h um pk .d e pp dj
Persetujuan Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-Australia-Selandia Baru
JADWAL KOMITMEN JASA KHUSUS FILIPINA
AANZFTA – Lampiran 3 (Filipina) www.djpp.depkumham.go.id
h um
pk
CATATAN PENJELASAN MENGENAI JADWAL KOMITMEN JASA SPESIFIK FILIPINA Jadwal Komitment Jasa Spesifik Filipina menjelaskan komitmennya untuk Mode 1-3 dan tidak termasuk komitmen Mode 4 karena mode ini sudah tercakup dibawah Jadwal Komitmen Perpindahan Orang Perseorangan yang tersendiri.
2.
Penjadwalan komitmen mengikuti Pedoman untuk Penjadwalan Komitmen Spesifik (Dokumen WTO S/L 92, tanggal 28 Maret 2001). Pedoman tersebut bagaimanapun juga tidak akan dianggap sebagai pedoman yang mengikat secara hukum.
3.
Pemasukan/entri “Tidak mengikat” berarti Tidak mengikat karena kurangnya kelayakan teknis. Penggunaan tanda-tanda "**" pada kode CPC individu menunjukkan bahwa komitmen spesifik untuk kode tersebut tidak mencakup terhadap berbagai jenis jasa yang tercakup di bawah kode.
pp
4.
.d e
1.
Huruf-huruf Alphabet yang ditunjukkan pada setiap sektor atau sub sektor dan nomor-nomor dalam kurung tersendiri adalah referensi pada Daftar Klasifikasi Jasa (MTN.GNS/W/120, tanggal 10 Juli 1991).
6.
Singkatan yang digunakan berarti:
dj
5.
SEC CHED DOLE HEI
-
Komisi Sekuritas dan Bursa (Securities and Exchange Commission) Komisi Pendidikan Tinggi Departemen Tenaga Kerja dan Pekerjaan Lembaga Pendidikan Tinggi
AANZFTA – Lampiran 3 (Filipina) www.djpp.depkumham.go.id
h um
JADWAL KOMITMEN JASA SPESIFIK FILIPINA
Moda Pasokan:
Sektor atau sub-sektor
(2) Konsumsi di Luar Negeri
Pembatasan Akses Pasar
pk
I. KOMITMEN HORIZONTAL
(1) Pasokan Lintas Batas
dj
pp
.d e
SEMUA SEKTOR/ SUBSEKTOR YANG TERMASUK DALAM JADWAL INI
3) Dalam Kegiatan-kegiatan yang dilindungi secara tegas berdasarkan Undang-undang untuk Warga Negara Filipina (yakni equitas asing dibatasi untuk saham minoritas):
(3) Kehadiran Komersial
Pembatasan Perlakuan Nasional
Komitmen Tambahan
3) Akses pada Kredit Dalam negeri Perusahaan asing yang terlibat dalam kegiatan non-manufaktur yang mengupayakan sendiri peminjaman dalam mata uang peso, harus memperhatikan, pada waktu pinjaman, rasio hutang terhadap equitas yang dipersyatratkan minimal 50:50. Perusahaan asing yang tercakup adalah:
Partisipasi investor asing pada badan yang mengatur dari setiap Perusahaan yang terlibat dalam kegiatan yang dilindungi dengan tegas untuk warga negara Filipina sesuai Undang-undang harus dibatasi a) Kemitraan yang lebih dari 40 persen pada bagian proporsional dari modal dari modalnya dimiliki oleh warga asing badan usaha tersebut. negara non-Filipina, dan Semua pejabat eksekutif dan b) Korporasi, lebih dari 40 persen dari pelaksana harus warga Filipina. total modal saham yang telah diambil Akuisisi Tanah bagiannya dimiliki oleh warga negara non-Filipina. Semua tanah dari domain publik dimiliki oleh negara. Persyaratan-persyaratan ini tidak berlaku Hanya warga negara atau perusahaan atau asosiasi Filipina atau sekurangkurangnya 60 persen dari modal yang dimiliki oleh warga negara tersebut dapat memiliki tanah selain daripada tanah masyarakat umum dan mendapatkan lahan melalui sistem sewa. Investor asing hanya dapat menyewa
bagi bank dan perantara keuangan non bank. 1). 2), 3) Semua tindakan yang diambil oleh unit pemerintah daerah adalah tidak mengikat. 1). 2), 3) Semua tindakan yang berkaitan dengan penduduk tetap tidak mengikat. Filipina berhak untuk membuat undangundang dalam perlakuan warga negara asing
AANZFTA – Lampiran 3 (Filipina) www.djpp.depkumham.go.id
h um
JADWAL KOMITMEN JASA SPESIFIK FILIPINA
Moda Pasokan:
(2) Konsumsi di Luar Negeri
Pembatasan Akses Pasar tanah milik swasta saja.
.d e
pk
Sektor atau sub-sektor
(1) Pasokan Lintas Batas
1). 2), 3) Semua tindakan yang diambil oleh unit pemerintah daerah adalah tidak mengikat.
(3) Kehadiran Komersial
Pembatasan Perlakuan Nasional
Komitmen Tambahan
yang telah menetap secara permanen. Hingga saat ini karena Filipina memberlakukan Undang-undang dalam negeri itu, maka kewajiban warga Filipina sehubungan dengan warga tetap dari para pihak lain harus terbatas pada kewajibannya sesuai dengan GATS, dan kewajibankewajiban Pihak lainnya sehubungan dengan warga tetap Filipina akan terbatas pada kewajiban mereka sesuai dengan GATS .
pp
II. KOMITMEN KHUSUS SEKTOR 1. JASA BISNIS A. Jasa Profesional 1) Output Jasa: Untuk profesi-profesi dengan keluaran jasa khusus (misalnya, 3) Praktik profesi di Filipina akan dibatasi perencanaan, spesifikasi, laporan audit), bagi warga negara Filipina, kecuali dalam keluaran tersebut hanya akan diakui oleh Pemerintah Filipina saja jika profesional hal ditentukan oleh undang-undang. asing terdaftar pada Komisi Regulasi Profesional (RRC). 3) Tidak ada equitas asing yang diijinkan
Jasa Arsitektur lansekap (CPC 86.742)
1) Tidak ada
1) Tidak ada
2) Tidak ada
2) Tidak ada
3) Praktek Perusahaan diperbolehkan (Seksi 26, Pasal. 5, RA 9053) Batasan-batasan yang ada pada bagian horisontal untuk Jasa Profesional juga berlaku.
3) Praktek Perusahaan diperbolehkan (Seksi 26, Pasal. 5, RA 9053) Batasan-batasan yang ada pada bagian horisontal untuk Jasa Profesional juga berlaku.
1) Tidak ada
1) Tidak ada
dj
Semua sub sektor
Jasa Desain Interior (CPC 87.907) AANZFTA – Lampiran 3 (Filipina)
www.djpp.depkumham.go.id
h um
JADWAL KOMITMEN JASA SPESIFIK FILIPINA
Moda Pasokan:
Sektor atau sub-sektor
(1) Pasokan Lintas Batas
(2) Konsumsi di Luar Negeri
Pembatasan Akses Pasar
Pembatasan Perlakuan Nasional
3) Praktek Perusahaan tidak 3) Praktek Perusahaan tidak diperbolehkan (Seksi 27, Pasal. 5, RA diperbolehkan (Seksi 27, Pasal. 5, RA 8534) 8534) Batasan-batasan yang ada pada bagian horisontal untuk Jasa Profesional juga berlaku.
Batasan-batasan yang ada pada bagian horisontal untuk Jasa Profesional juga berlaku.
1) Tidak ada
1) Tidak ada
2) Tidak ada
2) Tidak ada
3) Praktek oleh perusahaan atau kemitraan diperbolehkan (Seksi 31, Pasal. 4, RA 9298)
3) Praktek oleh perusahaan atau kemitraan diperbolehkan (Seksi 31, Pasal. 4, RA 9298)
Batasan-batasan yang ada pada bagian horisontal untuk Jasa Profesional juga berlaku.
Batasan-batasan yang ada pada bagian horisontal untuk Jasa Profesional juga berlaku.
dj
Akuntansi
Teknik Mesin
Komitmen Tambahan
2) Tidak ada
pp
.d e
pk
2) Tidak ada
(3) Kehadiran Komersial
1) Tidak ada
1) Tidak ada
2) Tidak ada
2) Tidak ada
3) Praktek Perusahaan tidak 3) Praktek Perusahaan tidak diperbolehkan. (Seksi 36, Pasal 4, RA diperbolehkan. (Seksi 36, Pasal 4, RA 8495) 8495) Batasan-batasan yang ada pada bagian horisontal untuk Jasa Profesional juga berlaku. Teknik Metalurgi
Batasan-batasan yang ada pada bagian horisontal untuk Jasa Profesional juga berlaku.
1) Tidak ada
1) Tidak ada
2) Tidak ada
2) Tidak ada
AANZFTA – Lampiran 3 (Filipina) www.djpp.depkumham.go.id
h um
JADWAL KOMITMEN JASA SPESIFIK FILIPINA
Moda Pasokan:
(2) Konsumsi di Luar Negeri
Pembatasan Akses Pasar
.d e
dj
pp
Teknik Sipil
Teknik Sanitasi
(3) Kehadiran Komersial
Pembatasan Perlakuan Nasional
3) Praktek Perusahaan diperbolehkan (Seksi 25, Pasal. 3 dari PD 1536)
3) Praktek Perusahaan diperbolehkan (Seksi 25, Pasal. 3 dari PD 1536)
Batasan-batasan yang ada pada bagian horisontal untuk Jasa Profesional juga berlaku.
