BRIEF: PERTEMUAN DALAM RANGKA RANGKAIAN PERTEMUAN 20th IMT GT MINISTERIAL MEETING AND RELATED MEETINGS, 11-14 September 2014
HERMES PALACE HOTEL, BANDA ACEH
1. Rangkaian Pertemuan Menteri Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) ke-20 dan Pertemuan Terkait Lainnya akan dilaksanakan pada tanggal 11-14 September 2014 di Banda Aceh, Aceh. Dalam rangkaian tersebut, Pertemuan Menteri akan dilaksanakan pada tanggal 1314 September 2014 yang terdiri dari Pertemuan Ministerial Retreat dan Ministerial Meeting-Plenary. Pertemuan Ministerial Retreat akan dilaksanakan pada tanggal 13 September 2014 (siang hari) sedangkan Ministerial Meeting-Plenary akan dilaksanakan pada tanggal 14 September 2014. 2. Sebelum dilaksanakan Pertemuan Tingkat Menteri, akan didahului dengan Pertemuan National Secretariat, Joint Business Council Meeting (JBC) pada tanggal 11 September 2014 dan Senior Officials’ Meeting tanggal 12 September 2014. Pertemuan NS dan SOM dimaksudkan juga untuk mempersiapkan Pertemuan Tingkat Menteri. 3. Dalam rangkaian pertemuan tersebut akan dilaksanakan pula pertemuan Chief Ministers’ and Governors Forum ke-11. Chief Ministers adalah sebutan bagi Kepala Daerah di Malaysia yang wilayahnya masuk dalam IMT-GT. Sedangkan Governors/Gubernur adalah para Kepala Daerah di Indonesia dan Thailand yang wilayahnya masuk dalam IMT-GT. Sebagaimana diketahui, wilayah Indonesia yang masuk dalam IMT-GT adalah 10 (sepuluh) provinsi di Sumatera. Kehadiran para Gubernur tentunya sangat diharapkan mengingat kerjasama sub regional IMT-GT dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan di daerah. 4. Untuk pertemuan 11th Chief Ministers and Governors Forum (CMGF) anggota Delri akan berasal dari Provinsi-provinsi IMT-GT di Indonesia, yang dalam hal ini adalah 10 (sepuluh) Provinsi di wilayah Sumatera. Gubernur Aceh akan memimpin Delri pada Pertemuan CMGF tersebut. Para Sesda serta Kepala Bappeda di kesepuluh provinsi tersebut direncanakan akan menghadiri pertemuan dimaksud. 5.
Dalam kerja sama IMT-GT terdapat 6 (enam) working group, yaitu:
a. WG on Agriculture, Agro-based Industry and Environment (WGAAE), focal point: Kepala Pusat Administrasi Kerjasama Luar Negeri-Kementerian Pertanian b. WG on Human Resource Development (WGHRD), focal point: Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga KerjaKementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi c. WG on Trade and Investment (WGTI), focal point: Dirjen Kerjasama Perdagangan Internasional-Kementerian Perdagangan d. WG on Infrastructure and Transportation (WGIT), focal point: Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri-Kementerian Perhubungan e. WG on Tourism (WGT), focal point: Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi KreatifKementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif f. 6.
WG on Halal Products and Services (WGHAPAS), focal point: Direktur Mutu dan Standardisasi-Kementerian Pertanian
Agenda Utama Pembahasan pada pertemuan tersebut adalah: a. Tindak lanjut arahan dari Pertemuan 8th IMT-GT Summit; b. Perkembangan pelaksanaan Signature Projects; c. Perkembangan dari pelaksanaan Implementation Blueprint (IB) 2012-2016; d. Hasil Mid-Term Review dari Implementation Blueprint 2012-2016 oleh ADB; e. Strategi dan arahan IMT-GT pasca 20 tahun sejak pendirian; f.
Peningkatan software pendukung konektivitas untuk mendorong perdagangan, investasi dan pariwisata;
g. Mekanisme fasilitasi transportasi udara dan laut untuk mensejajarkan dengan ASEAN Transport Agreement: serta h. Peningkatan partisipasi pemerintah daerah dan swasta dalam IMT-GT.
