PROCEEDINGS FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) PENGENALAN DAN SIMULASI SCORECARD DALAM RANGKA MONITORING & EVALUASI PENANGANAN WS CITARUM

FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) PENGENALAN DAN SIMULASI SCORECARD DALAM RANGKA MONITORING & EVALUASI PENANGANAN WS CITARUM

PROCEEDINGS

Kabupaten Bekasi

Kabupaten Karawang

Kabupaten Bandung Barat

Kabupaten Bandung Kabupaten Purwakarta

Kota Bandung

OKTOBER 2013 Di 6 Kabupaten / Kota : Kabupaten Bandung, Bekasi, Kota Bandung, Kabupaten Purwakarta, Karawang dan Bandung Barat 5 Juni – 2 Juli 2013

FGD Score-card di 6 Kabupaten & Kota WS Citarum

Proceeding Focus Group Discussion Pengenalan dan Simulasi Score-card dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Penanganan WS Citarum

Integrated Citarum Water Resource Management Invesment Project (ICWRMIP) Sub-component 8.2 : Independent Monitoring & Evaluation (IME)

Oktober 2013

ICWRMIP Sub-component 8.2 : Independent Monitoring & Evaluation (IME)

i


KATA PENGANTAR Laporan berikut merupakan Proceeding pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) dalam

rangka kegiatan Pengenalan dan Simulasi Pembuatan Score-Card kondisi WS Citarum yang ada di

tingkat kabupaten/kota. Kegiatan tersebut merupakan salah satu kegiatan dari Unit Independent

Monitoring and Evaluation (IME), sebagai bagian dari Integrated Citarum Water Resource Management Invesment Project (ICWRMIP) atau IME-Citarum. Kegiatan Unit IME-Citarum merupakan bagian dari Sekretariat Roadmap Coordination Management Unit (RCMU), yang ada di Direktorat Pengairan dan Irigasi, Bappenas.

Setelah Unit IME-Citarum mengenalkan metode Score-Card global untuk kondisi WS Citarum,

kemudian Unit IME-Citarum diberi tugas oleh Sekretaris dari Sekretariat RCMU untuk melakukan

pembuatan Score-Card di 6(enam) kabupaten/kota yang termasuk dalam WS Citarum yaitu

Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Bekasi. Hal tersebut dimaksudkan agar selain akan diketahui kondisi WS

Citarum secara global (keseluruhan), juga akan diketahui kondisi WS Citarum yang ada di wilayah administrasi kabupaten/kota. Dengan demikian akan diketahui kondisi WS Citarum di tingkat

kabupaten/kota. Harapannya dengan diketahui kondisi WS Citarum baik secara global maupun

secara spesifik di kabupaten/kota, maka upaya perbaikan kondisi WS Citarum kedepan akan lebih rinci sesuai kondisi di masing-masing wilayah administrasi.

Laporan Proceeding pelaksanaan FGD Pengenalan dan Simulasi Score-Card Kondisi WS Citarum

ini terdiri dari 3 (tiga) Bagian yaitu Bagian Pendahuluan, yang menjelaskan tentang Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Hasil yang Diharapkan, Metode Pelaksanaan, dan Peserta; Bagian Kedua,

Proses Pelaksanaan FGD, terdiri dari pelaksanaan di Kabupaten Bandung, Kabupaten Bekasi, Kota Bandung, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Bandung Barat; dan Bagian Ketiga, yaitu Lampiran.

Pada kesempatan ini kami Unit IME-Citarum mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak

yang telah membantu bekerjasama dalam pelaksanaan kegiatan ini, yaitu pimpinan dan personil Direktorat Pengairan dan Irigasi, Bappenas, pihak pemerintah daerah di 6 (enam) kabupaten/kota

lokasi kegiatan dan pihak-pihak lain yang tidak kami sebutkan, sehingga kegiatan ini dapat

terlaksana dengan baik. Selain itu pada kesempatan ini kami mohon masukan dan saran konstruktif dari pembaca untuk perbaikan kegiatan ke depan.

Jakarta, Oktober 2013 Unit IME-Citarum


ii


RINGKASAN Scorecard merupakan suatu bentuk alat untuk memantau dan melakukan evaluasi terhadap

kondisi Citarum, dengan memotret apa adanya, dan disusun dengan harapan dapat mengetahui

“nilai” kondisi WS Citarum, yang meliputi kondisi fisik, perubahan kondisi sosial ekonomi, kondisi kelembagaan & kebijakan, pelaksanaan pendekatan Pengelolaan Sumber Daya Air terpadu (PSDAT)

dan program intervensi pembangunan dari masing-masing kabupaten / kota, untuk mewujudkan

perbaikan WS Citarum.

Dari hasil FGD tercatat bahwa ada dua isyu pokok yang dialami oleh hampir semua

kabupaten/kota yang dikunjungi, yaitu masalah ketersediaan data & koordinasi antar instansi pemerintah. Data yang diperoleh dari Pemkab. Bandung misalnya, disarankan untuk dilakukan

review, karena ada banyak program kegiatan Citarum yang dilakukan oleh beragam institusi

pemerintah di Kabupaten Bandung. Selain itu, untuk obyek yang sama, data yang dihasilkan oleh

masing-masing institusi pemerintah bisa berbeda antara satu dengan lainnya, sehingga diperlukan kesamaan persepsi, guna meningkatkan validitas data.

Hal yang sama juga dialami oleh Kabupaten Bekasi, seperti data jumlah penduduk yang tersedia

adalah berbeda antara data yang dikeluarkan oleh BPS Kabupaten bandung dengan data yang dikeluarkan oleh Kantor Asisten II Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi.

Khusus Kota Bandung, permasalahan juga timbul dari tidak terkendalinya pemanfaatan tata

ruang & pertumbuhan penduduk. Kemudian penanganan persampahan yang masih belum

terintegrasi, yang melibatkan PD. Kebersihan dan Dinas Bina Marga & Pengairan Kota Bandung. Lemahnya koordinasi antar lembaga pemerintah juga dialami oleh Pemerintah Kabupaten Bandung

Barat dan Kabupaten Karawang. Perubahan demografi yang menyebabkan besarnya tekanan

sumber daya alam & penggunaan lahan juga dialami oleh Kabupaten Bandung Barat, yang menimbulkan permasalahan pada berbagai sektor, seperti pertanian, perkebunan, kehutanan,

permukiman penduduk serta lingkungan hidup.

Koordinasi lintas wilayah juga menjadi pertanyaan bagi masyarakat Kabupaten Karawang,

tentang adanya larangan bagi warga Karawang untuk melakukan kegiatan industri di bagian hulu Walahar, tetapi mengapa justru Pemerintah Kabupaten Purwakarta dan kabupaten-kabupaten bagian hulu lainnya tetap memberikan izin usaha industri?

Beberapa solusi sudah dilakukan oleh beberapa kabupaten / kota untuk mengatasi kendala

koordinasi, seperti di Kabupaten Bandung melalui kerja sinkronisasi & koordinasi dalam Tim

SPOKI, telah dibentuk Pokja Air Minum & Pengolahan Air Limbah untuk Sungai Cikapundung di

Kota Bandung atau telah ada perjanjian kerjasama antara PJT II dengan BPLH Kabupaten Purwakarta dalam melakukan koordinasi pemantauan kualitas air dan penanganan limbah. Khusus ICWRMIP Sub-component 8.2 : Independent Monitoring & Evaluation (IME)

iii

FGD Score-card di 6 Kabupaten & Kota WS Citarum penanganan limbah di Kabupaten Purwakarta, penugasan utama menjadi tanggung jawab BPLH, sedangkan PJT II sebagai pendukung, terutama dalam memberikan masukan teknis.

Berbagai persoalan tersebut sangat mempengaruhi “nilai” skor yang dihasilkan, meski demikian

sasaran pelaksanaan FGD adalah memberikan pengertian kepada para peserta, untuk memperoleh

pemahaman yang sama tentang hakekat scorecard, sehingga diharapkan apapun nilai skor yang

akan dihasilkan nantinya dapat diterima oleh pihak pemerintah kabupaten / kota, dan menjadi dasar bagi kegitan monitoring & evaluasi pada tahun-tahun berikutnya.


iv


DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ........................................................................................................................................................... ii

RINGKASAN ........................................................................................................................................................................iii

DAFTAR ISI........................................................................................................................................................................... v

DAFTAR TABEL ............................................................................................................................................................... vii

SINGKATAN ..................................................................................................................................................................... viii 1

1.1

1.2

Latar Belakang .................................................................................................................................................. 1 Maksud dan Tujuan ........................................................................................................................................ 2

1.3

Hasil yang Diharapkan .................................................................................................................................. 2

1.5

Lokasi dan Waktu Pelaksanaan ................................................................................................................. 3

1.4

2

Pendahuluan .......................................................................................................................................................... 1

1.6

2.1

Pendekatan dan Metode Pelaksanaan .................................................................................................... 2

Peserta ................................................................................................................................................................. 3

Proses Pelaksanaan FGD ................................................................................................................................... 7 Kabupaten Bandung ....................................................................................................................................... 7

2.1.1

Sambutan dan Pembukaan ................................................................................................................ 7

2.1.2

Presentasi.................................................................................................................................................. 7

2.1.4

Kesimpulan............................................................................................................................................... 9

2.1.3

Proses Diskusi FGD ............................................................................................................................... 8

2.1.5

Rencana Tindak Lanjut ..................................................................................................................... 10

2.2.1

Sambutan & Pembukaan.................................................................................................................. 10

2.2.3

Proses diskusi FGD ............................................................................................................................. 11

2.2

Kabupaten Bekasi ......................................................................................................................................... 10

2.2.2

2.2.4

2.2.5

2.3

Presentasi............................................................................................................................................... 10

Kesimpulan............................................................................................................................................ 12 Rencana Tindak Lanjut ..................................................................................................................... 12

Kota Bandung ................................................................................................................................................. 13

2.3.1



v

FGD Score-card di 6 Kabupaten & Kota WS Citarum 2.3.2

Presentasi............................................................................................................................................... 14

2.3.4

Kesimpulan............................................................................................................................................ 19

2.3.3 2.3.5

2.4


Kabupaten Purwakarta .............................................................................................................................. 20

2.4.1


2.4.3

Proses Diskusi FGD ............................................................................................................................ 22

2.4.5


2.4.2

2.4.4 2.5

Presentasi............................................................................................................................................... 21

Kesimpulan............................................................................................................................................ 26

Kabupaten Karawang ................................................................................................................................. 26

2.5.1


2.5.3


2.5.2

2.5.4

2.5.5

2.6

Presentasi............................................................................................................................................... 27

Kesimpulan............................................................................................................................................ 30


Kabupaten Bandung Barat........................................................................................................................ 31

2.6.1


2.6.3


2.6.2

2.6.4

3

Proses diskusi FGD ............................................................................................................................. 14

2.6.5

Presentasi............................................................................................................................................... 31

Kesimpulan............................................................................................................................................ 34


LAMPIRAN............................................................................................................................................................ 35


vi


DAFTAR TABEL

Tabel 1.Lokasi dan waktu pelaksanaan FGD.......................................................................................................... 3 Tabel 2. Peserta FGD. ....................................................................................................................................................... 4


vii


SINGKATAN

APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

BAPPEDA

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

BAPPENAS

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

APBN

BBWS BLSM BPBD

BKSDA BPLH BPK

BPKP BPS

CSR

DAK DAS DSS

ESDM FGD

Humas

ICWRMIP IME

Balai Besar Wilayah Sungai

Bantuan Langsung Sementara Masyarakat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Balai Konservasi Sumber Daya Alam

Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Badan Pemeriksa Keuangan

Badan Pemeriksa Keuangan & Pembangunan Badan Pusat Statistik

Corporate Social Responsibility Dana Alokasi Khusus

Daerah Aliran Sungai

The Decision Support System Energi Sumber Daya Mineral Focuss Group Discussion Hubungan Masyarakat