Batasan-batasan yang ada pada bagian horisontal untuk Jasa Profesional juga berlaku.
pk
Sektor atau sub-sektor
(1) Pasokan Lintas Batas
1) Tidak ada
1) Tidak ada
2) Tidak ada
2) Tidak ada
Komitmen Tambahan
3) Praktek Perusahaan tidak 3) Praktek Perusahaan tidak diperbolehkan (Seksi 24, Pasal. 5, RA diperbolehkan (Seksi 24, Pasal. 5, RA 544, sebagaimana telah diubah oleh 544, sebagaimana telah diubah oleh RA 1582) RA 1582) Batasan-batasan yang ada pada bagian horisontal untuk Jasa Profesional juga berlaku.
Batasan-batasan yang ada pada bagian horisontal untuk Jasa Profesional juga berlaku.
1) Tidak ada
1) Tidak ada
2) Tidak ada
2) Tidak ada
3) Praktek Perusahaan diperbolehkan (Seksi 30, Pasal. 5, RA 1364)
3) Praktek Perusahaan diperbolehkan (Seksi 30, Pasal. 5, RA 1364)
Batasan-batasan yang ada pada bagian horisontal untuk Jasa Profesional juga berlaku.
Batasan-batasan yang ada pada bagian horisontal untuk Jasa Profesional juga berlaku.
3. JASA KONSTRUKSI DAN TEKNIK Konstruksi untuk 1) * Tidak mengikat Pertambangan dan Manufaktur
1) * Tidak mengikat
AANZFTA – Lampiran 3 (Filipina) www.djpp.depkumham.go.id
h um
JADWAL KOMITMEN JASA SPESIFIK FILIPINA
Moda Pasokan:
Sektor atau sub-sektor (5136**)
(1) Pasokan Lintas Batas
(2) Konsumsi di Luar Negeri
Pembatasan Akses Pasar
(3) Kehadiran Komersial
Pembatasan Perlakuan Nasional
Komitmen Tambahan
dj
pp
.d e
pk
2) Tidak ada 2) Tidak ada Jasa Konstruksi untuk proyek- 3) Hingga 100 persen partisipasi Ekuitas 3) Lisensi Kontraktor (reguler atau proyek pertambangan skala khusus) yang dikeluarkan oleh PCAB asing diperbolehkan, dengan besar pembangunan yang diperlukan untuk melakukan kegiatan ketentuan bahwa tercakup oleh Perjanjian konstruksi. Lisensi Kontraktor reguler persyaratan\persyaratan FTAA sesuai Bantuan Keuangan dan Teknis digunakan untuk, dan hanya dengan Undang-undang (FTAA) dikeluarkan kepada, pelaku ekonomi Pertambangan Filipina (RA 7942) tunggal Filipina atau kemitraan/ terpenuhi. Bagaimanapun juga, perusahaan dengan ekuitas minimum Lisensi Kontraktor khusus ini Filipina 60% dan dikelola dengan diperlukan untuk melakukan kegiatan tepat dan berada di bawah dan konstruksi. berdasarkan undang-undang Filipina. Diperlukan adanya kegiatan Lisensi Kontraktor Khusus dapat komersial. diberikan kepada perusahaan asing atas dasar pada proyek per proyek. F. Jasa bisnis lain-lain Jasa yang bersifat insidentil dalam bidang Pertambangan (883) Eksplorasi dan Pengembangan Minyak dan Gas
1) * Tidak mengikat
1) * Tidak mengikat
2) Tidak ada
2) Tidak ada
3) Hingga 100 persen dari partisipasi equitas asing diperbolehkan dengan ketentuan bahwa ada persetujuan dari Presiden.
3) Tidak ada Batasan-batasan yang tercantum pada bagian horizontal juga berlaku.
Konstitusi memungkinkan Presiden untuk mengadakan perjanjian kontrak jasa dengan operator asing untuk bentuk-bentuk bantuan teknis, keuangan atau lainnya yang melibatkan eksplorasi, pengembangan dan pemanfaatan AANZFTA – Lampiran 3 (Filipina) www.djpp.depkumham.go.id
h um
JADWAL KOMITMEN JASA SPESIFIK FILIPINA
Moda Pasokan:
(2) Konsumsi di Luar Negeri
Pembatasan Akses Pasar minyak bumi secara besar-besaran.
pk
Sektor atau sub-sektor
(1) Pasokan Lintas Batas
(3) Kehadiran Komersial
Pembatasan Perlakuan Nasional
Komitmen Tambahan
Batasan-batasan yang tercantum pada agian horizontal juga berlaku.
pp
.d e
Eksplorasi dan Pengembangan panas bumi
dj
Eksplorasi dan Pengembangan batu bara
Jasa yang Terkait dengan Distribusi Energi (CPC 887) Jaringan distribusi energi seperti jalur pipa (Pipelines) untuk pengiriman (transmisi), distribusi dan pasokan gas alam, dan transmisi daya dan sistem distribusi
1) Tidak mengikat *
1) * Tidak mengikat
2) Tidak ada
2) Tidak ada
3) Sampai dengan 40 persen partisipasi ekuitas asing diperbolehkan.
3) Tidak ada
Batasan-batasan yang tercantum pada bagian horizontal juga berlaku.
Batasan-batasan yang tercantum pada bagian horizontal juga berlaku.
1) * Tidak mengikat
1) * Tidak mengikat
2) Tidak ada
2) Tidak ada
3) Sampai dengan 40 persen partisipasi Ekuitas asing diperbolehkan.
3) Tidak ada
Batasan-batasan yang tercantum pada bagian horizontal juga berlaku.
Batasan-batasan yang tercantum pada bagian horizontal juga berlaku.
1) * Tidak mengikat
1) * Tidak mengikat
2) Tidak ada
2) Tidak ada
3) Sampai dengan 40 persen partisipasi Ekuitas asing diperbolehkan.
3) Tidak ada, kecuali sebagaimana yang ditunjukkan pada bagian horisontal.
Batasan-batasan yang tercantum pada bagian horizontal juga berlaku.
Jasa yang terkait dengan pembangkit daya listrik
1) * Tidak mengikat
1) * Tidak mengikat
2) Tidak ada
2) Tidak ada
Pembangunan Pusat Daya (sebagaimana ditetapkan di
3) Hingga 100 persen ekuitas asing diizinkan sesuai dengan skema BOT.
3) Lisensi Kontraktor (reguler atau khusus) yang dikeluarkan oleh Badan
AANZFTA – Lampiran 3 (Filipina) www.djpp.depkumham.go.id
h um
JADWAL KOMITMEN JASA SPESIFIK FILIPINA
Moda Pasokan:
(2) Konsumsi di Luar Negeri
Pembatasan Perlakuan Nasional Akreditasi Kontraktor Filipina (PCAB) diperlukan untuk melakukan kegiatan konstruksi.
Batasan-batasan yang tercantum pada bagian horizontal juga berlaku.
Lisensi Kontraktor Reguler digunakan, dan hanya dikeluarkan pada, kepemilikan tunggal Filipina atau kemitraan/perusahaan dengan minimal 60 persen equitas Filipina dikelola sepenuhnya dan berada di bawah dan berdasarkan undangundang Filipina.
.d e pp
Komitmen Tambahan
B. Lisensi Kontraktor khusus dapat diberikan kepada perusahaan asing atas dasar pada proyek per proyek seperti BOT.
dj Pengoperasian pembangkit tenaga listrik (sebagaimana yang diberikan di bawah skema BOT)
(3) Kehadiran Komersial
Pembatasan Akses Pasar Bagaimanapun juga, Lisensi Kontraktor khusus diperlukan untuk melakukan kegiatan konstruksi.
pk
Sektor atau sub-sektor bawah skema BOT)
(1) Pasokan Lintas Batas
Batasan-batasan yang tercantum pada bagian horizontal juga berlaku. 1) * Tidak mengikat
1) * Tidak mengikat
2) Tidak ada
2) Tidak ada
3) Tidak ada, kecuali bahwa operasi kerjasama listrik terbatas bagi orang Filipinos.
3) Tidak ada, kecuali sebagaimana yang ditunjukkan pada bagian horisontal.
Batasan-batasan yang tercantum pada bagian horizontal juga berlaku. Pengangkutan Jalur Pipa (713) 1) * Tidak mengikat
1) * Tidak mengikat
2) Tidak ada
2) Tidak ada
3) Sampai dengan 40 persen partisipasi
3) Tidak ada, kecuali sebagaimana yang
AANZFTA – Lampiran 3 (Filipina) www.djpp.depkumham.go.id
h um
JADWAL KOMITMEN JASA SPESIFIK FILIPINA
Moda Pasokan:
(2) Konsumsi di Luar Negeri
Pembatasan Akses Pasar Ekuitas asing diperbolehkan.
pk
Sektor atau sub-sektor
(1) Pasokan Lintas Batas
(3) Kehadiran Komersial
Pembatasan Perlakuan Nasional ditunjukkan pada bagian horisontal.
Komitmen Tambahan
Batasan-batasan yang tercantum pada bagian horizontal juga berlaku.
