POKOK BAHASAN X REFORMASI BIROKRASI PUBLIK DI INDONESIA A. Budaya Birokrasi Pelayanan Publik Di Indonesia Penerapan sistem politik sentralistik dan hegemonik menyebabkan negara cenderung telah mengembangkan model kebijakan dan sistem birokrasi pemerintahan yang mengarah pada penyeragaman di hampir semua aspek kebijakan. Dalam kondisi demikian, variasi dan dan keanekaragaman budaya lokal yang mewarnai sistem birokrasi di berbagai daerah menjadi hilang. Varian local dalam birokrasi berubah menjadi keseragaman budaya dengan ciri terjadinya sentralisasi kebijakan. Sistem sentralisasi telah menempatkan sistem pelayanan publik yang dikembangkan menjadi sangat birokratis, formalisme dan berbelit-belit. Implementasi kebijakan yang bersifat sentralistik dan penyeragaman tersebut di daerah dilakukan dengan penyusunan sejumlah kebijakan teknis yakni dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Penyimpangan dari juklak dan juknis akan dianggap sebagai penyimpangan. Penyimpangan dari aturan baku akan mendatangkan stigma yang tidak menguntungkan bagi birokrat karena mempunyai konsekuensi terhadap karier mereka pada masa mendatang. Budaya birokrasi dapat digambarkan sebagai sebuah sistem dan seperangkat nilai yang memiliki simbol, orientasi nilai, keyakinan, pengetahuan dan pengalaman kehidupan yang terinternalisasi ke dalam pikiran. Seperangkat nilai tersebut diaktualisasikan ke dalam sikap, tingkah laku dan perbuatan yang dilakukan oleh setiap anggota dari sebuah organisasi yang dinamakan birokrasi. Jika dicermati ada beberapa budaya birokrasi yang muncul di Indonesia yaitu : 1. Paternalisme : Sebuah Pengaruh Sistem Kerajaan Internalisasi budaya kraton ke dalam birokrasi memunculkan watak birokrasi yang cenderung menempatkan dirinya merasa lebih tinggi daripada masyarakat kebanyakan. Hal ini, pada akhirnya berimplikasi kepada sistem nilai dan norma yang dipakai dalam sistem birokrasi di Indonesia adalah menggunakan standar ganda. Pada satu sisi ada keinginan birokrasi untuk berperilaku layaknya sebagai seorang priyayi yang berkuasa yang harus dilayani dan pada sisi lain birokrasi juga berfungsi sebagai pelayan yang harus mengetahui kebutuhan masyarakat yang dilayaninya. Dualisme orientasi nilai ini mengakibatkan munculnya sikap yang ambivalensi, karena tidak ada pemisahan antara kepentingan formal kedinasan dengan kepentingan pribadi. Realitas birokrasi ini akan
Universitas Gadjah Mada
1
melahirkan gaya hidup feodal dalam birokrasi yang mempengaruhi perlakuan birokrasi terhadap rakyatnya. 2. Nilai, Tradisi dan Simbol dalam Birokrasi Pada tingkat atas struktur birokrasi, perilaku dan simbol-simbol yang digunakan oleh elite birokrasi diarahkan untuk mencari dan mempertahankan karakteristik yang menjadi status dan simbol dari kelompok elite dalam birokrasi. Nilai-nilai tradisional yang menjadi ciri khas dari budaya feodal justru lebih tampak menonjol dalam sistem birokrasi di Indonesia dibandingkan dengan nilai-nilai budaya sebagai birokrasi modern yang ingin diterapkan. Simbol budaya priyayi yang menjadi simbol dari budaya feodal lebih banyak diadopsi dan diminati oleh Para anggota birokrasi. Selain itu, sistem nilai dan simbol yang berlaku pada pejabat birokrasi juga tampak pada tempat kerja dan perrsyaratan yang harus dipenuhi agar dapat menemui pejabat birokrasi. 3. Kultur Birokrasi Dalam Kinerja Pelayanan Kultur birokrasi pemerintahan yang seharusnya lebih menekankan pada pelayanan masyarakat ternyata tidak dapat dilakukan secara efektif oleh birokrasi di Indonesia. Corak budaya agraris yang masih dimiliki oleh sebagian besar masyarakat Indonesia cenderung mengembangkan budaya harmoni sosial dalam masyarakat. Sentralisme birokrasi telah membentuk pola pemerintahan yang bersifat hierarkhisbirokratris sehingga terkesan sangat kaku dan menjadi tidak responsif terhadap tuntutan perkembangan dalam masyarakat. Sentralisme birokrasi telah menyebabkan birokrasi terjebak ke dalam pengembangan kultur organisasi yang lebih berorientasi vertikal daripada kultur horizontal yang lebih berorientasi kepada kepentingan publik. B. Rekomendasi Kebijakan Ada beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kinerja birokrasi pelayanan publik di Indonesia yaitu : 1. Perubahan struktur birokrasi yang memungkinkan prosedur pelayanan yang sederhana, kewenangan mengambil keputusan sehingga tindakan para penyelenggara menjadi lebih responsif, dan kelonggaran hubungan hierarkhi yang memungkinkan hubungan antara atasan dan bawahan menjadi bersifat kolegial dan egaliter. 2. Perubahan-perubahan non struktural yang memungkinkan perubahan pada perubahan nilai-nilai, budaya dan etika pelayanan yang berbeda. 3. Pemerintah