Integrated Citarum Water Resource Management Investment Program

Independent Monitoring and Evaluation


viii

FGD Score-card di 6 Kabupaten & Kota WS Citarum IPAL

Instalasi Pengolah Air Limbah

KLH

Kantor Lingkungan Hidup

Kepres LH

LSM

MDGs

PSDAT PBME Pokja PSDA PP

PDAM PDRB PJT II

PERBUP PPLS

PT. PJB BPWC PUSLITBANG PERDA RTRW RCMU RKPD RPH

RPJMD

Keputusan Presiden Lingkungan Hidup

Lembaga Swadaya Masyarakat Millenium Development Goals

Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu

Project Benefit Monitoring & Evaluation Kelompok Kerja

Pengelolaan Sumber Daya Air Peraturan Pemerintah

Perusahaan Daerah Air Minum

Pendapatan Domestik Regional Bruto Perusahaan Umum Jasa Tirta II Peraturan Bupati

Pendataan Program Perlindungan Sosial

PT. Pembangkit Jawa Bali Badan Pengelola Waduk Cirata Pusat Penelitian & Pengembangan Peraturan Daerah

Rencana Tata Ruang Wilayah

Roadmap Coordination & Management Unit Rencana Kerja Perangkat Daerah Rumah Pemotongan Hewan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah


ix

FGD Score-card di 6 Kabupaten & Kota WS Citarum SKPD/OPD

Satuan Kerja Perangkat Daerah / Organisasi Perangkat Daerah

SK

Surat Keputusan

SPOKI

SATPOL PP STBM SRI

SPM

TKPSDA TPA TPS TPI

TPSP

UMKM UPTD

UKM &

PERINDAG WS

WISMP

Sinkronisasi Perencanaan & Optimalisasi Kerjasama Institusi Satuan Polisi Pamong Praja

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat System of Rice Intensification Standar Pelayanan Minimum

Tim Koordinasi Perencanaan Sumber Daya Air Tempat Pembuangan Akhir

Tempat Pembuangan Sementara Tempat Pelelangan Ikan

Tempat Pembuangan Sampah Terpadu Usaha Menengah Kecil dan Mikro Unit Pelaksana Teknis Daerah

Usaha Kecil Menengah Perindustrian & Perdagangan Wilayah Sungai

Water Resource and Irrigation Sector Management Project


x


1

PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang

Sesuai Kepres No. 12 Tahun 2012, Wilayah Sungai (WS) Citarum merupakan salah satu WS

strategis nasional, yang posisinya sangat penting bagi kehidupan masyarakat Jawa Barat dan DKI

Jakarta. Keberadaan air Sungai Citarum sangat diperlukan dalam mendukung keberadaan sektor

pertanian, industri, energi, listrik, air minum dan lain sebagainya. Lebih dari 43 juta masyarakat yang berdomisili di WS Citarum (BPS; 2010), tetapi sekarang ini kondisi WS Citarum sangat

memprihatinkan, baik kondisi fisik badan sungai, kualitas air maupun kondisi di bagian hulu sungainya.

Untuk meningkatkan kondisi WS Citarum, sejak tahun 2008/2009, pemerintah, dalam hal ini

Direktorat Pengairan dan Irigasi, Bappenas, telah menyusun Roadmap untuk perbaikan kondisi

tersebut. Roadmap yang disusun mempunyai Visi, yaitu meningkatnya kerjasama pemerintah dan

masyarakat dalam mewujudkan kondisi wilayah sungai yang bersih, sehat dan produktif serta

bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Roadmap WS Citarum merupakan rencana kegiatan yang komprehensif, sebagai upaya untuk memperbaiki kondisi yang ada.

Dalam rangka mengetahui perkembangan kinerja Roadmap WS Citarum, Direktorat Pengairan

dan Irigasi, Bappenas menyelenggarakan kegiatan yang disebut Independent Monitoring &

Evaluation (IME), sebagai salah satu komponen dari Program Integrated Citarum Water Resource Management Investment Program (ICWRMIP) dengan tugas melakukan pemantauan dan evaluasi

terhadap pelaksanaan Roadmap WS Citarum, efektvitas dan efisiensi dalam melaksanakan kegiatan, dampak dan manfaat dari aspek keuangan serta kondisi fisik yang dicapai.

Salah satu kegiatan IME diwujudkan dalam bentuk penyusunan alat (tool) pemantauan dan

evaluasi kondisi WS Citarum, berupa Score-card sebagai hasil kegiatan pemantauan. Sedangkan

hasil evaluasi akan berbentuk sebuah laporan hasil evaluasi dan rekomendasi, yang disajikan secara deskriptif-analitis, untuk perbaikan pelaksanaan Roadmap WS Citarum.

Score-card disusun dengan harapan akan menjadi suatu alat untuk mengetahui “Nilai” kondisi

dari WS Citarum, yang meliputi kondisi fisik (state of basin), kondisi sosial ekonomi, kondisi

kelembagaan dan kebijakan, kondisi pelaksanaan pendekatan Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu (PSDAT) serta Program Intervensi Pembangunan dari masing-masing kabupaten dan kota

yang ditujukan untuk perbaikan WS Citarum. Dalam rangka kegiatan penyusunan score-card tersebut, maka diperlukan melakukan kegiatan Focuss Group Discussion (FGD). ICWRMIP Sub-component 8.2 : Independent Monitoring & Evaluation (IME)

1


1.2

Maksud dan Tujuan

Maksud : Maksud diselenggarakannya FGD adalah : • •

Untuk memperkenalkan matriks score-card serta data-data yang dibutuhkan untuk dapat mengisi matriks dimaksud.

Sebagai media untuk peran aktif para anggota Satuan Kerja Perangkat Daerah / Organisasi Perangkat Daerah (SKPD/OPD) yang terlibat dalam memperbaiki kondisi WS Citarum di wilayah kabupaten dan kota.

Tujuan: •

1.3 • •

1.4 • • •

Memperkenalkan tentang matriks score-card kepada para anggota SKPD/OPD yang terlibat

di tingkat kabupaten dan kota, serta tata cara pengisian dan data-data yang dibutuhkan.

Hasil yang Diharapkan

Mendapatkan potret/gambaran yang jelas tentang kondisi Citarum saat ini di kabupaten dan kota, yang dapat dijadikan sebagai baseline.

Mendapatkan informasi lengkap, yang akan dijadikan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan / peningkatan kinerja Citarum yang ada di wilayah kabupaten dan kota.

Pendekatan dan Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan dengan pendekatan FGD.

Diawali dengan sambutan pembukaan, sebagai pengarahan bagi jalannya acara oleh Kepala Bappeda kabupaten dan kota.

Presentasi dari Tim Konsultan IME, berisikan penjelasan tentang maksud &tujuan, agenda pertemuan serta penjelasan tentang pendekatan monitoring & evaluasi, score-card dalam

•

konsep monitoring & evaluasi serta untuk apa score-card perlu dibuat ?

•

sumber data berada dan cara mendapatkannya.

Diskusi untuk membahas matriks score-card, data apa saja yang perlu dihimpun, dimana

Diskusi dibatasi pada kondisi fisik WS Citarum, terutama di dalam wilayah kabupaten dan kota yang bersangkutan, kondisi sosial ekonomi dan demografi, kinerja kelembagaan,

kinerja proses pengelolaan sumberdaya air terpadu serta kinerja program pembangunan •

daerah untuk WS Citarum.

Bahan yang digunakan adalah data / informasi yang dikumpulkan dari / disharing oleh para peserta dari organisasi perangkat daerah dan institusi / lembaga lain, berkaitan dengan 5 hal tersebut di atas.


2

FGD Score-card di 6 Kabupaten & Kota WS Citarum •

1.5

Hasil pertemuan dicatat dalam notulensi serta disatukan dalam bentuk proceeding FGD secara keseluruhan 6 kabupaten dan kota.

Lokasi dan Waktu Pelaksanaan

Kegiatan FGD dilaksanakan di 6 kabupaten dan kota di WS Citarum, yang mewakili wilayah hulu,

tengah dan hilir. 6 kabupaten dan kota tersebut adalah Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung

Barat, Kota Bandung, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang dan Kabupaten Bekasi. Sedangkan waktu pelaksanaan FGD dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Lokasi dan Waktu Pelaksanaan FGD

No.

Waktu Pelaksanaan FGD

Lokasi Kegiatan

1 2 3 4 5 6

1.6

5

Kab. Bandung

Juni’13 18

Kab. Bekasi

Juni’13 20

Kota Bandung

Juni’13 25

Kab. Purwakarta

Juni’13 27

Kab. Karawang

Juni’13 2

Kab. Bandung

Juli’13

Barat

Peserta

Pelaksanaan FGD melibatkan SKPD/OPD yang terkait dengan penanganan sektor-sektor yang

ada

didalam

ICWRMIP,

yaitu:

lingkungan

hidup,

penanganan

bencana,

pertanian/perkebunan/kehutanan, peternakan dan perikanan, sanitasi/kesehatan, kebersihan/ persampahan, air bersih, industri, perumahan/permukiman, dan sebagainya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2 tentang peserta FGD dibawah ini.


3


Tabel 2. Peserta FGD. No.

1

Lokasi

Kabupaten

Bandung

Peserta

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH)

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Dinas Peternakan dan Perikanan Dinas Kesehatan

Dinas Sumber Daya Air Pertambangan dan Energi Dinas Perumahan Tata Ruang dan Kebersihan

Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan 2

Kabupaten Bekasi

Konsultan ICWRMIP Sub-component 8.2 : IME

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Dinas Kesehatan

Dinas Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air Dinas Tata Ruang dan Permukiman

Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Satuan Polisi Pamong Praja – Satpol. PP. 3

Kota Bandung


Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan


4

FGD Score-card di 6 Kabupaten & Kota WS Citarum Dinas Kesehatan

Dinas Bina Marga dan Pengairan

Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya

Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan PDAM Tirta Wening PD. Kebersihan 4

Kabupaten

Purwakarta


Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Badan Lingkungan Hidup (BLH)

Dinas Pertanian Kehutanan dan Perkebunan Dinas Peternakan dan Perikanan Dinas Kesehatan

Dinas Bina Marga dan Pengairan

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Dinas Kebersihan dan Pertamanan Perum. Jasa Tirta (PJT) II 5

Kabupaten

Karawang


Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) Dinas Pertanian

Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan Dinas Kesehatan

Dinas Bina Marga dan Pengairan Dinas Cipta Karya

Dinas Perindustrian dan Perdagangan



5

FGD Score-card di 6 Kabupaten & Kota WS Citarum 6

Kab. Bandung Barat

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kantor Lingkungan Hidup (KLH)

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Dinas Peternakan dan Perikanan Dinas Kesehatan

Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Pertambangan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM PT. Indonesia Power UBP Saguling

PT. Pembangkitan Jawa Bali Badan Pengelola Waduk Cirata Konsultan ICWRMIP Sub-component 8.2 : IME


6


PROSES PELAKSANAAN FGD

2

2.1

Kabupaten Bandung

2.1.1

Sambutan dan Pembukaan

Bapak Erwin Hermawan – Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian, Bappeda Sambutan pembukaan dari Kepala Bappeda Kabupaten

Bandung, yang dibacakan oleh Kabid. Perencanaan Pembangunan Perekonomian :

• Terbentuknya Tim SPOKI harus dimulai dari hulu (kebijakan pemerintah pusat/kementerian/lembaga),

Bp. Erwin Hermawan, didampingi oleh Bp.

Sudar D. Atmanto, Team Leader ICWRMIP IME, menyampaikan sambutan pembukaan.

sehingga dapat memberikan transfer knowledge,

transfer implementasi kegiatan kepada aparat dan masyarakat di daerah

• Tim SPOKI harus tetap eksis, dibentuk menjadi sebuah sistem/konsistensi jangka panjang sebagai kewajiban

pusat, provinsi dan kabupaten untuk merehabilitasi Sungai Citarum.

• Pertemuan FGD kali ini dimaksudkan sebagai bagian

dari pertukaran informasi secara rutin diantara para pihak yang terkait dengan penanganan Citarum.

2.1.2 • • • •

Presentasi

Score-card bersifat SMART, dan dikoordinasikan dengan TKPSDA, sehingga setelah Proyek IME berakhir akan dilakukan transfer knowledge kepada TKPSDA.

Score-card akan memberikan gambaran / potret penanganan Citarum secara menyeluruh, melibatkan banyak aspek. Untuk membuat score-card dibutuhkan ketersediaan data dari semua OPD yang bersangkutan, dan yang memungkinkan untuk dimasukkan dalam program Roadmap WS Citarum. Penjelasan teknis lebih rinci disampaikan oleh Bp. Dudi Achadiat.