.d e
2. JASA KOMUNIKASI
dj
pp
Semua sub sektor
3) Tidak ada hak waralaba, sertifikat, atau bentuk otorisasi lain apapun untuk pengoperasian utilitas umum yang akan diberikan kecuali untuk warga negara Filipina, atau ke perusahaan-perusahaan atau asosiasi yang diselenggarakan sesuai dengan Undang-undang Filipina, minimal 60 persen dari modalnya dimiliki oleh warga negara tersebut. 3) Batasan-batasan yang tercantum pada bagian horizontal juga berlaku.
B. Jasa kurir Jasa kurir
1) Diperlukan adanya kegiatan komersial
1) Tidak ada
2) Tidak ada
2) Tidak ada
3) Tidak ada, kecuali sebagaimana yang 3) Tidak ada ditunjukkan pada bagian horizontal untuk jasa komunikasi C. Jasa Telekomunikasi Jasa-jasa berikut ini ditawarkan hanya atas dasar fasilitas, untuk keperluan
1) Merujuk pada kesepakatan komersial dengan operator berlisensi
1) Tidak ada
AANZFTA – Lampiran 3 (Filipina) www.djpp.depkumham.go.id
h um
JADWAL KOMITMEN JASA SPESIFIK FILIPINA
Moda Pasokan:
(2) Konsumsi di Luar Negeri
Pembatasan Akses Pasar
pk
Sektor atau sub-sektor umum, baik menggunakan teknologi kabel atau wireless (nirkabel) kecuali televisi kabel
(1) Pasokan Lintas Batas
3) Pemasukkan tunduk pada ketentuan dan syarat-syarat berikut: A. Waralaba dari kongres Filipina B. Sertifikat Kemudahan dan Kebutuhan Publik (CPCN) dari Jasa transmisi data PaketKomisi Telekomunikasi Nasional switched (7523 **) C. Ekuitas asing diperbolehkan Jasa transmisi data Circuithingga 40 persen. switched (7523 **) D. Penjualan kembali jalur-jalur Jasa teleks (7523 **) penyewaan swasta tidak diijinkan.1 Jasa telegraf (7522) E. Jasa sirkuit sewa pribadi tidak Jasa faksimili (7521 ** 7529 akan terhubung dengan jaringan **) publik (PSTN).
pp
b.
2) Tidak ada
.d e
a. Jasa telepon suara (7521) • Jasa Lokal • Bebas Pulsa • Dalam negeri • Internasional
c.
dj
d. e. f.
g. Jasa sirkuit sewa pribadi (7522 ** 7523) h. Lain • Jasa Telepon Seluler Mobile (75.213) • Jasa satelit
(3) Kehadiran Komersial
Pembatasan Perlakuan Nasional
Komitmen Tambahan
2) Tidak ada 3) Pemasukkan tunduk pada ketentuan dan syarat-syarat berikut: A. jumlah warga negara non-Filipina dalam Dewan Direksi dari suatu badan usaha harus sebanding dengan gabungan porsi modal asing itu pada badan usaha tersebut. B. Semua eksekutif dan manajer harus warga Filipina. Batasan-batasan sebagaimana yang ditunjukkan pada bagian horizontal untuk jasa komunikasi juga berlaku.
F. Skema panggil balik, dial back dan program serupa lainnya, yang mengakibatkan operasi yang sama, tidak diizinkan. G. Merujuk pada ketersediaan dan penggunaan frekuensi radio yang efisien. H. Hanya penyiaran telekomunikasi
1
Badan usaha telekomunikasi publik yang diwaralabakan (PTE) dapat diizinkan untuk menjual/menjual kembali jalur-jalur sewa pribadi.
AANZFTA – Lampiran 3 (Filipina) www.djpp.depkumham.go.id
h um
JADWAL KOMITMEN JASA SPESIFIK FILIPINA
Moda Pasokan:
(2) Konsumsi di Luar Negeri
Pembatasan Akses Pasar yang resmi dan diwaralabakan sepatutnya dan/atau badan usaha TV kabel yang dapat mengakses penyedia jasa segmen ruang satelit.
(3) Kehadiran Komersial
Pembatasan Perlakuan Nasional
Komitmen Tambahan
dj
pp
.d e
pk
Sektor atau sub-sektor
(1) Pasokan Lintas Batas
Jasa Transmisi data dan pesan Jasa jaringan data (CPC 75231) Jasa pesan Elektronik dan informasi (CPC 75.232)
2
I. Operator satelit Filipina akan diberi pilihan untuk menyediakan Persyaratan kapasitas segmen ruang pada badan usaha yang diwaralabakan setelah semua faktor dipertimbangkan dengan cara yang sama. J. Penyediaan jasa ruang segmen satelit di Filipina harus berdasarkan perjanjian timbal balik. Batasan-batasan sebagaimana yang ditunjukkan pada bagian horizontal untuk jasa komunikasi juga berlaku.
1) Tidak mengikat2
1) Tidak ada
2) Tidak ada
2) Tidak ada
3) Pemasukkan tunduk pada ketentuan dan syarat-syarat berikut:
3) Pemasukkan tunduk pada ketentuan dan syarat-syarat berikut:
a. Waralaba dari kongres Filipina b. Sertifikat Kemudahan dan
a. jumlah warga negara non-Filipina dalam Dewan Direksi dari suatu
akan ditinjau kembali di masa depan sesuai dengan perkembangan dari undang-undang dan peraturan yang berlaku.
AANZFTA – Lampiran 3 (Filipina) www.djpp.depkumham.go.id
h um
JADWAL KOMITMEN JASA SPESIFIK FILIPINA
Moda Pasokan:
(2) Konsumsi di Luar Negeri
(3) Kehadiran Komersial
Pembatasan Akses Pasar Pembatasan Perlakuan Nasional Kebutuhan Publik (CPCN) dari badan usaha harus sebanding Komisi Telekomunikasi Nasional dengan gabungan porsi modal asing itu pada badan usaha Ekuitas asing diperbolehkan tersebut. hingga 40 persen. b. Semua eksekutif dan manajer Penjualan kembali jalur-jalur harus warga Filipina. penyewaan swasta tidak 3 diijinkan. Batasan-batasan sebagaimana yang ditunjukkan pada bagian horizontal untuk Jasa sirkuit sewa pribadi tidak akan terhubung dengan jaringan jasa komunikasi juga berlaku. publik (PSTN). Skema panggil balik, dial back dan program serupa lainnya, yang mengakibatkan operasi yang sama, tidak diizinkan. Merujuk pada ketersediaan dan penggunaan frekuensi radio yang efisien. Hanya penyiaran telekomunikasi yang resmi dan diwaralabakan sepatutnya dan/atau badan usaha TV kabel yang dapat mengakses penyedia jasa segmen ruang satelit. Operator satelit Filipina akan diberi pilihan untuk menyediakan Persyaratan kapasitas segmen
Komitmen Tambahan
pk
Sektor atau sub-sektor
(1) Pasokan Lintas Batas
dj
pp
.d e
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
3
Badan usaha telekomunikasi publik yang diwaralabakan (PTE) dapat diizinkan untuk menjual/menjual kembali jalur-jalur sewa pribadi.
AANZFTA – Lampiran 3 (Filipina) www.djpp.depkumham.go.id
h um
JADWAL KOMITMEN JASA SPESIFIK FILIPINA
Moda Pasokan:
(2) Konsumsi di Luar Negeri
Pembatasan Akses Pasar ruang pada badan usaha yang diwaralabakan setelah semua faktor dipertimbangkan dengan cara yang sama. j. Penyediaan jasa ruang segmen satelit di Filipina harus berdasarkan perjanjian timbal balik. Batasan-batasan sebagaimana yang ditunjukkan pada bagian horizontal untuk jasa komunikasi juga berlaku.
(3) Kehadiran Komersial
Pembatasan Perlakuan Nasional
Komitmen Tambahan
pp
.d e
pk
Sektor atau sub-sektor
(1) Pasokan Lintas Batas
1) Tidak mengikat4
1) Tidak ada
h) Jasa surat elektronik (CPC 7523 **)
2) Tidak ada
2) Tidak ada
3) Pemasukkan merujuk pada persyaratan sebagai berikut:
3) Pemasukkan tunduk pada ketentuan dan syarat-syarat berikut:
dj
Jasa Nilai tambah seperti
l) Jasa Faksimili nilai tambah (CPC 7523 **) m) konversi kode dan protokol
a. Ekuitas asing diperbolehkan hingga 40 persen b. Harus mendaftar pada Badan Peraturan Perundang-undangan Filipina tetapi tidak diperbolehkan untuk membangun jaringan sendiri. Batasan- batasan sebagaimana yang ditunjukkan pada bagian horizontal untuk jasa komunikasi juga berlaku.
4
a. Jumlah warga negara non- Filipina pada Dewan Direksi dari suatu badan usaha harus sebanding dengan gabungan porsi modal asing itu badan usaha. b. Semua eksekutif dan manajer harus warga Filipina Batasan-batasan sebagaimana yang ditunjukkan pada bagian horizontal untuk jasa komunikasi juga berlaku.
Akan ditinjau di masa depan sesuai dengan perkembangan dari undang-undang dan peraturan yang berlaku.
