtiar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Program Studi Akuntansi ABSTRAK : Pengesahan UU 23 tahun 2011 memberikan kejelasan kelembagaan dan fungsi tambahan bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh Pemerintah. Selain sebagai operator zakat yang membantu pengentasan kemiskinan BAZNAS berperan sebagai koordinator pengelola zakat secara nasional. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui proses penyusunan anggaran yang dijalankan oleh BAZNAS dan pendekatan yang digunakan dalam menyusun anggaran. Dari penelitia n ini disimpulkan bahwa Pendekatan Anggaran yang digunakan oleh BAZNAS adalah pendekatan Planning Programing Budgeting System (PPBS) dengan beberapa kekurangan. Dengan mengetahui proses penyusunan anggaran yang selama ini digunakan BAZNAS, diharapkan dapat membantu pembuatan proses penyusunan anggaran BAZNAS dalam mengemban tambahan fungsi yang diamanatkan undang-undang. Kata kunci: Anggaran ; Sektor Publik ; Zakat ABSTRACT : The Ratification of Act 23 of 2011 about Zakat Management provides institutional clarity and additional functions for the Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) as the only one zakat organization established by the Government. Instead of the role as zakat operator that helps government in poverty allevation, BAZNAS assigned the role as coordinator of zakat management nationally. The purposes of this study are to determine the budgeting process that used in BAZNAS and approaches used in preparing the budget. This study concluded that the budget approach used by BAZNAS is Programing Planning Budgeting System (PPBS) with some shortcomings. By knowing the budgeting process that has been used by BAZNAS, it is expected to assist BAZNAS’ budgeting process in carrying supplementary functions mandated by law. Key words: Budgeting ; Public Sector ; Zakah I. PENDAHULUAN Sektor zakat di indonesia merupakan sektor publik dengan dana yang besar. Namun dana tersebut belum dikelola secara maksimal. Dari potensi zakat tahun 2012 yang mencapai 200 triliyun rupiah, hanya 1,7 triliyun yang dapat terserap oleh organisasi pengelola zakat (Sumber BAZNAS). Masalah tersebut telah Universitas Indonesia

Studi kasus..., Tri Pandu Mulya Permana, FE UI, 2013

menjadi perhatian pemerintah sejak tahun 1999 terlihat dari ditetapkannya Undang-Undang Pengelolaan Zakat No. 38 tahun 1999. Undang-undang ini mengatur pelaksanaan pengelolaan zakat. Poin utamanya adalah pengelolaan zakat di indonesia dilakukan oleh dua organisasi pengelola zakat yaitu Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat. Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah. BAZ ini terdiri dari Badan Amil Zakat Nasional, Badan Amil Zakat Provinsi, Badan Amil Zakat Kota/Kabupaten, dan Badan Amil Zakat Kecamatan. Sedangkan Lembaga Amil Zakat merupakan organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh swasta atau masyarakat. Seiring berjalannya waktu, pengelolaan zakat di Indonesia semakin berkembang seiring dengan kesadaran masyarakat yang meningkat pula. Untuk perbaikan sistem pengelolaan zakat maka disahkan UU No. 23 Tahun 2011. Salah satu isi dari UU No. 23 Tahun 2011 adalah penetapan status BAZNAS sebagai lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada presiden melalui menteri. Penetapan ini memberikan status kedudukan BAZNAS setingkat lembaga pemerintah non struktural lainnya. Kedudukan ini memberikan kejelasan bahwa BAZNAS adalah lembaga yang independen. Isi UU No. 23 Tahun 2011 menyebutkan pula fungsi BAZNAS yaitu melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pengelolaan zakat. Fungsi ini merupakan fungsi BAZNAS sebagai operator pengelolaan zakat. Selain fungsi tersebut disebutkan pula bahwa BAZNAS menjalankan fungsi pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat dengan kata lain BAZNAS merupakan kapten tim pengelolaan zakat di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pembuatan anggaran di BAZNAS. Dengan melihat proses penganggaran di BAZNAS kita dapat menilai dan mengevaluasi pengelolaan zakat di Indonesia sudah maksimal atau belum. Penelitian ini akan menggambarkan proses pembuatan anggaran di BAZNAS dan pendekatan anggaran apa yang digunakan di BAZNAS. Selain itu penelitian ini akan membahas proses transisi BAZNAS menjadi lembaga pemerintah non struktural seperti yang telah ditegaskan dalam UU No. 23 tahun 2011.

Universitas Indonesia


II.

