Profil Tata Ruang. Provinsi Jambi

Profil Tata Ruang

Provinsi Jambi

Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Profil Tata Ruang Provinsi Jambi


Kata Pengantar

P

enataan ruang telah menjadi salah satu acuan pembangunan saat ini. Upaya penataan ruang telah didukung oleh ketersediaan regulasi mulai dari undangundang hingga peraturan daerah. Saat ini, pelaksanaan penataan ruang telah menunjukkan hasil, salah satunya dengan tersedianya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di sebagian besar provinsi, kabupaten dan kota. Namun demikian, dmasih banyak isu terkait upaya penataan ruang yang perlu ditangani. Isu di dalam penataan ruang diantaranya adalah panjangnya langkah penyelesaian RTRW dan rencana rincinya, konflik pemanfaatan ruang, belum harmonisnya berbagai peraturan perundangan sektor pengguna ruang, serta belum efektifnya kelembagaan penataan ruang. Sebagai langkah awal dari upaya untuk memahami dengan baik isu penataan ruang di pusat dan di derah tersebut, dibutuhkan data dan informasi yang handal, valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melakukan upaya untuk mendokumentasikan seluruh data dan informasi penataan ruang yang akan disajikan dalam bentuk Buku Profil Tata Ruang. Diharapkan pemahaman tehadap isu secara baik akan mampu meningkatkan kinerja para pemangku kepentingan di Bidang Tata Ruang dan Pertanahan.

Jakarta, Agustus 2015 Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

DaftarTabel Tabel 1 Tabel II Tabel III

Penggunaan Lahan Eksisting Provinsi Jambi Status Penetapan RTRW Provinsi Jambi Status Penetapan BKPRD Provinsi Jambi

7 9 12

DaftarGambar Gambar 1 Gambar 2 Gambar 3 Gambar 4 Gambar 5 Gambar 6

Peta Rencana Struktur Ruang Provinsi Jambi Peta Rencana Pola Ruang Provinsi Jambii Status Penetapan Perda RTRW di Provinsi Jambi Status Penetapan BKPRD di Provinsi Jambi Kebutuhan dan Kesediaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Provinsi Jambi Kebutuhan dan Kesediaan SDM Penataan Ruang di Provinsi Jambi

iv

3 5 8 11 13 13

Daftar Isi

Daftar Isi Kata Pengantar Daftar Isi Daftar Tabel Daftar Gambar

i iii iv iv

Profil Penataan Ruang Provinsi Jambi I II III

IV

Kondisi Eksisting Lingkungan Strategis Pelaksanaan Penataan Ruang - Penetapan Perda RTRW - Penetapan Rencana Rinci Tata Ruang - Konflik Penataan Ruang - Sinkronisasi Rencana Tata Ruang dengan Program Rencana Pembangunan Pembinaan Penataan Ruang - Kelembagaan Penataan Ruang - Jumlah PPNS - Jumlah SDM - Partisipasi Masyarakat dan Dunia Usaha - Sistem Informasi Penataan Ruang

Profil Penataan Ruang

2 7 8 8 10 10 10 11 11 12 13 14 14

Profil Tata Ruang Provinsi Jambi Profil Penataan Ruang

I Kondisi Eksisting Provinsi Jambi terletak di bagian tengah Pulau Sumatera dan tepat berhadapan langsung dengan kawasan pertumbuhan ekonomi yaitu IMS-GT (Indonesia-MalaysiaSingapura Growth Triangle). Secara administratif Provinsi Jambi terdiri dari sebelas kabupaten/kota yaitu sembilan kabupaten dan dua kota. Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi sudah ditetapkan dan terdiri atas Rencana Pola Pemanfaatan Ruang, Rencana Struktur Ruang dan Rencana Kawasan Strategis Provinsi.Jambimemiliki wilayah seluas 53.435,92 km2dengan batas-batas wilayah sebagai berikut : Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ

Bagian barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat Bagian utara berbatasan dengan Provinsi Riau Bagian selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan Bagian timur berbatasan dengan Laut Cina Selatan Provinsi Kepulauan Riau