AANZFTA – Lampiran 3 (Filipina) www.djpp.depkumham.go.id
h um
JADWAL KOMITMEN JASA SPESIFIK FILIPINA
Moda Pasokan:
5. JASA PENDIDIKAN
(2) Konsumsi di Luar Negeri
Pembatasan Akses Pasar
pk
Sektor atau sub-sektor
(1) Pasokan Lintas Batas
dj
pp
.d e
C. Jasa Pendidikan Tinggi (CPC 923)
(3) Kehadiran Komersial
Pembatasan Perlakuan Nasional
1) * Tidak mengikat
1) * Tidak mengikat
2) Tidak ada
2) Tidak ada
3) Tidak mengikat, kecuali Kontrol dan administrasi lembaga pendidikan A.1 Pendirian Institusi Pendidikan, harus diberikan kepada warga Filipina 60% dari modal harus dimiliki oleh warga negara Filipina dan Batasan-batasan yang ada pada bagian terdaftar dengan tepat pada SEC; horizontal juga berlaku.
3) Tidak mengikat , kecuali
A.2. Tidak ada lembaga pendidikan yang dapat didirikan secara khusus bagi orang asing dan tidak ada kelompok orang asing yang akan terdiri lebih dari sepertiga dari pendaftaran di setiap sekolah. Ini tidak akan berlaku bagi sekolah-sekolah yang didirikan untuk personel diplomat asing dan para tanggungannya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang, untuk warga asing sementara.
Komitmen Tambahan Dengan dimasukkannya program bisnis pasca sarjana akan tunduk pada rekomendasi oleh panel ahli teknis pada pendidikan bisnis dan hasil dari studi yang dilakukan pada status program sarjana di Filipina.
B. Program- program Gelar/ lulusan Sarjana muda, sarjana dan pasca sarjana yang ditawarkan oleh FHEP di bawah kesepakatan twinning (Kembaran) dengan Universitas/ perguruan tinggi Filipina yang resmi dan memenuhi persyaratan melalui AANZFTA – Lampiran 3 (Filipina) www.djpp.depkumham.go.id
h um
JADWAL KOMITMEN JASA SPESIFIK FILIPINA
Moda Pasokan:
(2) Konsumsi di Luar Negeri
Pembatasan Akses Pasar pemberian beasiswa, pertukaran mahasiswa fakultas, peryukaran kolaboratif, pelatihan jangka pendek dan jangka panjang, pengembangan kurikulum dan peningkatan perangkat tambahan, perpustakaan dan laboratorium dan pertukaran budaya dalam bidang pertanian, industri, lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam, teknik, arsitektur, ilmu pengetahuan dan teknologi dan program-program yang berhubungan dengan kesehatan yang memenuhi syarat-syarat berikut:
(3) Kehadiran Komersial
Pembatasan Perlakuan Nasional
Komitmen Tambahan
dj
pp
.d e
pk
Sektor atau sub-sektor
(1) Pasokan Lintas Batas
b.1. Hanya diakui dan diakreditasi HEI dengan sedikitnya status akreditasi Tingkat II akan diperbolehkan oleh CHED untuk melakukan dan mengawali hubungan program twinning dengan HEI asing b.2 kepatuhan terhadap standar internasional untuk keunggulan program internasional b.3. Kesepakatan Twinning akan disampaikan kepada CHED untuk evaluasi dan persetujuan
AANZFTA – Lampiran 3 (Filipina) www.djpp.depkumham.go.id
h um
JADWAL KOMITMEN JASA SPESIFIK FILIPINA
Moda Pasokan:
(2) Konsumsi di Luar Negeri
Pembatasan Akses Pasar
(3) Kehadiran Komersial
Pembatasan Perlakuan Nasional
Komitmen Tambahan
b.4. Kesepakatan twinning antara HEI Filipina dan HEI asing harus diadakan peninjau, evaluasi dan validasi berkala sebagai bagian dari mekanisme jaminan kualitas untuk memastikan ketaatan terhadap standar keunggulan internasional pada program internasional tersebut.
dj
pp
.d e
pk
Sektor atau sub-sektor
(1) Pasokan Lintas Batas
C. Setiap sekolah swasta yang akan didirikan harus didirikan sebagai perusahaan pendidikan nonsaham sesuai dengan ketentuanketentuan Kode Perusahaan (Corporation Code) Filipinas (BP No. 681); Batasan-batasan yang ada pada bagian horizontal juga berlaku.
6. JASA LINGKUNGAN A. Jasa Pembuangan kotoran (CPC 9401)
1) * Tidak mengikat
1) Tidak mengikat
2) Tidak ada
2) Tidak ada
3) Untuk berpartisipasi dalam jasa pembuangan kotoran masyarakat dan/atau swasta, sampai dengan 40% partisipasi equitas asing.
3) Tidak ada, kecuali sebagaimana yang ditunjukkan dalam komitmen horisontal
Untuk partisipasi equitas pada jasa pembuangan kotoran masyarakat dan/atau swasta di Metro Manila,
AANZFTA – Lampiran 3 (Filipina) www.djpp.depkumham.go.id
h um
JADWAL KOMITMEN JASA SPESIFIK FILIPINA
Moda Pasokan:
(2) Konsumsi di Luar Negeri
Pembatasan Akses Pasar tunduk pada negosiasi dan kesepakatan dengan Penerima Konsesi (yakni Manila Water and Maynilad) dan persetujuan/peraturan oleh Metropolitan Waterwork dan Sistem Pembuangan Kotoran (MWSS). Jika para pihak sepakat (MWSS dan dua Penerima Konsesi), terhadap amandemen dari Perjanjian Konsesi yang akan dilakukan.
(3) Kehadiran Komersial
Pembatasan Perlakuan Nasional
Komitmen Tambahan
dj
pp
.d e
pk
Sektor atau sub-sektor
(1) Pasokan Lintas Batas
Untuk daerah-daerah di luar Metro Manila, pemasukkan kedalam bidang jasa pembuangan masyarakat dan/atau swasta tunduk pada hal-hal berikut: i) Bilamana ada Distrik Perairan Lokal (LWDs), partisipasi atau pemasukkan harus dalam bentuk kemitraan atau korporasi yang kemudian mungkin akan dapat mengadakan perjanjian Skema Bangun-Operasi-Transfer (BOT) atau skema sejenisnya atau bentuk perjanjian /kesepakatan kontrak dengan LWDs. ii) Dalam ketiadaan LWD, pemasukkan harus dalam bentuk kemitraan atau korporasi, namun bagaimanaun juga perjanjian/kesepakatan kontrak
AANZFTA – Lampiran 3 (Filipina) www.djpp.depkumham.go.id
h um
JADWAL KOMITMEN JASA SPESIFIK FILIPINA
Moda Pasokan:
(2) Konsumsi di Luar Negeri
Pembatasan Akses Pasar yang mungkin diadakan akan dilakukan dengan unit-unit pemerintah daerah yang bersangkutan.
(3) Kehadiran Komersial
Pembatasan Perlakuan Nasional
Komitmen Tambahan
.d e
pk
Sektor atau sub-sektor
(1) Pasokan Lintas Batas
Batasan-batasan yang tercantum pada bagian horizontal juga berlaku.
7. JASA KEUANGAN
dj
pp
Semua sub-sektor
3) Otoritas peraturan yang berwenang di Filipina akan menentukan apakah kepentingan publik dan persyaratan ekonomi membenarkan pemberian kuasa untuk pendirian adanya kegiatan komersial atau perluasan operasi perbankan yang ada atau jasa keuangan lainnya di Filipina. Bagi lembaga keuangan asing dikenal standa yang diakui secara internasional, seperti penetapannya akan mencakup kemampuan untuk menunjukkan kontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan Filipina terutama dalam promosi perdagangan, investasi dan alih teknologi yang tepat, dan negara yang telah mengadakan pendirian tersebut mempunyai hubungan perdagangan dan investasi yang strategis dengan Filipina. Dalam perbankan, Badan Moneter akan memastikan bahwa pada setiap
AANZFTA – Lampiran 3 (Filipina) www.djpp.depkumham.go.id
h um
JADWAL KOMITMEN JASA SPESIFIK FILIPINA
Moda Pasokan:
(2) Konsumsi di Luar Negeri
Pembatasan Akses Pasar waktu tujuh puluh persen (70%) dari sumber daya atau aset sistem perbankan Filipina dikuasai oleh bank-bank dalam negeri yang setidaknya menjadi mayoritas dimiliki oleh warga Filipina.
(3) Kehadiran Komersial
Pembatasan Perlakuan Nasional
Komitmen Tambahan
.d e
pk
Sektor atau sub-sektor
(1) Pasokan Lintas Batas
3) Batasan-batasan yang ada pada bagian horizontal juga berlaku.
pp
A. Jasa semua asuransi dan jasa terkait asuransi
dj
Semua sub sektor
Asuransi jiwa sebagai berikut: -Asuransi jiwa biasa -kelompok
3) Batasan-batasan yang tercantum pada bagian horizontal semua sektor dan seluruh bagian jasa keuangan akan berlaku. 3) Batasan-batasan akses pasar yang tercantum pada sub-sektor spesifik di bawah ini tidak akan berlaku untuk perusahaan-perusahaan asuransi/reasuransi resmi yang seluruh atau mayoritas sahamnya milik asing sejak pemberlakuan Perjanjian Jasa Keuangan WTO. 1) Resiko yang ada di Filipina harus dijamin oleh perusahaan yamg diberi kuasa ∗ untuk melaksanakan transaksi bisnis di Filipina.
1) Tidak mengikat 2) Tidak mengikat 3) Tidak ada
∗
Perusahaan yang telah diberikan izin atau sertifikat kewenangan oleh Komisi Asuransi untuk mengadakan transaksi bisnis di Filipina sebelum 1 Oktober 1994.