TINJAUAN TEORITIS

Menurut Anthony (2003) anggaran adalah sebuah rencana dalam bentuk moneter. Menurut Freeman dan Shoulders (2003) anggaran adalah suatu proses pengalokasian sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya tidak terbatas, dan anggaran merupakan rencana kerja dalam suatu periode yang telah ditetapkan dalam satuan mata uang. Siklus Anggaran Proses pembuatan anggaran merupakan proses yang berkelanjutan. Deddi Nordiawan (2010) menjelaskan terdapat lima tahapan dalam pembuatan anggaran yaitu Persiapan, tahap ini adalah tahap dimana bagian anggaran menyiapkan format anggaran yang akan dipakai. Persetujuan lembaga legislatif, tahap ini adalah tahap dimana anggaran yang telah disetujui ketua organisasi dibawa ke pihak yang akan mengesahkan anggaran tersebut. Administrasi, tahap ini adalah tahap pelaksanaan anggaran yang telah disahkan. Serta Pemeriksaan dan Pelaporan Pendekatan Penyusunan Anggaran Belanja Terdapat 4 jenis pendekatan penyusunan anggaran yaitu tradisional, kinerja, PPBS, dan ZBB. Pendekatan tradisional adalah konsep pembuatan anggaran menggunakan paradigma sederhana yang berorientasi pada pengendalian setiap biaya. Pendekatan ini sering disebut pendekatan inkremental. Konsep inkremental ini mengandung pengertian bahwa penentuan setiap jenis dan jumlah biaya yang ada pada anggaran belanja dari suatu periode anggaran tertentu didasarkan pada persentase kenaikan tertentu dari setiap jenis dan jumlah biaya yang sama dengan tahun anggaran sebelumnya (Nordiawan 2010). Pendekatan ini berkaitan erat dengan pengendalian pengeluaran, dengan pendekatan tradisional setiap orang memiliki gambaran berapa jumlah uang yang harus mereka keluarkan. Penyusunan anggaran dengan pendekatan kinerja adalah jenis metode pembuatan anggaran yang lebih memperhatikan aspek pencapaian kinerja dibanding penghematan biaya semata. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang dibuat untuk menanggulangi kelemahan pendekatan tradisional, khususnya Universitas Indonesia


kelemahan yang disebabkan oleh tidak adanya tolak ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik. PPBS merupakan konsep luas yang memandang bahwa penyusunan anggaran bukanlah proses terpisah yang berdiri sendiri, melainkan sebuah bagian yang tidak terpisahkan dari proses perencanaan dan perumusan program kegiatan. Pendekatan

ini

merupakan

pendekatan

yang

dibuat

untuk

mengatasi

ketidakpuasan terhadap kekurangan pendekatan tradisional dan pendekatan kinerja. Pengangaran kinerja dibuat untuk mengatasi pendekatan tradisional yang dirasakan terlalu menekankan pada kontrol tetapi sedikit perhatian pada kebijakan dan hasil. Namun pendekatan kinerja masih memiliki kekurangan yaitu walaupun ada perhatian pada output/hasil, hanya sedikit usaha yang dibuat untuk menghubungkan hasil dengan proses perencanaan (tujuan dan sasaran) yang telah dicanangkan di awal (Noordiawan, 2010). Ciri-ciri pendekatan PPBS adalah (1) PPBS merupakan satu kesatuan dengan tahap perencanaan (2) Pendekatan ini dirumuskan dalam bentuk program atau aktivitas yang diderivasikan dari visi misi dan tujuan yang terdapat dalam dokumen perencanaan (3) Indikator kinerja disusun dan dikembangkan secara terintegrasi dengan sasaran strategis yang ada di dokumen perencanaan (4) Dalam tingkat yang lebih maju, pendekatan ini memperhitungkan kebutuhan biaya dalam jangka menengah sebagai upaya konsistensi dengan sasaran strategis. Konsep PPBS merupakan gabungan dari rangkaian kegiatan yaitu Perencanaan (Planning), Pemprograman (Programming), dan Penganggaran (Budgeting). Tahap planning merupakan tahap pembuatan rencana keja masa depan, menspesifikan dan mengelompokkan tujuan jangka panjang dan jangka menengah. Tahap programming adalah tahap setelah penentuan misi, tujuaan, sasaran dan program secara umum. Tahap penganggaran terdiri dari 4 tahap yaitu spesifikasi dukungan keuangan, meninjau permintaan anggaran, modifikasi anggaran, dan alokasi dana. Pendekatan zero based budgeting adalah setiap aktivitas atau program yang telah diadakan di tahun-tahun sebelumnya tidak secara otomatis dapat dilanjutkan. Menurut Freemand dan Shoulders, hal yang mendasar dari pendekatan ini adalah Universitas Indonesia


bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan pada suatu tahun tidak selalu harus dilanjutkan pada tahun berikutnya. Suatu rencana kegiatan ditentukan stiap tahun setelah dilakukan pengkajian secara menyeluruh. 1.1.Proses Penyusunan Anggaran di Lembaga Pemerintah Non Struktural Lembaga-lembaga non struktural adalah apa yang dalam literatur dikenal sebagai lembaga negara independen atau lembaga negara penunjang. Lembaga non struktural ada yang disebut dewan, badan, atau lembaga, ada pula yang disebut komisi-komisi negara. Menurut PMK No. 112 tahun 2012, lembaga selain lembaga pemerintah non kementerian disebut lembaga non struktural. Dalam hal pengelolaan keuangan lembaga non sruktural dapat diselengarakan sebagai bagian anggaran yang mandiri atau sebagai satuan kerja dari K/L. Setiap kementerian dan lembaga menyusun RKA-K/L setiap tahunnya. RKAK/L adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan keguatan suatu K/L sebagai penjabaran dari Renja K/L beserta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya pada tahun yang direncanakan. Menurut Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 2006 tentang tata cara penyusunan Rencana Pembagunan Nasional dikatakan bahwa RKA-K/L disusun dengan berpedoman pada rencana kerja (renja) K/L. Renja K/L ini disusun dengan panduan Rencana Strategis (Renstra K/L). Renstra K/L berisi visi dan misi, tujuan, sasaran strategis K/L, arah dan kebijakan strategi, program/kegiatan, tujuan program dan kegiatan (output/outcome) indikator, target, alokasi baseline program 5 tahun dan unit organisasi. Sedangkan Renja K/L berisi visi dan misi, tujuan, sasaran strategis K/L, program/kegiatan, tujuan program dan kegiatan (output/outcome) indikator, target, alokasi tahun rencana & forward estimate (prakiraan maju), dan unit organisasi. III.

