h um pk .d e
ASEAN-Australia-Selandia Baru
JADWAL KOMITMEN JASA SPESIFIK SELANDIA BARU
dj
pp
Persetujuan Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas
AANZFTA – Lampiran 3 (Selandia Baru) www.djpp.depkumham.go.id
h um
JADWAL KOMITMEN JASA SPESIFIK SELANDIA BARU
Moda Pasokan:
Pembatasan Akses Pasar
pk
Sektor atau sub-sektor
(1) Pasokan Lintas Batas (2) Konsumsi di Luar Negeri
(3) Kehadiran Komersial
Pembatasan Perlakuan Nasional
Komitmen Tambahan
I. KOMITMEN HORIZONTAL1
dj
pp
.d e
SEMUA SEKTOR yang TERMASUK DALAM JADWAL INI
1 2
3) Berdasarkan Peraturan Investasi Luar Negeri, 1985, yang dikeluarkan sesuai dengan Undang-undang Investasi Luar Negeri 1973, Persetujuan Komisi Investasi Luar Negeri diperlukan untuk investasi-investasi berikut ini oleh "orang luar negeri":2 (a) akuisisi atau kontrol 25 persen atau lebih dari saham atau hak suara dalam perusahaan dimana salah satu pertimbangan transfer atau nilai aset perusahaan melebihi $ NZ10 juta; (b) pendirian bisnis baru di Selandia Baru di mana jumlah pengeluaran dalam menyelenggarakan bisnis tersebut melebihi $ NZ10 juta; (c) akuisisi aset dari bisnis di mana total pertimbangan yang dibayar atau dapat dibayar untuk aktiva tersebut melebihi $ NZ10 juta; (d) penerbitan atau penjatahan saham dimana 25 persen ambang telah terlampaui atau akan terlewati sebagai akibat dari penerbitan dan dimana total pertimbangan yang dibayar atau dapat dibayar melebihi $ NZ10 juta.
Lihat Lampiran A.1 Lihat Lampiran A.1
AANZFTA – Lampiran 3 (Selandia Baru) www.djpp.depkumham.go.id
h um
JADWAL KOMITMEN JASA SPESIFIK SELANDIA BARU
Moda Pasokan:
(1) Pasokan Lintas Batas (2) Konsumsi di Luar Negeri Pembatasan Akses Pasar
pp
.d e
pk
Sektor atau sub-sektor
(3) Kehadiran Komersial
Pembatasan Perlakuan Nasional
Komitmen Tambahan
Persetujuan OIC diperlukan, terlepas dari nilai dolar investasi itu untuk akuisisi tanah pedesaan. Persetujuan juga diperlukan sesuai dengan Undang-undang Peningkatan Penyelesaian Tanah dan Undang-Undang Akuisisi Tanah untuk pembelian beberapa kelas tanah. Tidak mengikat untuk perusahaan yang saat ini dalam Kepemilikan Negara.
II. KOMITMEN KHUSUS SEKTOR 1. JASA BISNIS
dj
A. Jasa Profesional (a) Jasa Hukum, dalam hubungan dengan bidang hukum berikut: (CPC 861) Hukum dalam negeri
Hukum internasional
Hukum asing
1) Tidak ada
1) Tidak ada
2) Tidak ada
2) Tidak ada
3) Tidak ada
3) Tidak ada
1) Tidak ada
1) Tidak ada
2) Tidak ada
2) Tidak ada
3) Tidak ada
3) Tidak ada
1) Tidak ada
1) Tidak ada
2) Tidak ada
2) Tidak ada
3) Tidak ada
3) Tidak ada
AANZFTA – Lampiran 3 (Selandia Baru) www.djpp.depkumham.go.id
h um
JADWAL KOMITMEN JASA SPESIFIK SELANDIA BARU
Moda Pasokan:
(1) Pasokan Lintas Batas (2) Konsumsi di Luar Negeri Pembatasan Akses Pasar
pk
Sektor atau sub-sektor
Pembatasan Perlakuan Nasional
(b) Jasa Akuntansi, audit dan 1) Tidak ada pembukuan (CPC 862) 2) Tidak ada
1) Tidak ada
3) Tidak ada
3) Tidak ada
pajak, 1) Tidak ada pajak dan 2) Tidak ada (CPC 3) Tidak ada
1) Tidak ada
.d e
(3) Kehadiran Komersial Komitmen Tambahan
2) Tidak ada
(c) Jasa Perpajakan
pp
Persiapan perencanaan konsultasi 8630186303)
3) Tidak ada
1) Tidak ada
1) Tidak ada
2) Tidak ada
2) Tidak ada
3) Tidak ada
3) Tidak ada
(e) Jasa Teknik Rekayasa(CPC 1) Tidak ada 8672) 2) Tidak ada
1) Tidak ada
3) Tidak ada
3) Tidak ada
(f) Jasa Teknik Rekayasa 1) Tidak ada Terpadu (CPC 8673) 2) Tidak ada
1) Tidak ada
3) Tidak ada
3) Tidak ada
(g) Jasa Konsultasi yang terkait 1) Tidak ada dengan Perencanaan Kota & 2) Tidak ada Arsitektur Pemandangan 3) Tidak ada (CPC 8674 **)
1) Tidak ada
(i) Jasa Dokter Hewan (CPC 1) Tidak ada 9320) 2) Tidak ada
1) Tidak ada
3) Tidak ada
3) Tidak ada
dj
