PROGRAM KERJA CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MALINAU PERIODE 2015 - 2020 (MARTIN LABO – DATUK NASIR) MEMPERKUAT RAKYAT DEMI TERWUJUDNYA DESA YANG MANDIRI SECARA EKONOMI DAB BERMARTABAT SECARA BUDAYA
Tantangan dan masalah pembangunan yang harus jadi perhatian serius untuk ditangani : 1.
Kurang lebih 20 % masyarakat Malinau masih hidup dibawah garis kemiskinan, termasuk pengangguran yang masih tinggi, sebagai akibat rendahnya derajat kesehatan dan pendidikan,disamping terbatasnya akses terhadap sumberdaya, teknologi, informasi dan sumber pembiayaan/modal yang mendukung peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengembangkan usaha ekonomi produktif.
2.
Terbatasnya akses masyarakatakibat masih minimnya infrastruktur jalan khususnya yang berada didaerah pedalaman dan perbatasan yang belum mampumenciptakan pelayanan pemerintah didalam mempercepat pembangunan pada kawasan tersebut.
3.
Terjadinya disharmoni sosial yang mengarah kepada disintegrasi akibat kristalisasi perbedaan kepentingan, yang pada titik tertentu dapat menghilangkan kepedulian, kebersamaan dan peran aktif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
4.
Memudarnya sistem nilai sosial budaya dan prilaku masyarakat yang mengakibatkan terjadinya disharmoni tatanan kehidupan masyarakat.
5.
Rendahnya tingkat pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam memanfaatan sumber daya alam, serta terbatasnya kemampuan untuk menggunakan dan mengembangkan sarana dan prasarana yang ada.
6.
Penyebaran penduduk yang tidak merata dan seimbang (dihampir semua wilayah) dengan kemampuan daya dukung
sumberdaya yang dimiliki, sehingga mengakibatkan terjadinya pembangunan yang tidak seimbang dan tidak meratanya pertumbuhan dan kemajuan antara desa dan kawasan. 7.
Belum optimalnya peran masyarakat dalam proses pembangunan, karena kurang berfungsinya lembaga pemerintahan serta lembaga kemasyarakatan yang ada didesa dalam memotivasi partisipasi masyarakat.
8.
Belum adanya perencanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan yang komprehensif (terutama di Perbatasan), yang sesuai kebutuhan lokal/ setempat, sehingga pelaksanaan pembangunan tidak tepat sasaran.
Dari beberapa aspek permasalahan tersebut diatas, yang menjadi perhatian khusus adalah masalah tingginya tingkat kemiskinan, dimana untuk daerah pedalaman dan perbatasan jumlah penduduk miskin masih sekitar20 % dari jumlah penduduknya, sedangkan di wilayah pinggiran dan perkotaan sekitar 18 % orang miskin dari jumlah penduduk yang ada. Kemiskinan tersebut dipengaruhi banyak faktor, salah satu diantaranya adalah rendahnya tingkat pendapatan masyarakat yang berakibat langsung pada lemahnya daya beli masyarakat, disamping penerapan kebijakan pembangunan yang tidak tepat sasaran, karena lemahnya perencanaan. Muncul juga kesan bahwa jargon-jargon pembangunan yang ditunjukkan kepada masyarakat selama ini tidak terlalu jauh dari pencitraan yang dikemas sedemikian rupa sehingga menarik perhatian masyarakat. Oleh karena itu Pembangunan kedepan harus berpihak kepada kepentingan dan kebutuhan masyarakat dengan menerapkan konsep ekonomi kerakyatan yang mudah dimengerti dan gampang dilaksanakan, untuk memperoleh tingkat pendapatan yang tinggi sehingga kesejahteraan masyarakat yang diinginkan dapat tercapai.
VISI
”MEMPERKUAT RAKYAT DEMI TERWUJUDNYA DESA YANG MANDIRI SECARA EKONOMI DAN BERMARTABAT SECARA BUDAYA”.
