Profil Kesehatan Provinsi Gorontalo Tahun 2009

Profil Kesehatan Provinsi Gorontalo Tahun 2009 BAB IV PENCAPAIAN PEMBANGUNAN KESEHATAN PROVINSI GORONTALO Untuk menggambarkan pencapaian pembangunan kesehatan di Provinsi Gorontalo tahun 2009, maka data-data yang disajikan dibawah ini adalah data yang didapatkan dari Profil kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2009, yang kemudian dikomparasikan dengan data hasil RISKESDAS dan data Master Plan Kesehatan Provinsi Gorontalo. Data tersebut dapat dijadikan sebagai data pembanding antara data yang bersumber dari profil kesehatan kabupaten/kota dan data dari cakupan program yang ada pada Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo tahun 2009. Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan Komparatif dan trend selama kurun waktu 3 sampai 5 tahun. Gambaran tentang situasi kesehatan di Provinsi Gorontalo pada tahun 2009 disajikan antara lain melalui indikator mortalitas, morbiditas, status gizi masyarakat dan lain-lain, sebagai berikut; A. Angka Kematian (Mortalitas) Kematian dapat digunakan sebagai salah satu indikator berhasil tidaknya pembangunan kesehatan. Data tentang kematian dapat diperoleh dengan cara melakukan berbagai survei karena umumnya kematian terjadi di rumah, sedangkan kematian yang terjadi pada pelayanan kesehatan umumnya hanya kasus rujukan begitu pula data kematian yang ada di kelurahan hanya yang dilaporkan saja, penyebab kematian umumnya tidak dicatat. Data yang disajikan berikut ini adalah data jumlah Kematian Bayi dan Balita, dan jumlah Kematian Ibu yang terlapor di sarana pelayanan kesehatan yang ada di kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo.

28

Profil Kesehatan Provinsi Gorontalo Tahun 2009 1. Angka Kematian Ibu (AKI) Kematian Ibu Bersalin menggambarkan status gizi dan kesehatan ibu, kondisi kesehatan lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, ibu waktu melahirkan dan waktu nifas. jumlah kematan ibu maternal di Provinsi Gorontalo Tahun 2009 sebanyak 50 orang dari 21.987 lahir hidup, dengan rincian kematian ibu hamil 17 orang, kematian ibu bersalin 16 orang dan kematian ibu nifas sebanyak 17 orang jika dikonfersi terhadap setiap 100.000 kelahiran hidup maka angka kematian ibu adalah 227 per 100.000 KH,

secara kumulatif angka ini lebih kecil

bila

dibandingkan dengan angka kematian ibu pada tahun 2008 sebanyak 60 kematian ibu, Bila dibandingkan dengan indikator yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan yang hanya 250 kematian per 100.000 maka Angka Kematian Ibu melahirkan

di Provinsi Gorontalo telah berada dibawah

standar nasional. Jumlah kematian ibu maternal pada Tahun 2009 tertinggi berada di kabupaten Gorontalo sebanyak 13 orang, sedangkan terendah di Kota Gorontalo sebanyak 5 orang. Gambar : 4.1 Kematian Maternal Provinsi Gorontalo Tahun 2005-

2009 Sumber : Profil kesehatan Kabupaten/Kota 2005-2009

29

Profil Kesehatan Provinsi Gorontalo Tahun 2009 Gambar : 4.2 Trend Angka Kematian Ibu Maternal/100.000 KH di Provinsi Gorontalo Tahun 2002-2009

Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2002-2009 Selama kurun waktu 8 tahun, kecenderungan

Angka kematian Ibu di

Provinsi Gorontalo mengalami fluktuasi, Angka Kematian Ibu tertinggi dilaporkan pada tahun 2006 sebesar 418 Per 100.000 KH. Sedangkan kematian Ibu terendah pada tahun 2004 sebesar 218 per 1000.0000 KH. 2. Angka Kematian Bayi (AKB) dan Balita (AKABA) Infant Mortality Rate atau anka kematian Bayi (AKB)

merupakan

indicator yang laim digunakan dalam menentukan derajat kesehatan masyarakat, angka kematian bayi merujuk pada jumlah bayi yang meninggal pada fase antara kelahiran hingga bayi belum mencapai umur 1 tahun per 1000 kelahiran hidup. Kecenderungan

penurunan Angka kematian Bayi dan Balita dapat

dipengaruhi oleh pemerataan pelayanan kesehatan berikut fasilitasnya, pendapatan masyarakat yang meningkat juga dapat berperan melalui perbaikan gizi yang pada gilirannya mempengaruhi daya tahan tubuh terhadap serangan penyakit. 30

Profil Kesehatan Provinsi Gorontalo Tahun 2009 Gambaran angka kematian bayi (AKB) dan angka kematian Balta (AKABA) di Provinsi Gorontalo Selama Tahun 2005-2009 dapat dilihat pada gambar berikut : Gambar : 4.3 Jumlah Balita mati di Provinsi Gorontalo Tahun 2005-2009

Sumber :Profil kesehatan Kabupaten/Kota tahun 2005-2009 Jumlah balita mati pada tahun 2009 di Provinsi Gorontalo sebanyak 112 kasus, angka tersebut menurun lebih dari setengah dari tahun sebelumnya sebanyak 164 kasus kematian Balita tertinggi berada di Kabupaten Gorontalo sebanyak 51 kasus sedangka kasus kematian balita terendah di Kabupaten Goorntalo Utara sebanyak 3 kasus kematian. Gambaran jumlah kematian Bayi di Kabupaten/Kota selang Tahun 20052009 digambarkan pada gambar berikut ini :

31

Profil Kesehatan Provinsi Gorontalo Tahun 2009

Gambar : 4.4 Jumlah bayi Mati di Provinsi Gorontalo Tahun 2005-2009

Sumber : Profil kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2005-2009 Berdasarkan tabel diatas, jumlah bayi yang mati di Provinsi Gorontalo selang Tahun 2005-2009 cenderung tidak mengalami perubahan

yang

signifikan pada tahun 2005 jumlah bayi mati sebanyak 163 bayi, namun tahun 2009 jumlah bayi yang mati sebanyak 333 kasus kematian, angka ini mengalami peningkatan hampir dua kali lipat pada tahun sebelumnya sebanyak 164 kasus. Kabupaten/Kota yang melaporkan angka kematian bayi tertinggi tahun 2009 adalah kasus.