(d) Jasa Arsitektur (CPC 8671)
2) Tidak ada
2) Tidak ada
2) Tidak ada
2) Tidak ada 3) Tidak ada 2) Tidak ada
AANZFTA – Lampiran 3 (Selandia Baru) www.djpp.depkumham.go.id
h um
JADWAL KOMITMEN JASA SPESIFIK SELANDIA BARU
Moda Pasokan:
(1) Pasokan Lintas Batas (2) Konsumsi di Luar Negeri Pembatasan Akses Pasar
pk
Sektor atau sub-sektor
(3) Kehadiran Komersial
Pembatasan Perlakuan Nasional
Komitmen Tambahan
B. Jasa Komputer dan Jasa Terkait
1) Tidak ada
(b) Jasa pelaksanaan Software 1) Tidak ada (CPC 842) 2) Tidak ada
1) Tidak ada
3) Tidak ada
3) Tidak ada
(c) Jasa pengolahan data (CPC 1) Tidak ada 843) 2) Tidak ada
1) Tidak ada
3) Tidak ada
3) Tidak ada
1) Tidak ada
1) Tidak ada
2) Tidak ada
2) Tidak ada
3) Tidak ada
3) Tidak ada
(e) Jasa pemeliharaan dan 1) Tidak ada perbaikan mesin kantor dan 2) Tidak ada peralatan termasuk 3) Tidak ada komputer (CPC 845)
1) Tidak ada
(e) Jasa Komputer (CPC 849)
Lain-lain 1) Tidak ada
1) Tidak ada
2) Tidak ada
2) Tidak ada
3) Tidak ada
3) Tidak ada
dj
pp
.d e
(a) Jasa Konsultan yang 1) Tidak ada berkaitan dengan instalasi 2) Tidak ada perangkat keras komputer 3) Tidak ada (CPC 841)
(d) Jasa Database (CPC 844)
2) Tidak ada 3) Tidak ada 2) Tidak ada
2) Tidak ada
2) Tidak ada 3) Tidak ada
AANZFTA – Lampiran 3 (Selandia Baru) www.djpp.depkumham.go.id
h um
JADWAL KOMITMEN JASA SPESIFIK SELANDIA BARU
Moda Pasokan:
(1) Pasokan Lintas Batas (2) Konsumsi di Luar Negeri Pembatasan Akses Pasar
pk
Sektor atau sub-sektor
D. Jasa Real Estate
Pembatasan Perlakuan Nasional
1) Tidak ada
(b) Atas Dasar biaya kontrak (CPC 822)
atau 1) Tidak ada
1) Tidak ada
2) Tidak ada
2) Tidak ada
3) Tidak ada
3) Tidak ada
pp
.d e
(a) Jasa yang Melibatkan 1) Tidak ada Properti sendiri atau sewa 2) Tidak ada (CPC 821) 3) Tidak ada
E. Rental/Leasing tanpa Awak
(3) Kehadiran Komersial Komitmen Tambahan
2) Tidak ada 3) Tidak ada
Peralatan
dj
Jasa Transportasi dan non 1) Tidak ada transportasi (CPC 8310) 2) Tidak ada
1) Tidak ada 2) Tidak ada
3) Tidak ada
3) Tidak ada
1) Tidak ada
1) Tidak ada
2) Tidak ada
2) Tidak ada
3) Tidak ada
3) Tidak ada
(c) Jasa Konsultasi manajemen 1) Tidak ada (CPC 865) 2) Tidak ada
1) Tidak ada
3) Tidak ada
3) Tidak ada
(d) Jasa yang berhubungan 1) Tidak ada dengan Konsultasi 2) Tidak ada manajemen (CPC 866) 3) Tidak ada
1) Tidak ada
F. Jasa bisnis lain-lain (a) Jasa Iklan (CPC 871)
2) Tidak ada
2) Tidak ada 3) Tidak ada
AANZFTA – Lampiran 3 (Selandia Baru) www.djpp.depkumham.go.id
h um
JADWAL KOMITMEN JASA SPESIFIK SELANDIA BARU
Moda Pasokan:
(1) Pasokan Lintas Batas (2) Konsumsi di Luar Negeri Pembatasan Akses Pasar
pk
Sektor atau sub-sektor
.d e
(f) Jasa yang berhubungan 1) Tidak ada dengan pertanian, perburuan 2) Tidak ada dan kehutanan (CPC 8811, 3) Tidak ada 8813, 8814)
(3) Kehadiran Komersial
Pembatasan Perlakuan Nasional
Komitmen Tambahan
1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada
dj
pp
1) Tidak ada (f) Jasa yang berhubungan 1) Tidak ada dengan peternakan (CPC 2) Tidak ada 2) Tidak ada 8812) 3) Peraturan Pengujian Keturunan dibawah 3) Tidak ada Undang-undang Dewan Persusuan tahun 1961 yang membatasi ketentuan jasa pengujian keturunan kepada para penyedia jasa yang diberikan Lisensi oleh NZ Dairy Board. Jumlah lisensi mungkin terbatas.
*
(k) Jasa Penempatan dan 1) Tidak ada pasokan Personil (CPC 872) 2) Tidak ada
1) Tidak ada
3) Tidak ada
3) Tidak ada
2) Tidak ada
(o) Jasa Pembersihan gedung 1) Tidak mengikat* dan kegiatan serupa (CPC 2) Tidak ada 874) 3) Tidak ada
1) Tidak mengikat*
(p) Jasa Fotograpi (CPC 875)
1) Tidak ada
1) Tidak ada
2) Tidak ada
2) Tidak ada
3) Tidak ada
3) Tidak ada
2) Tidak ada 3) Tidak ada
Tidak mengikat karena kurangnya kelayakan teknis.