7


Proses Diskusi FGD

Bp. Dedi Mulyadi – Dinas Perumahan, Tata Ruang & Kebersihan • • • •

•

•

•

• •

Data dari Kab. Bandung masih perlu direview. Telah terjadi pendekatan yang terbalik, kami sudah diperiksa oleh BPK berkaitan dengan Citarum, dan seharusnya pembuatan score-card dilakukan diawal, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar bagi BPK dalam melakukan pemeriksaan. Untuk data kuantitatif harus akurat serta terjamin kehandalannya, sedangkan untuk program PBME, sejauhmana program sudah memberi manfaat ? Untuk mengukur program pemulihan & rehabilitasi perlu dilakukan dengan pendekatan “Benefit Cost Ratio”, sedangkan untuk mengukur sedimentasi dengan metode “USLE”. Ada banyak kegiatan yang dilakukan di Kab. Bandung berasal dari beragam institusi, seperti : USAID, Worl Bank, Kementerian Kehutanan, dan bagaimana mengintegrasikan program-program tersebut? Diperlukan studi banding ke WS Brantas dan WS Bengawan Solo yang dinilai sudah lebih maju. Penanganan sampah di Kab. Suasana acara diskusi Bandung harus menjadi prioritas, dan jangan hanya sampah yang ada di Waduk Saguling. Sampah di Kab. Bandung, seperti yang ada di Citepus merupakan kiriman dari Kota Bandung. Seberapa besar Pemkab. Bandung dalam menangani sampah? Untuk Performance Indikator, saat ini sudah ada Pokja Sanitasi Kab. Bandung, melibatkan sebanyak 3.000 responden. Seberapa besar kontribusi masyarakat dalam penanganan sampah?

• • Bapak Asep Indra – Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian & Perdagangan •

Ada 73 industri di Kab. Bandung yang membutuhkan air.

Ibu Linda M. - BPLH • • •

Menurut catatan BPLH, industri yang mengeluarkan limbah cair sebanyak > 100 industri. Oleh karena itu perlu dilakukan cek ulang dengan Dinas Koperasi UMKM, Perindag. BPLH mengambil sampel kualitas air setiap tahunnya di 75 titik, meliputi Situ Cisanti & 5 Sub DAS yang ada di Kab. Bandung. Dari hasil perhitungan ada trend kearah “perburukan – tercemar berat”, dan yang nilai score “sedang” hanya Situ Cisanti. Oleh karena itu diperlukan pemilahan & pemeriksaan ulang data-data dari berbagai sumber, termasuk data yang berasal dari ICWRMIP.

Ibu Titih Hayati – Dinas Kesehatan • •

Baseline data memerlukan kesamaan persepsi & validitas data. Objek data yang sama, tetapi data yang dihasilkan dari tiap-tiap OPD bias berbeda, missal infrasturktur sanitasi dikerjakan oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Cipta Karya.


8

FGD Score-card di 6 Kabupaten & Kota WS Citarum Ibu Agustina Rohani – Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan • • • •

Saat ini, Kemenhut sedang melakukan kaji ulang atas lahan kritis, sehingga untuk sementara, kebutuhan data dapat menggunakan Data Kemenhut tahun 2009. Untuk tutupan lahan di ProvinsiJawa Barat, saat ini sudah mencapai 32,5%, dari target pencapaian ProvinsiJawa Barat 45%. Ada banyak data kehutananan dengan objek & lokasi sama tetapi hasil berbeda, oleh karena itu lebih baik jika menggunakan Data Statistik Kehutanan yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat. Program Pertanian mengarah pada Agroforestry, yang penanganannya lintas sektoral & lintas wilayah.

Bapak Dadan R.S. – Dinas Peternakan & Perikanan • •

2.1.4

Indikator untuk kegiatan peternakan, jangan hanya jumlah RPH, tetapi lebih penting adalah seberapa besar jerohan yang dihasilkan, yang dibuang ke sungai ? Tidak mungkin mengukur jumlah produksi ikan air tawar yang berasal dari sungai, karena memang tidak ada data. Indikator kualitatifnya adalah, jika di sungai banyak ikannya, maka kondisi fisik sungai adalah baik. Usaha budidaya perikanan sangat membutuhkan air.

Kesimpulan

Dari hasil FGD dapat disimpulkan bahwa diperlukan adanya perbaikan dalam pendekatan,

metode kerja dan penetapan indikator penilaian serta validitas data.

1. Perbaikan pendekatan dan metode karja : • Data yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Bandung perlu dilakukan review. • Untuk mengukur program pemulihan & rehabilitasi perlu dilakukan dengan pendekatan “Benfit Cost Ratio”, sedangkan untuk sedimentasi menggunakan metode “USLE”. • Perlu diupayakan pengintegrasian program penanganan Citarum yang dilakukan oleh Kabupaten bandung dengan program lain yang dilakukan oleh beragam institusi pemerintah dan non pemerintah, seperti : USAID, World bank dan Kementerian Kehutanan RI. • Untuk Kabupaten Bandung, penanganan sampah harus menjadi prioritas, dengan melihat seberapa besar kapasitas Pemkab. Bandung dalam menangani sampah yang ada, bukan hanya yang berasal dari internal wilayah Kabupaten Bandung, tetapi juga yang merupakan “kiriman” dari luar, seperti terjadi di Citepus, yang mendapat kiriman sampah dari Kota Bandung. 2. Perbaikan dalam penetapan indikator. • Indikator untuk kegiatan peternakan, jangan hanya jumlah RPH, tetapi lebih penting adalah seberapa besar jerohan yang dihasi lkan, yang dibuang langsung ke sungai ? • Tidak mungkin mengukur jumlah produksi ikan air tawar yang berasal dari sungai, karena memang tidak ada data. Indikator kualitatifnya adalah, jika di sungai banyak ikannya, maka kondisi fisik sungai adalah baik. Usaha budidaya perikanan sangat membutuhkan air. 3. Validitas data • Untuk objek data yang sama, data yang dihasilkan oleh masing-masing institusi pemerintah bisa berbeda satu dengan yang lain. Oleh karena itu diperlukan kesamaan persepsi, untuk meningkatkan validitas data. • Untuk data tutupan lahan & lahan kritis, sebaiknya menggunakan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan RI tahun 2009 serta data statistik kehutanan yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat. • Untuk data pencemaran limbah cair, perlu dilakukan pemilahan dan pemeriksaan ulang atas data yang berasal dari berbagai sumber.


9


Rencana Tindak Lanjut • • • •

Data (bersifat time-series, untuk melihat trend) akan dihimpun oleh Bappeda Kabupaten Bandung, melalui pertemuan kecil pada tanggal 12 Juni 2013. Data dari masing-masing SKPD/OPD untuk obyek yang sama tetap akan dicantumkan, sesuai otoritas dari masing-masing pemegang data. Selanjutnya pada pertemuan berikut akan dilakukan verifikasi, konfirmasi dan kesepakatan data yang akan dipergunakan seperti apa? Jika data yang diperlukan masih dirasakan kurang, maka Tim Konsultan IME dapat menghubungi langsung contact person dari masing-masing SKPD/OPD yang hadir di acara FGD ini.

2.2

Kabupaten Bekasi

2.2.1

Sambutan & Pembukaan

Bapak M.A. Supratman, Sekretaris Bappeda Kabupaten Bekasi. Catatan dari Bp. M. Agus Supratman dalam

sambutan pembukaan bahwa Bappeda Kabupaten Bekasi telah menggagas Peraturan Daerah (Perda) Irigasi, dengan kondisi pertanian sebagai berikut : •

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), walaupun sudah disebutkan telah terjadi perubahan lahan teknis menjadi industri dan peruntukan lain, tetapi dalam kenyataannya, hingga sekarang ini masih tersedia lahanlahan yang belum difungsikan sesuai dengan RTRW. Bp. M. Agus Supratman, didampingi oleh Bp. Dudi • Kondisi eksisting lahan pertanian sekarang Achadiat menyampaikan sambutan pembukaan. ini masih seluas 50.000 ha, sedangkan dalam Ketersediaan data di Kabupaten Bekasi. RTRW tercantum hanya seluas ± 30.000 ha. Luas lahan dimaksud berada di sebelah utara • Saluran Tarum Barat. • • Ketersediaan data menjadi masalah tersendiri, seperti data jumlah penduduk yang tersedia berbeda antara satu institusi pemerintah dengan institusi yang lainnya. Misalnya, antara BPS Kabupaten Bekasi dengan data yang dikeluarkan oleh Asisten II Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi. Oleh karena itu, untuk mempersiapkan data yang dibutuhkan oleh Tim ICWRMIP IME Bappenas, pihak Bappeda membutuhkan waktu. • Saat ini Bappeda masih disibukkan dengan persiapan data untuk keperluan mendukung Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) di tingkat desa. • Pembuatan scorecard menarik untuk dikembangkan. Pertanyaannya adalah, apakah mungkin mimpi ideal Citarum dapat diwujudkan? Bagaimana caranya? 2.2.2

Presentasi

Bapak Dudi Achadiat – Water Resource Specialist. •

Scorecard dimaksudkan sebagai nilai raport yang menggambarkan kondisi Citarum terkini.


10


•

•

Untuk Kabupaten Bekasi permkembangan industri dan perekonomian sangat bagus, tetapi perkembangan ini sekaligus menekan kondisi lingkungan, karena kegiatan ekonomi dan industri banyak membutuhkan air. Dalam SK. Kementerian Kehutanan disebutkan perlunya tutpan lahan seluas 30% dari total wilayah, sedangkan kondisi Citarum saat ini hanya sebesar 6%. Sedimentasi banyak terjadi di Waduk saguling.

Ibu Roro – Bappeda. •

• •

2.2.3

Bp. Dudi Achadiat menyampaikan bahan

Setelah 3 tahun, kegiatan pembebasan lahan presentasi scorecard Kabupaten Bekasi. tidak berlanjut, akibat perbedaan standard biaya pelaksanaan, yaitu: pada tahap perencanaan menggunakan standard biaya Pusat – APBN, tetapi pada tahap implementasi pembebasan lahan menggunakan standard daerah. Tidak ada petunjuk pelaksanaan pembebasan lahan. Kebijakan pemerintah pusat tidak membumi. Jeda waktu satu tahun, antara waktu pembebasan lahan yang tidak ditangani lanjut, membuka peluang kembalinya pemukim lama di Tarum Barat, di sepanjang jalur Bendung Curug – Bendung Bekasi, di daerah Cikarang.

Proses diskusi FGD

Bapak Lulus Mono – Dinas Peternakan, Perikanan & Kelautan •

• •

• • •

Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam mengelola perikanan air tawar dan perikanan air payau menerapkan prinsip “Healty Food”, dengan jenis ikan air tawar dipilih yang tahan terhadap kondisi kekurangan air tawar. Upaya ini telah dapat meningkatkan produksi ikan dari tahun ke tahun. Permasalahannya adalah ikan-ikan yang diproduksi terindikasi telah terkontaminasi racun didalam tulang ikan bandeng dan udang, yang melebihi ambang batas. Bandeng dan kerang hijau sudah tercemar logam berat. Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan siap memberikan data-data yang diperlukan untuk pembuatan scorecard. Program healty food terus disosialisasikan, sehingga usaha ternak bersih dari pencemaran, seperti tidak ada lagi usaha mina ayam.

Suasana pembahasan materi scorecard di Kabupaten Bekasi.


11

FGD Score-card di 6 Kabupaten & Kota WS Citarum Bapak Kaharudin – Dinas Satuan Polisi Pamong Praja

(Satpol PP) : •

Pada 3 tahun lalu telah dilakukan pembersihan hunian liar di sepanjang tepi Saluran Tarum Barat, yang menurut peraturan memang dilarang adanya bangunan di sempadan sungai. • Dalam prakteknya, pemindahan permukiman tersebut diberikan ganti rugi. Pemberian ganti rugi ini dirasakan tidak mendidik masyarakat, karena dapat memicu usaha menempati kembali lahan kosong yang sudah ditinggalkan, dengan harapan akan mendapat ganti rugi Jawab : (lagi) jika dilakukan penggusuran. • Hal ini merupakan gambaran ketidaksinkronan Bapak Dudi Achadiat – Water Resource Specialist. dalam penegakan hukum. •

• • •

Bapak

Edhie

P.

