Pertemuan Koordinasi Penyusunan Kebutuhan Penugasan Khusus dan Sosialisasi Kepmenkes 683 Th. 2011 Hotel Garden Palace Surabaya, 24 Oktober 2011 Oleh : KEPALA BAGIAN PENGADAAN PEGAWAI Yayat Rohayati, SH, MM
BIRO KEPEGAWAIAN Analisis Kebutuhan (PENETAPAN ALOKASI KEBUTUHAN)
PENGUMUMAN ALOKASI KEBUTUHAN MELALUI WEBSITE : www.ropeg-kemenkes.or.id
PROVINSI USUL KEBUTUHAN (VERIFIKASI KEBUTUHAN)
KABUPATEN/KOTA REKRUTMEN/SELEKSI SELANJUTNYA ENTRY USUL DAFTAR NAMA BIDAN SECARA ONLINE
KABUPATEN (USUL KEBUTUHAN) melampirkan data keberadaan bidan PTT
PROSES USUL KEBUTUHAN
PROVINSI VERIFIKASI USUL BIDAN PTT DARI KAB/KOTA SECARA ONLINE SELANJUTNYA DIUSULKAN KE BIRO KEPEGAWAIAN
PROSES PENERIMAAN BIDAN PTT
KABUPATEN/KOTA SK PENEMPATAN BIDAN DAN SPMT
PROVINSI SK PENUGASAN SECARA KOLEKTIF
BIRO KEPEGAWAIAN SK PENGANGKATAN SECARA KOLEKTIF
PROSES PENEMPATAN BIDAN PTT
KETERANGAN 1. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota mengirimkan usul kebutuhan Bidan PTT ke Dinas Kesehatan Provinsi. 2. Dinas Kesehatan Provinsi melakukan verifikasi kebutuhan Bidan PTT dan selanjutnya diteruskan ke Biro Kepegawaian. 3. Biro Kepegawaian menetapkan alokasi formasi untuk 1 tahun setelah dilakukan analisa kebutuhan. 4. Alokasi kebutuhan yang sudah ditetapkan di umumkan melalui website Biro Kepegawaian. 5. Dinas Kabupaten/Kota melakukan proses seleksi bidan PTT sesuai dengan alokasi formasi yang selanjutnya melakukan entry daftar nama yang dinyatakan diterima secara online melalui SIMPEG dan dikirimkan ke Dinas Kesehatan Provinsi dengan melampirkan Foto Copy Ijazah dan SIB. 6.
KETERANGAN 6. Dinas Kesehatan Provinsi melakukan verifikasi usul daftar nama dari Dinkes Kab/Kota secara online dan selanjutnya diteruskan ke Biro Kepegawaian dengan melampirkan Foto Copy Ijazah dan SIB. 7. Biro Kepegawaian menerbitkan SK Pengangkatan Bidan PTT sesuai dengan usul daftar nama dari Dinkes Provinsi. 8. Dinkes Provinsi menerbitkan SK Penugasan secara kolektif (dilakukan secara online melalui SIMPEG). 9. Dinkes Kab/Kota menerbitkan SK Penempatan secara kolektif dan SPMT (dilakukan secara online melalui SIMPEG).
