Profil Tata Ruang
Provinsi Jawa Tengah
Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Profil Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah
Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Kata Pengantar
P
enataan ruang telah menjadi salah stu acuan pembangunan saat ini. Upaya penataan ruang telah didukung oleh ketersediaan regulasi mulai dari undangundang hingga peraturan daerah. Saat ini, pelaksanaan penataan ruang telah menunjukkan hasil, salah satunya dengan tersedianya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di sebagian besar provinsi, kabupaten dan kota. Namun demikian, dmasih banyak isu terkait upaya penataan ruang yang perlu ditangani. Isu di dalam penataan ruang diantaranya adalah panjangnya langkah penyelesaian RTRW dan rencana rincinya, konflik pemanfaatan ruang, belum harmonisnya berbagai peraturan perundangan sektor pengguna ruang, serta belum efektifnya kelembagaan penataan ruang. Sebagai langkah awal dari upaya untuk memahami dengan baik isu penataan ruang di pusat dan di derah tersebut, dibutuhkan data dan informasi yang handal, valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melakukan upaya untuk mendokumentasikan seluruh data dan informasi penataan ruang yang akan disajikan dalam bentuk Buku Profil Tata Ruang. Diharapkan pemahaman tehadap isu secara baik akan mampu meningkatkan kinerja para pemangku kepentingan di Bidang Tata Ruang dan Pertanahan.
Jakarta, Agustus 2015 Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Daftar Isi Kata Pengantar Daftar Isi Daftar Tabel Daftar Gambar
i iii iv iv
Profil Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah I II III
IV
Kondisi Eksisting Lingkungan Strategis Pelaksanaan Penataan Ruang - Penetapan Perda RTRW - Penetapan Rencana Rinci Tata Ruang - Konflik Penataan Ruang - Sinkronisasi Rencana Tata Ruang dengan Program Rencana Pembangunan Pembinaan Penataan Ruang - Kelembagaan Penataan Ruang - Jumlah PPNS - Jumlah SDM - Partisipasi Masyarakat dan Dunia Usaha - Sistem Informasi Penataan Ruang
Profil Penataan Ruang
2 8 9 9 10 10 11 12 12 14 15 15 15
DaftarTabel Tabel 1 Tabel 2
Penggunaan Lahan Eksisting Provinsi Jawa Tengah Status Penetapan BKPRD Provinsi Jawa Tengah
7 13
DaftarGambar Gambar 1 Gambar 2 Gambar 3 Gambar 4 Gambar 5 Gambar 6
Peta Rencana Struktur Ruang Provinsi Jawa Tengah Peta Rencana Pola Ruang Provinsi Jawa Tengah Status Penetapan Perda RTRW di Provinsi Jawa Tengah Status Penetapan BKPRD di Provinsi Jawa Tengah Kebutuhan dan Kesediaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Provinsi Jawa Tengah Kebutuhan dan Kesediaan SDM Penataan Ruang di Provinsi Jawa Tengah
iv
3 5 9 12 14 15
Daftar Isi
Profil Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah Profil Penataan Ruang
I Kondisi Eksisting
P
rovinsi Jawa Tengah terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 Kota, 573 Kecamatan yang meliputi 7.809 Desa dan 769 Kelurahan (Gambar 11). Luas wilayah Provinsi Jawa Tengah adalah 3.254.412 hektar atau 25,04 persen dari luas Pulau Jawa dengan batas wilayah sebagai berikut: Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ
Bagian Barat berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat Bagian Utara berbatasan dengan Laut Jawa Bagian Selatan berbatasan dengan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Samudera Hindia Bagian Timur berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur
Wilayah Provinsi Jawa Tengah memiliki ketinggian yang beraneka ragam, yaitu pegunungan dan dataran tinggi yang membujur di bagian tengah dan dataran rendah yang tersebar di hampir seluruh wilayah yang umumnya adalah wilayah pantai. Sekitar 53 persen wilayah Provinsi Jawa Tengah berada pada ketinggian 099 mdpl. Berdasarkan Indeks Rawan Bencana Indonesia BNPB Tahun 2011, Provinsi Jawa Tengah memiliki Skor Indeks Rawan Bencana tertinggi di Indonesia dengan 34 kabupaten/kota memiliki Skor Indeks Rawan pada kategori tinggi. Bencana yang dimaksud termasuk banjir, kekeringan, tanah longsor, gempa bumi, gelombang pasang/tsunami, abrasi, angina topan, gas beracun dan letusan gunung api. Jumlah gunung di Jawa Tengah relatif banyak, beberapa diantaranya masih