KATA PENGANTAR Pembinaan gampong percontohan syariah merupakan salah satu program prioritas yang dilaksanakan oleh Dinas Syariat Islam Aceh. Oleh karena itu, perlu adanya satu buku pedoman yang memadai sebagai rujukan dalam mengimplementasikan program-pragram yang dilaksanakan dalam masyarakat. Buku Pedoman Pembinaan Gampong Percontohan Syariah ini
merupakan
acuan
bagi
tim
penyelenggara
gampong
percontohan baik di Dinas Syariat Islam Aceh, Dinas Syariat Islam kabupaten/kota selaku pembina gampong percontohan dan juga bagi tokoh masyarakat gampong binaan. Buku pedoman ini memudahkan bagi seluruh pengguna untuk menerapkan program kegiatan yang berhubungan dengan penerapan syariat Islam dalam masyarakat. Penyelesaian
Buku
Pedoman
Pembinaan
Gampong
Percontohan Syariah ini melibatkan banyak pihak, oleh karena itu penghargaan disampaikan kepada seluruh Tim Penyusun pada Bidang Peribadatan, Syiar Islam dan Pengembangan Sarana Keagamaan Dinas Syariat Islam Aceh yang telah menunjukkan upaya dan tanggung jawab yang besar. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada beberapa dosen dari Fakultas Dakwah dan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam i
Banda Aceh yang telah terlibat secara aktif dalam Focus Group Discussion
(FGD)
penyusunan
dan
penyempurnaan
buku
pedoman ini. Akhirnya, semoga dengan buku pedoman ini, peningkatan kegiatan
pembinaan
gampong
percontohan
syariah
yang
dilaksanakan oleh Dinas Syariat Islam Aceh dan Dinas Syariat Islam kabupaten/kota dapat tercapai.
Banda Aceh, 18 Mei 2017 Kepala Dinas Syariat Islam Aceh
Dr. Munawar, MA Pembina TK. I NIP. 19740925 199403 1 004
ii
PEMERINTAH ACEH
DINAS SYARIAT ISLAM Jl. T. NYAK ARIEF NO. 221 TELPON 0651 - 7551313, Fax0651 7551312 , 7551314
BANDA ACEH (23114) KEPUTUSAN KEPALA DINAS SYARIAT ISLAM ACEH NOMOR : Kep./451.1/0142/2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBINAAN GAMPONG PERCONTOHAN SYARIAH TAHUN 2017 KEPALA DINAS SYARIAT ISLAM ACEH Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan dan mengefektifkan fungsi dan peran masyarakat gampong dalam pelaksanaan syariat Islam diperlukan adanya pedoman dan langkah-langkah strategis yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan gampong percontohan syariah; b. bahwa pelaksanaan pembinaan gampong percontohan syariah yang dipilih dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Syariat Islam Aceh perlu dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk buku pedoman; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Syariat Islam Aceh tentang pedoman pelaksanaan pembinaan gampong percontohan syariah.
1
Mengingat
: 1.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495);
5.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
2
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244); 6.
Peraturan Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 30 Tanggal 25 Agustus 2000);
7.
Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam;
8.
Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembangunan Gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 18 Seri D Nomor 8);
9.
Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;
10. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 131 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam Aceh; 11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) Dinas Syariat Islam Aceh Tahun 2017 3
Nomor 1.03.03.01 Tanggal 10 Pebruari 2017. MEMUTUSKAN
Menetapkan
:
KESATU
:
Pedoman pelaksanaan Pembinaan Gampong Percontohan Syariah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
KEDUA
:
Penerapan Pedoman Pelaksanaan Pembinaan Gampong Percontohan Syariah ini berlaku untuk wilayah Aceh dilaksanakan oleh gampong terpilih dalam kabupaten/kota dalam Provinsi Aceh.
KETIGA
:
Pedoman pelaksanaan ini berlaku surut mulai tanggal 03 Januari s.d tanggal 31 Desember 2017 dan hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut. Ditetapkan di : Banda Aceh Pada Tanggal : 18 M e i 2017 M 21 Sya’ban 1438 H KEPALA DINAS SYARIAT ISLAM ACEH DR. MUNAWAR, MA PEMBINA TK. I NIP. 19740925 199403 1 004
Salinan dari keputusan ini disampaikan kepada Yth : 1. Gubernur Aceh; 2. Badan Pengelolaan Keuangan Aceh; 3. Para Kepala Dinas Syariat Islam kab./kota.
