Pedoman Pengelolaan Program Hibah Australia-Indonesia untuk Pembangunan Sanitasi

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

Pedoman Pengelolaan

Program Hibah Australia-Indonesia untuk Pembangunan Sanitasi

Edisi Ke 2 Maret 2014

Pedoman Pengelolaan Program Hibah Australia-Indonesia untuk Pembangunan Sanitasi

Kata Pengantar Pengelolaan lingkungan, khususnya sektor air limbah dan persampahan di kawasan permukiman dimaksudkan untuk memperbaiki kondisi permukiman yang berdampak pada peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Kawasan permukiman selayaknya dilengkapi dengan sarana dan prasarana sistem pengelolaan air limbah dan persampahan yang layak. Tidak memadainya prasarana sektor air limbah dan persampahan di kawasan permukiman akan berpengaruh buruk pada kondisi kesehatan dan lingkungan yang memiliki dampak lanjutan terhadap tingkat perekonomian keluarga. Sampai saat ini kabupaten/kota yang sudah mengalokasikan dana untuk pembangunan sarana sektor air limbah dan persampahan relatif masih sedikit. Dengan mengikuti Program Hibah Australia Indonesia untuk Pembangunan Sanitasi Australia Indonesia Infrastructure Grants for Sanitation (sAIIG) ini, pemerintah daerah penerima hibah diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan air limbah dan persampahan. Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya berinisiatif untuk mendorong kabupaten/kota dan provinsi selaku penangggung jawab pembangunan bidang Penyehatan Lingkungan dan Permukiman untuk dapat mengembangkan prasarana pengelolaan limbah domestik dan persampahan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dengan penyediaan prasarana bidang air limbah dan persampahan, serta mendorong pemerintah daerah agar bersedia meningkatkan alokasi dana yang selama ini dirasakan masih kurang kepada sektor tersebut. Melalui program ini diharapkan adanya penambahan jumlah masyarakat yang mendapatkan akses terhadap sistem pengelolaan air limbah dan persampahan dan pada akhirnya dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Buku Pedoman Pengelolaan Program Hibah Australia-Indonesia untuk Pembangunan Sanitasi ini adalah revisi pertama terhadap buku pedoman pengelolaan program hibah Australia-Indonesia untuk pembangunan sanitasi yang telah diterbitkan pada bulan April tahun 2012. Beberapa penyempurnaan dilakukan antara lain; lingkup pelaksanaan pembangunan Stasiun Pengalihan Antara (SPA) persampahan mengacu pada Peraturan Menteri PU nomor: 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, mengenai target minimal usulan sambungan rumah (SR) kegiatan air limbah, ketentuan pelaksanaan dan penjelasan terhadap format-format yang telah disesuaikan dengan peraturan-peraturan terkini yang terkait dengan pelaksanaan hibah daerah dan tata cara penyaluran hibah kepada Pemerintah Daerah. Buku pedoman pelaksanaan program ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi para pelaksana yang terkait dengan pengelolaan program ini, baik di tingkat pusat maupun daerah. Jakarta, Maret 2014 Direktur Jenderal Cipta Karya

Imam S.Ernawi Pedoman Pengelolaan Program Hibah Australia-Indonesia untuk Pembangunan Sanitasi

3

Daftar Isi KATA PENGANTAR

3

DAFTAR ISI

4

DAFTAR GAMBAR

6

DAFTAR LAMPIRAN

7

SINGKATAN

8

PERISTILAHAN

9

1 GAMBARAN SINGKAT KEGIATAN 1.1

Umum

10

1.2

Tujuan dan Sasaran Kegiatan

10

1.3

Lingkup Kegiatan

11

2 KRITERIA DAERAH PENERIMA HIBAH PROGRAM HIBAH AUSTRALIA INDONESIA UNTUK PEMBANGUNAN SANITASI 2.1.

Kriteria emerintah Daerah Penerima Hibah (Provinsi/Kabupaten/Kota)

12

2.2.

Jenis Kegiatan

13

3 BESARAN DAN PERUNTUKAN DANA HIBAH 3.1

Penentuan Besaran Dana Hibah Berdasarkan Kegiatan yang Diusulkan

14

3.2

Pembayaran Hibah Berdasarkan Pelaksanaan Kegiatan

14

3.3

Peruntukan Dana Hibah

15

4 BANTUAN TEKNIS 4.1

Jenis Bantuan Teknis

16

4.2

Teknis Pelaksanaan

16

5 SYARAT-SYARAT KESIAPAN DAERAH DAN PENCAIRAN DANA 5.1

Syarat Kesiapan Daerah

17

5.2

Syarat Pencairan Dana Hibah

18

6 ORGANISASI PENGELOLA

4

6.1

Komite Pemerintah

19

6.2

Central Project Management Unit (CPMU)

19

6.3

Provincial Project Management Unit (PPMU)

20

6.4

Project Implementation Unit (PIU)

20


6.5

SKPD

20

6.6

Tim Konsultan

21

7 SURVEY, KESIAPAN BASELINE DAN VERIFIKASI 7.1

Kegiatan analisa usulan program

23

7.2

Baseline Survey

23

7.3

Verifikasi Pelaksanaan Kegiatan

24

8 TATA CARA PELAKSANAAN PROGRAM AUSTRALIA INDONESIA UNTUK PEMBANGUNAN SANITASI 8.1

Mekanisme Hibah

25

8.2

Mekanisme Pengusulan Calon Penerima Hibah

25

8.3

Mekanisme Pelaksanaan

26

8.4

Mekanisme Permintaan Pencairan Dana Hibah

28

8.5

Mekanisme Pencairan Dana Program Hibah

28

8.6

Kelengkapan Dokumen yang Harus Dilampirkan

29

9 PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

30

10 PENUTUP

31


5

DAFTAR GAMBAR Gambar 6.1

: Struktur Organisasi Pengelolaan Program Australia-Indonesia untuk Pembangunan Sanitasi : Mekanisme Pelaksanaan Program Hibah sAIIG Mekanisme Pencairan Dana Program Hibah sAIIG

22

Gambar 8.1

: Sistem Sambungan Rumah

36

: Anaerobic Baffled Reactor

38

: Anaerobic Upflow Filter

38

: : : :

39 40 41 42

Gambar 8.2.

Mekanisme Gambar L2.1 Gambar L2.2 Pencairan Gambar Dana L2.3 Gambar L2.4 Program Gambar L2.5 Hibah sAIIG Gambar L2.6 Gambar L2.7

6

Contoh Contoh Contoh Contoh

Gambar Typical Bak Kontrol Gambar Typical Bak Kontrol Cabang 3 dan 4 Gambar Potongan Bak Kontrol Gambar Jenis Pemasangan Perpipaan

27 28


DAFTAR LAMPIRAN Lampiran- 1 : Prinsip-prinsip Good Governance Lampiran- 2 : Pedoman Standar Teknis Prasarana Air Limbah dan Persampahan Lampiran- 3 : Kesetaraan Gender Lampiran- 4 : Dampak Lingkungan dan Rencana Mitigasi Lampiran- 5 : Format Surat Minat untuk Mengikuti Program Lampiran- 6 : Format Permintaan Penyaluran Hibah Lampiran- 7 : Surat Ketersediaan untuk di Verifikasi Lampiran- 8 : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Lampiran- 9 : Contoh Format Rencana Tahunan Kegiatan Hibah (sAIIG) Lampiran-10 : Surat Rekomendasi Lampiran-11 : Format Laporan Triwulan Pelaksanaan Kegiatan Lampiran-12 : Format Bukti Penerimaan Hibah/Kuitansi


33 34 44 50 51 52 54 55 57 58 59 61

7

SINGKATAN AMDAL APBD APBN BLUD CPMU DAK

: : : : : :

Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Layanan Umum Daerah Central Project Management Unit Dana Alokasi Khusus

DAU

:

Dana Alokasi Umum

DBH DED DJCK DJPK

: : : :

Dana Bagi Hasil Detailed Engineering D e s i g n Direktorat Jenderal Cipta Karya (Kementerian Pekerjaan Umum) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (Kementerian Keuangan)

DPA IPAL IPLT ITF MBR MCK PPH PAD PD PIU PLP

: : : : : : : : : : :

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Instalasi Pengolahan Air Limbah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja Intermediate Treatment Facility Masyarakat Berpeng hasilan Rendah Mandi Cuci Kakus Perjanjian Penerusan Hibah Pendapatan Asli Daerah Perusahaan Daerah Project Implementation Unit Penyehatan Lingkungan Permukiman

PPKD

:

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

PPMU PPSP RKA RPIJM sAIIG

: : : : :

SK SKPD

: :

Provincial Project Management Unit Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman Rencana Kerja Anggaran Rencana Program Investasi Jangka Menengah Australia Indonesia Infrastructure Grant for Sanitation (Hibah Australia-Indonesia untuk Pembangunan Sanitasi) Surat Keputusan Satuan Kerja Pemerintah Daerah

SP2D

:

Surat Perintah Pencairan Dana

SPA SPM SR SSK TA TPA TPST UKL

: : : : : : : :

Stasiun Peralihan Antara Surat Perintah Membayar Sambungan Rumah Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota Tahun Anggaran Tempat Pemrosesan Akhir Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Upaya Pengelolaan Lingkungan

UPL

:

Upaya Pemantauan Lingkungan

UPTD

:

Unit Pelaksana Teknis Daerah

8


PERISTILAHAN Pemerintah Daerah

:

Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, atau Pemerintah Kota

Perjanjian Penerusan Hibah

:

Perjanjian penerusan hibah antara Pemerintah Pusat cq. Menteri Keuangan atau kuasanya dengan Kepala Daerah untuk pelaksanaan kegiatan yang didanai dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri

Donor/Lender

:

Lembaga Multilateral atau Bilateral

Program Hibah

:

