MENUJU KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS (FREE TRADE ZONE) BATAM, BINTAN, KARIMUN PosIsi Geografis dan Administratif Dalam skala regional Internasional, KPBPB Batam, Bintan, Karimun terletak pada jalur perlintasan pelayaran Internasional yang melayari selat Malaka. Kawasan ini berhadapan langsung dengan Negara tetangga Singapura dan Malaysia (Johor Selatan). Sedangkan dalam skala regional antar provinsi, berdekatan dengan Kota Pekanbaru dan dilewati jalur PELNI. KPBPB Batam, Bintan, Karimun secara geografis administratif berada di Provinsi Kepulauan Riau, dengan otonomi pemerintahan yang terlingkupi adalah Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Karimun, namun tidak seluruh wilayah administrative tersebut ditetapkan sebagai KPBPB.
Luas Wilayah Administratif dan KPBPB BBK Berdasarkan wilayah administratifnya Kabupaten Bintan memiliki luas wilayah terbesar (baik wilayah darat maupun lautnya), dibandingkan 3 wilayah lain yaitu Kabupaten Karimun, Kota Tanjung Pinang dan Kota Batam. Sedangkan Kota Batam dan Kabupaten Karimun memiliki wilayah darat yang hampir sama luasnya, namun Kabupaten Karimun memiliki wilayah laut yang hampir dua kali lebih luas. Dengan kondisi wilayah yang didominasi oleh perairan di 4 wilayah kepulauan ini, maka peluang dan tantangan yang dihadapi dalam pengembangan wilayahnya sangatlah spesifik bila dibandingkan dengan daerah yang dominasinya wilayah darat. Dalam penetapan Kawasan BBK sebagai KPBPB, tidak meliputi semua wilayah administatifnya. Adapun perbandingan luas KPBPB terhadap luas wilayah darat maupun laut untuk 4 wilayah tersebut dapat disimak pada tabel 1. berikut ini. Pola spasial KPBPB BBK merupakan kombinasi antara pola enclave, untuk Bintan dan Karimun, dan pola pulau untuk Batam. Dengan pola kombinasi tersebut tentu memerlukan system penanganan khusus dalam operasionalisasi kepabeanan dan keamanan jalur lalu lintas barang, dibandingkan bila polanya berupa satu pulau saja. Tabel 1. Luas Kawasan Batam, Bintan, Karimun Berdasarkan Wilayah Administratif Dan KPBPB
Luas Kota/ Kabupaten No
Wilayah
2
Darat (km )
Luas KPBPB 2
Total (km2)
Laut (km )
km2
% thd
% thd
Darat
Total
1
Kab. Bintan
129.455,8
10.582.719,9
10.712.175,7
61.269,5
47,3
0,6
2
Kab. Karimun
94.353,3
479.858,3
574.211,6
9.635,6
10,2
1,7
14.635,8
12.577,6
27.213,4
2.136,4
14,6
7,9
98.236,0
286.629,4
384.865,4
65.019,5
66,2
16,9
3 4
Kota Tanjung Pinang Kota Batam
Landasan Kebijakan dan Fungsi Kawasan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam, Bintan, Karimun (BBK) merupakan salah satu Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan kandidat Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dalam bentuk KPBPB. Terkait dengan pengembangan kawasan ini, telah terdapat suatu proses penandatanganan kesepakatan kerjasama ekonomi antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Singapura. Kesepakatan kerjasama tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan adanya penetapan lokasi pengembangan KPBPB melalui Peraturan Pemerintah No.46/2007 untuk KPBPB Batam, PP No.47/2007 untuk KPBPB Bintan dan PP No.48/2007 untuk KPBPB Karimun. Dalam rangka upaya operasionalisasi KPBPB Batam, Bintan, Karimun telah ditetapkan pula Peraturan Presiden No. 9, 10, dan 11 Tahun 2008 tentang Dewan Kawasan KPBPB Batam, Bintan, Karimun sebagai bentuk kelembagaannya. Selain kebijakan-kebijakan tersebut diatas yang telah menjadi komitmen Pemerintah Indonesia, maka bila ditinjau dari aspek sistem perkotaan nasional dan posisi geografisnya, kawasan BBK ini juga memiliki potensi besar, antara lain: Fungsi Kawasan BBK secara nasional adalah sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang strategis; Secara geografis, kawasan BBK terletak pada jalur perdagangan internasional yang menjadikannya sebagai pintu gerbang masuknya arus investasi asing ke Indonesia, terutama karena kedekatannya dengan Singapura dan Malaysia. Apabila didukung dengan keberadaan infrastruktur yang sesuai dan kompetitif, maka kawasan ini dapat menjadi kawasan yang kompetitif dan berdaya saing tinggi; Kawasan BBK terletak di tengah pasar internasional (Singapura, China, India, Australia, dan pasar dunia yang lebih luas lainnya).