SUMBER DATA DAN METODOLOGI

Data yang digunakan dalam tulisan ini diolah dari sumber langsung bagian akuntansi BAZNAS melalui penelitian lapangan, situs BAZNAS, jurnal-jurnal terkait, buku-buku penunjang serta sumber lainnya yang terkait baik sumber dari media cetak maupun dari situs berbagai lembaga dan media. Universitas Indonesia


Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan analitis. Penelitian ini mengungkapkan kembali fakta yang ditemukan di lapangan kemudian dibandingkan dengan landasan teori. Dalam penelitian ini dilakukan beberapa metode analisis yaitu 

Studi kepustakaan. Metode ini dilakukan untuk mendapatkan data dan teori yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini



Penelitian lapangan. Dalam penelitian lapangan ini, data diperoleh dengan cara penelitian langsung ke sumber data dengan menggunakan cara-cara berikut : a. Observasi. Penelitian dilakukan dengan cara mengamati dan menganalisis catatan dan laporan-laporan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti b. Wawancara. Data, bahan dan informasi yang berkaitan dengan skripsi ini juga diperoleh dengan mengadakan tanya jawab dengan pimpinan atau pihak yang berwenang terkait masalah yang diteliti. IV.

HASIL PENELITIAN

Badan Amil Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. BAZNAS merupakan lembaga yang dibentuk pemerintah dibawah Kementerian Agama melalui UU No 23 tahun 2011 yang menggantikan UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Lembaga ini bertanggung jawab untuk melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS melakukan perencanaan strategis untuk jangka waktu lima tahun. Rencana strategis yang berlaku saat ini adalah rencana strategis tahun 2010-2014. Namun, dikarenakan pengesahan undang-undang pengelolaan zakat yang terbaru maka BAZNAS membuat perencanaan strategis baru di tahun 2012 kemarin. Saat ini masih dilakukan penyusunan perencanaan strategis tahun 2013-2014. Dari Universitas Indonesia


hasil wawancara dengan divisi perencanaan dan pengembangan BAZNAS, perubahan rencana strategis ini dibutuhkan untuk mengakomodasi fungsi baru BAZNAS sesuai dengan UU No. 23 tahun 2011. Rencana strategis BAZNAS yang lama dengan yang baru terdapat perbedaan konten dimana rencana strategis yang baru memiliki konten yang lebih lengkap dibandingkan dengan rencana strategis yang lama. Rencana strategis yang lama terdiri dari visi dan misi organisasi, analisis SWOT, strategi organisasi, indikator keberhasilan, dan program kegiatan. Rencana strategis yang baru memiliki konten sebagai berikut 1. Visi dan Misi Organisasi Visi dan misi organisasi berisi penyataan tujuan strategis yang ingin dicapai oleh organisasi. Visi BAZNAS adalah “Menjadi pusat zakat nasional yang amanah, transparan, dan profesional“. Untuk melengkapi visinya tersebut BAZNAS memiliki beberapa misi yaitu 1. Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat melalui amil zakat, sekaligus

mengarahkan

dan

membimbing

masyarakat

untuk

mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial. 2. Sebagai koordinator BAZ dan LAZ yang ada, melalui sinergitas yang efektif dan tepat sasaran 3. Sebagai Pusat Data Nasional, yang mencakup data BAZ/LAZ, data penerimaan zakat BAZ/LAZ, data pendayagunaan BAZ/LAZ, maupun data muzakki dan musathik secara nasional 4. Sebagai pusat pembinaan dan pengembangan SDM Zakat Nasional 2. Analisis SWOT Analaisis SWOT berisi analisis faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi organisasi dalam mencapai visi dan misinya. Faktor internal berupa kekuatan dan kelemahan organisasi. Faktor eksternal berupa kesempatan dan ancaman yang dihadapi. 3. Strategi Organisasi Universitas Indonesia


Strategi organisasi berisi langkah-langkah yang dibuat untuk mencapai visi dan misi organisasi. Strategi organisasi yang dibuat oleh BAZNAS terdiri dari 5 tahap yang akan dilalui BAZNAS selama lima tahun kedepan. (lihat tabel). 4. Indikator Keberhasilan Indikator keberhasilan adalah karakteristik yang menjadi parameter kesuksesan strategi BAZNAS. Indikator keberhasilan terkait dengan strategi organisasi. (lihat tabel ) Tabel 1. Strategi dan Indikator Keberhasilan BAZNAS Tahun

Strategi

I

1. Membangun Visi bersama 2. Penataan infrastruktur kelembagaan zakat 3. Diseminasi nilai-nilai perzakatan nasional

II

III

IV

V

1. Muzakki oriented service system 2. Mustahik oriented service system 3. Akuntabilitas organisasi dan pelayanan zakat

1. Zakat menjadi instrumen negara yang inheren dalam pembangunan nasional 2. Memperkuat zakat sebagai pilar kemanusiaan

Indikator Keberhasilan 1. Tersusunnya peraturan BAZNAS yang mengacu pada UU dan PP; 2. Terbentuknya visi dan agenda bersama perzakatan nasional 3. Terlaksananya standarisasi sistem manajemen OPZ dan pelayanan bagi muzaki dan mustahik .

1. Terealisasinya sistem pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat 2. Terukurnya indeks kepercayaan terhadap OPZ 3. Pertumbuhan zakat 50% per tahun; dan akses pelayanan mustahik

1. Pertumbuhan penghimpunan zakat 100% per tahun; 2. Akses pelayaanan mustahik menjangkau 75% wilayah kabupaten/kota di Indonesia; 3. Meningkatnya indeks kepercayaan terhadap OPZ.