32

kabupaten Gorontalo sebanyak 139


Gambar : 4.5 Jumlah Kematian ; Bayi, Balita dan Ibu maternal di Provinsi Gorontalo Tahun 2005-2009

Sumber : Profil kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2005-2009 Angka kematian balita (AKABA)

di Provinsi Gorontalo tertinggi

dilaporkan pada tahun 2007 sebanyak 245 kemudian mengalami penurunan pada Tahun 2009 sebanyak 112. Jumlah kematian ibu nifas, ibu melahirkan dan ibu hamil di Provinsi Gorontalo selama kurun waktu 4 tahun mengalami fluktuasi, jumlah kematian tertinggi dilaporkan terjadi pada tahun 2006 sebanyak 82, mengalami penurunan pada tahun 2007 sebanyak 57 kemudian menurun pada tahun 2009 menjadi 50 kasus.

33


B. MORBIDITAS Tingkat kesakitan mencerminkan situasi derajat kesehatan masyarakat di Provinsi Gorontalo, beberapa indicator morbiditas penakit tertentu merupakan terkait denga komitmen global dalam MDGs. Angka kesakitan di Provinsi Gorontalo diperoleh dari data berbasis masyarakat baik ditingkat Rumah Sakit ataupun Puskesmas melalui sistim pencatatan dan pelaporan yang disajikan dalam bentuk buku Profil kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2008. Program utama untuk menekan angka kesakitan adalah dengan mengembangkan sistem surveilans epidemiologi berbasis masyarakat, pemberantasan sarang nyamuk (PSN) dan vektor penyakit lainnya, pengawasan pemeriksaan kualitas air dan lingkungan, perbaikan sarana air bersih dan sanitasi dasar, pengembangan program desa sehat, sosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat dan revitalisasi Posyandu . 1. Penyakit Malaria Penyakit Malaria merupakan salah satu Penyakit Menular yang merupakan penyakit endemis khusunya diwlayah Indonesia Timur, Angka kesakitan Malaria per-1.000 penduduk di Provinsi Gorontalo pada Tahun 2008 dapat dilihat pada gambar berikut ; Gambar : 4.6 Jumlah Penderita Malaria Klinis di Provinsi Gorontalo Tahun 2009

Sumber : Profil kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2009

34

Profil Kesehatan Provinsi Gorontalo Tahun 2009 Angka kesakitan penyakit Malaria pada tahun 2009 di provinsi Gorontalo mencapai 10,59 per 1.000 penduduk. Kasus malaria klinis terbanyak terdapat di Kabupaten Pohuwato sebesar 546 kasus, Jumlah penderita malaria klinis terendah di Kota Gorontalo sebanyak 5 kasus. 2. Demam Berdarah Angka kesakitan penyakit demam berdarah pada tahun 2009 di provinsi Gorontalo mencapai 9,19 per 100.000 penduduk. Kasus terbanyak terdapat di Kota Gorontalo sebesar 61,29. Kabupaten Boalemo memiliki angka kesakitan DBD terendah yaitu 3,2. . Jumlah tersebut belum termasuk Kabupaten Gorontalo utara karena tidak tersedia data kesakitan penyakit DBD. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut ; Gambar : 4.7 Angka Kesakitan DBD Per 100.000 Penduduk Provinsi Gorontalo Tahun 2008


35


Gambar : 4.8 Jumlah Kasus DBD di Provinsi Gorontalo Tahun 2009

Sumber : Profil kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2009 3.

Diare Angka kesakitan penyakit Diare pada tahun 2008 di provinsi Gorontalo mencapai 3,79 per 1.000 penduduk. Kasus terbanyak terdapat di Kabupaten Gorontalo sebesar 56,37 per 1.000 penduduk. Kabupaten Boalemo memiliki angka kesakitan diare terendah yaitu 14,78 per 1.000 penduduk. Jumlah tersebut tidak termasuk Kabupaten Gorontalo utara

karena tidak tersedia

data tentang penyakit diare. cakupan angka kesakitan penyakit diare per 1.000 penduduk di Kabupaten/kota se Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada gambar berikut ;

36


Gambar : 4.9 Angka Kesakitan Diare Per 1.000 Penduduk Di Provinsi Gorontalo Tahun 2008

Sumber : Profil kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2005-2008

Sumber : Profil kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2008 Gambar : 4.10 Jumlah kasus Diare di Provinsi gorontalo Tahun 2009

Sumber : Profil kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2009 37


Gambar : 4.11 Angka Kesakitan Penyakit Malaria, DBD Dan Diare Di Kabupaten / Kota Tahun 2008

Sumber : Profil kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2008 4. Penyakit TB-Paru Indikator Indonesia Sehat 2010 mengharapkan angka kesembuhan TB Paru mencapai 85 %. Prosentase TB paru sembuh pada tahun 2009 adalah 70,79 % angka ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 75,58%. Angka kesembuhan tertinggi

di Kota Gorontalo sebesar 100 %.