Program Hibah Australia-Indonesia untuk Pembangunan Sanitasi


9

1. Gambaran Singkat Kegiatan 1.1

Umum Sampai dengan saat ini, dana yang dialokasikan oleh kabupaten/kota untuk pembangunan sarana bidang penyehatan lingkungan permukiman masih relatif sedikit. Sementara itu kebutuhan masyarakat atas sarana tersebut sudah semakin mendesak. Hal ini terlihat dari banyaknya kasus penyakit yang terjadi akibat tidak sehatnya lingkungan permukiman, akibat dari buruknya sistem pengelolaan air limbah dan persampahan. Pemerintah pusat mempunyai komitmen untuk mendorong pemerintah daerah dalam pembangunan bidang penyehatan lingkungan permukiman yang lebih tinggi di tahun 2010–2014, hal ini tercermin dari meningkatnya alokasi dana yang dianggarkan sebesar hampir tujuh kali dari anggaran yang dialokasikan lima tahun sebelumnya. Pemerintah kabupaten/kota telah mulai memberikan perhatiannya kepada bidang penyehatan lingkungan permukiman, dengan telah dialokasikannya anggaran yang lebih besar untuk beberapa kegiatan terkait sektor air limbah dan persampahan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dan juga dengan mulai disusunnya dokumen perencanaan bidang sanitasi antara lain dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) dan/atau dokumen Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang PU Cipta Karya. Salah satu upaya pemerintah pusat dalam mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan pembangunan sarana bidang penyehatan lingkungan permukiman adalah melalui Program Hibah Australia-Indonesia untuk Pembangunan Sanitasi/Program Australia-Indonesia Infrastructure Grants for Sanitation (sAIIG). Program ini juga mempromosikan pembangunan system pengelolaan air limbah dan persampahan di kawasan perkotaan. Melalui program ini Pemerintah memberikan dana hibah untuk kabupaten/kota yang telah melaksanakan kegiatan sektor tersebut dengan menggunakan dana APBD pada tahun anggaran berjalan. Pelaksanaan Program Hibah ini akan menggunakan mekanisme penerusan hibah sebagaimana diatur dalam PMK 188/PMK.07/2012 tentang Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah, dan/atau Peraturan Perundangan-undangan terkait hibah daerah dan tata cara penyaluran hibah kepada pemerintah daerah. Hibah ini akan diberikan berdasarkan kinerja yang terukur (output based) atas pekerjaan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah pada TA 2013, dan 2014, yang kemudian akan dilakukan verifikasi oleh Ditjen Cipta Karya. Apabila hasil verifikasi menunjukkan hasil yang sesuai dengan kriteria teknis yang ditetapkan, dana hibah akan dibayarkan sesuai dengan nilai yang telah disepakati. Pedoman ini berisi penjelasan mengenai petunjuk pelaksanaan Program Hibah Australia Indonesia untuk Pembangunan Sanitasi, untuk selanjutnya disebut sAIIG, bagi kabupaten/kota yang mengikuti program tersebut.

1.2

Tujuan dan Sasaran Kegiatan Program ini ditujukan untuk mempercepat pencapaian pembangunan bidang air limbah dan persampahan. Sasaran program ini adalah kabupaten/kota yang telah mempunyai dokumen perencanaan pengelolaan bidang PLP (air limbah dan persampahan) berupa dokumen SSK dan RPIJM Bidang PU Cipta Karya.

10


1.3

Lingkup Kegiatan Lingkup kegiatan program ini adalah penerusan hibah dari Pemerintah Australia melalui pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan sektor air limbah dan persampahan sesuai dengan syarat dan ketentuan teknis dari Direktorat Jenderal Cipta Karya serta persyaratan lainnya terkait penyaluran dana hibah sesuai ketentuan dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan.


11

2. Kriteria Daerah Penerima Hibah Program Hibah Australia Indonesia Untuk Pembangunan Sanitasi Pemerintah Daerah yang berencana mengikuti Program Hibah ini harus memenuhi beberapa kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bersama dengan pihak donor sebagai dasar dalam menetapkan daerah penerima hibah dan program/kegiatan yang dinilai layak untuk menentukan besaran dana hibah. Kriteria Pemerintah Daerah penerima hibah dan jenis kegiatannya adalah sebagai berikut:

2.1

Kriteria Pemerintah Daerah Penerima Hibah (Provinsi/Kabupaten/Kota) a. b.

2.2

Memiliki dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) dan RPIJM Bidang PU Cipta Karya yang disetujui oleh Kepala Daerah masing-masing dan masih berlaku hingga TA 2014; Pemda bersedia menyediakan lahan untuk pembangunan prasarana air limbah dan/atau persampahan.

Jenis Kegiatan Kegiatan yang dapat diterima pada program Hibah Australia Indonesia untuk pembangunan Sanitasi adalah kegiatan bidang air limbah dan/atau persampahan yang didanai melalui APBD (PAD, DAU dan DBH) untuk TA 2013 - 2014. Jenis kegiatan yang dapat diterima dan diganti oleh dana hibah: a. Sektor Air Limbah (i) Pembangunan sistem pengelolaan air limbah terpusat skala lingkungan untuk 200-400 KK per sistem. Pekerjaan ini harus menghasilkan sistem yang lengkap, terdiri dari: sambungan rumah, perpipaan air limbah, bak kontrol dan instalasi pengolahan; (ii) Pembangunan jaringan air limbah terpusat skala lingkungan untuk minimal 50 KK yang akan dihubungkan dengan sistem air limbah terpusat skala kota atau skala kawasan yang sudah ada; (iii) Detail kegiatan dapat dilihat pada lampiran L2.

12


b.

Sektor Persampahan (i) Pembangunan Transfer Station (SPA) skala kota yang terdiri dari: Hanggar*) Luas minimal 20.000 m2*) Generator dan rumah genset Bak pengendap untuk lindi*) Sumur resapan*) Area parkir*) Mesin pemadat*) Penyediaan Air (ii) Pembangunan Transfer Station (SPA) skala lingkungan hunian yang terdiri dari: Hanggar*) Luas minimal 600 m2*) Generator dan rumah genset Bak pengendap untuk lindi*) Sumur resapan*) Area parkir*) Mesin pemadat*) Penyediaan Air Keterangan: *) komponen minimal yang harus dibangun (iii) Detail kegiatan dapat dilihat pada lampiran L2.


13

3. Besaran dan Peruntukan Dana Hibah Besaran dan mekanisme dana hibah Program Hibah Australia Indonesia untuk Pembangunan Sanitasi telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat beserta pihak donor.

3.1

Penentuan Besaran Dana Hibah Berdasarkan Kegiatan yang Diusulkan a. Besaran dana hibah yang akan digantikan untuk pembangunan SPA adalah 50% dari total biaya pembangunan. b. Besaran dana hibah yang akan digantikan untuk sektor air limbah: (i)

Pembangunan sistem pengolahan air limbah terpusat skala lingkungan adalah Rp 4.000.000/SR;

(ii) Pembangunan jaringan air limbah terpusat skala lingkungan yang akan dihubungkan dengan sistem air limbah terpusat yang sudah ada (skala kota atau skala kawasan) adalah Rp 3.000.000/SR. Kegiatan yang dibiayai dari DAK dan dana pendamping kegiatan yang bersumber dari hibah luar negeri/APBN tidak dapat digantikan oleh dana hibah.

3.2

Pembayaran Hibah Berdasarkan Pelaksanaan Kegiatan Jumlah hibah akan dibayarkan berdasarkan hasil verifikasi atas program yang telah disetujui pada tahun berjalan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Jumlah hibah yang akan dibayarkan maksimum sebesar jumlah hibah yang telah ditetapkan dalam PPH; b. Untuk Sektor Persampahan, jumlah hibah yang akan dibayarkan adalah sebesar 50% dari nilai prasarana yang telah selesai dibangun dan berfungsi serta dinilai layak. Bila penyelesaian kegiatan tidak sesuai dengan perencanaan (volume/unit lebih kecil), maka kegiatan tersebut dinilai tidak layak untuk dibayar (kecuali perubahan tersebut sudah diajukan dan disetujui dalam APBD-P, dan nilainya tidak melebihi jumlah PPH yang sudah ditetapkan); c. Untuk Sektor Air Limbah, jumlah hibah yang akan dibayarkan dihitung berdasarkan jumlah Sambungan Rumah (SR) baru yang telah dibangun dan berfungsi; d. Untuk setiap akhir tahun anggaran akan dilaksanaan evaluasi terhadap kinerja prasarana yang dibangun tahun berjalan yang menjadi dasar dalam penentuan program dan jumlah hibah yang akan dibayarkan tahun berikutnya; e. Hasil evaluasi menjadi pertimbangan untuk mengalihkan dana hibah yang tidak diserap kepada Pemerintah Daerah lainnya yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

14


3.3

Peruntukan Dana Hibah Dana hibah merupakan penggantian atas pelaksanaan pembangunan fisik prasarana air limbah dan/atau persampahan yang telah selesai dibangun. Dana hibah tersebut harus digunakan kembali untuk pengembangan sektor air limbah dan/atau persampahan tahun selanjutnya.


15

4. Bantuan Teknis Bantuan teknis akan diberikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum kepada Pemerintah Daerah peserta Program Hibah dengan dukungan donor. Penjelasan mengenai jenis bantuan teknis dan teknis pelaksanaan adalah sebagai berikut:

4.1

Jenis Bantuan Teknis a.

b. c.

4.2

Kegiatan Appraisal pelaksanaan program/kegiatan; (i) Pendampingan dalam penyusunan DED; (ii) Review atas DED yang sudah disusun oleh daerah; Kegiatan baseline survey; Kegiatan Verifikasi pelaksanaan.

Teknis Pelaksanaan Teknis pelaksanaan pemberian bantuan teknis kepada Pemerintah Daerah akan disesuaikan dengan kebutuhan tiaptiap daerah dalam bentuk pendampingan tenaga ahli.

16


5. Syarat-Syarat Kesiapan Daerah dan Pencairan Dana Agar Pemerintah Daerah dapat mengikuti dan mendapatkan dana hibah Program Hibah tersebut, Pemerintah Daerah disyaratkan memenuhi syarat kesiapan daerah dan syarat pencairan dana hibah. Penjelasan mengenai syarat kesiapan daerah dan syarat pencairan dana hibah adalah sebagai berikut:

5.1

Syarat Kesiapan Daerah: A.