AANZFTA – Lampiran 3 (Selandia Baru) www.djpp.depkumham.go.id
h um
JADWAL KOMITMEN JASA SPESIFIK SELANDIA BARU
Moda Pasokan:
(1) Pasokan Lintas Batas (2) Konsumsi di Luar Negeri Pembatasan Akses Pasar
pk
Sektor atau sub-sektor
Pembatasan Perlakuan Nasional
(s) Jasa Konvensi (CPC 87.909 1) Tidak ada **) 2) Tidak ada
1) Tidak ada
3) Tidak ada
3) Tidak ada
(t) Jasa pelaporan Kredit (CPC 1) Tidak ada 87.901) 2) Tidak ada
1) Tidak ada
3) Tidak ada
3) Tidak ada
(t) Jasa Agen Penagihan (CPC 1) Tidak ada 87.902) 2) Tidak ada
1) Tidak ada
3) Tidak ada
3) Tidak ada
(t) Jasa Penerjemahan (CPC 1) Tidak ada 87905 **) 2) Tidak ada
1) Tidak ada
3) Tidak ada
3) Tidak ada
(t) Jasa Desain Interior (87.907 1) Tidak ada **) 2) Tidak ada
1) Tidak ada
3) Tidak ada
3) Tidak ada
Komitmen Tambahan
2) Tidak ada
2) Tidak ada
dj
pp
.d e
(3) Kehadiran Komersial
Undang-undang Kerahasiaan Pribadi 1993 yang menetapkan kerangka kerja peraturan Selandia Baru untuk perlakuan informasi pribadi, secara umum sesuai dengan Rekomendasi dari Dewan OECD Mengenai Pedoman yang Mengatur Perlindungan Privasi dan Aliran Lintas Perbatasan Data Pribadi.
2) Tidak ada
2) Tidak ada
2) Tidak ada
AANZFTA – Lampiran 3 (Selandia Baru) www.djpp.depkumham.go.id
h um
JADWAL KOMITMEN JASA SPESIFIK SELANDIA BARU
Moda Pasokan:
(1) Pasokan Lintas Batas (2) Konsumsi di Luar Negeri
Pembatasan Perlakuan Nasional
Telepon 1) Tidak ada
1) Tidak ada
2) Tidak ada
2) Tidak ada
3) Tidak ada
3) Tidak ada
(t) Jasa Duplikasi (CPC 87.904) 1) Tidak ada
1) Tidak ada
2) Tidak ada
2) Tidak ada
3) Tidak ada
3) Tidak ada
(t) Jasa bisnis lain-lain – Jasa- 1) Tidak ada jasa yang secara umum 2) Tidak ada diberikan kepada usaha/bisnis yang tidak 3) Tidak ada diklasifikasikan pada salah satu kelas tersebut pada CPC dan tidak termasuk jasa konvensi. Ini termasuk: jasa perantara bisnis, jasa penilaian (selain untuk real estate), jasa sekretaris, jasa pameran demonstrasi, dan sebagainya (CPC 87909)
1) Tidak ada
Komitmen Tambahan
2) Tidak ada 3) Tidak ada
dj
pp
.d e
(t) Jasa Penjawab (CPC 87903)
Pembatasan Akses Pasar
pk
Sektor atau sub-sektor
(3) Kehadiran Komersial
2. JASA KOMUNIKASI C. Jasa Telekomunikasi (a) Jasa telepon suara (CPC 1) Tidak ada 7521) 2) Tidak ada (b) Jasa transmisi data paket- 3) Tidak ada switched (CPC 7523 **) (c) Jasa transmisi data Circuitswitched (CPC 7523 **)
1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada, selain daripada Anggaran Dasar Perusahaan Telekomunikasi di New Zealand Corporation Limited membatasi pemilikan saham oleh satu
AANZFTA – Lampiran 3 (Selandia Baru) www.djpp.depkumham.go.id
h um
JADWAL KOMITMEN JASA SPESIFIK SELANDIA BARU
Moda Pasokan:
Pembatasan Akses Pasar
pk
Sektor atau sub-sektor
(1) Pasokan Lintas Batas (2) Konsumsi di Luar Negeri
(d) Jasa Telex (CPC 7523 **)
(e) Jasa Telegraph (CPC 7522)
Pembatasan Perlakuan Nasional
Komitmen Tambahan
badan usaha luar negeri hingga 49,9%. Sedikitnya separuh dari anggota Dewan Direksi harus berasal dari warga negara Selandia Baru.
.d e
(f) Jasa Faksimili (** CPC 7521, CPC 7529 **)
(3) Kehadiran Komersial
(g) Jasa sirkuit sewa pribadi (** CPC 7522, CPC 7523 **)
pp
(o) Lain-lain
Jasa Pager (CPC 75.291) Jasa Telekonferensi (CPC 75.292)
dj
Jasa Komunikasi Personal (CPC 75.213 *) Jasa selular (CPC 75.213*) Jasa Trunk radio sistem (** CPC 7523, CPC 75.213 *) Jasa Mobile data (CPC 7523 **)
(h) Electronic mail (CPC 7523 1) Tidak ada **) 2) Tidak ada (i) Surat suara (CPC 7523 **) 3) Tidak ada (j) media On-line informasi dan data-base (CPC 7523 **) (k) Electronic data interchange (EDI) (CPC 7523 **)
1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Anggaran Dasar perusahaan Telekomunikasi Selandia Baru membatasi pemilikan saham oleh satu badan usaha luar negeri hingga 49,9 persen.
