Profil Tata Ruang
Provinsi Jawa Timur
Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Profil Tata Ruang Provinsi Jawa Timur
Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Kata Pengantar
P
enataan ruang telah menjadi salah stu acuan pembangunan saat ini. Upaya penataan ruang telah didukung oleh ketersediaan regulasi mulai dari undangundang hingga peraturan daerah. Saat ini, pelaksanaan penataan ruang telah menunjukkan hasil, salah satunya dengan tersedianya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di sebagian besar provinsi, kabupaten dan kota. Namun demikian, dmasih banyak isu terkait upaya penataan ruang yang perlu ditangani. Isu di dalam penataan ruang diantaranya adalah panjangnya langkah penyelesaian RTRW dan rencana rincinya, konflik pemanfaatan ruang, belum harmonisnya berbagai peraturan perundangan sektor pengguna ruang, serta belum efektifnya kelembagaan penataan ruang. Sebagai langkah awal dari upaya untuk memahami dengan baik isu penataan ruang di pusat dan di derah tersebut, dibutuhkan data dan informasi yang handal, valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melakukan upaya untuk mendokumentasikan seluruh data dan informasi penataan ruang yang akan disajikan dalam bentuk Buku Profil Tata Ruang. Diharapkan pemahaman tehadap isu secara baik akan mampu meningkatkan kinerja para pemangku kepentingan di Bidang Tata Ruang dan Pertanahan.
Jakarta, Agustus 2015 Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Daftar Isi Kata Pengantar Daftar Isi Daftar Tabel Daftar Gambar
i iii iv iv
Profil Penataan Ruang Provinsi Jawa Timur
15
I II III
16 22 23 23 23 25 26 27 27 28 28 29 29 31
IV
Kondisi Eksisting Lingkungan Strategis Pelaksanaan Penataan Ruang - Penetapan Perda RTRW - Penetapan Rencana Rinci Tata Ruang - Konflik Penataan Ruang - Sinkronisasi Rencana Tata Ruang dengan Program Rencana Pembangunan Pembinaan Penataan Ruang - Kelembagaan Penataan Ruang - Jumlah PPNS - Jumlah SDM - Partisipasi Masyarakat dan Dunia Usaha - Sistem Informasi Penataan Ruang
Profil Penataan Ruang
DaftarTabel Tabel 1
Penggunaan Lahan Eksisting Provinsi Jawa Timur
7
DaftarGambar Gambar 1 Gambar 2 Gambar 3 Gambar 4 Gambar 5 Gambar 6
Peta Rencana Struktur Ruang Provinsi Jawa Timur Peta Rencana Pola Ruang Provinsi Jawa Timur Status Penetapan Perda RTRW di Provinsi Jawa Timur Status Penetapan BKPRD di Provinsi Jawa Timur Kebutuhan dan Kesediaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Provinsi Jawa Timur Kebutuhan dan Kesediaan SDM Penataan Ruang di Provinsi Jawa Timur
iv
3 5 9 12 14 15
Daftar Isi
Profil Tata Ruang Provinsi Jawa Timur Profil Penataan Ruang
I Kondisi Eksisting
J
awa Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di sebelah timur Pulau Jawa. Tujuan penataan ruang Provinsi Jawa Timur yang tercantum dalam RTRWP adalah mewujudkan ruang wilayah provinsi yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan melalui pengembangan sistem agropolitan dan sistem metropolitan. RTRWP Jawa Timur terdiri atas Rencana Pola Pemanfaatan Ruang, Rencana Struktur Ruang dan Rencana Kawasan Strategis Provinsi. Delineasi wilayah yang direncanakan adalah seluruh wilayah administrasi Provinsi Jawa Timur, yang meliputi daratan seluas kurang lebih 4.779.975 hektar terbagi atas 29 wilayah kabupaten dan 9 kota. Seluruh wilayah administrasi tersebut dibagi ke dalam empat badan koordinasi wilayah (Bakorwil), 640 kecamatan, dan dengan 8.413 desa/kelurahan, dengan batas - batas sebagai berikut: Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ
Sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa - Pulau Kalimantan (Provinsi Kalimantan Selatan) Sebelah timur berbatasan dengan Selat Bali - Pulau Bali Sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia Sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah
Lahan seluas sekitar 4,7 juta hektar terdiri atas tutupan kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung memiliki luas kurang lebih 558.995 Ha atau sekitar 11,69 persen (Gambar 4). Termasuk di dalam, kawasan lindung mutlak adalah: cagar alam yang sudah ditetapkan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan seluas kurang lebih 10.958 hektar; suaka margasatwa seluas kurang lebih 18.009 hektar; taman nasional seluas kurang lebih 176.696 hektar; taman hutan raya seluas kurang lebih 27.868 hektar; serta taman wisata seluas kurang lebih 297 hektar. Penggunaan lahan budidaya adalah seluas kurang lebih 4.220.980 hektar atau 88,31 persen dari luas Jawa Timur. Luas lahan pertanian Provinsi Jawa Timur terus berkurang setiap tahunnya sebesar 1.000 Ha (Jawa Timur dalam angka, 2014). Saat ini lahan pertanian lahan basah hanya memiliki luas kurang lebih 991.863 hektar atau 19,08 persen. Penggunaan lahan kawasan terbangun diharapkan tidak mendesak luas pertanian lahan basah, terutama sawah irigasi teknis.