4
LAMPIRAN
: Keputusan Kepala Dinas Syariat Islam Aceh tentang Buku Pedoman Pelaksanaan Pembinaan Gampong Percontohan Syariah Tahun 2017. BAGIAN I PENDAHULUAN
Pelaksanaan
syariat
Islam
di
Aceh
secara
formal
dicanangkan oleh Pemerintah Aceh pada 1 Muharam 1425 H bertepatan dengan tanggal 15 Maret 2002. Pencanangan tersebut bukanlah akhir dari perjuangan justru awal dari pelaksanaan tugas berat dalam rangka mengantarkan masyarakat Aceh ke satu suasana yang Islami secara kaffah, Dalam rangka pelaksanaan syariat Islam ini telah disahkan undang-undang sebagai payung hukum yaitu UU No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelengaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan terakhir Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, sementara itu guna keperluan operasional sebelumnya telah diterbitkan Peraturan Daerah No 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam dan lebih khusus lagi untuk mengkoordinir pelaksanaan syariat Islam di Aceh telah
5
ada Qanun Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh. Merujuk kepada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang terkait dengan pelaksanaan syariat Islam (Pasal 125, 126 dan 127) tersimpul beberapa pengertian yaitu : -
Syariat Islam dilaksanakan di dalam ruang lingkup aqidah, syariah,
akhlak,
ibadah,
ahwal
al
syakhsyiah
(hukum
keluarga), muamalah (hukum perdata), Jinayah (hukum pidana), qadha (peradilan), tarbiyah (pendidikan), dakwah, syiar dan pembelaan Islam; -
Sasaran personalnya adalah semua pemeluk agama Islam yang ada di Aceh, sasaran teritorialnya adalah Wilayah Aceh, semua pihak baik eksekutif, legistatif dan yudikatif serta seluruh
lapisan
masyarakat
diharapkan
bekerja
dan
bertanggung jawab terhadap pelaksanaan syariat Islam ini, khusus Pemeritah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota wajib mengalokasikan dana dan sumber daya lainnya dalam program pelaksanaan syariat Islam ini; -
Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota menjamin kebebasan beragama, membina kerukunan, menghormati 6
nilai-nilai agama yang dianut oleh umat beragama/penduduk Aceh; -
Pendirian tempat ibadah di Aceh harus mendapat izin dari Pemerintah Aceh dan atau Pemerintah kabupaten/kota. Mencermati Undang-Undang Pemerintahan Aceh dan
penjelasannya
serta
visi
Dinas
Syariat
Islam
Aceh
yaitu
terwujudnya masyarakat Aceh yang bersyariat, bermartabat, berkeadilan, sejahtera dan mandiri dengan mengamalkan nilainilai dinul Islam secara kaffah serta dikaitkan dengan misi Dinas Syariat Islam Aceh yang terdiri dari : -
Membina kegiatan keagamaan umat Islam dalam bidang aqidah, syariah dan akhlak;
-
Memfasilitasi dan menunjang ketersediaan sarana/prasarana keagamaan, dakwah dan syiar Islam;
-
Membina dan mengembangkan sumber daya pelaksanaan dinul Islam;
-
Membina kerukunan dan membangun toleransi hidup umat beragama;
-
Menyelenggarakan
pembinaan
tilawatil
Qur'an
serta
meningkatkan penghayatan dan pengamalan Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari;
7
-
Menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pelaksanaan syariat Islam, diperlukan kajian dan pemantapan sejumlah program yang strategis dalam mewujudkan sasaran yang akan dicapai dalam program
tersebut
Percontohan
antara
Syariah,
lain
untuk
Pembinaan
dapat
dijadikan
Gampong sampel
masyarakat yang madani yang selanjutnya akan ditularkan bagi seluruh masyarakat gampong yang ada khususnya di Aceh. BAGIAN II PENGERTIAN Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung berada di bawah mukim atau nama lain yang menempati wilayah tertentu, yang dipimpin oleh keuchik atau nama lain dan berhak menyelenggarakan rumah tangga sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan Pembinaan Gampong Percontohan Syariah di dalam buku pedoman pelaksanaan ini ialah gampong atau wilayah yang secara khusus dipilih atau ditetapkan oleh Dinas
Syariat 8
Islam
Aceh sebagai lokasi
pelaksanaan program peningkatan kualitas kehidupan keagamaan dan peningkatan taraf hidup yang dilaksanakan secara berencana, kontinyu dan terpadu. A.
