Program Hibah Australia-Indonesia untuk Pembangunan Sanitasi

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

Pedoman Pengelolaan

Program Hibah Australia-Indonesia untuk Pembangunan Sanitasi

April 2012

Pedoman Pengelolaan Program Hibah Australia-Indonesia untuk Pembangunan Sanitasi

Kata Pengantar Pengelolaan lingkungan dalam bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP), khususnya sektor air limbah dan persampahan di kawasan permukiman dimaksudkan untuk memperbaiki kondisi permukiman yang berdampak pada peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Kawasan permukiman selayaknya dilengkapi dengan sarana dan prasarana sistem pengelolaan air limbah dan persampahan yang layak. Tidak memadainya prasarana bidang PLP di kawasan permukiman akan berpengaruh buruk pada kondisi kesehatan dan lingkungan yang memiliki dampak lanjutan terhadap tingkat perekonomian keluarga. Sampai saat ini Kabupaten/Kota yang sudah mengalokasikan dana untuk pembangunan sarana bidang PLP relatif sedikit. Dengan mengikuti Program Hibah Australia Indonesia untuk Pembangunan Sanitasi/Australia Indonesia Infrastructure Grants for Sanitation (sAIIG) ini pemerintah daerah penerima hibah diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan air limbah dan persampahan. Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya berinisiatif untuk mendorong kabupaten/kota dan provinsi selaku penangggung jawab pembangunan bidang PLP untuk dapat mengembangkan prasarana pengelolaan limbah domestik dan persampahan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dengan penyediaan prasarana bidang air limbah dan persampahan, serta mendorong pemerintah daerah agar bersedia meningkatkan alokasi dana yang selama ini dirasakan masih kurang kepada sektor tersebut. Melalui programini diharapkan adanya penambahan jumlah masyarakat yang mendapatkan akses terhadap sistem pengelolaan air limbah dan persampahan dan pada akhirnya dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Buku pedoman pelaksanaan program ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi para pelaksana yang terkait dengan pengelolaan program ini baik di tingkat pusat maupun daerah. Bila dalam pelaksanaannya terdapat masukan yang bersifat konstruktif, dapat diusulkan untuk penyempurnaan program ini, sehingga program ini dapat diselenggarakan dengan lebih baik.

Jakarta, April 2012 Direktur Jenderal Cipta Karya

Budi Yuwono P.


3

Daftar Isi KATA PENGANTAR 3

DAFTAR ISI 4

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN 7

6

SINGKATAN 8 DEFINISI

9

1 GAMBARAN SINGKAT KEGIATAN

1.1

Umum

10

1.2

Tujuan dan Sasaran Kegiatan

10

1.3

Lingkup Kegiatan

11

2 KRITERIA DAERAH PENERIMA HIBAH PROGRAM HIBAH AUSTRALIA INDONESIA

UNTUK PEMBANGUNAN SANITASI

2.1.

Kriteria Pemerintah Daerah Penerima Hibah (Provinsi/Kabupaten/Kota)

12

2.2.

Jenis Kegiatan

13

3 BESARAN DANA HIBAH

3.1

Penentuan Besaran Dana Hibah Berdasarkan Kegiatan yang Diusulkan

14

3.2

Pembayaran Hibah Berdasarkan Pelaksanaan Kegiatan

14

4 BANTUAN TEKNIS

4.1

Jenis Bantuan Teknis

15

4.2

Teknis Pelaksanaan

15

5 SYARAT-SYARAT KESIAPAN DAERAH DAN PENCAIRAN DANA

5.1

Syarat Kesiapan Daerah

16

5.2

Syarat Pencairan Dana Hibah

16

6 PERUNTUKAN DANA HIBAH

17

7 ORGANISASI PENGELOLA

7.1

Komite Pemerintah

18

7.2 Central Project Management Unit (CPMU)

18

7.3 Provincial Project Management Unit (PPMU)

19

7.4 Project Implementation Unit (PIU)

20

4


7.5

SKPD

20

7.6

Tim Konsultan

20

8 SURVEY KESIAPAN, BASELINE dan VERIFIKASI

8.1

Kegiatan analisa usulan program

22

8.2

Baseline Survey

22

8.3

Verifikasi Pelaksanaan Kegiatan

23

9 TATA CARA PELAKSANAAN PROGRAM AUSTRALIA INDONESIA UNTUK PEMBANGUNAN SANITASI

9.1

Mekanisme Hibah

24

9.2

Mekanisme Pengusulan Calon Penerima Hibah

24

9.3

Mekanisme Pelaksanaan

25

9.4

Mekanisme Permintaan Pencairan Dana Hibah

25

9.5

Mekanisme Pencairan Dana Program Australia-Indonesia untuk Pembangunan Sanitasi

25

9.6

Kelengkapan Dokumen yang Harus Dilampirkan

26

10 PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

27

11 PENUTUP

28


5

DAFTAR GAMBAR Gambar 1

: Struktur Organisasi Pengelolaan Program Australia-Indonesia untuk

Pembangunan Sanitasi

21

Gambar L2.1 : Sistem Sambungan Rumah

33

Gambar L2.2 : Anaerobic Baffled Reactor

35

Gambar L2.3 : Anaerobic Upflow Filter

35

Gambar L2.4 Gambar L2.5 Gambar L2.6 Gambar L2.7

36 37 38 39

6

: : : :

Contoh Gambar Typical Bak Kontrol Contoh Gambar Typical Bak Kontrol Cabang 3 dan 4 Contoh Gambar Potongan Bak Kontrol Contoh Gambar Jenis Pemasangan Perpipaan


DAFTAR LAMPIRAN Lampiran- 1 : Prinsip-prinsip Good Governance 30 Lampiran- 2 : Pedoman Standar Teknis Prasarana Air Limbah dan Persampahan 31 Lampiran- 3 : Kesetaraan Gender 41 Lampiran- 4 : Dampak Lingkungan dan Rencana Mitigasi 44 Lampiran- 5 : Format Surat Minat untuk Mengikuti Program 45 Lampiran- 6 : Format Permintaan Penyaluran Hibah 46 Lampiran- 7 : Surat Ketersediaan untuk Diverifikasi 47 Lampiran- 8 : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak 48 Lampiran- 9 : Surat Pernyataan dan Jaminan 49 Lampiran- 10 : Surat Rekomendasi 50 Lampiran- 11 : Contoh Format Rencana Komprehensif Kegiatan Hibah 51 Lampiran- 12 : Format Rencana Penggunaan Hibah dan Dana Pendamping 52 Lampiran- 13 : Contoh Format Rencana Tahunan Kegiatan Hibah (sAIIG) 53 Lampiran- 14 : Draft Format Laporan Tahunan Pelaksanaan (sAIIG) 54 Lampiran- 15 : Draf Format Rencana Tahunan Pelaksanaan (sAIIG) 55 Lampiran- 16 : Format Bukti Penerimaan Hibah/Kuitansi


56

7

SINGKATAN AMDAL : APBD : APBN : BLUD : CPMU : DAK : DAU : DBH : DED : DJCK : DJPK : DPA : IPAL : IPLT : ITF : MBR : MCK : PPH : PAD : PD : PIU : PLP : PPKD : PPMU : PPSP : RKA : RPIJM : sAIIG : SK : SKPD : SP2D : SPA : SPM : SR : SSK : TA : TPA : TPST : UKL : UPL : UPTD :

8

Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Layanan Umum Daerah Central Project Management Unit Dana Alokasi Khusus Dana Alokasi Umum Dana Bagi Hasil Detailed Engineering Design Direktorat Jenderal Cipta Karya (Kementerian Pekerjaan Umum) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (Kementerian Keuangan) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Instalasi Pengolahan Air Limbah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja Intermediate Treatment Facility Masyarakat Berpenghasilan Rendah Mandi Cuci Kakus Perjanjian Penerusan Hibah Pendapatan Asli Daerah Perusahaan Daerah Project Implementation Unit Penyehatan Lingkungan Permukiman Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Provincial Project Management Unit Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman Rencana Kerja Anggaran Rencana Program Investasi Jangka Menengah Australia Indonesia Infrastructure Grant for Sanitation(Hibah Australia-Indonesia untuk Pembangu- nan Sanitasi) Surat Keputusan Satuan Kerja Pemerintah Daerah Surat Perintah Pencairan Dana Stasiun Peralihan Antara Surat Perintah Membayar Sambungan Rumah Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota Tahun Anggaran Tempat Pemrosesan Akhir Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Upaya Pengelolaan Lingkungan Upaya Pemantauan Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Daerah


PERISTILAHAN Pemerintah Daerah

:

Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, atau Pemerintah Kota

Perjanjian Penerusan Hibah

:

Perjanjian penerusan hibah antara Pemerintah Pusat cq. Menteri Keuangan atau kuasanya dengan Kepala Daerah untuk pelaksanaan kegiatan yang didanai dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri

Donor/Lender

:

Lembaga Multilateral atau Bilateral

Program Hibah

:

Program Hibah Australia-Indonesia untuk Pembangunan Sanitasi


9

1. Gambaran Singkat Kegiatan 1.1 Umum Sampai dengan saat ini, kabupaten/kota yang sudah mengalokasikan dana untuk pembangunan sarana bidang penyehatan lingkungan permukiman relatif sedikit. Disamping itu anggaran yang dialokasikan di masing-masing kabupaten/kota untuk kegiatan bidang tersebut masih relatif rendah. Sementara itu kebutuhan masyarakat atas sarana tersebut sudah semakin mendesak. Hal ini terlihat dari banyaknya kasus penyakit yang terjadi akibat tidak sehatnya lingkungan permukiman, akibat dari buruknya sistem pengelolaan air limbah dan persampahan. Pemerintah pusat mempunyai komitmen untuk mendorong pemerintah daerah dalam pembangunan bidang penyehatan lingkungan permukiman yang lebih tinggi di tahun 2010–2014, hal ini tercermin dari meningkatnya alokasi dana yang dianggarkan sebesar hampir tujuh kali dari anggaran yang dialokasikan lima tahun sebelumnya. Pemerintah kabupaten/kota telah mulai memberikan perhatiannya kepada bidang penyehatan lingkungan permukiman, dengan telah dialokasikannya anggaran yang lebih besar untuk beberapa kegiatan terkait sektor air limbah dan persampahan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dan juga dengan mulai disusunnya dokumen perencanaan bidang sanitasi antara lain dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) dan/atau dokumen Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang PU Cipta Karya. Salah satu upaya pemerintah pusat dalam mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan pembangunan sarana bidang penyehatan lingkungan permukiman adalah melalui Program Hibah Australia-Indonesia untuk Pembangunan Sanitasi/Program Australia-Indonesia Infrastructure Grants for Sanitation (sAIIG). Melalui program ini Pemerintah memberikan dana hibah untuk kabupaten/kota yang telah melaksanakan kegiatan sektor tersebut dengan menggunakan dana APBD pada tahun anggaran berjalan. Pelaksanaan Program Hibah ini akan menggunakan mekanisme penerusan hibah sebagaimana diatur dalam PMK 168/2008 tentang Hibah Daerah dan PMK 169/2008 tentang Tata Cara Penyaluran Hibah Kepada Pemerintah Daerah, atau Peraturan Perundangan-undangan terkait hibah daerah dan tata cara penyaluran hibah kepada pemerintah daerah. Hibah ini akan diberikan berdasarkan kinerja yang terukur (output based) atas pekerjaan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah pada TA 2012, 2013, dan 2014, yang kemudian akan dilakukan verifikasi oleh Ditjen Cipta Karya. Apabila hasil verifikasi menunjukkan hasil yang sesuai dengan kriteria teknis yang ditetapkan, dana hibah akan dibayarkan sesuai dengan nilai yang telah disepakati. Pedoman ini berisi penjelasan mengenai petunjuk pelaksanaan Program Hibah bagi kabupaten/kota yang mengikuti program tersebut. 1.2 Tujuan dan Sasaran Kegiatan Program ini ditujukan untuk mempercepat pencapaian pembangunan bidang air limbah dan persampahan. Sasaran program ini adalah kabupaten/kota yang telah mempunyai dokumen perencanaan pengelolaan bidang PLP (air limbah dan persampahan) berupa dokumen SSK dan RPIJM Bidang PU Cipta Karya.

