Promotif, Vol.1 No.2 Apr 2012 Hal 58-65

Promotif, Vol.1 No.2 Apr 2012 Hal 58-65

Artikel I

ANALISIS KESIAPAN FUNGSI PELAYANAN FARMASI DI INSTALASI FARMASI RUMAH SAKIT (IFRS) UNDATA PALU MENJADI RS TIPE B PENDIDIKAN Musdalipah Bagian Gizi Kesehatan Masyarakat FKM Unismuh Palu ABSTRAK Rumah sakit Undata Palu merupakan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah dengan tipe B non pendidikan. Pelayanan farmasi rumah sakit adalah salah satu kegiatan di rumah sakit yang menunjang pelayanan kesehatan bermutu yang mana pelaksanaannya pada suatu Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS). Dalam mengembangkan pelayanannya, RSUD Undata Palu akan mengubah statusnya menjadi rumah sakit tipe B pendidikan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana kesiapan IFRS Undata Palu menjadi RS tipe B pendidikan dengan melihat indikator fungsi pelayanan IFRS. Penilaian fungsi pelayanan farmasi menggunakan SK Menkes No.1197/X/2004 tentang survei akreditasi farmasi di rumah sakit. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dan observasional, dengan rancangan penelitian case study. Sampel dalam penelitian ini adalah Jajaran Direktur & Wakil Direktur RSUD Undata Palu, Kepala IFRS, Apoteker, & Asisten Apoteker. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan SK Menkes No.1197/X/2004 tentang survei akreditasi farmasi di rumah sakit tentang Fungsi Pelayanan Farmasi, meliputi pelayanan dasar farmasi & pelayanan pendukung farmasi. Analisis kesiapan pelayanan dasar farmasi meliputi asuhan kefarmasian 100%, pemantauan & pelaporan ESO (Efek Samping Obat) 60%, Pelayanan Informasi Obat 80%, konseling 80%, Ronde/visite pasien 60%, Pengkajian Penggunaan Obat 60%, Pemantauan Kadar Obat dalam Darah belum dilakukan. Analisis kesiapan pelayanan pendukung farmasi meliputi produksi dan kontrol kualitas 40%, RDU (Rational Drug Use) 60%, penanganan obat-obat cytotoxic, TPN (Total Parenteral Nutrition) dan ivadmixture & farmakoekonomi belum berjalan. Kata Kunci Daftar Pustaka

: Instalasi Farmasi, pelayanan farmasi, RS Pendidikan : 17 (2006-2011)

PENDAHULUAN Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Undata Propinsi Sulawesi Tengah bertugas menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah dibidang pelayanan kesehatan yang telah menjadi urusan rumah tangga daerah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor : 02 Tahun 2003 pasal 4 ayat 1 dengan tugas pokok melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan pencegahan termasuk penanganan limbah Rumah Sakit dan melaksanakan upaya rujukan,

sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku (Anonim, 2009). Pada tahun 1995, RSUD Undata Palu yang merupakan Badan Tekhnis milik Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah mendapat pengakuan sebagai RSU Kelas B non Pendidikan sesuai dengan Surat KepMenkes No.93 tahun 1995 dan pada tahun berikutnya diakui sebagai pusat rujukan tertinggi di Sulawesi Tengah dengan Peraturan Daerah No.6 Tahun 1996. Dasar Pembangunan Rumah sakit kelas B pendidikan berdasarkan surat keputusan Gubernur No.445/73.79/DisKes G-ST tanggal 29 agustus 2003. Surat Keputusan Menteri 58


