RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM
DIREKTORAT PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN BLU
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN 2012
PP 23 Psl 13
Kronologi Pengaturan PMK 66/PMK.02/2006 9 Agustus 2006
Ketentuan lebih lanjut mengenai - penyusunan, - pengajuan, - penetapan, - perubahan RBA dan dokumen pelaksanaan anggaran BLU diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan/Gubernur/Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
PMK 44/PMK.05/2009 5 Maret 2009
PMK 92/PMK.05/2011 23 Juni 2011
√
AGENDA I.
Rencana Bisnis dan Anggaran (PMK 92/2011) A. Penyusunan RBA B. Penyusunan Ikhtisar RBA C. Pengajuan RBA D. Pengkajian dan Penetapan
II. Format RBA BLU (Perdirjen 20/2012) A. Latar Belakang B. Pokok-Pokok Pengaturan C. Perbandingan Format RBA D. Sistematika Format RBA 3
I. RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (PMK 92/2011)
4
A. PENYUSUNAN RBA Renstra K/L Termasuk Prakiraan Y+1
Renstra Bisnis 5 Tahunan
RBA
Memuat: • Program • Kegiatan • Anggaran penerimaan/penda patan • Anggaran pengeluaran/ belanja • Estimasi Saldo Awal Kas & Saldo Akhir Kas
Penyusunan : • Berbasis Kinerja & perhitungan akuntansi biaya • Kebutuhan & kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima • Berbasis Akrual • Flexible Budget
Berdasarkan basis kinerja Gunakan Perhitungan Akuntansi Biaya Menyusun Std Biaya
Standar Biaya Perhit Sendiri
RBA X Perhitungan Akuntansi Biaya X Berdasarkan Gunakan basis kinerja X Menyusun Std Biaya
SB Men Keu 6
Kemampuan Pendapatan BLU ? A. Pendapatan yang akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat B. Hibah tidak terikat dan/ atau hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain, C. Hasil kerja sama BLU dengan pihak lain • Pendapatan Jasa Lemb Keu dan/ atau hasil usaha lainnya, • Hasil penjualan Tetap D. Penerimaan lainnya yang sah dan/ atau • Aset Pendapatan Sewa E. Penerimaan anggaran yang bersumber dari APBN Ps. 2 ay 4,7,8
7
FLEXIBLE BUDGET Pasal 3
BUDGET
REALISASI % Ambang Batas
P E N D A P A T A N
B E L A N J A
P E N D A P A T A N
RKAKL DIPA
FLEXIBLE
B E L A N J A
P E N D P T N
B E L A N J A
B. PENYUSUNAN IKHTISAR RBA FUNGSI IKHTISAR RBA
Ikhtisar RBA
RBA
Konsolidasi
RKA-KL
9
Proses Penyusunan : RBA Penerimaan & Pengeluaran
Ikhtisar RBA M A P P I N G
1.PENDAPATAN :
Pendapatan dari Layanan Hibah tidak terikat dan/atau terikat Hasil Kerja sama dan/atau hasil usaha lainnya Penerimaan lainnya yang sah
2.BELANJA Didanai RM Didanai PNBP BLU Didanai dari pembiayaan Didanai dari Saldo Awal Kas
3.PEMBIAYAAN :
Bel Pegawai
Bel Barang Bel Modal
C A S H B A S I S
- Penerimaan Pembiayaan - Pengeluaran Pembiayaan
10
BELANJA PEGAWAI
Belanja Pegawai merupakan belanja pegawai yang berasal dari APBN (RM), sedangkan belanja pegawai yang didanai dari PNBP BLU dimasukkan ke dalam Belanja Barang BLU.
11
BELANJA BARANG 1. Belanja Barang terdiri dari Belanja Barang yang berasal dari APBN (Rupiah Murni) dan Belanja Barang yang didanai dari PNBP BLU. 2. Belanja Barang yang didanai dari PNBP BLU terdiri dari Belanja Gaji dan Tunjangan, Belanja Barang, Belanja Jasa, Belanja Pemeliharaan, Belanja Perjalanan, dan Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya yang berasal dari PNBP BLU, termasuk Belanja Pengembangan SDM. 12
BELANJA MODAL Belanja Modal yang berasal dari APBN (RM)
Belanja Modal BLU berasal dari PNBP
Belanja Modal Tanah; Belanja Modal Gedung dan Bangunan; Belanja Modal Peralatan dan Mesin; Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan;dan Belanja Modal Fisik Lainnya (mencakup antara lain pengeluaran untuk perolehan aset tidak berwujud, pengembangan aplikasi/software yang memenuhi 13 kriteria aset tak berwujud)
PEMBIAYAAN BLU
Penerimaan Pembiayaan BLU
pinjaman jangka pendek; pinjaman jangka panjang;dan/atau penerimaan kembali/ penjualan investasi jangka panjang BLU
Pengeluaran Pembiayaan BLU
pembayaran pokok pinjaman; pengel. investasi jangka panjang; dan /atau pemberian pinjaman.
14
Pengeluaran pembiayaan BLU yang DICANTUMKAN dalam Ikhtisar RBA adalah pengeluaran pembiayaan yang dananya dari:
APBN (RM) tahun berjalan
PNBP BLU
Pengeluaran pembiayaan yang TIDAK dicantumkan dalam Ikhtisar RBA adalah :
Pengeluaran pembiayaan BLU yang didanai dari APBN (RM) tahun berjalan yang telah tercantum dalam DIPA selain DIPA BLU, atau APBN (rupiah murni) tahun lalu dan telah dipertanggungjawabkan dalam pertanggungjawaban APBN sebelumnya. 15
C. PENGAJUAN RBA Pimpinan BLU
1
Usulan RBA & Ikhtisar RBA
Disertai dengan : Usulan standar pelayanan minimal; Tarif; dan/atau Biaya dari keluaran (output) yang akan dihasilkan.
Ditandatangani oleh Pemimpin BLU, dan diketahui oleh DEWAS atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri/pimpinan lembaga jika BLU tidak mempunyai DEWAS
Menteri/Pimpinan Lembaga
2
Usulan RBA & Ikhtisar RBA
Disetujui dan ditandatangani
Menteri Keuangan c.q. Dirjen Anggaran Usulan RBA & Ikhtisar RBA
3
4
Dilakukan pengkajian mencakup : standar biaya dan anggaran BLU; Kinerja keuangan BLU; Besaran persentase Ambang Batas, dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLU
Hasil kajian RBA & Ikhtisar menjadi dasar dalam rangka pemrosesan RKAKL
5
Pengkajian RBA & Ikhtisar RBA Dapat mengikutsertakan DJPb
D. PENGKAJIAN DAN PENETAPAN o
Pengkajian RBA dan Ikhtisar RBA dilakukan dalam rapat pembahasan bersama antara Direktorat Jenderal Anggaran dengan unit yang berwenang pada kementerian negara/lembaga serta BLU yang bersangkutan.
o
Dalam rangka pengkajian RBA dan Ikhtisar RBA, Direktorat Jenderal Anggaran dapat mengikutsertakan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
o
Hasil kajian atas RBA dan Ikhtisar RBA menjadi dasar dalam rangka pemrosesan RKA K/L sebagai bagian dari mekanisme pengajuan dan penetapan APBN. 17
....................Lanjutan o Setelah APBN dan/atau Keppres tentang Rincian APBN ditetapkan, maka : - Pimpinan BLU melakukan penyesuaian atas RBA dan Ikhtisar RBA menjadi RBA dan Ikhtisar RBA definitif. - RBA dan Ikhtisar RBA definitif ditandatangani oleh Pemimpin BLU diketahui oleh Dewas dan disetujui menteri/pimpinan lembaga. - Dalam hal BLU tidak mempunyai Dewan Pengawas maka RBA dan Ikthisar RBA definitif ditandatangani oleh Pemimpin BLU diketahui oleh pejabat yang ditunjuk oleh menteri/pimpinan lembaga, dan disetujui menteri/ pimpinan lembaga. o Menteri/pimpinan lembaga menyampaikan RBA dan Ikthisar RBA definitif kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Anggaran dan Direktur Jenderal Perbendaharaan. o RBA definitif merupakan dasar melakukan kegiatan BLU. 18
II. Format RBA BLU (Perdirjen 20/2012)
19
A. LATAR BELAKANG 1. Amanat PMK 92/2011 (Pasal 13) : Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penyusunan RBA dan Ikhtisar RBA diatur dalam Perdirjen Perbendaharaan. 2. Perlu penyederhanaan format RBA mengingat format RBA eksisting dirasa menyulitkan oleh sebagian satker BLU: a. Substansi yang tidak perlu diatur lagi dalam RBA: Proyeksi laporan keuangan. b. Perhitungan biaya layanan per unit kerja, bukan per jenis layanan. 3. Perlu sinkronisasi dengan proses perencanaan dan penganggaran (PMK 93/PMK.02/2011 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelahaan RKAK/L), yaitu penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan antara di RBA dan RKA-K/L.
