Kesiapan LPEI dalam Penugasan Khusus Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
27 Oktober 2015
1
Lembaga keuangan sovereign yang didirikan untuk Mendorong Ekspor Nasional Sejarah Berdirinya LPEI (Indonesia Eximbank)
Jaringan Kantor Wilayah
1999
Cikal bakal LPEI Bank Ekspor Indonesia (“BEI”) berdiri
2000
Pemerintah Republik Indonesia berkomitmen untuk mendirikan LPEI dengan IMF di dalam Letter of Intent
2009
Medan Makassar
LPEI resmi beroperasi 1 September 2009 untuk mendorong ekspor nasional Aset dan kewajiban serta hak dan kewajiban hukum BEI dialihkan kepada LPEI
Jakarta (HQ)
Surakarta
Lex specialist dan memiliki status Quasy Sovereign
Kepemilikan Pemerintah
Tidak tunduk pada peraturan perundangundangan perbankan, BUMN, lembaga pembiayaan atau perusahaan pembiayaan dan usaha perasuransian
Sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah.
Beroperasi secara independen dibawah UU No.2/2009
Hanya dapat dibubarkan oleh UndangUndang
Surabaya
Rating Setara dengan rating negara Baa3 (Stable) Moody’s: Oktober, 2014 BBB- (Stable) Fitch: Maret, 2015 BB+ (Positive) S&P: Mei 2015 idAAA Pefindo: Februari, 2015
2
Aktivitas Utama dan National Interest Account
Pembiayaan
Penjaminan
Asuransi
• Indonesia Eximbank memberikan pembiayaan ( modal kerja dan / atau pembiayaan investasi ) untuk perusahaan dan perorangan, berdomisili di dalam atau di luar wilayah Negara Republik Indonesia (termasuk buyers credit, overseas investment financing). • Pembiayaan dapat dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah.
• Penjaminan bagi eksportir atas pembayaran yang diterima dari pembeli barang dan/atau jasa di luar negeri; • Penjaminan bagi importir barang dan jasa di luar negeri atas pembayaran yang telah diberikan atau akan diberikan kepada Eksportir untuk pembiayaan kontrak ekspor atas penjualan barang dan/jasa yang dilakukan oleh suatu perusahaan Indonesia; • Penjaminan bagi Bank yang menjadi mitra penyediaan pembiayaan transaksi Ekspor yang telah diberikan kepada Eksportir; dan/atau; • Penjaminan dalam rangka tender terkait dengan pelaksanaan proyek yang seluruhnya atau sebagian merupakan kegiatan yang menunjang ekspor; • Penjaminan dapat dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah.
• Asuransi atas risiko kegagalan ekspor; • Asuransi atas kegagalan bayar; • Asuransi atas investasiyang dilakukan oleh perusahaan Indonesia di luar negeri; dan/atau • Asuransi atas risiko politik di suatu negara yang menjadi tujuan eskpor;.
Jasa Konsultasi
National Interest Account
Indonesia Eximbank melakukan konseling dan konsultasi kepada Bank, Lembaga Keuangan, Eksportir, produsen barang ekspor, khususnya Usaha Mikro, Kecil, skala Menengah dan Koperasi .
Indonesia Eximbank dapat melaksanakan penugasan khusus dari Pemerintah untuk Mendukung Program Ekspor Nasional atas biaya oleh Pemerintah.
3
Agenda
Latar Belakang Pelaksanaan Penugasan Khusus
Prioritas Target Penyaluran Penugasan Khusus Discounting Facility
4
Latar Belakang Perekonomian indonesia dalam beberapa bulan terakhir mengalami tekanan, terutama yang berasal dari faktor eksternal. Tekanan eksternal tersebut antara lain melemahnya perekonomian dunia, turunnya harga komoditi, dan ketidakpastian pasar keuangan internasional. Pelemahan ini berdampak negatif pada kinerja ekspor Indonesia, yang didominasi oleh sektor sumber daya alam dan sektor padat karya.
