Menuju Kesiapan Guru Dalam Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan

Vol : XX, No : 4, OKTOBER 2013

Menuju Kesiapan Guru Dalam Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Marhaeni Dwi Satyarini FPIPS IKIP Veteran Semarang Email : [email protected] ABSTRAK Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 16 tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, yang mengamanatkan guru untuk mengumpulkan angka kredit butir-butir kegiatan dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya, dalam penilaian kinerja guru mensyaratkan kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan. Peraturan ini berlaku efektif mulai tanggal 1 Januari 2013. Untuk memenuhi kegiatan tersebut para guru, kepala sekolah dan Dinas Pendidikan memiliki tanggung jawab untuk memenuhi dan memfasilitasi para guru untuk melaksanakan kegiatan PKB. Mengingat PKB harus dilaksanakan para guru sejak menyandang pangkat/golongan III/a dengan jabatan Guru Muda, untuk itu diperlukan sosialisasi dan pelatihan secara berkesinambungan agar kegiatan PKB dapat menjadi kegiatan rutin dan mandiri bagi para guru baik secara individu maupun kelompok untuk saling mendukung mewujudkan unsur tersebut. Tanggung jawab Departemen Pendidikan di daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan adalah memfasilitasi, menyelenggarakan dan memberi kemudahan bagi para guru secara merata untuk memperoleh informasi dan kesempatan melaksanakan PKB. Para Kepala Sekolah sangat berperan besar dalam memotivasi, memonitor serta memberikan ijin dan pemerataan kesempatan kepada para guru untuk melaksanakan PKB, dan bagi para guru perlu bekerjasama dengan teman sejawat merencanakan kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan secara individu atau kelompok untuk mewujudkan angka kredit PKB sebagai persyaratan kenaikan karier kepangkatan dan jabatannya. Kata kunci : penilaian kinerja guru, pengembangan keprofesian berkelanjutan PENDAHULUAN Kebijakan pemerintah dalam rangka mengaktualisasikan peran guru sebagai agent of change perlu didukung oleh semua pihak. Salah asatu formula untuk menjaga profesionalitas guru adalah melalui penilaian kinerja guru, penilaian ini diperlukan sebagai persyaratan peningkatan dan pembinaan karier kepangkatan dan jabatan guru. Penilaian kinerja guru dilaksanakan melalui penilaian angka kredit, yang meliputi unsur : pendidikan, pembelajaran / bimbingan dan tugas tertentu, pengembangan keprofesian berkelanjutan dan penunjang tugas guru. Jika selama ini unsur pendidikan, pembelajaran/bimbingan dan tugas tertentu sudah menjadi kegiatan rutin tugas guru, sehinggga tidak menjadi permasalahan rumit bagi guru untuk melaksanakan dan mengumpulkan angka kreditnya, tidak demikian halnya dengan pengembangan profesi guru yang selama ini belum menjadi perhatian dan belum menjadi bagian penting dari kegiatan guru dalam mempertahankan profesionalitasnya. MAJALAH ILMIAH PAWIYATAN

47


Diberlakukannya secara efektif Permeneg PAN dan RB No. 16 tahun 2009 per tanggal 1 Januari 2013 cukup merisaukan sebagian besar guru, utamanya para guru Sekolah Dasar, yang pada umumnya belum memiliki pemahaman, bekal dan pengalaman yang cukup dalam mewujudkan PKB. Kegiatan-kegiatan yang ada dalam unsur PKB jarang diikuti dan dilaksanakan oleh para guru, atau sebagian kegiatan sudah dilaksanakan namun belum dirasakan kemanfaatannya. Pada dasarnya sosialisasi tentang Permeneg PAN & RB telah dilaksanakan, namun nampaknya belum cukup efektif untuk menyadarkan para guru memahami pentingnya PKB dan mewujudkannya dalam bentuk faktualnya.