Syarat Umum (i)

Program/kegiatan yang diusulkan tercantum dalam RPIJM Bidang PU Cipta Karya dan Memorandum Program yang mengacu ke SSK;

(ii)

Memiliki rencana komprehensif untuk kegiatan fisik pembangunan air limbah dengan target minimal 1.000 SR dan/atau persampahan selama Tahun Anggaran 2013-2014 yang mengacu kepada SSK/RPIJM;

(iii)

Mengirimkan Surat Minat yang menyatakan jumlah dana investasi yang dialokasikan untuk membangun prasarana air limbah dan/atau persampahan dalam butir (ii) di atas;

(iv)

B.

Kesanggupan untuk melakukan tata pemerintahan yang baik dalam melaksanakan program ini.

Syarat Teknis (i)

Pemda sudah menyiapkan lembaga yang akan mengelola fasilitas/prasarana yang dibangun (misalnya dinas, UPTD, BLU atau PD);

(ii)

Pemda bersedia untuk memperluas cakupan pelayanan dan meningkatkan kinerja sektor air limbah dan persampahan;

(iii) Surat pernyataan ketersediaan lahan dari kepala daerah untuk seluruh kegiatan yang diusulkan.

C.

Syarat Keuangan

(i)

Bersedia mengalokasikan APBD (yang bersumber dari PAD, DBH dan DAU ) untuk kegiatan air limbah dan/atau persampahan untuk TA 2013-2014 yang mencakup pembangunan prasarana fisik dan biaya O&P yang ditunjukkan dalam bentuk surat komitmen kepala daerah yang dirinci dalam program tahunan;

(ii)

Mempunyai dokumen anggaran (DPA) yang dilengkapi dengan dokumen perencanaan untuk kegiatan air limbah dan/atau persampahan pada Tahun Anggaran berjalan sampai dengan berakhirnya program hibah.


17

D.

Syarat Kelembagaan, Sosial dan Gender (i)

Pemda bersedia menyiapkan lembaga pengelola fasilitas yang akan dibangun (misalnya: UPTD, BLU, PD);

(ii)

Pemda bersedia menyusun peraturan air limbah/persampahan yang mendukung operasional fasilitas yang dibangun;

(iii) Pemda bersedia menerapkan pendekatan kesetaraan gender dalam program ini dan dinyatakan dalam surat pernyataan minat. Penjelasan tentang hal ini dapat dilihat dalam lampiran 3.

5.2

Syarat Pencairan Dana Hibah Pencairan dana hibah dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: a.

Realisasi pelaksanaan program/kegiatan pada tahun anggaran yang diajukan untuk mendapatkan penggantian hibah telah diverifikasi dan mendapatkan rekomendasi dari CPMU untuk mengajukan permintaan pembayaran hibah;

b.

Daerah mengajukan surat permintaan penyaluran dana hibah kepada Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan dengan dilengkapi dokumen sebagaimana dipersyaratkan dalam PMK 188/2012 dan peraturan lainnya terkait pencairan dana hibah.

18


6. Organisasi Pengelola Program Hibah Australia Indonesia untuk Pembangunan Sanitasi akan dilaksanakan oleh provinsi/kabupaten/kota dengan berpedoman pada Pedoman Pengelolaan Program Hibah Australia Indonesia untuk Pembangunan Sanitasi. Organisasi pengelola program ini terdiri dari CPMU di tingkat pusat, PPMU di tingkat provinsi dan PIU di tingkat kabupaten/kota.

6.1 Komite Pemerintah Atas nama Pemerintah, Komite Pemerintah dibentuk melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya untuk mengelola kegiatan. Komite Pemerintah terdiri atas Tim Pengarah yang beranggotakan unsur eselon 1 dan 2 dari Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Keuangan, dan Bappenas, serta Team for Counterparts of Planning for IndII Stage 2 yang beranggotakan unsur eselon 3 dan 4 dari Kementerian Pekerjaan Umum dan instansi terkait pelaksanaan Program Hibah Australia-Indonesia untuk Pembangunan Sanitasi. a. Tim Pengarah bertugas untuk: Memberikan arahan mengenai kebijakan dan strategi pelaksanaan kegiatan program hibah secara keseluruhan. Dalam melaksanakan tugas tersebut,Tim Pengarah dibantu sepenuhnya oleh Team for Counterparts of Planning for IndII Stage 2 (Tim Teknis). b. Team for Counterparts of Planning for IndII Stage 2 bertugas untuk: (i) Melakukan sosialisasi rencana program hibah kepada provinsi dan/atau kab/kota; (ii) Menyusun Dokumen Pedoman Pelaksanaan Program termasuk kriteria Pemerintah Daerah dan kriteria penilaian; (iii) Melakukan penilaian Pemda yang memenuhi kriteria program hibah; (iv) Memberikan pembinaan teknis kepada Pemda penerima hibah terhadap hal-hal terkait pelaksanaan kegiatan di provinsi/kab/kota; (v) Memberikan laporan kepada Tim Pengarah mengenai progress pelaksanaan program hibah. Program Hibah Australia Indonesia untuk pembangunan sanitasi akan dilaksanakan oleh provinsi/kabupaten/kota dengan berpedoman pada Pedoman Pengelolaan Program Hibah. Organisasi pengelola program ini terdiri dari CPMU di tingkat pusat, PPMU di tingkat provinsi, dan PIU di tingkat kabupaten/kota.

6.2 Central Project Management Unit (CPMU) Central Project Management Unit (CPMU) ditetapkan berdasarkan SK Direktur Jenderal Cipta Karya. Tugas ketua CPMU adalah sebagai berikut: a. b.

Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program lintas instansi dan tingkat pusat dan kabupaten/kota pada pelaksanaan Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Bantuan Pemerintah Australia; Menyampaikan daftar usulan provinsi/kabupaten/kota calon penerima hibah dan usulan alokasi hibah kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;


19

c. d. e. f. g. h.

Memfasilitasi Pemda dalam melaksanakan program pada setiap tahun anggaran sesuai dengan rencana tahunan yang diajukan; Menyampaikan laporan triwulan tingkat kemajuan pelaksanaan Program untuk disampaikan kepada Direktur Jenderal Cipta Karya, donor, dan instansi pusat terkait; Melaksanakan verifikasi terhadap pelaksanaan pemasangan SR sebagai dasar penyusunan rekomendasi kelayakan pembayaran hibah, dibantu oleh tim konsultan; Memberikan rekomendasi kelayakan pencairan dana hibah masing-masing kabupaten/kota kepada Kementerian Keuangan berdasarkan hasil verifikasi yang dilaporkan oleh Wakil Ketua CPMU; Melaksanakan kegiatan verifikasi, monitoring dan evaluasi tahunan; Melakukan koordinasi pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program di provinsi dan kabupaten/kota bersama dengan wakil ketua CPMU, PPMU dan PIU; Dalam pelaksanaan tugasnya CPMU dibantu oleh Tim Konsultan Management dan Tecnical Advisory selama periode program hibah yang dikontrak secara multi tahun.

6.3 Provincial Project Management Unit (PPMU) PPMU ditetapkan berdasarkan SK Direktur Jenderal Cipta Karya dan bertugas untuk: a. b. c. d.

Berkoordinasi dengan PIU di masing-masing kabupaten/kota dalam pengelolaan program sAIIG; Melakukan monitoring progress pelaksanaan fisik dan keuangan Program Hibah di tingkat provinsi; Menyusun laporan progres pelaksanaan triwulan Program Hibah untuk disampaikan kepada wakil ketua CPMU; Membantu CPMU dalam melaksanakan verifikasi

6.4 Project Implementation Unit (PIU) Project Implementation Unit (PIU) adalah Pejabat yang ditetapkan berdasarkan SK Kepala Daerah dan bertugas untuk membantu Kepala Daerah melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam pelaksanaan Program Hibah ini, antara lain: a. b. c. d. e.

Mengirimkan rencana komprehensif dan rencana tahunan Program sAIIG; Menyiapkan dan menyampaikan kepada PPMU surat permintaan verifikasi serta dokumen yang dibutuhkan untuk proses pencairan dana hibah; Menyusun dan mengirimkan laporan progres triwulan kepada PPMU, CPMU, dan Kementerian Keuangan cq. DJPK yang terdiri dari laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan dan laporan realisasi dana; Menyusun laporan akhir pelaksanaan program; Berkoordinasi dengan Pokja AMPL kabupaten/kota untuk menyampaikan progres pelaksanaan program hibah ke dalam National Water Supply and Sanitation Information Services (NAWASIS) dan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Program Hibah Air Minum dan Sanitasi.

6.5 SKPD SKPD merupakan institusi yang akan melaksanakan kegiatan Program sAIIG di kabupaten/kota, dengan tugas sebagai berikut : a.

20

Menyusun rencana komprehensif 2013-2015 (sampai berakhirnya program hibah) dan rencana tahunan pelaksanaan kegiatan program hibah untuk disampaikan kepada PIU; Pedoman Pengelolaan Program Hibah Australia-Indonesia untuk Pembangunan Sanitasi

b. c. d. e. f.

Melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur sesuai dengan kriteria sebagaimana tercantum pada Bab 2 di atas; Fasilitasi pelaksanaan verifikasi; Menyusun laporan progres fisik dan keuangan bulanan atas pelaksanaan Program sAIIG; Setelah tahapan pekerjaan selesai dilaksanakan, menyampaikan laporan pekerjaan selesai tersebut kepada PIU untuk dilakukan verifikasi; Membuat laporan akhir penyelesaian Program sAIIG.

6.6 Tim Konsultan Tim konsultan dalam rangka mendukung program ini terdiri dari: a. Tim konsultan Appraisal, Baseline Survey, Oversight dan Verifikasi yang dibiayai oleh Donor (i) Konsultan Appraisal bertugas membantu CPMU untuk analisa usulan program, pendampingan penyusunan dan review DED; (ii) Konsultan baseline bertugas melaksanakan baseline survey; (iii) Konsultan oversight bertugas memonitor pelaksanaan program, terutama pelaksanaan konstruksi; (iv) Konsultan verifikasi bertugas melaksanakan verifikasi pelaksanaan pembangunan dan menyampaikan hasil verifikasi kepada PPMU dan CPMU. b. Tim konsultan manajemen dan technical advisory Konsultan ini bertugas untuk mendampingi CPMU dalam melaksanakan tugas-tugasnya.