10


1.3 Lingkup Kegiatan Lingkup kegiatan program ini adalah penerusan hibah dari Pemerintah Australia melalui Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk membiayai pembangunan sektor air limbah dan persampahan sesuai dengan syarat dan ketentuan teknis dari Direktorat Jenderal Cipta Karya serta persyaratan lainnya terkait penyaluran dana hibah sesuai ketentuan dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan.


11

2. Kriteria Daerah Penerima Hibah Program Hibah Australia Indonesia Untuk Pembangunan Sanitasi Pemerintah Daerah yang berencana mengikuti Program Hibah ini harus memenuhi beberapa kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bersama dengan pihak donor sebagai dasar dalam menetapkan daerah penerima hibah dan program/kegiatan yang dinilai layak untuk menentukan besaran dana hibah. Kriteria Pemerintah Daerah penerima hibah dan jenis kegiatannya adalah sebagai berikut: 2.1. Kriteria Pemerintah Daerah Penerima Hibah (Provinsi/Kabupaten/Kota) a. Memiliki dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) dan RPIJM Bidang PU Cipta Karya yang disetujui oleh Kepala Daerah masing-masing dan masih berlaku hingga TA 2014; b. Memiliki rencana komprehensif untuk kegiatan fisik pembangunan air limbah dan/atau persampahan Tahun Anggaran 2012 – 2014; c. Mempunyai dokumen anggaran (DPA) yang dilengkapi dengan dokumen perencanaan untuk kegiatan air limbah dan/atau persampahan pada Tahun Anggaran berjalan sampai dengan berakhirnya program hibah; d. Bersedia mengalokasikan anggaran untuk kegiatan air limbah dan persampahan untuk TA 2012-2014 yang mencakup pembangunan prasarana fisik yang ditunjukkan dalam bentuk surat komitmen kepala daerah yang dirinci dalam program tahunan; e. Pemda bersedia untuk memperluas cakupan pelayanan dan meningkatkan kinerja sektor air limbah dan persampahan; f. Pemda telah menyediakan lahan untuk pembangunan prasarana air limbah dan/atau persampahan yang akan dibangun; g. Pemda menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance); h. Pemda bersedia membiayai kegiatan operasi dan pemeliharaan sistem pengelolaan air limbah dan persampahan yang dibangun yang ditunjukkan dengan surat pernyataan dari kepala daerah (terlampir); i. Pemda bersedia menyusun dan/atau memperbaiki peraturan perundangan terkait sektor air limbah dan persampahan; j. Pemda bersedia melakukan kegiatan sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat termasuk kelompok pe rempuan terkait kesetaraan gender untuk sektor air limbah dan persampahan (penjelasan tentang kesetaraan gender terlampir); k. Sudah dan akan mempunyai institusi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan air limbah dan persampahan yang sesuai dengan ketentuan perangkat peraturan yang ada.

12


2.2. Jenis Kegiatan Program/kegiatan yang dinilai layak untuk menentukan besaran dana hibah Program Hibah tersebut adalah kegiatan bidang air limbah dan/atau persampahan yang didanai melalui APBD (PAD, DAU dan DBH) untuk TA 2012-2014. Jenis kegiatan yang dapat digantikan oleh dana hibah:

a. Sektor Air Limbah (i) Pembangunan sistem pengolahan air limbah terpusat skala lingkungan untuk 200-400 KK. Pekerjaan ini harus menghasilkan sistem yang lengkap, terdiri dari: sambungan rumah, pipa air limbah, bak kontrol dan instalasi pengolahan; (ii) Pembangunan jaringan air limbah terpusat skala lingkungan untuk minimal 50 KK yang akan dihubungkan dengan sistem air limbah terpusat yang sudah ada (skala kota); (iii) Detail kegiatan dapat dilihat pada lampiran L2.

b. Sektor Persampahan

(i) Pembangunan Transfer Station (SPA) yang terdiri dari: - Hanggar*) - Luas minimal 20.000 m2*) - Pagar - Bak pengendap untuk lindi*) - Sumur resapan*) - Area parkir*) - Mesin pemadat*) Keterangan: *) komponen minimal yang harus dibangun

(ii) Detail kegiatan dapat dilihat pada lampiran L2.


13

3. Besaran Dana Hibah Dana hibah Program Hibah tersebut telah ditetapkan besaran serta mekanisme pembayaran oleh Pemerintah Pusat beserta pihak donor. Penjelasan mengenai penentuan besaran dana hibah berdasarkan kegiatan yang diusulkan dan pembayaran hibah berdasarkan pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut: 3.1 Penentuan Besaran Dana Hibah Berdasarkan Kegiatan yang Diusulkan a. Besaran dana hibah yang akan digantikan untuk pembangunan SPA adalah 50% yang telah disetujui oleh Appraisal Consultant secara tahunan dari total biaya pembangunan. b. Besaran dana hibah yang akan digantikan untuk sektor air limbah: (i) Pembangunan sistem pengolahan air limbah terpusat skala lingkungan adalah Rp 4.000.000/Sambungan Rumah; (ii) Pembangunan jaringan air limbah terpusat skala lingkungan yang akan dihubungkan dengan sistem air limbah terpusat yang sudah ada (skala kota) adalah Rp 3.000.000/Sambungan Rumah. Kegiatan yang dibiayai dari DAK dan dana pendamping kegiatan yang bersumber dari hibah luar negeri/APBN tidak dapat digantikan oleh dana hibah. 3.2 Pembayaran Hibah Berdasarkan Pelaksanaan Kegiatan Jumlah hibah akan dibayarkan berdasarkan hasil verifikasi atas program yang telah disetujui pada tahun berjalan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Jumlah yang hibah akan dibayarkan maksimum sebesar jumlah hibah yang telah ditetapkan dalam PPH; b. Untuk Sektor Persampahan, jumlah hibah yang akan dibayarkan adalah sebesar 50% yang telah disetujui oleh Konsultan Apraisal secara tahunan dari nilai prasarana yang telah selesai dibangun dan berfungsi serta dinilai layak. Bila penyelesaian kegiatan tidak sesuai dengan perencanaan (volume/unit lebih kecil), maka kegiatan tersebut dinilai tidak layak untuk dibayar (kecuali perubahan tersebut sudah diajukan dan disetujui dalam APBD-P, dan nilainya tidak melebihi jumlah PPH yang sudah ditetapkan); c. Untuk Sektor Air Limbah, jumlah hibah yang akan dibayarkan dihitung berdasarkan jumlah Sambungan Rumah (SR) baru yang telah dibangun dan berfungsi; d. Untuk setiap akhir tahun anggaran akan dilaksanaan evaluasi terhadap kinerja prasarana yang dibangun tahun berjalan yang menjadi dasar dalam penentuan program dan jumlah hibah yang akan dibayarkan tahun berikutnya; e. Hasil evaluasi menjadi pertimbangan untuk mengalihkan dana hibah yang tidak diserap kepada Pemerintah Daerah lainnya yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

14


4. Bantuan Teknis Bantuan teknis akan diberikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum yang didukung oleh Donor kepada Pemerintah Daerah peserta Program Hibah. Penjelasan mengenai jenis bantuan teknis dan teknis pelaksanaan adalah sebagai berikut : 4.1 Jenis Bantuan Teknis

a. Kegiatan Appraisal pelaksanaan program/kegiatan; (i) Pendampingan dalam penyusunan DED; (ii) Review atas DED yang sudah disusun oleh daerah. b. Kegiatan baseline survey; c. Verifikasi pelaksanaan kegiatan.

4.2 Teknis Pelaksanaan Teknis pelaksanaan pemberian bantuan teknis kepada Pemerintah Daerah akan disesuaikan dengan kebutuhan tiap-tiap daerah dalam bentuk pendampingan tenaga ahli.


15

5. Syarat-Syarat Kesiapan Daerah dan Pencairan Dana Agar Pemerintah Daerah dapat mengikuti dan mendapatkan dana hibah Program Hibah tersebut, Pemerintah Daerah disyaratkan memenuhi syarat kesiapan daerah dan syarat pencairan dana hibah. Penjelasan mengenai syarat kesiapan daerah dan syarat pencairan dana hibah adalah sebagai berikut: 5.1 Syarat Kesiapan Daerah: a. Proyek/kegiatan yang diusulkan tercantum dalam RPIJM Bidang PU Cipta Karya dan Memorandum Program yang mengacu ke SSK. Dokumen SSK menjadi acuan penyusunan Rencana Komprehensif dan Rencana Tahunan; b. Untuk daerah yang sudah memiliki program sanitasi untuk tahun 2012 bisa mengikuti program hibah ini dengan syarat program/kegiatan tersebut sudah memiliki DED, dan dokumen lingkungan sesuai dengan penjelasan terlampir; c. Pemda sudah menyiapkan lembaga yang akan mengelola fasilitas/prasarana yang dibangun (misalnya dinas, UPTD, BLU, PD atau kelompok masyarakat); d. Surat pernyataan ketersediaan lahan dari kepala daerah untuk seluruh kegiatan yang diusulkan; e. Pemerintah Daerah bersedia mengalokasikan dana APBD (yang bersumber dari PAD, DBH dan DAU) untuk membiayai pelaksanaan proyek/kegiatan hingga selesai yang akan diajukan untuk diganti dengan dana hibah pada TA berikutnya. 5.2 Syarat Pencairan Dana Hibah

16

Pencairan dana hibah dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: a. Realisasi pelaksanaan proyek/kegiatan pada tahun anggaran yang diajukan untuk mendapatkan penggantian hibah telah diverifikasi dan mendapatkan rekomendasi dari CPMU untuk mengajukan permintaan pembayaran hibah; b. Daerah mengajukan surat permintaan penyaluran dana hibah kepada Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan dengan dilengkapi dokumen sebagaimana dipersyaratkan dalam PMK 169/2008 dan peraturan lainnya terkait pencairan dana hibah.


6. Peruntukan Dana Hibah Dana hibah merupakan penggantian atas pelaksanaan pembangunan fisik prasarana air limbah dan/atau persampahan yang telah selesai dibangun. Dana hibah tersebut harus digunakan kembali untuk pengembangan sektor air limbah dan/atau persampahan tahun selanjutnya.