Dalam rangka menekan dampak pelemahan ekonomi, LPEI ditugaskan oleh Pemerintah untuk mendukung Kebijakan Peningkatan Ketahanan Usaha dan Kesempatan Kerja yang bertujuan : 1. Mendorong Ekspor 2. Menjaga kelangsungan usaha 3. Menghindari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
5
Skema Pelaksanaan Penugasan Khusus Pelaksanaan Penugasan Khusus kepada LPEI dapat dilaksanakan melalui 2 skema: 1. Dukungan diversifikasi pasar non tradisional
Dukungan ini diberikan kepada eksportir (korporasi maupun UKM) yang mengalami penurunan volume ekspor sebagai akibat dari berkurangnya permintaan pembeli luar negeri. Melalui Penugasan Khusus ini diharapkan eksportir dapat melakukan ekspansi ke pasar non tradisional agar dapat mempertahankan volume ekspor tanpa harus melakukan pengurangan tenaga kerja. 2. Dukungan modal kerja kompetitif dan meningkatkan likuiditas pelaku usaha Dukungan ini diberikan kepada sektor industri berbasis ekspor yang berpotensi mengalami penurunan produksi/supply akibat kenaikan harga bahan baku dan kenaikan suku bunga pinjaman. Melalui Penugasan Khusus ini diharapkan pengusaha/eksportir mendapatkan modal kerja dengan tingkat bunga yang kompetitif sehingga dapat menekan biaya produksi tanpa harus melakukan PHK. Guna meningkatkan likuiditas pelaku usaha, maka LPEI dapat memberikan discounting facility (account receivable financing). 6
PELAKSANAAN PENUGASAN KHUSUS
7
Payung Hukum Penugasan Khusus kepada LPEI
UndangUndang
PMK
KMK
Peraturan Internal LPEI
Undang-Undang No. 2 Tahun 2009 tentang LPEI Pasal 18 1) LPEI dapat melaksanakan penugasan khusus dari Pemerintah untuk mendukung program Ekspor nasional atas biaya Pemerintah. 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang terkait dengan penugasan khusus pelaksanaan program Ekspor nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri. Peraturan Menteri Keuangan tentang Penugasan Khusus Memuat tata cara pengajuan usul program Ekspor nasional dari kementerian dan lembaga, sumber dana, denda, provisi penjaminan, premi asuransi, penggantian kerugian (coverage), pembentukan Komite Penugasan Khusus Ekspor dan pembayaran.
Keputusan Menteri Keuangan No.988/KMK.08/2015 tentang pembentukan Komite Penugasan Khusus Ekspor Keputusan Menteri Keuangan tentang Program Ekspor
• • •
Peraturan Dewan Direktur tentang Kebijakan atas Pelaksanaan Penugasan Khusus Peraturan Direktur Eksekutif tentang Manual Produk Penugasan Khusus. Peraturan Direktur Eksekutif tentang Komite Pembiayaan Penugasan Khusus
8
Tata Cara Pengusulan Program & Transaksi/Proyek Tugas Komite PKE: Menetapkan Program Ekspor Yang Dianggap Perlu Pemerintah
Tugas LPEI: Menetapkan transaksi/proyek PKE yang Secara Komersil Sulit Dilaksanakan
Penilaian aspek ekonomi
1 K/L mengajukan Usulan Program Ekspor
2
Penilaian aspek Finansial
3 Komite menyetujui/ menolak program ekspor
4 Pelaku Ekspor mengajukan transaksi /Proyek
5
6 LPEI menyetujui Transaksi/ Proyek
SOSIALISASI/PEMBINAAN 9
Kriteria Penugasan Khusus kepada LPEI PMK 134/2015 tentang Penugasan Khusus Kepada LPEI Penugasan Khusus adalah penugasan yang diberikan Pemerintah kepada LPEI untuk menyediakan Pembiayaan Ekspor kepada: • Transaksi atau proyek yang secara komersial sulit dilaksanakan • Dianggap perlu oleh Pemerintah untuk menunjang kebijakan atau Program Ekspor. Transaksi/Proyek yang Secara Komersial Sulit Dilaksanakan Untuk mendapat Pembiayaan Ekspor Penugasan Khusus, Transaksi atau Proyek yang diajukan oleh Pelaku Ekspor kepada LPEI sekurang-kurangnya memenuhi kriteria: • Sesuai dengan sektor ekonomi, komoditas, negara tujuan ekspor, kriteria pelaku ekspor, dan/atau bentuk fasilitas pembiayaan ekspor sebagaimana ditetapkan dalam KMK tentang Penugasan Khusus; • Memiliki risiko pembiayaan yang tidak kompetitif bagi LPEI (sisi komersial); dan/atau • Tidak mudah menemukan perusahaan yang menyediakan jenis penjaminan kembali/reasuransi untuk Transaksi/Proyek tersebut. Program Ekspor yang Dianggap Perlu oleh Pemerintah Program Ekspor sekurang-kurangnya memenuhi kriteria: • Meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk Indonesia. • Mendukung pertumbuhan industri dalam negeri. • Memiliki potensi peningkatan dan pengembangan ekspor jangka panjang.