Untuk itu

diperlukan sosialisasi dan pelatihan secara berkesinambungan agar kegiatan PKB dapat menjadi kegiatan rutin dan mandiri bagi para guru secara individu dan bagi kelompok guru, untuk saling mendukung mewujudkan unsur tersebut dalam rangka pengembangan karier pangkat dan jabatan para guru. Dalam rangka mewujudkan PKB diperlukan lingkungan yang mendukung, yaitu: sekolah, kerjasama antar sekolah dan institusi / kelompok atau individu yang merupakan pakar bidang pendidikan. Agar PKB dapat dilaksanakan oleh semua guru, diperlukan koordinator yang berperan mengkoordinasikan kegiatan PKB, dari analisa kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan menjalin kerjasama dengan institusi / kelompok / individu maupun unsur pakar pendidikan yang menjadi partner dalam pelaksanaan PKB. LANDASAN HUKUM A. Undang- undang No. 14 / 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 1, ayat (1) menyebutkan : guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Pasal 20 ayat (b) mengamanatkan : dalam melaksanakan tugas keprofesionalan guru berkewajiban meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. B. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 16 / 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, Pasal 1 ayat (5) menyebutkan

pengembangan

keprofesian

berkelanjutan

adalah

pengembangan

kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bertahap, berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalitasnya. Pasal 11, ayat (a) : Pengembangan keprofesian berkelanjutan meliputi : 1. Pengembangan diri a. Diklat fungsional MAJALAH ILMIAH PAWIYATAN

48


b. Kegiatan kolektif guru yang meningkatkan kompetensi dan / atau keprofesian guru 2. Publikasi ilmiah a. Publikasi ilmiah atas hasil penelitian atau gagasan inovatif pada bidang pendidikan formal, dan b. Publikasi buku teks pelajaran, buku pengayaan, dan pedoman guru 3. Karya inovatif a. Menemukan teknologi tepat guna b. Menemukan / menciptakan karya seni c. Membuat / memodifikasi / alat pelajaran / peraga / praktikum, dan d. Mengikuti pengembangan penyusunan standar, pedoman, soal dan sejenisnya. PEMBAHASAN I. Pengembangan Profesi Guru Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi ( pasal 1 ayat 4, UU No. 14 tahun 2005). Untuk memenuhi standar mutu secara berkelanjutan diperlukan pengembangan profesi secara berkesinambungan, mengingat perkembangan ilmu dan teknologi menjadi bagian dari tuntutan profesi guru. Zainal Aqib dan Elham Rohmanto (2007:146) menyebutkan profesionalisme ditunjukkan oleh lima unjuk kerja sebagai berikut ; 1. Keinginan untuk selalu menampilkan perilaku yang mendekati standar ideal 2. Meningkatkan dan memelihara citra profesi 3. Keinginan untuk senantiasa mengejar kesempatan pengembangan profesional yang dapat meningkatkan dan memperbaiki kualitas pengetahuan dan ketrampilan 4. Mengejar kualitas dan cita-cita dalam profesi 5. Memiliki kebanggan terhadap profesinya. Dalam buku berjudul “Taechers in a Changing World” karya Digumarti Bhaskara Rao (2003) seperti dikutip Suparlan ( 2006:18 ) dijelaskan secara skematis tentang status guru, menjadi (1) personal status, (2) profesional status dan (3) social status, yang dapat dijelaskan dalam diagram sebagai berikut :

MAJALAH ILMIAH PAWIYATAN

49


Gambar 3.1. Status Guru

Self

Teacher-Learner

Society

Status

Personal Status

Profesional Status

Sosial Status

Sumber : Bhaskara Rao (2003) dalam Suparlan (2006 :18)

Tuntutan dan tanggung jawab yang melekat pada ketiga status tersebut sebagai berikut : Tabel 1. Status Guru PERSONAL STATUS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

