Fasilitas Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Free Trade Zone)
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Batam
OUTLINE PEMAPARAN
1
PENGANTAR
2
PEMASUKAN DAN PENGELUARAN
3
RELAKSASI PENGATURAN
4
BEBERAPA PENGATURAN BARU
5
PENUTUP
Pengantar Tujuan Adanya Kawasan Bebas
1 Definisi Kawasan Bebas Dasar Hukum Materi Yang Diatur Dalam PP 10 / 2012
TUJUAN ADANYA KAWASAN BEBAS
KAWASAN BEBAS
PENINGKATAN INVESTASI
MENDORONG KEGIATAN LALU LINTAS PERDAGANGAN INTERNASIONAL MEMBUKA LAPANGAN KERJA SELUASLUASNYA MENINGKATKAN PEREKONOMIAN REGIONAL & NASIONAL
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
MENINGKATKAN KEPARIWISATAAN
DEFINISI KAWASAN BEBAS BERDASARKAN KETENTUAN YANG ADA UU KPBPB : Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (selanjutnya disebut Kawasan Bebas) adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari Daerah Pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan cukai. UU KEPABEANAN : Daerah Pabean adalah: • wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta • tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang ini.
Dengan demikian, KPBPB adalah kawasan yang sepanjang menyangkut bea masuk, cukai, PPN diperlakukan sama dengan di luar Daerah Pabean.
DASAR HUKUM
PERATURAN PEMERINTAH (PP)
MATERI YANG DIATUR DALAM PP 10 / 2012 Pengertian “pelabuhan dan bandar udara yang ditunjuk”
Jumlah dan jenis barang untuk kepentingan industri/produksi, tidak perlu ditetapkan oleh Badan Pengusahaan Kawasan (tidak memerlukan master list). Untuk barang konsumsi jumlah dan jenis barang yang dapat dimasukkan ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean ditetapkan oleh Badan Pengusahaan. Fasilitas perpajakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai perpajakan. Aturan pembatasan impor pada prinsipnya tidak diberlakukan. Pembatasan hanya ditujukan utk (1) perlindungan konsumen, (2) kesehatan, (3) keamanan, (4) lingkungan hidup Relaksasi pemeriksaan pabean atas pemasukan barang ke Kawasan Bebas Mengakomodir beberapa proses bisnis pengangkutan, pembongkaran, pemuatan, dan penimbunan.
PEMASUKAN DAN PENGELUARAN Ketentuan Umum Pemberitahuan Pabean Pemasukan dan Pengeluaran
Tanggung Jawab Perlakuan Fiskal (BM dan Pajak)
KETENTUAN UMUM Pemasukan dan Pengeluaran (Tempat)
Pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Bebas berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Bebas wajib dilakukan di pelabuhan atau bandar udara yang ditunjuk.
Pelabuhan atau bandar udara yang ditunjuk dimaksud merupakan pelabuhan atau bandar udara yang telah mendapatkan izin dari Menteri Perhubungan dan telah mendapatkan penetapan sebagai Kawasan Pabean.
KETENTUAN UMUM Pemasukan dan Pengeluaran (Subyek) 1.
2.
3.
4.
Pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Bebas hanya dapat dilakukan oleh pengusaha yang telah mendapat izin usaha dari BPK. Pengusaha hanya dapat memasukkan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean yang berhubungan dengan kegiatan usahanya. Kepala Kantor Pabean atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pengawasan pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 berdasarkan izin usaha dari Badan Pengusahaan Kawasan dan keterkaitan dengan kegiatan produksi atau kegiatan usaha. Dikecualikan dari ketentuan sebagai Pengusaha yang mendapat ijin usaha dari BPK terhadap pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Bebas seperti PNA, kiriman hadiah/hibah, penelitian, pindahan, BPP, BASP, dll.
Pemasukan barang yang tidak memenuhi ketentuan : dikeluarkan kembali (reekspor); dihibahkan kepada negara; atau dimusnahkan.