AANZFTA – Lampiran 3 (Selandia Baru) www.djpp.depkumham.go.id
h um
JADWAL KOMITMEN JASA SPESIFIK SELANDIA BARU
Moda Pasokan:
Pembatasan Akses Pasar
pk
Sektor atau sub-sektor
(1) Pasokan Lintas Batas (2) Konsumsi di Luar Negeri
(l) Jasa Faksimili yang ditingkatkan/bernilai tambah (CPC 7523 **)
(3) Kehadiran Komersial
Pembatasan Perlakuan Nasional
Komitmen Tambahan
Minimal separuh anggota Dewan Direksi harus warga negara Selandia Baru.
.d e
(m) Jasa konversi dan protokol Kode
pp
(n) Jasa informasi On-line dan/atau pengolahan data (CPC 843 **) D. Jasa Audiovisual
dj
Produksi, distribusi, pameran 1) Tidak ada dan penyiaran karya 2) Tidak ada audiovisual (CPC 96119613, CPC 96192 **, CPC 3) Tidak ada 7524, CPC 753)
1) Komisi Penyiaran diarahkan oleh Pemerintah, sesuai dengan UU Penyiaran 1989, untuk mengalokasikan minimal 6 persen dari anggaran untuk pemrograman Maori. Dari tahun 1995 semua pendanaan publik untuk penyiaran Maori akan dikontrol oleh Te Reo Whakapuaki Irirangi (Badan Pendanaan Penyiaran Maori). Bantuan Pemerintah untuk industri film melalui Komisi Film Selandia Baru dibatasi pada film-film Selandia Baru sebagaimana ditetapkan dalam Bagian 18 dari Undang-undang Komisi Film Selandia Baru tahun 1978. 2) Tidak ada
AANZFTA – Lampiran 3 (Selandia Baru) www.djpp.depkumham.go.id
h um
JADWAL KOMITMEN JASA SPESIFIK SELANDIA BARU
Moda Pasokan:
(1) Pasokan Lintas Batas (2) Konsumsi di Luar Negeri Pembatasan Akses Pasar
pk
Sektor atau sub-sektor
(3) Kehadiran Komersial
Pembatasan Perlakuan Nasional
Komitmen Tambahan
3. JASA KONSTRUKSI DAN JASA TEKNIK TERKAIT
1) Tidak ada untuk jasa konsultasi
B. Pekerjaan Konstruksi Umum 1) Tidak ada untuk jasa konsultasi untuk Teknik Sipil 2) Tidak ada (CPC 513) 3) Tidak ada
1) Tidak ada untuk jasa konsultasi
C. Pekerjaan Perakitan
1) Tidak ada untuk jasa konsultasi
dj
pp
.d e
A. Pekerjaan Konstruksi Umum 1) Tidak ada untuk jasa konsultasi untuk Bangunan 2) Tidak ada (CPC 512, CPC 515) 3) Tidak ada
Instalasi
(514 CPC, CPC 516)
dan 1) Tidak ada untuk jasa konsultasi
2) Tidak ada 3) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada
2) Tidak ada
2) Tidak ada
3) Tidak ada
3) Tidak ada
D. Pekerjaan Penyelesaian dan 1) Tidak ada untuk jasa konsultasi Finishing Bangunan 2) Tidak ada (CPC 517) 3) Tidak ada
1) Tidak ada untuk jasa konsultasi 2) Tidak ada 3) Tidak ada
E. Lain-lain Persiapan lokasi: konstruksi 1) Tidak ada untuk jasa konsultasi baru (selain jalur pipa 2) Tidak ada (Pipelines)) (CPC 511) 3) Tidak ada
1) Tidak ada untuk jasa konsultasi
Pekerjaan Pemeliharaan dan 1) Tidak ada untuk jasa konsultasi perbaikan struktur tetap 2) Tidak ada
1) Tidak ada untuk jasa konsultasi
3) Tidak ada
2) Tidak ada 3) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada
AANZFTA – Lampiran 3 (Selandia Baru) www.djpp.depkumham.go.id
h um
JADWAL KOMITMEN JASA SPESIFIK SELANDIA BARU
Moda Pasokan:
Pembatasan Akses Pasar
pk
Sektor atau sub-sektor
(1) Pasokan Lintas Batas (2) Konsumsi di Luar Negeri
.d e
Jasa Penyewaan yang 1) Tidak ada berhubungan dengan 2) Tidak ada peralatan untuk Konstruksi atau Penghancuran 3) Tidak ada Bangunan atau Teknik Sipil, dengan Operator (CPC 518)
(3) Kehadiran Komersial
Pembatasan Perlakuan Nasional
Komitmen Tambahan
1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada
4. JASA DISTRIBUSI
dj
pp
A. Jasa Agen Komisi (CPC 1) Tidak ada 6211, kecuali CPC 62111, 2) Tidak ada 62112 CPC, dan jasa yang berkaitan dengan CPC 3) Tidak ada 2613-2615)
1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada
B. Jasa Perdagangan 1) Tidak ada Borongan (622 CPC, 2) Tidak ada termasuk CPC 6221, CPC 6222 dan jasa yang 3) Tidak ada berkaitan dengan CPC 26132615)
1) Tidak ada
C. Perdagangan Ritel (CPC 1) Tidak ada 631, 632 CPC, CPC 6111, 2) Tidak ada 6113 dan CPC CPC 6121) 3) Tidak ada
1) Tidak ada
2) Tidak ada 3) Tidak ada
2) Tidak ada 3) Tidak ada
5. JASA PENDIDIKAN Jasa Pendidikan Dasar, 1) Tidak ada Menengah, dan Tersier pada 2) Tidak ada lembaga swasta (CPC 921, 922 3) Tidak ada CPC, CPC 923)
1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada
Pendidikan lainnya sehubungan dengan jasa berikut ini saja: AANZFTA – Lampiran 3 (Selandia Baru) www.djpp.depkumham.go.id
h um
JADWAL KOMITMEN JASA SPESIFIK SELANDIA BARU
Moda Pasokan:
(1) Pasokan Lintas Batas (2) Konsumsi di Luar Negeri Pembatasan Akses Pasar
Pembatasan Perlakuan Nasional
Komitmen Tambahan
pk
Sektor atau sub-sektor
(3) Kehadiran Komersial
Pelatihan bahasa yang diberikan dalam lembaga bahasa khusus swasta;
pp
.d e
Pengajaran dalam mata pelajaran yang diajarkan di tingkat dasar dan menengah, yang diberikan oleh lembaga khusus swasta yang beroperasi di luar system sekolah wajib Selandia Baru.3 (CPC 929 **) 6. JASA LINGKUNGAN4
1) Tidak ada
1) Tidak ada
