FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD): Rekomendasi Kebijakan Penyempurnaan Pelaksanaan Program UPSUS Pajale ke Depan: Evaluasi UPSUS Pajale 2015 1. Beberapa RJIT telah dilakukan belum bisa dimanfaatkan secara baik, karena: (i) RJIT yang dibangun belum ada saluran primer dan sekundernya, (ii) terjadi perbedaan start antara program RJIT oleh Kementan dan pembangunan saluran primer dan sekunder oleh Kemen-PU (sebagai contoh pada lokasi yang sama RJIT adalah program Kementan th 2015, sementara pembangunan saluran primer dan sekunder adalah program Kemen-PU th 2016). Oleh karena itu, perlu adanya koordinasi dan sinkronisasi program antara Kementan dengan Kementerian lainnya. 2. Target RJIT, optimasi lahan, dan GPPTT jauh melebihi luas baku lahan sawah yang ada, sehingga capaian target sulit untuk direalisasikan. Masalah lainnya adalah terjadi ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan menyebabkan ketiga program tersebut tumpang tindah pada lahan yang sama karena untuk memenuhi luasan yang telah ditargetkan. Selain itu, karena anggaran per ha RJIT lebih rendah dari GPTT menyebabkan beberapa kabupaten menolak program RJIT sehingga angggarannya harus dikembalikan. Hal ini akan mempengaruhi serapan dan kinerja Kementan. Oleh karena itu, pada tahun-tahun berikutnya perlu dibuat perencanaan target yang lebih matang dan rasional, serta penetapan CPCL secara tepat sehingga tidak tumpang tindih dengan program lainnya. 3. Sekretariat Posko UPSUS yang selama ini ada di Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluh Pertanian/Bapeluh dianggap tidak efektif, karena yang justru sering ke lapang adalah PSP BPTP. Oleh karena itu, keberadaan sekretariat Posko UPSUS tersebut perlu dipertimbangankan. 4. Proses pencairan dana di KPKN sangat lama dan berbelit-beli, sehingga akan sangat memperlambat serapan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pendekatan khusus ke KPKN agar kesalahan-kesalahan kecil (tidak substansial) jangan sampai menghambat proses pencairan dana. 5. Pencapaian target optimasi lahan (opla) pada sawah daerah irigasi di Jawa sudah sangat sulit untuk dilakukan karena usahatani padi sudah dilakukan secara intensif. Oleh karena itu, kedepan program optimasi lahan sebaiknya difokuskan pada lahan suboptimal/rawa di luar Jawa agar mampu memberikan tambahan produktivitas/produksi secara signifikan. 6. Tidak tersedianya ongkos angkut bantuan alsin dari kabupaten ke kelompok tani karena pada DIPA titik bagi alsin hanya sampai pada Dinas Kabupaten. Oleh 1
karena itu perlu dijelaskan ke pada Dinas bahwa ini adalah tugas Dinas/Pemda untuk mendorong petani berpartisipasi secara aktif untuk mau menanggung ongkos angkut tersebut atau ada sharing dari pemda. 7. Kemampuan SDM dalam mengelola Alsin rendah, termasuk pada tingkat penyuluh. Oleh karena itu perlu dilakukan pelatihan dan sosialisasi secara intensif tentang mengoperasikan alsin secara baik. 8. Terdapat kekeliruan pemahaman terhadap UU No.23 Tahun 2014 terhadap DAK yang masuk DIPA APBD, dimana dipahami bahwa Bansos hanya dibolehkan untuk kelompok tani yang sudah Berbadan Hukum, sehingga menyebabkan realisasi pemanfaatannya sangat kecil.. Oleh karena itu, perlu dilakukan sosialisasi bahwa yang dimaksud dalam UU No.23 th 2014 bahwa dana bansos tidak memerlukan persyaratan BH, yang memerlukan badan hukum adalah Dana Hibah. 9. Dalam implementasinya beberapa hal/aspek yang ada pada Pedum UPSUS tidak sejalan dengan dinamika yang ada di lapangan. Oleh karena itu, sebaiknya dilakukan revisi Pedum UPSUS untuk selaraskan dengan kondisi dan permasalahan nyata di lapangan. 10. Masalah penyuluh tidak dapat honor dan sementara Babansi dapat honor menyebabkan kinerja penyuluh menjadi tidak optimal. Oleh karena itu perlu diformulasikan atau dbuat hubungan tata kerja yang definitif antara penyuluh dan Babinsa. 11. UPSUS terkesan masih fokus pada peningkatan produksi padi saja dan belum banyak menyentuh peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani, padahal pada MK petani lebih menguntungkan menanam komoditas bukan padi karena masalah ketersediaan air. Oleh karena itu, sebaiknya pada lokasi ini petani dberikan kebebasan untuk menanam komoditas yang lebih ekonomis dari padi.