1. Pertumbuhan penghimpunan zakat 100% per tahun 2. Akses pelayann mustahik menjangkau 75% wilayah kabupaten/kota di Indonesia; 3. Meningkatnya indeks kepercayaan terhadap OPZ.

1. Pertumbuhan penghimpunan zakat 100% per tahun; 2. Akses pelayanan mustahik menjangkau 100% wilyah kabupaten/kota di Indonesia; 3. Zakat tertuang seabgai instrumen pembiayaan pembangunan nasional nonapbn dalam RPJM; 4. Terukurnya kontribusi zakat dalam solidaritas kemanusiaan; 5. Meningkatnya indeks kepercaaan terhadap OPZ.

Sumber : Draft Renstra BAZNAS (Diolah kembali oleh penulis) 5. Program Program dalam rencana strategis berisi program kegiatan yang akan dilakukan BAZNAS selama lima tahun kedepan. Konten program ini belum dibuat oleh BAZNAS. Namun jika melihat Renstra lama, konten ini terdiri dari 3 program utama yaitu 4 grand program yaitu Program Penghimpunan Zakat, Program Penyaluran Zakat, Program Pengembangan dan Koordinasi Zakat Nasional, dan Program Sistem Penunjang Manajemen. 6. Anggaran.



Anggaran dalam rencana strategis ini berisi perencanaan keuangan terkait penghimpunan dan penyaluran zakat serta dana operasional untuk lima tahun kedepan. Konten ini belum dibuat oleh BAZNAS. Renstra lama belum memuat konten ini. Renstra ini diturunkan menjadi rencana kerja anggaran tahunan (RKAT). RKAT ini disusun setiap tahunnya mulai bulan Oktober dan ditargetkan selesai bulan Desember sehingga dapat dilaksanakan bulan Januari. Buku Rencana Anggaran Kerja Tahunan terdiri dari dua isi utama yaitu laporan realisasi anggaran kerja tahunan tahun sebelumnya sebagai bentuk pertanggungjawaban setiap divisi atas kegiatan yang dilakukan dan rencana anggaran kerja tahunan untuk merencanakan kegiatan satu tahun ke depan. V.

PEMBAHASAN

Bagian ini akan menganalis bagaimana implementasi penyusunan anggaran yang berlangsung di BAZNAS dan menganalisis proses tersebut dengan teori yang ada. Setelah mengetahui proses penyusunan anggaran yang telah berlangsung di BAZNAS, penulis mencoba membandingkan proses tersebut dengan peraturan terkait mengenai penyusunan anggaran untuk lembaga pemerintah non struktural di Indonesia. Penyusunan Anggaran BAZNAS dari Sudut Pandang Siklus Anggaran Tahap persiapan di BAZNAS dilakukan dalam dua aktivitas. Aktivitas dimulai dengan rapat pengurus unuk menetukan kebijakan umum tahun anggaran yang berlangsung. Kebijakan umum ini ditetapkan oleh ketua umum BAZNAS setelah rapat

dengan

badan

pengurus

BAZNAS.

Kebijakan

umum

ini

akan

disosialisasikan oleh departemen perencanaan dan pengembangan pada bulan Oktober ketika dimulainya penyusunan rencana kerja anggaran tahunan. Setelah tahapan ini dilakukan maka setiap divisi membuat program kerja yang terdiri dari nama program, tujuan program, target program dan indikator yang harus dicapai. Selain itu divisi-divisi membuat anggaran belanja untuk setiap program kerjanya. Khusus untuk divisi penghimpunan dan divisi keuangan selain membuat anggaran belanja mereka membuat juga anggaran penerimaan. Divisi penghimpunan membuat anggaran penghimpunan dana zakat infaq/Shadaqah dan divisi Universitas Indonesia


keuangan membuat anggaran penerimaan dana amil yang terdiri dari APBN dan bagian amil dari penghimpunan dana ZIS. Mekanisme penentuan program terjadi di intenal divisi, seperti penetapan grand strategy dan evaluasi program kegiatan. Pada mekanisme ini setiap divisi membuat analisa terhadap realisasi tahun lalu dan analisis SWOT dari masing-masing kegiatan. Mekanisme ini melahirkan usulan anggaran yang akan dibawa ke rapat badan pelaksana harian yang terdiri dari ketua pelaksana harian dan masing-masing pemimpin dari setiap divisi. Pada rapat badan pengurus harian ini dilakukan evaluasi ulang dari setiap program kerja. Hal penting yang terjadi diproses ini adalah mensinkronkan anggaran divisi penghimpunan dengan divisi penyaluran dan pendayagunaan. Kedua divisi ini merupakan divisi inti di BAZNAS. Pada proses ini target penyaluran akan disesuaikan dengan target penghimpunan. Hal ini dikarenakan lembaga ini adalah lembaga pengelola dana zakat dimana prioritas utamanya adalah bagaimana dana zakat ini dapat digunakan untuk kepentingan umat. Selain itu, anggaran

penerimaan dana amil dari divisi keuangan akan disesuaikan

dengan anggaran divisi lainnya untuk program-program operasional. Penyesuaian anggaran antar divisi ini difasilitasi oleh divisi perencanaan dan pengembangan divisi ini memfasilitasi focus group discussion dan rapat koordinasi diluar rapat badan pelaksana harian. Setelah keseluruhan proses dilakukan maka dihasilkan draft RKAT yang akan dibawa ke rapat badan pengurus. Badan pelaksana ini akan menilai program kerja yang dilakukan apakah sesuai dengan kebijakan umum yang telah ditetapkan. Badan pelaksana menilai apakah program kerja dan anggaran selaras dengan ketentuan-ketentuan perundangan dan hasil rapat rakornas dan rakorda. Tahap persiapan anggaran di BAZNAS ini telah sesuai dengan teori yang berlaku. Persiapan anggaran dimulai dengan pre-eliminary steps dengan dibuatnya kebijakan umum. Langkah selanjutnya masuk ke tahapan penyusunan anggaran dimana setiap divisi membuat usulan anggaran dan mengkoordinasikannya sebelum dibawa ke tahap selanjutnya.