–

Dinas

Kesehatan : • IME telah melakukan kegiatan penelitian tentang kualitas air Sungai Citarum. • Bagaimana solusi untuk perbaikan Sungai Citarum?

Tim ICWRMIP IME melakukan kegiatan dalam konteks memberikan penilaian kondisi Sungai Citarum, sedangkan beragam cara untuk perbaikan Sungai Citarum berada di luar lingkup kegiatan Tim ICWRMIP IME. Untuk pemantauan kualitas air sudah secara rutin dilakukan oleh BPLH Provinsi Jawa Barat setiap tahunnya di 10 titik pantau yang berbeda. Hasil pemantauan menyebutkan bahwa area sepanjang Majalaya hingga bagian Muara berada dalam katagori tercemar berat. Selain itu juga diperoleh informasi bahwa BPLH Kabupaten Bandung setiap tahunnya melakukan pantauan kualitas air di 75 titik di anak-anak Sungai Citarum, dan setiap tahun juga menerbitkan profil kualitas air.

2.2.4 Kesimpulan

Permasalahan di Kabupaten Bekasi terkait penanganan Sungai Citarum berada di Saluran

Tarum Barat, terutama pembersihan dari perumahan penduduk dan bangunan lain, yang berada di dalam area sempadan sungai. Permasalahan tersebut sulit diselesaikan karena sebab sebagai berikut : •

•

•

2.2.5

Pada 3 tahun lalu telah dilakukan pembersihan hunian liar di sepanjang tepi Saluran Tarum Barat, yang menurut peraturan memang dilarang adanya bangunan di sempadan sungai. Kegiatan pembebasan lahan tidak berlanjut, akibat perbedaan standard biaya pelaksanaan, yaitu : pada tahap perencanaan menggunakan standard biaya Pusat – APBN, tetapi pada tahap implementasi pembebasan lahan menggunakan standard daerah. Jeda waktu satu tahun, antara waktu pembebasan lahan yang tidak ditangani lanjut, membuka peluang kembalinya pemukim lama di Tarum Barat, di sepanjang jalur Bendung Curug – Bendung Bekasi, di daerah Cikarang.

Rencana Tindak Lanjut • •

Untuk pengumpulan data dapat dihubungi terlebih dahulu Ibu Evi, staf Bappeda pada Bidang Fisik, dan jika dirasa masih kurang lengkap dapat menghubungi langsung kontak person dari masing-masing SKPD/OPD terkait. Data & informasi yang terhimpun akan dijadikan dasar penyusunan scorecard untuk Kabupaten Bekasi.


12


Hasil scorecard Kabupaten Bekasi akan dibahas bersama antara Tim Konsultan IME dengan SKPD/OPD dalam bentuk lokakarya, untuk memperoleh kesepakatan. Scorecard yang sudah dihasilkan, untuk selanjutnya menjadi dokumen resmi Kabupaten Bekasi, yang diharapkan dapat membantu kegiatan monitoring & evaluasi Kabupaten Bekasi, khususnya untuk Citarum.

2.3 Kota Bandung 2.3.1


Ibu Nunun Yanuati - Kepala Sub Bidang Sub Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana, Bidang

Perencanaan Tata Ruang, Sarana dan Prasaran, Bappeda.

Catatan dari Kepala Bappeda Kota Bandung dalam sambutan pembukaan acara FGD yang dibacakan oleh Ibu Nunun Yanuati : Dalam Kepres No. 12 Tahun 2012 tentang penetapan wilayah sungai disebutkan bahwa Sungai Citarum termasuk dalam katagori sungai strategis Penanganan Sub DAS Cikapundung.

Ibu Nunun Yanuati, didampingi oleh Bp. Dudi

Achadiat membacakan sambutan pembukaan dari Kepala Bappeda Kota Bandung.

• •

•

• Sub DAS Cikapundung yang berada di Kota Bandung, berhulu di Kabupaten Bandung Barat, bagian tengah di KotaBandung dan bagian hilir di Kabupaten Bandung.Kondisi memegang peranan penting dalam ekosistem. • Upaya pelestarian Sub DAS Cikapundung telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung semenjak 2004, berupa “Program Cikapundung Bersih” sejak tahun 2004.

Kondisi WS Citarum sekarang ini sangat memprihatinkan, kondisi fisik badan sungai, kualitas air yang rendah serta masalah kerusakan lahan di bagian hulu. Pemerintah Kota Bandung mempunyai program khusus untuk penanganan Sub DAS Cikapundung, yang merupakan anak sungai Citarum, yaitu Program Cikapundung Bersih, yang melibatkan multi stakeholders. Oleh karena itu sangat dihargai adanya komitmen serta kerjasama yang baik antar stakeholders untuk Cikapundung yang lebih baik. Diharapkan FGD kali ini memberi gambaran jelas tentang WS Citarum di Kota Bandung.

Efektivitas Monitoring Penanganan Sungai Citarum. •

• • •

Pemerintah Kota Bandung menyambut baik upaya Bappenas, melalui Tim Konsultan ICWRMIP IME untuk melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Roadmap Citarum, membuat solusi penanganan WS Citarum, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Bandung. Efektivitas dan efisiensi manfaat kegiatan akan memberi dampak fisik dan keuangan yang lebih baik. Scorecard merupakan merupakan alat pantau yang efektif dan efisien untuk mengukur atau memberikan penilaian kondisi Citarum secara nyata saat ini. Evaluasi berbentuk secara laporan.


13


Presentasi

Bapak Dudi Achadiat. Menyampaikan paparan, dengan beberapa tambahan sebagai berikut :

Semenjak tahun 2000 sudah banyak dilakukan studi Sungai Cikapundung, tinggal sekarang

bagaimana aksinya?

Scorecard bersifat kuantitatif, sebagai nilai raport. Sumber utama permasalahan adalah

pertumbuhan jumlah penduduk. • Kota Bandung menerima limbah kotoran sapi dan kiriman sedimentasi dari kabupaten lain di bagian hulu, yang memberi dampak langsung pada kondisi Sungai Cikapundung yang ada di Kota Bandung. • Kota Bandung merupakan bekas daerah irigasi. • Permasalahan timbul, diawali dengan pertumbuhan jumlah penduduk, yang membutuhkan lahan dan air, kemudian membuang limbah, mengembangkan upaya kesejahteraan dengan mengambil sumber daya alam. Hal-hal demikian jika tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan tekanan. • Contoh : kebutuhan penduduk Kota Bandung akan air.

Bp. Dudi Achadiat menyampaikan presentasi

pengenalan scorecard untuk Kota Bandung.

Kebersihan sungai.

• •

Jumlah sampah / limbah banyak yang dibuang kedalam sungai. Pendapatan sektor di Kota Bandung masih bagus, dengan mengambil sumber daya alam serta membuang limbah.

2.3.3

• •

Proses diskusi FGD

Ibu Nunun Y., telah diterbitkan RTRW Kota Bandung tahun 2011 – 2031.

Kepada Tim Konsultan ICWRMIP IME dalam kerangka pengumpulan data, dipersilahkan untuk berhubungan langsung dengan SKPD terkait. Peran SKPD seperti apa ? hanya memberi data atau share apa lagi ?


14

FGD Score-card di 6 Kabupaten & Kota WS Citarum Bapak Dudi Achadiat. Peran dari masing-masing SKPD secara reguler bisa dilihat di media massa. Bapak Bambang Suryana– Dinas Bina Marga & Pengairan. Definisi luas tutupan lahan dan definisi banjir seperti apa ? • • • • •

Kota Bandung dialiri oleh sebanyak 46 sungai & anak-anak sungai, yang semuanya bermuara ke Sungai Citarum. Informasi kejadian banjir yang diperlukan seperti apa ? perlu diperinci, apakah banjir 5 tahunan, 10 tahunan atau lainnya. Misal; limpasan air sungai yang masuk ke halaman rumah penduduk, apakah sudah bisa disebut banjir ? Ilustrasi kejadian banjir di Kota Bandung. Setiap kali musim hujan, area antara Jalan Raya Soekarno-Hatta dengan Jalan Tol berubah menjadi “danau” akibat jalan tol telah berubah menjadi “tanggul”, karena satu unit culvert yang ada di sana tersumbat, sehingga air hujan tidak dapat terus mengalir ke Sungai Citarum.

Persoalan kelembagaan. • •

•

Persoalan lain adalah aspek kelembagaan, karena Dinas Bina Marga & Pengairan Kota Bandung tidak dapat melakukan tindakan terhadap culvert yang tersumbat, karena jalan tol berada dalam kewenangan PT. (Persero) Jasa Marga. Selama periode Desember 2012 – Juni 2013 banyak terjadi banjir dan tanah longsor. Dinas Bina Marga & Pengairan lebih banyak melakukan kegiatan rutin, tetapi untuk ketersediaan data banjir & tanah longsor tidak mudah, karena terdapat ketidak samaan data antara Dinas Bina Marga & Pengairan Kota Bandung dengan Dinas PU Provinsi Jawa Barat. Selain itu ada perbedaan pemahaman tentang definisi DAS antara institusi pemerintah. Institusi lain mendifinisikan DAS sebagai aliran sungai yang langsung ke laut, sedangkan versi Kota Bandung, DAS sebagai aliran sungai yang mengalir ke Sungai Cikapundung.

Standard/indikator/parameter yang digunakan. • •

Setiap daerah memiliki keunikan tersendiri, sehingga diperlukan standard / indikator tertentu. Demikian juga dengan kejadian longsor, bisa dibuat parameter lebih spesifik ? kejadian yang perlu dicatat seperti apa dan skala berapa.

Jawab :

Jika tidak tersedia data kuantitatif untuk kejadian banjir dan tutupan lahan, maka dapat

diperiksa

“Information Historical”.

Permasalahan standard / indikator dibuat sederhana saja, menjadi indikator untuk

“Catchment Area – Daerah Tangkapan Air”.


15

FGD Score-card di 6 Kabupaten & Kota WS Citarum Persampahan & sedimentasi. • •

Dinas Bina Marga & Pengairan kesulitan dalam mengumpulkan data sedimentasi. Kesulitan lain adalah untuk membuang sedimentasi sungai yang sudah diangkat dari badan sungai, terkait Tupoksi dan pendanaan dari SKPD terkait, yaitu Dinas Bina Marga & Pengairan, dan PD. Kebersihan.

Ibu Tati Hayati – PD. Kebersihan • • • •

Kewenangan PD. Kebersihan adalah menngangkut sampah permukaan saja, dari lingkungan permukiman, jalan, untuk dibuang di Tempat Pembuangan Akhir ( TPA). Dalam penanganan sampah banyak persoalan yang tidak terselesaikan, yaitu: Terkait tumpang tindih peraturan perundang-undangan, penanganan bersifat sektoral serta kapasitas sumber daya manusia, apakah bebannya sudah terlalu besar? Apa yang menyebabkan persoalan sampah di Kota Bandung tidak juga selesai?

Ibu Dewi M., Dinas Koperasi UKM & Perindag • • • •

50% industri yang melakukan aktivitas di Kota Bandung membutuhkan air Informasi tentang industri yang membutuhkan air diperoleh dari man ? Perlu dilihat juga jenis-jenis industri dalam kaitannya dengan limbah yang dihasilkan. Belum tersedia pemetaan lokasi industri.

Ibu Siti Hadijah, BPLH • • • • • • •

Rutin melakukan pengambilan data kualitas air di 16 sungai yang ada di Kota Bandung. Angka-angka storet yang tersedia semenjak tahun 1996. Perda Lingkungan Hidup yang dimiliki oleh Kota Bandung mengacu pada UU No. 32 tahun 2009. Permenneg. LH No. 18 tahun 2008 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Industri Carbon Black. Memonitor limbah industri, hotel serta limbah rumah sakit. Selain itu di Kota Bandung juga terdapat pelaku industri yang melakukan “Self monitoring”. Setiap industri yang memakai air, terlebih mengambil air tanah harus lapor ke BPLH Kota Bandung. BPLH masih kesulitan untuk mendeteksi pelanggaran terhadap pembuangan air limbah.