A. Tindak lanjut arahan dari Pertemuan 8th IMT-GT Summit 7. Untuk melaksanakan arahan dan mandat yang diberikan oleh Para Kepala Negara, maka disusun Draft Implementation Action Plan/Rencana Aksi Implementasi. Rencana aksi tersebut memuat berbagai langkah yang
harus dilaksanakan oleh semua perangkat organisasi mulai dari Senior Official sampai dengan Working Group. Masing-masing Working Group mendiskusikan dan memperinci rencana aksi tersebut dalam sesi breakout. Setiap Working Group diharapkan menyusun Rencana Aksi yang lebih terperinci dan konkret untuk melaksankan arahan Kepala Negara. 8. Dalam Implementation Blueprint terdapat berbagai projects dengan beberapa kategori antara lain: Priority Connectivity Projects dan Rolling Pipelines Projects (yaitu projects yang harus diselesaikan dalam jangka waktu dua tahun). Disamping itu terdapat Signature Projects yaitu proyekproyek yang diharapkan dapat diselesaikan pada tahun 2015 untuk mendukung pelaksanaan AEC 2015.
B. Perkembangan pelaksanaan Signature Projects 9. Signature Projects adalah proyek-proyek utama berdasarkan Implementation Blueprints (IB) 2012-2016, yang dijadwalkan selesai pada tahun 2015 untuk dapat mendorong terwujudnya AEC 2015. Terdapat 4 (empat) signature projects yaitu: a) Green Cities Initiatives; b) Special Border Economic Zone; c) Dumai-Melaka Ro-Ro Operations; d) MelakaPekanbaru Power Interconnection. a. IMT-GT Green Cities Initiatives Inisiatif Green Cities disepakati pada Pertemuan Chief Ministers and Governors Forum (CMGF) ke-9 dan di-endorse pada Pertemuan Ministerial Meeting ke-18 bulan September 2012 Port Dickson, Malaysia. Kota-kota pertama yang telah disepakati sebagai pioneer adalah Meda-Indonesia, Melaka-Malaysia dan Songkla-Thailand. Tahap yang akan dilaksanakan dalam proyek Green Cities meliputi 5 (lima) tahapan. Melaka telah menyelesaikan tahap pertama yaitu study eksplorasi mengenai apa yang akan dikerjakan dalam proyek tersebut. Saat ini terdapat 2 (dua) proyek yang menjadi prioritas yaitu: i) Energy Efficient (EE) State Owned Government Buildings, dan ii) Electric Management Unit (EMU) for Street Lighting. Malaka telah melaksanakan workshop sekaligus launching Green Cities Action Plan pada bulan Maret 2014 dan berlansung sukses, namun pada acara tersebut wakil dari Kota Medan batal hadir. Songkla saat ini sedang menyiapkan untuk mengikuti melakukan study. ADB membantu dalam pelaksanaan studi-studi tersebut. Untuk itu akan dilaksanakan workshop pada tanggal 25-26 Agustus 2014.
Berkenaan dengan hal tersebut, maka diperlukan komitmen kembali Kota Medan sebagai salah satu pioner dalam program tersebut mengingat saat ini terdapat kota lain yang sangat berminat untuk segera bergabung dalam program ini. Namun demikian, ADB dalam tahap awal hanya akan memberikan bantuan pada satu kota saja sedangkan kota lain akan ikut dalam program selanjutnya. Terkait green cities initiative, SOM menyarankan agar proyek atau kegiatan ini dipertimbangkan kembali untuk dilaksanakan dibawah koordinasi WGAAE. Malaysia mengusulkan pembentukan Working Group on Environment and Green Cities. Indonesia memberikan pandangan bahwa program Green Cities merupakan Signature Projects dan masih harus dipertahankan dan bisa dimasukkan dalam WGAAE. Terkait dengan usulan Malaysia terhadap pembentukan WG on Environment, Indonesia belum memberikan posisi. Pihak ADB memberikan saran untuk memindahkan program Green Cities ke dalam kerangka kerja sama Chief Ministers and Governors’ Forum (CMGF).