(i) Konsultasi yang berkaitan 2) Tidak ada dengan pengelolaan air 3) Tidak ada limbah;
2) Tidak ada
dj
A. pengelolaan air limbah:
3) Tidak ada
(ii) untuk semua aspek lain dari jasa ini: jasa-jasa yang dikontrak oleh industri swasta saja. (CPC 9401 **) B. Pengelolaan Limbah 1) Tidak ada Jasa pembuangan barang 2) Tidak ada yang ditolak: 3) Tidak ada (i) konsultasi yang berkaitan dengan pembuangan sampah;
3 4
1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada
Contoh-contoh dari jasa ini dapat meliputi pemberian pelajaran tersendiri atau pengulangan dalam kaitannya dengan pelajaran Matematika, Sains atau Sejarah. Komitmen Selandia Baru mengenai jasa lingkungan tidak termasuk pengumpulan, pemurnian dan pendistribusian air, termasuk penggunaan air untuk manusia.
AANZFTA – Lampiran 3 (Selandia Baru) www.djpp.depkumham.go.id
h um
JADWAL KOMITMEN JASA SPESIFIK SELANDIA BARU
Moda Pasokan:
(1) Pasokan Lintas Batas (2) Konsumsi di Luar Negeri Pembatasan Akses Pasar
Pembatasan Perlakuan Nasional
Komitmen Tambahan
pk
Sektor atau sub-sektor
(3) Kehadiran Komersial
.d e
(ii) untuk semua aspek lain dari jasa ini: Jasa-jasa yang dikontrak oleh industri swasta saja. (CPC 9402 **)
jasa 1) Tidak ada
1) Tidak ada
2) Tidak ada (i) konsultasi yang berkaitan 3) Tidak ada dengan sanitasi dan jasa serupa;
2) Tidak ada
dan
pp
Jasa Sanitasi serupa:
3) Tidak ada
dj
(ii) untuk semua aspek lain dari jasa ini: jasa-jasa yang dikontrak oleh industri swasta saja. (CPC 9403 **)
5
C. Perlindungan terhadap iklim 1) Tidak ada & udara disekitarnya: hanya 2) Tidak ada konsultasi (CPC 9404 **) 3) Tidak ada
1) Tidak ada
D. Pemulihan & pembersihan tanah dan air: hanya konsultasi (CPC 9406 **) 5
1) Tidak ada
1) Tidak ada
2) Tidak ada
2) Tidak ada
3) Tidak ada
3) Tidak ada
E. Pengurangan Kebisingan & 1) Tidak ada getaran: hanya konsultasi 2) Tidak ada (CPC 9405 **) 3) Tidak ada
1) Tidak ada
2) Tidak ada 3) Tidak ada
2) Tidak ada 3) Tidak ada
Komitmen Selandia Baru di bawah item 6.D dan 6.F digabungkan untuk menutupi keseluruhan jasa CPC 9406 sehubungan dengan jasa konsultasi.
AANZFTA – Lampiran 3 (Selandia Baru) www.djpp.depkumham.go.id
h um
JADWAL KOMITMEN JASA SPESIFIK SELANDIA BARU
Moda Pasokan:
Pembatasan Akses Pasar
pk
Sektor atau sub-sektor
(1) Pasokan Lintas Batas (2) Konsumsi di Luar Negeri
Pembatasan Perlakuan Nasional
F. Perlindungan 1) Tidak ada keanekaragaman hayati & 2) Tidak ada lansekap: hanya konsultasi 3) Tidak ada (CPC 9406 **)6
1) Tidak ada
G. Jasa lingkungan lain-lain & 1) Tidak ada jasa tambahan: hanya 2) Tidak ada konsultasi 3) Tidak ada (CPC 9409**)
1) Tidak ada
Komitmen Tambahan
2) Tidak ada 3) Tidak ada
2) Tidak ada 3) Tidak ada
pp
.d e
(3) Kehadiran Komersial
dj
7. JASA KEUANGAN 1. Selandia Baru melaksanakan komitmen khususnya pada Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan WTO GATS "Kesepahaman mengenai Komitment pada Jasa Keuangan" (selanjutya disebut Kesepahaman). 2. Komitmen-komitmen ini pada jasa keuangan dihadapkan pada batasan-batasan umum yang termuat pada bagian "Komitmen Horisontal" Jadwal ini. 3. Komitment akses pasar dan perlakuan nasional pada Modus (1) dan (2) terikat dengan cakupan kewajiban dalam paragraf B.3 dan B.4 Kesepahaman. 4. Pengakuan terhadap pasar jasa atau produk keuangan yang baru dapat dihadapkan pada keberadaan dari dan konsistensi dengan, kerangka kerja peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk mencapai maksud dan tujuan yang tercantum pada Pasal 3 (1) Lampiran Jasa Keuangan Bab 8 (Perdagangan Jasa). 5. Komitmen Mode 3 tunduk pada ketentuan Undang-undang Pelaporan Keuangan Tahun 1993 dan Undang-Undang Perusahaan tahun 1993. Undangundang ini mengharuskan perusahaan luar negeri untuk menyiapkan laporan keuangan tahunan yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi dan (jika diperlukan sesuai standar laporan keuangan yang berlaku yang telah disetujui oleh Dewan Tinjauan Standar Akuntansi) dan pernyataan arus kas. Undang-undang ini juga mengharuskan laporan keuangan dalam kaitannya dengan bisnis perusahaan luar negeri di Selandia Baru. Undang-undang ini mengharuskan perusahaan-perusahaan berikut untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit kepada Kantor Catatan Perusahaan untuk pendaftaran: (a) emiten (yakni orang-orang yang telah menarik investasi dari publik), (b) perusahaan-perusahaan luar negeri, (c) anak-anak perusahaan dari perusahaan atau badan-badan hukum yang didirikan di luar Selandia Baru, (d) perusahaan-perusahaan yang 25 persen atau lebih sahamnya dipegang atau dikontrol oleh: (i) anak perusahaan dari perusahaan atau badan usaha yang didirikan diluar Selandia Baru atau anak perusahaan dari anak perusahaan itu, (ii) perusahaan atau badan usaha yang didirikan di luar perusahaan Selandia Baru, atau (iii) orang yang bukan penduduk biasa di Selandia Baru.