21

Struktur organisasi pengelolaan program adalah sebagaimana terlihat pada Gambar 6.1 berikut ini :

Gambar 6.1. Struktur Organisasi Pengelolaan Program Australia-Indonesia untuk Pembangunan Sanitasi

22


7. Survei Kesiapan, Baseline dan Verifikasi Penilaian kelayakan Pemerintah Daerah dalam mengikuti Program Hibah akan dilakukan berdasarkan survei kesiapan serta baseline survey. Sedangkan kelayakan bagi peserta Program Hibah dalam mendapatkan pencairan dana hibah akan dilakukan proses verifikasi. Penjelasan mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut:

7.1 Kegiatan analisa usulan program Program Hibah ini menggunakan Output Based, sehingga diperlukan analisa kesiapan daerah sebelum dilaksanakannya program tersebut. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengetahui ketersediaan dokumen perencanaan dan dokumen anggaran yang sesuai dengan SSK atau RPIJM Bidang PU Cipta Karya yang siap untuk dilaksanakan. Kegiatan analisa kesiapan ini akan dilakukan Team Appraisal Consultant dari Donor, berkoordinasi dengan CPMU bekerja sama dengan konsultan Management dan Technical Advisory. Adapun lingkup tugas Team Appraisal Consultant adalah: a. b. c.

Membantu Pemda menyiapkan dan merencanakan program/kegiatan; Memeriksa dan atau membantu menyusun DED dan memeriksa kesiapan pelaksanaan proyek/kegiatan; Membantu penyiapan institusi yang akan mengoperasikan prasarana yang dibangun.

7.2 Baseline survey Kegiatan baseline bertujuan untuk mengetahui kondisi awal dari masyarakat penerima manfaat sebelum intervensi program dilakukan. Informasi awal yang akan dikumpulkan meliputi praktek sanitasi dan hygiene saat ini serta kondisi sosial ekonomi masyarakat penerima manfaat. Selain itu, kegiatan baseline juga bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja Pemerintah Daerah dalam pembangunan sektor sanitasi yang mencakup aspek perencanaan, penganggaran dan tata pemerintahan yang baik (good governance). Kedua kondisi dasar (baseline) ini, baik di tingkat penerima manfaat maupun Pemerintah Daerah, akan digunakan sebagai dasar bagi monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Hibah. Kegiatan baseline akan dilakukan setelah persetujuan program tahunan diperoleh. Kegiatan ini akan dilaksanakan oleh Tim Konsultan yang didanai oleh Donor, berkoordinasi dengan CPMU dan PPMU. Tim Konsultan Baseline akan bekerja sama dengan Tim Konsultan Penilaian Kesiapan Daerah khususnya dalam pengumpulan data baseline yang terkait dengan kinerja Pemerintah Daerah. Adapun lingkup tugas Tim konsultan Baseline adalah: a.

Mengumpulkan data dan informasi tentang tingkat kinerja Pemerintah Daerah peserta program dalam pembangunan sektor sanitasi, termasuk di dalamnya adalah data-data yang dapat


23

b.

c. d.

7.3

digunakan untuk pengukuran indikator good governance seperti transparansi, akuntabilitas, pelibatan partisipasi publik (lihat lampiran-1); Mengumpulkan data dan informasi dari penerima manfaat di setiap lokasi kegiatan yang telah disetujui dengan metode survei yang relevan. Data yang akan dikumpulkan meliputi komposisi dan ukuran rumah tangga, kondisi sosial ekonomi/tingkat kemiskinan, praktek sanitasi dan higiene, serta tingkat partisipasi perempuan dalam pembangunan sanitasi; Mengumpulkan data dan informasi mengenai kualitas lingkungan terutama badan air di lokasi program; Membuat database yang terintegrasi untuk memudahkan kegiatan verifikasi dan evaluasi program.

Verifikasi Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan Verifikasi akan dilaksanakan oleh PPMU setiap tahun anggaran dibantu oleh Tim Konsultan Verifikasi yang meliputi: a. b. c. d. e.

24

Untuk sektor air limbah, verifikasi terhadap jumlah SR yang terpasang dan dapat beroperasi; Untuk sektor persampahan, verifikasi terhadap komponen kegiatan yang telah dibangun dan beroperasi; Verifikasi terhadap pemenuhan standar teknis DJCK dan sesuai dengan DPA tahun berjalan; Verifikasi bahwa prasarana/fasilitas yang dibangun telah difungsikan dan dikelola dengan baik; Penyusunan laporan kondisi prasarana yang telah dibangun dan memberikan rekomendasi kepada PPMU mengenai kelayakan pembayaran dana hibah yang dicairkan.


8. Tata Cara Pelaksanaan Program Australia Indonesia Untuk Pembangunan Sanitasi Tata cara pelaksanaan Program Hibah Australia Indonesia untuk Pembangunan Sanitasi mulai dari mekanisme hibah, pengusulan calon penerima hibah, pelaksanaan program, permintaan pencairan dana hibah, pencairan dana hibah hingga kelengkapan dokumen yang harus dilampirkan untuk pencairan dana hibah akan dijelaskan sebagai berikut:

8.1

Mekanisme Hibah a.

Identifikasi awal dan sosialisasi program;

b.

Appraisal/penilaian terhadap usulan program;

c.

Persetujuan program pembangunan sarana sanitasi TA 2013-2014;

d.

Penyusunan rencana komprehensif Pemda;

e.

Penerbitan Surat Persetujuan Penerusan Hibah oleh DJPK, Kemenkeu;

f.

Penandatanganan PPH (Perjanjian Penerusan Hibah);

g.

Baseline Survey;

h.

Pelaksanaan konstruksi yang didanai APBD (konstruksi bisa dilaksanakan setelah appraisal dan penerbitan SPPH);

8.2

i.

Verifikasi pelaksanaan kegiatan;

j.

Rekomendasi CPMU;

k.

Pengajuan pencairan dana hibah oleh Pemda;

l.

Pembayaran dana hibah.

Mekanisme Pengusulan Calon Penerima Hibah a.

DJCK menyiapkan kriteria calon penerima hibah;

b.

DJCK melakukan pendataan pemerintah daerah calon penerima hibah;

c.

DJCK melakukan sosialisasi rencana program hibah kepada kabupaten/kota;

d.

DJCK menerima surat minat dan kesanggupan dari Pemerintah provinsi/kabupaten/kota untuk mengikuti Program Australia Indonesia untuk Pembangunan Sanitasi;

e.

DJCK dibantu oleh konsultan menilai dokumen usulan kegiatan dari masing-masing pemerintah daerah;

f.

DJCK menyiapkan daftar calon penerima hibah;


25

g.

DJCK merekomendasikan daftar calon penerima hibah kepada Kementerian Keuangan c.q. DJPK;

h.

DJCK melakukan penilaian terhadap kesiapan dan kelayakan masing-masing calon penerima hibah dan menyiapkan rekomendasi penetapan penerima hibah kepada Menteri Keuangan;

8.3

i.

Menteri Keuangan menerbitkan Surat Persetujuan Penerusan Hibah (SPPH);

j.

DJCK menyiapkan konsep dokumen PPH;

k.

Menteri Keuangan dan Kepala Daerah penerima hibah melakukan penandatanganan PPH.

Mekanisme Pelaksanaan a.

Setelah Pemerintah Daerah menyampaikan surat minat dan menyiapkan RKA-SKPD atau DPA-SKPD TA 2013–2014 yang memuat usulan kegiatan yang akan digantikan dengan menggunakan dana hibah, Ditjen Cipta Karya dan Donor akan menilai kegiatan yang diusulkan;

b.

Daerah menetapkan kegiatan-kegiatan yang diusulkan untuk diganti dengan dana hibah, menyiapkan dana APBD (PAD, DAU, DBH) untuk membiayai pelaksanaannya, mengalokasikan

kegiatan tersebut dalam

APBD tahun bersangkutan termasuk penyiapan dokumen perencanaannya; c.

DJCK akan melakukan penilaian terhadap usulan kegiatan, apabila usulan kegiatan sesuai dengan persyaratan DJCK akan merekomendasikan Pemda untuk mendapatkan hibah kepada Kementerian Keuangan (DJPK);

d.

DJPK akan menerbitkan Surat Persetujuan Penerusan Hibah (SPPH) dan Perjanjian Penerusan Hibah (PPH);

e.

Setelah penerbitan PPH, Kepala Daerah sebagai Penerima Hibah menetapkan unit kerja yang akan melaksanakan kegiatan;

f.

Daerah melaksanakan kegiatan/program yang disebut dalam butir b di atas dan yang tercantum dalam RKA-SKPD atau DPA-SKPD TA 2013 - 2014, sesuai rencana tahunan yang diajukan dan sudah mendapatkan persetujuan pelaksanaan kegiatan oleh DJCK (CPMU);

g.

Ditjen Cipta Karya (CPMU) akan memonitor pelaksanaan kegiatan dalam butir f;

h.

Ditjen Cipta Karya (CPMU) akan melakukan baseline survey untuk mengetahui kondisi awal dari masyarakat penerima manfaat dan tingkat kinerja Pemda dalam pembangunan sektor sanitasi (lihat butir 7.2).

26


1

7

5

Pemda Mengusulkan Program Sanitasi

Pemda Menyiapkan Program Tahap I

8 Program yang Disetujui

Pelaksanaan Program

Permintaan Pembayaran

Pembayaran ke Rekening Pemda

Permintaan Verifikasi

Pemda

DJCK Menilai

2

3

DJCK Mengusulkan Hibah ke DJPK

6

DJCK Setuju Program

9 Disain Proyek & PMM

Pelaksanaan Verifikasi

DJCK

4a 4

DJPK Mengirim SPPH ke Pemda

DJPK Menyusun SPPH untuk ditandatangan oleh Pemda

10

Pembayaran

DJPK

5 IndII Konsultan Verifikasi

5b IndII Konsultan Persiapan Program

5c IndII Konsultan Appraisal

5d Konsultan Baseline

Konsultan Oversight

Konsultan Verifikasi

IndII / Konsultan

Gambar 8.1. Mekanisme Pelaksanaan Program Hibah sAIIG

Dinas


27

8.4 Mekanisme Permintaan Pencairan Dana Hibah Pencairan dana hibah dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut: a.