Penataan ruang wilayah Provinsi Jambi bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah yang harmonis dan merata berbasis pengelolaan sumber daya alam dan infrastruktur secara optimal dan berkelanjutan. Provinsi Jambi juga memiliki Kawasan Strategis Nasional yang penataan ruangnya diprioritaskan pada fungsi dan daya dukung lingkungan hidup berdasarkan PP Nomor 26 Tahun 2008, yakni: Ÿ Kawasan Lingkungan Hidup Taman Nasional Kerinci Seblat yang juga melibatkan

sebagian wilayah Provinsi Bengkulu, Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan. Ÿ Kawasan Taman Nasional Berbak Ÿ Kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh Ÿ Kawasan Taman Nasional Bukit Duabelas

Sebagian besar wilayah Provinsi Jambi berada di dataran rendah (69,1%), yakni Jambi bagian timur hingga tengah.Sedangkan sedikit daerah dataran sedang berada di bagian tengah dan dataran tinggi di bagian timur provinsi (Gambar 7). Jenis Tanah di provinsi ini didominasi oleh tanah podzolik merah kuning (39,93%) yang tingkat kesuburannya rendah. Oleh karena itu, Jambi rawan mengalami banjir pada musim hujan dan kekeringan pada musim kemarau. Perbedaan debit air di sungai bahkan mencapai tujuh meter. Selain itu, Jambi juga memiliki Gunung berapi Kerinci yang merupakan tuntutan untuk peencanaan mitigasi bencana yang lebih matang untuk provinsi ini. Berdasarkan penunjukan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan yang dituangkan dalam SK Menteri Kehutanan Nomor 421/Kpts-II/1999, kawasan hutan Provinsi Jambi meliputi 2.179.440 hektar atau 42,73 persen dari luas keseluruhan Provinsi Jambi. Luasan tersebut merupakan hasil dari pemaduserasian Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi

2

Jambi

Gambar 1. Peta Rencana Struktur Ruang Provinsi Jambi Sumber: Lampiran Perda Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 Tentang RTRW Provinsi Jambi


4

Jambi

Gambar 2. Peta Rencana Pola Ruang Provinsi Jambi Sumber: Lampiran Perda Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 Tentang RTRW Provinsi Jambi


6

Jambi

Tabel 1. Penggunaan Lahan Eksisting Provinsi Jambi

No

Penggunaan Lahan

A

KAWASAN LINDUNG

1

Hutan Lindung

2

Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam

2) Cagar Alam 3) Taman Nasional 4) Taman Hutan Raya 5) Taman Wisata Alam B

KAWASAN BUDIDAYA

1

Kawasan Pertanian 1) Pertanian Lahan Basah 2) Pertanian Lahan Kering/ Tegalan/ Kebun Campur

2

Kawasan Permukiman

TOTAL

Eksisting (Ha)

Presentase

191.130

3,56

30.400

0,57

608.630

11,35

36.660

0,68

430

0,01

684.060

12,76

3.767.801

70,26

43.631

0,81

5.362.742

100,00

Sumber: Hasil Analisis Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2010-2015 Provinsi Jambi

II Lingkungan Strategis Provinsi Jambi memiliki Isu Strategis yaitu : Ÿ Wacana pembukaan Terusan Thai (sebelumnya disebut Terusan Kra atau Terusan Tanah

Genting Kra) yaitu terusan yang akan melewati Thailand Selatan untuk mempersingkat transportasi di wilayah tersebut. Pembukaan Terusan Kra ini akan merubah geo-ekonomi global (khususnya Asia Timur) dalam rute pelayaran yang dulunya melalui Selat Malaka berubah melalui Terusan Kra. Hal ini akan membuka peluang ekonomi bagi Provinsi Jambi yang menghadap langsung ke Laut Cina Selatan. Ÿ Program pengurangan emisi karbon akibat deforestasi dan degradasi hutan dan lahan

dunia. Provinsi Jambi berpotensi menjadi daerah yang potensial untuk menjaga keseimbangan lingkungan, dengan pertimbangan bahwa sekitar 70 persen hutan Jambi masih memiliki tutupan hutan dengan kategori baik. Sebagai jantung Pulau Sumatera, posisi hutan Jambi sangat strategis sebagai rumah terakhir dari keanekaragaman hayati Sumatera.