AANZFTA – Lampiran 3 (Filipina) www.djpp.depkumham.go.id
h um
JADWAL KOMITMEN JASA SPESIFIK FILIPINA
Moda Pasokan:
-industri
-kesehatan dan kecelakaan
dj
pp
.d e
-annuitas
(2) Konsumsi di Luar Negeri
Pembatasan Akses Pasar
(3) Kehadiran Komersial
Pembatasan Perlakuan Nasional
Komitmen Tambahan
2) Sama seperti (1) di atas
pk
Sektor atau sub-sektor
(1) Pasokan Lintas Batas
Asuransi non jiwa Umum, sebagai berikut: -Resiko kebakaran dan risiko gabungan/ gempa bumi/ goncangan/ badai/ banjir/gelombang air pasang -Asuransi Kelautan /Inland marine/ /Marine hull Aviation -Asuransi Kecelakaan -
3) Akses Pasar terbatas pada: A. Akuisisi hingga lima puluh satu persen (51%) dari saham suara perusahaan asuransi dalam negeri yang ada. B. Penanaman Modal hingga lima puluh satu persen (51%) dari saham suara perusahaan asuransi yang baru didirikan.
Partisipasi warga negara non-Filipina dalam Dewan Direksi perusahaan asuransi yang didirikan secara lokal terbatas pada sepertiga dari total anggota Dewan. 1) Kecuali untuk tanggungan badan kapal dan asuransi kargo laut, risiko yang ada Filipina akan dijamin oleh perusahaan-perusahaan yang diberi kuasa untuk melakukan transaksi bisnis di Filipina.
1) Tidak mengikat 2) Tidak mengikat 3) Tidak ada
2) Sama seperti (1) di atas 3) Akses Pasar terbatas pada: A. Akuisisi hingga lima puluh satu persen (51%) dari saham suara perusahaan asuransi dalam
AANZFTA – Lampiran 3 (Filipina) www.djpp.depkumham.go.id
h um
JADWAL KOMITMEN JASA SPESIFIK FILIPINA
Moda Pasokan:
(2) Konsumsi di Luar Negeri
Pembatasan Akses Pasar negeri yang ada.
(3) Kehadiran Komersial
Pembatasan Perlakuan Nasional
Komitmen Tambahan
pk
Sektor atau sub-sektor mobil/kesehatan dan kecelakaan/ pencurian/ rekayasa lain-lain
(1) Pasokan Lintas Batas
pp
.d e
-Jaminan kesetiaan kapal /jaminan obligasi
B. Penanaman Modal hingga lima puluh satu persen (51%) dari saham suara perusahaan asuransi yang baru didirikan.
Partisipasi warga negara non-Filipina dalam Dewan Direksi perusahaan asuransi yang didirikan secara lokal terbatas pada sepertiga dari total anggota Dewan 1) Diperlukan adanya kegiatan komersial.
1) Tidak mengikat
-Konsultasi Aktuaria
2) Tidak ada
3) Tidak ada
-Penyesuaian rata-rata
3) Merujuk pada batasan equitas asing empat puluh persen (40%).
dj
Jasa Bantuan asuransi, sebagai berikut:
2) Tidak ada
Partisipasi warga negara non-Filipina dalam Dewan Direksi dari perusahaanperusahaan dalam negeri terbatas hingga sepertiga dari total keanggotaan Dewan Direksi. Reasuransi/Retrocesi
1) Cesi Prioritas untuk perusahaanperusahaan asuransi/reasuransi resmi. Perusahaan reasuransi asing yang tidak resmi harus diwakili oleh agen atau penduduk yang terdaftar pada Komisi Asuransi. Sepuluh persen (10%) dari total cesi
1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada
AANZFTA – Lampiran 3 (Filipina) www.djpp.depkumham.go.id
h um
JADWAL KOMITMEN JASA SPESIFIK FILIPINA
Moda Pasokan:
(2) Konsumsi di Luar Negeri
Pembatasan Akses Pasar asuransi untuk perusahaan reasuransi asing yang tidak resmi harus diserahkan kepada Perusahaan Reasuransi Nasional Filipina. 2) Sama seperti (1) di atas 3) Akses Pasar terbatas pada:
(3) Kehadiran Komersial
Pembatasan Perlakuan Nasional
Komitmen Tambahan
dj
pp
.d e
pk
Sektor atau sub-sektor
(1) Pasokan Lintas Batas
A. Akuisisi hingga 51% dari saham suara perusahaan asuransi dalam negeri yang ada. B. Penanaman Modal hingga lima puluh satu persen (51%) dari saham suara perusahaan asuransi yang baru didirikan. Partisipasi warga negara non-Filipina dalam Dewan Direksi perusahaan asuransi yang didirikan secara lokal terbatas pada sepertiga dari total anggota Dewan
B. Jasa Perbankan dan Jasa Keuangan Lain-lain (tidak termasuk asuransi) Perbankan komersial
1) Diperlukan adanya kegiatan komersial.
-Penerimaan setoran dan dana pengembalian lainnya yang 2) Tidak ada patut dibayar dari masyarakat 3) I. Bentuk kegiatan komersial. - Pinjaman dari semua jenis, Bank asing, yang dimiliki dan termasuk kredit hipotek, kredit terdaftar secara publik, dapat konsumen dan pembiayaan melaksanakan kegiatannya sendiri transaksi komersial hanya dalam salah satu bentuk
1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada
AANZFTA – Lampiran 3 (Filipina) www.djpp.depkumham.go.id
h um
JADWAL KOMITMEN JASA SPESIFIK FILIPINA
Moda Pasokan:
Sektor atau sub-sektor
(2) Konsumsi di Luar Negeri
Pembatasan Akses Pasar kegiatan komersial dalam satu satuan waktu. Bagaimanapun juga, hal ini tidak akan menghalangi investasi sekunder pada ekuitas bank yang didirikan secara lokal yang tidak melebihi tiga puluh persen (30%) dari saham suara atau empat puluh persen (40%) atas persetujuan Presiden Filipina
(3) Kehadiran Komersial
Pembatasan Perlakuan Nasional
Komitmen Tambahan
.d e
pk
- Semua pembayaran jasa pengiriman uang, termasuk kredit, biaya dan kartu debit, cek perjalanan dan warkat bankir.
(1) Pasokan Lintas Batas
-Jaminan dan komitmen
pp
- Perdagangan untuk tanggungan sendiri atau untuk tangungan pelanggan, apakah didalam bursa, dipasar overthe-counter atau dengan cara lain sebagai berikut:
dj
- Instrumen pasar uang (surat promis bank, perjanjian pembelian kembali, dan sertifikat pelimpahan/partisipasi dalam pelaksanaannya); - Devisa;
- produk turunan termasuk, namun tidak terbatas pada, futura dan opsi; - instrumen tingkat nilai tukar dan tingkat suku bunga, termasuk produk seperti perjanjian swap, forward rate;
(a) Akuisisi hingga lima puluh lima (55%) dari saham suara bank dalam negeri yang ada. (b) Penanaman modal hingga lima puluh satu persen (51%) saham suara pada anak perusahaan perbankan yang baru didirikan secara lokal. Investasi yang ada dari bank asing di luar lima puluh satu persen (51%) tingkatannya akan dipertahankan pada tingkat yang ada. Mayoritas anggota Dewan Direksi bank lokal adalah warga negara Filipina. Untuk penyedia jasa asing selain daripada bank, gabungan saham dalam saham suara bank lokal yang baru didirikan harus dibatasi hingga tiga puluh persen (30%) atau sampai dengan empat
AANZFTA – Lampiran 3 (Filipina) www.djpp.depkumham.go.id
h um
JADWAL KOMITMEN JASA SPESIFIK FILIPINA
Moda Pasokan:
(2) Konsumsi di Luar Negeri
Pembatasan Akses Pasar puluh persen (40%) atas persetujuan Presiden Filipina. Pemilikan saham pada bank lokal yang baru didirikan tidak boleh melebihi dua puluh persen (20%) untuk perseorangan dan tiga puluh persen (30%) untuk korporasi.
(3) Kehadiran Komersial
Pembatasan Perlakuan Nasional
Komitmen Tambahan
pk
Sektor atau sub-sektor dan
(1) Pasokan Lintas Batas
.d e
- instrumen lainnya yang dapat dinegosiasikan dan aset keuangan yang diperbolehkan
pp
- Partisipasi dalam penerbitan semua jenis surat berharga, termasuk penjaminan dan penempatan sebagai agen (baik umum atau pribadi) dan pemberian jasa yang berkaitan dengan penerbitan itu.
dj
- Manajemen Aset, seperti manajemen uang tunai atau portofolio, semua bentuk pengelolaan investasi kolektif, jasa kustodial, penyetoran dan jasa penitipan
II. Cakupan operasi Kewenangan diperlukan untuk hal-hal berikut ini: -
penerimaan penggati setoran dan dana pengembalian lainnya dari masyarakat;
-
jaminan dan komitmen;
-
pelaksanaan peniitipan, manajemen investasi dan fungsi fidusiari lainnya;
-
operasi unit deposito mata uang asing
-
kegiatan derivatif
Penjaminan (atas dasar perusahaan dan upaya terbaik) hanya dapat dilakukan oleh bank-bank umum dengan otoritas perbankan komersial yang luas. Rumah Investasi: Pembeli dan penjualan, pendistribusian atau mengatur untuk mendistribusikan sekuritas atas jaminan dari
1) Diperlukan adanya kegiatan komersial. 2) Tidak ada 3) Harus disusun sebagai saham
1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada
AANZFTA – Lampiran 3 (Filipina) www.djpp.depkumham.go.id
h um
JADWAL KOMITMEN JASA SPESIFIK FILIPINA
Moda Pasokan:
Transaksi dalam opsi, hak atau warran yang berkaitan dengan sekuritas
pp
-
Berpartisipasi untuk membujuk dealer atau penjualan anggota kelompok dalam penawaran tender, blok penjualan, atau bursa yang menawarkan sekuritas
.d e
-
*Bertindak sebagai konsultan keuangan, penasihat atau broker investasi
dj
-
(2) Konsumsi di Luar Negeri
Pembatasan Akses Pasar korporasi.