aktif sehingga sewaktu-waktu masih mengeluarkan lava/gas beracun. Terdapat 6 (enam) gunung berapi yang aktif di Jawa Tengah yang rata-rata mempunyai tingkat kerentanan terhadap bahaya bencana vulkanik tinggi, sehingga memerlukan pengawasan terus menerus. Berdasarkan RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029, tujuan penataan ruang wilayah Provinsi Jawa Tengah adalah mewujudkan Provinsi Jawa Tengah yang lestari dengan memperhatikan pemerataan pembangunan wilayah. Tujuan pembangunan daerah adalah untuk meningkatkan kondisi perekonomian daerah, kesejahteraan masyarakat, pelestarian dan perlindungan nilai-nilai budaya daerah, keamanan dan ketertiban, serta kemampuan dan penguatan kelembagaan untuk mewujudkan kemandirian. Peruntukan lahan di wilayah ini juga disusun dengan memperhatikan pola ruang yang terdiri dari Kawasan Budidaya dan Kawasan Lindung. Peruntukan Kawasan Budidaya meliputi Hutan Produksi, Hutan Rakyat, Pertanian, Perkebunan, Pertambangan, Industri, Peternakan dan Permukiman seluas 2.693.008 hektar dan lahan peruntukan Kawasan Lindung meliputi Hutan Lindung, Kawasan Sempadan, Suaka Alam dan Pelestarian Alam, Kawasan Lindung Karst seluas 561.404 hektar (Gambar 12).
2
Jambi
Gambar 1. Peta Rencana Struktur Ruang Provinsi Jawa Tengah Sumber: Lampiran Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah
Profil Penataan Ruang
4
Jawa Tengah
Gambar 2. Peta Rencana Pola Ruang Provinsi Jawa Tengah Sumber: Lampiran Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah
Profil Penataan Ruang
6
Jawa Tengah
Tabel 3.1 Penggunaan Lahan Eksisting Provinsi Jawa Timur
No
Penggunaan Lahan
A
KAWASAN LINDUNG
1
Hutan Lindung
2
Eksisting (Ha)
Presentase
360.507
8,44
Rawa/Danau/Waduk
59.918
1,40
3
Kawasan Resapan air
114.822
2,69
4
Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam
1) Taman Bakau
10.718
0,25
2) Cagar Alam
2.923
0,07
3) Taman Nasional
12.135
0,28
381
0,01
4) Taman Hutan Raya B
KAWASAN BUDIDAYA
1
Kawasan Hutan Produksi
546.290
12,79
2
Kawasan Hutan Rakyat
345.822
8,10
3
Kawasan Pertanian 1) Pertanian Lahan Basah
990.652
23.20
2) Pertanian Lahan Kering/ Tegalan/ Kebun Campur
955.587
22.38
845.668
19.80
24.802
0,58
4.270.225
100,00
4
Kawasan Perkebunan
5
Kawasan Perikanan
TOTAL
Sumber: Hasil Analisis Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2013-2018 Provinsi Jawa tengah
Profil Penataan Ruang
II Lingkungan Strategis Provinsi Jawa Tengah memiliki Isu Strategis yaitu : Ÿ Fenomena perubahan iklim merupakan fenomena global yang dapat
mengancam penghidupan dan kehidupan manusia. Perubahan iklim yang terjadi di Indonesia umumnya ditandai adanya perubahan temperatur rerata harian, pola curah hujan, tinggi muka laut, dan variabilitas iklim (misalnya El Niño, La Niña dan Indian Dipole). Perubahan ini memberi dampak serius terhadap berbagai sektor di Jawa Tengah, misalnya kesehatan, pertanian, perekonomian dan lain-lain. Anomali cuaca tersebut mempengaruhi produksi dan produktivitas pertanian, yang berdampak pada upaya meningkatkan dan memantapkan ketersediaan pangan. Selain itu di wilayah pesisir, fenomena perubahan iklim menjadi ancaman hebat karena berpengaruh terhadap kenaikan suhu air laut dan tinggi rata-rata permukaan air laut. Kejadian bencana banjir dan tanah longsor juga menjadi indikasi tingginya ancaman kehidupan di Jawa Tengah. Dari tahun ke tahun, frekuensi kejadian bencana tersebut semakin meningkat. Tidak hanya diakibatkan oleh alam, namun bencana ini lebih banyak akibat ulah manusia yang memberikan andil pada terjadinya fenomena perubahan iklim di dunia. Ancaman ini harus diwaspadai dengan menerapkan mitigasi dan adaptasi yang baik terhadap perubahan iklim terutama untuk Indonesia yang rawan terhadap dampak perubahan iklim dunia. Ÿ Salah satu kekuatan besar yang dimiliki Jawa Tengah dalam mendukung