PROFESSIONAL STATUS

SOCIAL STATUS

Material : Self Esteem 1. Responsibility 1. Salary Vision 2. Autonomy 2. Minimum working Commitment 3. Accountability standard Conviction 4. Competence 3. Welfare and fringe Motivation 5. Knowledge benefit Aspiration 6. Teacher research Non Material : Dignity 7. Publications 1. Respect 8. Professional organizations 2. Community standing 9. Partisipative management 3. Partnership 4. Trust 5. Leaderships Sumber : Bhaskara Rao (2003) dalam Suparlan ( 2006 :19 ) Sejalan dengan tuntutan kualitatif guru profesional yang dapat mengikuti

perkembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi, guru bertanggung jawab menjaga mutu kompetensinya. Sebagai profesi, pekerjaan guru melekat dalam diri seseorang yang MAJALAH ILMIAH PAWIYATAN

50


terimplementasi dalam kehidupan sehari-hari. Guru tidak hanya sekedar ketika berada di dalam kelas atau sekolah, guru adalah panutan masyarakat yang ada dalam setiap kehidupan masyarakat, setiap saat. Dengan demikian tanggung jawab besar bagi penyandang profesi guru untuk menjaga dan melaksanakan “Status” nya, meningkatkan profesionalitas secara continuitas untuk menjaga mutu jasa kependidikannya. Pengembangan profesi guru menjadi tanggung jawab melekat pada diri guru yang bersangkutan. Secara eksplisit Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatus Negara No. 84 / 1993 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya dan Keputusan Bersama

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan

Administrasi Kepegawaian Negara No. 0433/P/1993 dan No. 25/1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, kenaikan pangkat / jabatan guru harus menggunakan perhitungan angka kredit. Angka kredit adalah :satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan / atau akumulai nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang guru dalm rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya . Salah satu butir penilaian angka kredit dalam peraturan di atas adalah Pengembangan profesi guru, diantaranya dalam bentuk karya tulis ilmiah. Peraturan di atas diperbarui dengan Permeneg PAN dan RB No. 16 / 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 14 /2010 dan No. 03/V/PB/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 35 / 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, di dalam peraturan di atas disebutkan Jabatan fungsional guru adalah jabatan tingkat keahlian termasuk dalam rumpun pendidikan tingkat taman kanak-kanak, dasar, lanjutan dan sekolah khusus. Permenag PAN dan RB No. 16 / 2009 pasal 12 menyebutkan tentang jenjang jabatan dan pangkat guru sebagai berikut : 1. Jenjang jabatan fungsinal guru dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu: A. Guru Pertama B. Guru Muda C. Guru Madya D. Guru Utama 2. Jenjang pangkat guru untuk setiap jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yaitu : a. Guru pertama 1). Penata Muda, golongan ruang III / a 2). Penata Muda tingkat I, golongan ruang III/b MAJALAH ILMIAH PAWIYATAN

51


b. Guru Muda 1. Penata. Golongan ruang III /c 2. Penata tingkat I, golongan ruang III/d c. Guru Madya 1. Pembina, golongan ruang IV/a 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c d. Guru Utama 1. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d 2. Pembina Utama , golongan ruang IV/e Pembinaan karier kepangkatan dan jabatan guru akan dievaluasi melalui Penilaian Kinerja Guru, yaitu penilaian dari tiap kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya. Unsur dan sub unsur kegiatan guru yang dinilai angka kreditnya adalah : 1. Unsur utama, terdiri atas : A. Pendidikan, meliputi : (a). Pendidikan formal dan memperoleh gelar / ijazah (b). Pelatihan dan pendidikan (diklat) pra jabatan atau sertifikat termasuk

program

induksi B. Pembelajaran / bimbingan dan tugas tertentu, meliputi : (a). Melaksanakan proses pembelajaran (b). Melaksanakan proses bimbingan bagi guru bimbingan konseling (c). Melaksanakan tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah C. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan, meliputi : a. Pengembangan diri, terdiri dari : (1). Diklat fungsional, (2). Kegiatan kolektif guru b. Publikasi ilmiah terdiri dari

: (1). Publikasi ilmiah atas hasil penelitian atau

gagasan inovatif pada bidang pendidikan formal, (2). Publikasi buku teks pelajaran, pengayaan, dan pedoman guru, (3). Karya inovatif : menemukan teknologi tepat guna, menemukan / menciptakan karya seni, membuat / memodifikasi alat pelajaran / peraga / praktikum, mengikuti pengembangan penyusunan standar, soal dan sejenisnya 2. Penunjang tugas guru, meliputi : a. Memperoleh gelar / ijasah yang tidak sesuai bidang yang diampunya b. Memperoleh penghargaan / tanda jasa c. Melaksanakan kegiatan yang mendukung tugas guru : membimbing siswa dalam praktek kerja nyata / praktek industri / ekstra kurikuler, dan sejenisnya, mejadi anggota organisasi profesi /. Pramuka, menjadi tim penilai angka kredit, menjadi tutor, pelatih, instruktur.