(3) Kehadiran Komersial
Pembatasan Perlakuan Nasional
Komitmen Tambahan
pk
Sektor atau sub-sektor perusahaan lain
(1) Pasokan Lintas Batas
-
Bertindak sebagai manajer portofolio /agen keuangan
-
Rancangan pensiun, bagi hasil (profit-sharing) dan perencanaan manfaat karyawan lainnya.
Jasa Penasihat keuangan adalah sebagai berikut: -referensi kredit dan analisis investasi dan riset dan saran portofolio
Merujuk pada batasan equitas asing lima puluh satu persen (51%). Mayoritas anggota Direksi harus warga negara Filipina. Rumah Investasi tidak diperbolehkan terlibat dalam operasi perbankan. Otorisasi sebelumnya yang diperlukan untuk pelaksanaan fungsi setengah- perbankan.
Batasan yang tercantum pada bagian horizontal untuk jasa keuangan juga akan berlaku.
1) Tidak ada
1) Tidak ada
2) Tidak ada
2) Tidak ada
3) Tidak ada 3) Disyaratkan untuk dikelola sebagai bank komersial, atau rumah Investasi, atau perantara keuangan non-bank. Untuk bank umum, semua batasan yang disebutkan di bawah modus 3 di
AANZFTA – Lampiran 3 (Filipina) www.djpp.depkumham.go.id
h um
JADWAL KOMITMEN JASA SPESIFIK FILIPINA
Moda Pasokan:
(2) Konsumsi di Luar Negeri
Pembatasan Akses Pasar atas untuk bank komersil akan berlaku.
(3) Kehadiran Komersial
Pembatasan Perlakuan Nasional
Komitmen Tambahan
dj
pp
.d e
pk
Sektor atau sub-sektor
(1) Pasokan Lintas Batas
Anjak piutang
Untuk rumah Investasi, semua batasan yang disebutkan dalam mode 3 di atas untuk rumah Investasi akan berlaku. Partisipasi equitas asing terikat pada empat puluh persen (40%) Untuk lembaga perantara keuangan nonbank. Batasan yang tercantum pada bagian horizontal untuk jasa keuangan juga akan berlaku.
1) Diperlukan adanya kegiatan komersial.
1) Tidak ada
2) Tidak ada
3) Tidak ada
2) Tidak ada
3) Harus dilakukan oleh perusahaan pembiayaan yang hanya diselenggarakan sebagai korporasi atau kemitraan umum. Merujuk pada batasan equitas asing empat puluh persen (40%). Keanggotaan warga-negara non Filipina di dalam Dewan Direksi terbatas pada sepertiga dari total anggota Dewan dalam hal korporasi, tidak mengadakan mitra pengelola asing dalam kasus kemitraan umum.
AANZFTA – Lampiran 3 (Filipina) www.djpp.depkumham.go.id
h um
JADWAL KOMITMEN JASA SPESIFIK FILIPINA
Moda Pasokan:
Sektor atau sub-sektor
(1) Pasokan Lintas Batas
(2) Konsumsi di Luar Negeri
Pembatasan Akses Pasar
(3) Kehadiran Komersial
Pembatasan Perlakuan Nasional
Komitmen Tambahan
.d e
pk
Batasan yang tercantum pada bagian horizontal untuk jasa keuangan juga berlaku.
dj
pp
Leasing Keuangan
1) Diperlukan adanya kegiatan komersial. 2) Tidak ada 3) Harus dilakukan oleh perusahaan pembiayaan yang hanya diselenggarakan sebagai korporasi atau kemitraan umum.
1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada
Merujuk pada batasan equitas asing empat puluh persen (40%). Keanggotaan warga-negara non Filipina di dalam Dewan Direksi terbatas pada sepertiga dari total anggota Dewan dalam hal korporasi, tidak mengadakan mitra pengelola asing dalam kasus kemitraan umum. Batasan yang tercantum pada bagian horizontal untuk jasa keuangan juga berlaku.
Perantaraan uang dan devisa
1) Diperlukan adanya kegiatan komersial.
1) Tidak ada
2) Tidak ada
3) Tidak ada
2) Tidak ada
3) Diperlukan untuk dikelola sebagai AANZFTA – Lampiran 3 (Filipina) www.djpp.depkumham.go.id
h um
JADWAL KOMITMEN JASA SPESIFIK FILIPINA
Moda Pasokan:
(2) Konsumsi di Luar Negeri
Pembatasan Akses Pasar bank umum atau perantara keuangan non-bank.
(3) Kehadiran Komersial
Pembatasan Perlakuan Nasional
Komitmen Tambahan
pp
.d e
pk
Sektor atau sub-sektor
(1) Pasokan Lintas Batas
dj
Jasa kartu kredit
Untuk bank umum, semua batasan yang disebutkan di bawah modus 3 di atas untuk bank komersil akan berlaku.
Partisipasi equitas asing terikat pada empat puluh persen (40%) Untuk lembaga perantara keuangan nonbank. 1) Diperlukan adanya kegiatan komersial. 2) Tidak ada 3) Diperlukan untuk dikelola sebagai bank umum atau perantara keuangan non-bank.
1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada
Untuk bank umum, semua batasan yang disebutkan di bawah modus 3 di atas untuk bank komersil akan berlaku. Partisipasi equitas asing terikat pada empat puluh persen (40%) Untuk lembaga perantara keuangan nonbank. Promosi dan pemberian informasi oleh kantor perwakilan mengenai jasa dan/atau produk yang
1) Diperlukan adanya kegiatan komersial.
1) Tidak ada
2) Tidak ada
3) Tidak ada
2) Tidak ada
AANZFTA – Lampiran 3 (Filipina) www.djpp.depkumham.go.id
h um
JADWAL KOMITMEN JASA SPESIFIK FILIPINA
Moda Pasokan:
(2) Konsumsi di Luar Negeri
Pembatasan Akses Pasar
Dealer/broker sekuritas
1) Diperlukan adanya kegiatan komersial.
pp
.d e
- Perdagangan untuk kepentingan sendiri atau 2) Tidak ada untuk tangungan pelanggan, 3) Disyaratkan untuk dikelola sebagai baik dalam bursa, dalam rumah investasi atau sebagai pasar over-the-counter atau korporasi atau kemitraan broker/agen sebaliknya, berikut ini: sekuritas. - Equities dan produk-produk Untuk rumah Investasi, semua turunan dari waran dan opsi batasan yang disebutkan di bawah
dj
- Sekuritas yang dapat dipindahtangankan
(3) Kehadiran Komersial
Pembatasan Perlakuan Nasional
Komitmen Tambahan
3) Tidak ada
pk
Sektor atau sub-sektor ditawarkan oleh bank asing
(1) Pasokan Lintas Batas
1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada
modus (3) di atas untuk rumah Investasi akan berlaku. Untuk broker/dealer sekuritas - harus merupakan anggota pasar bursa. Keanggotaan terbatas hingga 200. Penjaminan hanya diperbolehkan atas dasar upaya-terbaik. Batasan yang tercantum pada bagian horizontal untuk jasa keuangan juga berlaku.
Partisipasi dalam penerbitan semua jenis surat berharga, termasuk penjaminan dan penempatan sebagai agen (baik umum atau pribadi) dan pemberian jasa yang berkaitan dengan penerbitan tersebut
1) Diperlukan adanya kegiatan komersial.
1) Tidak ada
2) Tidak ada
3) Tidak ada
3) Diharuskan untuk dikelola sebagai Rumah Investasi atau sebagai korporasi atau kemitraan broker/agen sekuritas.
2) Tidak ada
AANZFTA – Lampiran 3 (Filipina) www.djpp.depkumham.go.id
h um
JADWAL KOMITMEN JASA SPESIFIK FILIPINA
Moda Pasokan:
Sektor atau sub-sektor
(1) Pasokan Lintas Batas
(2) Konsumsi di Luar Negeri
Pembatasan Akses Pasar
(3) Kehadiran Komersial
Pembatasan Perlakuan Nasional
Komitmen Tambahan
pp
.d e
pk
Untuk rumah Investasi, semua batasan lain yang disebutkan pada mode 3 di atas untuk rumah Investasi akan berlaku.
dj
Kinerja fungsi agen transfer efek tersebut namun tidak terbatas pada pemonitoran, penerbitan dan transfer sertifikat saham
Untuk broker/dealer sekuritas - harus merupakan anggota pasar bursa. Keanggotaan terbatas hanya 200. Penjaminan hanya diperbolehkan atas dasar upaya terbaik. Batasan yang tercantum pada bagian horizontal untuk jasa keuangan juga berlaku. 1) Diperlukan adanya kegiatan komersial.
