PENGARUH KEPEMIMPINAN KETUA PENANGGUNG JAWAB OPERASIONAL KEGIATAN (PJOK) KECAMATAN TERHADAP PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN PERKOTAAN (P2KP) DI KECAMATAN PATARUMAN KOTA BANJAR
DEVI YULIANTI NPM. 3506120172
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (STISIP) BINA PUTERA BANJAR
ABSTRAK Skripsi ini berjudul “Pengaruh Kepemimpinan Ketua Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) terhadap Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di Kecamatan Pataruman Kota Banjar”. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Kecamatan Pataruman Kota Banjar beralamat di Jalan Tanjung Sukur Hegarsari Kelurahan, penelitian ini berawal dari masih adanya Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang rendah dalam tingkat partisipasinya terutama dalam swadaya masyarakatnya, koordinasi antara Ketua Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) Kecamatan Pataruman dengan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) di Desa dan Kelurahan se-Kecamatan Pataruman masih belum terjalin sepenuhnya. Metode penelitian yang diajukan adalah metode kuantitatif. Metode ini menurut tingkat ekspalanasi yang menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya diantaranya tentang pengaruh kepemimpinan (variabel bebas) dan peningkatan partisipasi masyarakat (variabel terikat) dengan metode yang digunakan adalah metode asosiatif ( hubungan ) yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel yang lebih. Hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan peneliti dari pengumpulan angket kemudian dimasukan ke dalam tabel distribusi frekuensi. Data tersebut diolah dan dihitung untuk mendapatkan kesimpulan dari masingmasing variabel. Hasil akhir penelitian yang dilakukan yaitu terdapat korelasi koefesien yang ditemukan sebesar 0,238 dan termasuk pada daerah kategori rendah, dan ini menyatakan bahwa penelitian yang dilakukan signifikan. Pengaruh Kepemimpinan Ketua Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) terhadap Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Program Penanggulangan Kemiskinan
Perkotaan (P2KP) di Kecamatan Pataruman Kota Banjar sebesar 5,66 % dan 94,34 % lainnya adalah faktor yang tidak diteliti seperti motivasi, kualitas pelayanan dan koordinasi. Kata kunci : Pengaruh Kepemimpinan, Tingkat Partisipasi, Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK). PENDAHULUAN Melihat struktur perekonomian di Jawa Barat yang masih terpuruk paska krisis ekonomi yang cukup lama semenja tahun 1998 hingga kini. Hal itu terjadi karena kurang seimbangnya perhatian yang diberikan oleh Pemerintah Pusat sejak awal kemerdekaan sampai sekarang kini pada pengembangan ekonomi kelompokkelompok usaha mikro, kecil dan menengah dibandingkan dengan kelompokkelompok usaha besar. Kelompok-kelompok usaha besar ini dalam perkembangannya kurang menjalin hubungan yang sifatnya saling memperkuat dengan kelompok-kelompok usaha mikro, kecil dan menengah. Telah banyak program pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah sebagai bentuk dari pelaksanaan tanggung jawab dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya pada bidang perekonomian. Bersamaan dengan arus reformasi yang sedang berjalan, pemikiran ke arah pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi perhatian serius dalam meningkatkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri melalui Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) terutama di Pemerintah Kota Banjar. Fenomena di atas, maka sangat diperlukan suatu kebijakan publik yang merupakan keputusan-keputusan mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh para pemegang otoritas publik. Sebagai suatu keputusan yang mengikat publik, maka kebijakan publik haruslah dibuat oleh otoritas politik, yaitu mereka yang menerima mandat dari publik atau orang banyak, umumnya melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat banyak. Selanjutnya kebijakan publik tersebut dilaksanakan oleh administrasi negara yang dijalankan oleh birokrasi pemerintah. Fokus utama kebijakan publik di dalam negara modern adalah pelayanan publik, yang merupakan segala sesuatu yang bisa dilakukan oleh negara untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas kehidupan masyarakatnya. Peran Pemerintah yang mempunyai kewajiban untuk dapat menyediakan pelayan publik dengan hak untuk menarik pajak dan retribusi; dan di sisi lain menyeimbangkan berbagai kelompok yang ada dalam masyarakat dengan berbagai kepentingan serta mencapai amanat konstitusi. Kebijakan pemberdayaan masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan otonomi daerah. Setiap upaya yang dilakukan dalam rangka kegiatan pemberdayaan masyarakat akan secara langsung mendukung upaya pemantapan dan penguatan otonomi di suatu daerah dan setiap upaya yang dilakukan dalam rangka pemantapan dan penguatan otonomi daerah akan dapat memberikan dampak terhadap upaya pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan ekonomi masyarakat saat ini dirasa merupakan suatu terobosan baru dalam hal