Artikel I

percepatan pembangunan kawasan Indonesia Timur No.046/KEP./PPTKTI/VII/2003 tanggal 7 juli 2003.Di dukung oleh surat Keputusan Rektor Universitas Tadulako N0.4022 j 28 PG/2003 yang diperuntukkan Fakultas Kedokteran UNTAD ke depan (Anonim, 2009). Rumah Sakit Pendidikan adalah rumah sakit yang digunakan sebagai tempat pelaksanaan program pendidikan profesi dokter dan dokter spesialis. Selain mendidik profesi pendidikan dokter, rumah sakit pendidikan juga berfungsi sebagai tempat pelatihan dan pendidikan bagi profesi lainnya, seperti farmasi, apoteker, kebidanan dan keperawatan. Dalam rangka mengukur suatu rumah sakit yang telah memenuhi standar RS Pendidikan, maka diperlukan tolak ukur untuk setiap standar sesuai dengan klasifikasinya (Depkes, 2009) Dalam upaya tersebut diperlukan alat untuk mengevaluasi mutu pelayanan rumah sakit . Salah satu strategi penting yang dilakukan dalam meningkatkan kualitas pelayanan pelayanan medik rumah sakit adalah melalui standarisasi (akreditasi, audit klinis, dan lain-lain). Instalasi Farmasi adalah pusat perawatan untuk pasien dan produk farmasi itu sendiri mewakili sebagian besar pengeluaran rumah sakit (Barnum, D.,T, 2009; Manik, 2009). Pelayanan farmasi rumah sakit merupakan salah satu kegiatan di rumah sakit yang menunjang pelayanan kesehatan bermutu. Hal tersebut diperjelas dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1333/Menkes/SK/XII/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit, yang menyebutkan bahwa pelayanan farmasi rumah sakit adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pelayanan kesehatan rumah sakit yang berorientasi kepada pelayanan pasien, penyediaan obat yang bermutu, termasuk pelayanan farmasi klinik, yang terjangkau bagi

semua lapisan masyarakat (Anonim, 2006b). Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS) Undata adalah unit kerja didalam rumah sakit yang berperan sebagai pelaksana kegiatan yang bertanggung jawab terhadap semua perbekalan dan pelayanan farmasi dalam rangka melaksanakan fungsi rumah sakit. Ketenagaan IFRS Undata Palu hingga tahun 2010 yaitu dipimpin oleh 1 apoteker, dibantu oleh 12 apoteker dan asisten apoteker 23 orang. Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS), selain menjalankan fungsinya sebagai wadah pelayanan kefarmasian juga ikut berpartisipasi dalam memberi edukasi kepada semua program pendidikan farmasi termasuk pengalaman praktik mahasiswa dan profesi apoteker, berpartisipasi dalam proyek studi atau penelitian yang ditujukan untuk peningkatan pelayanan penderita dan peningkatan pelayanan administratif dan pelayanan rumah sakit lainnya. (Siregar & Amalia, 2004). Dengan berubahnya status menjadi rumah sakit pendidikan, tentunya juga memberikan pengaruh pada IFRS menjadi pendidikan. Penelitian ini dilakukan dengan melihat bagaimana kesiapan IFRS Undata Palu menjadi RS tipe B pendidikan berdasarkan penilaian akreditasi SK Menkes No.1197/X/2004 tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit dengan indikator fungsi pelayanan farmasi. BAHAN & METODE Lokasi Penelitian Penelitian akan dilakukan di Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS) Undata Palu, Sulawesi Tengah pada bulan Desember 2010 – Februari 2011. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kualitatif dan observasional, dengan rancangan penelitian case study. Sampel Penelitian 59


Artikel I

Sampel dalam penelitian ini adalah Direktur RSUD Undata Palu, Wakil direktur Pelayanan medik, Ketua KFT Undata Palu, Wakil Direktur Umum dan Keuangan, Kepala Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan Fasilitas Penunjang Medik, Kepala Bidang DIKLIT, Kepala Bidang Penunjang Medik, Kepala IFRS Undata Palu, Apoteker dan asisten apoteker fungsional pelayanan farmasi.

langsung. Untuk menilai kesiapan IFRS Undata menuju RS Tipe B pendidikan maka digunakan penilaian berdasarkan survei akreditasi rumah sakit untuk pelayanan farmasi dan disesuaikan dengan SK Menkes No.1197/X/2004 tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit

HASIL

Fungsi Pelayanan Kefarmasian Analisis Data sesuai SK Menkes Nomor : Analisa data dalam penelitian ini 1197/Menkes/SK/X/2004 dibagi atas menggunakan metode triangulasi sumber pelayanan dasar & pelayanan dengan cara menggabungkan hasil pendukung farmasi, seperti pada tabel wawancara, kuesioner dan observasi dibawah ini : Tabel 1 Kesiapan Fungsi Pelayanan Dasar Farmasi IFRS Undata Palu sesuai SK Menkes No.1197/X/2004 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit

No

1).