Angka kesembuhan TB Paru terendah di kabupaten Gorontalo Utara hanya 25,26%. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut :

38


Gambar : 4.12 Persentase TB Paru Sembuh di Provinsi Gorontalo Tahun 2008-2009

Sumber : Profil kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2005-2009 Sumber : Profil kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2008-2009 Case detection rate (CDR) Provinsi Gorontalo pada tahun 2008 dilaporkan 81,6% meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 60,6 %. Case detection rate tertinggi dilaporkan pada tahun 2004 yang mencapai 94,6 % cakupan CDR terendah dilaporkan pada tahun 2005 yang hanya mencapai 10,61%. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut :

39


Gambar : 4.13 Case Detection Rate (CDR) Provinsi Gorontalo Tahun 2004-2008

Sumber : Profil kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2004-2008 5. Penyakit Campak Jumlah kasus campak di provinsi Gorontalo Tahun 2009 mencapai 149 kasus angka ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 381, jumlah kasus campak pada tahun 2009 terbanyak dilaporkan dari Kabupaten Gorontalo sebanyak 69 kasus disusul Kabupaten Bone Bolango sebanyak 61 kasus. Kabupaten Gorontalo Utara tidak dilaporkan adanya kasus campak. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut ;

40


Gambar : 4.14 Jum lah Kas us Ca mp ak Di Pro vins i Gorontalo Tahun 2009

Sumber : Profil kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2009 Gambar : 4.15 Jumlah Kasus Campak Di Provinsi Gorontalo Tahun 2008-2009

41



6. Penyakit HIV/AIDS Gambar : 4.16 Jumlah Penemuan Kasus HIV/AIDS di Provinsi Gorontalo Tahun 2007-2009

Sumber : Subdin P2-PL Dikes Provoinsi Gorontalo Tahun 2007 - 2009 Gambar : 4.17 42

Profil Kesehatan Provinsi Gorontalo Tahun 2009 Penderita Malaria Klinis Di Provinsi Gorontalo Tahun 2007-2009

Sumber : Subdin P2-PL Dikes Provoinsi Gorontalo Tahun 2007 - 2009

43


C. STATUS GIZI MASYARAKAT Status gizi masyarakat dapat diukur dengan beberapa indikator, antara lain bayi dengan status gizi balita, bayi yang Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), status gizi wanita subur Kurang Energi Kronis (KEK). Status Gizi Balita, Balita dengan gizi buruk adalah balita yang mempunyai berat badan dibawah garis merah pada Kartu Menuju Sehat (KMS). Indikator status gizi masyarakat antara lain tergambar pada jumlah kunjungan neonatus (KN-2), jumlah bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR), Balita Gizi buruk dan jumlah kunjungan bayi kesarana pelayanan kesehatan. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut : 1. Kunjungan Neonatus. Bayi hingga usia kurang dari satu bulan merupakan golongan umur yang paling rentan atau beresiko gangguan paling tinggi. Upaya kesehatan yang dilakukan untuk mengurangi resiko tersebut antara lain dengan melakukan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan dan pelayanan kesehatan pada neonatus (0 – 28 hari) Dalam melaksanakan pelayanan Neonatus, petugas kesehatan disamping melakukan pemeriksaan kesehatan bayi, juga melakukan konseling perawatan bayi kepada ibu.Prosentase cakupan kunjungan neonatus

di Kabupaten/Kota pada Tahun 2009 dapat

dilihat pada gambar berikut ini :

44


Gambar : 4.18 Cakupan Kunjungan Neonatus (KN2) Provinsi Gorontalo Tahun 2009

Sumber : Profil kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2009 Gambar :

4.19

Cakupan Kunjungan Neonatus (KN 2) Provinsi Gorontalo tahun 2008-2009


45


2. BERAT BADAN LAHIR RENDAH (BBLR) Berat badan lahir rendah (kurang dari 2500 gram) merupakan salah satu faktor utama yang berpengaruh terhadap kematian Perinatal dan Neonatal. BBLR dibedakan dalam 2 kategori yaitu BBLR karena premature atau BBL karena Intrauterine Growth Retardation (IUGR). Yaitu bagi yang lahir cukup bulan tetapi berat badannya kurang. Gambar : 4.20 Prosentase BBLR Provinsi Gorontalo Tahun 2009

Sumber : Profil kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2009 3. Gizi buruk Penetapan status gizi balita ditentukan berdasarkan pendekatan antropometris

sesuai dengan rekomendasi Direktorat Gizi, Kementerian

Kesehatan mengikuti standar Harvard (NCHS-WHO) yang menggunakan data berat badan serta umur balita. Gizi buruk masih merupakan permasalahan umum yang dihadapi oleh negara yang sedang berkembang tak terkecuali Indonesia. Tak heran, bila dalam komitmen para pemimpin dunia yang tertuang dalam Millenium

46

Profil Kesehatan Provinsi Gorontalo Tahun 2009 Development Goals (MDGs) pada tahun 2000, tujuan pertama MDGs adalah “ Menanggulangi Kemiskinan Dan Kelaparan. Menurut perkiraan Food Agriculture Organization (FAO), pada tahun 1999 diperkirakan 790 juta penduduk dunia mengalami kelaparan, dan sekitar 30 persen penduduk dunia menderita gizi kurang. Kurangnya asupan makanan yang mengandung gizi baik dalam jangka waktu yang lama dapat mengakibatkan gizi buruk. Di Indonesia, kondisi ini disebabkan antara lain adalah : 1. Rendahnya pendapatan sebagian besar masyarakat, 2. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pemahaman makanan sehat, 3. Rendahnya ketersediaan pangan di daerah setempat karena kondisi alam yang tidak mendukung, bencana alam, dan lain-lain, 4. Kurangnya perhatian pemerintah

(http://umjhimakesmas.blogspot.com, Pangan,Himan).

47

Gizi

Buruk

dan

Kerawanan


Tabel : 4.1 Rata-rata Pengeluaran Per-kapita sebulan, tahun 2008 (Rupiah) Provinsi Gorontalo dibandingkan dengan Provinsi Lainnya di Indonesia Kelompok Pengeluaran (rupiah)

Kelompok Provinsi

Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku

< 335.000

Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Papua, Papua Barat

335.000 - 405.000

Riau, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, DKI Jakarta, Banten, DI Yogyakarta, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Maluku Utara

405.000 >

Sumber: dikutip dari Statistik Indonesia 2009 Berdasarkan hasil Susenas, peningkatan pengeluaran per kapita sebulan terjadi di seluruh provinsi selama kurun waktu 2007-2008. Pada tahun 2008, provinsi DKI Jakarta mencatat pengeluaran per-kapita tertinggi yaitu Rp. 863 667,-, Sementara pendapatan perkapita Provinsi Gorontalo masih berada dibawah < 335.000,- Hasil Susenas menunjukan bahwa selama kurun waktu 2005 - 2008, terjadi peningkatan pengeluaran perkapita, yang diikuti pula oleh pergeseran struktur konsumsi. Secara umum, proporsi pengeluaran untuk

makanan

cenderung

menurun,

kecuali

tahun

2008.