MEKANISME PINDAH TEMPAT TUGAS BIDAN PTT ANTAR KAB/PROV Pemindahan Bidan PTT antar Kab/Prov hanya dapat dilakukan setelah bertugas minimal 1 (satu) masa penugasan. Dinkes Kab/Kota mengajukan usul pindah ke Dinkes Prov yang selanjutnya diteruskan ke Biro Kepegawaian dengan melampirkan a. SK Pengangkatan b. SPMT Kab/Kota c. Rekomendasi lolos butuh dari Kadinkes Kab/Kota penugasan semula dan Kadinkes Kab/Kota Penugasan tujuan d. SK Bupati tentang penetapan kriteria desa e. Rencana penempatan di Kab/Kota tujuan
MEKANISME PINDAH TEMPAT TUGAS BIDAN PTT ANTAR DESA DALAM LINGKUNGAN KABUPATEN
Pemindahan Bidan PTT antar Desa dalam lingkungan Kab yang sama hanya dapat dilakukan setelah bertugas minimal 1 (satu) Tahun. Pengajuan permohonan ditujukan kepada Bupati/Walikota melalui Kadinkes Kab/Kota dengan melampirkan a. SK Pengangkatan b. SPMT Kab/Kota c. Rekomendasi lolos butuh dari Kepala Puskesmas yang melingkupi desa penugasan semula dan Kepala Puskesmas yang melingkupi desa penugasan tujuan d. SK Bupati tentang penetapan kriteria desa
Usul kebutuhan disampaikan per periode (April, Juni dan September) dari dinas kesehatan kab/kota ke dinas kesehatan prov untuk diteruskan ke Biro Kepegawaian (format usul harus sesuai). Alokasi Kebutuhan Kab/Kota per Puskesmas ditetapkan untuk 1 (satu) tahun berdasar analisa dengan memperhatikan : - Standar kebutuhan tenaga kesehatan - Kabupaten prioritas DTPK dan DBK - Perpanjangan penugasan khusus - Puskesmas perawatan/non perawatan - Keberadaan PNS/Tenaga Kontrak Daerah/Penugasan Khusus di wilayah kerja tsb - Sarana dan prasarana, Alat kesehatan dan obat-obatan yang tersedia - Produk tenaga kesehatan yang ada di daerah.
FORM TENAGA
DATA KEBERADAAN DAN KEBUTUHAN TENAGA PENUGASAN KHUSUS (D-III) TAHUN 2012 : : : :
8
9
10
JML 8+ 9+ 10
PNS TKD* TUGSUS 11
12
13
JML 11+ 12+ 13
PNS TKD* TUGSUS 14
15
16
JML 14+ 15+ 16
PNS TKD* TUGSUS 17
18
19
JML 17+ 18+ 19
PNS TKD* TUGSUS 20
21
22
JML 20+ 21+ 22
PNS TKD* TUGSUS 23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
TOTAL
… … … … ., … … … … … … … … … 2011 Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota … … … .
…………………………………………………. NIP. … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Keberadaan tenaga diisi berdasarkan keadaan saat ini * Tenaga Kontrak Daerah
FARMASI
7
PERAWAT GIGI
ST PNS TKD* TUGSUS
6
GIZI
T
5
ANALIS KESEHATAN
B
4
KESLING
NP
FARMASI
P 3
KEBUTUHAN SEPTEMBER PERAWAT
2
PERAWAT GIGI
JML 23+ 24+ 25
NAMA
KEBUTUHAN JUNI
GIZI
FARMASI
ANALIS KESEHATAN
PERAWAT GIGI
KESLING
KEBUTUHAN APRIL
ANALIS KESEHATAN
FARMASI
GIZI
PERAWAT
KESLING
PERAWAT GIGI
PERAWAT
GIZI
1
KRITERIA
KESLING
NO
KEBERADAAN
STATUS
PERAWAT
PUSKESMAS
ANALIS KESEHATAN
Provinsi Kabupaten Nama Pemegang/Pelaksana Program Nomor Kontak (HP/Telepon)
40
41
42
43
FORM FASYANKES DAN ALKES
DATA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN PENUGASAN KHUSUS TAHUN 2012 Provinsi Kabupaten Nama Pemegang/Pelaksana Program Nomor Kontak (HP/Telepon)
N O
: : : :
JENIS FASYANKES*
JENIS PELAYANAN
INVENTARISASI ALKES DAN FASILITAS PENUNJANG LAIN *
JUMLAH
2
3
4
5
1
BAIK 6
KONDISI RUSAK RUSAK BERAT RINGAN (TIDAK BERFUNGSI) (BERFUNGSI) 7
8
Contoh : 1 Puskesmas/Pustu :
TOTAL
* Berdasarkan Buku Pedoman Peralatan Puskesmas oleh Ditjen Bina Kesmas Depkes Tahun 2008
… … … … ., … … … … … … … … … 2011 Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota … … … .
…………………………………………………. NIP. … … … … … … … … … … … … … … … … … .