Pelayanan Dasar berdasarkan SK Menkes No.1197/X/2004 Pelayanan Standar Hasil Survey Kefarmasian Kebijakan dan Prosedur Sudah ada. Revisi SOP tertulis kegiatan dalam tahap proses Pengkajian resep dimulai Sudah dilakukan dari seleksi persyaratan administrasi, farmasi dan klinis baik rawat jalan Asuhan maupun rawat inap Kefarmasian Dispensing Meliputi validasi, (Good interpretasi, menyiapkan Dispensing dan meracik obat, labelling, Practice) penyerahan obat, dan dokumentasi.

Evaluasi mutu pelayanan Persentase penilaian asuhan kefarmasian Kebijakan dan prosedur Pemantauan tertulis kegiatan dan Pelaporan 2). Proses kegiatan ESO Evaluasi kegiatan Persentase penilaian pemantauan dan pelaporan ESO

Pelayanan Informasi Obat 3).

Kebijakan dan prosedur tertulis kegiatan Proses kegiatan Evaluasi kegiatan 60

Penilaian (maks 5)

5

Terakhir dilakukan pada tahun 2008. Untuk periode belum dilakukan. 100% Sudah ada. Revisi SOP dalam tahap proses Jarang dilakukan Belum dilakukan

3 60%

Sudah ada. Revisi SOP dalam tahap proses Terlaksana Belum dilakukan

4


Artikel I

Lanjutan Tabel 1 No Pelayanan Standar Kefarmasian Persentase penilaian Pelayanan Informasi Obat Kebijakan dan prosedur tertulis kegiatan Konseling 4). Proses kegiatan Evaluasi kegiatan Persentase penilaian Konseling

Hasil Survey

Sudah ada. Revisi SOP dalam tahap proses Terlaksana Belum dilakukan

Kebijakan dan prosedur Sudah ada. Revisi SOP tertulis kegiatan dalam tahap proses 5). Proses Kegiatan Tidak dilakukan Evaluasi Kegiatan Belum dilakukan Persentase penilaian Pemantauan Kadar Obat dalam Darah Kebijakan dan prosedur Sudah ada. Revisi SOP Ronde/Visite tertulis kegiatan dalam tahap proses 6). Pasien Proses Kegiatan berupa Visite Mandiri Evaluasi Kegiatan Belum dilakukan Persentase penilaian Ronde/Visite pasien Kebijakan dan prosedur Sudah ada. Revisi SOP Pengkajian tertulis kegiatan dalam tahap proses 7). Penggunaan Proses Kegiatan Terlaksana, tapi sebagian Obat kecil Evaluasi Kegiatan Belum ada Persentase penilaian Pengkajian Penggunaan Obat Total Skor Pelayanan Dasar Farmasi di RSUD Undata Persentase Penilaian Pelayanan Dasar Farmasi di RSUD Undata  Kriteria Penilaian berdasarkan SK Menkes No.1197/X/2004 Pemantauan Kadar Obat dalam Darah