III Pelaksanaan Penataan Ruang A. Penetapan Perda RTRW

10 11 Gambar 3. Status Penetapan Perda RTRW di Provinsi Jambi Sudah ditetapkan Belum ditetapkan Sumber: Kuesioner Profil Penataan Ruang Jawa Timur 2015

8

Jambi

Provinsi Jambi telah menyusun dan menetapkan RTRW Provinsi dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013.RTRW Provinsi ini telah mengakomodir Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), namun belum mengintegrasikan Rencana Zonasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K). Ada pula beberapa Isu yang terdapat dalam Naskah Sementara RTRW Jambi, antara lain: ŸKebutuhan akan SDM bidang penataan ruang yang kompeten dan handal ŸPenetapan Kawasan Budidaya yang dikendalikan, ŸPenetapan kawasan budidaya yang didorong perkembangannya ŸPengembangan kawasan secara terpadu ŸPenetapan peraturan zonasi ŸPerizinan ŸPemberian Insentif dan Disinsentif, dan ŸPengenaan Sanksi.

Dari 11 kabupaten/kota di Jambi hanya 1 kabupaten/kota yang belum menetapkan RTRW yakni Kabupaten Sarolangun. Rincian kabupaten/kota dan nomor peraturan daerah yang menetapkan RTRW dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Status Penetapan RTRW di Provinsi Jambi

BKPRD

SK. Nomor

BKPRD

Kabupaten

SK. Nomor Kabupaten

Batanghari

16 Tahun 2013

Bungo

9 Tahun 2013

Sarolangun

-

Merangin

4 Tahun 2014

Muaro Jambi

4 Tahun 2013

Kerinci

24 Tahun 2012

Tebo

6 Tahun 2013

Tj. Jabung Timur

11 Tahun 2012

Sungai Penuh

5 Tahun 2012

Tj. Jabung Barat

12 Tahun 2013

Jambi

9 Tahun 2013

Kota

Sumber: Jawaban Kuisioner Profil Penataan Ruang Jambi 2015


B. Penetapan Rencana Rinci Tata Ruang Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi (KSP) yang akan dibuat di Jambi sebanyak 7 rencana. Jumlah Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten/Kota yang akan dibuat yakni sebanyak 233 rencana. Jambi memprioritaskan penyelesaiantujuh KSP Provinsi dan KSK/RDTR berdasarkan hierarkhi perkotaan dalam lima tahun kedepan.

C. Konflik Pemanfaatan Ruang Provinsi Jambi memiliki konflik penataan ruang yang harus diselesaikan secara nasionalantara lain: 1. Konflik Kawasan Lindung: Adanya pemukiman warga di dalam kawasan hutan lindung dan menolak untuk dilakukan tata batas oleh Kementerian Kehutanan. 2. Konflik Kawasan Budidaya: Konflik petani dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit dan industri perkayuan yang menimbulkan spekulasi tanah dan perebutan hak milik lahan Selain itu, provinsi ini juga belum memiliki sistem insentif/disinsentifdan peta rencana skala 1:5.000 karena masalah pendanaan untuk pengadaannya sehingga sulit untuk menyelenggarakan pengendalian pemanfaatan ruang.

D. Sinkronisasi Rencana Tata Ruang (RTR) dengan Program Rencana Pembangunan Provinsi Jambi sejauh ini sudah melakukan penyerasian antara RTRW, RPJPD dan RPJMD yang dilakukan melalui integrasi substansi perencanaan kebijakan di RTRW ke dalam RPJMD. Penyerasian muatan RTRW dengan rencana sektoral juga telah dilakukan melalui paduserasirencana sektoral dalam rencana tata ruang.

10

Jambi

IV Pembinaan Penyelenggaraan Penataan ruang A. Kelembagaan Penyelenggaraan Penataan Ruang

Gambar 4. Status Penetapan BKPRD di Provinsi Jambi Belum ditetapkan Sudah ditetapkan

8 11

Sumber: Kuesioner Profil Penataan Ruang Jambi 2015

Provinsi Jambimerupakan Provinsi yang telah menyusun dan menetapkan BKPRD Provinsi dengan Surat Keputusan No.296/Kep.Gub/Bappeda/2014. Meskipun demikian, Badan Koordinasi Pembangunan Regional Daerah (BKPRD) di Jambi belum mencakup koordinasi adhoc antar SKPD untuk penyelesaian masalah tata ruang. Koordinasi penataan ruang lintas sektor diambil alih oleh Bappeda Provinsi Jambi.BeberapaKota dan Kabupaten di Provinsi Jambi telah membentuk BKPRD. Status penetapannya dapat dilihat pada Tabel 3.