pembangunan adalah jumlah penduduk yang cukup banyak (urutan ke-4 terbanyak secara nasional), yang tersebar di seluruh wilayah Jawa Tengah. Bukan hanya jumlah penduduk yang besar, namun didukung dengan kualitas dan kapasitas penduduk yang baik, yang ditunjukkan dengan IPM yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, dapat menjadi kekuatan strategis untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan Jawa Tengah juga mengahadapi pasar bebas 2015. Namun jumlah ini tidak diiringi dengan penyebaran penduduk secara merata, yang dapat menjadi kelemahan Jawa Tengah dalam proses pembangunan ke depan. Kondisi ini dapat dilihat dengan tingkat kepadatan penduduk yang tidak merata pada 35 kabupaten/kota se-Jawa Tengah. Selain itu penyebaran penduduk yang lebih terfokus di daerah perkotaan, juga menjadi kendala dalam proses pembangunan Jawa Tengah. Situasi tersebut dapat menggambarkan tumbuhnya kantong-kantong ekonomi yang tidak seimbang antara perkotaan dan pedesaan.
8
Jawa Trngah
III Pelaksanaan Penataan Ruang A. Penetapan Perda RTRW
Gambar 3.3. Status Penetapan RTRW di Provinsi Jawa Tengah Sudah ditetapkan Belum ditetapkan Sumber: Kuesioner Profil Penataan Ruang Jawa Tengah 2015
35 35
Provinsi Jawa Tengah telah menyusun dan menetapkan RTRW Provinsi dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010. RTRW Provinsi ini telah mengakomodir Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) namun belum mengakomodir Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Sedangkan Rencana Zonasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) diakomodir dalam peraturan daerah terpisah yakni Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2014. Ada pula beberapa Isu yang terdapat dalam Perda RTRW Jawa Tengah, antara lain: Ÿ Penetapan Kawasan Budidaya yang dikendalikan, Ÿ Penetapan kawasan budidaya yang didorong perkembangannya Ÿ Penetapan peraturan zonasi Ÿ Perizinan, Ÿ Pemberian Insentif dan Disinsentif
Profil Penataan Ruang Nasional
B. Penetapan Rencana Rinci Tata Ruang Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi (KSP) yang akan dibuat di Jawa Tengah sebanyak 61 rencana. Sedangkan jumlah Rencana Rinci Tata Ruang (RDTR/KSK) Kabupaten/Kota yang akan dibuat belum diketahui jumlahnya
C. Konflik Pemanfaatan Ruang Provinsi Jawa Tengah memiliki konflik penataan ruang yang harus diselesaikan secara nasional yakni Konflik Kawasan Budidaya tentang pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Kabupaten Batang yang menuai protes dari para petani. Selain itu, provinsi ini juga belum memiliki sistem insentif/disinsentif dan peta rencana skala 1:5.000 sehingga sulit untuk menyelenggarakan pengendalian pemanfaatan ruang secara rinci. Penyediaan peta rencana skala 1:5.000 terkendala karena belum tersedianya peta dasar skala 1:5.000 dan masih digunakan peta skala 1:25.000 dan 1:50.000 sebagai gantinya. Dalam kasus konflik pemanfaatan ruang lainnya di Jawa Tengah, yakni kasus pembangunan perumahan Star Regency yang berbatasan langsung dengan kawasan lindung Rawa Pening – S. Tuntang di Kabupaten Semarang, Pemerintah Daerah Jawa Tengah berhasil menyelesaikan konflik tersebut melalui Best Practices sesuai Surat Gubernur Jawa Tengah kepada Bupati Semarang Nomor 660/10685 tanggal 20 Mei 2010 dengan hasil sebagai berikut: Ÿ Mencabut atau membatalkan seluruh perizinan pembangunan perumahan “Star Regency” yg telah diterbitkan oleh KPPT Kabupaten Semarang, dan memproses kembali penerbitan perizinan setelah menyusun Dokumen AMDAL. Ÿ Memerintahkan kepada CV. STAR untk menghentikan seluruh aktivitas fisik
yang terkait dengan pembangunan perumahan hingga seluruh ketentuan normatif yang terkait dengan AMDAL dan perizinan lainnya telah dipenuhi. Ÿ Melakukan pencermatan ulang bersama BKPRD Prov. Jateng terkait
kesesuaian penerbitan izin lokasi dengan RTRW Prov. Jateng dan RTRW Kab. Semarang. Selain itu, terdapat pula beberapa konflik pemanfaatan ruang yang diakibatkan dari minimnya fasilitas di provinsi seperti belum memiliki sistem insentif/disinsentif. Peta dasar 1:5.000 yang belum tersedia sehingga RDTR yang menurunkan anka konflik belum dapat disusun. Best practices yang pernah diterapkan di Provinsi Jawa Timur untuk mengurangi konflik adalah sebagai berikut:
10
Jawa Tengah
1. Penyelesaian Permasalahan Kawasan Lindung Gubernur menghimbau kepada Bupati Banyuwangi untuk menyusun rencana rinci kawasan strategis kabupaten atau RDTR beserta PZ yang berfungsi sebagai operasionalisasi pada bagian wilayah tersebut.