17

7. Organisasi Pengelola Program Hibah Australia-Indonesia untuk Pembangunan Sanitasi ini akan dikelola secara berjenjang dari tingkat Pusat, Provinsi hingga Kab/Kota, dengan struktur organisasi sebagai berikut: 7.1 Komite Pemerintah Atas nama Pemerintah, Komite Pemerintah dibentuk melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya untuk mengelola kegiatan. Komite Pemerintah terdiri atas Tim Pengarah yang beranggotakan unsur eselon 1 dan 2 dari Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Keuangan, dan Bappenas, serta Team for Counterparts of Planning for IndII Stage 2 yang beranggotakan unsur eselon 3 dan 4 dari Kementerian Pekerjaan Umum dan instansi terkait pelaksanaan Program Hibah Australia-Indonesia untuk Pembangunan Sanitasi. a. Tim Pengarah bertugas untuk: Memberikan arahan mengenai kebijakan dan strategi pelaksanaan kegiatan program hibah secara keseluruhan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Pengarah dibantu sepenuhnya oleh Team for Counterparts of Planning for IndII Stage 2 (Tim Teknis). b. Team for Counterparts of Planning for IndII Stage 2 bertugas untuk: (i) Melakukan sosialisasi rencana program hibah kepada provinsi dan/atau kab/kota; (ii) Menyusun Dokumen Pedoman Pelaksanaan Program termasuk kriteria Pemerintah Daerah dan kriteria penilaian; (iii) Melakukan penilaian Pemda yang memenuhi kriteria program hibah; (iv) Memberikan pembinaan teknis kepada Pemda penerima hibah terhadap hal-hal terkait pelaksanaan kegiatan di provinsi/kab/kota; (v) Memberikan laporan kepada Tim Pengarah mengenai progress pelaksanaan program hibah. Program Hibah akan dilaksanakan oleh provinsi/kabupaten/kota dengan berpedoman pada Pedoman Pengelolaan Program Hibah. Organisasi pengelola program ini terdiri dari CPMU di tingkat pusat, PPMU di tingkat provinsi dan PIU ditingkat kabupaten/kota. 7.2 Central Project Management Unit (CPMU) Central Project Management Unit (CPMU) ditetapkan berdasarkan SK Direktur Jenderal Cipta Karya. Tugas ketua CPMU adalah sebagai berikut: a. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program dan proyek lintas intansi dan tingkat pusat dan kabupaten/kota pada pelaksanaan Program Hibah; b. Berkoordinasi dengan wakil ketua CPMU untuk pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program; c. Menyampaikan laporan triwulan tingkat kemajuan pelaksanaan Program untuk disampaikan kepada Direktur Jenderal Cipta Karya dan instansi pusat terkait; d. Memberikan rekomendasi kelayakan pencairan dana hibah masing-masing kabupaten/kota kepada Kementerian Keuangan berdasarkan hasil verifikasi yang dilaporkan oleh Wakil Ketua CPMU; e. Melaksanakan kegiatan verifikasi, monitoring dan evaluasi tahunan;

18


f.

Melakukan koordinasi pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program di provinsi dan kab/kota bersama dengan wakil ketua CPMU, PPMU dan PIU; g. Dalam melaksanakan tugasnya Ketua CPMU akan dibantu oleh wakil ketua CPMU masing-masing bidang dan Tim Konsultan independen yang akan bekerjasama dengan PPMU untuk pelaksanaan baseline survey dan verifikasi. Tugas dari Wakil Ketua CPMU adalah sebagai berikut: (i) Membantu ketua CPMU dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan pada masing-masing bidang; (ii) Menyampaikan rencana kegiatan tahunan masing-masing kab./kota kepada Ketua CPMU; (iii) Membantu ketua CPMU dalam berkoordinasi dengan PPMU untuk melakukan monitoring pengelolaan program di masing-masing kab./kota sesuai dengan bidangnya masing-masing; (iv) Membantu ketua CPMU dalam melakukan monitoring progress pelaksanaan fisik dan keuangan Program Hibah Bantuan Pemerintah Australia secara nasional di masing-masing bidang; (v) Membantu ketua CPMU dalam menyusun laporan progress pelaksanaan Program Hibah Bantuan Pemerintah Australia untuk disampaikan kepada Team for Counterparts of Planning for IndII Stage 2; (vi) Membantu ketua CPMU dalam menyiapkan laporan verifikasi terhadap usulan pencairan dana hibah dari masing-masing kabupaten/kota; h. Dalam pelaksanaan tugasnya CPMU dibantu oleh Tim Konsultan Manajemen dan Tecnical Advisory selama periode program hibah yang dikontrak secara multi tahun. 7.3 Provincial Project Management Unit (PPMU) PPMU ditetapkan berdasarkan SK Direktur Jenderal Cipta Karya dan bertugas untuk: a. Berkoordinasi dengan PIU di masing-masing kab./kota dalam pengelolaan program termasuk penyusunan rencana kegiatan tahunan, penganggaran, kegiatan baseline, verifikasi dan fasillitasi audit; b. Melakukan monitoring progress pelaksanaan fisik dan keuangan Program Hibah di tingkat provinsi; c. Menyusun laporan progres pelaksanaan triwulan Program Hibah untuk disampaikan kepada wakil ketua CPMU; d. Melaksanakan verifikasi sebagai dasar penyusunan rekomendasi kelayakan pembayaran hibah untuk dilaporkan kepada wakil ketua CPMU; e. PPMU dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tim konsultan. 7.4 Project Implementation Unit (PIU) Project Implementation Unit (PIU) adalah Pejabat yang ditetapkan berdasarkan SK Kepala Daerah dan bertugas untuk membantu Kepala Daerah melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam pelaksanaan Program Hibah ini, antara lain: a. Mengirimkan rencana komprehensif dan rencana tahunan Program Hibah; b. Menyiapkan dan menyampaikan kepada PPMU surat permintaan verifikasi serta dokumen yang dibutuhkan untuk proses pencairan dana hibah; c. Menyusun dan mengirimkan laporan progres triwulan kepada PPMU, CPMU, dan Kementerian Keuangan cq. Pedoman Pengelolaan Program Hibah Australia-Indonesia untuk Pembangunan Sanitasi

19

DJPK yang terdiri dari laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan dan laporan realisasi dana; d. Menyusun laporan akhir pelaksanaan program; e. Berkoordinasi dengan Pokja AMPL kabupaten/kota untuk menyampaikan progres pelaksanaan program hibah ke dalam National Water Supply and Sanitation Information Services (NAWASIS). 7.5 SKPD SKPD merupakan institusi yang akan melaksanakan kegiatan Program di kab./kota, dengan tugas sebagai berikut : a. Menyusun rencana komprehensif 2012-2015 (sampai berakhirnya program hibah) dan rencana tahunan pelaksanaan kegiatan program hibah untuk disampaikan kepada PIU; b. Melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur sesuai dengan kriteria sebagaimana tercantum pada Bab 2 di atas; c. Fasilitasi pelaksanaan verifikasi; d. Menyusun laporan progres fisik dan keuangan bulanan atas pelaksanaan Program; e. Setelah tahapan pekerjaan selesai dilaksanakan, menyampaikan laporan pekerjaan selesai tersebut kepada PIU untuk dilakukan verifikasi; f. Membuat laporan akhir penyelesaian Program Hibah. 7.6 Tim Konsultan Tim konsultan dalam rangka mendukung program ini terdiri dari:

20

a. Tim konsultan Assessment, Baseline Survey dan Verifikasi yang dibiayai oleh Donor (i) Konsultan Assessment bertugas membantu CPMU untuk analisa usulan program, pendampingan penyusunan dan review DED; (ii) Konsultan baseline bertugas melaksanakan baseline survey; (iii) Konsultan verifikasi bertugas melaksanakan verifikasi pelaksanaan pembangunan dan menyampaikan hasil verifikasi kepada PPMU dan CPMU. b. Tim konsultan manajemen dan technical advisory Konsultan ini bertugas untuk mendampingi CPMU dalam melaksanakan tugas- tugasnya.


Struktur organisasi pengelolaan program adalah sebagaimana terlihat pada Gambar 1 berikut ini :

DJPK

KOMITE PEMERINTAH

DJCK

Dir. PPLP

Dir. BP

Ketua CPMU

Wakil Ketua CPMU Pusat

Kepala Dinas PU Cipta Karya Provinsi

Tim Konsultan

PPMU

Provinsi

Kepala Daerah (Penerima Hibah)

PIU

SKPD

Kab/Kota Keterangan :

Garis Koordinasi Garis Pelaporan

Gambar 1. Struktur Organisasi Pengelolaan Program Australia-Indonesia untuk Pembangunan Sanitasi


21

8. Survei Kesiapan, Baseline dan Verifikasi Penilaian kelayakan Pemerintah Daerah dalam mengikuti Program Hibah akan dilakukan berdasarkan survei kesiapan serta baseline survey. Sedangkan kelayakan bagi peserta Program Hibah dalam mendapatkan pencairan dana hibah akan dilakukan proses verifikasi. Penjelasan mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut: 8.1 Kegiatan analisa usulan program

Program Hibah ini menggunakan Output Based, sehingga diperlukan analisa kesiapan daerah sebelum dilaksanakannya program tersebut. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengetahui ketersediaan dokumen perencanaan dan dokumen anggaran yang sesuai dengan SSK atau RPIJM Bidang PU Cipta Karya yang siap untuk dilaksanakan.

Kegiatan analisa kesiapan ini akan dilakukan Team Appraisal Consultant dari Donor, berkoordinasi dengan CPMU bekerja sama dengan konsultan Management dan Technical Advisory.

8.2 Baseline survey Kegiatan baseline bertujuan untuk mengetahui kondisi awal dari masyarakat penerima manfaat sebelum intervensi program dilakukan. Informasi awal yang akan dikumpulkan meliputi praktek sanitasi dan higiene saat ini serta kondisi sosial ekonomi masyarakat penerima manfaat. Selain itu, kegiatan baseline juga bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja Pemerintah Daerah dalam pembangunan sektor sanitasi yang mencakup aspek perencanaan, penganggaran dan tata pemerintahan yang baik (good governance). Kedua kondisi dasar (baseline) ini, baik di tingkat penerima manfaat maupun Pemerintah Daerah, akan digunakan sebagai dasar bagi monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Hibah. Kegiatan baseline akan dilakukan setelah persetujuan program tahunan diperoleh. Kegiatan ini akan dilaksanakan oleh Tim Konsultan yang didanai oleh Donor, berkoordinasi dengan CPMU dan PPMU. Tim Konsultan Baseline akan bekerja sama dengan Tim Konsultan Penilaian Kesiapan Daerah khususnya dalam pengumpulan data baseline yang terkait dengan kinerja Pemerintah Daerah.

Adapun lingkup tugas Tim konsultan Baseline adalah: a. Mengumpulkan data dan informasi tentang tingkat kinerja Pemerintah Daerah peserta program dalam pembangunan sektor sanitasi, termasuk di dalamnya adalah data-data yang dapat digunakan untuk pengukuran indikator good governance seperti transparansi, akuntabilitas, pelibatan partisipasi publik; b. Mengumpulkan data dan informasi dari penerima manfaat di setiap lokasi kegiatan yang telah disetujui dengan metode survei yang relevan. Data yang akan dikumpulkan meliputi komposisi dan ukuran rumah tangga, kondisi sosial ekonomi/tingkat kemiskinan, praktek sanitasi dan higiene, serta tingkat partisipasi perempuan dalam pembangunan sanitasi; c. Membuat database yang terintegrasi untuk memudahkan kegiatan verifikasi dan evaluasi program; d. Menyusun laporan baseline survey.