Tabel 3. Status Penetapan BKPRD di Provinsi Jambi

BKPRD

SK. Nomor

BKPRD

Kabupaten

SK. Nomor Kabupaten

Batanghari

14 Tahun 2014

Bungo

398/Bappeda/2014

Sarolangun

13/Bappeda/2014

Merangin

102/Bappeda/2014

Muaro Jambi

454/Kep.Bup/Bappeda/2014

Kerinci

-

Tebo

266 Tahun 2014

Tj. Jabung Timur

212 Tahun 2014

Sungai Penuh

-

Tj. Jabung Barat

176 Tahun 2012

Jambi

-

Kota

Sumber: Jawaban Kuisioner Profil Penataan Ruang Jambi 2015

Permasalahan kelembagaan dalam penyelenggaraan tata ruang yang dihadapi oleh BKPRD Provinsi Jambi adalah mekanisme koordinasi antar anggota BKPRD belum ditetapkan dan penetapan anggaran penyelenggaraan penataan ruang. BKPRD Jambi belum memiliki mekanisme koordinasi antara BKPRD Provinsi dengan Kabupaten/Kota dikarenakan telah dilakukan koordinasi oleh Bappeda. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Jambi menyarankan agar BKPRD ditingkatkan menjadi struktural sendiri dan terikat sehingga dapat berjalan lebih efektif.

B. Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Jumlah PPNS pada Provinsi Jambi yang tersedia saat ini dirasa masih sangat kurang dan jauh dari jumlah kebutuhan ideal Provinsi Jambi. Jumlah kebutuhan tersebut didapatkan dari informasi pemerintah daerah Jambi, dimana jumlah PPNS yang ada hanya satu orang sedangkan idealnya Provinsi Jambi memerlukan setidaknya sembilan orang PPNS. Jumlah tersebut tentu belum mampu mendukung kinerja PPNS dalam pengendalian pemanfaatan ruang di Jambi. Ada pula kendala lainnya dalam kinerja PPNS di Jambi yakni: Ÿ· Kuantitas PPNS belum memadai Ÿ· Kualitas PPNS belum memadai Ÿ· Kesulitan mencari kandidat PPNS yang memenuhi persyaratan ŸPendanaan

12

Jambi

B. Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

1 9 Gambar 5. Kebutuhan dan Kesediaan PPNS di Provinsi Jambi

C. Jumlah Sumber Daya Manusia

3 10 Gambar 5. Kebutuhan dan Kesediaan PPNS di Provinsi Jambi


Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi penataan ruang, Bappeda Provinsi Jambi memerlukan sejumlah sumber daya manusa yang ahli didalam bidang penataan ruang. Jumlah ideal ahli bidang penataan ruang yang dibutuhkan oleh Bappeda Provinsi Jambi adalah sepuluh orang, sedangkan saat ini hanya berjumlah empat orang. Jumlah ideal ini merupakan usulan dari pemerintah daerah karena dirasa pembebanan pekerjaan bidang penataan ruang terlalu berat jika hanya dilakukan oleh tiga orang ahli.

D. Partisipasi Masyarakat dan Dunia Usaha Partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penataan ruang di Provinsi Jambi belumbegitu terlihat kecuali dari kegiatan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Hal ini dikarenakan beberapa hal sebagai berikut: Ÿ Minimnya pemahaman masyarakat dan dunia usaha mengenai penyelenggaraan penataan ruang Ÿ Tidak adanya pedoman mengenai peran masyarakat dan peran dunia usaha dalam

pemanfaatan ruang Ÿ Tidak adanya pedoman mengenai peran masyarakat dan peran dunia usaha dalam

pengendalian pemanfaatan ruang Ÿ Pendanaan Ÿ Tidak ada unit kerja pemerintah daerah yang memiliki tugas dan fungsi melakukan

pembinaan untuk forum masyarakat dan forum dunia usaha

E. Sistem Informasi Penataan Ruang Provinsi Jambi belum memiliki Sistem Informasi Penataan Ruang (SITR). Belum tersusunnya SITR dikarenakan Minimnya Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan tidak ada unit kerja yang bertanggungjawab terhadap SITR. Hal ini digambarkan dari kedudukan penataan ruang di Bappeda Jambi hanya berada pada level esselon IV di sub bidang sarana prasaranadan tata ruang wilayah dengan hanya dua SDM penataan ruang sehingga membatasi lingkup gerak penyediaan SITR. SITR yang tersedia di pusat belum terintegrasi dengan Provinsi Jambi dikarenakan belum adanya instansi vertikal BIG di daerah Jambi.

14

Jambi


Profil Tata Ruang. Provinsi Jambi

Recommend Documents