Profil Tata Ruang. Provinsi Gorontalo

Profil Tata Ruang

Provinsi Gorontalo

Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Profil Tata Ruang Provinsi Gorontalo

Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Kata Pengantar

P

enataan ruang telah menjadi salah stu acuan pembangunan saat ini. Upaya penataan ruang telah didukung oleh ketersediaan regulasi mulai dari undangundang hingga peraturan daerah. Saat ini, pelaksanaan penataan ruang telah menunjukkan hasil, salah satunya dengan tersedianya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di sebagian besar provinsi, kabupaten dan kota. Namun demikian, dmasih banyak isu terkait upaya penataan ruang yang perlu ditangani. Isu di dalam penataan ruang diantaranya adalah panjangnya langkah penyelesaian RTRW dan rencana rincinya, konflik pemanfaatan ruang, belum harmonisnya berbagai peraturan perundangan sektor pengguna ruang, serta belum efektifnya kelembagaan penataan ruang. Sebagai langkah awal dari upaya untuk memahami dengan baik isu penataan ruang di pusat dan di derah tersebut, dibutuhkan data dan informasi yang handal, valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melakukan upaya untuk mendokumentasikan seluruh data dan informasi penataan ruang yang akan disajikan dalam bentuk Buku Profil Tata Ruang. Diharapkan pemahaman tehadap isu secara baik akan mampu meningkatkan kinerja para pemangku kepentingan di Bidang Tata Ruang dan Pertanahan.

Jakarta, Agustus 2015 Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Daftar Isi Kata Pengantar Daftar Isi Daftar Tabel Daftar Gambar

i iii iv iv

Profil Penataan Ruang Provinsi Gorontalo I II III

IV

Kondisi Eksisting Lingkungan Strategis Pelaksanaan Penataan Ruang - Penetapan Perda RTRW - Penetapan Rencana Rinci Tata Ruang - Konflik Penataan Ruang - Sinkronisasi Rencana Tata Ruang dengan Program Rencana Pembangunan Pembinaan Penataan Ruang - Kelembagaan Penataan Ruang - Jumlah PPNS - Jumlah SDM - Partisipasi Masyarakat dan Dunia Usaha - Sistem Informasi Penataan Ruang

Profil Penataan Ruang

2 7 8 8 9 9 10 10 10 11 12 13 13

DaftarTabel Tabel 1 Tabel II Tabel III

Penggunaan Lahan Eksisting Provinsi Gorontalo Status Penetapan RTRW Provinsi Gorontalo Status Penetapan BKPRD Provinsi Gorontalo

7 9 11

DaftarGambar Gambar 1 Gambar 2 Gambar 3 Gambar 4 Gambar 5 Gambar 6

Peta Kawasan Strategis Provinsi Gorontalo Peta Rencana Pola Ruang Provinsi Gorontalo Status Penetapan Perda RTRW di Provinsi Gorontalo Status Penetapan BKPRD di Provinsi Gorontalo Kebutuhan dan Kesediaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Provinsi Gorontalo Kebutuhan dan Kesediaan SDM Penataan Ruang di Provinsi Gorontalo

iv

3 5 8 10 12 12

Daftar Isi

Profil Tata Ruang Provinsi Gorontalo Profil Penataan Ruang

I Kondisi Eksisting Provinsi Gorontalo merupakan daerah/provinsi pemekaran dari Sulawesi Utara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo.Saat ini, Provinsi Gorontalo memiliki 6 (enam) wilayah pemerintahan yakni 5 (lima) Kabupaten dan 1 (satu) Kota (Gambar 9). Luas wilayah Provinsi Gorontalo adalah 12.215,44 km2dengan batas wilayah sebagai berikut: Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ

Bagian barat berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah Bagian utara berbatasan dengan Laut Sulawesi Bagian selatan berbatasan dengan Provinsi Teluk Tomini Bagian timur berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Utara