22


8.3 Verifikasi Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan Verifikasi akan dilaksanakan oleh PPMU setiap tahun anggaran dibantu oleh Tim Konsultan Verifikasi yang meliputi: a. Melakukan verifikasi atau penilaian atas proyek/kegiatan sektor air limbah dan persampahan yang diusulkan oleh pemerintah daerah untuk mendapatkan penggantian hibah melalui Program Hibah; b. Verifikasi bahwa rencana pelaksanaan kegiatan/proyek sektorail limbah dan persampahan untuk TA 20122014 telah dianggarkan dalam APBD 2012, 2013, dan 2014 dan tercantum dalam RKA-SKPD atau DPA-SKPD TA 2012, 2013, dan 2014; c. Penilaian kelayakan prasarana yang telah dibangun menggunakan APBD TA 2012, 2013, dan 2014 yaitu pemenuhan standar teknis pembangunan dan sesuai dengan DPA tahun berjalan; d. Verifikasi bahwa prasarana/fasilitas yang dibangun telah difungsikan dan dikelola dengan baik; e. Penyusunan laporan kondisi prasarana yang telah dibangun dan memberikan rekomendasi kepada PPMU mengenai kelayakan pembayaran dana hibah yang akan dicairkan.


23

9. Tata Cara Pelaksanaan Program Australia Indonesia Untuk Pembangunan Sanitasi Tata cara pelaksanaan Program Hibah mulai dari mekanisme hibah, pengusulan calon penerima hibah, pelaksanaan program, permintaan pencairan dana hibah, pencairan dana hibah hingga kelengkapan dokumen yang harus dilampirkan untuk pencairan dana hibah akan dijelaskan sebagai berikut: 9.1 Mekanisme Hibah a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l.

Identifikasi awal dan sosialisasi program; Persetujuan program pembangunan sarana sanitasi pertahun; Penyusunan rencana komprehensif pemda ; Penerbitan Surat Persetujuan Penerusan Hibah oleh DJPK, Kemenkeu; Penandatanganan PPH (Perjanjian Penerusan Hibah); Baseline Survey; Pelaksanaan konstruksi yang didanai APBD; Oversite pelaksanaan kegiatan; Verifikasi pelaksanaan kegiatan; Rekomendasi CPMU; Pengajuan pencairan dana hibah oleh Pemda; Pembayaran dana hibah.

9.2 Mekanisme Pengusulan Calon Penerima Hibah a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k.

24

DJCK menyiapkan kriteria calon penerima hibah; DJCK melakukan pendataan pemerintah daerah calon penerima hibah; DJCK melakukan sosialisasi rencana program hibah kepada kab/kota; DJCK menerima surat minat dan kesanggupan dari Pemerintah provinsi/kab./kota untuk mengikuti Program Australia Indonesia untuk Pembangunan Sanitasi; DJCK dibantu oleh konsultan menilai dokumen usulan kegiatan dari masing-masing pemerintah daerah; DJCK menyiapkan daftar calon penerima hibah; DJCK merekomendasikan daftar calon penerima hibah kepada Kementerian Keuangan c.q. DJPK; DJPK melakukan penilaian terhadap kesiapan dan kelayakan masing-masing calon penerima hibah dan menyiapkan rekomendasi penetapan penerima hibah kepada Menteri Keuangan; Menteri Keuangan menerbitkan Surat Persetujuan Penerusan Hibah (SPPH); DJPK menyiapkan konsep dokumen PPH; Menteri Keuangan dan Kepala Daerah penerima hibah melakukan penandatanganan PPH.


9.3 Mekanisme Pelaksanaan a. Setelah Pemerintah Daerah menyampaikan surat minat dan menyiapkan RKA-SKPD atau DPA-SKPD TA 2012– 2014 yang memuat usulan kegiatan yang akan digantikan dengan menggunakan dana hibah, Ditjen Cipta Karya dan Donor akan menilai kegiatan yang diusulkan; b. Daerah menetapkan kegiatan-kegiatan yang diusulkan untuk diganti dengan dana hibah, menyiapkan dana APBD (PAD, DAU, DBH) untuk membiayai pelaksanaannya, mengalokasikan kegiatan tersebut dalam APBD tahun bersangkutan termasuk penyiapan dokumen perencanaannya; c. DJCK akan melakukan penilaian terhadap usulan kegiatan, apabila usulan kegiatan sesuai dengan persyaratan DJCK akan merekomendasikan Pemda untuk mendapatkan hibah kepada Kementerian Keuangan (DJPK); d. DJPK akan menerbitkan Surat Persetujuan Penerusan Hibah (SPPH) dan Perjanjian Penerusan Hibah (PPH); e. Setelah penerbitan PPH, Kepala Daerah sebagai Penerima Hibah menetapkan unit kerja yang akan melaksanakan kegiatan; f. Daerah melaksanakan kegiatan/program yang disebut dalam butir b di atas dan yang tercantum dalam RKA-SKPD atau DPA-SKPD TA 2012 - 2014, yang pelaksanaannya akan dimonitor oleh DJCK; g. Ditjen Cipta Karya (CPMU) akan melakukan baseline survey untuk menilai kesiapan pelaksanaan kegiatan; h. Ditjen Cipta Karya (CPMU) akan mengeluarkan persetujuan pelaksanaan kegiatan yang disepakati untuk digantikan dana hibah sebagai dasar pelaksanaan pembangunan prasarana. 9.4 Mekanisme Permintaan Pencairan Dana Hibah

Pencairan dana hibah dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut: a. DCJK menetapkan jadwal verifikasi dan menugaskan konsultan independen untuk melakukan verifikasi; b. Dilakukan verifikasi terhadap pekerjaan yang dibiayai dari dana APBD TA 2012, 2013, dan 2014 yang telah selesai dilaksanakan; c. Verifikasi selanjutnya dilakukan setiap akhir tahun anggaran atas pelaksanaan proyek/kegiatan yang diusulkan; d. Hasil verifikasi digunakan sebagai bahan rekomendasi DJCK untuk pencairan dana hibah melalui Kementerian Keuangan kepada Pemerintah Daerah; e. CPMU selanjutnya atas nama DJCK akan menerbitkan surat kepada DJPK menyampaikan rekomendasi pencairan dana hibah kepada kab/kota.

9.5 Mekanisme Pencairan Dana Program Hibah

Tata cara pencairan dana Program Hibah dilakukan melalui mekanisme yang diatur lebih lanjut dalam PPH, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait hibah daerah dan tata cara penyaluran hibah kepada


25

pemerintah daerah. 9.6 Kelengkapan Dokumen yang Harus Dilampirkan

Setiap permintaan pencairan dana hibah dari penerima hibah, harus dilampiri dokumen sebagai berikut: a. Rangkuman mengenai pelaksanaan kegiatan tahun berjalan, yang meliputi: (i) Copy SPM; (ii) Copy SP2D. b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala Daerah mengenai penggantian dana hibah (sesuai format terlampir); c. Copy DPA SKPD TA berjalan; d. Rencana pengunaan dana hibah di tahun berjalan; e. Surat Rekomendasi dari DJCK mengenai hasil verifikasi pelaksanaan kegiatan pada setiap tahun anggaran; f. Dokumen pendukung lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang terkait.

26


10. Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Pelaporan dilaksanakan oleh setiap unit di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana diuraikan dalam bab 7 tersebut di atas. Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh PPMU dibantu oleh tim konsultan yang ditunjuk. Kegiatan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan PPMU (perprovinsi) dan CPMU (nasional) mencakup: 1. Kemajuan pekerjaan dan kualitas hasil pekerjaan sesuai skema Program Hibah; 2. Evaluasi kegiatan pada akhir tahun, untuk melihat kesesuaian pelaksanaan kegiatan TA 2012, 2013, dan 2014 dengan program; 3. Evaluasi kegiatan pada akhir tahun, untuk melihat kesesuaian pelaksanaan kegiatan TA 2012, 2013, dan 2014 dengan rencana program dan untuk menilai keberlanjutan prasarana sanitasi yang dibangun melalui Program Hibah.


27

11. Penutup Sumber dana Program Hibah berasal dari dana hibah Pemerintah Australia yang akan diberikan kepada Pemerintah Daerah. Program Hibah ini dimaksudkan sebagai insentif bagi Pemerintah Daerah agar bersedia meningkatkan alokasi dana kepada sektor air limbah dan persampahan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah yang selama ini dirasakan masih kurang. Dengan mengikuti Program Hibah ini Pemerintah Daerah penerima hibah diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan air limbah dan persampahan yang aman bagi lingkungan.

28


LAMPIRAN


29

Lampiran- 1: Prinsip-prinsip Good Governance Pemilihan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota penerima Program Hibah dilakukan berdasarkan penilaian atas : a. Penyampaian Peraturan Daerah APBD Tahun Anggaran 2012 tepat waktu; b. Penyampaian laporan berkala (triwulan) atas pelaksanaan Program Hibah tepat waktu. Penilaian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip antara lain sebagai berikut: Akuntabilitas

: Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. Pengawasan : Meningkatkan upaya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pemba ngunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. Daya Tanggap : Meningkatkan kepekaan para penyelenggaraan pemerintahan terhadap aspirasi masyarakat tanpa kecuali. Profesionalisme : Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggaraan pemerintahan agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya terjangkau. Efisiensi & Efektivitas : Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal & bertanggung jawab. Transparansi : Menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penye diaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi. Kesetaraan : Memberi peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. Keadilan Gender : Menciptakan kondisi dan situasi yang mempertimbangkan persoalan dan kebutuhan yang berbeda dari laki-laki dan perempuan dan kelompok rentan lainnya untuk dapat berpartisipasi secara setara, mendapatkan akses terhadap sumber daya dan manfaat yang adil. Wawasan ke Depan : Membangun daerah berdasarkan visi & strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan, sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggungjawab terhadap kemajuan daerahnya. Partisipasi : Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penegakan Hukum : Mewujudkan penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

30


Lampiran- 2 : Pedoman Standar Teknis Prasarana Air Limbah dan Persampahan Lampiran-2. a: Sektor Air Limbah 1.

Instalasi Pengolahan Air Limbah Komunal

Gambaran Umum Kriteria daerah yang dapat diusulkan untuk dilayani dengan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal ini adalah : a. Perkampungan dengan kepadatan tinggi; b. Sebagian besar penduduk sudah memiliki sambungan air bersih dari PDAM atau sumur pompa yang terjamin kontinuitasnya; c. Lokasi tidak di lewati oleh kendaraan berat dan; d. Memiliki kemiringan tanah sebesar >1%. Komponen sistem ini adalah : a. Sambungan Rumah Sambungan rumah terdiri dari pipa persil dan Bak Kontrol (Inspection chamber) atau Clean Out. Pipa persil adalah pipa saluran yang terletak di halaman rumah dan langsung menerima air buangan dari instalasi plambing bangunan. Memiliki diameter minimal 75 mm dengan kemiringan pipa 2%. Bak kontrol adalah lubang (tempat) untuk melakukan perawatan dan kontrol aliran dalam pipa persil. b. Pipa Servis Pipa servis adalah pipa saluran yang menerima air buangan dari pipa persil (rumah) yang kemudian akan menyalurkan air buangan tersebut ke pipa lateral. Diameter pipa servis minimal 100 mm dengan kemiringan pipa 0.5 - 1%. c. Pipa Lateral Pipa lateral adalah pipa saluran yang menerima aliran dari pipa servis untuk dialirkan ke IPAL, terletak di sepanjang jalan sekitar daerah pelayanan. Diameter pipa induk 100 mm sampai 200 mm, dengan kemiringan pipa sebesar 0,5 - 1%. d. Bak Kontrol Bak kontrol adalah salah satu bangunan perlengkap sistem penyaluran air buangan yang berfungsi sebagai tempat memeriksa, memperbaiki, dan membersihkan jaringan pipa dari kotoran yang mengendap dan benda-benda yang tersangkut selama pengaliran, serta untuk mempertemukan beberapa cabang saluran dari pipa servis dan lateral baik dengan ketinggian sama maupun berbeda. Bak kontrol dapat ditempatkan pada: (i) permulaan pipa servis, (ii) setiap perubahan arah, (iii) setiap perubahan diameter (iv) setiap pertemuan atau percabangan beberapa pipa. e. IPAL (Instalasi Pengolah Air Limbah ) IPAL adalah bangunan yang berfungsi mengolah air limbah yang dialirkan melalui sistem perpipaan. Setelah melalui proses pengolahan, effluent IPAL tersebut diharapkan sudah memenuhi persyaratan kualitas air limbah yang ditetapkan sehingga dapat dibuang ke badan air disekitarnya.