DCJK menetapkan jadwal verifikasi dan menugaskan konsultan independen untuk melakukan verifikasi;

b.

Dilakukan verifikasi terhadap pekerjaan yang dibiayai dari dana APBD TA 2013, dan 2014 yang telah selesai dilaksanakan;

c.

Verifikasi selanjutnya dilakukan setiap akhir tahun anggaran atas pelaksanaan proyek/kegiatan yang diusulkan;

d.

Hasil verifikasi digunakan sebagai bahan rekomendasi DJCK untuk pencairan dana hibah melalui Kementerian Keuangan kepada Pemerintah Daerah;

e.

CPMU selanjutnya

atas nama DJCK akan menerbitkan surat kepada DJPK menyampaikan

rekomendasi pencairan dana hibah kepada kabupaten/kota.

8.5

Mekanisme Pencairan Dana Program Hibah Tata cara pencairan dana Program Hibah dilakukan melalui mekanisme yang diatur lebih lanjut dalam PPH, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait hibah daerah dan tata cara penyaluran hibah kepada pemerintah daerah.

Dinas Terkait

Gambar 8.2. Mekanisme Pencairan Dana Program Hibah sAIIG

28


8.6

Kelengkapan Dokumen yang Harus Dilampirkan Setiap permintaan pencairan dana hibah dari penerima hibah, harus dilampiri dokumen sebagai berikut: a.

Rangkuman mengenai pelaksanaan kegiatan tahun berjalan, yang meliputi: (i)

Copy SPM

(ii) Copy SP2D b.

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala Daerah mengenai penggantian dana hibah (sesuai format terlampir);

c.

Copy DPA SKPD TA berjalan;

d.

Surat Rekomendasi dari DJCK mengenai hasil verifikasi pelaksanaan kegiatan pada setiap tahun anggaran;

e.

Dokumen pendukung lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang terkait.


29

9. Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Pelaporan dilaksanakan oleh setiap unit di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana diuraikan dalam Bab 6. Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh PPMU dibantu oleh tim konsultan yang ditunjuk. Kegiatan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan PPMU (per provinsi) dan CPMU (nasional) mencakup: 1. 2. 3.

30

Kemajuan pekerjaan dan kualitas hasil pekerjaan sesuai skema Program Hibah; Evaluasi kegiatan pada akhir tahun, untuk melihat kesesuaian pelaksanaan kegiatan TA 2013 dan 2014 dengan program; Evaluasi kegiatan pada akhir tahun, untuk melihat kesesuaian pelaksanaan kegiatan TA 2013 dan 2014 dengan rencana program dan untuk menilai keberlanjutan prasarana sanitasi yang dibangun melalui Program Hibah.


10. Penutup Sumber dana Program Hibah berasal dari dana hibah Pemerintah Australia yang akan diberikan kepada Pemerintah Daerah. Program Hibah ini dimaksudkan sebagai insentif bagi Pemerintah Daerah agar bersedia meningkatkan alokasi dana kepada sektor air limbah dan persampahan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah yang selama ini dirasakan masih kurang. Dengan mengikuti Program Hibah ini Pemerintah Daerah penerima hibah diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan air limbah dan persampahan yang aman bagi lingkungan.


31

LAMPIRAN

32


Lampiran-1: Prinsip-prinsip Tata Pemerintahan yang Baik (Good Governance) Prinsip-prinsip tata pemerintahan yang harus dipenuhi: 1.

Pembentukan Unit Pengadaan sesuai persyaratan dalam PP54/2010

2.

Pembentukan institusi pengelola system air limbah (UPTD, BLUD atau PD)

3.

Pembentukan e-procurement dan pelaporan

4.

Komitmen penganggaran biaya operasi dan pemeliharaan yang memadai

5.

Penyampaian Laporan berkala triwulan atas pelaksanaan program Hibah tepat waktu.


33

Lampiran-2: Pedoman Standar Teknis Prasarana Air Limbah dan Persampahan Lampiran-2 a: Sektor Air Limbah 1.

Instalasi Pengolahan Air Limbah Komunal Gambaran Umum Kriteria daerah yang dapat diusulkan untuk dilayani dengan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Terpusat skala lingkungan ini adalah: a. Perkampungan dengan kepadatan tinggi; b. Sebagian besar penduduk sudah memiliki sambungan air bersih dari PDAM atau sumur pompa yang terjamin kontinuitasnya; c. Lokasi tidak dilewati oleh kendaraan berat dan; d. Memiliki kemiringan tanah sebesar >1%. Komponen sistem ini adalah : a. Sambungan Rumah Sambungan rumah terdiri dari pipa persil dan Bak Kontrol (Inspection chamber) atau Clean Out. Pipa persil adalah pipa saluran yang terletak di halaman rumah dan langsung menerima air buangan dari instalasi plambing bangunan. Memiliki diameter minimal 75 mm dengan kemiringan pipa 2%. Bak kontrol adalah lubang (tempat) untuk melakukan perawatan dan kontrol aliran dalam pipa persil.

34

b.

Pipa Servis Pipa servis adalah pipa saluran yang menerima air buangan dari pipa persil (rumah) yang kemudian akan menyalurkan air buangan tersebut ke pipa lateral. Diameter pipa servis minimal 100 mm dengan kemiringan pipa 0.5 - 1%.

c.

Pipa Lateral Pipa lateral adalah pipa saluran yang menerima aliran dari pipa servis untuk dialirkan ke IPAL, terletak di sepanjang jalan sekitar daerah pelayanan. Diameter pipa induk 100 mm sampai 200 mm, dengan kemiringan pipa sebesar 0,5 - 1% dan diutamakan dengan sistem pengaliran secara grafitasi.

d.

Bak Kontrol Bak kontrol adalah salah satu bangunan perlengkap sistem penyaluran air buangan yang berfungsi sebagai tempat memeriksa, memperbaiki, dan membersihkan jaringan pipa dari kotoran yang mengendap dan benda-benda yang tersangkut selama pengaliran, serta untuk mempertemukan beberapa cabang saluran dari pipa servis dan lateral baik dengan ketinggian sama maupun berbeda. Bak kontrol dapat ditempatkan pada: (i) permulaan pipa servis, (ii) setiap perubahan arah, (iii) setiap perubahan diameter (iv) setiap pertemuan atau percabangan beberapa pipa.

e.

IPAL (Instalasi Pengolah Air Limbah ) IPAL adalah bangunan yang berfungsi mengolah air limbah yang dialirkan melalui sistem perpipaan. Setelah melalui proses pengolahan, effluent IPAL tersebut diharapkan sudah memenuhi persyaratan kualitas air limbah yang ditetapkan sehingga dapat dibuang ke badan air di sekitarnya.


2.

Peraturan Sektor Air Limbah Standar Nasional Indonesia yang digunakan dalam perencanaan dan pelaksaan Sistem Air Limbah Perpipaan Lingkungan adalah: Tabel 1: Standar Terkait Sektor Air Limbah Nomor SNI

Deskripsi

SNI 06-0162-1987

Pipa PVC untuk saluran air buangan di dalam dan di luar bangunan

SNI 03-6481-2000

Sistem Plambing

SNI 03-6379-2000

Spesifikasi dan tata cara pemasangan perangkap bau

SNI 19-6409-2000

Tata cara pengambilan contoh limbah tanpa pemadatan dari truk

SNI 19-6447-2000

Metode pengujian kinerja lumpur aktif

SNI 19-6466-2000

Tata cara evaluasi lapangan untuk sistem peresapan pembuangan air limbah rumah tangga

SNI 2835:2002

Tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan tanah

SNI 03-2398-2002

Tata cara perencanaan tangki septik dengan sistem resapan

SNI 03-2399-2002

Tata cara perencanaan bangunan MCK umum

SNI 03-6368-2002

Spesifikasi pipa beton tidak bertulang untuk saluran air limbah, saluran air hujan, dan gorong-gorong

SNI 1976-2008

Cara koreksi kepadatan tanah yang mengandung butiran kasar

SNI 1972:2008

Cara uji slump beton

SNI 1973:2008

Cara uji berat isi, volume produksi campuran dan kadar udara beton

SNI 2442:2008

Spesifikasi kereb beton untuk jalan

SNI 2458:2008

Tata cara pengambilan contoh uji beton segar

SNI 4817:2008

Spesifikasi lembaran bahan penutup untuk perawatan beton

SNI 3472:2009

Pengelasan saluran pipa dan fasilitas yang terkait


35

3.

Spesifikasi Teknis a.

Sambungan Rumah Sambungan rumah terdiri dari pipa persil dengan diameter minimal 75 mm: dilengkapi dengan Bak Kontrol atau Clean Out (CO). Spesifikasi pipa persil dan CO mengikuti spesifikasi perpipaan jaringan (pipa servis dan lateral). Pemasangan pipa persil pada kedalaman 50 cm sampai 80 cm dilengkapi dengan trust block pada sambungannya. Pada Sambungan rumah ini harus dilengkapi dengan Out let Trap/(S-bend ) untuk mencegah aliran balik bau menuju toilet.

Gambar L2.1 Sistem Sambungan Rumah

b.

36

Jaringan Perpipaan Air Limbah Pipa yang digunakan adalah PVC khusus untuk air limbah dengan mengacu pada standar Tata Cara Perencanaan Air Limbah Terpusat tentang Pedoman Perencanaan dari Kementerian Pekerjaan Umum. Pipa PVC tersebut mempunyai panjang 6 m yang dilengkapi dengan: i) Nama pabrik, (ii) No produksi, (iii) Nominal diameter. Pipa harus sama dan seragam antara satu dengan yang lainnya, dan tidak mengalami retak-retak atau cacat lainnya. Assesoris yang digunakan harus dibuat oleh pabrik yang sama dengan pipa.


c.