Proporsi

pengeluaran untuk makanan sering digunakan sebagai alat ukur untuk menilai tingkat kesejahteraan penduduk dari sisi ekonomi. Hukum “Engel” mengatakan

bahwa

bila tidak

ada perubahan

selera maka dengan

meningkatnya pendapatan maka proporsi pengeluaran untuk makanan akan

48

Profil Kesehatan Provinsi Gorontalo Tahun 2009 menurun, sebaliknya proporsi

pengeluaran

untuk

non-makanan

akan

meningkat. Tabel : 4.2 Rata-rata Pengeluaran Konsumsi Per-Kapita dan Proporsi Pengeluaran Makanan dan Non Makanan (rupiah & %) Rincian

satuan

2005

2006

2007

2008

Rata-Pengeluaran konsumsi perkapita

(rupiah perbulan)

266.751

293.061

353.421

386.370

Makanan

(%)

53,86

53,01

49,24

50,17

Non-Makanan

(%)

46,14

46,99

50,76

49,83

Sumber: dikutip dari Statistik Indonesia berbagai seri SUSENAS Masalah gizi seringkali dikaitkan dengan hubungan antara makanan dengan kesehatan. Apabila makanan yang dikonsumsi mengandung gizi cukup, maka kesehatan masyarakat akan berkualitas baik, atau sebaliknya. Sedangkan untuk mendapatkan makanan yang mengandung cukup gizi perlu didukung dengan tingkat pendapatan yang tinggi. Hal ini seperti yang dikatakan dalam Hukum Bennet yang memprediksi apabila pendapatan rata-rata rumah tangga meningkat akan diikuti perbaikan kualitas makanan (orang dewasa). Perbaikan kualitas makanan dicerminkan dari menurunnya proporsi kandungan energi dari sumber karbohidrat dan sebaliknya proporsi sumber

lemak

dan

protein

meningkat.

(http://www.gizi.net/makalah/download/prof-soekirman.pdf). Bila dikaitkan dengan kondisi gizi buruk dan gizi kurang, terjadi penurunan kasus gizi buruk dan gizi kurang di seluruh provinsi selama kurun waktu 2005 – 2007. Persebaran Balita berstatus Balita Gizi buruk di Provinsi Gorontalo tergolong sangat tinggi antara 7,77 – 10,7 % Tabel 4.3 dan Tabel 4.4 menyajikan pengelompokan provinsi berdasarkan persentase balita berstatus gizi buruk dan gizi kurang.

49


Tabel : 4.3 Penyebaran Balita Berstatus Gizi Buruk menurut Provinsi di Indonesia, 2007 Gizi Buruk

Provinsi

(%) Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Nusa Tenggara 7,77 – 10,7

Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, dan Maluku Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Riau, Lampung,

4,88 – 7,76

Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, DKI

0 – 4,87

Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, dan Sulawesi Utara

S sumber: dikutip dari Inkesra 2008

50


Tabel : 4.4 Penyebaran Balita Berstatus Gizi Kurang menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2007 Gizi Kurang

Provinsi

(%) Nanggroe Aceh Darussalam, Nusa Tenggara Barat, Nusa 15,59 – 24,20

Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Utara, Sumatera

12,28 – 15,58

Barat, Jambi, Riau, Jawa Timur,

Kalimantan Timur,

Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Papua Kepulauan Riau, Bengkulu, Lampung, Sumatera Selatan, DKI 0 – 12,27

Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, DI Yogyakarta, Bali, Sulawesi Utara

Sumber: dikutip dari Inkesra 2008 Tidak tersedianya data gizi buruk menurut rumah tangga-miskin dan bukan-miskin menyebabkan hubungan antara gizi buruk dan kemiskinan tidak dapat dianalisis berdasarkan data kuantitatif, padahal kemiskinan sering disebut sebagai penyebab utama terjadinya kasus gizi buruk. Secara harafiah kemiskinan sering didefinisikan sebagai ketidakmampuan individu atau rumah tangga dalam mencapai standar hidup yang maksimal, sehingga tidak mampu memberikan sesuatu yang terbaik bagi anggota keluarganya, baik dari nilai gizi dan kelayakan makanan.

Secara garis besar ada hubungan antara

kemiskinan dan kesehatan; masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan pada umumnya memiliki kelayakan hidup yang lebih rendah sehingga lebih rentan terhadap penyakit menular, cenderung mencatat angka kematian bayi yang tinggi, serta kesehatan yang sangat rendah bagi ibu hamil dan melahirkan.

51

Profil Kesehatan Provinsi Gorontalo Tahun 2009 . 4. Balita Gizi Buruk Prosentase cakupan balita gzi buruk yang dilaporkan pada tahun 2008 sebanyak 5,97 %. Berdasarkan data RISKESDAS tahun 2007 di Provinsi Gorontalo cakupan gizi buruk dilaporkan sebesar 8,2% kasus terbanyak dilaporkan dari Kabupaten Gorontalo sebanyak 14,3%. Kota Gorontalo pada tahun 2008 tidak melaporkan adanya kasus gizi buruk berdasarkan data RISKESDAS Tahun 2007, Kota Gorontalo terdapat 64% kasus gizi buruk selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut ini : Gambar : 4.21 Prosentase Gizi Buruk Di Kabupaten / Kota Tahun 2008 Dan Data Gizi Buruk Berdasarkan Data Riskesdas Tahun 2007


52


Gambar : 4.22 Jumlah Balita Gizi Buruk Dan Yang Mendapat Perawatan Di Provinsi Gorontalo Tahun 2009

Sumber : Provil Kesehatan Tahun 2009 5. Kunjungan Bayi Jumlah Kunjungan bayi ke pelayanan kesehatan Tahun 2009 di Provinsi Gorontalo mencapai 26.310 angka ini meningkat dibanding jumlah bayi tahun 2008 sebesar 23.001.

sedangkan kunjungan bayi disarana pelayanan

kesehatan di Provinsi Gorontalo tahun 2009 sebanyak 22.141 atau 84,1% dari jumlah bayi yang ada.