2
Jawa Timur
Gambar 1. Peta Rencana Struktur Ruang Provinsi Jawa Timur Sumber: Lampiran Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 Tentang RTRW Provinsi Jawa Timur
Profil Penataan Ruang
4
Provinsi Jawa Timur
Gambar 2. Peta Rencana Pola Ruang Provinsi Jawa Timur Sumber: Lampiran Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 Tentang RTRW Provinsi Jawa Timur
Profil Penataan Ruang
6
Provinsi Jawa Timur
Tabel 1 Penggunaan Lahan Eksisting Provinsi Jawa Timur
No
Penggunaan Lahan
A
KAWASAN LINDUNG
1
Hutan Lindung
2
Rawa/Danau/Waduk
3
Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam
Eksisting (Ha)
Presentase
314.720
6,58
10.447
0,22
1) Suaka Margasatwa
18.009
0,38
2) Cagar Alam
10.958
0,23
176.696
3,70
27.868
0,58
297
0,01
3) Taman Nasional 4) Taman Hutan Raya 5) Taman Wisata Alam B
KAWASAN BUDIDAYA
1
Kawasan Hutan Produksi
815.851
17,07
2
Kawasan Hutan Rakyat
361.570
7,56
3
Kawasan Pertanian 911.863
19,08
1.108.628
23,19
1) Pertanian Lahan Basah 2) Pertanian Lahan Kering/ Tegalan/ Kebun Campur
4
Kawasan Perkebunan
359.481
7,52
5
Kawasan Perikanan
60.928
1,27
6
Kawasan Industri
7.404
0,15
7
Kawasan Permukiman
595.255
12,45
4.779.975
100,00
TOTAL
Sumber: Lampiran Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 Tentang RTRW Provinsi Jawa Timur
Profil Penataan Ruang
II Lingkungan Strategis Provinsi Jawa Timur yang berperan sebagai gerbang ekonomi bagi Indonesia Bagian Timur menghadapi isu strategis : Ÿ Globalisasi yang berdampak pada kecenderungan perkembangan wilayah
menuju perkotaan dan degradasi pedesaan. Ÿ Interaksi antar wilayah berdampak pada sulitnya koordinasi penataan
ruang antar lembaga di Jawa Timur. Ÿ Aglomerasi berbagai aktivitas ekonomi yang berdampak pada kesenjangan
antar wilayah dan munculnya perkotaan-perkotaan baru yang tidak direncanakan. Ÿ Primacy yang makin tinggi dibandingkan kota lainnya. Gejala urban primacy
ini antara lain ditunjukkan oleh pola interaksi yang cenderung konvergen mengarah ke Kota Surabaya dari wilayah sekitarnya. Ÿ Konurbasi dari kota Surabaya ke arah wilayah hinterland-nya.
Bila gejala primacy dan konurbasi ini dibiarkan, maka dikhawatirkan kota-kota inti metropolitan akan mengalami kemunduran yang mengarah pada peningkatan biaya rata-rata jangka panjang. Kondisi ini akan mengakibatkan peran dan fungsi strategis kawasan dalam lingkup regional akan terganggu, yang pada gilirannya akan menghancurkan struktur perekonomian kawasan secara keseluruhan.