52


Konsekuensi logis guru sebagai profesi adalah tanggung jawab pemegang profesi guru untuk selalu menjaga dan meningkatkan kompetensi dan kualitas kinerja melalui pengembangan profesi guru berkelanjutan. Dalam penilaian kinerja guru di atas Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan( PKB ) diarahkan untuk memperkecil jarak antara pengetahuan, ketrampilan, kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, sosial dan kepribadian yang mereka miliki sekarang dengan tuntutan ke depan yang berkaitan dengan profesinya, sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kehidupan masyarakat. II. Kebutuhan dan Pelaksanaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Pengembangan keprofesian berkelanjutan merupakan salah satu unsur penilaiaan kinerja guru, penilaian kinerja ini diperlukan sebagai persyaratan peningkatan dan pembinaan karier kepangkatan dan jabatan guru. Unsur kegiatan guru yang dinilai angka kreditnya meliputi unsur : pendidikan, pembelajaran / bimbingan dan tugas tertentu, pengembangan keprofesian berkelanjutan dan penunjang tugas guru. Jika selama ini unsur pendidikan, pembelajaran/bimbingan dan tugas tertentu sudah menjadi kegiatan rutin tugas guru, sehinggga tidak menjadi permasalahan rumit bagi guru untuk melaksanakan dan mengumpulkan angka kreditnya, tidak demikian halnya dengan pengembangan profesi guru yang selama ini kurang mendapat perhatian baik oleh guru sendiri maupun oleh Departemen Pendidikan yang bertanggung jawab atas pembinaan dan pengembangan profesi guru. Jika dalam Kepmenneg PAN No. 84 / 1993 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, pengembangan profesi diwajibkan sebagai syarat kenaikan pangkat / golongan guru dari IV/a ke atas, pada Permeneg PAN dan RB No. 16 / 2009, yang akan berlaku efektif mulai 1 Januari 2013, menyebutkan kegiatan PKB diwajibkan sebagai syarat kenaikan pangkat / golongan III/b ke atas, sehingga guru-guru yang ada sekarang telah berkewajiban melaksanakan PKB untuk pengembangan dan pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya. PKB adalah pengembangan kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bertahap, berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalitasnya. PKB ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme guru sebagai tenaga pendidik. Pelaksanaan PKB harus memperhatikan kebutuhan guru, pemanfaatan waktu, koordinasi kelompok guru serta potensi dari masing-masing guru, mengingat PKB harus dilaksanakan baik secara individu maupun kelompok dan merupakan rangkaian kegiatan yang memerlukan kegiatan dan waktu yang berkesinambungan. Pedoman Pengelolaan PKB yang diterbitkan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan menyebutkan sembilan (9) prinsip dasar yang harus dilaksanakan dalam


53


rangkaian kegiatan PKB ( Nanang Priatna & Tito Sukamto, 2013 : 248-249 ), prinsipprinsip tersebut adalah : 1.

PKB harus fokus kepada keberhasilan peserta didik atau berbasis hasil belajar peserta didik.

2.

Setiap guru berhak mendapat kesempatan untuk mengembangkan diri, yang perlu diimplementasikan secara teratur, sistimatis dan berkelanjutan

3.

Sekolah wajib menyediakan kesempatan kepada setiap guru untuk mengikuti program PKB dengan minimal jumlah jam per tahun sesuai Permenneg PAN & RB No. 16/2009.

4.