31

2.

Peraturan Sektor Air Limbah Standar Nasional Indonesia yang digunakan dalam perencanaan dan pelaksaan Sistem Air Limbah Perpipaan Lingkungan adalah : Table 1: Standar Terkait Sektor Air Limbah Nomor SNI

Deskripsi

SNI 06-0162-1987

Pipa PVC untuk saluran air buangan di dalam dan di luar bangunan

SNI 03-6481-2000

Sistem Plambing

SNI 03-6379-2000

Spesifikasi dan tata cara pemasangan perangkap bau

SNI 19-6409-2000

Tata cara pengambilan contoh limbah tanpa pemadatan dari truk

SNI 19-6447-2000

Metode pengujian kinerja lumpur aktif

SNI 19-6466-2000

Tata cara evaluasi lapangan untuk sistem peresapan pembuangan air limbah rumah tangga

SNI 2835:2002

Tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan tanah

SNI 03-2398-2002

Tata cara perencanaan tangki septik dengan sistem resapan

SNI 03-2399-2002

Tata cara perencanaan bangunan MCK umum

SNI 03-6368-2002

Spesifikasi pipa beton tidak bertulang untuk saluran air limbah, saluran air hujan, dan gorong-gorong

SNI 1976-2008

Cara koreksi kepadatan tanah yang mengandung butiran kasar

SNI 1972:2008

Cara uji slump beton

SNI 1973:2008

Cara uji berat isi, volume produksi campuran dan kadar udara beton

SNI 2442:2008

Spesifikasi kereb beton untuk jalan

SNI 2458:2008

Tata cara pengambilan contoh uji beton segar

SNI 4817:2008

Spesifikasi lembaran bahan penutup untuk perawatan beton

SNI 3472:2009

Pengelasan saluran pipa dan fasilitas yang terkait

32


3.

Spesifikasi Teknis a. Sambungan Rumah Sambungan rumah terdiri dari pipa persil dengan diameter minimal 75 mm: dilengkapi dengan Bak Kontrol atau Clean Out (CO). Spesifikasi pipa persil dan CO mengikuti spesifikasi perpipaan jaringan (pipa servis dan lateral). Pemasangan pipa persil pada kedalaman 50 cm sampai 80 cm dilengkapi dengan trust block pada sambungannya. Pada Sambungan rumah ini harus dilengkapi dengan Out let Trap/(S-bend ) untuk mencegah aliran balik bau menuju toilet.

Gambar L2.1 Sistem Sambungan Rumah

b. Jaringan Perpipaan Air Limbah Pipa yang digunakan adalah PVC khusus untuk air limbah dengan mengacu pada standar Tata Cara Perencanaan Air Limbah Terpusat tentang Pedoman Perencanaan dari Kementerian Pekerjaan Umum. Pipa PVC tersebut mempunyai panjang 6 m yang dilengkapi dengan: i) Nama pabrik, (ii) No produksi, (iii) Nominal diameter. Pipa harus sama dan seragam antara satu dengan yang lainnya, dan tidak mengalami retak-retak atau cacat lainnya. Assesoris yang digunakan harus dibuat oleh pabrik yang sama dengan pipa. Pedoman Pengelolaan Program Hibah Australia-Indonesia untuk Pembangunan Sanitasi

33

c.

Bak Kontrol Terdapat beberapa bentuk yang dapat digunakan untuk daerah pelayanan dengan kondisi tertentu: 1. Bentuk persegi panjang atau bujur sangkar, digunakan apabila: (i) Beban yang diterima kecil; (ii) Kedalaman kecil (75-90 cm); (iii) Ukuran 60 cm x 60 cm atau 60 cm x 40 cm. 2. Bentuk bulat, digunakan apabila: (i) Beban yang diterima besar, baik vertikal maupun horizontal; (ii) Kedalaman besar > 100 cm; (iii) Diameter 60 cm sd 90 cm. 3. Spesifikasi Bak Kontrol: (i) Tutup bak kontrol dari beton precast atau Cast Iron dilengkapi dengan frame yang bisa disesuaikan mengikuti level permukaan jalan; (ii) Bahan yang digunakan adalah konstruksi beton, pasangan batu kali, pasangan batu bata; (iii) Dinding dan Pondasi bak kontrol harus kedap air. Ketebalan dinding 10 sd 12,5 cm; (iv) Saluran dalam bak kontrol berbentuk U (U-shaped) atau setengah lingkaran. Kedalaman saluran sama dengan diameter pipa air buangan agar tidak terjadi luapan pada lantai dasar. Kemiringan salurannya 2.5%. Permukaan saluran dilapisi dengan semen sehingga halus. Untuk kondisi tanah yang buruk, digunakan sambungan flexible point.

d. Water Test Setelah sistem perpipaan terpasang harus dilakukan water test untuk menguji tingkat kebocoran sambungan pipa serta kualitas pemasangan pipa. Water test ini mengacu kepada standard of BS 8005:Part 1 or EN 1610. Water test dilakukan dengan cara tanpa tekanan dengan mengisi penuh pipa dengan air kemudian didiamkan selama selama 2 jam. Kemudian dilakukan pencatatan setiap 5 menit untuk mengetahui tinggi permukaan air. Kemudian di catat kehilangan air setiap 30 menit untuk mengetahui tingkat kebocoran. Kebocoran yang diperbolehkan maksimum 0,5 liter per m panjang pipa per m diameter pipa selama 30 menit.

34


4. IPAL a. Anaerobic Baffled Reactor (ABR) Berupa bak dengan beberapa kompartemen dimana air limbah akan diolah secara anaerob. ABR dapat terbuat dari beton maupun Glass Reinforced Fiber (GRF).

Gambar L2.2 Anaerobic Baffled Reactor

b. Anaerobic Upflow Filter (AUF) Berupa bak dengan beberapa kompartemen yang dilengkapi dengan filter (batu vulkano, bioball, atau media lain). Air limbah akan diolah secara anaerob. Aerobic Filter dapat terbuat dari beton maupun GRF.

Gambar L2.3 Anaerobic Upflow Filter


35

Typical Bak Kontrol

Gambar L2.4 Contoh Gambar Typical Bak Kontrol

36


Typical Bak Kontrol Cabang 3 dan 4

Gambar L2.5 Contoh Gambar Typical Bak Kontrol Cabang 3 dan 4


37

Tampak Atas dan Potongan Bak Kontrol

Gambar L2.6 Contoh Gambar Potongan Bak Kontrol

38


Jenis Pemasangan Perpipaan

Gambar L2.7 Contoh Gambar Jenis Pemasangan Perpipaan


39

Lampiran 2.b: Sektor Persampahan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Gambaran Umum Stasiun Peralihan Antara yang selanjutnya disingkat SPA adalah sarana pemindahan dan pengolahan sampah dari alat angkut kecil (truk) ke alat angkut lebih besar (trailer/prime mover) dan diperlukan untuk kabupaten/kota yang memiliki lokasi TPA jaraknya lebih dari 25 km (Pasal 1 Draft Rapermen PU tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Pengelolaan Sampah). Adapun persyaratan bagi kabupaten/kota dalam membangun SPA, harus memenuhi persyaratan teknis (Pasal 33 Draft Rapermen PU tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Pengelolaan Sampah): a. b. c. d. e. f.

40

luas SPA, lebih besar dari 20.000 m2; produksi timbulan sampah lebih besar dari 500 ton/hari; penempatan lokasi SPA dapat di dalam kota; fasilitas SPA dilengkapi dengan ramp dan sarana pemadatan dan penampungan lindi; pengolahan lindi dapat dilakukan di SPA atau TPA; lokasi penempatan SPA ke permukiman terdekat paling sedikit 500 m.


Lampiran- 3: Kesetaraan Gender Aspek kesetaraan gender telah diatur secara khusus melalui Instruksi Presiden No 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Inpres tersebut menginstruksikan semua pejabat dari tingkat menteri sampai walikota/bupati untuk melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan nasional. Demikian juga kebijakan program bantuan Pemerintah Australia (AusAID) yang menetapkan aspek kesetaraan dan keadilan gender harus dipertimbangkan dan diintegrasikan dalam pengelolaan program bantuan. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan program ini, maka aspek gender akan dipertimbangkan dalam beberapa aspek terutama menyangkut keterlibatan anggota masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dalam proses perencanaan program, pemberian informasi serta penyadaran publik tentang pengelolaan air limbah dan persampahan serta keterwakilan perempuan dalam pengelolaan progam. Aspek gender akan diintegrasikan dalam hal: 1.

Melibatkan anggota masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dalam kegiatan perencanaan kegiatan air limbah dan persampahan.

Perencanaan program dan kegiatan pengelolaan air limbah dan persampahan perlu melibatkan partisipasi masyarakat untuk memastikan proses dan hasil program sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan juga dapat membangun kesadaran dan rasa memiliki masyarakat terhadap program sehingga dapat menjamin keberlangsungan program. Partisipasi kelompok perempuan merupakan keniscayaan karena perempuan memiliki peran yang sangat dekat dengan persoalan pengelolaan air limbah dan persampahan.

Partisipasi masyarakat (laki-laki dan perempuan) dalam perencanaan program dan kegiatan dapat dilakukan di tingkat kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan, RW atau RT. Oleh karena itu rencana pertemuan perencanaan dengan masyarakat dan kelompok perempuan perlu dibuat dan dimonitor pelaksanaannya. Matriks berikut ini dapat dijadikan salah satu contoh untuk mengembangkan rencana pertemuan perencanaan yang partisipatif:

No

Kegiatan (methode untuk melibatkan perempuan)

Lokasi

Waktu

Sasaran (Prosentase perempuan)

1. Rapat Perencanaan Program..... Kec. X/ Kelurahan X/ RT X Tanggal dan Jam

Sejumlah orang/Warga

(jumlah perempuan yang hadir?) PKK mungkin bisa diundang.

2. 3.

Pemerintah kabupaten/kota dapat membuat rencana kegiatan yang melibatkan perempuan dengan menggunakan format lain. Rencana kegiatan tersebut dibuat sebagai bahan pertimbangan dalam seleksi daerah penerima dana hibah.


41

2.

Melibatkan anggota masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dalam kegiatan sosialisasi dan penyadaran publik tentang persampahan dan air limbah;

Aspek lain yang paling penting dalam program pengelolaan air limbah dan persampahan adalah sosialisasi dan penyadaran publik kepada anggota masyarakat termasuk kelompok perempuan. Sosialisasi dan penyadaran publik dilakukan untuk memberikan informasi tentang program, meningkatkan pemahaman serta membangun kesadaran masyarakat tentang program dan persoalan air limbah dan persampahan.