perlu
mendorong
terjadinya
perubahan
lingkungan
birokrasi
dan
menciptakan lingkungan baru yang lebih kondusif bagi berkembangnya good governance. Universitas Gadjah Mada
2
4. Pengembangan kemitraan antara pemerintah dengan masyarakat, termasuk dunia usaha dalam penyelenggaraan pelayanan publik. 5. Pemerintah bisa menyerahkan kepada swasta kegiatan-kegiatan tertentu dalam penyelenggaraan pelayanan kepada dunia usaha. 6. Perlu ada kebijakan makro yang mengubah mindset dari para pejabat birokrasi dalam penyelenggaraan pelayanan. 7. Kebijakan untuk memberikan batas waktu usia sebuah prosedur dan peraturan dalam penyelenggaraan pelayanan. Ketika sebuah prosedur dan peraturan pelayanan publik tidak disahkan lagi, maka para pejabat birokrasi bisa menggunakan dikresinya untuk menentukan cara terbaik dalam melayani masyarakat. 8. Penggunaan misi birokrasi sebagai kriteria untuk menilai tindakan seorang pejabat pemerintah dan birokrasi. 9. Pemerintah
perlu
melakukan
konsolidasi
dan
restrukturisasi
pemerintah
dan
birokrasinya Daftar Bacaan Dwiyanto, Agus, dkk., 2002, Reformasi Birokrasi Publik Di Indonesia, Yogyakarta, Pusat Studi Kepcndudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada. Koentjaraningrat, 1997, Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan, Jakarta, Gramedia. Mas'oed Mochtar, 1994, Politik, Birokrasi dan Pembangunan, Yogyakarta, Pustaka Pelaj ar.
Universitas Gadjah Mada
3
DAFTAR PUSTAKA Bryant. Coralie dan White, Louse G., 1987, Manajemen Pembangunan : Untuk Negara Berkembang, Jakarta, LP3ES. Culla. Adi Suryadi (1999), Masyarakat Madani Pemikiran Teori dan Relevansinya Dengan Cita-Cita Reformasi, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. Dwiyanto, Agus,
1995,
Manfaat
Pengembangan
Studi
Kebijakan
Publik
Untuk
Pembangunan Daerah, dalam Pelatihan Analisis Kebijakan Sosial Angkatan III, Yogyakarta, 11-22 Juli 1995, Pusat Penelitian Kependudukan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Dwiyanto, Agus, 1995, Evaluasi Program dan Kebijaksanaan Pemerintah, Makalah pada Pelatihan Analisis Kebijaksanaan Sosial Angkatan III, Yogyakarta, 11-22 Juli 1995, Pusat Penelitian Kependudukan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Dwiyanto, Agus, dkk., 2002, Reformasi Birokrasi Publik Di Indonesia, Yogyakarta, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada. Henry, Nicolas, 1986, Publik Administration and Publik Affairs, Prentice Hall Inc., Englewood Cliffs, New Jersey. Koentjaraningrat, 1997, Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan, Jakarta, Gramedia. Langbein, Laura I., 1980, Discovering Wether Programs Work : A Guide to Statistical Methods for Program Evaluation, Scott, Forestman and Company-GlenviewIllinois. Linz, Juan J. dan Stepan, Alfred, (1996), Problems of Democratic Transition and Consolidation : Southern Europe, South America and Post Communist Europe, Baltimore London : The Johns Hopkins University Press. Mas'oed Mochtar, 1994, Politik, Birokrasi dan Pembangunan, Yogyakarta, Pustaka Pelajar. Nasikun, 1987, Kerangka Konseptual Pembangunan Sistem Monitoring Evaluasi, Makalah Seminar PAU Studi Sosial UGM, Yogyakarta.
Universitas Gadjah Mada
4
Ndraha, Taliziduhu Ndraha, Prospek Pembangunan Desa Pada Milenium Ketiga, dalam Pembangunan Masyarakat Desa, 1997, Orientasi Pendalaman Bidang Tugas DPRD Tingkat I dan DPRD Tingkat II, Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri. Osborne dan Ted Gabler, (Penerjemah : Abdul Rosyid), 1996, Mewirausahakan Birokrasi, Jakarta, Pustaka Binaman Pressindo. Putra, Fadillah, 2003, Paradigma Kritis Dalam Studi Kebijakan Publik, Yogyakarta, Pustaka Pelajar. Soebroto, R. Drs., SU, 1994, Kebijaksanaan Pembangunan, Diktat Mata Kuliah Kebijaksanaan Pembangunan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Suharto dan Nurharjatmo, Wahyu, 1992, Kebijakan Publik, Universitas Sebelas Maret Surakarta. Tangkilisan, Hessel Nogi S.Drs., M.Si, 2002, Kebijakan Publik Untuk Pemimpin Berwawasan Internasional, Perubahan Kecil Membuat Perbedaan Besar, Peta Sukses dari United Nations. Topatimasang Roem, Fakih Mansour & Toto Rahardjo, 2000, Merubah Kebijakan Publik, Yogyakarta, Pustaka Pelajar. Winarno, Budi, 2002, Teori dan Proses Kebijakan Publik, Yogyakarta, Media Pressindo.
Universitas Gadjah Mada
5