Selain itu dilakukan pula penilaian kembali terhadap kawasan hutan produksi sesuai dengan kriteria hutan lindung sebagai pengganti Kawasan Hutan Lindung yang diubah menjadi kawasan pertambangan mineral logam emas. Selanjutnya hasil penilaian kembali tersebut digunakan sebagai salah satu substansi revisi RTRW Banyuwangi dan RTRW Provinsi 5 Tahunan dalam rangka mewujudkan kelestarian kawasan hutan lindung di Jawa Timur. 2. Penyelesaian Permasalahan Kawasan Budidaya Mediasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada pemilik industri pengecoran logam untuk menemukan solusi masalah penggunaan lahan akibat perubahan rencana tata ruang.
Percepatan koordinasi antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan dengan Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Penataan Ruang dengan menetapkan Kawasan Cagar Budaya Trowulan sebagai Kawasan Strategis Nasional.
D. Sinkronisasi Rencana Tata Ruang (RTR) dengan Program Rencana Pembangunan Provinsi Jawa Timur sejauh ini sudah melakukan penyerasian antara RTRW, RPJPD dan RPJMD yang dilakukan melalui: ŸPenyerasian Perda RTRW Provinsi Jawa Timur telah disinkronisasi dan disesuaikan dengan kebijakan sektoral dalam RPJP Nasional dan RPJP Provinsi Jawa Timur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008. RPJPD Provinsi Jawa Timur dengan visi agrobisnis, diserasikan dengan RTRW Jawa Timur dalam bentuk kebijakan, strategi, rencana struktur ruang, pola pemanfaatan ruang, dan kawasan strategis. Sehingga RTRW Provinsi Jawa Timur menjadi matra ruang dari arahan kebijakan pembangunan Jawa Timur yang tertuang pada RPJPD Jawa Timur. ŸPenyusunan Perda No. 3 Tahun 2014 tentang RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019 secara hierarki mengacu pada RPJPD. Pengaplikasian matra keruangan RTRWP tertuang dalam kebijakan kluster kewilayahan dengan program yang disinkronisasikan dengan indikasi program 5 tahunan RTRWP. ŸSinkronisasi muatan RTRW dengan rencana sektoral mengingat rencana sektoral tertuang dalam Perda No. 3 Tahun 2014 tentang RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014–2019 dengan pengaplikasian matra keruangan RTRWP tertuang dalam kebijakan kluster kewilayahan dengan program yang disinkronisasikan dengan indikasi program 5 tahunan RTRWP.
