PRIORITAS PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS BPJS KESEHATAN 2016 - 2021 Chairul Radjab Nasution Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan
Jakarta, 30 Maret 2016
PRINSIP DEWAN PENGAWAS 2016- 2021
MEMASTIKAN OPTIMALNYA FUNGSI PENGAWASAN UNTUK MENDUKUNG TERWUJUDNYA JAMINAN KESEHATAN YANG BERKUALITAS DAN BERKESINAMBUNGAN BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA
Terwujudnya Prinsip •
•
EQUITY – Mekanisme pengawasan terhadap Strategi pembiayaan kesehatan Nasional dengan memastikan BPJS Kesehatan diarahkan pada kendali mutu dan biaya, – Mekanisme pengawasan dan kontrol dengan memastikan masyarakat mendapatkan keadilan melalui aksesibilitas, – Meningkatkan Kepesertaan JKN – Meningkatkan Kepuasan Peserta terhadap Layanan Kesehatan AKUNTABILITAS – Dengan Fungsi Koordinatif : • ketersediaan anggaran JKN, • menjaga kepentingan publik dan pemerintah, transformasi perubahan secara berkelanjutan persoalanpersoalan di lapangan,
OBYEKTIF & INDEPENDEN
AKUNTABILITAS EQUITY
OBYEKTIF DAN INDEPENDEN untuk memastikan bahwa Manajemen BPJS Kesehatan benar-benar berjalan dan sesuai dengan amanat Undangundang dan Sinergi dengan Pemerintah.
Penjabaran Prinsip Dewas • Melakukan fungsi pengawasan, penelaahan, pengendalian dan penyeimbangan dalam kebijakan dan peraturan upaya pelayanan kesehatan Indonesia Sehat • Membangun Ekuitas atau kesetaraan cakupan pelayanan kesehatan dan akses pelayanan kesehatan seluruh peserta Indonesia sehat dan penduduk yang rentan terhadap risiko keuangan dan kesehatan. • Melakukan pengawasan dan pembinaan proses dan verifikasi penganggaran BPJS Kesehatan secara transparan, berkeadilan dan akuntabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan
PRIORITAS PENGAWASAN 2016-2021 1
MEMASTIKAN KUALITAS LAYANAN YANG BERKEADILAN kepada peserta, pemberi pelayanan kesehatan dan pemangku kepentingan lainnya melaui Pengawasan atas sistem kerja yang efektif dan efisien
2
MEMASTIKAN KESINAMBUNGAN PROGRAM JKN-KIS dengan pengawasan atas kolektibilitas iuran, sistem pembayaran fasilitas kesehatan, dan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel;
3
MEMASTIKAN TERCAPAINYA TARGET KEPESERTAAN JKN-KIS MENCAKUP SELURUH PENDUDUK INDONESIA paling lambat 1 Januari 2019 melalui pengawasan atas kemitraan dengan seluruh pemangku kepentingan serta pengawasan atas kepatuhan kepesertaan
4
MEMASTIKAN PENGUATAN KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI PROGRAM JKN-KIS melalui peningkatan Kerjasama antar lembaga, kemitraan, koordinasi, dan komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan
5
MEMASTIKAN PENINGKATAN KAPASITAS DAN TATA KELOLA ORGANISASI dengan dukungan SDM yang profesional, penelitian, perencanaan dan evaluasi, pengelolaan proses bisnis dan manajemen risiko yang efektif dan efisien, serta infrastruktur dan teknologi informasi yang handal.