Berencana, dalam arti bahwa kegiatan yang dilaksanakan di Gampong Percontohan Syariah di dasarkan kepada program yang disusun secara matang melalui proses penelaahan dan pengkajian yang mendalam;
B.
Kontinyu, dalam arti bahwa kegiatan pembinaan dilakukan secara terus menerus serta berkesinambungan selama kurun waktu yang diprogramkan;
C.
Terpadu, dalam arti bahwa kegiatan pembinaan dilaksanakan dalam satu kesatuan program yang saling berkait dan saling menunjang antar bidang garapan dan antar pihak terkait. BAGIAN III TUJUAN Tujuan: Mengupayakan perubahan yang fundamental kehidupan
masyarakat gampong dalam segenap aktifitas, untuk mewujudkan kesejehteraan, kerukunan dan kedamaian di bawah tuntunan syariat Islam. 9
BAGIAN IV ASPEK SASARAN A. Bidang Sosial Keagamaan 1.
Terlaksananya sikap dan perilaku masyarakat dalam kegiatan sehari-hari sesuai dengan tuntunan syariat Islam;
2.
Terbinanya keterbukaan masyarakat beramal makruf dan bernahi mungkar;
3.
Meningkatnya
motivasi
masyarakat
dalam
memahami/mengamalkan aqidah Islam; 4.
Terlaksananya fungsi meunasah dan masjid sebagai pusat kegiatan masyarakat;
5.
Terwujudnya kemampuan baca Al-Qur’an bagi anggota masyarakat.
B. Bidang Sosial Ekonomi 1.
Berkembangnya jenis usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat sesuai tuntunan Islam;
2.
Terlaksananya keseimbangan mata pencaharian di antara anggota masyarakat;
10
3.
Berperannya lembaga perekonomian dalam menata kehidupan masyarakat;
4.
Termotivasinya masyarakat untuk membayar zakat, infaq dan sadakah;
5.
Terhindarnya masyarakat dari pelaku usaha riba dan rentenir.
C. Bidang Sosial Budaya 1.
Terwujudnya kesadaran untuk berbusana secara Islami dalam kehidupan masyarakat sehari-hari;
2.
Terbangunnya rasa kecenderungan anggota masyarakat menata budaya yang bernuansa Islami;
3.
Terpeliharanya nilai-nilai adat yang bernafaskan Islam;
4.
Berfungsinya lembaga-lembaga adat;
5.
Terlaksananya resam gampong.
D. Bidang Sosial Kemasyarakatan/Kesehatan 1.
Terbinanya kerukunan hidup bersama dan damai;
2.
Tumbuhnya sikap kerja sama dan toleran antar sesama warga;
3.
Meningkatnya kesadaran terhadap lingkungan yang bersih, indah dan nyaman;
11
4.
Terbinanya penanganan keamanan yang kondusif secara terpadu;
5.
Terlaksananya pemberdayaan kaum perempuan dalam pembangunan lingkungan. BAGIAN V INDIKATOR KEBERHASILAN
A. Bidang Sosial Keagamaan 1.
Masyarakat sangat peduli untuk mengikuti kegiatankegiatan keagamaan;
2.
Penampilan berbusana mencerminkan ajaran Islam;
3.
Majelis-majelis taklim semakin tumbuh dan berkembang;
4.
Pemuka masyarakat/agama semakin berperan dalam menata kehidupan yang madani;
5.
Meunasah dan masjid sudah dijadikan pusat kegiatan peribadatan dan kemasyarakatan;
6.
Terbinanya anggota masyarakat dalam membaca AlQur’an.
B. Bidang Sosial Ekonomi 1.
Menjadikan zakat, infaq dan sadakah sebagai sumber pemberdayaan perekonomian masyarakat; 12
2.
Masyarakat sadar akan kewajiban membayar zakat , infaq dan sadakah;
3.
Rata-rata anggota masyarakat mempunyai lapangan pekerjaan;
4.
Adanya kepedulian Baitul Mal dalam membantu anak yatim, fakir miskin dan para dhuafa;
5.
Tercegahnya
kegiatan
riba
dan
rentenir
dalam
masyarakat. C. Bidang Sosial Budaya 1.
Pergaulan/tatakrama dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat yang Islami;
2.