Cakupan materi untuk kegiatan PKB harus terfokus pada pembelajaran peserta didik, kaya materi akademik, proses pembelajaran, penelitian pendidikan terkini dan teknologi dan / atau seni.

5.

Proses PKB harus dimulai dari guru sendiri, melibatkan guru secara aktif sehingga membawa perubahan pada dirinya.

6.

PKB harus berkontribusi untuk mewujudkan visi, misi dan nilai-nilai yang berlaku di sekolah dan / atau kota / kabupaten.

7.

Sedapat mungkin PKB dilaksanakan di sekolah atau dengan sekolah sekitarnya ( gugus KKG atau MGMP ) untuk menjaga relevansi kegiatannya,

8.

PKB harus mendorong pengakuan profesi guru menjadi lapangan pekerjaan yang bermartabat dan bermakna bagi masyarakat dalam pencerdasan bangsa.

9.

Bagi guru yang tidak memperlihatkan peningkatan setelah diberi kesempatan untuk mengikuti program PKB sesuai kebutuhannya, dimungkinkan diberikan sanksi sesuai ketentuan perundangan yang berlaku, sanksi tersebut tidak berlaku bagi guru, jika sekolah tidak dapat memenuhi kebutuhan guru untuk melaksanakan program PKB. Pelaksanaan PKB harus mengacu pada kebutuhan guru yang berkaitan dengan

seberapa angka kredit yang dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan kenaikan pangkat dan jabatan kariernya. Rangkaian kegitan PKB harus memenuhi indikator penilaian PKB dan dapat menghasilkan sejumlah angka kredit yang dibutuhkan guru. Kebutuhan nilai angka kredit untuk kenaikan pangkat / jabatan karier guru dapat dilihat dalam tabel 2 :


54


Tabel 2. Kebutuhan nilai Angka Kredit Unsur Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan

NO

1

2

3

4

JABATAN/PANGKAT

GURU PRATAMA 1. Penata Muda 2. Penata Muda Tk.1 GURU MUDA 1. Penata 2. Penata Tk.1 GURU MADYA 1. Pembina 2. Pembina Tk.1 3. Pembina Utama Muda GURU UTAMA 1. Pembina Utama Madya 2. Pembina Utama

GOL

TOTAL Kebutuhan Angka Kredit

Pengem b. Diri

Publikasi Ilmiah dan /atau Karya Inovatif

III/a III/b

100 150

3

III/c III/d

200 300

3 3

4 6

IV/a IV/b IV/c

400 550 700

4 4 4

8 12 12

IV/d IV/e

850 1050

5 5

14 20

Rancangan rangkaian kegiatan PKB harus merupakan kegiatan-kegiatan yang memenuhi unsur penilaian kinerja guru pada unsur PKB , unsur kegiatan tersebut antara lain seperti dalam tabel berikut :

NO

UNSUR

1.

Pengembanga n diri

2.

3

Publikasi Ilmiah

Melaksanakan karya inovatif

Tabel 3. Nilai Angka Kredit Unsur PKB KEGIATAN SATUAN HASIL 1. Kegiatan Diklat fungsional 30 s/d lebih dari 960 jam 2. Kegiatan kolektif guru

Surat tugas. Laporan, sertifikat

1. Presentasi pada forum ilmiah 2. Publikasi hasil penelitian/karya ilmiah 3. Publikasi buku teks, buku pengayaan, pedoman guru

Makalah, surat keterangan Buku/karya ilmiah diterbitkan Karya tulis dlm majalah/laporan/m akalah/artikel ilmiah

1. Menemukan teknologi tepat guna/karya seni. membuat/memodifikasi alat peraga /praktikum 2. Mengikuti pengembangan

Hasil karya


ANGKA KREDIT 1 s/d 15

0,1 s/d 0,2 0,2 1–4

0.5 - 6

1-4

1-4 55


penyusunan standar. Pedoman, soal dan sejenisnya Berdasar gambaran di atas, maka rancangan kegiatan PKB bagi guru mencakup kegiatan individu, sekolah atau kelompok guru , antara lain : 1. Pengembangan diri a. Mengikuti diklat fungsional dengan lama waktu antara 30 jam s/d > 960 jam. b. Mengikuti kegiatan ilmiah sebagai pembahas atau peserta dalam : seminar, workshop, lokakarya c. Mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah dan atau kelompok guru, misalnya : (1) melaksanakan pembimbingan pada program induksi, (2) mengembangkan kurikulum dan persiapan mengajar,