1) Tidak ada
2) Tidak ada
3) Tidak ada
3) Harus dikelola baik sebagai korporasi atau kemitraan dengan setidaknya satu akuntan publik bersertifikat yang berlisensi penuh di Filipina
2) Tidak ada
Batasan yang tercantum pada bagian horizontal untuk jasa keuangan juga berlaku. Transaksi penerbit terutama yang terlibat dalam bisnis investasi, reinvestasi atau perdagangan efek
1) Diperlukan adanya kegiatan komersial 1) Tidak ada 2) Tidak ada
2) Tidak ada
3) Harus dilakukan oleh perusahaan investasi
3) Tidak ada
AANZFTA – Lampiran 3 (Filipina) www.djpp.depkumham.go.id
h um
JADWAL KOMITMEN JASA SPESIFIK FILIPINA
Moda Pasokan:
Sektor atau sub-sektor
(1) Pasokan Lintas Batas
(2) Konsumsi di Luar Negeri
Pembatasan Akses Pasar
(3) Kehadiran Komersial
Pembatasan Perlakuan Nasional
Komitmen Tambahan
.d e
pk
Partisipasi equitas asing terikat pada empat puluh persen (40%).
pp
Penjualan Kontrak untuk pembayaran tunjangan atau kinerja jasa di masa depan atau seperti asuransi jiwa, pendidikan, dan pensiun
Semua anggota Dewan Direksi harus warga Filipina.
1) Diperlukan adanya kegiatan komersial. 2) Tidak ada 3) Partisipasi equitas asing terikat pada empat puluh persen (40%).
1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada
9. JASA PARIWISATA
dj
Jasa Hotel/Penginapan (CPC 64.110)
Restoran (CPC 6421-64310)
1) Tidak ada
1) Tidak ada
2) Tidak ada
2) Tidak ada
3) Tidak ada, kecuali sebagaimana yang 3) Tidak ada, kecuali sebagaimana yang ditunjukkan pada bagian horisontal ditunjukkan dalam komitmen horisontal 1) * Tidak mengikat
1) * Tidak mengikat
2) Tidak ada
2) Tidak ada
3) WNA dapat mengoperasikan restoran secara keseluruh asalkan modal dibayar minimum sebesar US $ 2,5 juta telah dipenuhi; dengan ketentuan lebih lanjut bahwa persyaratan prakualifikasi telah dipenuhi sesuai dengan persyaratan instansi pemerintah yang tepat.
3) Bagi warga negara asing dapat mengoperasikan restoran secara keseluruhnya dengan ketentuan modal dibayar minimum sebesar US $ 2,5 juta dipertahankan. Pemberitahuan sebelumnya diperlukan untuk penghentian operasi
Warga negara asing juga dapat
Warga negara asing juga dapat
AANZFTA – Lampiran 3 (Filipina) www.djpp.depkumham.go.id
h um
JADWAL KOMITMEN JASA SPESIFIK FILIPINA
Moda Pasokan:
.d e pp dj
(2) Konsumsi di Luar Negeri
(3) Kehadiran Komersial
Pembatasan Akses Pasar mendirikan cabang dengan ketentuan bahwa modal dibayar minimum sebesar US $830,000.00 per restoran dipenuhi.
Pembatasan Perlakuan Nasional mendirikan cabang dengan ketentuan bahwa modal dibayar minimum sebesar US $830,000.00 per restoran dipertahankan.
Batasan-batasan yang tercantum pada bagian horizontal juga berlaku.
Pemberitahuan sebelumnya diperlukan untuk pembukaan dan penutupan cabang/toko.
pk
Sektor atau sub-sektor
(1) Pasokan Lintas Batas
Komitmen Tambahan
Dengan ketentuan lebih lanjut bahwa 30% persyaratan inventarisasi lokal, persyaratan penawaran publik sesuai dengan persyaratan tertentu dan larangan-larangan untuk terlibat dalam kegiatan restoran tertentu dipenuhi. Setiap restoran asing yang terdaftar harus menyajukan kepada Departemen Perindustrian dan Perdagangan laporan sebagai berikut: a. Lembar informasi umum dalam bentuk yang telah ditentukan yang menunjukkan antara lain, toko yang terakreditasi dari perusahaan dan status operasi badan usaha; b. Laporan keuangan yang telah diaudit dan pendapatan pajak; c. Sertifikasi oleh petugas yang bertanggung jawab dari
AANZFTA – Lampiran 3 (Filipina) www.djpp.depkumham.go.id
h um
JADWAL KOMITMEN JASA SPESIFIK FILIPINA
Moda Pasokan:
(2) Konsumsi di Luar Negeri
Pembatasan Akses Pasar
.d e
pk
Sektor atau sub-sektor
(1) Pasokan Lintas Batas
Pembatasan Perlakuan Nasional perusahaan yang menunjukkan pemeliharaan modal minimal yang diperlukan kecuali investor asing telah memberitahu SEC dan DTI dengan niat untuk mengembalikan modalnya dan mengentikan operasinya di Filipina
Komitmen Tambahan
pp
Restoran asing yang berkualitas tidak boleh terlibat dalam kegiatan retail tertentu diluar cabang mereka yang telah diakreditasi melalui penggunaan toko keliling atau gerobak keliling, atau penggunaan perwakilan penjualan, penjualan pintu-ke-pintu, dan toko sari-sari serta kegiatan retail lainnya yang serupa.
dj Agen Perjalanan (74710)
(3) Kehadiran Komersial
Batasan-batasan yang tercantum pada bagian horizontal juga berlaku. 1) Tidak ada
1) Tidak ada
2) Tidak ada
2) Tidak ada
3) Tidak ada, kecuali sebagaimana yang 3) Tidak ada, kecuali sebagaimana yang ditunjukkan dalam komitmen ditunjukkan dalam komitmen horisontal horisontal Penyelenggara Kongres profesional
1) Tidak ada
1) Tidak ada
2) Tidak ada
2) Tidak ada
3) 60% ekuitas asing diperbolehkan Batasan-batasan yang tercantum pada bagian horizontal juga berlaku.
3) Tidak ada, kecuali sebagaimana yang ditunjukkan dalam satu horizontal
AANZFTA – Lampiran 3 (Filipina) www.djpp.depkumham.go.id
h um
JADWAL KOMITMEN JASA SPESIFIK FILIPINA
Moda Pasokan:
Sektor atau sub-sektor
dj
pp
.d e
Semua sub sektor
(2) Konsumsi di Luar Negeri
Pembatasan Akses Pasar
(3) Kehadiran Komersial
Pembatasan Perlakuan Nasional
Komitmen Tambahan
pk
11. JASA TRANSPORTASI
(1) Pasokan Lintas Batas
3) Tidak ada hak wralaba, sertifikat, atau bentuk otorisasi lain apapun untuk pengoperasian umum utilitas yang akan diberikan kecuali kepada warga Filipina, atau kepada perusahaanperusahaan atau asosiasi yang diselenggarakan sesuai dengan Undang-undang Filipina minimal 60 persen modalnya dimiliki oleh warga negaranya. Batasan-batasan yang ada pada bagian horizontal juga berlaku.
A. Jasa Transportasi Laut Transportasi internasional (penumpang dan barang CPC 7211 & 7212), kecuali a. Angkutan bandar, transportasi, bkargo milik pemerintah 5
1) Tidak ada
1) Tidak ada
2) Tidak ada
2) Tidak ada
Leasing/sewa kapal tanpa awak
1) Tidak ada
1) Tidak ada
2) Tidak ada
2) Tidak ada
3) Tidak ada
3) Tidak ada
3) Tidak ada, kecuali sebagaimana yang 3) Tidak ada ditunjukkan pada bagian horizontal untuk jasa transportasi
5
Merujuk pada Undang-undang Reservasi Kargo yang mengharuskan kargo yang dimiliki perusahaan yang dimiliki atau dikontrol oleh pemerintah akan dikirimkan dengan kapal berbendera Filipina.