Bak Kontrol Terdapat beberapa bentuk yang dapat digunakan untuk daerah pelayanan dengan kondisi tertentu: 1. Bentuk persegi panjang atau bujur sangkar, digunakan apabila: (i) Beban yang diterima kecil; (ii) Kedalaman kecil (75-90 cm); (iii) Ukuran 60 cm x 60 cm atau 60 cm x 40 cm. 2. Bentuk bulat, digunakan apabila: (i) Beban yang diterima besar, baik vertikal maupun horizontal; (ii) Kedalaman besar > 100 cm; (iii) Diameter 60 cm sd 90 cm. 3. Spesifikasi Bak Kontrol: (i) Tutup bak kontrol dari beton precast atau cast iron dilengkapi dengan frame yang bisa disesuaikan mengikuti level permukaan jalan; (ii) Bahan yang digunakan adalah konstruksi beton, pasangan batu kali, pasangan batu bata; (iii) Dinding dan pondasi bak kontrol harus kedap air. Ketebalan dinding 10 - 12,5 cm; (iv) Saluran dalam bak kontrol berbentuk U (U-shaped) atau setengah lingkaran. Kedalaman saluran sama dengan diameter pipa air buangan agar tidak terjadi luapan pada lantai dasar. Kemiringan salurannya 2.5%. Permukaan saluran dilapisi dengan semen sehingga halus. Untuk kondisi tanah yang buruk, digunakan sambungan flexible point.

d.

Water Test Setelah sistem perpipaan terpasang harus dilakukan water test untuk menguji tingkat kebocoran sambungan pipa serta kualitas pemasangan pipa. Water test ini mengacu kepada standard of BS 8005:Part 1 or EN 1610. Water test dilakukan dengan cara tanpa tekanan dengan mengisi penuh pipa dengan air kemudian didiamkan selama selama 2 jam. Kemudian dilakukan pencatatan setiap 5 menit untuk mengetahui tinggi permukaan air. Kemudian di catat kehilangan air setiap 30 menit untuk mengetahui tingkat kebocoran. Kebocoran yang diperbolehkan maksimum 0,5 liter per m panjang pipa per m diameter pipa selama 30 menit.


37

4.

IPAL a.

Anaerobic Baffled Reactor (ABR) Berupa bak dengan beberapa kompartemen dimana air limbah akan diolah secara anaerob. ABR dapat terbuat dari beton maupun Glass Reinforced Fiber (GRF).

Gambar L2.2 Anaerobic Baffled Reactor

b.

Anaerobic Upflow Filter (AUF) Berupa bak dengan beberapa kompartemen yang dilengkapi dengan filter (batu vulkano, bioball, atau media lain). Air limbah akan diolah secara anaerob. Aerobic Filter dapat terbuat dari beton maupun GRF.

Gambar L2.3 Anaerobic Upflow Filter

38


Typical Bak Kontrol

Gambar L2.4 Contoh Gambar Typical Bak Kontrol


39

Typical Bak Kontrol Cabang 3 dan 4

Gambar L2.5 Contoh Gambar Typical Bak Kontrol Cabang 3 dan 4

40


Tampak Atas dan Potongan Bak Kontrol

Gambar L2.6 Contoh Gambar Potongan Bak Kontrol


41

Jenis Pemasangan Perpipaan

Gambar L2.7 Contoh Gambar Jenis Pemasangan Perpipaan

42


Lampiran-2 b: Sektor Persampahan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Gambaran Umum Stasiun Peralihan antara yang selanjutnya disingkat SPA, adalah sarana pemindahan dari alat angkut kecil ke alat angkut lebih besar dan diperlukan untuk kabupaten/kota yang memiliki lokasi TPA jaraknya lebih dari 25 km yang dapat dilengkapi dengan fasilitas pengolahan sampah sebagaimana diatur dalam PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 03/PRT/M/2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PRASARANA DAN SARANA PERSAMPAHAN DALAM PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA Adapun persyaratan bagi kabupaten/kota dalam membangun SPA, harus memenuhi persyaratan teknis (Pasal 31 PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 03/PRT/M/2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PRASARANA DAN SARANA PERSAMPAHAN DALAM PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA): 1.

SPA skala kota harus memenuhi persyaratan teknis seperti: a. Luas SPA lebih besar dari 20.000 m2; b. Produksi timbulan sampah lebih besar dari 500 ton/hari; c. Penempatan lokasi SPA dapat di dalam kota; d. Fasilitas SPA skala kota dilengkapi dengan ramp, sarana pemadatan; e. Sarana alat angkut khusus dan penampungan lindi; f. Pengolahan lindi dapat dilakukan di SPA atau TPA; g. Lokasi penempatan SPA ke permukiman terdekat paling sedikit 1 km.

2.

SPA skala lingkungan hunian harus memenuhi persyaratan teknis seperti: a. Luas SPA paling sedikit 600 m2; b. Produksi timbulan sampah 20 – 30 ton/hari; c. Lokasi penempatan di titik pusat area lingkungan hunian; d. Fasilitas SPA skala kota dilengkapi dengan ramp dan sarana pemadatan dan penampungan lindi; e. Pengolahan lindi dapat dilakukan di SPA atau TPA.


43

Lampiran-3: Kesetaraan Gender Aspek kesetaraan gender telah diatur secara khusus melalui Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Inpres tersebut menginstruksikan semua pejabat dari tingkat menteri sampai walikota/bupati untuk melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan nasional. Demikian juga kebijakan program bantuan Pemerintah Australia (Australian Aid) yang menetapkan aspek kesetaraan dan keadilan gender harus dipertimbangkan dan diintegrasikan dalam pengelolalaan program bantuan. 1.

Pernyataan Komitmen 

Pemerintah Daerah harus mengirimkan surat pernyataan komitmen untuk bersedia menerapkan pendekatan kesetaraan gender dalam program sAIIG.  Surat tersebut dikirimkan kepada Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum bersamaan dengan proposal pengajuan mengikuti program sAIIG. Format 1 di bawah akan digunakan sebagai contoh surat pernyataan komitmen. Surat tersebut akan menjadi pertimbangan untuk memilih daerah yang akan diterima dalam program sAIIG. 2.

Rencana Aksi Gender A.

Setelah terpilih di dalam program sAIIG, pemerintah Daerah harus membuat Rencana Aksi Gender yang berisikan langkah-langkah sebagai berikut yang dapat disesuaikan dengan kondisi setempat. 

Dalam proses perencanaan dan persiapan program sAIIG, Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan konsultasi publik dan harus melibatkan laki-laki dan perempuan. o o

o o 

Seiring dengan pelaksanaan program harus juga dilakukan kegiatan sosialisasi dan penyadaran publik tentang keterlibatannya dalam program sAIIG dengan melibatkan kelompok perempuan dan laki-laki. o

o

o

o

44

Tujuannya adalah untuk memberikan informasi awal tentang program kepada kelompok perempuan dan laki-laki dan memperoleh masukkan dari mereka masing-masing. Partisipasi kelompok perempuan dalam konsultasi publik harus bersifat proporsional. Diharapkan kehadiran kelompok perempuan dapat mencapai 50% atau minimal 40% dari jumlah peserta yang diundang. Konsultasi publik dapat dilakukan di tingkat kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan, RW atau RT. Format 3 akan digunakan untuk memantau partisipasi perempuan dan laki-laki dalam proses perencanaan dan persiapan program.

Sosialisasi dan penyadaran publik dilakukan untuk memberikan informasi tentang :  Operasi dan manfaat program air limbah dan persampahan dan cara mendapatkan sambungan air limbah.  Biaya yang harus dikeluarkan, perawatannya, kebersihan dan pola hidup sehat (hygiene). Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kelompok laki-laki dan perempuan di daerah memiliki informasi yang cukup mengenai program sAIIG dan untuk mendorong mereka dapat berpartisipasi aktif dalam program tersebut. Partisipasi kelompok perempuan dalam kegiatan sosialisasi harus bersifat proporsional. Diharapkan kehadiran kelompok perempuan dapat mencapai 50% atau minimal 40% dari jumlah peserta yang diundang. Jika kegiatan sosialisasi menggunakan materi cetak seperti brosur maka materi tersebut juga harus didistribusikan kepada kelompok laki-laki dan perempuan di semua tingkat. Jika kegiatan sosialisasi


o o 

menggunakan media radio dan televisi maka narasumber/pembawa acara harus laki-laki dan perempuan dan issu sanitasi yang berhubungan dengan perempuan harus didiskusikan. Sosialisasi dapat dilakukan di tingkat kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan, RW atau RT. Format 4 akan digunakan untuk memantau partisipasi perempuan dan laki-laki dalam kegiatan sosialisasi.

Diharapkan agar keterwakilan perempuan dalam organisasi pengelola program sAIIG di tingkat kabupaten/kota untuk persiapan pelaksanaan maupun verifikasi. o o o

Dengan adanya masukkan dari perempuan sejak awal diharapkan program tersebut menjadi tepat sasaran. Memudahkan komunikasi dengan kelompok perempuan sehingga pelaksanaan program dilapangan menjadi lebih efektif. Diharapkan adanya keterwakilan perempuan dalam tim tersebut sebesar 30% atau lebih dan dapat berpartisipasi aktif. Hal ini juga disesuaikan dengan kondisi di lapangan.

B.

Contoh Rencana Aksi Gender dapat dilihat pada Format 2.

C.

Rencana Aksi Gender dan struktur pengelola program harus dikirimkan ke Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah Pemerintah Kabupaten/Kota diterima pada program sAIIG.


45

Format 1. Contoh Surat Pernyataan Komitmen terhadap Kesetaraan Gender Perihal

:

Pernyataan Komitmen tentang Kesetaraan Gender dalam Program sAIIG

Kepada Yth. Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia di Jakarta

Dengan hormat, Berkaitan dengan ketentuan pengelolaan program sAIIG, maka dengan ini kami Pemerintah Kabupaten/Kota ………………………………………………, berkomitmen dan bersedia untuk melaksanakan pendekatan kesetaraan gender dalam perencanaan dan pelaksanaan program sAIIG di Kabupaten/Kota kami. Komitmen ini akan kami buktikan melalui rencana aksi gender yang akan kami kirimkan setelah mendapat persetujuan sebagai penerima program sAIIG. Selanjutnya, kami akan mengacu pada pedoman pengelolaan proyek. Demikian kami sampaikan untuk mendapatkan persetujuannya.