Kendala kelembagaan dalam penanganan sampah Versi PD. Kebersihan •

PD. Kebersihan bertanggung jawab mengangkut sampah dari rumah tangga, jalan raya hingga ke TPA.

Versi Dinas Bina Marga & Pengairan •

Dinas Bina Marga & Pengairan bertanggung jawab melakukan pembersihan sampah yang ada di sungai serta pengerukan sungai, tetapi timbul permasalahan ketika sampah / hasil pengerukan sudah diletakkan di pinggir sungai. Siapa yang berkewajiban mengangkut hingga TPA ?


16


Selama ini yang terjadi adalah sampah/hasil pengerukan di sungai diangkut oleh PD. Kebersihan untuk dibuang ke TPA. Rencana kedepan, Dinas Bina Marga & Kebersihan akan berupaya menyediakan truk kontainer khusus mengangkut sampah/hasil pengerukan dari sungai, langsung ke TPA. Versi Dinas Kesehatan

Bp. AR. Bayaman W. - Divisi Air Limbah, PDAM Tirtawening.

• Dinas Kesehatan melalui Program Sanitsasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), lebih pada upaya merubah perilaku higiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat, dengan metode pemicuan, dengan target menurunnya kejadian penyakit diare & penyakit berbasis lingkungan lainnya, yang berkaitan dengan sanitasi dan perilaku. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mengajak setiap rumah tangga untuk mengelola sampah dan limbah secara benar. Suasana pembahasan scorecard untuk Kota Bandung.

PDAM Tirta Wening melayani dua hal, yaitu pengolahan air limbah & penyediaan air minum. Pengolahan air limbah.

Sistem pelayanan air limbah Kota Bandung dibagi kedalam 6 wilayah, terdiri dari : Wilayah Cibeunying, Bojonegara, Karees, Tegallega, Gedebage serta Ujung Berung, dengan d lk d

Kondisi eksisting, area pelayanan air limbah berupa saluran perpipaan meliputi : •

• •

Wilayah Bandung Timur serta Bandung Tengah – Selatan dilayani melalui saluran perpipaan, dan dialirkan melalui IPAL Bojongsoang. Wilayah Bandung Utara dilayani melalui saluran lama (sejak zaman Belanda). Wilayah Bandung Barat dilayani melalui saluran perpipaan yang dialirkan langsung ke Sungai Citepus (tidak dolah), dan direncanakan akan dibangun jaringan perpipaan sapanjang 6 km.

Penyediaan air minum. •

Sumber air baku Kota Bandung berasal dari air permukaan, mata air serta air tanah, yang sebagian besar berasal dari luar wilayah Kota Bandung. Air permukaan diambil dari Sungai Cisangkuy, Cikapundung, Cibeureum dan Cipanjalu. Sumber mata air berada di daerah Bandung Utara, dengan total debit sebanyak 190 lt/det dan diolah di reservoir XI Ledeng.


17


Sumur air tanah dalam PDAM ada sebanyak 32 buah, dengan sistem pendistribusian langsung ke konsumen, melalui proses terlebih dahulu. Meski demikian, sumber-sumber air ini tidak stabil, kualitas airnya banyak mengalami penurunan.

Bp. Dikdik M – Dinas Kesehatan. • • •

Data tentang rumah tangga bersanitasi dipecah menjadi : data air bersih, sumur gali dan pengelolaan sampah. Pada 2012 telah dilakukan pengambilan sampel kualitas air bersih di masyarakat. Telah dilaksanakan kegiatan penyuluhan di Sungai Cikapundung.

Ibu Galih P. – Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan • • • •

Dalam Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan, terdapat Bidang Peternakan. Kota Bandung memiliki 5 unit RPH, terdiri dari 2 unit dikelola pemerintah kota dan 3 unit oleh swasta. Untuk mendukung Gerakan Cikapundung Bersih, pada tahun 2010 telah dilakukan penanaman vegetasi di sepanjang sempadan sungai. Penanganan sebaiknya tidak hanya dilakukan terhadap Sungai Cikapundung, tetapi juga anak-anak sungainya.

Penanganan sampah.

• • • • • •

Diperlukan kejelasan regulasi & tupoksi penanganan sampah. Misal; sampah hasil kerja bakti yang dilakukan oleh warga kota, akan dibuang ke mana ? Permasalahan retribusi memerlukan dukungan administrasi dan infrastruktur, terutama untuk pengangkutan sampah ke TPS, selanjutnya ke TPA Sarimukti. Diperlukan penanganan sampah secara terintegrasi antara Dinas Kebersihan dengan Dinas Bina Marga & Pengairan. Dalam hal penanganan kebersihan sungai, lumpur yang dikeruk dari dalam sungai, baiknya dimasukkan dalam kontainer, agar tidak tercampur dengan sampah rumah tangga. Permasalahan sampah di Kota Bandung sering menjadi sorotan media. Bisakah Pemerintah membantu mengatasi persoalan ini?

Upaya mengatasi permasalahan. • •

Permasalahan muncul dari tidak terkendalinya pemanfaatan tata ruang serta pertumbuhan penduduk. Biaya pengolahan air minum menjadi besar, akibat sumber air minum sudah tercemar oleh kotoran sapi, sehingga diperlukan bahan kimia untuk memurnikannya.

Ibu Nunun Y.; solusi tepat untuk pemanfaatan ruang adalah dengan melakukan pengendalian

pemanfaatan ruang, tetapi bagaimana imlementasinya di lapangan ?


18

FGD Score-card di 6 Kabupaten & Kota WS Citarum Solusi kelembagaan : •

• • • •

Sudah dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) Air Minum & Pengolahan Air Limbah untuk Sungai Cikapundung. Progres saat ini; tahap pengumpulan data, dan penentuan lokasi untuk Pilot Project di Cieumbeleut. Sharing dengan Dinas Kesehatan, untuk kegiatan Sanitasi Berbasis Masyarakat (STBM), dengan Dinas Tata Ruang & Cipta Karya untuk pembangunan Communal Septict Tank serta BPLH untuk pengukuran kualitas air di beberapa titik. Permasalahan sektor pengairan di Kota Bandung sangat berat, sehingga dirasakan kapasitas Bidang Pengairan dalam Dinas Bina Marga & Pengairan harus ditingkatkan menjadi Dinas tersendiri, yaitu Dinas Pengairan. Permasalahan lain yang dihadapi adalah banyaknya kegiatan Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat yang tidak diberitahukan ke Pemerintah Kota Bandung, misalnya pembangunan kirmir, akibatnya jika timbul masalah, baru diberitahukan ke Pemerintah Kota.

Kondisi fisik Sungai Citarum - Sungai Cikapundung. • • • •

2.3.4

Penanganan dilakukan mulai dari kawasan Dago Pojok hingga Jalan Soekarno-Hatta, bekerja sama antara Pemerintah Kota Bandung dengan BBWS Citarum. Penanganan badan sungai dan sempadan sungai oleh BBWS Citarum. Ada 56 Komunitas Cikapundung di Bagian Tengah & Utara, yang aktif melakukan kegiatan minggu bersih untuk Cikapundung. Direncanakan pada 31 Agustus 2013 akan diadakan acara Cikapundung Bersih untuk bagian Timur. Untuk penanganan Cikapundung di bagian Tengah mengalami kesulitan, karena rumahrumah yang dibangun didalam sempadan atau kirmir sungai telah memiliki sertifikat tanah. Untuk beberapa bagian sudah terjadi retakan pada kirmir. Untuk peraturan sempadan sungai bisa diperiksa PP No. 38 tahun 2008 serta Perda 5 Mei 2011 tentang Sungai.

Kesimpulan • • •

Hasil diskusi telah memberi gambaran jelas tentang kondisi Kota Bandung serta beberapa alternatif solusinya. SKPD/OPD di Kota Bandung siap membantu memberikan data-data yang dibutuhkan, demi penyelesaian pembuatan scorecard untuk Kota Bandung, dengan catatan perlu dipertegas tentang beban kerja dari masing-masing SKPD/OPD. Ada 3 permasalahan utama di Kota Bandung berkaitan dengan kegiatan penyusunan scorecard, yaitu : kelembagaan dalam penanganan sampah dan sedimen yang ada di dalam sungai, tidak adanya kejelasan dalam penetapan standard/indikator/parameter serta adanya perbedaan data antar institusi pemerintah.

2.3.5 Rencana Tindak Lanjut • • •

Tim Konsultan ICWRMIP IME akan melakukan kunjungan ke masing-masing SKPD/OPD untuk mendapatkan data & informasi lebih lengkap. Data & informasi yang terhimpun akan dijadikan dasar penyusunan scorecard untuk Kota Bandung. Hasil scorecard Kota Bandung akan dibahas bersama antara Tim Konsultan IME dengan SKPD/OPD dalam bentuk lokakarya, untuk memperoleh kesepakatan. Scorecard yang sudah dihasilkan, untuk selanjutnya menjadi dokumen resmi Kota Bandung, yang diharapkan dapat membantu kegiatan monitoring & evaluasi Kota Bandung, khususnya untuk Citarum.


19


2.4 Kabupaten Purwakarta 2.4.1


Bapak H. Tri Hartono - Kepala Bappeda. Catatan dari Bapak H. Trihartono, Kepala Bappeda Kabupaten

Purwakarta dalam sambutan pembukaan :

Bp. H. Tri Hartono memberikan sambutan pembukaan.

• • • • •

•

•

• Purwakarta, sebagai salah satu kabupaten di DAS Citarum telah dilakukan audit kinerja pemerintah oleh BPKP berkaitan dengan kegiatan Kabupaten Purwakarta untuk Citarum. • Badan Sungai Citarum yang berada di Purwakarta lebih banyak berupa waduk, mulai dari Cirata, wilayah perbatasan antara Kabupaten Purwakarta dengan Kabupaten Bandung Barat, langsung masuk kedalam Waduk Cirata, kemudian air keluar di wilayah Tegal Waru, kemudian masuk lagi di Waduk Jatiluhur, kemudian masuk ke outlet pembagi di Saluran Tarum Barat. • Waduk Cirata dikelilingi oleh 3 kabupaten, yaitu : Kabupaten Purwakarta, Bandung Barat serta Kabupaten Cianjur. • Sungai Citarum, menurut Kepres No. 12 tahun 2012 termasuk dalam katagori sungai strategis nasional.

Dari ± 850.000 jiwa penduduk Kabupaten Purwakarta, yang mendiami area lintasan Citarum sebanyak 90.000 jiwa, menetap di 3 kacamatan, yaitu Kecamatan Manis (8 desa), Sukasari (5 desa) serta Kecamatan Kabakancikao (9 desa). Tidak banyak industri yang beroperasi di kabupaten Purwakarta dengan memanfaatkan air dari Sungai Citarum, hanya sebanyak 12 unit, dalam bentuk industri bahan/tekstil/serat. Industri-industri tersebut berlokasi di Kecamatan Babakanciako dan Jatiluhur. Pada tahun 2008-2009 telah disusun Dokumen Roadmap Citarum. Pada tahun 2012 telah dilakukan pemeriksaan oleh BPK RI terhadap BBWS Citarum, terkait kegiatan normalisasi DAS Citarum di Bojongsoang, Kabupaten Bandung yang menelan total anggaran Rp 1,3 trilyun. Pemeriksaan BPK mencakup koordinasi antar instansi dalam memadukan upaya-upaya pengelolaan sumber daya air, pengelolaan kualitas air serta pengendalian pencemaran air di Sungai Citarum. Didalam perkembangannya, Bappenas meluncurkan kegiatan Independent Monitoring & Evaluation (IME) Citarum, dibawah koordinasi RCMU ICWRMIP, menggunakan metode scorecard, sebagai alat yang secara mudah digunakan untuk memantau kondisi Sungai Citarum hingga mengukur keberhasilan dari program intervensi yang telah dilakukan. Dalam kesempatan diskusi hari ini, Tim Konsultan IWCRMIP IME akan menjelaskan tentang metode yang dipergunakan untuk menyusun scorecard kabupaten.


20


Presentasi

Bapak Sudar D. Atmanto – Team Leader ICWRMIP IME • •

ICWRMIP IME merupakan Tim Konsultan Bappenas yang tidak terlibat dalam proyekproyek Citarum, baik yang dibiayai oleh ADB, melalui ICWRMIP maupun dibiayai oleh Worl Bank, yaitu WISMP, sehingga dapat bersikap netral dalam memberi penilaian. Kegiatan penyusunan scorecard untuk tingkat kabupaten/kota adalah lanjutan dari penyusunan Citarum Score Card secara global yang telah selesai dilakukan sebelumnya.