Nilai-nilai adat yang Islami sudah merupakan panduan dalam keseharian masyarakat;
3.
Pendalaman nilai-nilai adat semakin dinamis;
4.
Lembaga-lembaga
adat
berpartisipasi
aktif
dalam
pembinaan kemasyarakatan; 5.
Resam gampong diberlakukan;
6.
Terbentuknya
peradilan
adat
untuk
menyelesaikan
masalah pelanggaran dan sengketa dalam masyarakat.
13
D. Bidang Sosial Kemasyarakatan 1.
Meningkatnya
semangat
kegotong-royongan
dalam
menangani kepentingan umum dalam masyarakat; 2.
Perbedaan kepentingan individual dalam masyarakat disikapi secara kekeluargaan dan kemaslahatan bersama;
3.
Perbedaan pemahaman agama yang bersifat khilafiyah diselesaikan
dengan
mempertimbangkan
nilai-nilai
ukhuwah Islamiyah; 4.
Lingkungan masyarakat tertata dengan baik, bersih, indah, aman dan nyaman;
5.
Keamanan lingkungan sudah dirasakan sebagai tanggung jawab bersama;
6.
Peran kaum perempuan dalam penataan gampong dan kesehatan keluarga semakin nyata;
7.
Penataan dan pemanfaatan pekarangan rumah semakin optimal. BAGIAN VI PROGRAM KEGIATAN
A. Bidang Sosial Keagamaan 1.
Memakmurkan mesjid melalui kegiatan : a. Shalat berjamaah; 14
b. Pengajian-pengajian keagamaan; c. Ceramah; d. Diskusi keagamaan; e. Peringatan hari-hari besar Islam; f. Pembinaan remaja; g. Latihan-latihan
keterampilan
pelaksanaan
fardhu
kifayah; h. Pelatihan pengkaderan umat. 2.
Kelengkapan sarana dan prasarana: a. Pengadaan pengeras suara; b. Taman bacaan/perpustakaan gampong; c. Membuat struktur organisasi pengelola mesjid; d. Tersedianya sarana dan prasarana tempat shalat; e. Tersedianya lampu penerangan; f. Tersedianya tempat berwudhuk; g. Tersedianya MCK; h. Tersedianya sarana olah raga.
B. Bidang Sosial Ekonomi 1.
Menciptakan
lapangan
kerja
masyarakat,
dengan
memanfaatkan potensi yang ada di gampong; 2.
Mengintensifkan Koperasi Gampong/Baitul Qiradh; 15
3.
Mengaktifkan baitul mal gampong;
4.
Pengelolaan zakat, infak dan sadaqah yang tertib;
5.
Pendataan muzakki dan mustahik;
6.
Mengembangkan unit-unit usaha dengan pihak-pihak terkait melalui sistem kemitraan;
7.
Meningkatkan santunan anak yatim dan fakir miskin sehingga dapat mandiri;
8.
Mengupayakan modal kerja kepada kaum dhuafa/lemah;
9.
Penginventarisasian harta agama;
10. Memfungsikan zakat sebagai sumber pembangunan. C. Bidang Sosial budaya 1.
Pembinaan seni yang bernuansa Islami; a.
Seni busana muslim;
b.
Kesenian yang bernuansa misi keagamaan seperti seni tilawah, bacaan barzanji, seni qasidah, bacaan shalawat dan lain-lain.
2.
Pembinaan upacara kemasyarakatan; a.
Perkawinan;
b.
Aqiqah;
c.
Kematian;
d.
Turun ke sawah, kelaut dan sebagainya;
e.
Khitanan. 16
3.
Mensosialisasikan tentang peran adat, resam, qanun;
4.
Mensosialisasikan tentang saksi adat istiadat.
D. Bidang Sosial Kemasyarakatan/Kesehatan 1.
Penataan lingkungan; a.
Kebersihan lingkungan rumah tangga dan fasilitas umum;
2.
b.
Menggalakkan apotik hidup dan warung hidup;
c.
Menertibkan hewan ternak.
Pemberdayaan masyarakat; a.
Mengintensifkan organisasi/lembaga-lembaga dalam gampong;
b.
Mengintensifkan peran masyarakat dalam penerapan syariat Islam;
c.
Pembinaan remaja;
d.
Meningkatkan peran perempuan dalam membangun gampong. BAGIAN VII LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN
A. Pengumpulan data 1.
Geografi gampong percontohan syariah; 17
2.