PEMBERITAHUAN PABEAN PEMASUKAN BARANG KE KAWASAN BEBAS
Subyek Pemberitahu: Pengusaha yang mendapat izin usaha dari BPK Obyek : Barang yang berada di Kawasan Pabean Tujuan : Mengeluarkan Barang dari Kawasan Pabean untuk dimasukkan ke Kawasan Bebas Kode Pemberitahuan Pabean: a. PPFTZ-01 : Barang yang ditimbun di Kawasan Pabean berasal dari luar Daerah Pabean b. PPFTZ-02 : Barang yang ditimbun di Kawasan Pabean berasal dari Kawasan Bebas lain,TPB, atau KEK c. PPFTZ-03 : Barang yang ditimbun di Kawasan Pabean berasal dari tempat lain dalam Daerah Pabean
PEMBERITAHUAN PABEAN PENGELUARAN BARANG DARI KAWASAN BEBAS
Subyek Pemberitahu: Pengusaha yang mendapat ijin usaha dari BPK Obyek : Barang yang akan dikeluarkan dari Kawasan Bebas Tujuan : Memasukkan barang ke Kawasan Pabean untuk dikeluarkan dari Kawasan Bebas Kode Pemberitahuan Pabean: a. PPFTZ-01 : Barang akan dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke luar Daerah Pabean atau tempat lain dalam Daerah Pabean b. PPFTZ-02 : Barang akan dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke Kawasan Bebas lain< TPB atau KEK
Dibebaskan BM, PPN, tidak dipungut PPh psl 22
Barang tertentu dipungut Bea Keluar Dibebaskan BM, PPN, tidak dipungut PPh psl 22
bebas PPN Tidak dipungut PPN
Dilunasi BM dan PPh pasal 22 hanya atas barang asal LDP PPN dipungut atas seluruh barang (harga jual atau harga pasar yang wajar)
TANGGUNG JAWAB Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Bebas RESPONSIBILTY
Pengangkut
Pengusaha TPS
Pengusaha
Barang yang diangkut mulai dari memasuki Daerah Pabean (perbatasan) sampai dengan dibongkar dari sarana pengangkut
Barang yang diterima dari Pengangkut setelah pembongkaran sampai dengan dikeluarkan dari Kawasan Pabean oleh Pengusaha
Barang diberitahukan pemberitahuan (PPFTZ)
yang dalam pabean
Pemuatan Barang untuk dikeluarkan dari Kawasan Bebas sampai dengan pembongkaran di tempat tujuan.
Barang yang diterima dari pengusaha (dimasukkan ke Kawasan Pabean) sampai dengan dimuat ke sarana pengangkut)
Barang diberitahukan pemberitahuan (PPFTZ)
yang dalam pabean
3
RELAKSASI PENGATURAN
Peniadaan Masterlist dari BPK
Konversi Tidak Perlu Persetujuan dari BPK
Ketentuan Larangan Pembatasan
Pemeriksaan Fisik
MASTERLIST DAN KONVERSI DARI BPK (tidak diperlukan)
Peniadaan kewajiban adanya masterlist yang dikeluarkan oleh Badan Pengusahaan Kawasan atas pemasukan barang dari luar Daerah Pabean. masterlist dari Badan Pengusahaan Kawasan hanya diwajibkan untuk pemasukan barang konsumsi untuk kebutuhan penduduk ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean.
Terhadap barang hasil produksi Kawasan Bebas yang akan dikeluarkan ke TLDDP, pengusaha harus melampirkan konversi penggunaan barang atau bahan baku dalam proses produksi yang dilakukannya, dalam hal barang atau bahan baku tersebut berasal dari luar Daerah Pabean. Konversi terhadap barang hasil produksi Kawasan Bebas yang akan dikeluarkan ke tempat lain dalam Daerah Pabean tidak perlu mendapatkan persetujuan dari Badan Pengusahaan Kawasan.
KETENTUAN PEMBATASAN 1. Pemasukan barang dari luar Daerah Pabean ke Kawasan Bebas belum diberlakukan ketentuan pembatasan, kecuali instansi teknis menyampaikan secara khusus kepada Menteri agar memberlakukan ketentuan pembatasan yang terkait dengan: a. kepentingan perlindungan konsumen atas barang yang diedarkan di Kawasan Bebas; b. kesehatan; c. keamanan; dan atau d. lingkungan hidup. 2. Penyampaian dari instansi teknis berupa daftar yang memuat: a. nomor peraturan pembatasan yang menjadi dasar pemberlakuan; b. kepentingan pemberlakuan ketentuan pembatasan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan atau huruf d; c. jenis barang; d. pos tarif sesuai Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI); dan e. jenis perizinan yang dipersyaratkan. 3. Pemenuhan ketentuan pembatasan pengeluaran barang asal LDP ke TLDDP dilakukan oleh Pengusaha yang mengeluarkan barang dari KBs.