Sekilas Mengenai Citarum Score-Card.

•

• •

•

Secara mudah “Score Card” digambarkan sebagai sesuatu yang serupa dengan raport anak sekolah, didalamnya juga terdapat berbagai indikator penilaian. Mengapa “Score Card” dianggap penting? “Score card dipilih sebagai suatu metode monitoring dan evaluasi, karena dapat menggambarkan kondisi Wilayah Sungai Citarum secara periodik serta memberi informasi yang lengkap dan cepat bagi para pemilik kepentingan. Selain itu, dengan diketahuinya status penilaian kondisi lingkungan Sungai Citarum diharapkan dapat meningkatkan kesadaran para pemangku kepentingan untuk berupaya lebih dalam mendukung pemulihan Citarum. •

• • • • • • • • • •

Bp. Sudar D. Atmanto, Team Leader ICWRMIP

IME menyampaikan bahan presentasi scorecard Kabupaten Purwakarta.

Dalam penilaian Score Card terdapat lima aspek yang digunakan sebagai parameter, yaitu aspek kondisi fisik Sungai Citarum, Kondisi Sosial Ekonomi dan Demografi, Kinerja Kelembagaan, Kinerja Penanganan Sumber Daya Air Terpadu serta Kinerja Program Roadmap. Ketersediaan data yang rinci dan lengkap dibutuhkan sebagai dasar dalam penentuan status kelima aspek tersebut. Dengan terintegrasinya informasi dan data dasar yang tertuang dalam Score Card, dapat dijadikan sebagai dasar dalam mengevaluasi kinerja yang sudah dilaksanakan dan menentukan rencana aksi yang perlu diupayakan. Target kinerja sekarang seperti apa ? Inputs: intervensi pemerintah, dari pemerintah pusat, provinsi hinga kabupaten/kota. Prinsip dasar untuk memulai perhitungan adalah harus ada baseline data, banchmark, dan hingga saat ini state of river basin masih dalam proses penyusunan oleh BBWS Citarum. Selama state of basin belum tersedia, maka sebagai alternatif digunakan data time series dari berbagai institusi pemerintah. Scorecard global dilakukan secara periodik, yaitu 3 tahun sekali. State of basin adalah kondisi fisik dan biologis. Faktor penekan; pertumbuhan penduduk, berikut aktivitas manusianya. Program intervensi; upaya yang dilakukan untuk mengendalikan faktor penekan serta mengurangi permasalahan fisik. Banchmark; seharusnya sudah ada dalam state of basin, tetapi karena belum selesai disusun oleh BBWS Citarum, maka mengikuti peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan lainnya. Banchmark untuk kejadian banjir dan longsor masih kesulitan untuk menentukan indikatornya seperti apa ?


21

FGD Score-card di 6 Kabupaten & Kota WS Citarum • •

• • •

Aspek sosial ekonomi, seperti sub sektor perikanan, memang memberi dampak positif secara ekonomi, tetapi juga memberi dampak lain, berupa pencemaran lingkungan yang belum dapat dikelola dengan benar. Aspek kelembagaan/kebijakan; apakah institusi pemerintah memberi tanggapan positif? apakah terjadi trend yang membaik, meski secara keseluruhan masih berada dalam katagori “buruk”. Bagaimana koordinasi & partisipasi pemerintah, LSM, masyarakat, swasta dan DSS ? Apakah kerja DSS cukup efektif? Apakah intervensi program cukup mewakili? Dari 5 aspek yang terdapat dalam scorecard, bagian apa sajakah yang sudah diupayakan di Kabupaten Purwakarta? Misi 3 dan 4 dari RPJMD Purwakarta, yaitu : meningkatkan keutuhan lingkungan, baik hulu maupun hilir, fisik maupun sosial (misi 3) serta mengembangkan struktur pemerintahan yang efektif, yang berorientasi kepada kepuasan pelayanan publik, mengembangkan potensi kewirausahaan birokrasi yang berorientasi kemakmuran rakyat (misi 4).

Bapak Sunu Suworo – Economist.

• • • •

2.4.3

Kita coba evaluasi cepat atas DAS Citarum; jika daerah tangkapan air menghadapi masalah, maka harus diperiksa faktor intervensinya seperti apa ? Tidak semua sektor dalam PDRB perlu dihitung, tetapi cukup tiga sub sektor saja, yaitu : sub sektor pertanian, air bersih, listrik serta pariwisata. Standard banchmark secara nasional untuk PDRB yang akan dijadikan dasar adalah 6,2. Standard pertumbuhan penduduk secara nasional adalah 1,2%, padahal pertumbuhan penduduk di DAS Citarum sebesar 2,2%.

Proses Diskusi FGD

Ibu Titin – Bidang Pengawasan & Pengendalian Limbah, BPLH. • •

• • • • • • • • •

Pada akhir 2012, BPLH telah mendapat pemeriksaan dari BPK RI terkait kinerja penanganan Citarum. BPLH melakukan pemantauan sebanyak 10 titik di Sungai Cilamaya, dan letak titik pantau tidaklah sama dengan PJT II. Pemantauan tersebut seharusnya dilakukan sebanyak 3 kali, tetapi akibat keterbatasan anggaran, maka dilakukan hanya sebanyak 2 kali saja, dengan 16 parameter, dari yang seharusnya 38 parameter, sebagaimana tercantum dalam MoU. Penentuan letak titik pantau serta di lintang berapa ditentukan dengan cara diskusi. BPLH masih mengajukan tambahan dana. Data time series akan memudahkan. Untuk pengukuran, dengan menggunakan metode Storet belum pernah dilakukan, masih mengajukan anggaran, terutama untuk pengukuran limbah domestik di Sungai Cilamaya, menggunakan 18 parameter. COD, BOD, oksigen terlarut masih tinggi. Limbah coli juga sangat tinggi. BPLH sudah mempunyai laboratorium sendiri untuk mengukur parameter. IPLC ada di Karawang, sehingga tidak dipantau. Selama tahun 2012, semua perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Purwakarta memberikan laporan tentang limbah industri kepada BPLH secara rutin setiap bulannya. Untuk keperluan pengumpulan data scorecard, bisakah Tim Konsultan ICWRMIP IME memberikan kuesioner kepada kami ? Sudah ada Perbup Purwakarta No. 20 tahun 2008 tentang sumur resapan. BPLH sudah rutin membuat sumur resapan setiap tahunnya.


22

FGD Score-card di 6 Kabupaten & Kota WS Citarum Bapak Budiman Haris – Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan

Kehutanan. •

•

Dari 95 ribu ha luas wilayah Kabupaten Purwakarta, sebanyak > 30 ha diantaranya masih merupakan area tutupan lahan. Di Purwakarta juga ada kegiatan yang dilakukan oleh BKSDA untuk pengawasan hutan konservasi serta PT. Perhutani untuk pengelolaan hutan produksi. Jika dilihat dari perizinan penggunaan lahan, maka saat ini yang sedang berkembang adalah usaha penggergajian kayu. Meski demikian, dalam pengelolaan produk kayu, masyarakat sudah mempunyai kesadaran tersendiri.

Pertanian.

Petani di Purwakarta sudah menerapkan metode SRI. 1 paket SRI di Citarum adalah untuk 20

ha, dan tahun 2012 hanya tersedia dua paket. Untuk tahun 2013, hingga September 2013 diharapkan penerapan metode SRI dapat mencapai 50 ha. Bapak Asep Suhali – Bappeda

• • •

Batasan kajian Citarum dari ICWRMIP IME menggunakan pendekatan WS atau DAS ? Kegiatan pertanian yang dilakukan oleh masyarakat tidak hanya padi sawah, tetapi juga padi gogo, dengan tingkat produksi sebanyak 6 - 6,7 ton per ha. Lahan pertanian di sekitar Citarum benyak mengalami perubahan fungsi lahan, dari kegiatan penanaman padi menjadi penanaman palawija, dengan memanfaatkan sisa-sisa pupuk, untuk mengendalikan serangan hama.

Bapak Imam M. – Dinas Kesehatan

• Untuk pemantauan kualitas lingkungan, Dinas Kesehatan bekerjasama dengan BPLH . Meski tidak rutin dilakukan secara terus menerus setiap bulannya. • Untuk kegiatan pemantauan kualitas lingkungan, Dinas Kesehatan mempunyai banyak sumber daya manusia, tetapi anggaran tidak mencukupi. • Ada 16 parameter pengukuran kualitas air yang dilakukan di Purwakarta, termasuk untuk mengukur kandungan bakteri / mikro biologi. Sedangkan parameter yang digunakan ICWRMIP IME seperti apa?

Suasana pembahasan scorecard Kabupaten Purwakarta.


23

FGD Score-card di 6 Kabupaten & Kota WS Citarum • • • •

Tupoksi Dinas Kesehatan lebih kepada pengawasan dan pengendalian air minum. Yang kami ketahui, Kegiatan ICWRMIP sudah banyak dilakukan di Bekasi – Karawang, pertanyaannya adalah kenapa bagian hulu tidak diperbaiki ? Pertanyaan lainnya, setelah Tim ICWRMIP IME mengumpulkan data, apa rencana tindak lanjutnya ? Usulan, untuk Waduk Jatiluhur yang berada dalam wilayah Kecamatan Babakancikao perlu ditanami dengan bakteri.

Bapak Komaran – Dinas Peternakan & Perikanan

• •

Ternak besar yang dibudidayakan oleh masyarakat Purwakarta tidak hanya sapi, yang berjumlah ± 11 ribu ekor, tetapi juga kerbau, dengan jumlah mencapai ± 10 ribu ekor. Keramba jaring apung bukan faktor utama pencemar air waduk. Sisa pakan ikan justru dapat menyuburkan air serta dapat diatasi dengan menebar ikan pemakan plankton. Artinya pencemar berat limbah terhadap waduk adalah akibat aktivitas manusia yang berlebihan.

Bapak Gok Arijoso – PJT II

• • •

PJT II sudah ada kerjasama dengan Pemkab. Purwakarta dalam hal ini BPLH, untuk penanganan limbah. BPLH sebagai pemain utamanya, sedangkan PJT II hanya memberikan masukan / dukungan aspek teknis. Untuk Wilayah Purwakarta bagian selatan, yaitu Wilayah Jatiluhur, dilakukan rekapitulasi kerusakan secara berkala, setiap semester sekali. Data infrastruktur sekunder untuk wilayah Purwakarta bagian Selatan tersedia di PJT II.

Bapak Sukarna P. – Dinas Kebersihan & Pertamanan •

• • •

Dinas Kebersihan & Pertamanan tidak mempunyai kegiatan yang berkaitan langsung dengan Citarum, bekerjasama dengan PJT II. Sampah-sampah yang ada di saluran irigasi menjadi tugas PJT II untuk mengangkatnya ke tepi saluran, dan setelah itu menjadi tugas PJT II untuk mengangkutnya ke TPA. Hingga tahun 2012, DKP baru dapat melayani pengangkutan sampah sebanyak 25%, dengan kekuatan armada yang kecil. Fokus penanganan sampah masih didalam kota, sepanjang jalan raya dan pasar-pasar. Dari sampah yang ada, yang berhasil diolah menjadi kompos hanya sebanyak 10 ton, khusus untuk pupuk taman kota, karena kualitas yang belum baik.


24

FGD Score-card di 6 Kabupaten & Kota WS Citarum Bapak Rahmat Suherman – Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Pengambilan air tanah.

• • •

Penerbitan izin pengambilan air tanah, sebelum tahun 2011 berada ditangan Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat, tetapi setelah tahun 2012 sudah dilimpahkan ke Dinas ESDM Kabupaten Purwakarta. Terdapat 2 lokasi utama pengambilan air tanah, yaitu Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta serta Ciater, Subang. Dinas ESDM, selain berwenang menerbitkan izin pengambilan air tanah, juga mencatat besarnya volume pengambilan air tanah.

Kejadian bencana.