b. Dumai-Melaka Ro-Ro Operations Di pihak Indonesia, infrastruktur untuk pelabuhan Ro-Ro sudah selesai dibangun sejak tahun 2008 dengan dana APBD Riau. Selanjutnya Kementerian Perhubungan telah mengeluarkan Surat Penetapan Lintas melalui SK Menhub No. KM. 44 Tahun 2009. Posisi saat ini adalah menunggu selesainya pembangunan pelabuhan Ro-Ro di pihak Malaysia, dimana selama ini pihak Malaysia telah beberapa kali mengganti lokasi. Malaysia menjanjikan pembangunan pelabuhan Ro-Ro ini akan selesai paling lambat tahun 2018. Namun demikian, proyek ini diharapkan dapat diselesaikan lebih cepat karena masuk dalam Signature Projects yang diharapkan selesai paling lama tahun 2015. Hal lain yang perlu dicermati adalah kesepahaman dalam peraturanperaturan Custom, Immigration and Quarantine dari masing-masing negara anggota. c. Melaka-Pekanbaru Power Interconnection Proyek Melaka-Pekanbaru Power Interconnection saat ini telah ditandatangani Joint Development Agreement tanggal 15 Oktober 2012 antara PT. PLN dari Indonesia dan PTBA and Tenaga Nasional, Bhd. (TNB) dari Malaysia. Kontrak untuk Konsultan Survei telah ditanda tangani pada tanggal 13 Juni 2013. Tim Pengadaan sedang mempersiapkan kontrak untuk Konsultan Feasibility Study.
Pihak Malaysia maupun Indonesia sepakat proyek dimasukan ke dalam Rolling Pipeline 2014-2016 dan penyelesaian proyek pada tahun 2017
d. Special Border Economic Zone Inisiatif awal SBEZ yang masuk dalam Implementation Blueprint (IB) 20122016 hanya meliputi Malaysia dan Thailand, dimana saat ini Joint Study oleh ADB telah selesai dilaksanakan dan sudah dilaporkan pada Pertemuan KTT IMT-GT ke-8 yang lalu. Saat ini kedua negara (Malaysia dan Thailand) sedang melakukan koordinasi internal untuk menentukan wilayah yang akan menjadi strtaegic priorities. Indonesia akan berpartisipasi pada tahap
berikutnya, setelah studi tersebut selesai Terkait Special Border Economic Zone (SBEZ) karena wilayah darat RI tidak menyatu dengan Malaysia dan Thailand. Indonesia akan sulit berpartisipasi dalam SBEZ apabila definisi yang digunakan adalah definisi geografis. SO Indonesia mengusulkan untuk mempertimbangkan kolaborasi antara SBEZ dalam wilayah IMT-GT, misalnya SBEZ di Sumatera bisa diintegrasikan dengan SBEZ di Semenanjung.
C. Implementation Blueprint Project Manual.
10.
Untuk dapat melaksanakan Implementation Blueprint, maka perlu adanya suatu Manual. ADB telah menyelesaikan penyusunan IB Project Manual dan telah diendorse pada Pertemuan KTT IMT-GT ke-8.
11.
Selanjutnya manual tersebut dapat digunakan dalam pengajuan proyek dalam kerangka kerja sama IMT-GT. Project manual diperuntukkan bagi siapapun baik sponsor, project proponent, swasta, working group, Seknas, SOM, Chief Ministers and Government Forum, CIMT dan donor untuk dapat mengajukan suatu proyek dengan proses yang mudah. Diharapkan keberadaan manual ini akan lebih mendorong pengusulan proyek secara lebih feasible karena mekanismenya jelas serta terukur dan memuat informasi seperti latar belakang pengajuan proyek, objektif serta sumber pendanaannya.
D. Implementation Blueprint Mid Term Review.
12.