Kunjungan bayi tertinggi dilaporkan Kabupaten

Gorontalo yang mencapai 100 % dari jumlah bayi yaitu 9.315. Kabupaten Pohuwato tidak melaporkan jumlah kunjungan bayi ke pelayanan kesehatan selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut :

53


Gambar : 4.23 Jumlah Kunjungan Bayi Ke Pelayanan Kesehatan Tahun 2009


54


D. UPAYA KESEHATAN 1. Cakupan persalinan Nakes (K-1 dan K4) Pelayanan Antenatal adalah pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan untuk ibu selama masa kehamilannya, sesuai dengan pelayanan antenatal yang ada dengan titik berat pada kegiatan promotif dan preventif. Berikut ini adalah cakupan kunjungan KI dan K4 : Gambar : 4.24 Cakupan Pelayanan K1 Dan K4 Di Kabupaten / Kota Tahun 2009

sumber : Profil kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2009 Cakupan pelayanan Antenatal merupakan salah satu indikator yang dapat menggambarkan tingkat upaya KIA dan tingkat perilaku ibu hamil. Cakupan ini dapat dipantau melalui K1 yaitu jumlah kunjungan pertama (baru) ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pelayanan antenatal, sedangkan K4 adalah pelayanan ibu hamil sesuai dengan standar paling sedikit 4 kali dengan distribusi sekali dalam triwulan pertama, sekali dalam triwulan kedua dan dua kali dalam triwulan ketiga. Angka ini dapat dimanfaatkan untuk melihat kualitas pelayanan kesehatan pada ibu hamil.

55

Profil Kesehatan Provinsi Gorontalo Tahun 2009 Berdasarkan table diatas diketahui kunjungan K-1 tertinggi di Kota Gorontalo 99 % dan kunjungan K- 1 terendah adalah kabupaten Boalemo sebesar 52%, sehingga cakupan kunjungan K-1 Provinsi Gorontalo dilaporkan 23,19 % Cakupan kunjungan K-4 tertinggi adalah Kota Gorontalo sebesar 93%

sedangkan cakupan K-4 terendah di kabupaten Boalemo sebesar

45,7%.

sehingga cakupan kunjungan K-4 Provinsi Gorontalo dilaporkan

75,93% . K4 adalah pelayanan ibu hamil sesuai dengan standar paling sedikit 4 kali dengan distribusi sekali dalam triwulan pertama, sekali dalam triwulan kedua dan dua kali dalam triwulan ketiga. Gambar : 4.25 Persalinan oleh Nakes Tahun 2009 dan Ibu Hamil yang tidak periksa kehamilan Menurut Data Riskesdas Tahun 2007

Sumber : Profil kesehatan Tahun 2009 dan Data Riskesdas Tahun 2007

Berdasarkan gambar diatas, kunjungan neonatus tertinggi di Kabupaten Gororntalo 99,66 % sedangkan kunjungan neonatus terendah di Kota

56

Profil Kesehatan Provinsi Gorontalo Tahun 2009 Gorontalo 84.23%. Sehingga rata-rata kunjungan neonatus Provinsi Gorontalo pada Tahun 2008 adalah 91.45 % . Gambar : 4.26 Distribusi Jumlah Tenaga Di Puskesmas Berdasarkan Fungsi Pelayanan KIA Di Provinsi Gorontalo

KOTA GORONTALO

Pohuwato

[ %

Kab. Gorontalo

Boalemo

{ x

[ % [ % [ % % [ {x {x {xx {x {% [% { [ x

[ % [ %

[ %

{ x

[ %

[ %

{ x

Kota Gorontalo

[ %

Bone Bolango

[ % [ %

Fungsi Ketenagaan - Kesehatan Ibu & Anak T Tidak Ada Tenaga $ 1 - 2 Orang [ % > 2 Orang { x Jaringan Jalan Jalan Utama Jalan Lokal Lokasi Penelitian Bukan Lokasi Penelitian Lokasi Penelitian

N W

E

JUMLAH TENAGA BERDASARKAN FUNGSI (FUNGSI KESEHATAN IBU & ANAK)

S

10

0

10

20

30

Kilometers

Sumber : Master Plan Kesehatan Tahun 2008 Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu nifas, ibu melahirkan ,Bayi

dan

balita

ditentukan

oleh

kualitas

dan

kecukupan

tenaga

berdasarkan fungsinya. Berdasarkan hasil pemetaan pelayanan kesehatan Provinsi Gorontalo Tahun 2008, anak di Puskesmas

[ %

fungsi ketenagaan kesehatan Ibu dan

tidak terdistribusi secara merata khususnya di

Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Bone Bolango terdapat Puskesmas yang tidak memiliki tenaga KIA, disamping itu di Kota Gorontalo distribusi jumlah tenaga KIA di Puskesmas mencapai rata-rata > 2 orang.