Profil masyarakat gampong percontohan;
3.
Potensi yang dimiliki gampong percontohan;
4.
Hambatan dalam pelaksanaan gampong percontohan.
B. Analisa Data 1.
Klarifikasi data;
2.
Pembahasan data;
3.
Pemilihan data;
4.
Penetapan data yang terpilih.
C. Analisis Dukungan dan Hambatan 1.
Dukungan yang memungkinkan dapat memudahkan pelaksanaan menjadi gampong percontohan syariah;
2.
Hambatan yang mungkin dapat dikendalikan untuk mewujudkan Pembinaan Gampong Percontohan Syariah;
3.
Menyusun
rumusan
alternatif
solusi
yang
dapat
membantu untuk mewujudkan pembinaan Gampong Percontohan Syariah. D. Pelaksanaan Program Kegiatan 1.
Memenuhi perangkat kegiatan;
2.
Pelaksanaan kegiatan.
18
E.
Penetapan dan penentuan Gampong Percontohan Syariah Tingkat Provinsi Aceh adalah gampong yang telah diseleksi oleh Tim Provinsi.
F.
Batas
Waktu
pembinaan
Gampong
Percontohan
Syariah Tingkat Provinsi Aceh antara 3 sampai dengan 5 tahun. BAGIAN VIII PERSYARATAN GAMPONG BINAAN PERCONTOHAN SYARIAH A. Persyaratan Geografis 1.
Tersedianya
lahan
untuk
pengembangan
usaha
perekonomian masyarakat gampong; 2.
Mudah dijangkau dari ibu kota kecamatan;
3.
Arus komunikasi lancar;
4.
Memungkinkan dilaksanakan pembinaan yang intensif.
B. Profil Masyarakat 1.
Penduduknya mayoritas beragama Islam;
2.
Partisipasi masyarakat relatif tinggi;
3.
Arus migrasi masyarakat rendah;
4.
Motivasi pendidikan relatif mendukung. 19
C. Persyaratan Adminitrasi 1.
Adanya struktur organisasi pemerintahan yang aktif;
2.
Mudahnya
dilaksanakan
pendataan
yang
berkaitan
dengan pembinaan Gampong Percontohan Syariah; 3.
Adanya lembaga-lembaga pemerintah yang mendukung terselenggaranya
pembinaan
Gampong
Percontohan
Syariah. D. Potensi Gampong 1.
Tersedianya sarana pendidikan tingkat dasar, menengah dan atas;
2.
Tersedianya sarana peribadatan yang kondisinya relatif memadai;
3.
Alamnya mendukung dan berpeluang memenuhi usaha perekonomian masyarakat gampong;
4.
Motivasi
perangkat
gampong
untuk
menjadikan
pembinaan Gampong Percontohan Syariah memadai; 5.
Tersedianya ulama, tokoh-tokoh dan tenaga pengajar yang memudahkan terlaksananya gampong percontohan syariah;
6.
Masyarakat
mendukung
percontohan syariah.
20
dilaksanakannya
gampong
BAGIAN IX PEMBINAAN A. Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Gampong Percontohan Syariah 1.
Penyampaian informasi meliputi ; a. Surat edaran kedinasan dari Kepala Dinas Syariat Islam Aceh; b. Media cetak dan elektronik; c. Pertemuan-pertemuan lapangan secara berkala; d. Curah pendapat dan diskusi.
2.
Pelatihan, melalui: a. Kegiatan kemasyarakatan; b. Temu karya; c. Training pengkaderan umat; d. Latihan keterampilan bidang fardhu kifayah; e. Kegiatan lapangan: Pengumpulan data; Muzakki; Mustahik; Harta agama; Pendistribusian; 21
Zakat; Pemberdayaan harta agama. B. Pembinaan Sumber Daya Keuangan 1. Penyusunan anggaran pada awal tahun; 2. Bantuan Pemerintah Daerah yang bersangkutan; 3. Penataan Baitul Mal, zakat, infak dan sedekah; 4. Bantuan-bantuan atas kesepakatan masyarakat gampong; 5. Bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat. C. Pembinaan Sumber Daya Kelembagaaan 1. Kegiatan sosial kemasyarakatan; 2. Kegiatan PHBI; 3. Kelompok pengajian; 4. Perkumpulan remaja masjid; 5. Berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan sosial berskala kabupaten dan provinsi; 6. Pelaksanaan sayembara yang bernuansa Islami; 7. Berpartisipasi aktif membantu kegiatan lembaga gampong.