Implementation Blueprint (IB) 2012-2016 telah dibahas dan disepakati pada Pertemuan Tingkat Menteri IMT-GT ke-17 tahun 2010 di Krabi, Thailand dan disahkan pada Pertemuan KTT IMT-GT ke-7 tahun 2013. Saat ini IB telah berjalan selama 2 (dua) tahun dan dirasakan strategic dan operational framework dari IB masih relevan dipakai, namun tetap diperlukan suatu review kembali.
13.
IB-Mid Term Review (MTR) akan difokuskan kepada 3 (tiga) area yaitu: i) Sektor strategis; ii) implementasi dan perkembangan dari proyek; dan iii) mekanisme operasional. Disampaikan bahwa proyek-proyek yang ada di dalam IB
adalah sebanyak 59 (limapuluh sembilan) namun demikian yang diimplementasikan baru 18 (delapanbelas).
14.
Setelah dilaksanakan MTR awal berdasarkan masukan dari masing-masing working group maka diperoleh informasi bahwa jumlah proyek yang sebelumnya 59 berubah menjadi 72 (dimana terdapat 3 proyek dihapus dan penambahan 16 proyek baru) dan yang telah diimplementasikan sebanyak 33 (tigapuluh tiga) proyek.
15.
Terkait dengan hasil sementara MTR tersebut, pencapaian apa yang sudah diimplementasikan akan dilaporkan pada Pertemuan Tingkat Menteri dan dilaporkan secara lebih terperinci apa keuntungan dan manfaat yang diperoleh masyarakat tidak hanya terbatas pada sudah diimplementasikan saja.
E. Perkembangan Implementasi dari masing-masing Working Group.
16.
Indonesia saat ini menjadi Chair untuk Working Group on Halal Product and Services (WG-HAPAS) dan Working Group on Tourism (WG-T). Beberapa highlight dari masing-masing Working Group dan arahan SOM adalah sebagai berikut: a) Working Group on Infrastructure, Transport and Energy (WGITE) Ketua WG adalah Thailand sedangkan Indonesia diwakili oleh Kepala Badan Investasi dan Promosi Aceh. Institusi yang menjadi focal point dari WGITE seperti Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Pekerjaan Umum tidak hadir dalam pertemuan. Proyek Indonesia yang menjadi perhatian dalam WGITE adalah MelakaDumai RoRo (Roll On-Roll Off) dan Melaka-Pekanbaru Power Interconnection. Terkait proyek Melaka Dumai RoRo, Malaysia mengajukan perpanjangan waktu penyelesaian proyek hingga tahun 2018. Sebelumnya, pemerintah Malaysia berkomitmen melalui Joint Statement pada KTT IMT-GT ke-8 untuk menyelesaikan proyek pada tahun 2014. Di pihak Indonesia, infrastruktur untuk pelabuhan Ro-Ro sudah selesai dibangun sejak tahun 2008 dengan dana APBD Riau. Selanjutnya Kementerian Perhubungan telah mengeluarkan Surat Penetapan Lintas melalui SK Menhub No. KM. 44 Tahun 2009. Indonesia meminta pihak Malaysia untuk mempercepat penyelesaian proyek tersebut pada tahun 2015. Indonesia c.q. pemerintah daerah Aceh mengusulkan 2 proyek konektivitas baru yakni: (1) Sabang Seaport and Airport Development dan (2) Air Connectivity: Phuket – Krabi – Sabang. Tujuannya adalah untuk meningkatkan jumlah wisatawan asing yang datang ke Sabang.
b) Working Group on Trade and Investment (WGTI)
Terdapat 2 (dua) proyek yang perlu menjadi perhatian Indonesia yakni: (1) Simplification on CIQ Regulations and Procedures dan (2) IMT-GT Trade, Investment and Tourism Database (ITITD). Pada proyek pertama, Indonesia mengusulkan 3 (tiga) sub-proyek capacity building antara lain 1) Pest Risk Analysis for Quarantine Officers, 2) ImportExport Database Arrangement and 3) Profiling Company for Business/Private Sector in IMT-GT Cross Border. Indonesia mengusulkan untuk tidak membatasi pada proyek-proyek yg sudah ada seperti CIQS, WG perlu melakukan riset tentang skema investasi yakni pabrik berlokasi di satu negara namun hasilnya bisa diekspor/diproses di 2 (dua) negara IMT-GT lainnya.