perekonomian pada khususnya dimana di dalamnya merupakan upaya untuk meningkatkan indeks pembangunan ekonomi. Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat suatu kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah di dalam masyarakat termasuk individuindividu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk kepada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik itu yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan inspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri di dalam melaksanakan tugastugas kehidupannya. Berdasarkan konsep pemberdayaan tersebut upaya yang harus dilakukan dalam menjalankan kebijakan program pemberdayaan ekonomi masyarakat harus langsung diarahkan pada akar persoalannya, yaitu dengan meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat. Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan suatu upaya bertujuan untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan dimilikinya. Konsep pemberdayaan masyarakat sebagai suatu pemikiran, tidaklah dapat dilepaskan dari paradigma pembangunan yang memberikan kedaulatan kepada rakyat untuk menentukan pilihan kegiatan yang paling sesuai bagi kemajuan dirinya masing-masing khususnya dalam bidang fisik maupun non fisik dapat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak. Setiap upaya pembangunan perlu diarahkan pada penciptaan suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk menikmati kehidupan yang jauh lebih baik dan sekaligus memperluas pilihan yang dapat dilakukan oleh setiap anggota masyarakat. Pemikiran itu pada dasarnya menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan, dalam hal ini adalah pada bidang fisik maupun non fisik yang seharunya wajib dibantu atau difasilitasi dan didamping oleh pemerintah di antaranya adalah dengan cara membuat kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) yang dilaksanakan oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang tersebar di Desa/Kelurahan khususnya di Pemerintah Kota Banjar. Penanggung Jawab Oprasional Kegiatan (PJOK) Kecamatan sendiri adalah dewan pimpinan kolektif masyarakat atau warga penduduk Kecamatan dan sebagai lembaga Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) tingkat Kecamatan dapat bertindak sebagai reprensetasin masyarakat di tingkat Kecamatan dan berkedudukan sebagai lembaga pimpinan masyarakat warga penduduk di tingkat Kecamatan dan merupakan lembaga pelaksanan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di Kecamatan yang bersangkutan, posisinya diluar institusi pemerintahan, militer, agama, pekerja dan keluarga. Sedangkan Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) merupakan Badan penyelenggara Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di tingkat Kecamatan serta haruslah relawan dan tidak boleh dibayar, .
Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Pogram Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan. Program penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistimatik, terencana dan bersinergi dalam rangka meningkatkan derajat kesejateraan masyarakat. Program yang terbentuk dari Undang-Undang ini adalah Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP). Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan pertama kali dilaksanakan sejak tahun 1999. Tahun 2008 secara penuh Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) menjadi Program Nasioanl Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri). PNPM Mandiri dalam proses pengucuran dananya dibantu oleh Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) di tingkat Kecamatan sedangkan di tingkat Kecamatan melalui Badan Keswadayaan Masyaraka (BKM) Desa/Kelurahan. Badan Keswadayaan Masyarakat ( BKM ) sudah dibentuk sejak tahun 2008. Dalam program kerja Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) Kecamatan ini ada beberapa beberapa program pelatihan untuk anggota relawan yang bertujuan untuk memancing para relawan membuat suatu wirausaha untuk menjalankan program yang berkelanjutan serta melakukan pemberdayaan kepada masyarakat untuk meningkatkan skill dalam rangka menjalankan wirausahanya, oleh karena itu keberadaan BKM di tingkat Kecamatan bisa menularkan kepada Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang berada di tingkat Rukun Tetangga (RT) ini sangat diperlukan sebagai