8
Jawa Timur
III Pelaksanaan Penataan Ruang A. Penetapan Perda RTRW
Gambar 3. Status Penetapan Perda RTRW di Provinsi Jawa Timur Sudah ditetapkan Belum ditetapkan Sumber: Kuesioner Profil Penataan Ruang Jawa Timur 2015
Jawa Timur merupakan Provinsi yang telah menyusun dan menetapkan RTRW Provinsi dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012. RTRW ini telah mengakomodir Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Namun Provinsi Jawa Timur belum mengintegrasikan Rencana Zonasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam Perda RTRWnya. Dalam RTRW tersebut, Rencana Zonasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil hanya disebutkan secara umum dan belum dilengkapi dengan data dan peta yang akurat. Ada pula beberapa Isu yang terdapat dalam RTRW Jawa Timur, antara lain : Ÿ Penetapan Kawasan Budidaya yang dikendalikan, Ÿ Perizinan, Ÿ Pemberian Insentif dan Disinsentif, dan Ÿ Pengenaan Sanksi. 37 kabupaten/kota di Jawa Timur telah menetapkan Perda RTRW, hanya 1 kabupaten di Jawa Timur yang belum menetapkan RTRW yakni Kabupaten Jember yang masih menunggu persetujuan DPRD untuk penetapannya
37 38
B. Penetapan Rencana Rinci Tata Ruang Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi (KSP) Untuk Kawasan Strategis Provinsi yang akan dibuat di Jawa Timur sebanyak 25 rencana. Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten/Kota sejumlah 79 rencana. Jawa Timur memprioritaskan pula beberapa KIS untuk diselesaikan pada lima tahun mendatang, yakni: 1. Kawasan Strategis Ekonomi: ŸKEU Pelabuhan Sendang Biru Kabupaten Malang ŸKEU Pelabuhan Tanjung Buu Pandan Kabupaten Bangkalan ŸKoridor Metropolitan (Surabaya-Malang) ŸKawasan Perbatasan Germakertosusila Plus ŸKawasan Tertinggal 2. Kawasan Strategis Sosial Budaya: ŸKawasan Majapahit Park Kabupaten Mojokerto 3. Kawasan Strategis Pendayagunaan Sumberdaya Alam dan Teknologi Tinggi: ŸKawasan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi ŸKawasan Potensial Panas Bumi ŸKawasan Pembangkit PLTU, PLTG, dan PLTD 4. Kawasan Strategis Daya Dukung Lingkungan: ŸWilayah Sungai Brantas ŸWilayah Sungai Bengawan Solo
C. Konflik Pemanfaatan Ruang Konflik pemanfaatan ruang yang harus diselesaikan di Provinsi Jawa Timur, antara lain: 1. Konflik Kawasan Lindung: Pertambangan mineral logam emas di kawasan kawasan hutan lindung dan hutan produksi wilayah BPKH Sukamade, Kabupaten Banyuwangi.
2. Konflik Kawasan Budidaya: Perluasan Kawasan Cagar Budaya Trowulan yang beririsan dengan kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan peruntukan industri sesuai dengan RTRW Kab. Mojokerto. Saat ini industri pengecoran logam yang beroperasi bertentangan dengan aturan pada zona cagar budaya.
10
Jawa Timur
Selain itu, terdapat pula beberapa konflik pemanfaatan ruang yang diakibatkan dari minimnya fasilitas di provinsi seperti belum memiliki sistem insentif penataan ruang. Peta dasar 1:5.000 yang belum tersedia sehingga RDTR yang menurunkan angka konflik belum dapat disusun. Best practices yang pernah diterapkan di Provinsi Jawa Timur untuk mengurangi konflik adalah sebagai berikut: 1. Penyelesaian Permasalahan Kawasan Lindung Gubernur menghimbau kepada Bupati Banyuwangi untuk menyusun rencana rinci kawasan strategis kabupaten atau RDTR beserta PZ yang berfungsi sebagai operasionalisasi pada bagian wilayah tersebut.