KPBPB BATAM Penetapan Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas melalui PP No. 46 tahun 2007, yang mengamanatkan bahwa KPBPB Batam akan dikembangkan di 7 (tujuh) pulau di Kota Batam. Peraturan Pemerintah No.1 tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidangbidang Tertentu dan/atau Daerah-daerah Tertentu memberikan dukungan pengembangan Batam sebagai KPBPB dalam bentuk perangkat lunak berupa insentif perpajakan. Implikasinya terhadap struktur dan pola ruang adalah perlunya penetapan batas kawasan yang jelas dalam pemberlakuan insentif pengurangan pajak penghasilan tersebut. Hal ini juga harus didasari oleh kajian perekonomian yang mendalam, terutama tentang cost-benefit. Selain itu, terdapat beberapa kebijakan regional yang diperkirakan juga akan mempengaruhi pembentukan struktur dan pola ruang Kota Batam, yaitu kerjasama World Trade Oraganization, Asean Free Trade Area (AFTA), Kerjasama Ekonomi Sub Regional Indonesia, Malaysia, dan Singapura atau Growth Triangle, serta Joint Working Group Indonesia-Singapore for framework Agreement On Econimic Cooperation. Kebijakan perekonomian subregional ini akan mempengaruhi kegiatan yang akan dikembangkan di Kota Batam, yang berimplikasi pada kebutuhan ruang bagi kegiatan-kegiatan tersebut.
KPBPB BINTAN Landasan hukum penetapan Pulau Bintan sebagai kawasan FTZ telah ditetapkan dalam PP No.47 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan. Dalam PP tersebut lokasi FTZ Bintan terdiri dari kawasan Bintan Utara dengan liputan wilayah hampir setengah pulau Bintan. Disamping itu, terdapat 5 lokasi lain yang berupa enclave yaitu kawasan Anak Lobam, kawasan maritim Bintan Timur, kawasan Galang Batang, kawasan Senggarang dan kawasan Dompak. Pulau Bintan merupakan wilayah yang cukup siap untuk menarik investasi. Keberadaan bonded zones di Bintan menyebabkan kawasan ini tidak asing lagi bagi investor yang ingin menanamkan investasinya di sektor industri
manufaktur. Selain itu, Bintan selama ini juga telah menjadi lokasi kunjungan wisatwan mancanegara, walaupun yang terbesar masih berasal dari Singapura. Ditinjau dari sisi infrastruktur, sekalipun belum sebaik Batam, namun Bintan telah memiliki fasilitas pelabuhan laut dan pelabuhan udara. Dengan adanya pemekaran wilayah, maka Kota Tanjung Pinang menjadi suatu wilayah administratif yang berdiri sendiri. Namun demikian, dalam konteks KEK BBK, penyebutan Bintan akan secara implisit diartikan sebagai keseluruhan pulau Bintan.
KPBPB KARIMUN Pengembangan Kabupaten Karimun sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas didasarkan pada PP No.48 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun. Karimun relatif jauh tertinggal dibandingkan dengan Batam dan Bintan dalam kesiapan menarik investasi, terutama investasi asing. Relatif masih kurangnya infrastruktur di wilayah ini pada satu sisi menyebabkan Karimun masih belum terlalu memberikan daya tarik bagi investor besar yang ingin menanamkan investasinya di wilayah tersebut. Namun pada sisi lain, Karimun belum menghadapi persoalan peningkatan harga sewa/jual lahan dan biaya hidup yang cukup nyata seperti yang dihadapi oleh Batam. Dengan belum banyaknya investasi yang masuk ke wilayah ini serta harga lahan yang relatif lebih kompetitif serta posisi geografisnya yang spesifik, maka Karimun sangat memungkinkan untuk dapat dipacu pengembangannya. Namun untuk mewujudkan potensi ini, perlu dilakukan penataan ruang dengan pembagian zona peruntukkan yang tepat sesuai dengan potensi sumber daya alamnya.