Skor penilaian : 1 = 20% ; 2 = 40% ; 3 = 60% ; 4 = 80% ; 5 = 100%

61

Penilaian (maks 5) 80%

4 80%

0 0%

3 60%

3

60% 22 63%


Artikel I

Tabel 2 Kesiapan Fungsi Pelayanan Pendukung Farmasi IFRS Undata Palu sesuai SK Menkes No.1197/X/2004 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit Modifikasi Pelayanan Pendukung berdasarkan SK Menkes No.1197/X/2004 dan APTFI No Pelayanan Penilaian Standar Hasil Survey Kefarmasian (maks 5) Kebijakan dan prosedur Belum ada, dalam tertulis kegiatan tahap rencana 1). Penanganan obatpengembangan 0 obat Cytotoxic Proses Kegiatan Dilakukan oleh perawat Evaluasi Kegiatan Belum ada Persentase Penanganan obat-obat Cytotoxic 0% Kebijakan dan prosedur Belum ada, dalam TPN (Total tertulis kegiatan tahap rencana Parenteral 2). pengembangan 0 Nutrition) dan ivProses Kegiatan Dilakukan oleh admixture perawat Evaluasi Kegiatan Belum ada Pesentase TPN (Total Parenteral Nutrition) dan iv-admixture 0% Kebijakan dan prosedur Sudah ada. Revisi tertulis kegiatan SOP dalam tahap 3). Produksi dan proses 2 Kontrol Kualitas Proses Kegiatan Berupa pengemasan kembali Evaluasi Kegiatan Belum ada Persentase Produksi dan Kontrol Kualitas 40% Kebijakan dan prosedur Belum ada, dalam tertulis kegiatan tahap rencana 4). pengembangan 0 Farmakoekonomi Proses Kegiatan Dilakukan atas inisiatif apoteker Evaluasi Kegiatan Belum ada Persentase penilaian farmakoekonomi 0% Kebijakan dan prosedur Berupa alur (sistem) 5). tertulis kegiatan 3 RDU (Rational Proses Kegiatan Dilakukan oleh Drug Use) apoteker Evaluasi Kegiatan Belum ada Persentase penilaian RDU (Rational Drug Use) 60% Total Skor Keseluruhan 5 Persentase kegiatan pendukung pelayanan kefarmasian 20%  Kriteria Penilaian berdasarkan SK Menkes No.1197/X/2004

Skor penilaian : 1 = 20% ; 2 = 40% ; 3 = 60% ; 4 = 80% ; 5 = 100%

62


Artikel I

PEMBAHASAN Berikut akan diuraikan pelayanan farmasi di IFRS RSUD Undata Palu, yaitu : 1) Asuhan Kefarmasian (Good Dispensing Practice) Berdasarkan observasi langsung, secara keseluruhan kegiatan asuhan kefarmasian di RSUD Undata sudah berjalan. Penilaian kegiatan asuhan kefarmasian menurut SK Menkes No.1197 Tahun adalah 100%. Berdasarkan hasil kuesioner pada apoteker dan asisten apoteker pelayanan farmasi di RSUD Undata, kegiatan asuhan kefarmasian meliputi kegiatan Dispensing Cycle/Alur Dispensing yaitu penerimaan resep, peracikan & Labelling, penyerahan obat dan evaluasi pelayanan farmasi di rumah sakit. 2) Pemantauan dan Pelaporan ESO Berdasarkan observasi dokumen bahwa kebijakan dan prosedur Pemantauan dan Pelaporan ESO di RSUD Undata dituangkan dalam bentuk Standar Operasional Prosedur. Penilaian kegiatan MESO (Monitoring Efek Samping Obat) di RSUD Undata berdasarkan SK Menkes No.1197/X/2004 masih sekitar 60%. Penilaian akan menjadi 100% apabila sudah dilakukan evaluasi dan tindak lanjut dari setiap kegiatan. 3) Pelayanan Informasi Obat (PIO) Kebijakan pelaksanaan kegiatan Pelayanan Informasi Obat (PIO) di RSUD Undata Palu ditetapkan berdasarkan prosedur tetap yang telah disahkan oleh Direktur RSUD Undata. Salah satu kendala kegiatan PIO di rawat jalan adalah apoteker tidak melakukan dokumentasi.Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan kuesioner bahwa penilaian kegiatan PIO berdasarkan SK Menkes No.1197/X/2004 adalah 80%. Penilaian akan menjadi 100% apabila