Kondisi wilayah Provinsi Gorontalo yang letaknya berada di dekat garis khatulistiwa, mempunyai suhu udara yang cukup panas yang berkisar antara 260c - 280c.Wilayah ini mempunyai topografi yang yang beragam, antara lain daerah dataran, perbukitan dan pegunungan.Namun didominasi topografi pegunungan dengan 3 satuan wilayah morfologi, yaitu: Ÿ Satuan morfologi pegunungan berlereng terjal berada di wilayah bagian 
tengah dan

utara wilayah Gorontalo, yang menjadi pembatas sebelah timur dan sebelah utara dari Cekungan Air Tanah Limboto. Ÿ Satuan morfologi perbukitan bergelombang, terutama dijumpai di daerah bagian selatan dan bagian barat dan menjadi batas cekungan di sebelah selatan dan sebelah utara. Ÿ Satuan morfologi dataran, merupakan daerah dataran rendah, berada di bagian tengah wilayah Cekungan Limboto yaitu di sekitar Danau Limboto. Oleh karena itu, Gorontalo termasuk dalam wilayah yang rawan bencana, adapun bencana yang sering melanda Provinsi Gorontalo adalah banjir, tanah longsor dan tsunami (Gelombang pasang). Selain itu Gorontalo juga menjadi wilayah yang sering dilanda gempa bumi. Pengembangan wilayah Provinsi Gorontalo sebagaimana mengacu pada perda No. 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) terbagi dalam kawasan lindung dan kawasan budidaya dengan tujuan penataan ruang wilayah provinsi adalah mewujudkan tatanan ruang wilayahprovinsi yang memiliki keseimbangan ekonomi, ekologi dan sosial budaya, serta mendukung pertahanan dan keamanan nasional dalam rangka optimalisasi potensi sumber daya alam berbasis pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pariwisata dan pertambangan melalui inovasi dan pengembangan kualitas sumber daya manusia demi kesejahteraan masyarakat menuju Gorontalo yang Maju dan Mandiri 2

Gorontalo

Gambar 1. Peta Kawasan Strategis Provinsi Gorontalo Sumber: Lampiran Perda RTRW Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2011

Profil Penataan Ruang

4

Gorontalo

Gambar 1. Peta Rencana Pola Ruang Provinsi Gorontalo Sumber: Lampiran Perda RTRW Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2011

Profil Penataan Ruang

6

Gorontalo

Tabel 1. Penggunaan Lahan Eksisting Provinsi Jambi

No

Penggunaan Lahan

A

KAWASAN LINDUNG

1

Hutan Lindung

2

Eksisting (Ha)

Presentase

203.026

18,11

Hutan Konservasi

79.791

7,12

Hutan Produksi Tetap

90.518

8,08

Hutan Prodksi Terbatas

254.988

22,75

Hutan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam

196.345

17,52

52.811

4,71

2) Pertanian Lahan Kering/ Tegalan/ Kebun Campur

135.754

12,11

2

Kawasan Perkebunan

96.826

8,64

3

Kawasan Perikanan

10.900

0,97

5.362.742

100,00

B

KAWASAN BUDIDAYA

1

Kawasan Pertanian 1) Pertanian Lahan Basah

TOTAL

Sumber: Hasil Analisis Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2012-2017 Provinsi Gorontalo

II Lingkungan Strategis Provinsi Gorontalo memiliki Isu Strategis yaitu: Kerjasama Pembangunan Teluk Tomini dengan Provinsi Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah yang mempunyai nilai ekonomi, sosial, dan ekologis/lingkungan yang sangat berarti bagi kelangsungan penghidupan masyarakat. Teluk Tomini merupakan kawasan andalan nasional, tetapi juga menjadi perhatian dunia internasional karena tipe ekosistem khas yang beranekaragaman, seperti mangrove, padang lamun, rumput laut, estuaria, delta, dan rawa pantai non bakau. Ekosistem-ekosistem tersebut sebagai penyangga kehidupan yang perlu dilindungi. Selain itu, ekosistem terumbu karang yang ada di Teluk Tomini merupakan bagian dari “Segitiga Terumbu Karang” (Coral Triangle) yang memiliki keragaman karang tertinggi di dunia. Hal ini tentu saja berdampak besar bagi perkembangan wilayah Gorontalo yang harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan potensi ekonomi yang dihasilkan dari pariwisata dan pelabuhan di Teluk Tomini. Laut Tomini dan sekitarnya telah ditetapkan sebagai kawasan budidaya ruang darat maupun laut yang pengembangannya diarahkan Profil Penataan Ruang

untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut. Dalam kawasan Teluk Tomini, juga terdapat satu pelabuhan internasional yaitu pelabuhan Bitung dan satu pelabuhan nasional yaitu pelabuhan Gorontalo, dan 13 kawasan lindung nasional. (PP No. 26 Tahun 2008 tentang RTRWN). Perjanjian Kerjasama (LoI) ditandatangani oleh Gubernur Gorontalo, Indonesia dan Provinsi Selatan Srilanka. Perjanjian ini atas insiatif dari ART-Gold UNDP, menginisiasi kerjasama antara Provinsi Selatan Srilanka dan Provinsi Gorontalo untuk bertukar pengetahuan dan pengalaman terbaik sesuai dengan arah pembangunan kedua wilayah. Inisiatif Kerjasama saat ini telah sampai pada aksi dan kegiatan nyata dimana kedua pihak dapat bekerja bersama dengan patner internasional menuju pembangunan daerah untuk mencapai keuntungan bersama (win-win solution). Sebagai hasil dari misi, telah diidentifikasi ide ide project yang akan dikembangkan berdasarkan perjanjian kerjasama diantaranya bidang pertanian, bidang kesehatan dan bidang pendidikan.

III Pelaksanaan Penataan Ruang A. Penetapan Perda RTRW

Gambar 3. Status Penetapan Perda RTRW di Provinsi Gorontalo Sudah ditetapkan

6 6

Belum ditetapkan Sumber: Kuesioner Profil Penataan Ruang Gorontalo 2015

8

Gorontalo

Provinsi Gorontalo telah menyusun dan menetapkan RTRW Provinsi dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011.RTRW Provinsi ini telah mengakomodir Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Rencana Zonasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K). Ada pula beberapa Isu yang terdapat dalam Naskah Sementara RTRW Gorontalo, antara lain pengembangan kawasan secara terpadu dan Pengenaan Sanksi. Seluruh kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo telah menetapkan RTRW. Rincian kabupaten/kota dan nomor peraturan daerah yang menetapkan RTRW dapat dilihat pada tabel 2. Tabel 2. Status Penetapan RTRW di Provinsi Gorontalo

SK. Nomor

Daerah Kabupaten Pohuwatu

8 Tahun 2012

Gorontalo Utara

5 Tahun 2013

Bone Balango

4 8 Tahun 2012

Daerah

SK. Nomor

Boalemo

3 Tahun 2012

Gorontalo

4 Tahun 2012

Kota Gorontalo

40 tahun 2012

Sumber: Jawaban Kuisioner Profil Penataan Ruang Gorontalo 2015

B. Penetapan Rencana Rinci Tata Ruang Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi (KSP) yang akan dibuat di Gorontalo sebanyak 6 rencana. Jumlah Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten/Kota yang akan dibuat yakni sebanyak 8 rencana. Gorontalo memprioritaskan beberapa KSP dan RDTR untuk diselesaikan pada lima tahun mendatang, yakni RDTR Tilamuta, RDTR Paguat Dengilo, KSP Randangan, KSP Isimu, KSP Anggrek, dan KSP Rawonsari.

C. Konflik Pemanfaatan Ruang Provinsi Gorontalo memiliki konflik penataan ruang yang harus diselesaikan secara nasional yaitu konflik kawasan lindung berupa penambangan liar di dalam kawasan hutan lindung Nani Wartabon dan menolak untuk dilakukan tata batas oleh Kementerian Kehutanan. Selain itu, awasan budidya di Provinsi Gorontalo pun tak luput dari konflik, terdapat kasusu alih fungsi hutan mangrove di Pohuwatu Selain itu, provinsi ini juga belum memiliki sistem insentif/disinsentif dan peta rencana skala 1:5.000 sehingga sulit untuk menyelenggarakan pengendalian pemanfaatan ruang. Penyediaan peta rencana skala 1:5.000 terkendala karena belum dilakukan koordinasi dengan BIG terkait penyediaan peta dasar skala 1:5.000 dan minimnya kapasitas SDM bidang penataan ruang. Profil Penataan Ruang

D. Sinkronisasi Rencana Tata Ruang (RTR) dengan Program Rencana Pembangunan Provinsi Gorontalo sejauh ini sudah melakukan penyerasian antara RTRW, RPJPD dan RPJMD yang dilakukan melalui integrasi substansi isu pembangunan di RTRW ke dalam RPJMD. Rencana sektoral juga disusun berdasarkan penyesuaian rencana pembangunan sektoral dengan RTRW sebagai pedomannya.