POTENSI DAYA SAING KPBPB BBK Kawasan Batam, Bintan dan Karimun memiliki berbagai potensi yang dapat dikembangkan. Masing-masing pulau di Kawasan Batam, Bintan dan Karimun mempunyai potensi yang unik. Potensi tersebut merupakan modal pengembangan kawasan tersebut. Potensi Pulau Batam misalnya, pulau ini merupakan pulau yang paling maju dari pulau lainnya di Kawasan Batam, Bintan dan Karimun. Sejak tahun 1978 di pulau ini telah berkembang berbagai jenis industri. Pada awal tahun 1970, pulau ini dikembangkan sebagai basis logistik dan operasional untuk industri minyak dan gas bumi oleh Pertamina. Pengembangan Pulau Batam dipercayakan kepada Otorita Pengembangan Industri Pulau Batam atau lebih dikenal dengan Otorita Batam. Pulau ini juga memiliki kelengkapan infrastruktur yang mendukung pulau ini menjadi kawasan industri, di antaranya terdapat Jembatan Barelang, Pelabuhan Ferry Internasional serta bandar udara Internasional, Hang Nadim. Pada Pulau Batam dan Bintan terdapat beberapa kawasan wisata berkelas internasional, yang dikelola oleh manajemen internasional. Kawasan wisata yang ada di pulau-pulau ini juga didukung dengan prasarana pelabuhan penyeberangan yang melayani jalur lokal dan internasional. Pulau-pulau ini menjadi bagian penting dari koridor pengembangan pariwisata Batam, Bintan dan Karimun. Pulau Bintan sendiri memiliki kandungan air yang dapat digunakan sebagai cadangan bagi kebutuhan air Kawasan Batam, Bintan dan Karimun. Dengan luasnya wilayah perairan, maka Kawasan BBK memiliki potensi untuk pengembangan industri maritim di Selat Malaka. Selain itu pulau ini juga memiliki potensi perikanan tangkap yang cukup besar. Potensi tambang granit yang ada di Pulau Karimun merupakan potensi tambang yang terbesar di seluruh Kawasan Batam, Bintan dan Karimun. Selain itu ada berbagai potensi pariwisata yang dapat dikembangkan di pulau Karimun di antaranya Pantai Palawan, Air Terjun Pongkar dan Pantai Pongkar. Untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang ada di pulau ini, juga telah tersedia sarana prasarana yang mendukung seperti bandara udara Sei Bati dan pelabuhan laut untuk penumpang dan barang. Dilihat secara geografis, kawasan BBK berada pada jalur pelayaran internasional tersibuk di dunia. Kawasan ini berbatasan langsung dengan Singapura dan hanya dipisahkan oleh sebuah selat yaitu Selat Singapura. Singapura memiliki arti penting bagi Indonesia. Berdasarkan kalkulasi ekonomis, Singapura dengan jumlah penduduk sebesar 4,1 juta jiwa dan GNP per kapita sekitar US$ 25.000 merupakan investor utama di Indonesia. Dalam perdagangan, Singapura juga masuk tiga besar tujuan utama (setelah AS dan Jepang) ekspor nonmigas Indonesia dengan posisi
10%-11% dari total nilai ekspor nonmigas Indonesia setiap tahunnya. Singapura juga merupakan gateway dan networker ASEAN dalam konstelasi perekonomian global. Dengan peran, nilai ekonomis dan jaringan global yang dimilikinya, maka Pemerintah Indonesia harus melihat Singapura sebagai peluang besar dalam pemasaran produk. Ditinjau dari sudut perdagangan internasional, terlihat adanya ketergantungan yang makin tinggi pada Singapura sebagai negara tujuan ekspor. Statistik perdagangan internasional 2004 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa 84% ekspor Provinsi Kepri adalah ke Singapura. Dominasi Singapura sebagai negara tujuan ekspor makin terlihat pada pemilahan data ekspor menurut masing-masing kabupaten/kota. Batam, yang menunjukkan pola ekspor yang lebih terdiversifikasi, masih mengandalkan Singapura sebagai negara