AANZFTA – Lampiran 3 (Filipina) www.djpp.depkumham.go.id
h um
JADWAL KOMITMEN JASA SPESIFIK FILIPINA
Moda Pasokan:
Sektor atau sub-sektor
(1) Pasokan Lintas Batas
(2) Konsumsi di Luar Negeri
Pembatasan Akses Pasar
(3) Kehadiran Komersial
Pembatasan Perlakuan Nasional
Komitmen Tambahan
.d e
pk
Sewa kapal kosong atau sewa kontrak harus mendapatkan persetujuan Otoritas Industri Kelautan (MARINA)
dj
pp
Jasa Pemeliharaan dan perbaikan kapal (8868 **)
1) * Tidak mengikat
1) * Tidak mengikat
2) Setiap perbaikan, konversi atau perbaikan galangan (dry-dock) kapal yang dimiliki atau terdaftar di Filipina harus dilakukan di galangan kapal dalam negeri yang terdaftar pada Otoritas Industri Kelautan (MARINA)
2) Tidak ada 3) Tidak ada
3) Tidak ada
C. Jasa Transportasi Udara Jasa Leasing/sewa pesawat terbang tanpa awak (83104)
Jasa Pemeliharaan dan perbaikan pesawat terbang (CPC 8868)
1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Kontrak penyewaan harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Aeronautika Sipil 1) * Tidak mengikat 2) Tidak ada 3) Tidak ada, kecuali sebagaimana yang ditunjukkan pada bagian horizontal
1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada
1) * Tidak mengikat 2) Tidak ada 3) Tidak ada, kecuali sebagaimana yang ditunjukkan pada bagian horizontal
AANZFTA – Lampiran 3 (Filipina) www.djpp.depkumham.go.id
h um
JADWAL KOMITMEN JASA SPESIFIK FILIPINA
Moda Pasokan:
Sektor atau sub-sektor
(1) Pasokan Lintas Batas
(2) Konsumsi di Luar Negeri
Pembatasan Akses Pasar
(3) Kehadiran Komersial
Pembatasan Perlakuan Nasional
1) Tidak ada
1) Tidak ada
2) Tidak ada
2) Tidak ada
Agen Penjualan umum (GSA) dan Agen Penjualan Kargo (CSA)
3) Tidak ada
3) Tidak ada, kecuali sebagaimana yang ditunjukkan pada bagian horizontal
Angkutan Off-line
1) Tidak ada, kecuali izin CAB diperlukan
1) Tidak ada
2) Tidak ada
3) Tidak ada, kecuali sebagaimana yang ditunjukkan pada bagian horizontal
pp
.d e
pk
Penjualan dan pemasaran Transportasi udara 6
3) Tidak ada, kecuali GSA harus disetujui oleh CAB dan penunjukan agen setempat
Komitmen Tambahan
2) Tidak ada
dj
D. Jasa Transportasi Kereta Api Transportasi Penumpang dan Barang (CPC 7111 & 7112)
1) * Tidak mengikat
1) * Tidak mengikat
2) Tidak ada
2) Tidak ada
3) Tidak ada, kecuali sebagaimana yang 3) Tidak ada, kecuali sebagaimana yang ditunjukkan pada bagian horizontal ditunjukkan pada bagian horizontal Pemeliharaan dan perbaikan alat-alat transportasi kereta api (CPC 8868 **)
1) * Tidak mengikat
1) * Tidak mengikat
2) Tidak ada
2) Tidak ada
3) Tidak ada, kecuali sebagaimana yang 3) Tidak ada, kecuali sebagaimana yang ditunjukkan pada bagian horizontal ditunjukkan pada bagian horizontal
F. Jasa Transportasi Jalan
6
Jasa penjualan dan pemasaran (dalam kasus di Filipina) dikategorikan dan didefinisikan sesuai dengan aturan, undang-undang dan peraturan yang ada dari pihak berwenang aeronautikanya sebagai Off-line Carriers, Agen Penjualan Umum (GSA) dan Agen Penjualan Kargo (CSA).
AANZFTA – Lampiran 3 (Filipina) www.djpp.depkumham.go.id
h um
JADWAL KOMITMEN JASA SPESIFIK FILIPINA
Moda Pasokan:
Sektor atau sub-sektor
(2) Konsumsi di Luar Negeri
Pembatasan Akses Pasar
.d e pp dj Pemeliharaan dan perbaikan kendaraan di jalan darat (CPC 6112)
(3) Kehadiran Komersial
Pembatasan Perlakuan Nasional
1) * Tidak mengikat
1) * Tidak mengikat
2) Tidak ada
2) Tidak ada
3) Otoritas/sertifikat sementara mengenai kenyamanan publik harus dijamin dari Badan Waralaba dan Perundang-undangan Jalan (LTFRB)
3) Tidak ada, kecuali sebagaimana yang ditunjukkan pada bagian horizontal
pk
Transportasi Penumpang dan Barang (CPC 7121 & 7123)
(1) Pasokan Lintas Batas
Komitmen Tambahan
Pemasukan baru diharuskan menjalani uji kebutuhan ekonomi, sebagai berikut: a) kebutuhan untuk memberikan perlindungan terhadap investasi para operator di daerah-daerah yang tidak dilayani/ rute pembangunan; dan b) uji kapasitas rute terukur untuk sejumlah kendaraan. 1) * Tidak mengikat
1) * Tidak mengikat
2) Tidak ada
2) Tidak ada
3) Tidak ada
3) Tidak ada
H. Jasa bantuan kepada semua mode transportasi Jasa Penanganan kargo (CPC 741)
1) Tidak mengikat *
1) * Tidak mengikat
2) Tidak ada
2) Tidak ada
Jasa Penyimpanan dan pergudangan
3) Tidak ada, kecuali sebagaimana yang 3) Tidak ada, kecuali sebagaimana yang ditunjukkan pada bagian horisontal. ditunjukkan pada bagian horisontal.
Jasa Depot dan pekarangan kontainer
AANZFTA – Lampiran 3 (Filipina) www.djpp.depkumham.go.id
h um
JADWAL KOMITMEN JASA SPESIFIK FILIPINA
Moda Pasokan:
(2) Konsumsi di Luar Negeri
(3) Kehadiran Komersial
Pembatasan Perlakuan Nasional
1) * Tidak mengikat
1) * Tidak mengikat
2) Tidak ada
2) Tidak ada
Komitmen Tambahan
3) Tidak ada, kecuali sebagaimana yang 3) Tidak ada, kecuali sebagaimana yang ditunjukkan pada bagian horisontal. ditunjukkan pada bagian horisontal.
dj
pp
.d e
Jasa Bongkar Muat
Pembatasan Akses Pasar
pk
Sektor atau sub-sektor
(1) Pasokan Lintas Batas
AANZFTA – Lampiran 3 (Filipina) www.djpp.depkumham.go.id
h um
Subsektor atau Sektor
Uraian ukuran
Kategori Visa khusus diberikan untuk para pedagang dan investor dari negara-negara yang telah mengadakan perjanjian tentang hak-hak untuk masuk bagi para pedagang dan investor dengan Filipina.
Negara Dimana Tindakan itu Berlaku Semua Negara
.d e
SEMUA SEKTOR
pk
DAFTAR PEMBEBASAN PERLAKUAN NASIONAL YANG PALING DIMINATI
dj
pp
Pemasukkan dan tinggal sementara orang perseorangan yang memberikan jasa
Janga waktu yang diharapkan
Kondisi-Kondisi yang menciptakan kebutuhan akan pembebasan
Tanggal berakhirnya atau penghentian perjanjian bilateral mengenai hak entri untuk para pedagang dan investor.
Untuk memudahkan pemasukkan ke Filipina, atas dasar timbal-balik, dari negara asing untuk keperluan perdagangan, investasi dan kegiatan terkait.
Tidak pasti
Untuk memastikan para pemasok jasa keuangan Filipina dapat menyesuaikan akses pasar penuh dan perlakuan nasional pada pasar jasa keuangan asing.
Sesuai dengan Kategori khusus ini, uji pasar tenaga kerja dibebaskan dan prosedur entri yang disederhanakan diberikan.
Jasa Keuangan Perbankan komersial
Otorisasi untuk para pemasok Semua Negara jasa keuangan dari anggota lain untuk membentuk keberadaan kegiatan komersial di perbankan umum wajib mengikuti pengujian timbalbalik.
AANZFTA – Lampiran 3 (Filipina) www.djpp.depkumham.go.id
h um
Negara Dimana Tindakan itu Berlaku
Janga waktu yang diharapkan
pp dj
Perusahaan Pembiayaan
Kondisi-Kondisi yang menciptakan kebutuhan akan pembebasan
Dalam menyetujui aplikasi ekuitas asing pada Rumah Investasi, otoritas yang sesuai akan menyetujui aplikasi tersebut hanya jika hak yang sama atau serupa dinikmati oleh warga negara Filipina di negara pemohon.
Semua Negara
Tidak pasti
Untuk memastikan para pemasok jasa keuangan Filipina dapat menyesuaikan akses pasar penuh dan perlakuan nasional pada pasar jasa keuangan asing.
Otorisasi untuk para pemasok jasa keuangan asing untuk mengadakan kegiatan komersial dalam bidang perbankan komersial wajib mengikuti ujian timbal-balik.
Semua Negara
Tidak pasti
Untuk memastikan para pemasok jasa keuangan Filipina dapat menyesuaikan akses pasar penuh dan perlakuan nasional pada pasar jasa keuangan asing.
Order Executive 769 memberikan kesepakatan pembagian muatan pilihan dengan negara-negara yang merupakan para pihak pada Kode Jalur Pelayaran UNCTAD
Semua negara yang telah menyetujui Kode Perusahaan Pelayaran UNCTAD
Tidak pasti
Memastikan partisipasi efektif armada laut Filipina dalam jalur perdagangan kargo Filipina.
.d e
Rumah Investasi
Uraian ukuran
pk
Subsektor atau Sektor
Jasa Transportasi Laut Perdagangan kargo jalur pelayaran
Menurut aturan yang disebutkan di atas, salah satu pihak pada perusahaan pelayaran UNCTAD
AANZFTA – Lampiran 3 (Filipina) www.djpp.depkumham.go.id
h um
Uraian ukuran
pk
Subsektor atau Sektor
Negara Dimana Tindakan itu Berlaku
Janga waktu yang diharapkan
Kondisi-Kondisi yang menciptakan kebutuhan akan pembebasan
.d e
Pelaksanaan Kode secara efektif dijamin setidaknya 40 persen saham dari ekspor dan impor bilateral pada Jalur pelayaran perdagangan kargo dengan Filipina.
dj
pp
Angkutan bandar
Akses ke perusahaan pelayaran dalam negeri dicadangkan untuk kapal-kapal yang dimiliki dan terdaftar di Filipina.
Semua Negara
Tanggal berakhir atau penghentian perjanjian bilateral mengenai Amity, Niaga dan Navigasi
Bagaimanapun juga, akses terbatas kepada perusahaan pelayaran dalam negeri diberikan kepada negaranegara yang telah mengadakan perjanjian dengan Filipina pada Amity, Niaga dan Navigasi.
AANZFTA – Lampiran 3 (Filipina) www.djpp.depkumham.go.id