penyelenggara program di lapangan. Pengaruh Kepemimpinan Ketua Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) Kecamatan ditujukan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menekan angka kemiskinan sehingga dapat menciptakan peningkatan partisipasi dalm Program Penaggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di Kecamatan, namun hal ini dalam pelaksanaanya membutuhkan waktu yang relatif lama, karena selama ini sebagian besar masyarakat telah terbudaya dengan lingkungan kemiskinan yang disebabkan oleh rendahnya pendidikan, kesehatan dan produktivitas kerja. Salah satu kebijakan pemerintah dalam memberdayakan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) tingkat Desa/Kelurahan adalah dengan menjalakan Program Penaggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP). Program Penaggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP tersebut merupakan suatu perwujudan nyata sebagai upaya untuk menanggulangi kemiskinan di Indonesia. Melalui Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 05/PERMEN/M/2009 tentang Pedoman Pelaksana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat dan Pemukiman ( PNPM Mandiri Perkim ) dijelaskan melalui Pasal 1 ayat 17 tentang Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). Mulai tahun 2008 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri ini diperluas dengan melibatkan Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayan (PISEW) untuk mengintegrasikan pusat-pusat pertumbuhan
ekonomi dengan daerah sekitarnya. Adapun salah satu yang menjadi perhatian dari PNPM Mandiri ini adalah Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP). Pemberdayaan di sini mencakup aspek yang cukup luas salah satunya adalah bidang kesejahteraan, karena masalah kesejahteraan masyarakat merupakan suatu masalah yang sifatnya makro dan mikro yang digunakan sebagai barometer atau tolak ukur untuk mengetahui tingkat kemakmuran dan kesejahteraan suatu bangsa.
RUMUSAN MASALAH Sesuai dengan topik judul di atas, maka peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimana Teknik Kepemimpinan Ketua Penangung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) di Kecamatan Pataruman Kota Banjar ? 2. Bagaimana peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di Kecamatan Pataruman Kota Banjar ? 3. Berapa besar pengaruh Kepemimpinan Ketua Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) terhadap Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di Kecamatan Pataruman Kota Banjar ?
OBJEK DAN METODE PENELITIAN Lokasi penelitian dilaksanakan di Kantor Kecamatan Pataruman Kota Banjar pada Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) Kecamatan Pataruman. Kecamatan Pataruman Kota Banjar terletak dibagian Selatan Kota Banjar, memiliki luas 33.665 KM / 316,417 Hektar dan sebagian besar merupakan wilayah pertanian. Batas wilayah Kecamatan Pataruman disebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Langensari, sebelah Barat wilayah Kecamatan Banjar, sebelah Selatan wilayah Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis dan sebelah Utara Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini dikembangkan berdasrkan penelitian tingkat explanasi, Sugiyona (2014: 11) menjelaskan bahwa “penelitian menurut tingkat explanasi adalah penelitian yang dimaksud menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteleti serta hubungannya antara satu variabel dengan variabel yang lain”. Tujuan dalam penelitian ini adalah mengetahui pengaruh Kepemimpinan Ketua Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) terhadap Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di Kecamatan Pataruman Kota Banjar. . Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka penelitian ini peneliti menggunakan rumusan masalah hipotesis assosiatif. Hal ini sesuai penjelasan Sugiyono (2014: 11) yaitu suatu rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan tertentu. Sugiyono (2014: 11) mengemukakan jenis penelitian yang
digunakan adalah ekspalanasi yaitu penelitian yang bermaksud menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lainnya dengan metode yang digunakan adalah metode asosiatif (hubungan) yang bertujuan untuk mengetahui, hubungan antara dua variabel yang lebih. Menurut pendapat Sugiyono (2014 : 80) bahwa populasi didefinisikan sebagai berikut : Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan benda-benda alam lainnya. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteritis/sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek. Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan benda-benda alam lainnya. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteritis/sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek. Adapun jumlah populasi adalah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Se- Kecamatan Pataruman berjumlah 347 kelompok hasil data tahun 2015, terdiri dari: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Kelurahan Hegarsari = 60 Kelompok Kelurahan Pataruman = 57 Kelompok Desa Sinartjanjung = 41 Kelompok Desa Mulyasari = 39 Kelompok Desa Karyamukti = 41 Kelompok Desa Batulawang = 39 Kelompok Desa Sukamukti = 34 Kelompok Desa Binangung = 36 Kelompok Jumlah = 347 Kelompok Menurut pendapat Sugiyono (2014 : 81) sebagai berikut : “ Sampel adalah sebagaian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Sampel merupakan sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, waktu, dan tenanga, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang di ambil dari populasi. Dalam penelitian ini teknik penentuan sampel yang digunakan adalah simple random sampling dengan menggunakan rumus Taro Yamane (J Rakhmat, 1997 : 82) sebagai berikut n=
𝑁 𝑁(𝑒)2 + 1
Keterangan: n : besarnya ukuran sampel N : besarnya populasi
e : presisi yang diinginkan Dalam penelitian ini penulis menetapkan presisi sebesar 10%, sehingga sampel yang diambil dapat diketahui melalui hasil perhitungan sebagai berikut : n=
347 347 (0,1)2 + 1 347
= 4,47 = 77,62 responden, dibulatkan menjadi 78 responden = 78 responden Jadi sampel minimal yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 78 responden, dengan teknik sampel simple random sampling. Untuk memperoleh data dan keterangan yang diperlukan bagi keperluan penelitian, peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara : 1. Studi kepustakaan, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari berbagai macam data dengan cara mempelajari berbagai macam literatur atau kepustakaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 2. Studi lapangan, yaitu suatu teknik pengumpulan data secara langsung di lapangan atau dilokasi penelitian, melalui kegiatan sebagai berikut : a. Observasi, yaitu cara memperoleh data dengan mengadakan pengamatan langsung ke objek penelitian. Observasi yang dilakukan adalah observasi non partisipan artinya peneliti tidak ikut serta dalam proses kerja yang sedang diteliti. b. Angket, yaitu suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membuat sejumlah pertanyaan tertulis yang diberikan kepada responden dalam bentuk tertutup berdasarkan skala likert dengan 5 alternatif jawaban ( Sugiyono, 2014 : 142-145 ). Untuk menguji hasil penelitian yang valid dan reliabel dengan instrumen yang valid maka peneliti menggunakan rumus menurut Sugiyono ( 2014:121) sebagai berikut : Keterangan : rxy x y n
= Reliabilitas = Skor tiap item instrumen = Skor total tiap responden = Jumlah sampel
Untuk menganalisis setiap pernyataan atau indikator hitungan frekuensi jawaban setiap kategori (pilihan jawaban) dan dijumlahkan.
Baik
76 % - 100 %
Cukup
56 % - 75 %
Kurang Baik
40 % - 55 %
Tidak Baik
Kurang dari 40 %
Untuk lebih mempermudah dalam perhitungan uji t maka peneliti menggunakan perhitungan program SPSS dengan for windows version 19,0
HASIL PENELITIAN Berdasarkan proses penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti di Kecamatan Pataruman Kota Banjar, maka didapat berbagai argumentasi dari jawaban responden tentang pengaruh Kepemimpinan Ketua Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (POJK) Kecamatan terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di Kecamatan Pataruman Kota Banjar, agar lebih baik lagi. Selanjutnya akan dibahas dalam uraian jawaban responden yang diuraikan dan dibahas dalam tabel-tabel pembahasan berikut dibawah ini. Mengingat sangat pentingnya peranan yang harus dimainkan Ketua Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) dalam proses peningkatan partisipasi masyarakat dan tuntutan dari otonomi daerah penerapannya sangat penting untuk memahami kerangka dasar dalam menjalakan sebuah kepemimpinan. Pembangunan pada masa Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab, Ketua Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) bertanggung jawab secara professional yang diwujudkan dengan pengaturan dan pemberlakuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan dengan demikian ada landasan dan payung hukum pada Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di Kecamatan Pataruman Kota Banjar. Dalam pelaksaan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di Kecamatan Pataruman Kota Banjar untuk lebih baik lagi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terutama dalam pelayanan publik, hal ini dimungkinkan karena masyarakat sudah mengetahui aturan mainnya tentang penyelenggaraan pemerintahan di era Otonomi Daerah.