tujuan utama untuk 83% ekspor Batam. Sementara itu, ekspor Kabupaten Karimun ke Singapura pada tahun 2004 mencapai 90%. Kabupaten Bintan bahkan mengandalkan Singapura bagi 97% ekspornya. Kecenderungan ketergantungan yang sangat tinggi pada Singapura juga terlihat pada ekspor Kota Tanjung Pinang. Kedudukan strategis KPBPB BBK terhadap posisi Singapura memberikan peluang pengembangan KPBPB BBK melalui penetapan peran sinergis terhadap kebutuhan pengembangan Singapura, baik untuk jangka pendek maupun menengah, serta tetap berorientasi dalam menangkap peluang global pada jangka panjang. Bagi Singapura, KPBPB BBK dapat diposisikan sebagai tempat untuk menampung possitive spillover effect kegiatan industri dan kegiatan transhipment yang sudah tidak tertampung. Dengan demikian KPBPB BBK dapat memainkan peranannya sebagai extension industri bagi Singapura. Industri yang akan dikembangkan haruslah bersifat water saving terkait sustainability sumber air baku di KPBPB BBK. Sedangkan bagi international market, KPBPB BBK dapat diposisikan sebagai front liner investasi dan perdagangan global dengan Singapura sebagai jembatannya, untuk jangka pendek dan menengah. Untuk jangka panjang, dengan segenap potensi yang dimilikinya, KPBPB BBK harus mampu secara mandiri memposisikan diri sebagai kawasan investasi yang menjadi pilihan bagi investor-investor dunia. Positioning diatas penting sebagai stimulator bagi peningkatan KPBPB BBK sebagai tempat investasi yang menarik dimasa mendatang sehingga mampu mentransformasikan diri menjadi Kawasan Ekonomi Khusus Indonesia (KEKI) yang tangguh dan berdaya saing tinggi. Selain berdekatan dengan Singapura, kawasan ini juga berdekatan dengan negara tetangga lainnya yaitu Malaysia. Terkait dengan hal ini, melalui pengembangan South Johor Economic Region (SJER), Malaysia berupaya menangkap peluang ekonomi yang lebih besar, terutama dari Singapura. Pengembangan kawasan ini harus dicermati sejak dini karena adanya kemungkinan dapat menjadi pesaing terdekat bagi pengembangan KPBPB BBK secara khusus dan KEKI secara umum.
Visi dan Misi Motto “Modern, Smart, Intelligent and Globally Competitive”. Visi “Pusat investasi global dan pusat pertumbuhan ekonomi regional yang modern, cerdas dan berdaya saing internasional”. Misi 2030 1) Menjadikan KPBPB BBK sebagai salah satu daerah tujuan investasi utama di kawasan Asia Pasifik 2) Menjadikan KPBPB BBK sebagai salah satu sentra perdagangan dan industri di kawasan Asia Tenggara 3) Menjadikan KPBPB BBK sebagai salah satu pusat perekonomian regional di kawasan Sumatera. 4) Menjadikan KPBPB BBK sebagai kawasan yang berkesinambungan dan mampu mengembangkan sumber daya lokal di luar KPBPB.
Arah Pengembangan
Memperkuat fungsi kawasan secara nasional sebagai PKN, PKSN, dan PKW: Meningkatkan investasi Internasional dan domestik di KPBPB Batam, Bintan, Karimun sebagai pintu gerbang investasi ke wilayah lain di Indonesia. Menyerap tenaga kerja lokal kawasan ini secara khusus dan tenaga kerja dari luar kawasan ini secara umum. Meningkatkan penerimaan devisa dari kegiatan ekspor hasil produksi.
Meningkatkan keunggulan kompetitif antara KPBPB BBK ini dengan KPBPB lain di Indonesia, maupun kawasan ekonomi khusus lainnya dalam skala internasional. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya lokal, pelayanan, dan kapital bagi peningkatan ekspor. Meningkatkan kualitas SDM melalui technology transfer. Mengembangan kegiatan ekonomi di KPBPB yang memiliki keterkaitan atau multiplier effect terhadap pengembangan kegiatan ekonomi di luar KPBPB.