MISI 1. Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat serta menurunkan jumlah penduduk miskinsesuai dengan target Millenium Development Goals ( MDGs ) 7,5 % penduduk miskin pada tahun 2020.) 2. Mengarus utamakan sistim ekonomi kerakyatan sebagai model pembangunan yang bertumpuh pada potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia 3. Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, Partisipatif, Keterwakilan, Integritas, Solidaritas dan Keberpihakan (Good Governance). 4. Memutus kesenjangan antar wilayah antar masyarakat, dengan
pembangunan yang merata disegala sektor 5. Mempercepat pembangunan infrastruktur antar kecamatan, desa dan ibu kota kabupaten guna membuka isolasi wilayah. 6. Meningkatkan masyarakat.
kualitas
pendidikan
dan
derajat
kesehatan
7. Pengelolaan sumberdaya alam untuk kesejateraan masyarakat secara bijaksana berdasarkan tata nilai budaya dan kearifan lokal agar tetap lestari untuk generasi berikut.
8. Meningkatan kemampuan dan integritas aparatur pemerintahan yang terbebas dari kkn (korupsi, kolusi dan nepotisme) untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. 9. Membuat regulasi yang transparan dan kondusif untuk menarik minat investor datang berinvestasi.
ProgramJangka Pendek 1. Meningkatkan daya beli/pendapatanmasyarakatmelalui program Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomikreatif. 2. Melaksanakan pembangunan tanpa KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme); serta tanpa Diskriminasi 3. Menciptakan ketahanan pangan dengan memanfaatkan semua potensi bahan makanan yang tersedia baik lewat budidaya maupun non budidaya (diperoleh dari hutan) 4. Mempercepat pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat,baik dikota maupun di desa. 5. Meningkatkan pelayanan dibidang kesehatan (pembangunan puskesmas, pustu, penyediaan ambulance, penyediaan obatobatan, perlengkapan, alat-alat kesehatan serta penyediaan tenaga medis (dokter spesialis, dokter dan paramedis), serta menempatkan minimal 1 bidan dan 1 perawat disetiap desa; semua jenis pelayanan kesehatan gratis. 6. Membangunfasilitaspendidikan, seperti kelengkapan belajar mengajar, pengangkatan guru yang berkualitas, penambahan insentif guru, gunameningkatkan kualitas murid yang berakhlak dan bermoralsertaPemberianbeasiswabagianakdidik, dan membebasan biaya pendidikan; serta meningkatkan lembaga pendidikan yang menghasilkan siswa yang siap kerja. 7. Membangun dan meningkatkantempat ibadah serta peralatan pendukungnya yang lebihadil; meningkatkan dan memelihara kerukunan umat beragama dan antar agama. 8. Tetapmemelihara nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang hidupdanberkembang di masyarakat
9. Memperbanyak pembangunanPLTMH (Pembangkit Listrik tenaga matahari) dan PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air)sertapengolahan air bersih sederhana dengan teknologi tepat gunadipedesaan. 10. Meningkatkan bantuan dana untuk desa, termasukbantuan dana desa dari pusat serta memberikan dana swakelola di lingkungan rukun tetangga (RT), minimal Rp 200 juta/tahun. 11. Menghidupkan kembali pemberian Raskin 12. Membentukwadahkhususuntukpenanganan penanggulanganhal-hal yang bersifatmendesak diperlukanmasyarakat.
dan dan
13. Pengangkatan pejabat di Pemerintahan harus berdasarkan kompetensi dan diseleksi oleh tim independen serta tidak berdasarkan kekerabatan dan kekeluargaan 14. Menetapkan anggaran (APBD) dengan sistem e budgeting. 15. Menganggarkan dana operasional untuk Lembaga adat. 16. Menata dan mengatur kembali distribusi BBM untuk kebutuhan seluruh masyarakat. 17. Mengatur kembali pemberian isentif dan tunjangan kepada pegawai negeri sipil. 18. Pelaksanaan Kegiatan/Proyek dengan Sistim tahun jamak (Multy Years) akan dilaksanakan dengan Tahun Tunggal.
Untukmencapaisasaranpembangunan seperti diatas, makakebijakan yang akanditempuh yaitu denganmembagi wilayah kedalam 3(tiga) pengembangan wilayahdenganprioritasutamapembangunansebagai berikut :
1.
PEMBANGUNAN SEKITARNYA`
PERKOTAAN
DAN
WILAYAH
A. Pembangunan sarana & prasana yang benar-benar dibutuhkan masyarakan perkotaan, yang umumnya terdiri dari:
menambah daya listrik dengan bermitra dengan pihak swasta
menyediaan air bersih yang cukup/layak konsumsi
perbaikan jalan dan drainase lingkungan perumahan secara rutin
membangun
PLTA,
B. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang optimal dengan penyediaan tenaga dokter umum dan spesialis yang cukup C. Pemberian kredit usaha (modal kerja) kepada ukm dan koperasi tanpa agunan dan tanpa bunga kepada setiap kelompok usahadengan bantuan kredit secara bergulir kepada ukm (pertanian/sarana pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, perindustrian, perdagangan, pengangkutan, perhotelan, komunikasi dll). Dengan besar kredit Rp 10.000.000 sampai Rp 100.000.000.