dilakukan evaluasi dan tindak lanjut kegiatan PIO yang telah dilaksanakan. 4) Konseling Kegiatan Konseling di RSUD Undata dituangkan dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP). Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan kuesioner bahwa penilaian kegiatan Konseling berdasarkan SK Menkes No.1197 Tahun 2004 adalah 80%. Kekurangan 20% kegiatan ini adalah belum dilakukan dokumentasi, evaluasi dan tindak lanjut kegiatan konseling yang telah dilakukan. 5) Pemantauan Kadar Obat dalam Darah Kebijakan dan prosedur pelaksanaan pemantauan kadar obat dalam darah di RSUD Undata dituangkan dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP). Berdasarkan observasi yang dilakukan, pemantauan kadar obat dalam darah belum pernah dilakukan. Beberapa kendalanya adalah tidak adanya fasilitas penunjang kegiatan tersebut dan kurangnya pelatihan mengenai pemantauan kadar obat dalam darah. 6) Ronde/Visite Pasien Kebijakan kegiatan Ronde/Visite pasien di RSUD Undata tertuang dalam Standar Operasional Prosedur (SOP). Kegiatan farmasi klinik yang dilakukan berupa visite mandiri. Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan kuesioner bahwa penilaian ronde/visite pasien berdasarkan SK Menkes No.1197/X/2004 masih sekitar 60%. Kekurangan 40% dari penilaian adalah belum adanya dokumentasi, evaluasi dan tindak lanjut dari kegiatan ini. 7) Pengkajian Penggunaan Obat Kebijakan dan prosedur Pengkajian Penggunaan Obat di RSUD Undata tertuang dalam 63


Artikel I

Standar Operasional Prosedur (SOP). Berdasarkan hasil observasi, kuesioner dan wawancara yang telah dilakukan bahwa penilaian kegiatan Pengkajian Penggunaan Obat berdasarkan SK Menkes No.1197/X/2004 masih sekitar 60%. Kekurangan 40% dari penilaian adalah belum adanya dokumentasi, evaluasi dan tindak lanjut kegiatan pengkajian obat. 8) Penanganan Obat-Obat Cytotoxic Kebijakan dan prosedur kegiatan penanganan obat-obat cytotoxic hingga saat ini belum ada di RSUD Undata. Berdasarkan hasil kuesioner pada apoteker dan asisten apoteker bahwa kegiatan kegiatan penanganan obat-obat cytotoxic dilakukan oleh perawat. Berdasarkan observasi langsung, kendala dalam penanganan obatobat cytotoxic dirumah sakit adalah fasilitas sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan belum ada, sehingga pengerjaannya pun masih dilakukan diruang perawat. 9) TPN & iv-Admixture Dokumen kebijakan dan prosedur kegiatan penanganan obat-obat TPN dan iv-admixture hingga saat ini belum ada di RSUD Undata. Akan tetapi pengerjaannya tetap dilakukan oleh perawat, ahli gizi dan dokter. Berdasarkan hasil kuesioner pada apoteker dan asisten apoteker pelayanan farmasi bahwa kegiatan pemberian nutrisi parenteral di RSUDnUndata yaitu pencampuran sediaan iv ke dalam cairan infus. Frekuensi kegiatan TPN hanya dilakukan 1 kali/bulan. 10) Produksi dan Kontrol Kualitas Kebijakan dan prosedur kegiatan produksi di RSUD Undata tertuang dalam Standar Operasional Prosedur. Produksi dalam hal ini adalah produksi sediaan non steril yang dikemas kembali atau membuat peracikan obat yang biasa diresepkan oleh dokter.