PEMERIKSAAN FISIK
Terhadap barang yang dimasukkan ke Kawasan Bebas atau akan dikeluarkan dari Kawasan Bebas, tidak termasuk terhadap barang yang dimasukkan ke Kawasan Bebas dari tempat lain dalam Daerah Pabean, dapat dilakukan Pemeriksaan Fisik oleh Pejabat.
PEMERIKSAAN FISIK ATAS BARANG YANG KELUAR DARI KAWASAN BEBAS (KBs) KE LUAR DAERAH PABEAN (LDP)
KBs
TIDAK DILAKUKAN PEMERIKSA AN FISIK, KECUALI DALAM HAL: 1. Barang dikenai Bea Keluar 2. Barang impor sementara asal TLDDP; 3. Informasi dari DJP; dan/atau 4. NHI.
LDP
PEMERIKSAAN FISIK ATAS BARANG YANG KELUAR DARI KAWASAN BEBAS (KBs) KE TPB, KEK, ATAU KBs Lain
KBs
TIDAK DILAKUKAN PEMERIKSAAN FISIK, KECUALI DALAM HAL:
DITERBITKAN NOTA HASIL INTELIJEN
TPB KEK
KBsL
PEMERIKSAAN FISIK ATAS BARANG YANG KELUAR DARI KAWASAN BEBAS (KBs) KE TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN (TLDDP)
KBs
TIDAK DILAKUKAN PEMERIKSAAN FISIK, KECUALI DALAM HAL: 1.Pengusaha pernah PPFTZ-01 dr LDP; 2.Barang asal LDP; 3.Pengusaha tdk dpt menunjukan dok. Pemasukan ke KB; 4.Pemeriksaan acak; dan/atau 5.NHI.
T L D D P
PEMERIKSAAN FISIK ATAS BARANG YANG MASUK KE KAWASAN BEBAS (KBs) DARI LUAR DAERAH PABEAN (LDP), TPB, KEK, DAN KBsL
KBs
PEMASUKAN BARANG TIDAK DILAKUKAN PEMERIKSAAN FISIK, KECUALI DALAM HAL: 1. Pemeriksaan Acak; atau 2. Diterbitkan Nota Hasil Intelijen.
LDP TPB KEK KBsL
4 BEBERAPA PENGATURAN BARU Angkut Terus dan Angkut Lanjut
Pemindahan Penimbunan Eksep
Pengeluaran Barang Dari Kawasan Bebas ke TLDDP untuk jangka waktu tertentu dan tujuan tertentu
PENGELUARAN BARANG DARI KAWASAN PABEAN ATAU TEMPAT LAIN UNTUK DIANGKUT TERUS ATAU DIANGKUT LANJUT
1.
2. 3.
4.
Pengaturan untuk diangkut terus atau diangkut lanjut ke pelabuhan atau bandar udara tujuan akhir pengangkutan barang adalah bedasarkan Bill of Lading, Airway Bill, atau dokumen perjanjian pengangkutan barang lainnya. Pelabuhan atau bandar udara nya telah mendapatkan izin dari Menteri Perhubungan. Diatur tata cara untuk angkut lanjut dan angkut terus. Dalam tata cara dibuatkan kelompok barang yang akan diangkut lanjut atau diangkut terus. Kelompok barang dalam Inward Manifest dan Outward Manifest menjadi lebih banyak dibanding dengan pengaturan sebelumnya. Dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Pejabat Bea dan Cukai.
PENGELUARAN BARANG DARI KAWASAN PABEAN ATAU TEMPAT LAIN UNTUK DIANGKUT KE TPS DI KAWASAN PABEAN LAINNYA
1. Pengaturan terkait pemindahan penimbunan barang yaitu: a. ke TPS di Kawasan Pabean lainnya di Kawasan Bebas; b. ke TPS di Kawasan Bebas lainnya; atau c. ke TPS di tempat lain dalam Daerah Pabean. 2. Disampaikan dalam Pemberitahuan Pabean BC 1.2-FTZ. 3. Diatur juga syarat perpindahan penimbunannya.