6
Selandia Baru dari komitmen di bawah item 6.D dan menggabungkan 6.F untuk menutupi keseluruhan dari CPC 9406 sehubungan dengan jasa konsultasi.
AANZFTA – Lampiran 3 (Selandia Baru) www.djpp.depkumham.go.id
h um
JADWAL KOMITMEN JASA SPESIFIK SELANDIA BARU
Moda Pasokan:
(1) Pasokan Lintas Batas (2) Konsumsi di Luar Negeri Pembatasan Akses Pasar
pk
Sektor atau sub-sektor
(3) Kehadiran Komersial
Pembatasan Perlakuan Nasional
Komitmen Tambahan
A. Jasa Asuransi dan jasa terkait Asuransi
3) Tidak ada
.d e
(a) Jasa Asuransi Jiwa (CPC 3) Tidak ada 8121)
dj
pp
(b) Jasa Asuransi (CPC 8129)
Non-Jiwa 1) Undang-undang Asuransi dan 3) Tidak ada Rehabilitasi dan Kompensasi Kecelakaan Tahun 1992 memberikan asuransi kompensasi pekerja wajib melalui pungutan pada pemilik kendaraan, pengusaha, karyawan dan wiraswasta. Undang-undang ini dijalankan oleh Perusahaan Asuransi Rehabilitasi dan Kompensasi Kecelakaan. 1) Komisi Gempa merupakan satu-satunya penjamin tunggal asuransi bencana properti penduduk untuk penggantian penutupan hingga NZ $ 100.000 per rumah dan NZ $ 20.000 pada properti pribadi. Jumlah ini dapat dinaikan dengan peraturan. 1). 2), 3) Tidak mengikat untuk pemasaran dan penjualan yang terkait dengan produk yang tercakup di bawah CPC 01, 02, 211, 213-216, 22, 2399 dan 261.
(c) Jasa Reasuransi dan 3) Tidak ada penyerahan kembali (CPC 81.299)
3) Tidak ada
AANZFTA – Lampiran 3 (Selandia Baru) www.djpp.depkumham.go.id
h um
JADWAL KOMITMEN JASA SPESIFIK SELANDIA BARU
Moda Pasokan:
Pembatasan Akses Pasar
(3) Kehadiran Komersial
Pembatasan Perlakuan Nasional
Komitmen Tambahan
pk
Sektor atau sub-sektor
(1) Pasokan Lintas Batas (2) Konsumsi di Luar Negeri
dj
pp
.d e
(d) Jasa perantaraan Asuransi, 1) Undang-undang Asuransi dan 3) Tidak ada seperti Jasa broker dan jasa Rehabilitasi dan Kompensasi keagenan (CPC 8140 **) Kecelakaan Tahun 1992 memberikan asuransi kompensasi pekerja wajib melalui pungutan pada pemilik kendaraan, pengusaha, karyawan dan wiraswasta. Undang-undang ini dijalankan oleh Perusahaan Asuransi Rehabilitasi dan Kompensasi Kecelakaan. 2). Dibawah Undang-undang Pembebanan Produsen Gandum tahun 1987 (atau peraturan yang ditetapkan di bawah Undang-undang Pembebanan Komoditas tahun 1990), United Wheat growers (Gabungan Petani Gandum) (NZ) Ltd) mempunyai kuasa untuk mengatur asuransi bencana wajib atas nama para petani dan meminta mereka untuk membayar retribusi/beban untuk menutupi kembali jumlah premi asuransi ini. 1). 2), 3) Tidak mengikat untuk kerugian produk-produk yang tercakup di bawah CPC 01, 02, 211, 213-216, 22, 2399 dan 261. (e) Jasa Bantuan terhadap 3) Tidak ada Asuransi, seperti konsultasi, actuaria, penilaian risiko dan jasa penyelesaian klaim (CPC 8140 **)
3) Tidak ada
AANZFTA – Lampiran 3 (Selandia Baru) www.djpp.depkumham.go.id
h um
JADWAL KOMITMEN JASA SPESIFIK SELANDIA BARU
Moda Pasokan:
Pembatasan Akses Pasar
pk
Sektor atau sub-sektor
(1) Pasokan Lintas Batas (2) Konsumsi di Luar Negeri
(3) Kehadiran Komersial
Pembatasan Perlakuan Nasional
Komitmen Tambahan
B. Jasa Perbankan dan Jasa Keuangan lain (tidak 7 termasuk asuransi)
.d e
(a) Penerimaan setoran dan 3) Tidak ada dana pengembalian lainnya dari masyarakat (CPC 81115-81119)
3) Tidak ada
dj
pp
(b) Peminjaman dari semua jenis, termasuk kredit konsumen, hipotek, kredit, anjak piutang dan pembiayaan transaksi komersial (CPC 8113) (c) Leasing Keuangan (CPC 8112)
(d) Semua Jasa pembayaran dan pengiriman uang, termasuk kredit, biaya dan kartu debit, cek perjalanan dan warkat bankir (CPC 81339 **) (e) Jaminan dan (CPC 81199 **)
7
komitmen
Sebagaimana ditetapkan dalam ayat 2 (a) (v) - (xvi) Lampiran pada Jasa Keuangan Bab 8 (Perdagangan Jasa).