Setelah Badan pelaksana menyetujui draft anggaran ini, proses selanjutnya adalah tahap pengesahan. Pihak yang akan mengesahkan adalah dewan pertimbangan dan komisi pengawas. Bentuk pengesahan di BAZNAS adalah pengesahan secara lump-sum dan detail. Untuk anggaran dari divisi penyaluran dan pendayagunaan ada dua jumlah yang disahkan dan berkaitan satu sama lain. Jumlah yang pertama adalah jumlah per program. Jadi di anggaran telah tercantum berapa jumlah belanja untuk masing-masing program. Selain itu tercantum juga jumlah yang akan dikeluarkan untuk masing-masing ashnaf. Sedangkan untuk anggaran belanja operasional yang menggunakan dana amil ditetapkan per belanja. Tahapan setelah pengesahan adalah tahap administrasi atau eksekusi. Anggaran yang telah disetujui oleh BAZNAS dibuat anggaran yang lebih detail lagi oleh divisi keuangan. Tahap selanjutnya adalah tahap pelaporan dan pemeriksaan. Setiap divisi akan membuat realisasi anggaran dan pencapaian program kerja setiap bulannya. Divisi keuangan dan divisi perencanaan dan pengembangan adalah dua divisi yang bertugas untuk mengkoordinasikan hal ini. Divisi keuangan membuat kompilasi realisasi anggaran sedangkan pihak divisi perencanaan dan pengembangan membuat laporan perkembangan pencapaian setiap tiga bulan. Laporan per triwulanan ini nantinya akan dikompilasikan menjadi laporan keuangan BAZNAS yang akan diaudit oleh akuntan publik dan tersaji pula dalam bentuk realisasi anggaran di buku RKAT untuk tahun depan. Pendekatan Penyusunan Anggaran Dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan, penulis menemukan bahwa proses pembuatan anggaran di BAZNAS memiliki karakteristik yaitu pembuatan anggaran di BAZNAS tidak terlepas dari proses perencanaan strategis organisasi. Anggaran BAZNAS memiliki kaitan dengan program kerja BAZNAS yang terintegrasi dengan rencana strategis 5 tahunan. Rencana strategis berisi visi dan misi yang dituangkan dalam bentuk strategis dan indikator-indikator keberhasilan. Program kerja yang dibuat setiap tahunnya disesuaikan untuk mencapai indikator-indikator keberhasilan tersebut. Dari program kerja tersebut Universitas Indonesia


dibuat anggaran setiap tahunnya. Karakteristik ini memenuhi karakteristik pendekatan PPBS. Konsep PPBS ini terdiri dari tiga konsep utama yaitu planning, programming, dan budgeting. Berikut analisis terkait pelaksanaan konsep tersebut pada BAZNAS 

Planning, proses planning ini dilakukan di BAZNAS saat menyusun rencana strategis. Dalam pembuatan rencana strategis ini ditentukan visi dan misi organisasi, lalu BAZNAS melakukan analisis SWOT. Dari analisis SWOT ini BAZNAS membuat strategi selama 5 tahun beserta dengan indikator keberhasilannya. Terdapat kelemahan dalam proses planning di BAZNAS. Kelemahan tersebut adalah terdapat missing link antara visi dan misi dengan strategi. Dalam teorinya, visi dan misi seharusnya dijabarkan kedalam tujuan organisasi. Tujuan organisasi ini merupakan pernyataan yang lebih teknikal dibandingkan dengan pernyataan misi. Hal ini diperlukan karena terkadang kalimat misi sulit untuk diukur ketercapaiannya karena terlalu filosofis atau konsep. Ketiadaan tujuan ini menjadikan sulit melacak keterkaitan strategi dengan misi. Sehingga ketercapaian indikator keberhasilan dalam strategi sebenarnya kurang

terkait dengan

pencapaian

misi.

Kekurangan

selanjutnya adalah Grand Program yang belum dibuat di BAZNAS. Grand program ini berguna untuk menentukan prioritas dalam penyusunan program kerja tahunan dan berguna juga dalam pembuatan proyeksi keuangan. Belum adanya grand program ini menimbulkan kurangnya panduan dalam menyusunan program kerja tahunan. 

Programing, saat ini pada prakteknya BAZNAS melakukan proses programming setiap tahun. Pada bulan September dimana proses pembuatan RKAT dimulai, masing-masing divisi membuat evaluasi terhadap program kerja tahun sebelumnya, melakukan analisis SWOT untuk satu tahun ke depan, dan membuat program kerja yang terdiri dari nama program kerja, tujuan kegiatan, indikator keberhasilan dan rincian kegiatan. Universitas Indonesia


Dalam teorinya, Programming terkait dengan planning. Tahap ini merupakan tahap dimana program yang telah ditentukan dalam rencana strategis dibuat lebih rinci. Idealnya, program kerja tahunan yang dibuat masing-masing divisi

merupakan program turunan dari program

organisasi yang dibuat dalam rencana strategis. Pada prakteknya, BAZNAS menyelaraskan program kerja tahunan dengan rencana strategis dengan membuat kebijakan umum. Kebijakan umum ini jika dilihat merupakan penafsiran badan pengurus terhadap indikatorindikator keberhasilan yang harus dicapai pada tahun tersebut dan arahan yang lebih spesifik untuk pembuatan RKAT. 