Selain itu dilakukan pula penilaian kembali terhadap kawasan hutan produksi sesuai dengan kriteria hutan lindung sebagai pengganti Kawasan Hutan Lindung yang diubah menjadi kawasan pertambangan mineral logam emas. Selanjutnya hasil penilaian kembali tersebut digunakan sebagai salah satu masukan untuk revisi RTRWK Banyuwangi dan RTRW Provinsi 5 Tahunan. 2. Penyelesaian Permasalahan Kawasan Budidaya Mediasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada pemilik industri pengecoran logam untuk menemukan solusi masalah penggunaan lahan akibat perubahan RTRWK.
Selain itu telah dilaksanakan pula percepatan koordinasi antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan dengan Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Penataan Ruang untuk menetapkan Kawasan Cagar Budaya Trowulan sebagai Kawasan Strategis Nasional.
D. Sinkronisasi Rencana Tata Ruang (RTR) dengan Program Rencana Pembangunan Provinsi Jawa Timur sudah melakukan penyerasian antara RTRWP, RPJPD dan RPJMD melalui: ŸPenyerasian Perda RTRWP Jawa Timur dengan kebijakan sektoral dalam
RPJP Nasional dan RPJP Provinsi Jawa Timur. RPJPD Provinsi Jawa Timur dengan visi agrobisnis, diserasikan dengan RTRW Jawa Timur dalam bentuk kebijakan, strategi, rencana struktur ruang, pola pemanfaatan ruang, dan kawasan strategis. Sehingga RTRWP Jawa Timur menjadi matra ruang dari arahan kebijakan pembangunan Jawa Timur yang tertuang pada RPJPD Jawa Timur. ŸPenyusunan Perda No. 3 Tahun 2014 tentang RPJMD Provinsi Jawa Timur
Tahun 2014 – 2019 secara hierarki mengacu pada RPJPD. Pengaplikasian matra keruangan RTRWP tertuang dalam kebijakan kluster kewilayahan dengan program yang disinkronisasikan dengan indikasi program 5 tahunan RTRWP. Profil Penataan Ruang
ŸSinkronisasi muatan RTRWP dengan rencana sektoral yang tertuang dalam
Perda No. 3 Tahun 2014 tentang RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014–2019.
IV Pembinaan Penyelenggaraan Penataan ruang A. Kelembagaan Penyelenggaraan Penataan Ruang
Gambar 4. Status Penetapan BKPRD di Provinsi Jawa Timur Belum ditetapkan Sudah ditetapkan Sumber: Kuesioner Profil Penataan Ruang Jawa Timur 2015
12
34 38 Jawa Timur
Provinsi Jawa Timur belum menetapkan peraturan daerah tentang Badan Koordinasi Pembangunan Regional Daerah (BKPRD) Provinsi. Meskipun demikian, (BKPRD) di Jawa Timur sudah mencakup koordinasi ad-hoc antar SKPD untuk penyelesaian masalah penataan ruang. Provinsi Jawa Timur sendiri terdiri atas 29 kabupaten dan 9 kota. Dari 29 kabupaten tersebut, 26 kabupaten telah membentuk BKPRD. Kota Probolingoo dan 3 kabupaten lainnya yang belum membentuk BKPRD adalah Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Sampang, serta Kabupaten Jember. Permasalahan kelembagaan dalam penyelenggaraan penataan ruang yang dihadapi oleh BKPRD Provinsi Jawa Timur, antara lain: ŸKoordinasi izin pemanfaatan ruang antara pemerintah kabupaten/kota, pemerintah
Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Pusat yang kurang pengawalan; ŸSistem Informasi Tata Ruang (SITR) dalam sosialisasi tata ruang dan izin
pemanfaatan ruang belum menjangkau masyarakat; ŸKoordinasi dan pemutakhiran data pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Penataan Ruang yang tumpang tindih; ŸKerjasama antar daerah (KAD) kawasan perbatasan dan agropolitan regional yang
masih terbengkala; ŸDeviasi pelaksanaan pembangunan di beberapa Kabupaten/Kota;
Langkah yang akan diambil oleh Pemerintah Jawa Timuragar BKPRD berjalan lebih efektif, yakni: ŸOptimalisasi
peran Sistem Informasi Tata Ruang (SITR) terkait perizinan pemanfaatan ruang melalui sosialisasi secara berkala kepada Pemerintah;
ŸPenetapan Petunjuk Pelaksanaan (juklak) dan Petunjuk Teknis (juknis) serta insentif
disinsentif yang operasional dalam penetapan dan perlindungan Lahan Peruntukan Pertanian Berkelanjutan (LP2B); ŸPeninjauan kembali RTRW Kabupaten/Kota; ŸPercepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Rencana Zonasi Wilayah
Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K), Peraturan Zonasi (PZ), Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi dan Rencana Rinci Kawasan Minapolitan; ŸKoordinasi dalam rangka pencapaiaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang
Penataan Ruang;
Profil Penataan Ruang
ŸPenyediaan peta dasar skala 1:5000; ŸPeningkatan
koordinasi pembagian kewenangan pengelolaan dan perizinan, pembebasan lahan dan Pembentukan Tim Pengadaan Tanah Untuk Umum;
ŸPengembangan prasarana pengelolaan lingkungan perkotaan bersama untuk efisiensi
pemanfaatan ruang; BKPRD Jawa Timur pun telah memiliki mekanisme koordinasi a dengan kabupaten/kota sehingga cukup memudahkan pemerintah untuk melakukan integrasi rencana tata ruang dari berbagai skala.
B. Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
1 15
Gambar 5. Kebutuhan dan Kesediaan PPNS di Provinsi Jawa Timur
14
Jawa Timur
Jumlah ketersediaan dan kebutuhan PPNS didapatkan dari informasi pemerintah Provinsi Jawa Timur. Jumlah PPNS yang ada saat ini hanya satu orang sedangkan idealnya Provinsi Jawa Timur, sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan jumlah kabupaten/kota yang cukup banyak yakni 29 Kabupaten dan 9 kota, Provinsi Jawa Timur setidaknya memerlukan 15 orang PPNS. Satu orang PPNS tidak mampu mendukung upaya pengendalian pemanfaatan ruang di Provinsi Jawa Timur yang begitu luas. Kendala lainnya adalah dwadah dan tata kerja PPNS yang belum terdefinisi dengan baik dan belum terbangunnya kelembagaan pendukung PPNS.
C. Jumlah Sumber Daya Manusia
4 8 Gambar 6. Kebutuhan dan Kesediaan SDM Penataan Ruang di Provinsi Jawa Timur Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi penataan ruang, Bappeda Provinsi Jawa Timur Bidang Pembangunan Regional memerlukan sejumlah sumber daya manusa yang ahli didalam bidang penataan ruang. Jumlah ideal ahli bidang penataan ruang yang dibutuhkan oleh Bappeda Provinsi Jawa Timur adalah delapan orang, sedangkan saat ini hanya berjumlah empat orang. Jumlah ideal ini merupakan usulan dari pemerintah daerah karena dirasa pembebanan pekerjaan bidang penataan ruang terlalu berat jika hanya dilakukan oleh empat orang ahli.
D. Partisipasi Masyarakat dan Dunia Usaha Partisipasi masyarakat dalam penataan ruang di Provinsi Jawa Timur sudah terlihat dengan terlibatnya Ikatan Ahli Perencanaan Jawa Timur, Forum Masyarakat Transportasi Indonesia dan Forum Akademisi Penataan Ruang. Forum-forum ini memiliki kegiatan-kegiatan yang mendukung penataan ruang Jawa Timur seperti penyusunan kajian-kajian penytelenggaraan tata ruang. Forum-forum ini terlibat dalam memberikan masukan-masukan dalam penataan ruang.
E. Sistem Informasi Penataan Ruang Jawa Timur termasuk pada sedikit wilayah di Indonesia yang memiliki SITR. Kendala untuk mengintegrasikan SITR pada tingkat lebih dasar atau lebih lanjut yakni berupa: 1. Kendala Kewenangan: ŸPemerintah kabupaten/kota belum memahami Pentingnya SITR terpadu ŸParadigma bahwa dokumen perencanaan terbatas dan tidak dapat disebarluaskan 2. Kendala Teknis: ŸBelum tersedia peta skala 1:5.000 untuk penyusunan RDTR sebagai dasar SITR ŸBelum tersedia standar peta digitasi berbasis web dalam peraturan ŸData SKPD sektoral masih dalam bentuk data tabular dan belum ditransformasikan dalam bentuk data spasial
16
Jawa Timur
Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