22
BAGIAN X UNSUR-UNSUR TERKAIT DALAM PEMBINAAN GAMPONG PERCONTOHAN SYARIAH 1.
Dinas Syariat Islam Aceh;
2.
Bupati;
3.
Dinas Syariat Islam kabupaten/kota;
4.
Camat setempat;
5.
Pimpinan Gampong dan Tuha Peut;
6.
Ulama dan tokoh masyarakat;
7.
Unsur kepemudaan;
8.
Para
tenaga
pengajar
dan
pelatih
kegiatan
ibadah
kemasyarakatan. BAGIAN XI HUBUNGAN KERJA ANTAR UNSUR TERKAIT A. Dinas Syariat Islam Aceh 1.
Menyusun anggaran pada awal tahun;
2.
Menyusun pedoman pelaksanaan kegiatan Pembinaan Gampong Percontohan Syariah;
3.
Menetapkan Pembinaan Gampong Percontohan Syariah melalui usulan pemerintah setempat;
4.
Melakukan pembinaan secara berkala atau insidentil; 23
5.
Melakukan monitoring, supervisi dan evaluasi Kegiatan Pembinaan Gampong Percontohan Syariah;
6.
Penyelesaian
administrasi
yang
berkaitan
dengan
pembinaan Gampong Percontohan Syariah; 7.
Membantu sarana pembinaan Gampong Percontohan Syariah sesuai anggaran tersedia.
B. Bupati 1.
Berkonsultasi dengan Dinas Syariat Islam Aceh berkaitan dengan
kebijaksanaan
pelaksanaan
pembinaan
Gampong Percontohan Syariah di wilayah kerjanya; 2.
Meneruskan kesepakatan kebijaksanaan pelaksanaan pembinaan Gampong Percontohan Syariah;
3.
Membantu
dan
memfasilitasi
pembinaan
Gampong
Percontohan Syariah. C. Dinas Syariat Islam Kabupaten/Kota 1.
Meneruskan dan mensosialisasikan kebijaksanaan Dinas Syariat
Islam
Aceh
kepada
perangkat
Pembinaan
Gampong Percontohan Syariah di wilayah kerjanya; 2.
Memberi
bimbingan
kepada
Gampong Percontohan Syariah;
24
perangkat
Pembinaan
3.
Berpartisipasi aktif menyelesaikan permasalahan yang timbul di Gampong Percontohan Syariah;
4.
Menyampaikan informasi tentang Pembinaan Gampong Percontohan Syariah;
5.
Melakukan
koordinasi
kebijaksanaan
dengan
pelaksanaan
camat
Pembinaan
tentang Gampong
Percontohan Syariah. D. Camat 1.
Melakukan pendataan tentang profil gampong yang akan ditetapkan sebagai Pembinaan Gampong Percontohan Syariah;
2.
Berkonsultasi dengan Dinas Syariat Islam setempat dalam
hal-hal
yang
berkaitan
dengan
Pembinaan
agar
pembinaan
Gampong Percontohan Syariah; 3.
Memotivasi
perangkat
gampong
Gampong Percontohan Syariah benar-benar merupakan kenyataan; 4.
Melakukan
pemantauan
tentang
perkembangan
pembinaan Gampong Percontohan Syariah; 5.
Berperan aktif menyelesaikan kendala-kendala yang terjadi
dalam
perjalanan
Percontohan Syariah. 25
pembinaan
Gampong
E.
Pimpinan Gampong/Tuha Peut 1.
Mengkoordinasikan Syariah
dengan
kegiatan perangkat
Gampong
Percontohan
pemerintahan
gampong,
ulama, tokoh masyarakat tentang tujuan, sasaran dan kegiatan Pembinaan Gampong Percontohan Syariah; 2.
Memfungsikan unsur-unsur masyarakat gampong dalam menata
kegiatan-kegiatan
Pembinaan
Gampong
Percontohan Syariah; 3.
Membina
masyarakat
agar
ikut
aktif
membangun
Gampong Percontohan Syariah; 4.
Memfasilitasi
kegiatan
masyarakat
sesuai
program
Pembinaan Gampong Percontohan Syariah; 5.
Berperan
aktif
menangani
permasalahan
yang
diperkirakan dapat menghambat terwujudnya Pembinaan Gampong Percontohan Syariah. F.