Budgeting Tahap ini adalah tahap dimana organisasi mengalokasikan sumberdaya yang dimilikinya. Sumber daya yang dimiliki oleh BAZNAS terbagi menjadi dua jenis yaitu dana zakat dan infaq serta dana operasional. Berdasarkan pembagian ini maka BAZNAS membuat dua macam anggaran yaitu Anggaran Penyaluran yang berisi program-program penyaluran dana zakat. Dan Anggaran Dana Amil/ Operasional yang berisi rencana penggunaan dana amil/operasional.

Penyusunan Anggaran BAZNAS sebagai Lembaga Pemerintah BAZNAS merupakan lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri. Lembaga non struktural menurut PMK No. 112 Tahun 2012 tentang Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dapat melakukan pengelolaan keuangan sebagai bagian anggaran yang mandiri atau sebagai satuan kerja kementerian/lembaga. Jika lembaga non struktural diakui sebagai lembaga yang mengelola keuangan secara mandiri maka lembaga non struktural ini memiliki mata anggaran tersendiri dalam APBN. Lembaga ini akan mengikuti proses pembuatan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) seperti kementerian dan lembaga lainnya. Namun jika lembaga non struktural ini dianggap sebagai satuan kerja suatu kementerian/lembaga maka anggaran lembaga non struktural ini masuk ke Universitas Indonesia


dalam RKA-KL kementerian yang menaunginya. Cara kerja penyusunannya akan sama dengan satuan kerja pada kementerian tersebut. Dari hasil wawancara dengan pihak BAZNAS, APBN yang didapatkan selama ini merupakan dana hibah dari kementerian agama. Dan dalam proses penentuan jumlah anggaran yang didapat oleh BAZNAS setiap tahunnya ditentukan oleh kementerian agama atas dasar konsultasi dengan badan pengurus BAZNAS. Sampai saat ini belum ada peraturan mengenai mekanisme BAZNAS sebagai lembaga pemerintah non struktural dalam mendapatkan dana APBN. Peraturan ini sedang disiapkan untuk diterbitkan sebagai Peraturan Pemerintah. Status BAZNAS tidak bisa dibilang sebagai satuan kerja kementerian agama karena BAZNAS tidak menjalankan prosedur penyusunan rencana kerja anggaran seperti satuan kerja lainnya yang diatur dalam PMK No. 112 tahun 2012. Sampai saat ini BAZNAS bersifat pasif dalam menentukan jumlah APBN yang akan diterimanya. Praktek ini memberikan pengaruh kepada kinerja BAZNAS. Operasional BAZNAS dibiayai oleh dana amil dan APBN. Dana amil merupakan bagian 1/8 dari dana zakat yang dihimpun zakat. Peroleh dana amil tergantung pada realisasi penghimpunan zakat. Dana zakat ini memiliki aturannya tersendiri. Dana zakat ini harus disalurkan sehingga dapat dikatakan bahwa semakin besar dana zakat yang dihimpun oleh BAZNAS maka semakin besar pula dana zakat yang harus disalurkan. Kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana zakat ini memiliki pos belanjanya sendiri. Inilah dasar mengapa dari dana zakat terdapat 1/8 bagian untuk amil yaitu untuk operasional pengelolaan zakat. Sebagai lembaga pemerintah non struktural BAZNAS tidak hanya melakukan fungsi operator tersebut. BAZNAS diamanatkan untuk melakukan fungsi koordinator pengelolaan zakat nasional. Salah satu tugasnya adalah pembuatan sistem pengelolaan zakat yang terintegrasi. Kegiatan ini membutuhkan dana yang tidak sedikit. Untuk itu APBN sangat diharapkan demi berlangsungnya kegiatan ini. Alasan ini yang menjadi perjuangan BAZNAS dalam penyusunan peraturan pemerintah tentang pengelolaan zakat. Dalam pembuatan peraturan pemerintah mengenai pelaksanaan UU No. 23 tahun 2011, BAZNAS memiliki kesempatan untuk memiliki bagian anggaran Universitas Indonesia


tersendiri atau menjadi satuan kerja K/L. Jika BAZNAS memiliki bagian anggaran tersendiri maka BAZNAS dapat secara mandiri menyusun rencana strategis dan rencana kerja secara mandiri. BAZNAS akan lebih independen dalam pembuatan kebijakannya. BAZNAS akan lebih bertanggungjawab pada outcome dan output. Sedangkan jika BAZNAS menjadi satuan kerja K/L, BAZNAS menjadi kurang independen karena BAZNAS harus mengikuti rencana strategis dan rencana kerja dengan output dan outcome yang telah dibuat oleh K/L. Ada beberapa dokumen yang harus disiapkan BAZNAS ketika menjadi lembaga yang mengelola keuangannya secara mandiri. Dokumen tersebut adalah Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), dan Rencana Kerja Anggaran (RKA). Pada prakteknya sekarang ini BAZNAS sudah membuat Renstra dan RKA tahunan namun format yang digunakan belum mengacu pada peraturan perundang-undangan. Berikut perbandingannya : Tabel 2 Perbandingan Rensta K/L dan Renstra BAZNAS Renstra K/L 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Visi dan Misi Tujuan Sasaran Strategis K/L Arah dan Kebijakan Strategi Program/Kegaitan Tujuan Program dan Kegiatan (Outcome/Output) Indikator Target Alokasi Baseline Program 5 tahun Unit Organisasi