c) Working Group on Tourism (WGT) Indonesia merupakan Chairman dalam Working Group on Tourism yang diwakili oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Propinsi Aceh mengajukan 4 (empat) proyek baru antara lain kerja sama Tourism School, Muntol international homestay fair and old town tourism, September 2015 di Aceh, Yachting linkage study (Phuket – Langkawi - Sabang) Oktober 2014 di Sabang. Joint tourism promotion harus memiliki fokus pada peningkatan jumlah wisatawan misalnya dari RRT, Korea, dan Jepang. Terkait budget dapat diselesaikan dengan melibatkan pihak swasta. Selain itu, WG Tourism diminta untuk menjalin kerjasama (inter-related) dengan working group lain misalnya dengan WGITE.
d) Working Group on Halal Products and Services (WGHAPAS) Chairman WGHAPAS adalah Indonesia. Saat ini terdapat 28 proyek atau kegiatan yang masuk dalam IB 2012-2016 yang merupakan hasil Pertemuan WGHAPAS ke-8, yang dilaksanakan pada bulan April 2014 di Medan, Sumatera Utara, Indonesia. Indonesia mengusulkan 11 kegiatan yang masuk dalam Rolling Pipeline (RP) 2014-2015 terkait dengan peningkatan kapasitas, promosi, pameran, penelitian, dan database. Terkait dengan usulan Indonesia, disampaikan bahwa registrasi dan tag halal online (CEROL Application) akan dikembangkan lebih luas untuk berbagai media, seperti blackberry, android, dan windows serta akan dilakukannya sinkronisasi database halal di tingkat nasional untuk periode tahun 2014-2016. Untuk menambah aksesibilitas training dan sosialisasi yang berkaitan dengan halal, maka Indonesia juga mengembangkan aplikasi training dan sosialisasi secara online yakni Halo (Halal Learning Online) LPPOM MUI dan ProHalal MUI.
Kemudian, dalam kerangka pengembangan UKM halal, pada tahun 2014 Indonesia telah menerbitkan Guidelines of Halal Assurance System (HAS), Manual Establishment for SME’s, dan untuk periode 2014-2016 Indonesia akan berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan Integritas halal seperti pertemuan tahunan World Halal Food Council Members dan menjalin kerjasama dengan Lembaga/Badan Sertifikasi Halal Internasional. Beberapa isu mengemuka dan akan dimintakan arahan Menteri yaitu: i. perlunya pembentukan Taskforce untuk harmonisasi dan standar halal yang in-line dengan ASEAN; ii. proposal fasilitasi diskusi bagi lembaga kewenangan halal tertinggi di negara IMI seperti MUI (Indonesia), JAKIM (Malaysia), dan CICOT (Thailand). Poin ini diharapkan dapat diangkat dalam Pertemuan Tingkat Menteri IMT-GT.
e) Working Group on Human Resource Development (WGHRD) Malaysia adalah chair WGHRD. Proyek Indonesia yang perlu menjadi perhatian adalah (1) Workshop on Harmonization, Accreditation, and Standardization of HRD dan (2) IMT-GT Entrepreneurship and Community Development Forum. Kemenakertrans melalui WGHRD akan menyusun Mutual Recognition Agreement (MRA) untuk profesi di bidang tourism dan construction. MRA ini juga dapat dimanfaatkan pada level ASEAN, disampaikan pula bahwa RI akan menjadi sekretariat regional untuk construction dan tourism dalam kerangka ASEAN MRA. Indonesia secara khusus menyampaikan usulan untuk membentuk suatu Action Plan guna mempersiapkan MRA.