57


Gambar : 4.27 Desa Yang Memiliki Bidan, Dukun Dan Polindes Di Kabupaten / Kota Berdasarkan Data PODES Tahun 2008

Sumber : Data Podes Provinsi Gorontalo Tahun 2008 Berdasarkan data podes tahun 2008 desa yang memiliki bidan dan polindes serta desa yang memiliki dukun di Provinsi Gorontalo terdapat 510 desa yang ada dukun dan hanya 153 desa diantaranya yang memiliki Polindes dan bidan. Data ini menunjukkan bahwa seluruh desa di kabupaten/Kota lebih banyak memiliki dukun dibandingkan dengan desa yang memiliki bidan dan polindes fenomena tersebut dapat mempengaruhi indikator pelayanan kesehatan khususnya cakupan persalinan oleh nakes (K4) di kabupaten/Kota. 2. Jumlah PUS KB Baru dan KB Aktif Jumlah pasangan usia subur di Provinsi Gorontalo pada Tahun 2008 mencapai 240.245 yang termasuk KB aktif mencapai 75,54% dan yang termasuk dalam KB baru 8,15%. Prosentase KB aktif tertinggi dilaporkan oleh Kabupaten 58

Profil Kesehatan Provinsi Gorontalo Tahun 2009 Boalemo yang mencapai 82,60% dari jumlah PUS. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut : Gambar : 4.28 Jumlah PUS, KB Aktif Dan KB Baru Kabupaten/Kota Di Provinsi Gorontalo Tahun 2009

Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten / Kota Tahun 2009 3. Desa UCI Pencapaian Universal Child Immunization (UCI) UCI .pada dasarnya merupakan suatu gambaran terhadap cakupan sasaran bayi yang telah mendapatkan imunisasi secara lengkap. Bila cakupan UCI dikaitkan dengan batasan wilayah tertentu, berarti dalam wilayah tersebut dapat digambarkan besarnya tingkat kekebalan masyarakat terhadap penyakit menular yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I). Suatu desa telah mencapai target UCI apabila >= 80% atau lebih bayi di desa tersebut mendapat imunisasi lengkap yang terdiri dari 1 dosis BCG, 3 59

Profil Kesehatan Provinsi Gorontalo Tahun 2009 dosis DPT, 3 dosis polio, 3 dosis Hepatitis B dan 1 dosis Campak sebelum berumur 1 tahun.

Gambar : 4.29 Prosentase Desa UCI di Kabupaten / Kota Tahun 2005-2009

4 .Cakupan Imunisasi Campak Sumber : Profil kesehatan Kabupaten / Kota Tahun 2005 - 2009 4. Cakupan Imunisasi Campak Pada tahun 2007 Provinsi Gorontalo termasuk kedalam 7 provinsi yang tidak mencapai target tingkat perlindungan program dengan cakupan campak

> 80% sehingga upaya meningkatkan cakupan imunisasi

campak terus dilakukan untuk mencapai target menurunnya kasus campak pada tahun 2010. Cakupan imunsiasi campak di Provinsi Gorontalo Tahun 2009 adalah

84,7%,

Cakupan

imunisasi

campak

tertinggi

dilaporkan

Dinas Kesehaatn Kabupaten Boalemo yang mencapai 90,21% disusul Kabupaten

Gorontalo

86,95%.

Cakupan

60

imunisasi

campak

terendah

Profil Kesehatan Provinsi Gorontalo Tahun 2009 Kabupaten Pohuwato 78,33%. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar : 4.30 Cakupan Imunisasi Campak Tahun 2008 - 2009

Sumber : Profil Kabupaten / Kota Tahun 2008 -2009 Gambar : 4.31 Cakupan Imunisasi Dasar (Campak, Polio Dan Bcg) Tahun 2005-2009 Dibandingkan Data RISKESDAS 2007

61


Sumber : Data Riskesdas Tahun 2007 dan Profil Kesehatan Tahun 2005-2009 Provinsi Gorontalo Berdasarkan table diatas, cakupan imunisasi dasar (BCG,Campak dan Polio3) di Provinsi Gorontalo selama tahun 2005 –2009 tertinggi pada tahun 2008 dengan capaian BCG mencapai 90,85%,Campak 84,7% dan Polio3 89,57% data tersebut sejalan dengan data hasil RISKESDAS tahun 2007. 5. Cakupan Bumil yang mendapat tablet Fe-1 dan Fe-3 Gambar : 4.32 Ibu hamil yang mendapat tablet Fe-1 dan Fe 3 tahun 2009

Sumber : Profil Kabupaten / Kota Tahun 2009

6. Cakupan Penduduk Miskin yang mendapat pelayanan kesehatan Cakupan merupakan

pelayanan

komitmen

kesehatan

pemerintah

terhadapat

Provinsi

masyarakat

Gorontalo

dalam

miskin rangka

meningkatkan indkes pembangunan manusia (IPM), komitmen tersebut tercantum dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Gorontalo yang kemudian dituangkan dalam rencana strategis Dinas Kesehatan, berdasarkan laporan BPS Provinsi Gorontalo tahun 2009 penduduk miskin di Provinsi Gorontalo mencapai 24,2% dari jumlah penduduk. Jumlah masyarakat miskin tahun 2009 berdasarkan laporan profil kesehatan 62

Profil Kesehatan Provinsi Gorontalo Tahun 2009 Kabupaten/Kota sebesar 452.906 jiwa, yang dicakup oleh askeskin sebesar 363.082 jiwa (89%) dan yang mendapat pelayanan kesehatan rawat jalan 204.753 jiwa (60%), angka ini belum termasuk laporan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo. Gambar : 4.33

Sumber Profil Kesehatan Tahun 2009 E. KESEHATAN LINGKUNGAN Akibat dari lingkungan yang kurang sehat mempunyai resiko terjadinya penyakit atau gangguan kesehatan sehingga diperlukan berbagai upaya peningkatan kualitas lingkungan, antara lain dengan pembinaan kesehatan lingkungan pada institusi yang dilakukan secara berkala. Upaya yang dilakukan mencakup pemantauan dan pemberian rekomendasi terhadap aspek penyediaan fasilitas sanitasi dasar.