Memastikan bahwa kegiatan-kegiatan sosialisasi dan penyadaran publik menyertakan perempuan merupakan kebutuhan program. Dengan mengetahui informasi dan persoalan program, masyarakat dapat berkontribusi dan menyiapkan diri mereka selama jalannya pelaksanaan program. Kelompok perempuan seperti yang tergabung dalam Tim Penggerak PKK sangat potensial untuk membangun wacana dan mempengaruhi daya terima masyarakat terhadap program pengelolaan air limbah dan persampahan.

Kegiatan sosialisasi dan penyadaran publik dibedakan dari kegiatan perencanaan partisipatif. Dalam kegiatan sosialisasi dan penyadaran ini, pemerintah daerah perlu mengundang kelompok perempuan terutama di daerah-daerah program sampai di tingkat RW dan RT. Rencana kegiatan sosialisasi dapat dituangkan dengan menggunakan form di atas dengan contoh sebagai berikut:

No

Kegiatan (methode untuk melibatkan perempuan)

Lokasi

Waktu

Sasaran (Prosentase perempuan)

1. Sosialisasi Kegiatan..... Kec. X/ Kelurahan X/ RT X Tanggal dan Jam

Sejumlah orang/Warga

(jumlah perempuan yang hadir?)

PKK mungkin bisa diundang.

2. 3.

Pemerintah kabupaten/kota dapat membuat rencana kegiatan yang melibatkan perempuan dengan menggunakan format lain. Rencana kegiatan tersebut dibuat sebagai bahan pertimbangan dalam seleksi daerah penerima dana hibah.

3.

Mempertimbangkan keterwakilan perempuan dalam organisasi pengelola program Australia-Indonesia untuk Pembangunan Sanitasi yakni CPMU di tingkat pusat, PPMU di tingkat provinsi dan PIU di tingkat kabupaten/kota termasuk keterwakilan perempuan dalam tim verifikasi.

42


Selain partisipasi dalam perencanaan dan sosialisasi kegiatan, peran perempuan juga dipertimbangkan dalam proses pengelolaan program. Program ini mensyaratkan keterwakilan perempuan dalam organisasi pengelola program yaitu di CPMU di tingkat pusat, PPMU di tingkat provinsi, PIU di tingkat kabupaten/ kota dan di tim verifikasi. Jika memungkinkan keterwakilan perempuan didorong mencapai minimum 30 persen dari jumlah pengelola program.

4. Kebijakan

Aspek kesetaraan gender sebagaimana disebut pada bagian atas akan dituangkan dalam kebijakan pemerintah. Pemerintah kabupaten dan kota penerima dana hibah akan diminta untuk membuat kebijakan yang mengatur tiga tersebut yakni partisipasi perempuan dalam proses perencanaan program, partisipasi perempuan dalam kegiatan sosialisasi dan keterwakilan perempuan dalam organisasi pengelola program. Form Rencana Pertemuan Perencanaan (No. 1), Form rencana Kegiatan Sosialisasi (No.2) dan struktur pengelola program yang mengakomodir keterwakilan perempuan (No.3) akan menjadi lampiran dalam kebijakan ini.


43

Lampiran- 4: Dampak Lingkungan dan Rencana Mitigasi 1. Peraturan Sebagai salah satu program yang didanai oleh Pemerintah Australia, sAIIG diminta untuk mengikuti peraturan Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia mengenai perlindungan lingkungan dan perjanjian multilateral terkait. Di bawah Commonwealth of Australia Environment Protection and Biodiversity Conservation Act 1999 (EPBC Act) IndII secara hukum wajib untuk memastikan bahwa kriteria yang sesuai dalam hal kepatuhan dan perlindungan lingkungan telah dimasukkan dalam semua kegiatan sAIIG. Peraturan di Indonesia yang sesuai dengan manajemen dan perlindungan lingkungan mencakup UU No. 32/2009 tentang Manajemen dan Perlindungan Lingkungan, PP No. 27/1999 tentang Analisa Dampak Lingkungan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.11/2006 tentang Jenis-jenis Usaha dan/atau Kegiatan-kegiatan yang memerlukan Analisa Dampak Lingkungan. 2. ECOMAP Pemenuhan terhadap daya dukung lingkungan dan Proses Manajemen Lingkungan (ECOMAP) menggabungkan antara peraturan Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia dalam mengukur manajemen dan perlindungan lingkungan untuk semua kegiatan IndII, termasuk sAIIG harus diikuti disetiap tahap perencanaan sub-proyek. Beberapa langkah dalam usaha perlindungan lingkungan tersebut antara lain: Langkah pertama adalah Pemerintah Australia mengkaji kegiatan untuk menentukan sejauh mana analisa lingkungan diperlukan, baik sebagai strategi Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Analisa Dampak Lingkungan yang lebih rinci. Langkah kedua adalah menerapkan kriteria-kriteria sebagaimana dalam peraturan Pemerintah Indonesia yang berkaitan dengan aspek lingkungan seperti Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.11/2006 (untuk AMDAL) dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.17/KPTS/M/2003 (untuk UKL/UPL) untuk menentukan level pelaporan lingkungan yang diiperlukan. 3. Analisis Dampak Strategi Usulan kegiatan Pemda untuk program sAIIG yang memerlukan Analisa Dampak Strategis berdasarkan UU No. 32/2009 tentang Manajemen dan Perlindungan Lingkungan harus dikonsultasikan dengan Kementrian Lingkungan Hidup untuk mengkonfirmasi format dan tingkat kedalaman analisis tersebut. 4. Manajemen Lingkungan/Rencana Monitoring Apabila kegiatan sAIIG berpotensi menimbulkan dampak negatif hanya terhadap lingkungan dan sosial tertentu, makadiperlukan UKL/UPL sesuai Peraturan Menteri PU No. 17/KPTS/M/2003. 5. Analisa Dampak Lingkungan Jenis kegiatan yang memerlukan analisa dampak lingkungan mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.11/2006 tentang Jenis-jenis Usaha dan/atau Kegiatan-kegiatan yang memerlukan Analisa Dampak Lingkungan.

44


Lampiran-5 : Format Surat Minat untuk Mengikuti Program

BUPATI/WALIKOTA………………………………

No.: Kepada Yth.: Bapak Direktur Jenderal Cipta Karya

Kota/ Kabupaten, ….……. 20….

Kementerian Pekerjaan Umum Jl. Pattimura no. 20, Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110

Perihal: Program Hibah Australia - Indonesia untuk Pembangunan Sanitasi (sAIIG)

Menindaklanjuti acara Sosialisasi Program Australia - Indonesia untuk Pembangunan Sanitasi (sAIIG), pada tanggal………………., di……..………., /surat dari Direktur Jenderal Cipta Karya No……………..tanggal ………….. perihal Program Australia - Indonesia untuk Pembangunan Sanitasi (sAIIG) (bila ada) serta melengkapi surat kami tertanggal (bila sudah pernah mengirim)………………………….., bersama ini kami sampaikan minat dan kesanggupan Pemkab/Pemkot …….…. untuk mengikuti program hibah tersebut pada tahun 2012 dan/atau 2013 dan 2014, dan bersedia mengalokasikan dana APBD/ APBD-P (*) DPAD TA 2012 dan/ atau 2013 dan 2014, sebesar RP………………(……milyar Rupiah), untuk membiayai fasilitas pengelolaan air limbah dan persampahan, yang direncanakan sebagaimana terlampir. (mohon dilampirkan rencana komprehensif kegiatan yang akan dilakukan, format terlampir) Demikian disampaikan, atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Bupati/Walikota ………………

……………………………….

Tembusan Kepada Yth : 1. Direktur Bina Program, Ditjen Cipta Karya 2. Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pemukiman, Ditjen Cipta Karya 3. Ketua DPRD Kab/Kota …… 4. Kepala Bappeda Kab/Kota ……….. 5. Direktur PD Kebersihan/PD PAL Kab/Kota ….. (*): dalam hal akan dialokasikan di APBD-P, mohon dapat dilengkapi dengan surat persetujuan DPRD


45

Lampiran-6 : Format Permintaan Penyaluran Hibah

PERMINTAAN PENYALURAN HIBAH GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA ............ Nomor

:

......................

............, ........... 20....

Lampiran :

......................

Kepada

Perihal :

Permintaan Penyaluran

Yth. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Hibah

Kementerian Keuangan RI

Jln. Wahidin No. 1

Jakarta

Berdasarkan PPH No............, tanggal.........20...., bersama ini kami mengajukan Permintaan Penyaluran Hibah untuk kegiatan............................Tahun Anggaran 20.... sebesar Rp. ........................... (..................................Rupiah) untuk digunakan sesuai dengan Rencana Penggunaan Hibah terlampir. Penyaluran hibah dimaksud agar dilaksanakan dengan pemindahbukuan ke Rekening Kas Umum Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota ......................................, pada Bank .......................... dengan No. Rekening : ............................... Untuk mendukung Permintaan Penyaluran Hibah tersebut, dengan ini kami lampirkan : 1. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak; 2. Rencana penggunaan hibah; 3. Copy SPM dan dokumen pendukung terkait; 4. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan (progress report) dan dokumen pendukung terkait; 5. Copy SP2D untuk tahap sebelumnya dan dokumen pendukung terkait; 6. Laporan penggunaan hibah dan laporan penggunaan dana pendamping untuk tahap sebelumnya dan dokumen pendukung terkait. Demikian, dan atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih. GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

.................................................

Tembusan: Yth, 1. Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara 2. …………..(Pejabat berwenang di Kementerian/Lembaga terkait) 3. Arsip.

46


Lampiran-7 : Surat Ketersediaan untuk Diverifikasi Surat Hasil Verifikasi Provinsi................................................. No.

Kota, ................................20....

Kepada Yth. Direktur Jenderal Cipta Karya Cq. Wakil Ketua CPMU Bidang Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman diJakarta Perihal : Hasil Verifikasi Program Hibah Australia - Indonesia untuk Pembangunan Sanitasi (sAIIG) Berdasarkan hasil verifikasi yang telah yang telah kami lakukan, serta dibantu oleh............................................., bersama ini kami sampaikan hasil penilaian pelaksanaan kegiatan Program Hibah Australia - Indonesia untuk Pembangunan Sanitasi (sAIIG) pada Kab./Kota.................................. adalah sebagai berikut: 1. Pelaksanaan kegiatan terkait persampahan dan air limbah melalui dana APBD kab./kota TA 20.... telah sesuai dengan Rencana Kegiatan sebagaimana tercatat dalam ”Rencana Komprehensif” (copy Berita Acara pelaksanaan pekerjaan, SPM, dan SP2D terlampir). 2. Telah diterbitkannya surat pernyataan dari Kepala Daerah berupa pernyataan dan jaminan (copy surat terlampir). 3. Telah dialokasikannya dana hibah di TA 20.... sebesar Rp............................ (...............) sebesar Rp............................ (................) (copy RKA SKPD atau DPA TA 20.... terlampir). 4. Rencana penggunaan dana hibah di TA 20.... (terlampir). Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua PPMU Program Hibah

Hibah Australia Indonesia untuk Pembangunan

Sanitasi (sAIIG) Provinsi...................................

..............................................

Tembusan Kepada Yth. 1. Ka Dinas PU Provinsi........................