AANZFTA – Lampiran 3 (Selandia Baru) www.djpp.depkumham.go.id
h um
JADWAL KOMITMEN JASA SPESIFIK SELANDIA BARU
Moda Pasokan:
Pembatasan Akses Pasar
(3) Kehadiran Komersial
Pembatasan Perlakuan Nasional
Komitmen Tambahan
pk
Sektor atau sub-sektor
(1) Pasokan Lintas Batas (2) Konsumsi di Luar Negeri
.d e
(f) Perdagangan untuk tanggungan sendiri atau untuk tangungan pelanggan, baik pada bursa, di pasar konter atau dengan cara lain, sebagai berikut:
pp
(i) instrumen pasar uang (cek, tagihan, sertifikat setoran dll) (CPC 81.339 **) (ii) valuta asing (CPC 81333)
dj
(iii) produk turunan termasuk, namun tidak terbatas pada, futura dan opsi (CPC 81339 **) (iv) instrumen nilai tukar dan tingkat suku bunga, termasuk produk seperti perjanjian swap atau forward rate, dll (CPC 81339**) (v) sekuritas yang dapat dipindahtangankan (CPC 81.321) (vi) instrumen lainnya yang dapat dinegosiasikan dan aset keuangan, termasuk emas batangan (CPC 81339 **)
AANZFTA – Lampiran 3 (Selandia Baru) www.djpp.depkumham.go.id
h um
JADWAL KOMITMEN JASA SPESIFIK SELANDIA BARU
Moda Pasokan:
Pembatasan Akses Pasar
(3) Kehadiran Komersial
Pembatasan Perlakuan Nasional
Komitmen Tambahan
pk
Sektor atau sub-sektor
(1) Pasokan Lintas Batas (2) Konsumsi di Luar Negeri
.d e
(g) Partisipasi dalam penerbitan semua jenis surat berharga, termasuk penjaminan dan penempatan sebagai agen (baik secara umum atau pribadi) dan pemberian jasa yang berkaitan dengan penerbitan itu (CPC 8132) Uang
pp
(h) Perantaraan 81339 **)
(CPC
dj
(i) Pengelolaan Aset, seperti uang tunai atau manajemen portofolio; semua bentuk manajemen investasi kolektif, pengelolaan dana pensiun, jasa kustodial, penyimpanan dan jasa penitipan (** CPC 8119, 81323 *) (j) Jasa pelunasan dan jasa kliring untuk aset keuangan, termasuk surat berharga, produk turunan, dan instrumen lainnya yang dapat dinegosiasikan (CPC ** 81339, 81319 **)
AANZFTA – Lampiran 3 (Selandia Baru) www.djpp.depkumham.go.id
h um
JADWAL KOMITMEN JASA SPESIFIK SELANDIA BARU
Moda Pasokan:
(1) Pasokan Lintas Batas (2) Konsumsi di Luar Negeri Pembatasan Akses Pasar
Pembatasan Perlakuan Nasional
Komitmen Tambahan
pk
Sektor atau sub-sektor
(3) Kehadiran Komersial
.d e
(k) Pemberian dan transfer informasi keuangan, dan pengolahan data keuangan dan perangkat lunak terkait dengan penyedia jasa keuangan lainnya (CPC 8131)
dj
pp
(l) Jasa Penasihatan, perantaraan, dan jasa keuangan bantuan lainnya pada semua kegiatan yang tercantum pada poin (a) sampai dengan (k) di atas, termasuk referensi dan analisis kredit, riset investasi dan portofolio, penasehatan, saran mengenai akuisisi dan restrukturisasi perusahaan dan strategi (CPC 8131, 8133)
9. JASA PARIWISATA DAN JASA PERJALANAN TERKAIT A. Hotel dan Restoran (CPC 1) Tidak ada 641-643) 2) Tidak ada
1) Tidak ada
3) Tidak ada
3) Tidak ada
1) Tidak ada
1) Tidak ada
C. Jasa Pandu Wisata dan 2) Tidak ada operator Wisata (7471, 3) Tidak ada 7472)
2) Tidak ada
B. Agen Perjalanan, Wisata
2) Tidak ada
3) Tidak ada
AANZFTA – Lampiran 3 (Selandia Baru) www.djpp.depkumham.go.id
h um
JADWAL KOMITMEN JASA SPESIFIK SELANDIA BARU
Moda Pasokan:
(1) Pasokan Lintas Batas (2) Konsumsi di Luar Negeri Pembatasan Akses Pasar
Pembatasan Perlakuan Nasional
Komitmen Tambahan
pk
Sektor atau sub-sektor
(3) Kehadiran Komersial
11.JASA TRANSPORTASI
Ketentuan umum yang berlaku untuk semua sektor jasa kelautan: pemasaran dan penjualan jasa transportasi laut untuk produk-produk yang tercakup di bawah CPC 01, 02, 211, 213-216, 22, 2399 dan 261; tidak mengikat.