63


1. Kepala Keluarga yang memiliki Jamban sehat Gambar : 4.34 Trend Kepala Keluarga Yang Memiliki Jamban Sehat Di Provinsi Gorontalo Tahun 2005-2009

Sumber : Profil kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2008 Berdasarkan data kecenderungan Kepala keluarga yang memiliki jamban sehat tahun 2005-2009 di provinsi Gorontalo menunjukkan bahwa kepala keluarga yang memiliki jamban sehat tertinggi pada tahun 2007 sebesar 46,81% kemudian kembali mengalami penurunan pada tahun 2008 hanya 39,91%. Standar nasional jumlah kepala keluarga yang memiliki jamban sehat adalah sebesar 85% sehingga cakupan jamban sehat di Provinsi Gorontalo masih sangat jauh dari angka nasional. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar diatas.

64


2. Cakupan Rumah Sehat Rumah Sehat adalah bangunan rumah tinggal yang memenuhi syarat Kesehatan, yaitu rumah yang memiliki jamban sehat, sarana air bersih, tempat pembuangan sampah,sarana pembuangan air limbah,ventilasi rumah yang baik, kepadatan hunian rumah yang sesuai, dan lantai rumah tidak terbuat dari tanah. Cakupan rumah tangga sehat diharapkan akan meningkat dengan adanya keterlibatan yang berkesinambungan dari lintas sektor dan berbagai komponen masyarakat dalam memberikan motivasi dan keteladanan tentang budaya perilaku hidup bersih dan sehat sehingga berkembang dan membudaya di masyarakat Menurut

data

Profil

Kesehatan

Kabupaten/Kota

tahun

2008,

persentase rumah sehat yang ada di Provinsi Gorontalo mencapai 68,59 %, jumlah ini masih jauh dari target nasional yaitu 75 %. Persentase rumah sehat tertinggi terdapat di Kota Gorontalo yaitu 63,36% dan yang terendah adalah Kabupaten Gorontalo utara 43,06%. Berdasarkan cakupan diatas dapat diketahui bahwa kesadaran masyarakat terhadap pentingnya hunian sehat dan tempat umum lainnya yang sehat masih perlu ditingkatkan, keadaan lingkungan yang tidak layak mempunyai pengaruh yang paling dominan kesehatan masyarakat.

65

terhadap status derajat


Gambar : 4.35 Prosentase Rumah Sehat Kabupaten / Kota Tahun 2008-2009

Sumber : Profil kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2008 - 2009 Gambar : 4.36 Trend Prosentase Rumah Sehat Di Provinsi Gorontalo Tahun 2005 - 2009

Sumber : Profil kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2005 – 2009

66


F. PERILAKU HIDUP MASYARAKAT 1. Rumah tangga berperilaku Hidup Bersih dan Sehat Menurut data Profil Kesehatan Kabupaten/Kota persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat diprovinsi Gorontalo adalah 90,32% Angka ini lebih tinggi dibanding tahun 2008 yang hanya mencapai 59,57 %, persentase rumah tangga ber PHBS tahun 2009 tertinggi terdapat di Kabupaten Boalemo

yaitu 71,35% angka ini meningkat jika dibandingkan

tahun 2008 di Kabupaten Boalemo yang hanya mencapai 66,17 % sedangkan yang terendah adalah kabupaten Pohuwato yang hanya mencapai 8%, Cakupan tersebut belum termasuk Kota Gorontalo karena tidak tersedia data tentang rumah tangga ber PHBS. Selengkapnya persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat ini dapat dilihat pada gambar berikut: Gambar : 4.37 Rumah Tangga Ber - PHBS Tahun 2009 Dengan Data Riskesdas 2007 Provinsi Gorontalo

Sumber : Profil kesehatan Kabupaten/Kota tahun 2009 dan Data Riskesdas Tahun 2008.

67


Gambar : 4.38 Rumah tangga Ber PHBS di Provinsi Gorontalo Tahun 2008 -2009

Sumber : Profil kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2008 - 2009 2. Posyandu Aktif Posyandu merupakan salah satu bentuk UKBM yang paling dikenal masyarakat. Posyandu menyelenggarakan minimal 5 program prioritas, yaitu Kesehatan Ibu Dan Anak, KB, Perbaikan Gizi, Imunisasi dan Penanggulangan Diare pada Tahun 2009 jumlah Posyandu di Provinsi Gorontalo mencapai 1.251 buah sebagian besar berada di Kabupaten Gorontalo 420 buah. Gambar : 4.39 Jumlah Posyandu Di Provinsi Gorontalo Tahun 2008-2009

68

Profil Kesehatan Provinsi Gorontalo Tahun 2009 Sumber : Profil kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2008-2009 Gambar : 4.39 Prosentase Posyandu Aktif di provinsi Gorontalo Tahun 2009

Sumber : Profil kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2009 F. SUMBER DAYA KESEHATAN 1. Jumlah Tenaga Medis Jumlah Tenaga Medis di Provinsi Gorontalo sebanyak 213 orang yang terdiri dari dokter Spesialis sebanyak 29 orang , dokter umum 163 orang , dokter gigi 21 orang. Tenaga tersebut terdistribusi ke Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten/Kota dengan rincian sebagai berikut : Gambar : 4.41 Dokter Spesialis, dokter Umum & dokter Gigi Provinsi Gorontalo Tahun 2008-2009

69

Profil Kesehatan Provinsi Gorontalo Tahun 2009 Sumber : Profil kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2008-2009 Ratio dokter umum per 100.000 penduduk adalah 1,28 sedangkan ratio dokter gigi per 100.000 penduduk adalah 0,10. Angka ini masih sangat rendah bila dibandingkan dengan indikator Indonesia Sehat 2010 yang menetapkan ratio dokter dan dokter gigi sebesar 40 untuk dokter umum dan 11 untuk dokter gigi. Untuk ratio tenaga medis per puskesmas adalah 2,75, dengan demikian setiap puskesmas mempunyai tenaga medis / dokter 2-3 orang. Melihat jumlah tenaga medis yang masih kurang, maka diperlukan penambahan tenaga. Jumlah tenaga paramedis khususnya tenaga perawat dan bidan di Provinsi Gorontalo Tahun 2008 sebanyak 1119 orang yang tersebar di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum daerah di kabupaten/Kota dengan rincian sebagai berikut : 2. Jumlah Tenaga Paramedis Gambar : 4.42 J u m l a h P e rawat dan Bidan Provinsi Gorontalo Tahun 2009