20
B. POKOK-POKOK PENGATURAN 1. BLU menyusun RBA mengacu kepada Renstra Bisnis BLU dan Pagu Anggaran K/L. 2. RBA disusun berdasarkan: a. Basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya; b. Pagu belanja dan target pendapatan yang diperkirakan akan diterima; dan c. Basis akrual. 3. RBA memuat paling kurang: a. Seluruh program, kegiatan dan target kinerja (output); b. Kondisi kinerja BLU tahun berjalan, c. Asumsi makro dan mikro; d. Target pendapatan dan pagu belanja; e. Perkiraan biaya; f. Prakiraan maju pendapatan dan belanja 3 tahun ke depan. 4. Rumusan program dan kegiatan RBA harus sama dengan RKA K/L. 5. RBA disusun per unit kerja pada satker BLU. Penentuan unit kerja disesuaikan dengan kebutuhan BLU. 21
B. POKOK-POKOK PENGATURAN ..........lanjutan 6. BLU wajib menyusun perhitungan biaya per layanan (unit cost per layanan), namun tidak menjadi lampiran RBA yang disampaikan kepada Menkeu. 7. Penggunaan Standar Biaya a. Bagi BLU yang telah menyusun standar biaya layanannya berdasarkan perhitungan akuntansi biaya (dihasilkan oleh sistem akuntansi biaya), RBA disusun menggunakan standar biaya tersebut. Penetapan standar biaya oleh Pemimpin BLU dan dilampiri SPTJM.
b. Bagi BLU yang belum menyusun standar biaya layanannya berdasarkan perhitungan akuntansi biaya, BLU menggunakan standar biaya yang ditetapkan oleh Menkeu. 8. Pengesahan RBA
a. ditandatangani oleh Pemimpin BLU dan diketahui oleh Dewas/pejabat yang ditunjuk. b. Disetujui oleh Menteri/Pimpinan lembaga/ketua dewan kawasan.
22
B. POKOK-POKOK PENGATURAN ..........lanjutan 9.
RBA diajukan pada saat penyusunan RKA K/L berdasarkan Pagu Anggaran K/L (akhir Juli). 10.Tata cara penyusunan dan format RBA yang baru berlaku untuk penyusunan: a. RBA tahun anggaran 2013; dan b. RBA tahun anggaran 2012 terhadap satker yang ditetapkan menjadi BLU pada tahun anggaran 2012.
23
C. PERBANDINGAN FORMAT RBA RBA (FORMAT BARU)
RBA EXISTING
RINGKASAN EKSEKUTIF
BAB I PENDAHULUAN
TETAP
DISEMPURNAKAN
BAB I PENDAHULUAN
DIGABUNG
BAB II KINERJA BLU TA 2012 & RBA BLU TA 2013
BAB II KINERJA BLU TA 2012 BAB III RBA BLU TA 2013
RINGKASAN EKSEKUTIF
BAB IV PROYEKSI KEUANGAN TA 2013
DIHAPUS
BAB V PENUTUP
TETAP
BAB III PENUTUP 24
D. SISTEMATIKA FORMAT RBA 1.
RINGKASAN EKSEKUTIF Memuat uraian ringkas mengenai apa yang termuat dalam RBA (uraian singkat mengenai rencana bisnis/kegiatan dan target pencapaian serta rencana pendapatan dan biaya)
2.
BAB I PENDAHULUAN a. Gambaran Umum b. Visi Badan Layanan Umum c. Misi Badan Layanan Umum d. Budaya Badan Layanan Umum e. Susunan Pejabat Pengelola BLU dan Dewan Pengawas
25
D. SISTEMATIKA FORMAT RBA
....... lanjutan
3. BAB II KINERJA TAHUN 2012 DAN RBA TAHUN 2013 a. Gambaran Kondisi BLU (kondisi internal BLU, kondisi eksternal BLU serta asumsi makro dan mikro yang digunakan dalam penyusunan RBA). b. Pencapaian Kinerja dan Target Kinerja BLU. Uraian pencapaian kinerja tahun 2012, dan target kinerja yang akan dicapai tahun 2013. Informasi /tabel yang disajikan: 1. Rincian Pendapatan Per Unit Kerja; 2. Rincian Belanja Per Unit Kerja; 3. Pengelolaan Dana Khusus bagi satker BLU Pengelola Dana Khusus; 4. Ikhtisar Target Pendapatan menurut Program dan Kegiatan TA 2013; 5. Ikhtisar Belanja/Pembiayaan menurut Program dan Kegiatan TA 2013; 6. Pendapatan dan Belanja Agregat; 7. Perhitungan Biaya Layanan Per Unit Kerja; 8. Prakiraan Maju Pendapatan dan Prakiraan Maju Belanja. c. Informasi lainnya yang perlu disampaikan (ISO, tingkat kesehatan). d. Ambang Batas Belanja BLU. 4. BAB III PENUTUP
Kesimpulan dan Hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian.
26
MEKANISME PENGAJUAN DAN PENGESAHAN RBA
RENSTRA K/L
PAGU INDIKATIF (Maret)
PAGU ANGGARAN (Juni)
RENJA K/L
2
4
RKA K/L (Juli)
RBA
3
• UU APBN (Oktober) • ALOKASI ANGGARAN (November)
5
1 RSB BLU
2
RBA
5
RBA DEFINITIF
27
Terima Kasih
Direktorat Pembinaan PK BLU Telp. (021) 352 4022 Fax (021) 381 2767