2
HASIL FGD EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM UPSUS TAHUN 2015 A. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT) ASPEK YANG DI EVALUASI KEUANGAN
MANAJEMEN
PERMASALAHAN
Terdapat kekeliruan pemahaman terhadap UU No.23 Tahun 2014 terhadap DAK yang masuk DIPA APBD, dimana dipahami bahwa Bansos hanya dibolehkan untuk kelompok tani yang sudah Berbadan Hukum, sehingga menyebabkan realisasi pemanfaatannya sangat kecil.
SOLUSI
Proses pencairan dana di KPKN sangat lama dan berbelit-beli, sehingga akan sangat memperlambat serapan.
Di beberapa lokasi terjadi peningkatan harga bahan/material (pasir, batu kali dan upah tenaga kerja) yang menyebabkan terjadinya perbedaan harga yang tertera pada DIPA dengan harga actual pada saat realisasi sehingga mempengaruhi kualitas
Pertanggungjawaban oleh kelompok terlambat sehingga tidak dapat mencairkan dana termin berikutnya sehingga mempengaruhi realisasi
Sekretariat Posko ada di Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluh Pertanian/Bapeluh dipandang kurang efektif, karena yang banyak turun ke lapangan adalah BPTP dan PSP.
Tahapan pencairan dana secara bertahap secara berturut-turut 30%, 50%, 20% kurang efektif dalam pelaksanaan, karena belanja modal awal dalam pembengunan RJIT memerlukan biaya besar dan berpengaruh terhadap lambannya realisasi penyerapan
Disarankan agar termin pencairan dana RJIT dibuat 50%, 30%, 20% sehingga dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan dan realisasi.
Perlu diformulasikan atau dbuat hubungan tata kerja yang definitif antara penyuluh dan Babinsa.
Penyuluh tidak dapat honor dan sementara Babansi dapat honor menyebabkan kinerja penyuluh menjadi tidak optimal.
Perlu dilakukan sosialisasi bahwa yang dimaksud dalam UU No.23 th 2014 bahwa dana bansos tidak memerlukan persyaratan BH, yang memerlukan badan hukum adalah Dana Hibah. Menyarankan memberikan kemudahan persyaratan ber BH hanya sampai akte notaries
Perlu dilakukan pendekatan khusus ke KPKN agar kesalahankesalahan kecil (tidak substansial) jangan sampai menghambat proses pencairan dana. Meningkatkan peran swadaya masyarakat untuk menutup kekurangan satuan dengan adanya kenaikan harga, melaui kegiatan gotong royong/kerjabakti dan atau program padat karya Pendampingan manajemen dan administrasi keuangan oleh PPL serta melibatkan tokoh masyarakat yang berpengalaman dalam aspek keuangan Sekretariat Posko bisa di BKPP/Bapeluh dan atau Dinas Pertanian dengan meningkatkan koordinasi lembaga pusat dan daerah.
PELAKSANAAN
Beberapa RJIT telah dilakukan belum bisa dimanfaatkan secara baik, karena: (i) RJIT yang dibangun belum ada saluran primer dan sekundernya, (ii) terjadi perbedaan start antara program RJIT oleh Kementan dan pembangunan saluran primer dan sekunder oleh Kemen-PU (sebagai contoh pada lokasi yang sama RJIT adalah program Kementan th 2015, sementara pembangunan saluran primer dan sekunder adalah program Kemen-PU th 2016).