• • • • •

Banjir sering terjadi di Babakancikao Bawah dan Hegermanah, sedangkan genangan terjadi di Kampung Curug. Kejadian tanah longsor sepanjang tahun 2012 adalah sebanyak 16 kali, sebanyak 14 diantaranya adalah di Babakancikao. Indikator banjir dapat dilihat pada Standard Pelayanan Minimum (SPM) dari Cipta Karya. Longsor juga terjadi di Bendungan Cirata, akibat alih fungsi lahan, sehingga termasuk katagori daerah rawan bencana. Air tanah adalah air yang diambil dari dalam tanah, dengan aquifer harus berada di kedalaman > 50 m.

Bapak Asep Suhali – Bappeda Kabupaten Purwakarta • •

Apakah Scorecard Citarum ini akan diterapkan di masing-masing kabupaten / kota ? Jika iya, maka untuk parameter 5 bisa berbeda antara kabupaten / kota yang satu dengan yang lainnya. Monitoring sebaiknya dilakukan berapa kali?

Jawab : •

•

Scorecard global Provinsi Jawa Barat sudah disusun, kemudian baru akan disusun scorecard masing-masing kabupaten / kota, untuk mengetahui apakah juga mempunyai nilai kinerja yang sama ? atau mempunyai spesifikasi sendiri-sendiri, misalnya ada yang mempunyai nilai scorecard buruk, tetapi ada juga yang mempunyai nilai baik. Penyusunan scorecard global memang dilakukan oleh Tim ICWRMIP IME, tetapi kemudian akan dialihkan dan diteruskan ke/oleh TKPSDA / BBWS Citarum. Bagaimana dengan scorecard kabupaten / kota ?


25


Kesimpulan • • •

• •

2.4.5

Badan Sungai Citarum yang berada di Purwakarta lebih banyak berupa waduk, yaitu Waduk Cirata dan Jatiluhur, hingga masuk ke outlet pembagi di Saluran Tarum Barat. Tidak banyak industri yang beroperasi di Purwakarta, dengan memanfaatkan air Citarum, yaitu hanya sebanyak 12 buah, berupa industri tekstil/serat. Semuanya berlokasi di Kecamatan Babakancikao dan jatiluhur. Telah ada perjanjian kerjasama antara PJT II dengan BPLH Purwakarta dalam melakukan pemantauan kualitas air dan penanganan limbah. Khusus untuk penanganan limbah, leading sector ada pada BPLH, sedangkan PJT II pendukung, terutama dalam memberikan masukan teknis. PJT II juga melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan oleh BPLH, tetapi dengan titik lokasi yang berbeda. Penanganan sampah merupakan permasalahan utama yang belum dapat teratasi dengan baik, karena kemampuan DKP hanya sebatas penanganan sampah di dalam kota, jalan raya serta pasar-pasar.

Rencana Tindak Lanjut • • •

Tim Konsultan ICWRMIP IME akan melakukan kunjungan ke masing-masing SKPD/OPD untuk mendapatkan data & informasi lebih lengkap. Data & informasi yang terhimpun akan dijadikan dasar penyusunan scorecard untuk Kabupaten Purwakarta. Hasil scorecard Kabupaten Purwakarta akan dibahas bersama antara Tim Konsultan IME dengan SKPD/OPD dalam bentuk lokakarya, untuk memperoleh kesepakatan. Scorecard yang sudah dihasilkan, untuk selanjutnya menjadi dokumen resmi Kabupaten Purwakarta, yang diharapkan dapat membantu kegiatan monitoring & evaluasi Kabupaten Purwakarta, khususnya untuk Citarum.

2.5 Kabupaten Karawang 2.5.1


Bapak Dindin Rachmady , Kepala Bidang Prasarana & Tata Ruang, Bappeda • •

Kasubid Evaluasi & Pelaporan merupakan sumber data & informasi. Tahun 2011 Tim ICWRMIP IME sudah melakukan pemantauan kegiatan fisik ICWRMIP di Kabupaten Karawang, yaitu : pola persampahan, pembangunan IPAL Komunal, dan penyediaan air bersih di 5 desa, selanjutnya ada penambahan di 4 desa lainnya ?

Bp. Dindin Rachmady, Kabid. Prasarana & Tata

Ruang Bappeda memberikan sambutan pembukaan.


26


Presentasi

Bapak Sudar D. Atmanto – Team Leader

Bp. Sudar D. Atmanto menyampaikan presentasi scorecard Kabupaten Karawang.

•

• • •

• Kegiatan IME sudah berjalan selama 1 tahun. • Dalam kesempatan ini Tim ICWRMIP IME ingin memperkenalkan tentang apa itu scorecard untuk Citarum, yang dimaksudkan sebagai cara melakukan penilaian terhadap kinerja yang sudah dilakukan oleh berbagai pihak untuk mengatasi permasalahan Citarum. • Scorecard global sudah dibuat dan sudah pula dilakukan workshop di Bandung pada bulan Januari 2013 lalu, termasuk mengundang perwakilan dari kabupaten Karawang. • Setelah scorecard global dihasilkan, Bappenas ingin melihat kinerja serta kondisi fisik Citarum dari masingk b /k

Ada perbedaan jumlah kabupaten/kota yang ada dalam WS Citarum, yang menurut Roadmap Citarum berjumlah 13 kabupaten/kota, tetapi menurut Kepres No. 12 tahun 2012 terdapat sebanyak 12 kabupaten/kota, karena Kota Bekasi tidak lagi masuk dalam penanganan WS Citarum. Adanya scorecard sangat bermanfaat untuk melihat kondisi fisik, sosial ekonomi dan demografi, intervensi, kinerja ICWR. Scorecard disusun dengan menggunakan data-data yang tersedia di SKPD maupaun institusi pemerintah yang lain. Hasil scorecard ini akan dapat digunakan untuk menyusun rencana aksi Pemerintah Kabupaten Karawang.

Ibu Renyasih – Social Development Specialist

Moderator : • • • • • •

Beberapa data tentang perubahan kondisi sosek dan demografi sudah tersedia. Tetapi perlu definisi tentang apa yang dimaksud dengan industri yang membutuhkan air ? bagaimana kebutuhan air untuk perumahan, karena banyak juga yang menggunakan sumur artetis. Data untuk pariwisata air sulit diperoleh, karena yang tercantum adalah pendapatan dari sektor pariwisata, tidak diperinci lebih spesifik. Data jumlah petani miskin juga sulit diperoleh, tetapi bisa dilihat di Kantor Bappeda, Bidang Kesejahteraan Sosial yang disinkronkan dengan Dinas Pertanian. Gini rasio untuk Kabupaten Karawang belum disusun, karena keterbatasan sumberdaya manusia dan dana. Perda-perda untuk sebagian sudah ada di Bappeda, sebagain lainnya bisa didapatkan di Kantor Biro Hukum, Sekretariat Daerah Kabupaten atau OPD terkait.


27

FGD Score-card di 6 Kabupaten & Kota WS Citarum • •

Data tentang partisipasi masyarakat dapat dicari di Bagian Humas, Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten, sedangkan data tentang kegiatan penyuluhan dapat dicari di Dinas Komunikasi & Informatika Kabupaten Karawang. Kegiatan yang terkait kontribusi Pemerintah Kabupaten Karawang untuk Citarum dapat dilihat dalam Laporan Triwulan IV selama 5 tahun terkahir, tetapi data-data yang diperlukan harus dipilah-pilah terlebih dahulu.

2.5.3 Proses Diskusi FGD Bapak Yudi – Bappeda, bagian pelaporan.

• • • • • •

Apa definisi dari jumlah produksi ikan air tawar ? apakah yang diambil langsung dari Citarum atau sudah hasil kegiatan budidaya ? Selain Dinas Perindustrian & Perdagangan, izin penggunaan air juga berasal dari PJT II, seperti izin pemanfaatan air untuk program pertanian SRI. Data jumlah petani miskin terdapat di Bidang Kesejahteraan Sosial, Bappeda, terutama berkaitan dengan data PPLS BPS 2011, selain itu juga bisa disinkronkan dengan data dari Dinas Pertanian. Data tentang pelayanan air minum ada di Dinas Cipta Karya. Data tentang cakupan pelayanan jaringan irigasi ada di PJT II, sedangkan Dinas Pertanian hanya sebagai pengguna saja. PJT II sudah membuat scorecard penggunaan air, dari wilayah 1 sampai dengan 4.

Air bersih & persampahan.

• • • • • • •

Sudah ada Masterplan Persampahan oleh Dinas Cipta Karya. Di Dinas Kesehatan, mengecek persampahan, termasuk rencana pembangunan jamban komunal. Sanitasi berbasis masyarakat, berbasis sekolah, sedangkan prasarana & sarana kesehatan oleh Dinas Cipta Karya. Kebencanaan oleh Dinas Sosial & Penanggulangan Bencana. Dari Wlahar – Alun-alun. Sampah di daratan masih menjadi masalah, dan tidak tersedia TPA. Pada 2012 memang sudah dibangun 2 unit TPA, tetapi batal beroperasi karena mengalami kebanjiran. Banjir muncul dari Sungai Cibeet, yang berhulu di wilayah Kabupaten Bogor & Cianjur. Persampahan yang sudah terlayani baru sebanyak 11%, sedangkan air bersih sebanyak 18%, padahal menurut standard MDGs, kesediaan air bersih harus 80%. Efek dari tidak tersedianya air bersih adalah, warga akan mengambil air dari dalam tanah. Pengambilan air tanah dalam harus mengajukan izin ke Dinas ESDM Provinsi jawa Barat.

Bagaimana membangun Bank Sampah ? ada juga yang dilakukan melalui pembiayaan CSR

Sampurna.

Untuk kasus di Kecamatan Pakisjaya, kebutuhan air untuk usaha perikanan tidak diambil dari

sungai, karena sudah terkontaminsasi, tetapi dambilkan dari saluran irigasi


28

FGD Score-card di 6 Kabupaten & Kota WS Citarum Bidang Pengawasan & Pengendalian, Bappeda; • •

Melakukan sosialisasi dan inventarisasi air. Kabupaten Karawang telah menganggarkan Rp 1,3 milyar untuk menyediakan laboratorium, sehingga BPLH tidak lagi bergantung dari institusi luar, sehingga dapat mendukung upaya penindakan.

IPAL Industri.

• Pemerintah Kabupaten Karawang menyediakan IPAL industri, termasuk mengeluarkan izin operasinya. • Proyek besar yang akan dibangun di Karawang adalah pembangunan pelabuhan laut dan udara, yang akan mengambil lahan hutan hingga 4.000 ha, belum termasuk lahan untuk infrastruktur pendukung. Permasalahan

di

bagian

hilir

Citarum. •

BBWS Citarum akan membangun tanggul di Pakisjaya, tetapi harus berhadapan dengan sebanyak ± 300 KK yang masih menempati lahan yang akan dibangun tanggul tersebut, dan bahkan tanah tersebut bersertifikat ? •

•

Suasana pembahasan materi scorecard Kabupaten Karawang

Ada sebanyak 120 desa yang dilalui atau berbetasan dengan Sungai Citarum, menyebar dari Kecamatan Batujaya hingga Rengasdengklok. Telah terjadi pergeseran periode banjir, ketika tahun 1960’an dikenal adanya banjir 10 tahunan, ternyata pada tahun 2010 an setahun bisa mengalami banjir selama 3 kali.

Kebencanaan. • • • • • •

Penanganan kebencanaan dilakukan oleh Dinas Sosial & Penanggulangan Bencana. Permasalahan kebencanaan diantaranya, tanggul juga dipergunakan sebagai eretan, untuk penyeberangan dari Karawang – Bekasi. Dampak dari pelurusan sungai, terjadi beberapa “kali mati” di Karawang, terutama di Kecamatan Rengasdengklok dan Pakisjaya. Selain itu juga ada kegiatan penambangan galian C oleh masyarakat, sehingga aktivitas ini mempengaruhi tutupan lahan. Data Kabupaten Karawang, terkait tutupan lahan lebih fokus di bagian selatan, terutama di wilayah Kecamatan Pangkalan serta Tegal Waru. Bagian terbesar warga Karawang bermukim di bagian utara Kabupaten Karawang, terutama di Kecamatan Jatisari.