Kepemimpinan secara ilmiah mulai berkembang bersamaan dengan pertumbuhan manajemen ilmiah yang lebih dikenal dengan ilmu tentang memimpin. Hal ini terlihat dari banyaknya literatur yang mengkaji tentang leadership dengan berbagai sudut pandang atau perspektifnya. Leadership tidak hanya dilihat dari bak saja, akan tetapi dapat dilihat dari penyiapan sesuatu acara berencana dan dapat melihat calon-calon pemimpin. Kepemimpinan atau leadership merupakan ilmu terapan dari ilmu-ilmu sosial, sebab prinsip-prinsip dan rumusannya diharapkan dapat mendatangkan manfaat bagi kesejahteraan manusia. Obyektivitas Seorang pemimpin harus mampu melihat orang-orang dan perilaku mereka sacera objektiv dan tidak emosional. Ia tidak boleh memiliki kebiasaan berprasangka. Untuk setiap tindakan yang penting, ia harus mampu mengidentifikasi pengaruh-pengaruh dan responsi. Pemimpin tersebut harus memiliki kemampuan untuk menentukan sebab-sebab dari timbulnya responsi dan mampu meneliti kesimpulan-kesimpulan. Mampu berkomunikasi Pemimpin harus mampu berbicara dan menulis dengan tegas dan secara cermat membuat ringkasan dari pernyataan-pernyataan orang lain. Lagi pula ia harus dapat didekati, mengenal kelompok dan pemimpin informal mereka, memberitahukan tujuan kerjanya dan berusaha bekerkerjasama dengan rekanrekan sekerjanya. Wibawa Kemampuan untuk memproyeksikan posisi pengikutnya sesuai mental emosi mereka, membantu pemimpin tersebut untuk mengikuti pandangan, keyakinan dan tindakan pengikut-pengikutnya. Wibawa menghasilkan rasa hormat, walaupun orang lain mungkin tidak menyetujui keyakinan dan nilai-niali pandangannya. Kesadaran diri Pemimpin tersebut mengetahui kesan-kesan yang diberikan oleh orang lain. Ia harus berusaha untuk memenuhi peranan sebagaimana diharapkan oleh pengikutnya.
Mengajarkan Cara yang terbaik untuk memimpin, mengembangkan dan memberi inspirasi kepada orang lain ialah dengan cara mengajarkan kepada mereka, hal-hal yang perlu mereka ketahui. Ia harus menggunakan keterampilannya melalui demontrasi dan memberi contoh-contoh. Perubahan Struktur Sosial Perubahan sosial didalam masyarakat akan menjadi ukuran dari bentuk partisipasi masyarakat, dengan alasan bahwa adanya perubahan sosial akan merubah salah satu bentuk sistem sosial dan sistem budaya masyarakat sehingga dengan perubahan tersebut akan berpengaruh terhadap bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
Pengaruh Komunikasi Pengaruh seorang pimpinan akan memberikan pengaruh terhadap tingkat pertisipasi masyarakat, dengan alasan bahwa komunikasi yang terjalin dengan baik akan memberikan ajakan secara sadar terhadap warga masyarakat dengan penuh pengertian. . Keterlibatan Pemerintah Keterlibatan pemerintah didalam membentuk partisipasi masyarakat sangat mempengaruhi gerak langkah partisipasi masyarakat untuk membangun, karena keterlibatan ini diartikan sebagai bentuk daripada perhatian pemerintah terhadap masyarakat.
PENUTUP Kesimpulan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Kepemimpinan Ketua Penangung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) Kecamatan terhadap Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di Kecamatan Pataruman Kota Banjar, berdasarkan hasil analisis disimpulkan sebagai berikut: 1. Pengaruh Kepemimpinan Ketua Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) Kecamatan Pataruman Kota Banjar adalah sebesar 2.355 atau sebesar enam puluh koma tiga puluh delapan persen berada pada kategori baik. 2. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di Kecamatan Pataruman Kota Banjar adalah sebesar 1,823 atau sebesar lima puluh delapan koma empat puluh satu persen berada pada kategori cukup. 3. Pengaruh Kepemimpinan Ketua Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) Kecamatan terhadap Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di Kecamatan Pataruman Kota Banjar sebesar lima koma enam puluh enam persen sedangkan sembilan puluh empat koma tiga puluh empat persen adalah faktor lain yang tidak diteliti seperti motivasi, kualitas pelayanan dan koordinasi. Saran 1.
2.