(3). pelatihan, penataran

dengan mengundang nara sumber dari institusi lain yang relevan, (4) penyusunan perangkat kurikulum dan atau pembelajaran. d. Mengikuti kegiatan kolektif guru yang sesuai dengan tugas dan kewajiban guru, seperti : MGMP, KKG, mengikuti kunjungan ( studi banding ) ke sekolah lain atau lembaga-lembaga lain. 2. Melaksanakan publikasi ilmiah a. Presentasi pada forum ilmiah : menjadi pemarasaran / nara sumber pada seminar, lokakarya, koloqium / diskusi ilmiah b. Melaksanakan publikasi ilmiah : (1) membuat makalah berupa tinjauan ilmiah dalam bidng pendidikan formal dan pembelajaran, tidak diterbitkan, disimpan di perpustakaan (2).membuat karya ilmiah berupa laporan hasil penelitian bidang pendidikan di sekolahnya, diseminarkan, disimpan di sekolah dan atau diterbitkan / dipublikasikan. c. Membuat artikel ilmiah populer di bidang pendidikan formal dan pembelajaran pada satuan pendidikannya, dimuat di media massa d. Membuat artikel ilmiah dalam bidang pendidikan formal dan pembelajaran pada satuan pendidikannya dan dimuat di jurnal lokal atau provinsi atau nasional terakreditasi. e. Melaksanakan publikasi buku teks pelajaran, buku pengayaan dan pedoman guru, dicetak dan diterbitkan. f. Membuat modul / diktat pembelajaran per semester, minimal digunakan di tingkat sekolah setempat g. Membuat karya hasil terjemahan yang disahkan oleh Kepala sekolah h. Membuat buku pedoman guru


56


3. Melaksanakan / menciptakan karya inovatif 1. (a). Menemukan teknologi tepat guna (b) menemukan / menciptakan karya seni (c). Membuat / memodifikasi alat pelajaran / alat peraga / alat praktikum 2. Mengikuti pengembangan penyunan standar, pedoman, soal dan sejenisnya, tingkat provinsi atau nasional. Tulisan ini dimaksudkan agar para guru memperluas wawasan, termotivasi dan mempersiapkan rencana serta membiasakan diri dengan berbagai kegiatan, yang dibutuhkan bagi pengembangan profesionalitasnya, yang dapat

memberi nilai angka

kredit yang dibutuhkan dalam Penilaian Kinerja Guru untuk memenuhi unsur PKB bagi pengembangan karier pangkat dan jabatannya. DAFTAR PUSTAKA

Anonim, 2008, Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang

Guru dan Dosen,

Yogyakarta : Pustaka Pelajar Aqib, Zainal & Elham Rahmanto, 2007, Membangun Profesionalisme Guru dan Pengawas Sekolah, Bandung : Yrama Widya Arifin & Barnawi, 2012, Kinerja Guru Profesional ( Instrumen, Pembinaan, Peningkatan dan Penilaian ), Yogyakarta : Ar-ruzz Nedia. Masaong, Abd. Kaadim, 2012, Supervisi Pembelajaran dan Pengembangan Kapasitas Guru, Bandung : Alfabeta Momoh Halimah, Pengaruh Peningkatan Profesional Guru SD Dalam Bidang Studi IPS di Kecamatan Rajapaloh, Jurnal Penelitian UPI: http://jurmal upi edu/penelitianpendidikan , diakses tanggal 25 September 2013 Priatna, Nanang & Tito Sukamto, 2013, Pengembangan Profesi Guru, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya. Suparlan, 2006, Guru Sebagai Profesi, Yogyakarta : Hikayat


57

Menuju Kesiapan Guru Dalam Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan

Recommend Documents