Oleh karena itu, perlu adanya koordinasi dan sinkronisasi program antara Kementan dengan Kementerian lainnya.
Target RJIT, optimasi lahan, dan GPPTT jauh melebihi luas baku lahan sawah yang ada, sehingga capaian target sulit untuk direalisasikan. Masalah lainnya adalah terjadi ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan menyebabkan ketiga program tersebut tumpang tindah pada lahan yang sama karena untuk memenuhi luasan yang telah ditargetkan. Selain itu, karena anggaran per ha RJIT lebih rendah dari GPTT menyebabkan beberapa kabupaten menolak program RJIT sehingga angggarannya harus dikembalikan. Hal ini akan mempengaruhi serapan dan kinerja Kementan. Pemberian bantuan pompa (sumur air dalam atau air dangkal) yang belum sepenuhnya tepat lokasi. Di Wilayah Grobogan dan Wilayah Timur Blora cocok diberikan bantuan sumur air dangkal, sedangkan di Kabupaten Sragen terjadi konflik dengan air rumah tangga
Pada Th. 2016 dan seterusnya perlu dibuat perencanaan target yang lebih matang dan rasional, serta penetapan CPCL secara tepat sehingga tidak tumpang tindih dengan program lainnya.
Pemberian bantuan pompa harus dirancang bersifat spesifik lokasi sesuai kebutuhan masyarakat
B. Alat dan Mesin Pertanian: ASPEK YANG DI EVALUASI KEUANGAN
MANAJEMEN
PELAKSANAAN
PERMASALAHAN
SOLUSI
Tidak tersedianya ongkos angkut bantuan alsin dari kabupaten ke kelompok tani karena pada DIPA titik bagi alsin hanya sampai pada Dinas Kabupaten, sehingga alsin belum dimanfaatkan secara optimal
Kemampuan SDM dalam mengelola Alsin rendah, termasuk pada tingkat penyuluh.
Perlu dijelaskan ke pada Dinas bahwa ini adalah tugas Dinas/Pemda untuk mendorong petani berpartisipasi secara aktif untuk mau menanggung ongkos angkut tersebut atau ada sharing dari pemda. Perlu dilakukan pelatihan dan sosialisasi secara intensif tentang mengoperasikan alsin secara baik baik kepada kelompk tani sasaran maupun penyuluh yang selanjutnya akan mendampingi petani
Bantuan alsintan diikuti dengan pelatihan manajemen administrasi keuangan dalam pengelolaannya alsintan (UPJA) sehingga usaha jasa alsintan dapat berkelanjutan
Mendorong partisipasi swadaya masyarakat, terkait biaya pemeliharaan dan bahan bakarnya, dan mendorong tumbuhnya kelompok UPJA sehingga mampu menggangu sendiri biaya pemeliharaan dan operasionalnya. Pemberian bantuan alsin harus bersifat spesifik lokasi sesuai kondisi lahan dan kebutuhan petani setempat.
Bantuan alsintan sudah jalan tetapi pemanfaatannya belum optimal (sarana operasional belum lengkap) dan dibebankan ke kelompok
Bantuan alsisntan tidak sesuai dengan spesifik lokasi (topografi), seperti kasus combine harvester tidak dapat diterapkan pada daerah berbukit dan pada MH.
Bantuan transplanter belum bisa dimanfaatkan secara optimal karena kurangnya ketersediaan tray sesuai jumlah yang dibutuhkan.
Bantuan alsintan kurang memberikan efek demonstratif karena diberikan di pelosokpelosok atau pedalaman
Lemahnya monitoring dan evaluasi dalam bantuan alsintan dari saat pengadaan, penyaluran dan penggunaan alsintan.
Meningkat partisipasi masyarakat dalam menyediakan tray, adanya sharing dana dari APBD, serta membuat alternatif tray berbahan baku lokal. Bantuan alsintan diprioritaskan pada daerah-daerah sentra produksi agar memberikan dampak secara luas a. Perlu dilakukan monev dari tahap pengadaan, penyaluran, serta pemanfaatan alsin, termasuk yang didistibusikan pada th sebelumnya.