II.
PEMBANGUNAN WILAYAH PINGGIRAN A. Pembangunan dan peningkatan jalan desa dan jalan penghubung antar desa, kecamatan dan kabupaten, yang dibutuhkan masyarakat untuk akses usaha tani, pemasaran hasil-hasil pertanian dan perkebunan. B. Pembangunan dan peningkatan jalan usaha tani dengan prioritas lokasi yang telah ada usaha taninya. C. Memprioritaskan pengadaan sarana air bersih dan listrik.
III.
PEMBANGUNAN WILAYAH PEDALAMAN DAN PERBATASAN 1. Percepatanpembangunan jalan dan (pembukaanisolasiwilayah) untukmenghubungkanwilayahpedalaman perbatasanmenujuibukotakabupaten.
jembatan dan
2. Memperjuangkanterwujudnyarentangkendalipemerintahan yang efektif dan efisien.
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DENGAN CARA MENINGKATKAN PENDAPATAN PERKAPITA MASYARAKAT MELALUI KEBIJAKAN :
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
-
Memberikan dana bergulir kepada kelompok kepala keluarga miskin
-
Memberikan bantuan dana dan asuransi bagi kepala keluarga miskin
-
Mewajibkan kepada semua penyedia jasa (kontraktor/investor) untuk melibatkan masyarakat sebagai tenaga kerja lokal dalam proses pembangunan
PENINGKATAN BANTUAN
-
Bantuan modal kerja bagi kelompok usaha disektor informal
-
Mengembangkan industri rumah tangga dan kerajinan serta pemasarannya, dengan dana bergulir Rp 20 – 25 juta
-
Peningkatan keterampilan tenaga kerja dan pengembangan kewirausahaan serta bantuan pembinaan dan bimbingan kepada koperasi
-
Memberikan dana stimulan kepada unggulan berskala kecil dan mikro
Bantuan dana stimulan pada kegiatan usaha unggulan berskala kecil dan mikro Rp 10 – 25 juta.
kegiatan
usaha
-
Pemberdayaan kompetitif peranan perempuan.
Nilai bantuan yang diberikan antara 10 jt. S/d 25 jt, tanpa agunan dan tanpa bunga dengan target 2.000 kk setiap tahun.
PENINGKATAN KEGIATAN EKONOMI PRO RAKYAT - Meningkatkan bantuan bibit komoditas perkebunan (karet, kopi, coklat, kelapa sawit) dll, sesuai kondisi daerah, disertai dengan dana pemeliharaan dan pendampingan. - Meningkatkan bantuan pengembangan usaha budidaya ikan air tawar. - Pengembangan pertanian, peternakan dan Perikanan. - Meningkatkan kompetensi aparat dan para petani dan peternak, terutama didalam tehnik budidaya dan pemeliharaan - Bantuan pengadaan cool box bagi pedagang ikan keliling serta gerobak dorong untuk pedagang makanan keliling
-
Peningkatan akses pelayanan dasar untuk masyarakat di bidang kesehatan dengan mewujudkan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan paripurna, dengan model pelaksanaan program jaminan kesehatan.
PENERAPAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN SECARA UMUM 1. Pembangunan (fisik dan non fisik) yang dapat menyentuh langsung kebutuhan dan keperluan masyarakat setempat 2. Menghindari pembangunan fisik yang tidak langsung dengan kebutuhan masyarakat banyak
bersentuhan
3. Memprioritaskan pembangunan untuk kebutuhan dasar dan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat (jalan, listrik dan air bersih) 4. Penataan dan penempatan aparatur penyelenggara pemerintahan berdasarkan kompetensi/kemampuan, bebas
nepotisme dan tidak didasari atas kesamaan etnis, suku, agama dan ras. 5. Mendorong pelaksanaan penegakan dan kepastian hukum serta adanya regulasi yang kondusif bagi iklim investasi. 6. Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam untuk kesejahteraan rakyat yang tetap mempertahankan nilai budaya dan kearifan lokal setempat serta ramah lingkungan. 7. Meningkatkan standar pendidikan yang di mulai dari partisipasi masyarakat 100 %, pendidikan gratis, penambahan kurikulum bermuatan lokal (Lingkungan hidup, budi pekerti), pengiriman siswa dan mahasiswa untuk belajar baik dalam maupun luar negeri dengan bea siswa sampai mendatangkan guru yang berkwalitas dari luar. 8. Pelayanan Kesehatan dilaksanakan dengan gratis terutama bagi masyarakat tidak mampu, menambah dan meningkatkan fasilitas kesehatan, mendatangkan dokter ahli, serta membuka peluang bagi tenaga kesehatan untuk meningkatkan pendidikan, baik itu pada tingkat dasar menengah maupun ahli. 9. Pemanfaatan potensi produk unggulan dibidang pariwisata seperti wisata alam, wisata budaya dan kerajinan termasuk bidang kesenian (seni tari, seni suara, seni musik dan seni ukir dan upacara adat). 10. Meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat didalam pembangunan tanpa membedakan gender. 11.Pemberian hak dan kesempatan kepada masyarakat luas untuk memiliki akses ekonomi secara proporsional. Yakni dengan cara melakukan distribusi yang adil terhadap akses ekonomi yang bisa menguasai hajat hidup masyarakat. 12. Memperluas usaha ekonomi rakyat melalui program kemitraan. Hal ini dapat dicapai dengan memanfaatkan yang dimiliki yaitu : Peluang sektor ekonomi Wilayah yang meliputi :
peluang-peluang
I. PERTANIAN A. Menciptakan sektor pertanian menjadi sektor andalan dan mesin penggerak ekonomi masyarakat melalui peningkatan produksi, efisien dan berkwalitas, serta tetap menjaga ketahanan pangan. B. Keberpihakan pada petani, peternak, dan nelayan untuk memberdayakan dan meningkatkan kemandirian mereka sebagai subyek pembangunan agar mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya. C. Membangun pertanian dan aparat pertanian untuk dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat khususnya petani sehingga dapat menumbuhkan iklim yang kondusif bagi masyarakat untuk berpatisipasi aktif dalam pembangunan. D. Mempertajam orientasi dan arah pengembangan komoditas pertanian dengan mengacu pada dinamika pasar, produk unggulan berdaya saing tinggi, berwawasan lingkungan dan terintegrasi dengan sektor dan subsistem ekonomi lainnya. II. PERKEBUNAN 1. Menyiapkan kebun terutama komoditas kelapa sawit atau karet seluas 2 Ha untuk setiap KK, di Kabupaten Malinau. Dengan harapan minimal 4 tahun kedepan kelapa sawit sudah dapat berproduksi 2 ton per hektar setiap bulan atau setara dengan 2 juta rupiah setiap bulan. 2. Menyediakan bibit, pupuk, obat-obatan dan pendampingan managemen kepada para petani kebun secara gratis. . III. PETERNAKAN Setiap kelompok tani akan diberikan jenis-jenis ternak tertentu yang disesuaikan dengan daerah/wilayah dan mempertimbangkan kebutuhan masing-masing. Ternak tersebut harus didatangkan dari luar Kalimantan untuk menambah populasi ternak yang ada di daerah ini.
IV.
PERIKANAN
Penyuluh pertanian/perikanan akan diperbanyak agar potensi perikanan dapat lebih ditingkatkan, disamping masih perlu mendatangkan jenis-jenis ikan tertentu yang unggul, serta mengadopsi tehnik-tehnik budidaya perikanan yang lebih maju. V.
Kehutanan.
Kebijakan pembangunan Kehutanan yang akan ditempuh tidak hanya semata-mata untuk mendukung pertumbuhan ekonomi baik pada level daerah maupun nasional tapi harus diarahkan pada: 1. Peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan masyarakat yang terlibat dalam pembangunan kehutanan. 2. Pemberdayaan setiap komponen yang terlibat dalam proses pembangunan sektor kehutanan. 3. Peningkatan efisinsi pemanfaatan sumber daya hutan, 4. Pendistribusian aset produktif dan hasil pembangunan secara berkeadilan, dan pembangunan yang berkelanjutan serta tahan terhadap pengaruh eksternal 5. Pemanfaatan jasa-jasa hutan seperti kompensasi karbon dan wisata alam sudah saatnya lebih Dimaksimalkan.