70



71


Gambar : 4.43 Tempat Praktek Dokter & Bidan Dibandingkan AKI Di Prov.Gorontalo Tahun 2009

Sumber : Profil kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2009 Berdasarkan gambar diatas, distribusi keberadaan tempat paktek dokter dan tempat praktek bidan mempengaruhi angka kematian Ibu di kabupaten/Kota, Kota Gorontalo yang memiliki tempat praktek dokter 26 dan praktek bidan 21 kejadian kematian ibu hanya 5 kasus, namun sebaliknya Kabupaten Gorontalo yang memiliki tempat praktek bidan 77 buah, praktek dokter umum 31 buah namun angka kematian ibu juga meningkat hingga 13 kasus.

G.

SARANA KESEHATAN Dalam rangka meningkatkan cakupan pelayanan keseahtan kepada masyarakat berbagai upaya dilakukan dengan memanfaatkan potensi dan sumberdaya yang ada, termasuk yang ada dimasyarakat. Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat

(UKBM) diantranya adalah Posyandu (POS

Pelayanan Terpadu), Polindes (Pondok bersalin desa) dan Desa Siaga. Provinsi Gorontalo Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat dapat dilihat pada tiga jenis UKBM yang ada yaitu Desa Siaga, Posyandu dan Polindes. Cakupan ketiga jenis UKBM tersebut adalah sebagai berikut ; 1. Jumlah Desa Siaga Desa

siaga

merupakan

salah

satu

pendukung

untuk

mewujudkan

masyarakat yang mandiri untuk hidup sehat. Jumlah desa siaga di Provinsi

72

Profil Kesehatan Provinsi Gorontalo Tahun 2009 Gorontalo pada tahun 2009 sebanyak 384 buah angka ini meningkat dibandingkan tahun 2008 sebanyak 251 buah. Kabupaten Gorontalo dengan jumlah desa siaga terbanyak 112 buah, kabupaten Gorontalo utara dengan jumlah desa siaga 11 buah. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut : Gambar : 4.44 Jumlah Desa Siaga Di Provinsi Gorontalo Tahun 2008 -2009

Sumber : Profil kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2008 -2009 2. Jumlah Posyandu Posyandu merupakan salah satu bentuk UKBM yang paling dikenal dimasyarakat Posyandu memiliki minimal 5 program prioritas

yaitu

Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Keluarga Berencana, Perbaikan Gizi, Imunisasi dan Penanggulangan Diare. Untuk memantau perkembangannya Posyandu dibagi atas 4 strata, yaitu Posyandu Protama, Posyandu Madya, Posyandu Purnama dan Posyandu Mandiri. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut ini :

73


Gambar : 4.45 Jumlah Posyandu Di Provinsi Gorontalo Tahun 2008-2009


3.

Jumlah Polindes Polindes merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan pelayanan kebidanan melalui penyediaan tempat pelayanan persalinan dan pelayanan kesehatan ibu dan Anak, termasuk keluarga berencana. Jumlah polindes di Provinsi gorontalo pada Tahun 2009 sebanyak 220 buah angka ini mengalami penigkatan dibanding tahun 2008 sebanyak 139 buah,Polindes terbanyak di Kabupaten Bone Bolango 50 buah Kabupaten Boalemo 19 buah.

74


Gambar : 4.46 Jumlah Polindes Di Provinsi Gorontalo Tahun 2008 -2009

Sumber : Profil kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2008 Gambar : 4.47 Distribusi Keberadaan Bidan Di Polindes Dan Poskesdes

Sumber : Data Podes Provinsi Gorontalo Tahun 2008

75


H.

PEMBIAYAAN KESEHATAN 1. Prosentase APBD Kesehatan Gambar : 4.48 Prosentase APBD Kesehatan Terhadap APBD Kabupaten / Kota Tahun 2008

Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten / Kota Tahun 2008 2. District Health Acount (DHA) Health account adalah pencatatan, analisis dan pelaporan situasi pembiayaan kesehatan di Tingkat Kabupaten / Kota. Pelaporan situasi pembiayaan kesehatan melalui DHA akan menghasilkan gambaran tentang pembiayaan kesehatan kedalam 8 aspek yang meliputi : a. Total biaya kesehatan yang tersedia b. Biaya kesehatan perkapita yang dapat dibandingkan dengan angka nasional atau daerah lain. c. Sumber-sumber biaya kesehatan tersebut (pemerintah dan non pemerintah) d. Siapa yang mengelola biaya tersebut 76

Profil Kesehatan Provinsi Gorontalo Tahun 2009 e. Siapa yang dibiayai

oleh pengelola dana tersebut untuk melakukan

kegiatan kesehatan f. Untuk kegiatan apa biaya tersebut dipergunakan (kegiatan langsung dan kegiatan penunjang g. Untuk mata anggaran apa biaya tersebut dipergunakan (investasi, operasional, pemeliharaan) h. Untuk program apa biaya tersebut dipergunakan (sudahkah sesuai dengan prioritas program misalnya untuk mendukung MDG,s, Renstra dll.) i. Dijenjang mana kegiatan tersebut dilakukan( provinsi, Kabupaten/kota, kecamatan,desa dan masyarakat) j. Segmen penduduk mana yang mendapat manfaat dari biaya tersebut (berdasarkan kelompok umur). Informasi diatas sangat berguna untk menyusun strategi perbaikan system

pembiayaan

kesehatan,

yang

pada

gilirannya

meningkatkan kinerja program kesehatan Kabupaten/kota. Tabel : 4.5 T

77

akan

Profil Kesehatan Provinsi Gorontalo Tahun 2009 abel : 4.6 Tabel : 4.7

78


Tabel : 4.8

79

Profil Kesehatan Provinsi Gorontalo Tahun 2009

Recommend Documents