Hendaknya Ketua Penanggung Jawab Operasioanl Kegiatan (PJOK) menguasai apa saja yang akan diberikan melalui keterampilannya kepada para Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) sehingga dapat berjalan sesuai harapan. Hendaknya Ketua Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) Kecamatan Pataruman mampu merubah bentuk sisitem sosial melalui Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), dilihat dari masalah Ketua Penanggung Jawab Operasioanl Kegiatan (PJOK) lebih meningkatkan lagi kemampuannya.
3.
Dengan demikian supaya pengaruh Kepemimpinan Ketua Penanggung Jawab Operasioanl Kegiatan (PJKO) Kecamatan terhadap Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di Kecamatan Pataruman Kota Banjar agar terus ditingkatkan lagi ke arah yang lebih baik.
DAFTAR PUSTAKA Arikunto, Suarsimi 2002. Prosedur Penilitian suatu Pendekatan Praktik. Jakarta Rineka Cipta Anderson, James E, 1994 Public Policy Marking – An Introduction (second edition) Texas A&M University. Grindle, M.S and Thomas J.W. 1980. Public Choices and Policy Change. The Jhon Hopkins University Press. Handari, Nawawi. 2001. Metodologi Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta : Gajah Mada University Press. Hersey, Blanchard, 1992. Gaya Kepemimpinan. Jakarta : Rineka Cipta Inu Kencana, 2011, Manajemen Pemerintahan. Bandung : Pustaka Reka Cipta Isbandi, 2007. Partisipasi Masyarakat. Jakarta : Rineka Cipta Kotler, 2002. Manajemen Pemasaran Edisi II. Jakarta : PT Prenhalindo Mikkelsen, 1999. Partisipasi Masyarakat. Jakarta : Rineka Cipta Moekidjat, 1996. Motivasi Kepemimpinan. Jakarta : Bina Aksara Moejiono. 2002. Kepemimpinan Pemerintah. Jakarta : Rineka Cipta Ndraha, 1990. Partisipasi Masyarakat. Jakarta : Bina Aksara Pasolong,Harbani. 2010. Teori Administrasi Publik. Bandung : Alfabeta Pamudji, 1998. Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia. Jakarta : Bina Aksara ----------, 2001. Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia. Jakarta : Bina Aksara R. Ferry Anggoro, 2008. Pelayanan Publik dan Pengelolaan Infrastruktur Perkotaan. Yogyakarta : Sinergi Publishing. Smith, 1984. Kepemimpinan Indonesia. Jakarta : Rineka Cipta Sunggono,Bambang. 1994. Hukum dan Kebijaksanaan Publik. Jakarta : Sinar Grafika. Sugiyono. 2008 Metode Penelitian Administrasi. Bandung : Alfabeta -----------. 2014, Metode Penelitian Kuantitatif – Kualitatif dan R&D Bandung Alfabeta. Sugiyono Eriwibowo, 2005. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung : Alfabeta Soekanto, Soerjono. 1997 Sosiologi Suatun Pengaturan. Jakarta : Galia indo Siagian P. Sondag, 2000. Organisasi Kepemimpinan dan Prilaku Kepemimpinan. Jakarta : Gunung Agung. Suparto J. 2002. Metode Riset Aplikasinya Dalam Pemasaran. Jakarta Rineka Cipta. Sutrisno, 2011. Teori Kepemimpinan. Jakarta : Crineka Cipta Suharto, Edi. 2007. Analisis Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta Soekanto, Soerjono. 1997, Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta : Ghalia Indo Syarbaini. 2002. Ukuran Partsisipasi Masyarakat. Bandung : Alfabet
Terry, 2012. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung : Alfabeta Thoha, 2003. Kepemimpinan Indonesia. Jakarta : Ghalia Indo Winardi, 1996. Kepemimpinan Dalam Manajemen. Jakarta : Rineka Cipta DOKUMEN 1. Peraturan Presiden RI Nomor.13 Tahun 2009 tentang Badan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. 2. Peraturan Presiden RI Nomor Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penenggulangan Kemiskinan. 3. Intruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkelanjutan. 4. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 05/PERMEN/M/2009 Tentang Pedoman Pelaksana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat dan Pemukiman (PNPM) Mandiri Perkim. Sumber lainnya :
[email protected] http://www.id.wikimedia.org.com