47

Lampiran-8 : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

CONTOH SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini, Gubernur/Bupati/Walikota ……......……………… sebagai Pengguna Penerusan Hibah sebagai Hibah pada Propinsi/Kabupaten/Kota…………………………….... sesuai dengan Perjanjian Penerusan Hibah (PPH) Nomor:…………………………………. tanggal…………………… dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggung jawab mutlak terhadap kebenaran penetapan dan perhitungan biaya sebagaimana tertuang dalam Rencana Komprehensif dan Rencana Tahunan Kegiatan Program Hibah Australia - Indonesia untuk Pembangunan Sanitasi (sAIIG)………………………………... Apabila di kemudian hari diketahui terjadi penyimpangan terhadap pembangunan sarana/ fasilitas sehingga kemudian menimbulkan kerugian negara, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke Kas Negara dan bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundangan. Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya sebagai salah satu syarat/lampiran surat permintaan penyaluran hibah Nomor ……………………….. tanggal………………… untuk penarikan hibah tahap ……………………… sebesar Rp. ……………….. Demikian surat ini saya buat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup.

(tempat, tanggal, bulan, tahun)

Pengguna dana

Bupati/Walikota……….................

……………………….

48


Lampiran-9 : Surat Pernyataan dan Jaminan

CONTOH SURAT PERNYATAAN DAN JAMINAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, Bupati/Walikota …………………… selaku Penerima Hibah/Pengguna Dana Hibah untuk Pemerintah Kabupaten/Kota ………… dalam rangka Program Hibah Australia - Indonesia untuk Pembangunan Sanitasi (sAIIG) sesuai dengan Surat Penetapan Menteri Keuangan tentang Persetujuan Penerusan Hibah Luar Negeri kepada Pemerintah Kabupaten/Kota…………..……Nomor:…..…………. tanggal…..………….., dengan ini menyatakan bahwa: 1) Saya menjamin tercapainya maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam PPH Nomor: …………… tanggal ……… dan Pedoman Pengelolaan Program Hibah Australia - Indonesia untuk Pembangunan Sanitasi (sAIIG). 2) Dalam hal terjadi pengeluaran ineligible yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota …………. maka Pemerintah Kabupaten/Kota …………. bersedia mengganti sejumlah nilai pengeluaran yang ineligible tersebut dalam mata uang Rupiah setara dengan nilai yang dinyatakan ineligible oleh donor dan/atau Executing Agency. 3) Pemerintah Kabupaten/Kota …………. akan menyediakan dana pengganti sebagaimana dimaksud pada butir (2) dalam APBD tahun anggaran berjalan atau tahun anggaran berikutnya. 4) Pemerintah Kabupaten/Kota ……………… bersedia untuk diperhitungkan dana perimbangan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten/Kota ………… untuk mengganti dana sebagaimana dimaksud butir (2) jika dana tersebut tidak dianggarkan/dicantumkan dalam APBD Kabupaten/Kota …………………. Demikian Surat Pernyataan dan Jaminan ini dibuat dengan sebenarnya sebagai salah satu syarat/lampiran surat permintaan penyaluran hibah Nomor …………… tanggal …………… untuk penarikan hibah sebesar Rp……………….. Demikian surat ini saya buat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup.

(tempat, tanggal, bulan, tahun)

Pengguna dana

Bupati/Walikota……….................

………………………………….…….


49

Lampiran-10 : Surat Rekomendasi

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA No.

Kota, ................................20....

Kepada Yth. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Jl. Wahidin No. 1 Jakarta Perihal : Rekomendasi Pencairan Dana Hibah Program Hibah Australia - Indonesia untuk Pembangunan

Sanitasi (sAIIG)

Berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh.................................... sebagaimana tertuang pada Surat No.... .............................. tanggal......................................., bersama ini kami sampaikan rekomendasi untuk dapat dilakukan pencairan dana hibah Program Hibah Australia - Indonesia untuk Pembangunan Sanitasi (sAIIG) kepada Pemerintah Daerah Kab./Kota ......................................... sebesar Rp.................................. (........................). Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Cipta Karya

Ketua CPMU Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Bantuan

Pemerintah Australia

.......................................................

Tembusan Kepada Yth. 1.

Bapak Direktur Jenderal Cipta Karya

2.

Dir. Pengembangan PLP, DJCK

3.

PPMU Program Hibah sAIIG Provinsi..................

50


Pedoman Pengelolaan Program Hibah Australia-Indonesia untuk Pembangunan Sanitasi DANA PENDAMPING *) 4

3

20.... HIBAH

Keterangan *) Jika dipersyaratkan **) dijabarkan pertahun sampai dengan tahun terakhir pelaksanaan (201X,201X,201X, ….dst)

2

1

JUMLAH

KEGIATAN

NO

RENCANA KOMPREHENSIF PENGGUNAAN HIBAH TAHUN 20….SAMPAI DENGAN TAHUN 20…. PPH/PHD : NO…..Tanggal……..

Lampiran- 1: Contoh Format Rencana Komprehensif Kegiatan Hibah

5

HIBAH 6

DANA PENDAMPING

20....)*

8 = 4+6

DANA PENDAMPING

TOTAL PENGGUNAAN DANA

……………………………….. NIP …………………………...

…….………., ………….20…. KETUA PIU

7 = 3+5

HIBAH

9 = 7+8

JUMLAH

Lampiran-11 : Contoh Format Rencana Komprehensif Kegiatan Hibah

51

52

Pedoman Pengelolaan Program Hibah Australia-Indonesia untuk Pembangunan Sanitasi -

4

Hibah -

5

Dana Pendamping )**

NILAI KONTRAK )*

-

6 = 4+5

Jumlah 7

Hibah -

8

Dana Pendamping )**

RENCANA PENCAIRAN TAHAP INI

9 = 7+8

Jumlah

CONTOH FORMAT RENCANA PENGGUNAAN HIBAH DAN DANA PENDAMPING

Pedoman Pengelolaan Program Hibah Australia - Indonesia untuk Pembangunan Sanitasi

Keterangan: *) Jika dilaksanakan oleh pihak ketiga **) Jika dipersyaratkan

JUMLAH

-

3

2

1

2

NAMA KONTRAKTOR NO. &TGL KONTRAK (SPK) )*

URAIAN KEGIATAN

NO.

RENCANA PENGGUNAAN HIBAH DAN DANA PENDAMPING TAHAP : …... PPH : NO..............Tanggal……… KEGIATAN : .................. NOMOR DPA-SKPD : ………. TAHUN : …...

TANGGAL MULAI 10

........................................... NIP. ....................................

12

KEMAJUAN (%)

.................., ................20.... Kepala SKPD/PIU

TANGGAL BERAKHIR 11

RENCANA PELAKSANAAN

-

13

KET

L-1

Lampiran-12 : Format Rencana Penggunaan Hibah dan Dana Pendamping


Sub Jumlah I

II

Jumlah (I + II) Pembulatan

Sub Jumlah I

2

1

I

URAIAN KEGIATAN

NO.

3

HIBAH

RENCANA TAHUNAN PENGGUNAAN HIBAH TAHUN : ……………. PPH : NO..............Tanggal……………..

4

DANA PENDAMPING *)

NILAI (Rp.)

…………………………......... NIP…………………………..

KETUA PIU

5=3+4

JUMLAH 6

KETERANGAN

Lampiran-13 : Contoh Format Rencana Tahunan Kegiatan Hibah (sAIIG)

53

54 : ………….. : …………..

Kemajuan kegiatan (%)

Tanggal ……………..

TOTAL TOTAL I & II I&II

dst

Dibuat oleh:

Project Implementation Unit (PIU)

I TAHUN 20.. I TAHUN 20… TRIWULAN KE -I TRIWULAN KE -‐I Pembangunan Sarana Bidang Air Limbah Pembangunan Sarana Bidang Air Limbah a Jenis Sarana a Jenis Sarana b Jenis Sarana b Jenis Sarana SUB JUMLAH Sarana Bidang Air Limbah SUB JUMAH Sarana Bidang Air Limbah Pembangunan Sarana Bidang Persampahan Pembangunan Sarana Bidang Persampahan Jenis Sarana a aJenis Sarana b b Jenis Sarana Jenis Sarana SUB SUB JUMLAH Sarana Bidang Persampahan JUMAH Sarana Bidang Persampahan TRIWULAN KE -II TRIWULAN KE -‐II Pembangunan Sarana Bidang Air Limbah Pembangunan Sarana Bidang Air Limbah a Jenis Sarana a Jenis Sarana b Jenis Sarana b Jenis Sarana SUB JUMLAH Sarana Bidang Air Limbah SUB JUMAH Sarana Bidang Air Limbah Pembangunan Sarana Bidang Persampahan Pembangunan Sarana Bidang Persampahan a Jenis Sarana a Jenis Sarana b b Jenis Sarana Jenis Sarana SUB SUB JUMLAH Sarana Bidang Persampahan JUMAH Sarana Bidang Persampahan dst

Lokasi

Dana (Rp)


Dana (Rp)


Dana (Rp)

Walikota/Bupati

PEMERINTAH KOTA/KABUPATEN Diketahui

PEKERJAAN YANGYTELAH DILAPORKAN PEKERJAAN YANG AKAN DILAPORKAN SISA PEKERJAAN ANG TELAH DILAPORKAN PEKERJAAN YANG AKAN DILAPORKAN SISA YYANG ANG BBELUM ELUM DDILAPORKAN ILAPORKAN URAIAN KEGIATAN URAIAN KEGIATAN NoNo Kemajuan Kegiatan (%) Dana (Rp) Kemajuan Kegiatan (%) Dana (Rp) Kemajuan Kegiatan (%) Dana (Rp)

TAHUN PPH NO

LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN HIBAH PEMBANGUNAN SANITASI (sAIIG)

KEMAJUAN (%) (%) KEMAJUAN

Lampiran 14 : Draft Format Laporan Tahunan Pelaksanaan (sAIIG)


Lampiran-15 : Draf Format Rencana Tahunan Pelaksanaan (sAIIG)

DRAFT DRAFT FORMAT FORMAT DRAFT DRAFT RENCANA FDRAFT RORMAT ENCANA FORMAT F TORMAT RAHUNAN ENCANA TAHUNAN RENCANA RENCANA P TELAKSANAAN AHUNAN P ELAKSANAAN TAHUNAN TAHUNAN PELAKSANAAN PHELAKSANAAN IBAH HIBAH PELAKSANAAN PROGRAM PROGRAM HIBAH HIBAH HPHIBAH ROGRAM IBAH H PIBAH ROGRAM P PEMBANGUNAN PROGRAM EMBANGUNAN HIBAH HIBAH PHEMBANGUNAN IBAH PEMBANGUNAN SANITASI PSEMBANGUNAN ANITASI (sAIIG) S(sAIIG) ANITASI SANITASI SANITASI (sAIIG) (sAIIG) (sAIIG) RENCANA RENCANA TRENCANA AHUNAN TAHUNAN RENCANA RENCANA P TELAKSANAAN AHUNAN P ELAKSANAAN TAHUNAN TAHUNAN PELAKSANAAN PHELAKSANAAN IBAH HIBAH PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN HIBAH HIBAH PHEMBANGUNAN IBAH PEMBANGUNAN SANITASI PSEMBANGUNAN ANITASI (sAIIG) S(sAIIG) ANITASI SANITASI SANITASI (sAIIG) (sAIIG) (sAIIG) TAHUN TAHUN ………….. ………….. TAHUN TAHUN TAHUN ………….. ………….. ………….. PPH PPH NONO ………….. ………….. PPH PPH NO NPPH O………….. N………….. O …………..