KETERANGAN
9
FORM AKSES DAN BIAYA TRANSPORTASI
DATA AKSES DAN BIAYA TRANSPORTASI PENUGASAN KHUSUS TAHUN 2012
Provinsi Kabupaten Nama Pemegang/Pelaksana Program Nomor Kontak (HP/Telepon)
: : : :
PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA NO
1
KABUPATEN/KOTA KE PUSKESMAS
NAMA PUSKESMAS
2
TOTAL BIAYA
JARAK
MODA TRANSPORTASI
WAKTU TEMPUH
BIAYA
JARAK
MODA TRANSPORTASI
WAKTU TEMPUH
BIAYA
3
4
5
6
7
8
9
10
11
…………., ……………………… 2011 Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota ……….
…………………………………………………. NIP. …………………………………………….
BIRO KEPEGAWAIAN Analisis Kebutuhan (PENETAPAN ALOKASI KEBUTUHAN PER JENIS TENAGA)
PROVINSI USUL KEBUTUHAN (VERIFIKASI KEBUTUHAN)
KABUPATEN (USUL KEBUTUHAN) melampirkan data keberadaan Per Jenis Tenaga)
PROSES USUL KEBUTUHAN
PENYAMPAIAN ALOKASI KEBUTUHAN
KABUPATEN/KOTA REKRUTMEN/SELEKSI SELANJUTNYA ENTRY USUL DAFTAR NAMA SECARA ONLINE
KABUPATEN/KOTA SK PENEMPATAN PENUGASAN KHUSUS DAN SPMT
PROVINSI SK PENUGASAN SECARA KOLEKTIF
PROVINSI VERIFIKASI USUL DAFTAR NAMA DARI KAB/KOTA SECARA ONLINE SELANJUTNYA DIUSULKAN KE BIRO KEPEGAWAIAN
BIRO KEPEGAWAIAN SK PENGANGKATAN SECARA KOLEKTIF
PROSES PENERIMAAN PENUGASAN KHUSUS
PROSES PENEMPATAN PENUGASAN KHUSUS
KETERANGAN 1. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota mengirimkan usul kebutuhan ke Dinas Kesehatan Provinsi. 2. Dinas Kesehatan Provinsi melakukan verifikasi kebutuhan dan selanjutnya diteruskan ke Biro Kepegawaian. 3. Biro Kepegawaian menetapkan alokasi formasi setelah dilakukan analisa kebutuhan. 4. Dinas Kabupaten/Kota melakukan proses seleksi sesuai dengan alokasi formasi yang selanjutnya melakukan entry daftar nama yang dinyatakan diterima secara online melalui SIMPEG dan dikirimkan ke Dinas Kesehatan Provinsi dengan melampirkan Foto Copy Ijazah dan/atau SIB (Khusus untuk bidan). 5. Dinas Kesehatan Provinsi melakukan verifikasi usul daftar nama dari Dinkes Kab/Kota secara online dan selanjutnya diteruskan ke Biro Kepegawaian dengan melampirkan Foto Copy Ijazah dan/atau SIB (Khusus untuk bidan). 6.
KETERANGAN 6. Biro Kepegawaian menerbitkan SK Pengangkatan Penugasan Khusus sesuai dengan usul daftar nama dari Dinkes Provinsi. 7. Dinkes Provinsi menerbitkan SK Penugasan secara kolektif (dilakukan secara online melalui SIMPEG). 8. Dinkes Kab/Kota menerbitkan SK Penempatan secara kolektif dan SPMT (dilakukan secara online melalui SIMPEG).
MEKANISME PERPANJANGAN PENUGASAN KHUSUS Usul perpanjangan dari Dinkes Kab/Kota disampaikan ke Dinkes Propinsi yang selanjutnya disampaikan ke Biro Kepegawaian. Untuk penugasan khusus yang selesai pada tanggal 31 Desember 2011 Usulan paling lambat diterima Biro Kepegawaian tanggal 15 Nopember 2011. Persyaratan yg harus dilampirkan: 1. SK pengangkatan
2. SPMT Kabupaten