f) Working Group on Agriculture, Agro-Based Industry and Environment (WGAAE) Usulan Indonesia yang dimasukkan kedalam Rolling Pipeline 2014-2016, yaitu: i) investasi ikan tuna di Propinsi Sumatera Barat dengan fokus kegiatan berupa pengembangan processing facility dan marketing activities; dan ii) IMT-GT Network for Animal Production and Biotechnology dengan fokus kegiatan pada pertukaran tenaga, kerjasama penelitian, seminar internasional. Selain itu, Indonesia juga menyampaikan kesiapannya untuk mengikuti The 2nd IMT-GT and BIMPEAGA Trade Fair yang akan diselenggarakan di Davao, Filipina pada bulan Oktober 2014. Selain itu, terdapat usulan baru kerjasama investasi antara Malaysia dan pemerintah Propinsi Aceh, yang tertuang dalam MoU yang ditandatangani oleh Menteri Pertanian dan Industri Azas Tani Malaysia
dengan Gubernur Aceh. Fokus kegiatan investasi untuk periode 20142016, yaitu: i) Pengembangan ekspor perikanan dari Aceh ke Malaysia; ii) Pengembangan ekspor produk-produk pertanian dari Aceh ke Malaysia (kentang, wortel, kubis, dll); iii) pendirian pabrik pakan ternak Malaysia di Aceh; dan iv) pembukaan Agro-bazaar Malaysia di Banda Aceh. Beberapa isu yang mengemuka dalam pertemuan kali ini antara lain keterkaitan (linkage) antara WGAAE dengan 5 WG lainnya dibawah IMTGT, pendanaan/finansial, dan awareness terkait proyek-proyek atau kegiatan yang ada didalam WGAAE, serta green cities initiative.
F. Operasionalisasi Centre for Indonesia-Malaysia-Thailand Sub Regional Cooperation (CIMT).
17.
CIMT telah memperoleh status sebagai Organisasi Internasional dan berfungsi sebagai Sekretariat IMT-GT pada tanggal 25 Juni 2013 dan mulai beroperasi pada Oktober 2013. Untuk dapat menjalankan fungsinya sebagai kesekretariatan yang solid maka perlu disusun Business Plan dan Operational Plan, dimana diharapkan dapat diselesaikan sebelum dilaksanakannya Pertemuan Tingkat Menteri IMT-GT bulan September 2014.
18.
SO meminta kepada CIMT untuk menyusun pembagian tugas diantara para Deputi Direktur CIMT (secara jelas dan pengawasan terhadap 6 WG dibagi secara merata diantara dua Deputi Direktur CIMT). Mekanisme pembagian tugas Deputi Direktur agar bisa disampaikan kepada WG untuk memudahkan jalur komunikasi dan konsultasi. CIMT diminta untuk mengatur mekanisme pembagian tugas dan menyampaikan kembali kepada para SO selaku Advisory Committee pada pertemuan selanjutnya.
19.
Ke depan CIMT selain berfungsi sebagai sekretariat juga dapat menjalankan fungsi riset, pemasaran, komunikasi dengan mitra kerja dan juga thought leader yang diterjemahkan sebagai one stop center untuk segala hal berkenaan dengan IMT-GT. Untuk mencapai hal ini diperlukan penguatan institusi IMT-GT a.l. review peran, fungsi dan tanggung jawab CIMT serta langkah kongkrit agar CIMT lebih dinamis dan berorientasi kedepan. CIMT nantinya harus dapat melakukan profiling daerah kerja sama IMT untuk mengungkap kebutuhan daerah yang dapat diakomodir dalam IMT-GT. CIMT juga harus membangun image branding untuk menarik minat investor dan seluruh stakeholder.
20.
CIMT mengajukan proposal terkait mitra strategis yang potensial untuk membangun kerjasama selain dengan ADB diantaranya: Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization (CSIRO), The International Council for Local Environmental Initiatives (ICLEI), dan Environmental Management Centre (EMC). Menanggapi hal tersebut, Malaysia and Indonesia berpendapat Strategic Partners yang diusulkan terlalu cenderung pada isu lingkungan. CIMT harus menelaah
kembali kemitraan dengan melihat kontribusi mitra tersebut terhadap seluruh working group yang ada.
21.
Terkait dengan draft MoU antara CIMT dan ADB yang direncanakan akan dilakukan penandatanganan pada saat Pertemuan Tingkat Menteri IMT-GT, CIMT saat ini fokus pada pembahasan legal dari draft MoU tersebut.