Profil Penataan Ruang
IV Pembinaan Penyelenggaraan Penataan ruang A. Kelembagaan Penyelenggaraan Penataan Ruang
Gambar 3.3. Status Penetapan BKPRD di Provinsi Jawa Tengah Sudah ditetapkan Belum ditetapkan Sumber: Kuesioner Profil Penataan Ruang Jawa Timur 2015
12
35 35
Jawa Tengah
Provinsi Jawa Tengah merupakan Provinsi yang telah menyusun dan menetapkan BKPRD Provinsi dengan Surat Keputusan No.650/27/2010. Badan Koordinasi Pembangunan Regional Daerah (BKPRD) di Jawa Tengah sudah mencakup koordinasi adhoc antar SKPD untuk penyelesaian masalah tata ruang dan sudah memiliki mekanisme koordinasi antara BKPRD Provinsi dengan Kabupaten/Kota. Namun belum ditetapkan pedoman terkait mekanisme tersebut. Berikut adalah status penetapan BKPRD di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah
Tabel 2. Status Penetapan BKPRD di Provinsi Kalimantan Timur
BKPRD
SK. Nomor
BKPRD
Kabupaten
SK. Nomor Kabupaten
Cilacap
21 Tahun 2012
Kudus
650/222/2009
Banyumas
153 Tahun 2012
Jepara
650/67
Purbalingga
650/121.3/2009
Demak
602/14/2010
Banjarnegara
050/473/2012
Semarang
050/0370/2006
Kebumen
050/ 190/KEP/2009
Temanggung
32 Tahun 2010
Purworejo
188.4/108/2012
Kendal
650/88/2010
Wonosobo
650/297/2010
Batang
050/240/2010
Magelang
188.45/364/KEP/2010
Pekalongan
650/182 / 2010
Boyolali
56 Tahun 2010
Pemalang
050/178.C/BPP
Klaten
650/314/2009
Tegal
050/844/2008
Sukoharjo
650.05/220/2012
Brebes
050/092/2009
Wonogiri
95 Tahun 2012
Karanganyar
050/ 340/2012
Magelang
650/01.b/112/2012
Sragen
652/ 76.a/02/2009
Surakarta
650/09.0/1/2011
Grobogan
600/792
Salatiga
41 Tahun 2010
Blora
800.22/ 698/2011
Semarang
650/0108
Rembang
050/0160/2013
Pekalongan
050.05/016 Thn 2010
Pati
050/857/2010
Tegal
650/142/2010
Kota
Sumber: Jawaban Kuisioner Profil Penataan Ruang Jawa Tengah 2015
Profil Penataan Ruang
B. Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Jumlah PPNS pada Provinsi Jawa Tengah yang tersedia saat ini dirasa masih sangat kurang dan jauh dari jumlah kebutuhan ideal Provinsi Jawa Tengah. Jumlah kebutuhan tersebut didapatkan dari informasi pemerintah daerah Jawa Tengah, dimana jumlah PPNS yang ada hanya dua puluh empat orang sedangkan idealnya Provinsi Jawa Tengah memerlukan setidaknya empat puluh orang PPNS. Jumlah tersebut tentu belum mampu mendukung kinerja PPNS dalam pengendalian pemanfaatan ruang di Jawa Tengah. Ada pula kendala lainnya dalam kinerja PPNS di Jawa Tengah yakni: ŸKuantitas PPNS belum memadai ŸKesulitan dalam berkoordinasi dengan instasi lain saat bertugas ŸBelum terbangunnya kelembagaan pendukung PPNS
24 40 Gambar 5. Kebutuhan dan Kesediaan PPNS di Provinsi Jawa Tengah
14
Jawa Tengah
C. Jumlah Sumber Daya Manusia
3 5 Berdasarkan informasi yang didapatkan dari pemerintah daerah Jawa Tengah, jumlah tenaga ahli bidang penataan ruang di provinsi ini berjumlah tiga orang, sedangkan idealnya Provinsi Jawa Tengah memiliki sekurang-kurangnya lima orang ahli. Jumlah ideal ini merupakan usulan dari pemerintah daerah yang lebih mengetahui kondisi lapangan Provinsi Jawa Tengah. Sehingga dapat diketahui bahwa ketersediaan SDM bidang tata ruang di Jawa Tengah hampir Tercukupi
D. Partisipasi Masyarakat dan Dunia Usaha Masyarakat Provinsi Jawa Tengah telah ikut berpartisipasi dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang di Jawa Tengah melalui kegiatan Forum Komunitas Hijau yang berkonsentrasi pada penyediaan dan pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Namun belum ada partisipasi dari dunia usaha dalam pemanfaatan dan pengendalian tata ruang Jawa Tengah. Belum diketahui alasan/kendala yang menyebabkan sikap pasif dunia usaha ini.
E. Sistem Informasi Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah sudah memiliki Sistem Informasi Penataan Ruang (SITR) yang mencakup informasi aspek perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang. Namun SITR ini belum terintegrasi antara pusat dan daerah dikarenakan belum adanya infrastruktur penunjang dan Sumber Daya Manusia yang khusus menangani Sistem Informasi Penataan Ruang. Profil Penataan Ruang
Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