PENGELUARAN BARANG DARI KAWASAN PABEAN ATAU TEMPAT LAIN UNTUK DIANGKUT KE TPS DI KAWASAN PABEAN LAINNYA
Syarat perpindahan penimbunan: TPS di Kawasan Pabean lainnya di Kawasan Bebas a. barang karena sifatnya membutuhkan sarana dan prasarana penyimpanan atau penumpukan yang khusus dan tidak tersedia di gudang atau lapangan penumpukan barang di TPS asal; b. gudang atau lapangan penumpukan barang di tempat penimbunan asal berdasarkan pertimbangan Kepala Kantor Pabean dapat terjadi stagnasi/kongesti; atau c. keadaan memaksa (force majeure).
PENGELUARAN BARANG DARI KAWASAN PABEAN ATAU TEMPAT LAIN UNTUK DIANGKUT KE TPS DI KAWASAN PABEAN LAINNYA
Syarat perpindahan penimbunan: TPS di Kawasan Pabean lainnya di Kawasan Bebas lainnya dan TPS di Kawasan Pabean lainnya di tempat lain dalam daerah pabean a. pemilik barang (consignee) dalam dokumen pengangkutan barang adalah pengusaha yang berada di Kawasan Bebas lainnya atau di tempat lain dalam Daerah Pabean; dan b. tidak terdapat jalur pelayaran atau penerbangan yang langsung menuju Kawasan Bebas lainnya atau tempat lain dalam Daerah Pabean tanpa melalui Kawasan Pabean di Kawasan Bebas.
EKSEP
Apabila pada saat pengeluaran barang dari Kawasan Pabean terdapat selisih kurang (eksep) dalam PPFTZ-01, PPFTZ-02, atau PPFTZ-03, penyelesaian barang yang kurang tersebut dilakukan dengan menggunakan PPFTZ-01, PPFTZ-02, atau PPFTZ-03 semula paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB).
PENGELUARAN BARANG DARI KAWASAN BEBAS KE TLDDP UNTUK JANGKA WAKTU TERTENTU DAN TUJUAN TERTENTU
1.
2.
Guna mengakomodasi kelancaran kegiatan Pengusaha, jangka waktu pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke TLDPP diubah menjadi paling lama 12 (dua belas) bulan. Dalam pengaturan sebelumnya diberikan jangka waktu 6 (enam bulan) dan dapat diperpanjang selama 6 (enam) bulan.
PENGELUARAN BARANG DARI KAWASAN BEBAS KE TLDDP UNTUK JANGKA WAKTU TERTENTU DAN TUJUAN TERTENTU
Pengeluaran barang untuk jangka waktu tertentu hanya dapat dilakukan oleh pengusaha terhadap barang yang berhubungan dengan kegiatan usahanya berupa mesin atau peralatan untuk: a. kepentingan produksi atau pengerjaan proyek infrastruktur; b. keperluan perbaikan, pengerjaan, pengujian, atau kalibrasi; dan/atau c. keperluan peragaan atau demonstrasi
PENGELUARAN BARANG DARI KAWASAN BEBAS KE TLDDP UNTUK JANGKA WAKTU TERTENTU DAN TUJUAN TERTENTU
Pengusaha wajib infrastruktur) :
(kepentingan
produksi
atau
pengerjaan
proyek
a. membayar bea masuk sebesar 2% (dua persen) untuk setiap bulan atau bagian dari bulan, dikalikan jumlah bulan jangka waktu pengeluaran, dikalikan jumlah bea masuk yang seharusnya dibayar; dan b. menyerahkan jaminan sebesar selisih antara bea masuk yang seharusnya dibayar dengan yang telah dibayar ditambah dengan PPN, dan Pajak Penghasilan Pasal 22
PENGELUARAN BARANG DARI KAWASAN BEBAS KE TLDDP UNTUK JANGKA WAKTU TERTENTU DAN TUJUAN TERTENTU
Pengusaha wajib (keperluan perbaikan, pengerjaan, pengujian, atau kalibrasi; dan/atau keperluan peragaan atau demonstrasi) :
menyerahkan jaminan sebesar bea masuk yang seharusnya dibayar, ditambah dengan PPN, dan Pajak Penghasilan Pasal 22.
Terima Kasih DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI Bandung, Juli 2012