Bupati/ Walikota Kabupaten/Kota …………………………………………………………………………….

(Nama dan Tanda Tangan)

46


Format 2: Rencana Aksi Gender Program sAIIG Pemerintah Kabupaten/Kota ……………………………………………………. Rencana aksi ini minimal menguraikan informasi seperti matriks berikut: No

Jenis Kegiatan

1

Konsultasi Publik

2

Sosialisasi/ penyadaran publik

3

Keterwakilan Perempuan dalam organisasi pengelola program

Rencana Kegiatan (Kegiatan yang akan dilakukan)        

Penanggung jawab

Waktu/ lokasi

Sasaran

   

Bupati/Walikota Kabupaten/Kota ………………………………………………………….

(Nama dan Tanda Tangan)


47

Format 3: Pemantauan Kegiatan Konsultasi Publik No

Konsultasi Publik

Tempat

Waktu

Kelompok Sasaran



Judul kegiatan

Daftar hadir:



Tujuan rapat

 Jumlah perempuan ……



Topik pembahasan

 Jumlah laki-laki ………  Nama kelompok/ organisasi………………..

1.

Contoh

Contoh

Contoh

Contoh

Rapat Perencanaan program sAIIG

Kec………………….

17 September 2012 pk 16.00 WIB

 Perempuan = 15 orang

Tujuan…

Kelurahan………. RW/RT…………….

Topik…. 2.

Rapat Koordinasi pelaksanaan program Tujuan… Topik…

48

Total Kehadiran: 30 org  Laki-laki = 15 orang  PKK RT…..

Kec…………………. Kelurahan………. RW/RT

26 September 2012 pk 09.00 WIB

Total Kehadiran: 25 org  Perempuan = 13 orang  Laki-laki = 12 orang PKK RT…..


Format 4: Form rencana kegiatan sosialisasi dan penyadaran publik No

Kegiatan Sosialisasi dan Penyadaran Publik

Tempat

Waktu

Kelompok Sasaran



Judul kegiatan

Daftar hadir:



Tujuan rapat

 Jumlah perempuan ……



Topik pembahasan

 Jumlah laki-laki ………  Nama kelompok/ organisasi………………..

1.

Contoh:

Contoh:

Contoh:

Contoh:

Pertemuan sosialisasi program sAIIG

Kec.......

17 Oktober 2012 pk 16.00 WIB

Total Kehadiran: 30 org

Kelurahan.......

 Perempuan = 15 orang  Laki-laki = 15 orang

RT/RW........

PKK RT…..

2.

Penyuluhan tentang sanitasi sehat

Kec....... Kelurahan.......

26 Oktober 2012 pk 09.00 WIB

RT/RW........

Total Kehadiran: 25 org  Perempuan = 13 orang  Laki-laki = 12 orang PKK RT…..

3.


49

Lampiran- 4: Dampak Lingkungan dan Rencana Mitigasi 1. Peraturan Sebagai salah satu program yang didanai oleh Pemerintah Australia, sAIIG diminta untuk mengikuti peraturan Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia mengenai perlindungan lingkungan dan perjanjian multilateral terkait. Di bawah Commonwealth of Australia Environment Protection and Biodiversity Conservation Act 1999 (EPBC Act) IndII secara hukum wajib untuk memastikan bahwa kriteria yang sesuai dalam hal kepatuhan dan perlindungan lingkungan telah dimasukkan dalam semua kegiatan sAIIG. Peraturan di Indonesia yang sesuai dengan manajemen dan perlindungan lingkungan mencakup UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan, PP No. 27/2012 tentang Izin Lingkungan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5/2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Wajib AMDAL dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 13/2010 tentang UKL-UPL dan SPPLH. 2. ECOMAP Pemenuhan terhadap daya dukung lingkungan dan Proses Manajemen Lingkungan (ECOMAP) menggabungkan antara peraturan Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia dalam mengukur manajemen dan perlindungan lingkungan untuk semua kegiatan IndII, termasuk sAIIG harus diikuti disetiap tahap perencanaan sub-proyek. Beberapa langkah dalam usaha perlindungan lingkungan tersebut antara lain: Langkah pertama adalah Pemerintah Australia mengkaji kegiatan untuk menentukan sejauh mana analisa lingkungan diperlukan, baik sebagai strategi Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Analisa Dampak Lingkungan yang lebih rinci. Langkah kedua adalah menerapkan kriteria-kriteria sebagaimana dalam peraturan Pemerintah Indonesia yang berkaitan dengan aspek lingkungan seperti Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5/2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiata Wajib AMDAL dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 10/2008 (untuk UKL/UPL) untuk menentukan level pelaporan lingkungan yang diperlukan. 3. Analisis Dampak Strategi Usulan kegiatan Pemda untuk program sAIIG yang memerlukan Analisa Dampak Strategis berdasarkan UU No. 32/2009 tentang Manajemen dan Perlindungan Lingkungan harus dikonsultasikan dengan Kementrian Lingkungan Hidup untuk mengkonfirmasi format dan tingkat kedalaman analisis tersebut. 4. Manajemen Lingkungan/Rencana Monitoring Apabila kegiatan sAIIG berpotensi menimbulkan dampak negatif hanya terhadap lingkungan dan sosial tertentu, makadiperlukan UKL/UPL sesuai Peraturan Menteri PU No.10 Tahun 2008. 5. Analisa Dampak Lingkungan Jenis kegiatan yang memerlukan analisa dampak lingkungan mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5/2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Wajib AMDAL.

50


Lampiran-5 : Format Surat Minat untuk Mengikuti Program

BUPATI/WALIKOTA……………………………… No.: Kepada Yth.: Bapak Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Jl. Pattimura No. 20,

Kota/ Kabupaten, ….……. 20….

Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110

Perihal: Program Hibah Australia - Indonesia untuk Pembangunan Sanitasi (sAIIG)

Menindaklanjuti acara Sosialisasi Program Australia - Indonesia untuk Pembangunan Sanitasi (sAIIG), pada tanggal………………., di……..………., /surat dari Direktur Jenderal Cipta Karya No……………..tanggal ………….. perihal Program Australia - Indonesia untuk Pembangunan Sanitasi (sAIIG) (bila ada) serta melengkapi surat kami tertanggal (bila sudah pernah mengirim)………………………….., bersama ini kami sampaikan minat dan kesanggupan Pemkab/Pemkot …….…. untuk mengikuti program hibah tersebut pada tahun 2012 dan/atau 2013 dan 2014, dan bersedia mengalokasikan dana APBD/ APBD-P (*) DPAD TA 2012 dan/ atau 2013 dan 2014, sebesar RP………………(……milyar Rupiah), untuk membiayai fasilitas pengelolaan air limbah dan persampahan, yang direncanakan sebagaimana terlampir. (mohon dilampirkan rencana komprehensif kegiatan yang akan dilakukan, format terlampir) Demikian disampaikan, atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih. Bupati/Walikota ………………

……………………………….

Tembusan Kepada Yth : 1. Direktur Bina Program, Ditjen Cipta Karya 2. Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pemukiman, Ditjen Cipta Karya 3. Ketua DPRD Kab/Kota …… 4. Kepala Bappeda Kab/Kota ……….. 5. Direktur PD Kebersihan/PD PAL Kab/Kota ….. (*): dalam hal akan dialokasikan di APBD-P, mohon dapat dilengkapi dengan surat persetujuan DPRD


51

Lampiran-6 : Format Permintaan Penyaluran Hibah

(KOP SURAT)

Nomor : ..................................(1) Lampiran : ..................................(2) Perihal : Permintaan Penyaluran Hibah Kepada Yth. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI selaku Kuasa Pengguna Anggaran Hibah Jl. Wahidin No. 1 Jakarta

Berdasarkan Perjanjian Penerusan Hibah/Perjanjian Hibah Daerah No........(3), tanggal ..........(4), bersama ini kami mengajukan Permintaan Penyaluran Hibah untuk kegiatan ........................(5) Tahun Anggaran......(6) sebesar Rp. ........................(7) (...............................(8) rupiah). Dana hibah dimaksud agar disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ............(9), pada Bank ......................(10) dengan Nama Rekening................(11) No. Rekening: ....................................(12). Untuk mendukung Permintaan Penyaluran Hibah tersebut, dengan ini dilampirkan dokumen-dokumen pendukung sebagai berikut: a) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak; b) Surat Pertimbangan Penyaluran Hibah dari Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah Non Kementerian; c) .............................................................................................................. (13) Demikian disampaikan, dan atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

.............., tanggal....................... (14) .................................................. (15)

(16) Stempel

................................................ (17) NIP........................................... (18) Tembusan Kepada Yth.: 1. 2. 3.

52

Dirjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum; Ketua CPMU Program Hibah Air Minum dan Sanitasi; Technical Director Water & Sanitation, IndII Facility.


PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN PENYALURAN HIBAH

NOMOR

URAIAN ISIAN

(1)

Diisi nomor urut surat

(2)

Diisi berkas yang dilampirkan

(3)

Diisi nomor Perjanjian Hibah Daerah atau Perjanjian Penerusan Hibah

(4)

Diisi tanggal Perjanjian Hibah Daerah atau Perjanjian Penerusan Hibah

(5)

Diisi nama kegiatan hibah

(6)

Diisi tahun anggaran permintaan penyaluran hibah

(7)

Diisi nilai permintaan penyaluran hibah (dalam angka)

(8)

Diisi nilai permintaan penyaluran hibah (dalam huruf)

(9)

Diisi nama pemerintah daerah

(10)

Diisi nama bank tujuan penyaluran hibah

(11)

Diisi nama rekening bank pemerintah daerah

(12)

Diisi nomor rekening bank pemerintah daerah

(13)

Diisi dokumen lain yang dipersyaratkan dalam perjanjian hibah

(14)

Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat

(15)

Diisi jabatan yang bertanda tangan (Gubernur atau Bupati/Walikota atau pejabat yang diberi kuasa)

(16)

Diisi tanda tangan (Gubernur atau Bupati/Walikota atau pejabat yang diberi kuasa)

(17)

Diisi nama penanda tangan (Gubernur atau Bupati/Walikota atau pejabat yang diberi kuasa)

(18)

Diisi nomor induk pegawai penanda tangan (Gubernur atau Bupati/Walikota atau pejabat yang diberi kuasa)

(19)

Diisi kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian terkait


53

Lampiran-7 : Surat Ketersediaan untuk Diverifikasi Surat Hasil Verifikasi Provinsi................................................. Nomor :

Kota, ............................20....