Renstra BAZNAS 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Visi dan Misi Analisis SWOT Strategi Indikator Program Anggaran

Dari tabel 2 terlihat perbedaan format antara Renstra BAZNAS dengan Renstra K/L. Jika nanti BAZNAS mengelola keuangan secara mandiri maka BAZNAS harus memperbaiki format Renstranya. Dari tabel 2 tersebut terlihat perbedaan praktek pembuatan Renstra antara BAZNAS dan K/L. Praktek pembuatan renstra di pemerintahan adalah seperti gambar 1. Visi dan misi diturunkan menjadi tujuan, tujuan diturunkan menjadi sasaran strategis, sasaran strategis diturunkan menjadi program/kegiatan, dan masing-masing program dan kegiatan memiliki outcome dan output masing-masing serta memiliki indikator. Universitas Indonesia


Visi dan Misi

Tujuan

Sasaran Strategis

Arah dan Kebijakan Strategi

Program/Kegi atan

Outcome/Out put

Indikator

Gambar 1 Kerangka Renstra Kementerian/Lembaga

Pada prakteknya BAZNAS menurunkan visi dan misi langsung menjadi strategi dan strategi menjadi indikator keberhasilan. Penurunan visi dan misi menjadi strategi melewati analisis SWOT tanpa penjabaran menjadi tujuan terlebih dahulu. Analisis SWOT dibuat dengan tujuan untuk membuat penilaian terhadap kemampuan organisasi mencapai visi dan misi. Hal ini menimbulkan keraguan apakah organisasi dapat menerjemahkan visi dan misi menjadi sesuatu yang dapat diukur pencapaiannya karena visi dan misi merupakan pernyataan yang konsep bukan operasional. Ketidakmampuan menerjemahkan visi dan misi kedalam pernyataan yang dapat diukur ketercapaiannya seperti tujuan organisasi menimbulkan analisis SWOT yang tidak berkaitan dengan pencapaian visi dan misi melainkan hanya fokus pada penilaian keadaan internal dan eksternal yang menjadi isu hangat saat itu tanpa melihat visi dan misi. Praktek ini menimbulkan ketidakterkaitan antara strategi dengan visi dan misi yang pada akhirnya indikator keberhasilan tidak terkait dengan visi dan misi organisasi.

Visi dan Misi

Strategi

Indikator Keberhasilan

Program

Gambar 2 Kerangka Renstra BAZNAS Selain Renstra kementerian dan lembaga harus membuat Renja dan RKAK/L setiap tahunnya. Dalam prakteknya BAZNAS tidak membuat secara terpisah antara Renja dan RKA melainkan menyatukan jenis dokumen ini ke dalam satu buku yaitu rencana kerja anggaran tahunan (RKAT). RKAT ini tidak terperinci seperti Renja dan RKA-K/L namun fungsinya sama yaitu memberikan perencanaan untuk kegiatan organisasi setahun ke depan. Substansi dari masingmasing konten Renja dan RKA-K/L dapat ditemukan di RKAT hanya saja RKAT Universitas Indonesia


BAZNAS tidak membuat prakiraan maju untuk setiap programnya dan tidak menjelaskan secara rinci jenis rincian biaya per kelompok biaya. Tabel 3 Perbandingan Renja K/L , RKA-K/L dan RKAT BAZNAS Renja K/L 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

1.

2.

3.

Visi dan Misi Tujuan Sasaran Strategis K/L Program/Kegiatan Tujuan Program dan kegiatan (Outcome/Output) Indikator Target Alokasi Tahun Rencana & Forward Estimate RKA-K/L Form 1 Pencapaian Sasaran Strategis pada K/L  Sasaran Strategis K/L  Program-program K/L  Indikator Kinerja Utama Program  Pendapatan K/L  Alokasi tahun rencana & Forward estimate Form 2 Pencapaian Hasil (Outcome)  Program Eselon 1  Tujuan Kegiatan  Output  Indikator Kinerja kegiatan  Pendapatan per Program  Prakiraan maju Form 3 Biaya Pencapaian Hasil (Outcome)  Rincian Biaya per Kelompok Biaya  Jenis Biaya Sumber dana

RKAT BAZNAS 1.

2.

Realisasi Kegiatan dan Anggaran Tahun 2012 a. Realisasi Penghimpunan b. Realisasi Penyaluran c. Realisasi Pengembangan SDM d. Realisasi Pengembangan Sarana dan Prasarana e. Realisasi Dana Operasional Realisasi APBN Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2013 a. Kebijakan Umum b. Sistem Pengelolaan Zakat Nasional c. Analisis SWOT d. Struktur Organisasi Pelaksana Harian e. Penghimpunan f. Penyaluran g. Pengembangan SDM h. Pengembangan Sarana dan Prasarana i. Program Kerja dan Anggaran  Proyeksi Laporan Keuangan 1 tahun kedepan  Program Kerja kegiatan terdiri dari Nama Program, Tujuan, Indikator Keberhasilan, Rincian Kegiatan, Timeline Per Bulan  Kompilasi penggunaan dana amil per divisi

Selain Renstra kementerian dan lembaga harus membuat Renja dan RKAK/L setiap tahunnya. Dalam prakteknya BAZNAS tidak membuat secara terpisah antara Renja dan RKA melainkan menyatukan jenis dokumen ini ke dalam satu buku yaitu rencana kerja anggaran tahunan (RKAT). RKAT ini tidak terperinci seperti Renja dan RKA-K/L namun fungsinya sama yaitu memberikan perencanaan untuk kegiatan organisasi setahun ke depan. Substansi dari masingmasing konten Renja dan RKA-K/L dapat ditemukan di RKAT hanya saja RKAT BAZNAS terdapat perbedaan cara berpikir dalam proses penyusunannya.