Tanggal Tanggal

No URAIAN URAIAN KEGIATAN NoNo URAIAN No KEGIATAN No KEGIATAN URAIAN No URAIAN KURAIAN EGIATAN KEGIATAN KEGIATAN

LOKASI LOKASI

Tanggal Tanggal Tanggal LOKASI DANA (Rp) PROGRESS LOKASI LOKASI LOKASIDANA DANA (Rp)(Rp) DANA DANA (Rp)DANA (Rp)PROGRESS (Rp) PROGRESS (%)(PROGRESS %) (%) PROGRESS KETERANGAN PROGRESS (%) KETERANGAN (%) (KETERANGAN %)KETERANGAN KETERANGAN KETERANGAN

I I I TAHUN TAHUN I201X 2I 01X TAHUN I TAHUN 201X TAHUN 201X 201X TAHUN 20.. TRIWULAN TRIWULAN KE K-‐TRIWULAN IE -‐ITRIWULAN TRIWULAN KE -‐IKE -‐I KE -‐I TRIWULAN KE -I Pembangunan Pembangunan Pembangunan Sarana SPembangunan arana Bidang Pembangunan Bidang SAarana ir ALSAir ir imbah arana LBimbah idang Sarana Bidang Air BLidang Aimbah ir Limbah Air Limbah Pembangunan Sarana Bidang Limbah Sarana Sarana a Jenis a Jenis Saarana SJenis aranaSarana a aJenis a Jenis Jenis Sarana b b Jenis Jenis S arana S arana b Jenis b Jenis S b arana S Jenis arana S arana b Jenis Sarana SUB SUB JUMAH JUMAH Sarana SUB Sarana SUB JUMAH Bidang BJUMAH SUB idang SAarana Jir UMAH ALSir imbah arana LBimbah idang Sarana Bidang Air BLidang Aimbah ir Limbah Air Limbah SUB JUMLAH Sarana Bidang Air Limbah Pembangunan Pembangunan Pembangunan Sarana SPembangunan arana Bidang Pembangunan Bidang SParana ersampahan PSersampahan arana Bidang Sarana Bidang Persampahan Bidang Persampahan Persampahan Pembangunan Sarana Bidang Persampahan a aJenis Jenis Sarana Sarana a Jenis a Jenis Saarana SJenis aranaSarana a Jenis Sarana b bJenis Jenis Sarana Sarana b Jenis b Jenis Sbarana SJenis aranaSarana b Jenis Sarana SUB SUB JUMAH JUMAH Sarana SUB Sarana SUB JUMAH Bidang BJUMAH SUB idang SParana ersampahan JUMAH PSersampahan arana Bidang Sarana Bidang Persampahan Bidang Persampahan Persampahan SUB JUMLAH Sarana Bidang Persampahan TRIWULAN TRIWULAN KE K-‐TRIWULAN IIE -‐IITRIWULAN TRIWULAN KE -‐IIKE -‐II KE -‐II TRIWULAN KE -II Pembangunan Pembangunan Pembangunan Sarana SPembangunan arana Bidang Pembangunan Bidang SAarana ir ALSAir ir imbah arana LBimbah idang Sarana Bidang Air BLidang Aimbah ir Limbah Air Limbah Pembangunan Sarana Bidang Limbah Sarana Sarana a Jenis a Jenis Saarana SJenis aranaSarana a aJenis a Jenis Jenis Sarana Sarana Sarana b Jenis b Jenis Sbarana SJenis aranaSarana b bJenis b Jenis Jenis Sarana SUB SUB JUMAH JUMAH Sarana SUB Sarana SUB JUMAH Bidang BJUMAH SUB idang SAarana Jir UMAH ALSir imbah arana LBimbah idang Sarana Bidang Air BLidang Aimbah ir Limbah Air Limbah SUB JUMLAH Sarana Bidang Air Limbah Pembangunan Pembangunan Sarana SPembangunan arana Bidang Pembangunan Bidang SParana ersampahan PSersampahan arana Bidang Sarana Bidang Persampahan Bidang Persampahan Persampahan Pembangunan Pembangunan Sarana Bidang Persampahan Sarana Sarana a Jenis a Jenis Saarana SJenis aranaSarana a aJenis a Jenis Jenis Sarana Sarana Sarana b Jenis b Jenis Sbarana SJenis aranaSarana b bJenis b Jenis Jenis Sarana SUB JUMLAH Sarana Bidang Persampahan SUB SUB JUMAH JUMAH Sarana SUB Sarana SUB JUMAH Bidang BJUMAH SUB idang SParana ersampahan JUMAH PSersampahan arana Bidang Sarana Bidang Persampahan Bidang Persampahan Persampahan NEXT NEXT NEXT NEXT NEXT NEXT TAHUN II II II TAHUN TAHUN II II220.. 01X 201X IITAHUN TAHUN 201X TAHUN 201X 201X TRIWULAN KE -I TRIWULAN TRIWULAN KE K-‐TRIWULAN IE -‐ITRIWULAN TRIWULAN KE -‐IKE -‐I KE -‐I Pembangunan Sarana Bidang Limbah Pembangunan Pembangunan Pembangunan Sarana SPembangunan arana Bidang Pembangunan Bidang SAarana ir ALSAir ir imbah arana LBimbah idang Sarana Bidang Air BLidang Aimbah ir Limbah Air Limbah a aJenis a Jenis Jenis Sarana Sarana Sarana a Jenis a Jenis Saarana SJenis aranaSarana b bJenis b Jenis Jenis Sarana Sarana Sarana b Jenis b Jenis Sbarana SJenis aranaSarana SUB JUMLAH Sarana Bidang Air Limbah SUB SUB JUMAH JUMAH Sarana SUB Sarana SUB JUMAH Bidang BJUMAH SUB idang SAarana Jir UMAH ALSir imbah arana LBimbah idang Sarana Bidang Air BLidang Aimbah ir Limbah Air Limbah Pembangunan Pembangunan Sarana Bidang Persampahan Pembangunan Pembangunan Sarana SPembangunan arana Bidang Pembangunan Bidang SParana ersampahan PSersampahan arana Bidang Sarana Bidang Persampahan Bidang Persampahan Persampahan a aJenis a Jenis Jenis Sarana Sarana Sarana a Jenis a Jenis Saarana SJenis aranaSarana b bJenis b Jenis Jenis Sarana Sarana Sarana b Jenis b Jenis Sbarana SJenis aranaSarana SUB JUMLAH Sarana Bidang Persampahan SUB SUB JUMAH JUMAH Sarana SUB Sarana SUB JUMAH Bidang BJUMAH SUB idang SParana ersampahan JUMAH PSersampahan arana Bidang Sarana Bidang Persampahan Bidang Persampahan Persampahan TRIWULAN KE -II TRIWULAN TRIWULAN KE K-‐TRIWULAN IIE -‐IITRIWULAN TRIWULAN KE -‐IIKE -‐II KE -‐II Pembangunan Sarana Bidang Air Limbah Pembangunan Pembangunan Pembangunan Sarana SPembangunan arana Bidang Pembangunan Bidang SAarana ir ALSir imbah arana LBimbah idang Sarana Bidang Air BLidang Aimbah ir Limbah Air Limbah a Jenis Sarana a aJenis Jenis Sarana Sarana a Jenis a Jenis Saarana SJenis aranaSarana b bJenis b Jenis Jenis Sarana Sarana Sarana b Jenis b Jenis Sbarana SJenis aranaSarana SUB JUMLAH Sarana Bidang Air Limbah SUB SUB JUMAH JUMAH Sarana SUB Sarana SUB JUMAH Bidang BJUMAH SUB idang SAarana Jir UMAH ALSir imbah arana LBimbah idang Sarana Bidang Air BLidang Aimbah ir Limbah Air Limbah Pembangunan Sarana Bidang Persampahan Pembangunan Pembangunan Pembangunan Sarana SPembangunan arana Bidang Pembangunan Bidang SParana ersampahan PSersampahan arana Bidang Sarana Bidang Persampahan Bidang Persampahan Persampahan a Jenis Sarana a aJenis Jenis Sarana Sarana a Jenis a Jenis Saarana SJenis aranaSarana b Jenis Sarana b bJenis Jenis Sarana Sarana b Jenis b Jenis Sbarana SJenis aranaSarana SUB JUMLAH Sarana Bidang Persampahan SUB SUB JUMAH JUMAH Sarana SUB Sarana SUB JUMAH Bidang BJUMAH SUB idang SParana ersampahan JUMAH PSersampahan arana Bidang Sarana Bidang Persampahan Bidang Persampahan Persampahan DST DSTDST

DST DST DST

Jakarta Jakarta :……………..20….. :……………..20….. Jakarta Jakarta :……………..20….. Jakarta :……………..20….. :……………..20….. Dibuat Dibuat oleh oleh : Dibuat : Dibuat oleh Dibuat o:leh : oleh :

Disetujui Disetujui

Disetujui Disetujui Disetujui

Project Project Implementation Implementation Project Project Implementation U Project nit Implementation Unit Implementation UnitUnit Unit Walikota/Bupati Walikota/Bupati Walikota/Bupati Walikota/Bupati Walikota/Bupati (PIU) (PIU) (PIU)(PIU) (PIU) MENTERI MENTERI KEUANGAN KEUANGAN MENTERI MENTERI MENTERI KEUANGAN KEUANGAN KEUANGAN ttdttd ttd ttd ttd


55

Lampiran 14 : Format Bukti Penerimaan Hibah/Kuitansi

CONTOH FORMAT BUKTI PENERIMAAN HIBAH/KUITANSI (KOP SURAT)

Telah terima dari

:

Untuk Keperluan : Dengan rincian :

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Hibah Kepada Pemerintah Daerah Penyaluran Belanja Hibah untuk kegiatan........................ (1)

TAHAPAN PENYALURAN

TANGGAL DITERIMA

JUMLAH (Rp)

TERBILANG (dengan huruf)

(2)

(3)

(4)

(5)

Dana tersebut telah diterima pada : Nomor Rekening : ….................................................................................................................................(6) Nama Rekening : ....................................................................................................................................(7) Nama Bank : ............................................................................................................................................(8)

..............., tanggal.......................... (9) ..................................................... (10) Materai Rp. 6000

(11)

......................................................(12) NIP. ............................................. (13)

Catatan : mohon dibuatkan kuitansi/bukti penerimaan hibah per tahapan penyaluran

56


PETUNJUK PENGISIAN BUKTI PENERIMAAN HIBAH/KUITANSI NOMOR

URAIAN ISIAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

Diisi nama kegiatan hibah Diisi tahapan penyaluran hibah Diisi tanggal dana diterima Diisi jumlah dana yang diterima (dalam angka) Diisi jumlah dana yang diterima (dalam huruf) Diisi nomor rekening penerima dana Diisi nama rekening penerima dana Diisi nama bank penerima dana Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat Diisi jabatan penanda tangan (kepala daerah/pejabat yang dikuasakan) Diisi tanda tangan (kepala daerah/bendaharawan) Diisi nama penanda tangan (kepala daerah/bendaharawan) Diisi nomor induk pegawai penanda tangan (kepala daerah/bendaharawan)


57

Catatan

58


Catatan


59

Catatan

60



61

Catatan

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

62

Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110 – Indonesia Telp./Fax : +62-21-72796588 http://ciptakarya.pu.go.id Email : [email protected] Pedoman Pengelolaan Program Hibah Australia-Indonesia untuk Pembangunan Sanitasi

Program Hibah Australia-Indonesia untuk Pembangunan Sanitasi

Recommend Documents