Ulama dan tokoh masyarakat 1.
Merupakan fasilitator dalam kegiatan gampong;
2.
Menggunakan
setiap
kesempatan
mensosialisasikan
kegiatan
Pembinaan
untuk Gampong
Percontohan Syariah; 3.
Ulama dan tokoh masyarakat aktif sebagai badan ishlah pada setiap perbedaan pendapat dalam masyarakatnya. 26
G. Kepemudaan 1.
Merupakan perpanjangan tangan dari masyarakat dalam menata pembinaan Gampong Percontohan Syariah;
2.
Kreatif menciptakan dan melakukan kegiatan-kegiatan yang bernuansa Islami;
3.
Mempelopori
kegiatan
masyarakat
yang
melakukan
pelatihan
bersifat
kepentingan umum; 4.
Membina
para
remaja
untuk
pengkaderan umat; 5.
Aktif mencari tahu informasi yang berkenaan dengan pelaksanaan syariat Islam.
H. Tenaga Pengajar dan Pelatih 1.
Sebagai pengajar: a.
Aktif membantu para santri untuk memahami aqidah Islam;
b.
Menyampaikan
informasi
tentang
ajaran
dan
perjalanan panjang perjuangan umat Islam; c.
Membentuk dan menjadikan santri sebagai manusia cerdas.
2.
Sebagai pelatih: a.
Membina
beragam
keterampilan
tentang pengamalan ibadah; 27
kepada
santri
b.
Membentuk watak/perilaku santri yang berakhlaqul karimah.
3.
Sebagai pembimbing: a.
Membimbing santri agar dapat baca Al-Qur’an;
b.
Membimbing para santri agar beribadah dengan benar;
c.
Membimbing anak berprilaku jujur, amanah, kerja keras, disiplin, hemat, sabar, tidak suka memfitnah, tidak dengki, tidak loba dan sebagainya.
BAGIAN XII PEMANTAUAN, SUPERVISI DAN EVALUASI Pemantauan dilakukan oleh Dinas Syariat Islam Aceh dengan maksud: A. Pemantauan 1. Melihat
dari
dekat
perkembangan
dan
kemajuan
pembinaan Gampong Percontohan Syariah; 2. Mengidentifikasi temuan-temuan di lapangan baik yang bersifat positif (dukungan) maupun berupa hambatan; 3. Memantau proses kegiatan yang dilakukan;
28
4. Melakukan kajian dari temuan-temuan lapangan sebagai bahan perumusan solusi yang lebih baik dan sesuai dengan proses kegiatan berikutnya. B. Supervisi 1. Memberikan
informasi
baru
yang
berkaitan
dengan
pembinaan Gampong Percontohan Syariah; 2. Memberikan
bimbingan
kepada
perangkat
pelaksana
Pembinaan Gampong Percontohan Syariah sesuai temuan di lapangan; 3. Memberi
bimbingan
tentang
pelaksanaan
program
Pembinaan Gampong Percontohan Syariah. C. Evaluasi Memberikan suatu penilaian terhadap proses dan hasil yang dicapai: 1. Sejauh mana sasaran dapat dicapai; 2. Sejauh mana kelancaran pelaksanaan kegiatan; 3. Sejauh mana ketepatan metode/cara yang digunakan; 4. Mengklasifikasi bagian-bagian yang dapat dikembangkan secara cepat, menengah dan lambat; 5. Memilih dan menentukan bentuk pembinaan selanjutnya sesuai dengan poin 4 di atas; 29
6. Sebagai
ukuran
pencapaian
sasaran
yang
telah
ditentukan; 7. Bahan laporan pada akhir kegiatan dan untuk pengkajian ulang guna perumusan kegiatan berikutnya.
BAGIAN XIII PENUTUP Demikian pedoman pelaksanaan ini disusun untuk dapat digunakan dalam pelaksanaan Pembinaan Gampong Percontohan Syariah
tahun
2017,
sekiranya
diperlukan akan
dilakukan
penyesuaian dengan kebijakan Pemerintah Aceh. Dan hal-hal yang belum diatur dalam pedoman pelaksanaan ini akan ditetapkan kemudian. Banda Aceh, 18 Mei 2017 KEPALA DINAS SYARIAT ISLAM ACEH
DR. MUNAWAR, MA PEMBINA TK. I NIP. 19740925 199403 1 004
30