VI. 1.
PERTAMBANGAN Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui usaha pertambangan berskala kecil, dengan a. Terlebih dahulu membuat prosedur dan mekanisme perijinan pengelolaan Pertambangan berskala kecil. b. Mengatur pembinaan dan pengendalian serta pengawasan pada sub sektor pertambangan berskala kecil. c. Penentuan Kriteria Penambangan berskala kecil, unsur kepemilikan, keterlibatan perusahaan berskala besar, dan penentuan upah minimum. d. Pengaturan tentang kemitraan antara masyarakat Pertambangan berskala kecil dengan Lembaga-lembaga usaha ekonomi (BUMN/BUMD/SWASTA) atau koperasi.
VII.
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Progaram yang akan dilaksanakan: 1. Menghidupkan industri Rumah tangga yang memanfaatkan bahan baku yang tersedia dan mudah diperoleh. 2. Mencari peluang pasar untuk pemasaran hasil industri rumah tangga serta produk-produklainnya baik dalam negeri maupun diluar negeri.
VIII.
USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM).
Pemberdayaan masyarakat tidak cukup hanya dengan meningkatkan produktifitas, memberikan kesempatan berusaha yang sama, dan memberikan suntikan modal, tetapi juga menjamin adanya kerja sama dan kemitraan yang erat antara yang telah maju dan yang lemah atau belum berkembang. Pemberdayaan masyarakat perlu dilaksanakan dengan prinsip-prinsip kemitraan yang saling menguntungkan. Untuk melaksanakannya diperlukan pendekatan, baik pendekatan universal maupun pendekatan khusus. Dalam pendekatan universal, bantuan berupa dana, prasarana dan sarana diberikan kepada semua penduduk, sektor usaha secara sama dan merata. Sementara dalam pendekatan khusus bantuan diberikan kepada masyarakat atau bidang usaha dan disalurkan kepada yang benar-benar membutuhkannya. Sayangnya distribusi modal dari perbankan tidak adil terhadap Usaha Kecil Menengah, terutama apabila UKM ingin meminjam dari Bank persyaratannya sulit dan berbelit-belit. Sehingga dibutuhkan deregulasi kembali tentang aturan perbankan yang dirasa sangat diskriminatif selama ini. IX.
LINGKUNGAN HIDUP.
Pengelolaan Lingkungan hidup adalah program yang sangat penting bagi Kabupaten Malinau. Dengan ikon Kabupaten Konservasi; Kabupaten Malinau telah dikenal sampai manca
negara. Sayangnya program pelestarian Lingkungan tersebut dilaksanakan setengah hati, sehingga belum dapat memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat Malinau. Untuk mendapatkan kompensasi jasa lingkungan terutama (karbon) ternyata baru sampai pada mimpi indah, karena dihalangi oleh kebijakankebijakan kontra produktif seperti pemberian ijin eksploitasi hutan yang masih tetap diterbitkan dan payung hukum yang entah kapan akan lahir. Kehadiran program import yang dibawa oleh NGO maupun LSM tertentu dari luar justru tumbuh dengan subur, dengan hanya mengeksploitasi isu-isu lokal yang ada di Malinau, sudah dapat mengumpulkan dana dari luar. Kehadiran program NGO/LSM dari luar telah hadir lebih dari satu dasawarsa di Malinau tetapi kontribusinya masih jadi perdebatan dan pertanyaan. Oleh karena itu, kedepan program yang bersumber dari kearifan lokal akan menjadi kebijakan utama didalam menangani masalah lingkungan di Kabupaten Malinau, namun tidak menutup kemungkinan program lain dari luar akan menjadi pertimbangan jika memang memberikan kontribusi yang nyata bagi masyarakat Malinau. X Pariwisata Sudah saatnya sektor pariwisata menjadi andalan bagi masyarakat untuk memperoleh penghasilan. Salah satu sektor pariwisata yang dianggap berpotensi untuk dikembangkan adalah wisata alam/lingkungan dan budaya termasuk kearifan lokal. Tentunya akan dilakukan upaya yang lebih serius untuk membenahi obyek wisata yang telah ada disamping promosi yang lebih besar baik didalam maupun diluar negeri untuk menjual obyek wisata yang dimiliki. Demikianlah penyampaian Program Kerja kami, dan apabila ada hal-hal yang kurang berkenan didalam membacakan atau menyampaikannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari uraian yang kami sampaikan jelas sudah terkandung makna bahwa pembangunan kabupaten Malinau tidak bisa hanya dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang saja, kita juga butuh pemikiran orang lain kalau ingin maju dan berubah kearah yang lebih baik. Mari bersama-sama bahu membahu membangun Malinau yang lebih sejahtera. Saya MARTIN LABO dan Datuk Natsir telah siap mengorbankan apapun demi membangun negeri