Grand Strategi Pengembangan Strategi Pengembangan KPBPB BBK bersandar pada pilar-pilar pembangunan sebagai berikut: 1. Pengembangan INDUSTRI, meliputi: Industri logam dasar, terutama alat angkutan dan komponennya. Industri kimia dasar. Industri consumer goods, terutama TPT, makanan dan minuman, dan alas kaki. Industri elektronika, terutama audio-visual, komputer, dan komponennya. 2. Pengembangan JASA, meliputi: Pariwisata, terutama wisata alam dan outdoor sport and leisure activities. Konferensi Internasional (MICE). Alih kapal (transshipment), termasuk storage dan proses kontainer. Pemeliharaan kapal (ship maintenance). Penyimpanan minyak dan gas (oil and gas storage). Perumahan asri dan moderen (green and modern housing). Telekomunikasi dan teknologi informasi (information and communication technology). Perbankan dan asuransi (financial services). Layanan kesehatan dan pengobatan penyakit tropis (health services related to tropical diseases). Pendidikan dan latihan, terutama untuk tenaga medis, crew pelayaran dunia, IT personnel and experts, dan repair and maintenance experts untuk perkapalan. 3. Pengembangan SISTEM PENDUKUNG (support system), meliputi: Insentif kegiatan riset dan pengembangan. Kebijakan ketenagakerjaan. Koordinasi dan penyederhanaan prosedur perijinan investasi (pelayanan 1 pintu) melalui Badan Pengusahaan masing-masing kawasan. Koordinasi dan kemitraan pemerintah dan swasta dalam pembangunan infrastruktur. Kemitraan antara Badan Pengusahaan dan institusi pengelola/operator bertaraf dunia dalam pengelolaan kawasan. 4. Pengembangan PONDASI DASAR (basic foundation), meliputi: Jaminan keamanan investasi dan kepastian usaha. Tenaga kerja yang terampil dan world-class professionals. Infrastruktur yang moderen dan memadai yang didukung oleh IT. Strategi tersebut dikembangkan pada masing-masing Kawasan Batam, Bintan, Karimun. Pada masing-masing kawasan ditetapkan jenis pengembangan industri, pelabuhan, pariwisata serta prasarana dan sarana perkotaannya. Pengembangan tersebut dapat dilihat pada Gambar 6 berikut. Dalam proses penataan ruang selanjutnya, strategi pengembangan ini menjadi dasar pertimbangan dalam membentuk struktur dan pola ruang KPBPB BBK.
Rencana Tata Ruang KPBPB Batam, Bintan, Karimun S t r u k t u r R u a n g. Sistem jaringan transportasi yang ada di Kawasan Batam, Bintan dan Karimun diarahkan untuk melayani pengembangan KPBPB, di mana sistem jaringan tersebut menghubungkan pusat-pusat kegiatan di wilayah KPBPB dan di luar KPBPB yang memiliki keterkaitan fungsi. Sistem tersebut akan menunjang kegiatan ekonomi, sosial dan budaya di kawasan ini. Rencana sistem jaringan transportasi ini juga akan menghubungkan dan mengintegrasikan seluruh jaringan transportasi di kawasan tersebut. Selain itu, rencana ini juga akan mengintegrasikan moda-moda yang berkaitan antara satu pulau dengan pulau lainnya dalam kawasan dan juga dengan negara-negara tetangga yang ada di sekitarnya. Pengembangan penyediaan air bersih diarahkan untuk menambah jumlah kapasitas terpasang serta kapasitas terpakai guna memenuhi kebutuhan air bersih penduduk, yang pengembangannya dilakukan secara berhirarki dan terstruktur. Rencana sistem jaringan sumber daya air terdiri dari sistem jaringan air baku, sistem jaringan sungai, dan sistem jaringan pengendalian banjir. Rencana sistem jaringan listrik di Kawasan Batam, Bintan dan Karimun yang dikembangkan meliputi pembangkit listrik, gardu induk, jaringan transmisi dan jaringan distribusi tenaga listrik. Sistem jaringan ketenagalistrikan tersebut direncanakan untuk : a. Menjamin ketersediaan dan pelayanan kebutuhan listrik di Kawasan Batam, Bintan dan Karimun. b. Mendukung pengembangan FTZ (Free Trade Zone) pada Kawasan Batam, Bintan dan Karimun; serta c. Mendukung pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik terinterkoneksi. Sistem jaringan telekomunikasi yang akan dikembangkan di kawasan ini terdiri dari jaringan telekomunikasi teresterial dan jaringan telekomunikasi satelit. Sistem jaringan telekomunikasi teresterial dibedakan menjadi teresterial darat dan laut, di mana untuk teresterial darat terdiri dari infrastruktur jaringan kabel (tembaga dan fiber optik) dan radio gelombang mikro. Sedangkan infrastruktur terestrial laut terdiri dari jaringan kabel tembaga dan fiber optik. Sistem jaringan prasarana perkotaan di Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun meliputi sistem jaringan air minum; sistem jaringan drainase; sistem jaringan air limbah, limbah industry, limbah B3 dan ; sistem persampahan.
