POKOK BAHASAN VI Proses Kebijakan Publik

POKOK BAHASAN VI Proses Kebijakan Publik

A. Formulasi Kebijakan 1. Definisi dan Pengertian Formulasi Kebijakan akan berkaitan dengan beberapa hal : 1. Persoalan yang berkaitan dengan cara bagaimana suatu masalah terutama masalah publik memperoleh perhatian dari para pembuat kebijakan. 2. Cara bagaimana merumuskan usulan- usulan untuk menganggapi masalah tertentu yang timbul. 3. Cara bagaimana memilih salah satu alternatif untuk mengatasi masalah publik. Suatu masalah pada hakekatnya akan dapat menjadi masalah kebijakan jika : - Masalah tersebut dapat membangkitkan orang banyak untuk melakukan tindakan terhadap problema tersebut. - Masyarakat punya keinginan politik untuk memperjuangkannya. - Masalah tersebut ditanggapi positif oleh para pembuat kebijakan sehingga mereka bersedia memperjuangkannya.

2. Pendekatan-Pendekatan Dalam Formulasi Kebijakan Publik a. Pendekatan Kekuasaan dalam Pembuatan Kebijakan Publik Ada beberapa fokus dalam pendekatan kekuasaan ini, yaitu :

1) Elitism Dominasi para elite menentukan sebuah produk kebijakan publik.

2) Pluralism Proses pembuatan kebijakan ini menekankan pada kontinuitas dan keterlibatan multi-metode dalam sebuah proses pembuatan kebijakan publik, sehingga dapat meminimalisir dominasi salah satu kelas dalam masyarakat.

Universitas Gadjah Mada

1

3) Marxism Kekuasaan hanya akan digunakan untui menghasilkan produk kebijakan publik yang memihak pada kaum kapitalis. 4) Corporatism Pembuatan kebijakan publik dengan menekankan pada konspirasi segelintir elite yang tertata dengan sengaja. 5) Professionalism Pandangan ini akan efektif ketika sebuah negara banyak dipimpin oleh mereka- mereka dari kalangan profesional. 6) Technocracy Formulasi kebijakan didasarkan atas eksplorasi ilmiah yang dilakukan oleh para ilmuwan.

b.Pendekatan Rasionalitas dalam Pembuatan Kebijakan Publik 1) Rasionalitas Ekonomis Pembuatan kebijakan harus didasari oleh pembacaan yang mendalam atas dampak-dampak ekonomis bila kebijakan tersebut diterapkan. 2) Rasionalitas Birokratis Pembuatan kebijakan bertumpu pada efisiensi dan efektitivitas kinerja birokrasi. c. Pendekatan Pilihan Publik dalam Pembuatan Kebijakan Publik Proses pembuatan kebijakan publik dalam paradigma ini akan bertumpu pada pilihan publik yang mengakibatkan formualasi kebijakan yang dilakukan cenderung bertumpu pada mekanisme pasar.

3. Metodologi dalam Proses Pembuatan Kebijakan Publik a. CBA (Cost and benefit analysis) Bagaimana biaya-biaya program Kebijakan- publik tertentu dapat dikalkulasi dengan keuntungan-keuntungan yang dapat di raih dari kebijakan tersebut. b. Perkiraan Ekonomis (Economises Forescating) Asumsi-asumsi yang dipakai adalah asumsi-asumsi ekonomi baik makro maupun mikro. c. Perencanaan Finansial Setiap Kebijakan publik harus dihitung dengan cermat berapa rencana pendanaan yang harus dialokasikan.


2

d. Operational Research (OR) Teknik dalam proses pembuatan kebijakan yang menekankan pada rasionalitas dan efisiensi yang terkandung dalam kebijakan tersebut. e. Teknik Indikator Sosial Teknik ini digunakan dengan melihat kenyataan-kenyataan sosial dalam masyarakat sebagai faktor determinan dalam proses pembuatan kebijakan. f. Evaluasi Dampak Proses pembuatan kebijakan ini dilakukan dengan menghitung dan mengukur dampak-dampak yang akan muncul ke depan dari kebijakan publik yang dibuat tersebut.

4. Langkah-Langkah Praktis Dalam Proses Pembuatan Kebijakan a. Teknik Pembuatan Kebijakan Publik Model Etzioni Model Etzioni dikenal dengan model Active Socity Model, meliputi : 1) Pandangan intelektual 2) Pertimbangan ahli, politik dan masyarakat 3) Keputusan Politik 4) Produk Kebijakan Publik

b. Proses Pembuatan Kebijakan Menurut Yehezkel Dror - Tahap Meta Pembuatan Kebijakan Publik : 1) Pemrosesan Nilai 2) Pemrosesan Realitas 3) Pemorosesan Masalah 4) Survey, pemrosesan dan pengembangan SDM 5) Desain, Evaluasi dan Redesain Sistem Pembuatan Kebijakan Publik 6) Pengalokasian masalah, nilai dan sumber daya 7) Penentuan strategi pembuatan kebijakan

- Tahap pembuatan Kebijakan Publik 1) Sub alokasi sumber daya 2) Penetapan tujuan operasional dan beberapa prioroitas. 3) Penetapan nilai-nilai yang signifikan dengan beberapa prioritas. 4) Penyiapan alternatif-alternatif kebijakan secara umum. 5) Penyiapan prediksi yang realistic atas berbagai aternatif.


3

6) Membandingkan masing-masing alternatif yang ada sekaligus menentukan alternatif mana yang terbaik. 7) Melakukan ex-ante evaluation atas alternatif terbaik yang telah dipilih tersebut di atas.


4

- Tahap Pasca Pembuatan Kebijakan Publik 1)

Memotivasi kebijakan yang hendak diambil

2)

Mengambil dan memutuskan kebijakan publik

3)

Mengevaluasi proses pembuatan kebijakan publik yang telah dilakukan.

4)

Komunikasi dan umpan balik atas seluruh fase yang telah dilakukan.

B. Implementasi Kebijakan 1. Definisi dan Pengertian Tolok

ukur

keberhasilan

suatu

kebijakan

terletak

pada

proses

implementasinya. Bahkan mungkin tidak berlebihan, jika dikatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan. Implementasi kebijakan akan sangat tergantung dengan formulasi kebijakan yang dibuat. Implementasi kebijakan sebenarnya dapat dimaknai sebagai tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh individu-individu, kelompok-kelompok pemerintah dan swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran yang menjadi prioritas dalam keputusan kebijakan. Implementasi kebijakan dapat dilihat pada beberapa aspek yaitu : a. Siapa yang mengimplementasikan kebijakan (Jajaran birokrasi ataupun aktor-aktor di luar birokrasi pemerintah, individu). b. Hakekat dari proses administrasi Proses administrasi harus selalu berpijak pada standar prosedur operasional (SOP) sebagai acuan pelaksanaannya. c. Kepatuhan (kompliansi) kepada kebijakan Merupakan perilaku taat hukum yakni perlu ada sistem control dan komunikasi yang terbuka. d. Efek atau dampak dari implementasi kebijakan Konsekuensi dari dampak akan dapat digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan implementasi kebijakan dan jugs dapat dijadikan sebagai masukan dalam proses perumusan kebijakan yang akan meningkatkan kualitas kebijakan tersebut.


5

Proses implementasi kebijakan akan dipengaruhi oleh : a. Jumlah perubahan yang terjadi Sejauh mana kebijakan menyimpang dari kebijakan-kebijakan sebelumnya. Perubahan-perubahan inkremental (penyempurnaan dari program sebelumnya) cenderung akan menimbulkan tanggapan positif daripada perubahan-perubahan drastis (rasional). b. Jumlah perubahan organisasi yang diperlukan Implementasi yang efektif akan sangat mungkin terjadi jika lembaga pelaksana tidak diharuskan melalui reorganisasi secara drastis. Kegagalan programprogram sosial banyak berasal dari meningkatnya tuntutan-tuntutan yang dibuat terhadap struktur-struktur dan prosedur-prosedur administrative yang ada.

2. Model Implementasi Kebijakan Model implementasi kebijakan akan dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu : a. Model Top Down Model ini terpusat pada hubungan antara keputusan-keputusan dengan pencapaiannya, formulasi dengan implementasinya, potensi hierarkhi dengan batasbatasnya serta kesungguhan pelaksanan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penekanan model top down adalah pada koordinasi, kompliansi dan kontrol efektif yang mengabaikan manusia sebagai target group dan juga peran dari aktor lain. b. Model Bottom-Up Model ini mengasumsikan bahwa implementasi sebagai proses atau slur. Ada 4 variabel yang perlu diperhatikan dalam proses implementasi kebijakan yaitu : - Idealized Policy, pola interaksi yang diidealisasikan oleh perumus kebijakan. - Target Group, yaitu bagian dari policy stakeholders yang diharapkan dapat mengadopsi pola-pola interaksi sebagaimana yang diharapkan oleh perumus kebij akan.


6

- Implementing Organization, yaitu badan-badan pelaksana atau unit-unit birokrasi yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan. - Environmental Faktors, yaitu unsure-unsur di dalam lingkungan yang mempengaruhi implementasi kebijakan (seperti aspek budaya, sosial, ekonomi dan politik).

3. Struktur Organisasi Merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Ada dua karakteristik utama dari birokrasi yang akan berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan yaitu : a. Prosedur-prosedur kerj a ukuran dasar (Standard Operating Procedures) Berkembang sebagai tanggapan internal terhadap waktu serta keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas. b. Fragmentasi Berasal dari tekanan-tekanan di luar unit-unit birokrasi seperti komite-komite legislatif, kelompok-kelompok kepentingan, pejabat-pejabat eksekutif, konstistusi negara dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi birokrasi pemerintah.

4. Langkah-Langkah Untuk Memperbaiki Implementasi Kebijakan Ada dua alternatif yang dapat digunakan untuk memperbaiki implementasi kebijakan yaitu : a.

Memaknai terlebih dahulu hambatan-hambatan yang muncul dalam proses implementasi kebijakan dan mengapa hambatan tersebut muncul.

b.

Perlu

mengubah

keadaan-keadaan

yang

menghasilkan

faktor-faktor

penghambat tersebut. C. Evaluasi Kebijakan 1. Pengertian Tahap terakhir dalam proses kebijakan adalah evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan dimaknai sebagai upaya untuk menilai apakah hasil berbagai program dari suatu kebijakan tersebut telah sesuai dengan problema yang ada dalam masyarakat. Data dari evaluasi dapat digunakan untuk membantu mengungkapkan kekeliruan dan kesalahan pada rancanagan semula ataupun memberikan kemungkinan-kemingkinan yang Baru.


7

Pada hakekatnya, tiap rancangan program atau proyek merupakan suatu hipotesis. Ia merupakan suatu "firasat" atau dugaan bahwa program itu akan benarbenar mencapai tujuan yang dikehendaki. Secara tersirat dihipotesiskan bahwa terdapat hubungan antara program itu dengan suatu hasil tertentu, sehingga evaluasi merupakan upaya mengetahui apakah kaitan-kaitan itu memang sungguhsungguh ada (Bryant dan White, 1987: 194). Menurut Donald F. Heider, penelitian evaluasi dapat diarahkan untuk mencapai berbagai macam tujuan, tidak hanya sebagai slat untuk memperbaiki program-program. Kadang-kadang evaluasi dilakukan untuk mendengarkan atau mendukung suatu program yang sedang berjalan dan dan kadang-kadang untuk meneliti atau memeriksa program tersebut supaya terhindar dari kegagalan serta mengurangi aktivitas-aktivitas (dalam Henry, 1986 : 147) dengan mengidentifikasi tujuan-tujuan evaluasi yang berbeda-beda dapat dilihat bagaimana suatu program dinilai gagal oleh perangkat kriteria, sementara di lain pihak dianggap berhasil oleh kriteria lainnya. Menurut Laura Irwin Langbein (1980 : 5), kriteria evaluasi hasil program dapat diuraikan sebagai berikut : (a) Dampak pertumbuhan ekonomi, (b) Disamping untuk mendorong kebutuhan pertumbuhan ekonomi, suatu program hams dirancang untuk mendistribusikan pendapatan secara adil, (c) kriteria terakhir dan evaluasi program adalah preferensi yang meliputi tingkat kepuasan dan hubungan preferensi masyarakat dengan kebijaksanaan publik.


8

Coralie Bryant dan Louse G. White (1987 : 201-202) menunjukkan adanya empat jenis kendala evalgasi yaitu, (a) kendala psikologis : evaluasi sebagai sarana untuk mengkritik orang lain atau mengungguli kekuasaan orang lain. (b) kendala ekonomis : bahwa evaluasi yang baik itu mahal dari segi waktu maupun dana dan agar tersedia lebih banyak data sering tidak selalu sepadan dengan tingginya biaya,. (c) Kendala teknis : penanganan data sering menuntut staf yang terlatih dan tersedianya kemampuan pengolahan data. Informasi yang segera dibutuhkan sering tidak dapat disediakan yang akhirnya para pengguna dituntut untuk menyerap dan menggunaka sekian banyak informasi. (d) kendala politis : hasil-hasil evaluasi mungkin bahkan dirasakan sebagai ancaman oleh para administrator saja, melainkan juga secara politis memalukan jika hal tersebut diungkapkan. Peter H. Rossi dan kawan-kawan (1979 : 33) mengelompokkan empat serangkaian pertanyaan yang berhubungan dengan aktivitas evaluasi. Pertama, perencanaan program dengan pertanyaan apakah telah terjadi perluasan dan pendistribusian dari target populasi? Apakah program yang telah didesain telah sesuai dengan tujuan yang diharapkan? Dan apakah ada kesepakatan maksimal dari keberhasilan impementasi. Kedua, pemantauan program, yakni menguji apakah program tersebut mencapai orang-orang, rumah tangga atau unit-unit sasaran lainnya seperti yang dituju oleh program tersebut? Apakah program juga menyediakan sumber daya, pelayanan dan manfaat lain seperti yang disyaratkan oleh rancangan program? Ketiga, penilaian dampak mempertanyakan apakah program tersebut efektif dalam mencapai tujuan yang diinginkan? Dapatkah hasilhasil dari program tersebut dijelaskan oleh beberapa proses altematif di luar program? Dan apakah program tersebut memiliki dampak-dampak yang diinginkan? Keempat, efisiensi ekonomi bermaksud menguji berapa besar biaya yang dibutuhkan untuk mengatarkan pelayanan dan manfaat kepada para partisipan program? Dan apakah program tersebut merupakan penggunaan sumber daya yang efisien dibandingkan dengan alternatif untuk sumber yang sama?


9

2. Pilihan atas penelitian evaluasi Persoalan utama dalam penelitian evaluasi adalah bagaimana memisahkan antara dampak dari akibat program dan dampak yang ditimbulkan dari faktor lain. Dalam penelitian dampak, menurut Nasikun (1987 : 27) sedikitnya menghadapi tiga kendala metodologis. Pertama, berdasarkan suatu kenyataan bahwa keberadaan suatu program akan dievaluasi hanyalah merupakan salah satu program yang keberadaannya berdampingan dengan program-program lainnya. Dengan demikian, setiap usaha untuk mengukur dampak dan akibat bersih dari program tersebut dari pengaruh lain tidaklah mudah untuk dilakukan. Kedua, tujuan program walaupun sudah dirumuskan secara jelas, dalam operasionalnya ternyata masih sangat luas. Dengan demikian, tidak layak untuk menilai bahwa tujuan yang dicaapi semata-mata dikarenakan suatu program tertentu. Ketiga, Pemilihan lokasi program pada umumnya didasarkan pertimbangan yang berhubungan dengan actual yang mendesak.

3. Desain Penelitian dan Unit Analisis Agus Dwiyanto (1995 : 1-2) mengungkapkan bahwa keberhasilan suatu program dapat dikaji dari dua perspektif yang berbeda, yaitu dari tinjauan proses dan tinjauan hasil. Tinjauan proses menekankan pada konsistensi antara pelaksanaan program dengan policy guide lines (seperti prosedur juklak dan juknis). Menurut perspektif ini, suatu program pemerintah dikatakan berhasil kalau pelaksanaan program itu sesuai dengan policy guide lines yang telah ditentukan. Dari tinjauan hasil (out come), suatu program dapat dinilai berhasil kalau program itu menghasilkan dampak seperti yang diinginkan. Suatu program atau kebijakan mungkin saja berhasil dari sudut proses, akan tetapi dapat gagal ditinjau dari dampak yang dihasilkan dan sebaliknya. Dennis Parkins (Nasikun, 1987: 8-11) memperkenalkan jenis-jenis penelitian evaluasi dalam mengamati tahap-tahap pengembangan program, yakni : pertama, strategic evaluation, evaluasi jenis ini memusatkan perhatiannya pada identifikasi masalah sosial atau isu kebijakan yang mendasari kelahiran dan penyelenggaraan


10

suatu program yang memungkinkan Pula mengadakan perubahan tujuan yang berhubungan dengan alokasi sumber daya. Kedua, compliance evaluation, dimaksudkan untuk menguji apakah tujuan yang telah ditetapkan oleh administrasi atau birokrasi pembangunan sesuai dengan tujuan yang telah digariskan lembaga. Ketiga, evaluasi yang berkaitan antara tujuan program dengan organisasi penyelenggara program. Keempat, management control process evaluation, yang memusatkan perhatian pada isu efisiensi dan efektivitas mobilisasi sumber daya yang dilakukan pengelola program. Kelima, intervention effect evaluation, dengan perhatian utama pada komponen sistem organisasi penyelenggara program. Evaluasi ini biasanya dimaksudkan untuk mengungkapkan hubungan antara intervensi program dengan akibat yang dihasilkan. Keenam, programme impact evaluation, yang secara khusus memfokuskan perhatiannya pada evaluasi dampak sistem organisasi penyelenggara program dalam konteks tujuan program yang benar-benar terjadi dan dapat disimak di lapangan. Daftar Bacaan : Bryant, Coralie dan White, Louse G., 1987, Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang, Jakarta, LP3ES. Dwiyanto, Agus, 1995, Evaluasi Program dan Kebijaksanaan Pemerintah, Makalah pada Pelatihan Analisis Kebijaksanaan Sosial Angkatan III, PPK UGM, Yogyakarta. Henry, Nicolas, 1986, Publik Administration and Publik Affairs, Prentice Hall Inc., Englewood Cliffs, New Jersey. Langbein, Laura I., 1980, Discovering Wether Programs Work : A Guide to Statistical Methods for Program Evaluation, Scott, Forestman and CompanyGlenviewIllinois. Nasikun, 1987, Kerangka Konseptual Pembangunan Sistem Monitoring Evaluasi, Makalah Seminar PAU Studi Sosial UGM, Yogyakarta. Putra, Fadillah, 2003, Paradigma Kritis Dalam Studi Kebijakan Publik, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.


11

Rossi, Peter H., at all, 1979, Evaluation : A Sistematic Approach, Sage Publikation Inc., Beverly Hill, California. Winarno, Budi, 2002, Teori dan Proses Kebijakan Publik, Yogyakarta, Media Pressindo.


12

POKOK BAHASAN VI Proses Kebijakan Publik

Recommend Documents