Sasaran Strategis (Dokumen Renstra)

Program/Kegiatan

Outcome/Output

Indikator

Gambar 3 Hubungan Renstra dan Dokumen Tahunan Kementerian/Lembaga .Seperti terlihat pada gambar 3, yang menghubungkan Renstra dengan Renja dan RKA-K/L adalah Sasaran Strategis. Sasaran strategis ini diterjemahkan kedalam program dan kegiatan di dokumen Renstra, sehingga setiap tahunnya K/L tinggal merealisasikan program/kegiatan tersebut berdasarkan prioritas organisasi. Sedangkan di BAZNAS terlihat pada gambar 4 , hubungan antara Renstra dengan RKAT dihubungkan dengan indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan ini setiap tahunnya akan ditafsirkan oleh badan pelaksana menjadi kebijakan umum. Kebijakan umum ini dijadikan panduan dalam pembuatan program setiap tahunnya oleh masing-masing divisi.

Indikator Keberhasilan (Dokumen Renstra)

Kebijakan Umum

Program

Tujuan

Indikator

Kegiatan

Gambar 4 Hubungan Renstra dan RKAT BAZNAS VI.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut : Proses penyusunan anggaran di BAZNAS telah mengikuti teori siklus anggaran dalam setiap tahapannya mulai dari persiapan sampai evaluasi dan pengawasan. Pendekatan anggaran belanja yang digunakan oleh BAZNAS adalah pendekatan PPBS karena proses penyusunan anggaran berkaitan dengan proses perencanaan organisasi. Namun pada pelaksanaanya terdapat beberapa kekurangan yaitu kurangnnya hubungan antara misi dengan strategi dan hubungan antara Renstra dengan RKAT perlu diperkuat dengan pembuatan program dan anggaran multitahun. Terkait dengan dana APBN, Prakteknya saat ini BAZNAS hanya mendapatkan dana APBN berupa dana hibah dari kementerian agama. BAZNAS Universitas Indonesia


belum melalui prosedur seperti diatur dalam PMK No. 112 tahun 2012 mengenai satker sebuah kementerian. Hal ini menghambat kinerja BAZNAS terutama dalam menjalankan fungsi koordinator zakat. Dari penelitian ini dapat dilihat bahwa BAZNAS sudah memiliki rencana strategis dan rencana kerja anggaran tahunan tersendiri. Namun dokumen Renstra dan RKAT memiliki pola pikir yang berbeda dengan dokumen Renstra dan Renja serta RKA-K/L. VII.

SARAN

BAZNAS sebaiknya menafsirkan visi dan misi menjadi tujuan organisasi. Hal ini ditujukan untuk memperkuat hubungan antara strategi dengan pencapaian visi dan misi. Tujuan organisasi ini merupakan pernyataan yang lebih operasional dibandingkan dengan pernyataan visi dan misi yang lebih bersifat konsep/filosofis sehingga sulit diukur ketercapaiannya. Strategi yang telah ada nantinya dapat dibuat per tujuan organisasi sehingga terdapat hubungan yang jelas antara strategi dengan visi dan misi. BAZNAS sebaiknya membuat grand program berdasarkan strategi dan masing-masing program memiliki outcome dan output masingmasing. Outcome dan output ini sebaiknya dapat terukur dari segi pencapaian secara kualitatif dan kuantitatif serta waktu terlaksananya. Dalam pembuatan RKAT, pembuatan program dapat mengikuti grand program yang telah dibuat dalam perencanaan strategis. Hal ini akan menjaga konsistensi dalam pencapaian visi dan misi organisasi. Serta Pembuatan indikator keberhasilan yang jelas dalam program penyaluran terutama kriteria seorang mustahik dapat menjadi muzaki. Kriteria ini dibutuhkan untuk dasar penentuan biaya per unit dari program santunan

VIII. KEPUSTAKAAN Anthony, R. N., & Young , D. W. (2003). Management Control in Nonprofit Organizations. New York: McGraw-Hill Higher Education . Freeman, R. J., & Shoulders, C. D. (1999). Governmental and Nonprofit Accounting Theory and Practice (6th ed.). New Jersey: Prentice-Hall, Inc. Nordiawan, D., & Hertianti , A. (2010). Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Penerbit Salemba Empat. Universitas Indonesia


Nursita, R. (2007). Anaisis proses penyusunan dan evaluasi anggaran pada organisasi nirlaba : studi kasus pada World Wide Fund (WWF) Indonesia dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). Depok: Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi UI. Rencana Kerja Anggaran Tahunan Badan Amil Zakat Nasional 2013 Sipurba, I. (2006). Analisis penyusunan program kerja dan anggaran pendapatan dan belanja pada partai politik : studi kasus pada Partai Keadilan Sejahtera. Jakarta: Magister Akuntansi FEUI. Sutarto. (2001). Evaluasi proses penyusunan anggaran yang berasal dari dana masyarakat pada Pusat Administrasi Universitas Indonesia. Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik . UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat PMK No. 112 Tahun 2012 tentang Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat



STUDI KASUS PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)

Recommend Documents