10
Instrumen dan Produk Penugasan Khusus Penugasan Khusus dapat diberikan dalam bentuk: • Pembiayaan (Financing) • Penjaminan (Guarantee) • Asuransi (Insurance) Produk Penugasan Khusus, antara lain: •
Pembiayaan Ekspor,
•
Discounting facility (Account Receivable Financing),
•
Penjaminan bagi pelaku ekspor, atas pembayaran yang akan diterima dari pembeli barang dan/atau jasa di luar negeri,
•
Asuransi gagal bayar.
11
PRIORITAS TARGET PENYALURAN PENUGASAN KHUSUS 12
Pelaksanaan Penugasan Khusus Tujuan Pembiayaan
1) Penugasan Khusus untuk penetrasi dan pengembangan ekspor ke non-traditional market. 2) Penugasan Khusus untuk ketahanan usaha dan pencegahan PHK .
Prioritas Pembiayaan
1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)
Skema Pembiayaan
1) Pembiayaan Modal Kerja Ekspor. 2) Discounting facility (Account Receivable Financing). 3) Penjaminan bagi pelaku ekspor atas pembayaran yang akan diterima dari pembeli barang dan/atau jasa di luar negeri. 4) Asuransi gagal bayar.
Target yang Diharapkan
1) Produk Indonesia masuk non-traditional market (ex : Bangladesh, Myanmar, Timor Leste). 2) Sustainability usaha selama terjadinya kondisi perlambatan ekonomi. 3) Meminimalisir terjadinya PHK.
Industri yang terkena dampak perlambatan ekonomi. Segmentasi UKM dan korporasi. Industri padat karya. Memerlukan dukungan likuiditas. Telah memiliki pengalaman usaha. Memiliki underlying transaksi. Diutamakan memiliki pengalaman dengan perbankan/lembaga keuangan.
13
Prioritas Target Penyaluran Penugasan Khusus 1. Industri/komoditi yang terkena dampak krisis yang antara lain disebabkan oleh: Harga komoditas / produk ekspor turun, dan/atau Permintaan ekspor turun 2. Segmentasi Segmentasi UKM dan korporasi (termasuk anak perusahaan) Segmentasi berdasarkan wilayah
Segmentasi berdasarkan sektor usaha 3. Karakteristik Padat karya
Memerlukan dukungan likuiditas Telah memiliki pengalaman usaha Memiliki underlying transaksi Diutamakan memiliki pengalaman dengan perbankan / lembaga keuangan
14
Prioritas Komoditas Penugasan Khusus
Furnitur/ Woodworking/ Handycraft Hasil pertanian dan perkebunan Kopi Kakao Karet Sawit lainnya Tekstil dan Produk Tekstil (termasuk garmen) Perikanan dan kelautan Alas kaki Industri pendukung lainnya
15
Potensi Wilayah Penyaluran Fasilitas 1. Jumlah Perusahaan : +/- 30 Perusahaan. 2. Size Loan Perusahaan : IDR 1 – 50 Milyar dengan total kebutuhan pembiayaan sebesar IDR 695 M. 3. Komoditi : Furniture, woodworking, handycraft, tekstil & produk tekstil, perikanan & kelautan, alas kaki , hasil pertanian dan perkebunan. 4. Supporting Perbankan : BNI, BRI, Mandiri, Niaga, Danamon, Muamalat, UOB, Bank Papua, Modal Ventura, Leasing, dll. 5. Total Tenaga kerja (TK) : 26,688 orang
TK : 2,500 TK : 100
TK : 1,000 TK : 200 TK : 1,330
TK : 5,520
TK : 1,000 TK : 50 TK : 570
TK : 1,600 TK : 3,680
TK : 2,470
TK : 700 TK : 5,468
16
DISCOUNTING FACILITY
17
Discounting facility DEFINISI 1.
LPEI berperan dalam memberikan Discounting Facility (Account Receivable Financing) untuk transaksi Pembelian Tagihan dalam rangka ekspor.
2.
Transaksi yang dapat diberikan discounting facility adalah tagihan yang dimiliki eksportir (langsung atau penunjang ekspor) atas piutang (account receivable) kepada buyer baik atas dasar LC/SKBDN maupun non-LC/non-SKBDN.
MANFAAT BAGI EKSPORTIR 1.
Pemanfaatan Discounting Facility (Account Receivable Financing) melalui LPEI dapat meningkatkan likuiditas pelaku usaha.
2.
Secara tidak langsung eksportir dapat memperluas jangkauan usaha dalam melakukan ekspor ke seluruh dunia melalui jaringan internasional yang dimiliki oleh LPEI
3.