Intimung ini untuk melangkah maju kedepan menggapai kesejahteraan yanglebih nyata bukan lagi hanya mimpi indah seperti selama ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan petunjuk serta taufik dan hidayahNya. Demikian paparan program kerja kami MARTIN LABO calon Bupati danDatuk M Nastsircalon Wakil Bupati kabupaten malinau periode 2015 – 2020 Sebelum kami mengakhiri pemaparan kami, ijinkan kami untuk menyampaikan sebagai berikut : Dengan mengucap puji syukur kepada Tuhan yang maha kuasa, berkat segala kasih dan lindungannya sampai pada hari ini tahap demi tahap pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten malinau periode 2015 – 2020 dapat kita lalui dengan baik tanpa adanya gangguan yang berarti dan kita berdoa semoga pelaksanaan seluruh tahapan pilkada dapat berjalan sesuai dengan rencana, amin..... Pada kesempatan yang berbahagia ini ijinkan pula kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada muspida kabupaten malinau, komisi pemilihan umum kabupaten malinau, panitia pengawas pemilu kada kabupaten malinau, seluruh aparat keamanan serta seluruh warga masyarakat kabupaten malinau, atas kerjasamanya yang baik selama ini untuk secara bersama-sama menjaga keamanan dan memelihara iklim yang kondusif untuk suksesnya peyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah kabupaten malinau. Dan kepada teman kompetitor. kami mengajak untuk kiranya dapat melaksanakan kampanye yang dimulai hari ini sampai dengan batas waktu yang ditentukan untuk secara bersama-sama dengan seluruh tim pemenangnya, seluruh simpatisan dan pendukungnya masing-masing untuk melaksanakan kampanye yang menyejukkan dan tidak memprovokasi masyarakat, sehingga tidak mengganggu iklim yang sudah kondusif yang kita idamkan terus terpelihara di bumi intimung yang kita cintai ini.
Kepada komisi pemilihan umum (KPU) dan paswas pilkada selaku wasit dalam pertandingan ini kami mengingatkan supaya dapat berlaku adil dan tidak memihak kepada salah satu calon kandidat, agar proses pelaksanaan berjalan dengan baik dan dapat diterima dengan baik bagi semua peserta. Apapun hasil akhirnya dan siapapun yang akan menjadi pemenangnya. Kepada seluruh warga masyarakat kabupaten malinau yang mempunyai hak pilih, kami menghimbau supaya dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik dengan datang ketempat pemungutan suara (TPS) serta memilih dan mencoblos tanda gambar pasangan calon yang menjadi pilihannya pada tanggal 9 Desember 2015 nanti, Tentukan pilihan dengan sebaik mungkin pikirkan dan pertimbangkan dengan baik pilihannya untuk menatap 5 tahun kedepan, kami (Martin Labo ) bertekad untuk bekerja dan berbuat tidak atas dasar untuk kepentingan pribadi, keluarga maupun golongan, tapi untuk kepentingan seluruh warga masyarakat kabupaten malinau. Dan kami menawarkan sebagaimana paparan visi, misi dan program prioritas kami akan menjadi pertimbangan untuk menentukan pilihan dan tidak ragu-ragu mencoblos no.2.MARTIN LABO –DATU NASIR , karena dengan memilih dan memenangkan kami berarti pembangunan kabupaten malinau akan kita lakukan secara bersama-sama. Kami maju untuk menang dan kami bekerja dan berusaha untuk menang dan kami siap menang, dan kami pun siap kalah asalkan permainan dilakukan dengan jujur dan adil dan penyelenggara melaksanakan tugasnya juga dengan baik dan adil serta jujur pula.
MALINAU, . . . . . . . . . . . . . . 2015 CALON KEPALA DAERAH KABUPATEN MALINAU PERIODE 2015 – 2020
Calon bupati
Calon Wakil Bupati
Pdt.Martin Labo,M.Th,M.Si H.Datu Mohammad Nasir,SH,M.AP