Permasalahan : • •

Koordinasi antar institusi pemerintah. Pertanyaan oleh masyarakat, jika aktivitas industri di bagian hulu “Wlahar” dilarang, kenapa Kabupaten Purwakarta dan kabupaten-kabupaten lebih di hulu memberikan izin ? apakah khusus industri tekstil diperbolehkan ?


29


Bagaimana lingkungan Citarum sekarang ini ? yang semuanya bermuara di Kabupaten Karawang.

Bapak Abdul Rachim – Tim ICWRMIP IME.

• • •

Adakah upaya untuk membangun “Retention basin” di Kabupaten Karawang ? Pembangunan biopori diupayakan oleh BPLH, termasuk penyediaan RTH sebanyak 20%. Jika tidak mencukupi, industri harus memperbesar cakupan tersebut. Sedangkan Dinas Bina Marga & Pengairan berkewajiban membangun embung. Dari kejadian banjir besar, limpasan Sungai Cibeet, tinggal Lemah Abang dan ... yang tidak tenggelam. Abrasi laut juga sudah mulai terlihat pada tahun 2009.

Anjar – Tim ICWRMIP RCMU

Bagaimana kegiatan konservasi mangrove di Kecamatan Cibuaya dan Pakisjaya. Bapak Rachmat G. – Dinas Perikanan & Kelautan. • •

2.5.4

Tahun Anggaran 2011 – 2012 telah disediakan anggaran dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk membangun turap, di atas lahan dekat dengan Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Permasalahannya adalah status lahan.

Kesimpulan

Disimpulkan oleh Bapak Sudar D. Atmanto;

FGD dan kegiatan selanjutnya merupakan salah satu upaya untuk perbaikan Citarum, dengan

membuat formula yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum, berikut pembagian pembiayaan. Ketersediaan data. • • 2.5.5

Data gini rasio dan pariwisata air tidak tersedia. Data lain bisa didapatkan di Bagian Humas, Sekretariat Daerah untuk partisipasi publik serta di Dinas Komunikasi & Informatika untuk penyuluhan. Data partisipasi publik dapat dicari di Bagian Humas, Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang

Rencana Tindak Lanjut • •

Tim Konsultan ICWRMIP IME akan melakukan kunjungan ke masing-masing SKPD/OPD untuk mendapatkan data & informasi lebih lengkap. Data & informasi yang terhimpun akan dijadikan dasar penyusunan scorecard untuk Kabupaten Karawang.


30


Hasil scorecard Kabupaten Karawang akan dibahas bersama antara Tim Konsultan IME dengan SKPD/OPD dalam bentuk lokakarya, untuk memperoleh kesepakatan. Scorecard yang sudah dihasilkan, untuk selanjutnya menjadi dokumen resmi Kabupaten Karawang, yang diharapkan dapat membantu kegiatan monitoring & evaluasi Kabupaten Karawang, khususnya untuk Citarum.

2.6 Kabupaten Bandung Barat 2.6.1

Sambutan & Pembukaan Sambutan

pembukaan

oleh

Kepala Bappeda, yang diwakili oleh

Bapak Diang Suherman – Kepala Bidang Fisik :

Bp. Diang Suherman, Kabid. Fisik menyampaikan sambutan pembukaan.

• Peserta yang diundang sebanyak 33 orang, tetapi saat ini semua SKPD sudah terwakili. • Kabupaten Bandung Barat sudah memiliki “Buku Putih Sanitasi Kabupaten Bandung Barat” melalui kerjasama antara Dinas Bina Marga & Pengairan, Cipta Karya, Kantor LH serta Dinas Komunikasi & Informasi. • Dalam UU No. 7/2004 tentang sumberdaya air disebutkan bahwa wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil, yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km².

Sedangkan cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis,

tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung. • • •

2.6.2

Pengelolaan air ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP). Penetapan WS melalui Keputusan Presiden (Kepres). Citarum merupakan wilayah sungai strategis nasional, yang berhulu di Situ Cisanti dan berhilir di Desa Tanjung, Kabupaten Karawang.

Presentasi • •

Bapak Dudi Achadiat, Ibu Rennyasih dan Bapak Sunu Suworo, menjelaskan tentang Tim ICWRMIP IME, Scorecard dan target-target yang akan dicapai. Manfaat pembuatan scorecard bagi Kabupaten Bandung Barat.


31


Proses Diskusi FGD

Moderator : • • •

Kabupaten Bandung Barat telah menerima pembangunan IPAL Ternak dari BPLHD Provinsi Jawa Barat, melalui Kantor LH Kabupaten Bandung Barat. Pada tanggal 17 Juli 2013 akan diterbitkan RPJMD 2013 – 2018, bersamaan dengan acara pelantikan Bupati terpilih yang baru. Kabupaten Bandung Barat selama ini dijadikan sebagai lokasi TPA – TPSP (Tempat Pembuangan Akhir – Tempat Pembuangan Sampah Terpadu), sehingga menimbulkan pencemaran lingkungan. Bagaimana kondisi fisik, kimia dan biologi?

Bapak Indra Darmawan – LSM Koperasi Bangkit Bersama di Kabupaten Bandung Barat. • • •

• • •

Memanfaatkan dana CSR dari PT. Indonesia Power untuk usaha pengolahan tanaman eceng gondok yang ada di Waduk Saguling menjadi barang rumah tangga, seperti : mebel, tas serta briket, sebagai bahan bakar alternatif. Selain itu juga mengolah sampah menjadi biji plastik. Unit usaha lain koperasi adalah Hutan Komunitas. Bekerja sama dengan masyarakat setempat Indra menanam pohon Albasia di atas lahan milik masyarakat seluas ± 4 ha. Melestarikan lingkungan sekaligus memberdayakan masyarakat itulah harapan Hutan Komunitas ini. Selama ini warga hanya menanam palawija di lahan mereka, sebagian lagi bahkan menjualnya untuk lahan galian pasir yang tentu merusak lingkungan. Kecamatan Lembang; limbah pertanian & peternakan, akibat jumlah penduduk yang padat. Diperlukan pemberdayaan masyarakat. Selama ini produk yang dihasilkan bermutu bagus, mempunyai nilai jual baik, tetapi kurang adanya koordinasi dengan pemerintah, lebih dipromosikan oleh media televisi.

Bapak Syahril - Dinas Peternakan & Perikanan : • Bicara Citarum adalah bencana banjir.

• Penanganan sampah Citarum masih sebagian kecil saja.

• Pengerukan

sampah

memerlukan

dana besar, sehingga jangan sampai;

kegiatan pengerukan sedimen sungai juga

harus

disediakan

penampungannya,

agara

tempat

sedimen

yang sudah dikeruk tidak lagi masuk kedalam badan sungai.

• Banyaknya

ikan

yang

Suasana pembahasan scorecard Kabupaten Bandung Barat

“mabok”

disebabkan akumulasi sisa makanan

dari jaring apung yang terbawa arus

kedasar sungai. ICWRMIP Sub-component 8.2 : Independent Monitoring & Evaluation (IME)

32

FGD Score-card di 6 Kabupaten & Kota WS Citarum Bapak Agus Hartawan – Dinas Cipta Karya & Tata Ruang • •

Proses perusakan lingkungan sudah dimulai dari bagian hulu Citarum. Pertanyaannya adalah seberapa cepat upaya perbaikan Citarum perusakannya?

dibanding

Bapak Asnawi – Dinas Cipta Karya & Tata Ruang • • • •

Selama ini yang terjadi, Konsultan dari Pusat meminta beragam data dari Kabupaten Bandung Barat, setelah itu tidak terdengar kabar kelanjutannya ? Kisruh pembuangan sampah di Leuwi Gajah dan Sarimukti. Ada 5 aspek dalam penanganan sampah, yaitu : aspek peraturan, teknis, kelembagaan (UPTD Kebersihan), pembiayaan serta peran serta masyarakat. Bagaimana bentuk kontribusi Kabupaten Bandung Barat terhadap Citarum ? asal kontribusinya tidak dalam bentuk pendanaan.

Bapak Mochamad Fakih - BPBD •

Bencana alam yang terjadi adalah longsor, akibat pergeseran lempeng bumi / gempa tektonik, seperti halnya bencana di Cililin yang menewaskan 17 orang (dua diantaranya hilang).

Bapak Duduh Badrudin – Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air & Pertambangan • •

Permasalahan sampah lebih pada perilaku manusia, banyaknya warga yang bermobil dan bersepeda motor membuang sampah ke sungai. Kewenangan penanganan Sungai Citarum berada ditangan BBWS Citarum, karena itu diperlukan koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah, untuk menghindari terjadinya tumpang tindih penanganan.

Ilmi Royan Galih – Kantor LH • • •

KLH kabupaten Bandung Barat melakukan pemantauan di Sub DAS Ciatrum, seperti Sungai Cikapundung. Data yang tersedia mulai 2011. Selama 3 tahun terakhir telah dilakukan Program Kali Bersih (Prokasih) di Cikapundung dan Maribaya.

Bapak Tuarso – PT. PJB BPWC • • • • •

Waduk Cirata adalah penerima dampak paling serius. Data kualitas air tersedia per triwulan. Data kualitas udara tersedia per semester. Data sedimentasi per 5 tahunan. Data DAS ada juga yang diluar Citarum. Desain awal sedimentasi Waduk Cirata adalah 5,56 juta per he per tahun.


33

FGD Score-card di 6 Kabupaten & Kota WS Citarum Ibu Elis H – Puslitbang Permukiman PU. • • •

Industri yang menghasilkan limbah dan mencemari air sungai. Faktor-faktor yang mengeluarkan limbah domestik, perumahan. Indikator air limbah dan sampah.

Bapak Mulyadi - Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan • •

Permasalahan penanganan sektor pertanian tanaman pangan, perkebunan, hortikultura serta kehutanan adalah lemahnya koordinasi antar lembaga pemerintah, terjadinya pergeseran arah demografi. Telah dilakukan kegiatan agroforestry serta bagaimana mempertahankan penanaman 7 juta pohon.

Ibu Euis Teti H. – Proyek Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman • • •

2.6.4

Sedang menyusun Buku Putih Sanitasi. Instalasi Pengolah Lumpur Tinja (IPLT) belum dibangun di Kabupaten Bandung Barat. Sudah dilakukan pengambilan sampling ke 5.000 warga Bandung Barat tentang hidup sehat..

Kesimpulan • • • •

Permasalahan yang dihadapi oleh sektor pertanian, perkebunan dan kehutanan adalah lemahnya koordinasi antar lembaga pemerintah serta terjadinya perubahan demografi, yang menyebabkan besarnya tekanan akan sumber daya alam dan penggunaan lahan. Dinas telah melakukan kegiatan wanatani / agroforestry, dan diperlukan upaya untuk mempertahankan program penanaman satu juta pohon. Infrastruktur sanitasi di Bandung Barat masih kurang, seperti belum adanya Instalasi Pengolah Lumpur Tinja (IPLT). Secara umum, Kabupaten Bandung Barat memerlukan koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah, untuk menghindari terjadinya tumpang tindih dan kesenjangan dalam penanganan program kerja pemerintah untuk Citarum.

2.6.5 Rencana Tindak Lanjut • • •

Tim Konsultan ICWRMIP IME akan melakukan kunjungan ke masing-masing SKPD/OPD untuk mendapatkan data & informasi lebih lengkap. Data & informasi yang terhimpun akan dijadikan dasar penyusunan scorecard untuk Kabupaten Bandung Barat. Hasil scorecard Kabupaten Bandung Barat akan dibahas bersama antara Tim Konsultan IME dengan SKPD/OPD dalam bentuk lokakarya, untuk memperoleh kesepakatan. Scorecard yang sudah dihasilkan, untuk selanjutnya menjadi dokumen resmi Kabupaten Bandung Barat, yang diharapkan dapat membantu kegiatan monitoring & evaluasi Kabupaten Bandung Barat, khususnya untuk Citarum.


34


3

LAMPIRAN • • • • •

Undangan dari Kepala Bappeda kepada SKPD/OPD di kabupaten/kota bersangkutan. Daftar hadir peserta. Jadwal acara FGD. Bahan presentasi dari tiap-tiap kabupaten/kota. Peta lokasi wilayah kabupaten/kota.


35

PROCEEDINGS FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) PENGENALAN DAN SIMULASI SCORECARD DALAM RANGKA MONITORING & EVALUASI PENANGANAN WS CITARUM

Recommend Documents