pp
.d e
A. Jasa Transportasi Laut
dj
1) Tidak ada Transportasi internasional 1) Tidak ada (penumpang dan barang) 2) Tidak ada 2) Tidak ada (CPC CPC 7211 dan 7212 dikurangi angkutan bandar - 3) Tidak mengikat untuk pendirian 3) Tidak mengikat sebagaimana yang dijelaskan pada kolom akses pasar. perusahaan terdaftar untuk tujuan sebagaimana ditetapkan operasi armada di bawah bendera dalam Lampiran A. 3) Selandia Baru.
*
Jasa Bantuan Kelautan
1) Tidak mengikat*
1) Tidak mengikat*
Jasa Penyimpanan dan pergudangan (CPC 742)
2) Tidak ada
2) Tidak ada
3) Tidak ada
3) Tidak ada
Jasa pengiriman Kelautan 1) Tidak ada (sebagaimana ditetapkan 2) Tidak ada dalam Lampiran A.4) 3) Tidak ada
1) Tidak ada 2) Tidak ada 3) Tidak ada
Tidak mengikat karena kurangnya kelayakan teknis.
AANZFTA – Lampiran 3 (Selandia Baru) www.djpp.depkumham.go.id
h um
JADWAL KOMITMEN JASA SPESIFIK SELANDIA BARU
Moda Pasokan:
(1) Pasokan Lintas Batas (2) Konsumsi di Luar Negeri Pembatasan Akses Pasar
Pembatasan Perlakuan Nasional
Komitmen Tambahan
pk
Sektor atau sub-sektor
(3) Kehadiran Komersial
C. Jasa Transportasi Udara
.d e
Penjualan dan pemasaran 1) 2) & 3) Tidak mengikat untuk produk 1) Tidak ada Jasa transportasi udara8 yang tercakup di bawah CPC01, 02, 2) Tidak ada 211, 213-216, 22, 2399 dan 261. 3) Tidak ada 1) Tidak ada
3) Tidak ada
3) Tidak ada
E. Jasa Transportasi Rel (CPC 1) Tidak ada 711) 2) Tidak ada
1) Tidak ada
3) Tidak ada
3) Tidak ada
F. Jasa Transportasi Jalan 1) Tidak ada Komersial (penumpang, 2) Tidak ada barang, sewa dan perbaikan kendaraan) (712 kecuali 3) Tidak ada 71235)
1) Tidak ada
G. Transportasi Jalur pipa (CPC 1) Tidak ada 713) 2) Tidak ada
1) Tidak ada
3) Tidak ada
3) Tidak ada
dj
pp
Jasa sistem reservasi 1) Tidak ada Komputer (CPC 7523 **) 9 2) Tidak ada
8 9
2) Tidak ada
2) Tidak ada
2) Tidak ada 3) Tidak ada
2) Tidak ada
Sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 (m) Bab 8 (Perdagangan Jasa) Sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 (m) Bab 8 (Perdagangan Jasa)
AANZFTA – Lampiran 3 (Selandia Baru) www.djpp.depkumham.go.id
h CATATAN PADA JADWAL
pk
um
LAMPIRAN A
.d e
1. Komitmen khusus dalam jadwal ini disusun sesuai dengan makalah Sekretariat WTO berjudul "Penjadwalan Komitmen Awal dalam Perdagangan Jasa: Catatan Penjelasan" (MTN.GNS/W/164). Klasifikasi beberapa sektor dalam jadwal ini didasarkan pada Klasifikasi Produk Sentral Sementara (CPC) 1991 dari Kantor Statistik Perserikatan Bangsa-Bangsa, sementara pemesanan mencerminkan sistem klasifikasi yang digunakan oleh Sekretariat WTO di MTN.GNS/W/120. Dalam konteks CPC listing pada jadwal itu, penggunaan ** terhadap CPC listing individu menunjukkan bahwa jasa yang ditetapkan hanya merupakan bagian dari berbagai macam kegiatan yang tercakup oleh CPC harmoni. Investasi Luar Negeri
pp
2. "Orang luar negeri" didefinisikan sebagai individu biasa yang tidak tinggal di Selandia Baru, sebuah perusahaan yang tidak didirikan di Selandia Baru, perseroan yang didirikan di Selandia Baru dimana 25 persen atau lebih dari setiap kelas saham atau 25 persen atau lebih dari kekuatan suara yang dikuasai oleh orang asing, atau calon dari orang luar negeri, apakah calon dirinya sendiri dari orang luar negeri atau bukan. Jasa Transportasi Laut
dj
3. Angkutan bandar: hanya untuk keperluan jadwal ini saja, angkutan bandar didefinisikan sebagai transportasi penumpang atau barang antara pelabuhan yang berada di Selandia Baru dan pelabuhan lain yang masih berada di Selandia Baru dan lalu lintas yang berasal dan berakhir di pelabuhan yang sama di Selandia Baru. 4. Jasa Bongkar Muat Kelautan: kegiatan yang terdiri dari pengorganisasian dan pemantauan operasi kapal atas nama perusahaan pengapalan, melalui akuisisi jasa transportasi dan jasa terkait, persiapan dokumentasi dan pemberian informasi bisnis.
AANZFTA – Lampiran 3 (Selandia Baru) www.djpp.depkumham.go.id