DIPERLUKAN INTERNAL
POLA
ALUR PENGAWASAN SUMBER DAYA BPJS PEMANGKU ACCOUNTABILITAS KEPENTINGAN PRESIDEN
KEPESERTAAN Menjaga Kepentingan Publik
DPR
PAKET MANFAAT Membangun Jejaring Pengawasan
KEMENKES
KEUANGAN/ANGGARAN
Memastikan kesesuaian dengan kebijakan kesehatan KEMSOS
PENENTUAN BIAYA IURAN
ASURANSI COB REGULASI
EKSTERNAL SUMBER DAYA LAIN
Memantau isu sosial terkait pembiayaan kesehatan KEMENDAGRI
BPJS KESEHATAN
Megawasi kesesuaian data administrasi kependudukan dan hubungan dengan daerah Mengawasi kestabilan anggaran
LEGAL SYSTEM Mengawasi peluang fraud
KOMPETISI YANKES PENDAPATAN MASYARAKAT KEBIJAKAN DAERAH AKSESIBILITAS PERIMBANGAN ANGGARAN
KEMENKEU
Memantau perkembangan Dan persaingan industri sejenis
LEMBAGA ASURANSI KONTROL PUBLIK
Menanggapi pertanyaan dan permintaan sesuai legal aspect pelaporan dan evaluasi secara berkala terkait kesesuaian pelayanan pada peserta
FKTP/FKRTP RS SWASTA
pengawasan tidak hanya melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi, tetapi juga mengandung arti memperbaiki dan meluruskannya sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang direncanakan. Dale (dalam Winardi, 2000)
(ASPEK KEPESERTAAN)
Membangun Jejaring Monitoring Publik (DJSN, Kemenko PMK, Kemensos, BPK, Kemkes dll)
Menilai Pertanggungjawaban Manajemen
Menindaklanjuti Hasil Pengawasan
Menetapkan Agenda , Metode dan Prioritas Pengawasan
(Rekomendasi Presiden)
Rencana Aksi
Melaksanakan Pengawasan Berkesinambungan
Analisis Hasil Pengawasan
OBJEKTIFITAS PENGAWASAN KUALITAS PELAYANAN KONTROL NORMA KEPATUHAN TERHADAP REGULASI DIAGNOSIS, OBAT, PENUNJANG, PEMBIAYAAN, PREMI
DUKUNGAN LINGKUNGAN SOSIAL POLITIK, BUDAYA, MOTIVASI, PELATIHAN PEMECAHAN MASALAH KONDISI PASAR GLOBAL
KOMUNIKASI DAN INFORMASI KOLEKSI LAPORAN, MEDIKAL, ADMINISTRATIF, KEPESERTAAN, MODALITAS
MENINGKATKAN KEPESERTAAN
KEPUASAN PESERTA
EQUITAS DAN AKUNTABILITAS YAN KES JKN KUAT = INDONESIA SEHAT
Langkah Teknis • Prinsip Dewas menjadikan BPJS Kesehatan dalam Equity dan akuntabilitas dengan mengutamakan kepuasan peserta • Menetapkan Agenda, Metode dan Prioritas Pengawasan (per tahun) • Menyusun dan menetapkan Agenda Pengawasan dan Metode/Mekanisme Pengawasan • Menetapkan Prioritas Pengawasan setiap tahunnya (quickwins) • Memastikan Manajemen menjalankan tugas sesuai dengan pola yang telah ditetapkan baik menyangkut regulasi operasional, kepesertaan, paket manfaat, anggaran, iuran, dan pola asuransi. • Memastikan langkah manajemen sesuai dengan kondisi eksternal: situasi industri yankes, industri asuransi, kebijakan pemerintah pusat, kebijakan pemerintah daerah, aksesibilitas faskes, perimbangan anggaran, desentralisasi, isu/tren yang berkembang dimasyarakat.
Langkah Teknis (lanjutan) • Mengawasi dan Memastikan akuntabilitas BPJS Kesehatan terhadap pemangku kepentingan dengan: – Mengawasi dan menjamin keputusan yang diambil BPJS Kesehatan sesuai kepentingan publik/kebijakan pemerintah. – mengawasi kestabilan anggaran BPJS Kesehatan – mencegah dan mengawasi terjadinya peluang fraud – Membangun jejaring pengawasan bersama DJSN, BPK Ri, Kemkes, DPR RI, dst – Memantau perkembangan pembiayaan kesehatan yang dijamin oleh pemerintah (PBI) – Mengawasi Kesesuaian data kepesertaan dengan update data administrasi kependudukan – memantau perkembangan industri sejenis – responsif atas perkembangan situasi relasional antara BPJS Kesehatan dengan Faskes dalam koridor legal aspect sesuai kewenangan. – melakukan evaluasi dan pelaporan secara berkala terkait kesesuaian pelayanan faskes pada peserta.
12