IV Pembinaan Penyelenggaraan Penataan ruang A. Kelembagaan Penyelenggaraan Penataan Ruang

Gambar 4. Status Penetapan BKPRD di Provinsi Jambi Belum ditetapkan Sudah ditetapkan Sumber: Kuesioner Profil Penataan Ruang Jambi 2015

10

3 6

Gorontalo

Provinsi Gorontalo merupakan Provinsi yang telah menyusun dan menetapkan BKPRD Provinsi dengan Surat Keputusan No.183/01/VII/2007. Badan Koordinasi Pembangunan Regional Daerah (BKPRD) di Gorontalo sudah mencakup koordinasi ad-hoc antar SKPD untuk penyelesaian masalah tata ruang. BKPRD Gorontalo juga sudah memiliki mekanisme koordinasi antara BKPRD Provinsi dengan Kabupaten/Kota. Status penetapan BKPRD di kabupaten/kota di Gorontalo dapat dilihat pada Tabel 4

Tabel 4. Status Penetapan RTRW di Provinsi Gorontalo

SK. Nomor

Daerah Kabupaten Pohuwatu

183/17/IV/2014

Gorontalo Utara

-

Bone Balango

-

Daerah

SK. Nomor

Boalemo

-

Gorontalo

563/04/V/2014

Kota Gorontalo

43/2/II/2013

Sumber: Jawaban Kuisioner Profil Penataan Ruang Gorontalo 2015

B. Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Berdasarkan informasi dari pemerintah daerah Gorontalo, belum ada PPNS yang tersedia di provinsi ini, sedangkan idealnya Provinsi Gorontalo memerlukan setidaknya 5 orang PPNS. Kinerja PPNS dalam pengendalian pemanfaatan ruang di Gorontalo tentu masih nihil karena tidak adanya tenaga PPNS. Ada pula kendala yang dihadapi dalam pembentukan PPNS yakni: ŸWadah dan Tata Kerja PPNS belum terdefinisi dengan baik ŸKesulitan dalam berkoordinasi dengan instasi lain saat bertugas ŸKesulitan mencari kandidat PPNS yang memenuhi persyaratan ŸBelum terbangunnya kelembagaan pendukung PPNS

Profil Penataan Ruang

0 5 Gambar 5. Kebutuhan dan Kesediaan PPNS di Provinsi Gorontalo

C. Jumlah Sumber Daya Manusia

0 3 Gambar 5. Kebutuhan dan Kesediaan PPNS di Provinsi Gorontalo Jumlah ideal ini merupakan usulan dari pemerintah daerah yang lebih mengetahui kondisi lapangan Provinsi Gorontalo. Sehingga dapat diketahui bahwa ketersediaan SDM bidang tata ruang di Gorontalo masih jauh dari kata cukup.

12

Gorontalo

D. Partisipasi Masyarakat dan Dunia Usaha Belum terdapat partisipasi masyarakat dalam penataan ruang di Provinsi Gorontalo. Hal ini dikarenakan minimnya pemahaman masyarakat mengenai penyelenggaraan penataan ruang dan kesulitan pendanaan. Begitu pula partisipasi dunia usaha dalam penataan ruang juga masih sangat minim. Kedua hal tersebut tak lepas dari permasalahan dalam lembaga pemerintah daerah yang tidak memiliki unit kerja dengan tugas dan fungsi pembinaan bagi masyarakat dan dunia usaha.

E. Sistem Informasi Penataan Ruang Provinsi Gorontalo sudah memiliki Sistem Informasi Penataan Ruang (SITR) yang mencakup informasi aspek perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang. Namun SITR ini belum terintegrasi antara pusat dan daerah dikarenakan hanya berbentuk website informasi.

Profil Penataan Ruang

Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional