POKOK BAHASAN VII Advokasi Kebijakan Publik
A. Definisi dan Pengertian Advokasi merupakan upaya untuk memperbaiki atau merubah suatu kebijakan publik sesuai dengan kehendak atau kepentingan mereka yang mendesakkan terjadinya perbaikan atau perubahan tersebut. Oleh karena itu, menjadi penting untuk memahami apa seseungguhnya kebijakan publik itu sendiri. Salah satu kerangka analisis yang berguna untuk memahami suatu kebijakan publik adalah dengan melihat kebijakan tersebut sebagai suatu sistem hukum yang terdiri dari : - Isi Hukum (content of law), yakni uraian atau penjabaran tertulis dari suatu kebijakan yang tertuang dalam bentuk perundang-undangan, peraturanperaturan dan keputusan-keputusan pemerintah. - Tata Laksana Hukum (Structure of law), yakni semua perangkat kelembagaan dan pelaksana dari isi hukum yang berlaku. - Budaya Hukum (Culture of Law) yakni persepsi, pemahaman, sikap penerimaan, praktek-praktek pelaksanaan, penafsiran terhadap dua aspek sistem hukum di atas, isi dan tata laksana-hukum. B. Kerangka Kerja Dasar Advokasi Meskipun merupakan suatu-kesatuan sistem yang saling berkait, namun tiga aspek sistem hukum (kebijakan publik) yang menjadi sasaran advokasi terseut harus didekati secara berbeda, terutama karena ketiganya memang terbentuk oleh proses-proses yang khas. Isi hukum dibentuk melalui proses-proses legislasi dan jurisdiksi, sementara tatalaksana hukum dibentuk melalui proses-proses politik dan manajeme birokrasi dan budaya hukum terbentuk melalui proses sosialisasi dan mobilisasi. Oleh karena itu, kegiatan advokasi juga harus mempertimbangkan dan menempuh proses-proses yang sesuai. Secara garis besar, ketiga jenis proses tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :
Universitas Gadjah Mada
1
1. Proses-proses Legislasi dan Jurisdiksi Proses ini meliputi seluruh proses penyusunan rancangan undang-undang atau peraturan sesuai dengan konstitusi dan sistem ketatanegaraan yang berlaku, mulai dari pengajuan gagasan/usul dan tuntutan perlunya penyusunan undangundang atau peraturan Baru, perdebatan di parlemen, pembentukan kelompok kerja dalam kabinet dan parlemen, seminar akademik untuk penyusunan naskah awal, penyajian naskah awal sampai akahirnya disepakti di parlemen. Akan tetapi pengertian proses legislasi dapat juga berarti prakrasa pengajuan rancangan rancangan tanding atau bahkan pengujian substansi dari dan peninjauan ulang undang-undang. 2. Proses-proses politik dan birokrasi Proses ini meliputi semua tahap formasi dan konsolidasi organisasi pemerintahan sebagai perangkat kelembagaan dan pelaksana kebijakan publik. Oleh karena itu, seluruh tahapan ini akan sangat diwarnai oleh proses-proses politik dan manajemen hubungan kepentingan-kepentingan diantara proses politik yang terlibat di dalamnya mulai dari lobbi, mediasi, negoisasi, tawar-menawar, kolaborasi bahkan sampai pada praktek-praktek intrik, seperti sindikasi, konspirasi dan manipulasi. 3. Proses-Proses Sosialisasi dan Mobilisasi Proses ini meliputi semua bentuk kegiatan pembentukan kesadaran dan pendapat umum serta tekanan massa terorganisir yang akhirnya akan membentuk pola perilaku tertentu dalam mensikapi suatu masalah bersama. Proses ini terwujud dalam beberapa kegiatan seperti kampanye, siaran pers, unjuk rasa, mogok, boikot, pengorganisasian basis dan pendidikan politik.
C. Langkah-Langkah Advokasi Kebijakan Langkah-langkah yang diperlukan dalam advokasi kebijakan adalah sebagai berikut : 1. Membentuk lingkaran inti Yakni kumpulan orang dan atau organisasi yang menjadi penggagas, pemrakarsa, pemrakarsa dan pengendali utama seluruh kegiatan advokasi. Jadi, lingkar inti merupakan perancang strategi sekaligus pemegang tongkat komando utama selama proses advokasi berlangsung.
Universitas Gadjah Mada
2
2. Memilih isu strategis Lingkar inti bertugas mengumpulkan data dan informasi sebanyak mungkin untuk menganalisis mana di antara sekian banyak isu actual dalam masyarakat yang benar-benar strategis untuk diadvokasikan. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan isu strategis ini yaitu : a. Faktor Aktualitas b. Penting dan mendesak (tuntuan dari sebagian masyarakat untuk segera ditangani) c. Isu tersebut sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. d. Akan berdampak positif pada perubahan kebijakan-kebijakan publik lainnya yang mengarah pada perubahan sosial yang lebih baik. e. Sesuai dengan visi dan agenda perubahan sosial yang lebih besar seperti yang dituntut oleh masyarakat dan juga dicanangkan oleh lingkar inti sendiri.
3. Merancang Sasaran & Strategi Perumusan sasaran suatu kegiatan atau program harus tetap mengacu pada tujuan dari advokasi yakni suatu upaya untuk merubah kebijakan publik. Hal ini penting untuk mencegah kecenderungan merumuskan sasarab advokasi yang berlebihan atau sudah berada di luar batas lingkup advokasi sendiri, misalnya kecenderungan memperlakukan advokasi sebagai suatu revolusi untuk merebut kekuasaan politik.
Universitas Gadjah Mada
3
5. Mengolah Data dan Mengemas Informasi Hasil dari riset (pengumpulan data), perlu dikemas sedemikian rupa untuk keperluan keseluruhan proses advokasi. Data dan informasi yang sama, jika digunakan untuk keperluan melobbi pejabat pemerintah tentu saja memerlukan kemasan dan cara penyajian yang berbeda jika digunakan untuk keperluan menggalang dukungan langsung dan aktif dari berbagai pihak lain sebagai calon sekutu potensial, atau juga digunakan untuk keperluan kampanye pembentukan pendapat umum.
6. Menggalang sekutu dan Pendukung Penggalangan sekutu dan sistem pendukung menjadi sangat vital dalam setiap kegiatan advokasi. Sekutu dalam kegiatan advokasi adalah perseorangan, kelompok atau organisasi yang memiliki sumber daya (keahlian, akses, pengaruh, informasi, prasarana dan sarana juga dana) yang bersedia dan kemudian terlibat aktif langsung, mendukung dengan mengambil peran atau menjalankan suatu usaha atau fungsi tertentu dalam keseluruhan rangkaian kegaiatan terpadu. Adapun mereka yang tidak terlibat secara langsung (misalnya, sekedar membantu penyediaan sarana dan logistic yang dibutuhkan) dapat dikatakan sebagai satuan pendukung (supporting unit).
7. Mengajukan Rancangan Tanding Bagian ini sudah memasuki pada tahap advokasi yang sebenarnya. Dalam tahap ini, tahap advokasi yang dilakukan adalah dengan membuat rancangan tanding (counter draft legislation) terhadap proses-proses legislasi dan jurisdiksi yang dilakukan oleh para pembuat kebijakan.
8. Mempengaruhi Pembuat Kebijakan Tahap ini dilakukan dengan dengan mempengaruhi pelaku-pelaku utama dari kebijakan publik (politisi dan aparat birokrasi pemerintah). Oleh karena itu, dalam tahap-tahap ini akan berlangsung kegiatan-kegiatan lobbi, negoisasi, mediasi, kolaborasi dan sebagainya.
9. Membentuk Pendapat Umum Jalur ketiga dalam proses sosialisasi dan mobilisasi adalah proses sosialisasi dan mobilisasi. Pada jalur ini, proses advokasi dilakukan dalam beberapa kegiatan
Universitas Gadjah Mada
4
seperti kampanye, siaran pers, unjuk rasa, mogok, boikot, pengorganisasian basis dan pendidikan politik.
10. Membangun Basis Gerakan Proses advokasi ini memusatkan perhatian pada pengembangan basis massa dari gerakan advokasi, seperti pengorganisasian rakyat, pendidikan politik dan penyadaran sebagai bagian penting dari proses-proses sosialisasi dan mobilisasi untuk melancarkan tekanan sosial dan politik ke arah terjadinya perubahan-perubahan
kebijakan
publik
yang
lebih
memihak
kepentingan
masyarakat luas.
11. Memantau dan Menilai Program Pemantauan terhadap keseluruhan proses advokasi menjadi penting dalam kaitaannya untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan perubahan keadaan dan situasi yang menuntut perubahan strategi advokasi yang dijalankan. Jika tidak, advokasi bisa menjadi tidak efektif atau bahkan kontra produktif sama sekali.
Daftar Bacaan : Topatimasang Roem, Fakih Mansour & Toto Rahardjo, 2000, Merubah Kebijakan Publik, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
Universitas Gadjah Mada
5