Kepada Yth. Direktur Jenderal Cipta Karya Cq. Wakil Ketua CPMU Bidang Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman di Jakarta

Perihal : Hasil Verifikasi Program Hibah Australia - Indonesia untuk Pembangunan Sanitasi (sAIIG)

Berdasarkan hasil verifikasi yang telah yang telah kami lakukan, serta dibantu oleh............................................., bersama ini kami sampaikan hasil penilaian pelaksanaan kegiatan Program Hibah Australia - Indonesia untuk Pembangunan Sanitasi (sAIIG) pada Kab./Kota.................................. adalah sebagai berikut: 1. Pelaksanaan kegiatan terkait persampahan dan air limbah melalui dana APBD Kab./Kota TA 20.... telah sesuai dengan Rencana Kegiatan sebagaimana tercatat dalam ”Rencana Komprehensif” (copy Berita Acara pelaksanaan pekerjaan, SPM, dan SP2D terlampir). 2. Telah diterbitkannya surat pernyataan dari Kepala Daerah berupa pernyataan dan jaminan (copy surat terlampir). 3. Telah

dialokasikannya

dana

hibah

di

TA

20....

sebesar

Rp............................

(...............)

sebesar

Rp............................ (................) (copy RKA SKPD atau DPA TA 20.... terlampir). 4. Rencana penggunaan dana hibah di TA 20.... (terlampir). Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Ketua PPMU Program Hibah Hibah Australia Indonesia untuk Pembangunan Sanitasi (sAIIG) Provinsi...................................

............................................

Tembusan Kepada Yth. : Kepala Dinas PU Provinsi........................

54


Lampiran-8 : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

(KOP SURAT)

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya: Nama : ...................................................................................................... (1) Jabatan : ...................................................................................................... (2)

: .......................... sebagai Pengguna Dana Hibah/Penerusan Hibah/Penerusan Pinjaman sebagai Hibah pada Provinsi/Kabupaten/Kota.............(3) untuk kegiatan……….(4) dan sesuai dengan Perjanjian Penerusan Hibah/Perjanjian Hibah Daerah No: ..........(5) tanggal ............(6) dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggungjawab penuh terhadap kebenaran perhitungan dan penetapan besaran serta penggunaan dana hibah untuk permintaan tahap………..(7) sebesar...........(8) (..............(9) rupiah) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyatakan bahwa kegiatan hibah dimaksud telah dialokasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.........., tanggal....................... (10) ...............................................(11) Materai Rp.6.000,-

(12)

.............................................. (13) NIP. ....................................... (14)

Tembusan Kepada Yth. : ....................................................................................................................(15)


55

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

NOMOR

URAIAN ISIAN

(1)

Diisi nama pengguna dana hibah (Gubernur atau Bupati/Walikota atau pejabat yang diberi kuasa)

(2)

Diisi jabatan pengguna dana hibah (Gubernur atau Bupati/Walikota atau pejabat yang diberi kuasa)

(3)

Diisi nama pemerintah daerah yang menerima hibah

(4)


(5)

Diisi nomor Perjanjian Penerusan Hibah/Perjanjian Hibah Daerah

(6)

Diisi tanggal, bulan, tahun Perjanjian Penerusan Hibah/Perjanjian Hibah Daerah

(7)

Diisi tahap penyaluran hibah

(8)

Diisi nilai permintaan penyaluran hibah (dalam angka)

(9)

Diisi nilai permintaan penyaluran hibah (dalam huruf)

(10)


(11)

Diisi jabatan penanda tangan (Gubernur atau Bupati/Walikota atau pejabat yang diberi kuasa)

(12)

Diisi tanda tangan (Gubernur atau Bupati/Walikota atau pejabat yang diberi kuasa)

(13)

Diisi nama penanda tangan (Gubernur atau Bupati/Walikota atau pejabat yang diberi kuasa)

(14)

Diisi nomor induk pegawai penanda tangan jika ada (Gubernur atau Bupati/Walikota atau pejabat yang diberi kuasa)

(15)

Diisi kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian terkait

56



Sub Jumlah I

II

Jumlah (I + II) Pembulatan

Sub Jumlah I

2

1

I

URAIAN KEGIATAN

NO.

3

HIBAH

RENCANA TAHUNAN PENGGUNAAN HIBAH TAHUN : ……………. PPH : NO..............Tanggal……………..

4

DANA PENDAMPING *)

NILAI (Rp.)

…………………………......... NIP…………………………..

KETUA PIU

5=3+4

JUMLAH 6

KETERANGAN

Lampiran-9 : Contoh Format Rencana Tahunan Kegiatan Hibah (sAIIG)

57

Lampiran-10 : Surat Rekomendasi

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA No.

Kota, ................................20....

Kepada Yth. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Jl. Wahidin No. 1 Jakarta

Perihal :

Rekomendasi Pencairan Dana Pembangunan Sanitasi (sAIIG)

Hibah

Program

Hibah

Australia -

Indonesia

untuk

Berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh.................................... sebagaimana tertuang pada Surat No.... .............................. tanggal......................................., bersama ini kami sampaikan rekomendasi untuk dapat dilakukan pencairan dana hibah Program Hibah Australia - Indonesia untuk Pembangunan Sanitasi (sAIIG) kepada Pemerintah Daerah Kab./Kota ......................................... sebesar Rp.................................. (........................).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Cipta Karya Ketua CPMU Program Hibah Air Minum dan Sanitasi

.......................................................

Tembusan Kepada Yth.: 1. Bapak Direktur Jenderal Cipta Karya; 2. Direktur Pengembangan PLP, DJCK; 3. PPMU Program Hibah sAIIG Provinsi..................

58


Lampiran- 11: Format Laporan Triwulan Pelaksanaan Kegiatan (KOP SURAT)

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TRIWULAN ... TA 20.... Nama Kegiatan

: ...................................... (1)

Periode Laporan

: ...................................... (2)

Tahun Anggaran

: .......................................(3)

TANGGAL PELAKSANAAN NO.

NAMA KEGIATAN MULAI

SELESAI

TOTAL BIAYA

KETERANGAN

1

2

3

4

5

6

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

JUMLAH

..............,tanggal............. (10) ........................................ (11)

Stempel

(

(12)

...................................... (13)

NIP. ............................... (14)


59

PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN TRIWULAN PELAKSANAAN KEGIATAN

NOMOR

60

URAIAN ISIAN

(1)

Diisi nama kegiatan

(2)

Diisi periode laporan

(3)

Diisi tahun anggaran

(4)

Diisi nomor urut

(5)


(6)

Diisi tanggal pelaksanaan kegiatan mulai

(7)

Diisi tanggal pelaksanaan kegiatan selesai

(8)

Diisi total biaya

(9)

Diisi keterangan

(10)

Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan laporan

(11)

Diisi jabatan penanda tangan (kepala dinas/pejabat yang diberi kuasa)

(12)

Diisi tanda tangan (kepala dinas/pejabat yang diberi kuasa)

(13)

Diisi nama penanda tangan (kepala dinas/pejabat yang diberi kuasa)

(14)

Diisi nomor induk pegawai penanda tangan (kepala dinas/pejabat yang diberi kuasa)


Lampiran- 12: Format Bukti Penerimaan Hibah/Kuitansi

(KOP SURAT)

Telah terima dari

: Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan c.q. Direktur Pembiayaan dan Kapasitas Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran Hibah Kepada Pemerintah Daerah

Untuk Keperluan

: Penyaluran Belanja Hibah untuk kegiatan.......................(1)

Dengan rincian

:

TAHAP

TANGGAL DITERIMA

JUMLAH (Rp)

TERBILANG (dengan huruf)

(2)

(3)

(4)

(5)

Dana tersebut telah diterima pada : Nomor Rekening : ….................................................................................... (6) Nama Rekening : ....................................................................................... (7) Nama Bank : ....................................................................................... (8)

..............., tanggal.......................... (9) ..................................................... (10) Materai (11) Rp.6.000,.....................................................(12) NIP. ............................................ (13)


61

PETUNJUK PENGISIAN BUKTI PENERIMAAN HIBAH/KUITANSI

NOMOR

62

URAIAN ISIAN

(1)


(2)

Diisi tahapan penyaluran hibah

(3)

Diisi tanggal dana diterima

(4)

Diisi jumlah dana yang diterima (dalam angka)

(5)

Diisi jumlah dana yang diterima (dalam huruf)

(6)

Diisi nomor rekening penerima dana

(7)

Diisi nama rekening penerima dana

(8)

Diisi nama bank penerima dana

(9)


(10)

Diisi jabatan penanda tangan (Gubernur atau Bupati/Walikota atau pejabat yang diberi kuasa)

(11)

Diisi tanda tangan (Gubernur atau Bupati/Walikota atau Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah)

(12)

Diisi nama penanda tangan (Gubernur atau Bupati/Walikota atau Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah)

(13)

Diisi nomor induk pegawai penanda tangan (Gubernur atau Bupati/Walikota atau Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah)


Catatan


Catatan


Catatan


Catatan


Catatan

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

62

CPMU Hibah Air Minum dan Sanitasi Gedung Heritage Lt. 4 Jl. Pattimura No. 20, ebayoran Baru Jakarta Selatan 12110 – Indonesia Telp./Fax : +62-21-7228946 http://ciptakarya.pu.go.id Pedoman Pengelolaan Program Hibah Australia-Indonesia untuk Pembangunan Sanitasi Email : [email protected]

Pedoman Pengelolaan Program Hibah Australia-Indonesia untuk Pembangunan Sanitasi

Recommend Documents