Diharapkan discounting facility yang diberikan oleh LPEI dapat memberikan peluang bagi eksportir untuk memasuki pasar baru.
TARGET PASAR 1.
Seluruh eksportir (langsung atau penunjang ekspor) yang memiliki tagihan kepada buyer.
2.
Perusahaan dengan segmentasi UKM & Korporasi. 18
Terima Kasih
19
Proses Pelaksanaan Penugasan Khusus di LPEI (Fasilitas Pembiayaan)
20
Proses Pelaksanaan Penugasan Khusus di LPEI (Fasilitas Penjaminan dan Asuransi)
21
SKEMA DISCOUNTING FACILITY
22
Lampiran Detail Transaksi Pembelian Tagihan Atas Dasar Non-LC/SKBDN
1. Open Account (Invoice) Financing 2. Documentary Collection Financing - Documentary Collection against Payment (D/P) - Documentary Collection against Acceptance (D/A) Pembelian Tagihan Atas Dasar Documentary Credit (LC/SKBDN)
1. Bills Purchase/Financing LC/SKBDN Sight 2. Bills Purchase/Financing LC/SKBDN Usance
23
Open Account (Invoice) Financing – Export Indonesia
LPEI
(7) Payment
(4) Financing Request
(6) Payment Instruction
Buyer’s Bank
(5) Financing
Import Country
(1) Sales Contract/PO
Buyer
(2) Shipment/ Delivery of Goods
Seller
(3) Invoice & Documents
24
Documentary Collection Financing – Export Import Country
Indonesia
(7) Payment/Acceptance
Applicant/ Importer/ Buyer
(3) Documents/ Financing Request (1) Sales Contract/PO (2) Shipment/ Delivery of Goods
(5) Financing
LPEI
(4) Documents
(6) Documents
(5) Payment/Acceptance
Buyer’s Bank
Beneficiary/ Exporter/ Seller
25
Documentary Credit – Bills Purchase Sight LC Other Country
Indonesia (3) Issue LC
Applicant/ Importer/ Buyer
(4) Advise LC
(10) Payment at Sight
(9) Notification
(2) Apply Issue LC (LC Opening Notice)
(11) Payment at Sight
(1) Sales Contract/PO (5) Shipment/ Delivery of Goods
(7) Bills Purchase/Financing
Issuing Bank
Advising/ Negotiating/ Collecting Bank (6) Documents Presentation
(8) Docs Presentation
Beneficiary/ Exporter/ Seller
26
Documentary Credit – Bills Purchase Usance LC Other Country
Indonesia (3) Issue LC
Applicant/ Importer/ Buyer
(1) Sales Contract/PO (5) Shipment/ Delivery of Goods
(7) Bills Purchase/Financing
(4) Advise LC
(12) Payment at maturity
(10) Acceptance
(9) Notification
(2) Apply Issue LC (LC Opening Notice)
(13) Payment at maturity
Advising/ Negotiating/ Collecting Bank (6) Documents Presentation
Issuing Bank
(8) Documents Presentation (11) Acceptance
Beneficiary/ Exporter/ Seller
27
DOCUMENTARY CREDIT Sight LC 1.
Sales Contract/ Purchase Order between Applicant & Beneficiary
2.
Applicant apply LC
3.
Issuing Bank Issue LC to Advising Bank
4.
Advising Bank advise LC to Beneficiary
5.
Shipment/ Delivery of Goods from Beneficiary to Applicant
6.
Documents Presentation from Beneficiary to Negotiating Bank
7.
Bills Purchase/ Financing
8.
Documents Presentation (S/R) from Negotiating Bank to Issuing Bank
9.
Notification from Issuing Bank to Applicant to prepare payment
10. Payment from Applicant to Issuing Bank 11. Payment from Issuing Bank to Negotiating Bank
Usance LC 1. Sales Contract/ Purchase Order between Applicant & Beneficiary 2. Applicant apply LC 3. Issuing Bank Issue LC to Advising Bank 4. Advising Bank advise LC to Beneficiary 5. Shipment/ Delivery of Goods from Beneficiary to Applicant 6. Documents Presentation from Beneficiary to Negotiating Bank 7. Bills Purchase/ Financing 8. Documents Presentation (S/R) from Negotiating Bank to Issuing Bank 9. Notification from Issuing Bank to Applicant to prepare acceptance 10. Acceptance from Applicant to Issuing Bank to pay at maturity 11. Acceptance from Issuing Bank to Negotiating Bank to pay at maturity 12. Payment from Applicant to Issuing Bank at maturity 13. Payment from Issuing Bank to Negotiating Bank at maturity
28