Berdasarkan hasil kuesioner, wawancara mendalam dan observasi yang telah dilakukan bahwa penilaian kegiatan produksi berdasarkan SK Menkes No.1197/X/2004 masih sekitar 40%. Kegiatan produksi di RSUD Undata masih sebagian kecil dilakukan. 11) Farmakoekonomi Kebijakan dan prosedur pelaksanaan farmakoekonomi di RSUD Undata belum ada. Namun, sebagian kecil kegiatan sudah dilaksanakan. Berdasarkan hasil kuesioner pada apoteker dan asisten apoteker pelayanan farmasi bahwa kegiatan farmakoekonomi yang dilakukan berupa membandingkan dua obat yang digunakan untuk indikasi yang sama tetapi biaya dan efektifitasnya sama (cost effective). Kegiatan farmakoekonomi yang telah dilakukan di rumah sakit terkait penyakit TBC, ISPA, Ulkus Peptik, Hipertensi dan Diabetes Melitus. 12) RDU (Rational Drug Use) Kebijakan RDU di RSUD Undata sudah ditetapkan oleh Komite Farmasi Terapi (KFT) dalam bentuk sistem (alur) Rasionalisasi Pengelolaan dan Penggunaan Obat pada RSUD Undata Provinsi Sulawesi Tengah. Menuju Rumah Sakit Pendidikan Kebijakan Penggunaan Obat Rasional merupakan salah satu kebijakan yang akan dikembangkan dan dilaksanakan. Dalam hal ini tentunya peran KFT sangat dibutuhkan untuk membuat kebijakan tersebut dalam hal evaluasi dan tindak lanjut kegiatan. KESIMPULAN Berdasarkan Survei Akreditasi Pelayanan Farmasi dan SK Menkes No. 1197/MENKES/X/2004 dapat disimpulkan bahwa : 1. Kesiapan fungsi pelayanan farmasi di RSUD Undata yaitu untuk pelayanan dasar IFRS yang telah berjalan 64


Artikel I

Pendidikan Tinggi Farmasi Indonesia (APTFI) Nomor : 002/APTFI/MA/2008 tentang Standar Praktek Kerja Profesi Apoteker, Surabaya. Anonim, (2009), Laporan Tahunan Rumah Sakit Undata Tahun 2009, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Undata Palu, Sulawesi Tengah. Departemen Kesehatan RI, (2004), Pedoman Pelayanan Informasi Obat di Rumah Sakit, Direktorat Jenderal Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Departemen Kesehatan RI,Jakarta Green,E., Johnston,M., Trudeau,M., Schwartz,L., Poirier,S., Macartney,G., Milliken,D.,(2009), Safe Handling of Parenteral Cytotoxics, 5:245-249. Available from: (Diunduh tgl 5 April 2011). LeBlanc, J., M, (2007), International Critical Care Hospital Pharmacist Activities, 34:538-542, Available from : (Diunduh tgl 18 January 2011). Menik,H., Isiru,A., Sewwandi,S., (2011), A Survey : Precept and Practice in Drug Use Indicators at Government Healthcare Facilities : A Hospital-Based Prospective Analysis, 1:165-169. Available from: (Diunduh tgl 5 April 2011). Montgomery, A,T., Sporrong, S,K., Henning, M., Tully, M, P., Lindblad, A, K., (2007), Implementation of a Pharmaceutical Care Service : Prescriptionist, Pharmacist and Doctors Views, 29:593-602. Available from: (Diunduh tgl 1 April 2011).

adalah 63% dan untuk pelayanan pendukung RS yang sudah berjalan masih sekitar 20%. 2. Ditinjau dari fungsi RS Pendidikan yaitu pelayanan, pendidikan, & penelitian, IFRS Undata masih berorientasi pada fungsi pelayanan sedangkan fungsi pendidikan dan penelitian belum berjalan. SARAN 1. Pimpinan Rumah Sakit a. Membuat Visi dan Misi RS Pendidikan b. Menyusun program pendidikan berkelanjutan dan pelatihan bagi staf Instalasi Farmasi. c. Membuat dan menindaklanjuti revisi organisasi KFT 2. Pimpinan IFRS Membuat SOP mengenai kegiatan pelayanan kefarmasian sesuai SK Menkes No.1197/X/2004 dan standar APTFI yang mencakup fungsi RS Pendidikan, yaitu fungsi pelayanan, pendidikan dan penelitian. 3. Tenaga farmasis a. Meningkatkan peran aktif farmasis dalam Komite Farmasi Terapi (KFT) sebagai sekretaris dan anggota dalam kepanitiaan KFT. b. Apoteker penanggung jawab harus selalu mendokumentasikan setiap kegiatan pelayanan farmasi dan melakukan evaluasi dan tindak lanjut kegiatan pelayanan farmasi. DAFTAR PUSTAKA Asosiasi Pendidikan Tinggi Indonesia (APTFI) Keputusan Majelis

Farmasi (2008), Asosiasi

65

Promotif, Vol.1 No.2 Apr 2012 Hal 58-65

Recommend Documents