C. Optimasi Lahan: ASPEK YANG DI EVALUASI KEUANGAN
PERMASALAHAN
SOLUSI
Anggaran atau dana per satuan terbatas, terutama untuk pompa air besar atau pompa air dalam, serta pertanggung jawaban keuangan agak rumit.
MANAJEMEN
Dalam implementasinya beberapa hal/aspek yang ada pada Pedum UPSUS tidak sejalan dengan dinamika yang ada di lapangan.
PELAKSANAAN
Pencapaian target optimasi lahan (opla) pada sawah daerah irigasi di Jawa sudah sangat sulit untuk dilakukan karena usahatani padi sudah dilakukan secara intensif.
Kedepan program optimasi lahan sebaiknya difokuskan pada lahan suboptimal/rawa di luar Jawa agar mampu memberikan tambahan produktivitas/produksi secara signifikan.
UPSUS terkesan masih fokus pada peningkatan produksi padi saja dan belum banyak menyentuh peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani, padahal pada MK petani lebih menguntungkan menanam komoditas bukan padi karena masalah ketersediaan air.
Sebaiknya pada lokasi ini petani dberikan kebebasan untuk menanam komoditas yang lebih ekonomis dari padi.
Memperbesar pagu anggaran untuk pompa air dalam, serta penyederhanaan dalam Pertanggungjawabannya. Perlu dilakukan revisi Pedum UPSUS untuk selaraskan dengan kondisi dan permasalahan nyata di lapangan.
D. GP PTT: ASPEK YANG DI EVALUASI KEUANGAN
MANAJEMEN
PELAKSANAAN
PERMASALAHAN
SOLUSI
Di bberapa lokasi pencairan dana mengalami keterlambatan, sehingga penggunaan input produksi sesuai dosis tidak tepat waktu, sehingga berpengaruh terhadap performance tanaman dan target produktivitas. Manajemen pengelolaan tanaman secara terpadu belum dilakukan secara penuh, terutama sistem tanam jajar legowo, pupuk lengkap dan berimbang, serta pengendalian hama secara terpadu
Pencairan dana harus tepat waktu sesuai kalender tanaman, agar target produktivitas dapat dicapai
Persyaratan pengembangan GP-PTT dalam satu kawasan (50 hektar) sulit untuk dipenuhi
GP-PTT belum benar-benar merupakan gerakan masal, karena belum diikuti secara masal oleh masyarakat petani
GP-PTT belum mengintegrasikan antara tanaman dengan ternak dalam memproduksi dan menghasilkan pupuk kandang, sehingga diperkirakan penggunaan Pupuk Organik akan ditinggalkan kembali pada saat tidak ada bantuan Adopsi petani terhadap teknologi GP-PTT belum optimal, terutama penggunaan transplanter,combine Harverster, penerapan sistem tanam Jarwo. Lokasi GP-PTT umumnya memiliki pola tanam padi-padi-padi sehingga dalam jangka menengah dan panjang menjadi daerah endemik OPT (wereng coklat, tikus, blast, sundep dan beluk)
Sosialisasi program dan teknologi budidaya GP-PTT tidak cukup hanya kepada petani penggarap, tetapi juga kepada pemilik sawah dan buruh tani (yang menangani jasa pengolahan lahan, tanam, menyiang dan panen), sehingga membantu mengimplementasikan program GP-PTT Peryaratan kawasan 50 hektar agar diperlonggar disesuaikan dengan kondisi spesifik lokasi Sistem tanam jarwo tidak perlu dipaksakan kepada semua petani, perlu diberikan beberapa alternatif teknologi jajar legowo dan paket teknologi lainnya, sehingga sistem ini mengalami adaptasi secara bertahap ditengah-tengah masyarakat Kedepan GP-PTT perlu diintegrasikan dengan bantuan ternak dan pembuatan pupuk organik, sehingga penggunaan pupuk organik berkelanjutan Kepada para peserta program dipersyaratkan untuk menerapkan GP-PTT secara lengkap Pengendalian OPT dengan pendekatan PHT, pengembangan pola tanam yang tepat, introduksi varietas tahan OPT tertentu