P o l a R u a n g. Rencana pola ruang kawasan Batam, Bintan, dan Karimun meliputi Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya. Rencana pengembangan kawasan lindung terdiri dari rencana pengembangan kawasan : a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya (L1); b. kawasan perlindungan setempat (L2); c. kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya (L3); d. kawasan rawan bencana alam (L4); e. kawasan lindung lainnya (L5). Kawasan lindung di kawasan ini memiliki luas di Pulau Batam: 26.587,928 Ha (40.871%); Pulau Bintan: 34.939,178 Ha (44,532 %) dan Pulau Karimun: 3.762,876 Ha (38,929 %). Kawasan lindung lainnya berupa kawasan taman buru. Kawasan Taman Buru yang dikembangkan berada di Pulau Rempang dengan luas kurang lebih 16.000 Ha. Kawasan budidaya pada Kawasan Batam, Bintan dan Karimun terdiri atas : a. Kawasan permukiman (B1) dengan luas di P.Batam: 10.421,98 Ha (16,021 %); P.Bintan: 1.520,71 Ha (2,159 %); Pulau Karimun: 414.991 Ha (4,293 %). b. Kawasan industri (B2) dengan luas di P.Batam: 6.185,308 Ha (9,508 %); P.Bintan: 4.747,017 Ha (8,022 %); Pulau Karimun: 4.145,912 Ha (42,892 %). c. Kawasan pariwisata (B3) dengan luas di P.Batam: 8.066,145 Ha (12,399 %); P.Bintan: 13.378,888 Ha (10,890 %); Pulau Karimun: 116.824 Ha (1,209 %). d. Kawasan perdagangan dan jasa (B4) dengan luas di P.Batam: 3.861, 669 (5,936 %); P.Bintan: 32,626 Ha (0,741 %); Pulau Karimun: 73.765 Ha (0,763 %). e. Kawasan budidaya lain (B5) terdiri dari : kawasan pelabuhan; kawasan bandara; kawasan pendidikan; kawasan kesehatan; kawasan Ship to Ship (STS) dan Transfer Ship to Ship (TSS); kawasan Hankam dan riset.
Tahapan Pengembangan Selama periode pengembangan 20 tahun kedepan, KEK BBK harus diarahkan secara konsisten untuk dapat mencapai „positioning-nya‟ dimasa mendatang, yaitu melalui tahapan pengembangan (staging) yang terbagi kedalam empat tahapan, yaitu: 1. Support function bagi Singapura Pada tahap awal perkembangannya, KEK BBK akan berperan sebagai support function bagi Singapura, meliputi: dukungan kegiatan transhipment, menyediakan lahan bagi pengembangan non-pollutant industrial estate dan pariwisata, serta industri perkapalan (shipyard). Pada tahap ini pengembangan sektor industri akan lebih dominan dibandingkan sektor-sektor lainnya. 2. Mitra utama Singapura Pada tahap perkembangan ini, KEK BBK berperan sebagai mitra bagi Singapura dan tetap memberikan support bagi aktivitas perdagangannya, namun diharapkan pada tahapan ini telah ada beberapa pengelolaan secara bersama terhadap beberapa sektor kegiatan FTZ di KEK BBK terkait pengalaman Singapura yang dinilai telah berhasil dalam pengelolaan dan pengembangan sebuah kawasan perdagangan. Pada tahap ini pengembangan sektor industri dan jasa pariwisata masih dominan dan kian menguat, namun mulai terjadi shifting dari dominasi sektor industri ke sektor jasa. Beberapa sektor dan kegiatan FTZ yang dikembangkan pada tahap ini, meliputi: pengembangan industrial estate yang bersifat non pollutant, transhipment support, bungkering, oil and gas storage, industri perkapalan (shipyard) dan tourism support. 3. Kawasan yang memiliki beberapa sektor unggul Pada perkembangan selanjutnya, KEK BBK diorientasikan untuk lebih maju dari sebelumnya. Perkembangan sektor-sektor FTZ eksisting semakin diperkuat melalui dukungan kebijakan industri dan ketenagakerjaan yang semakin baik, mekanisme insentif, manajemen pengelolaan kawasan yang profesional, diversifikasi pasar komoditi ekspor, ekspansi negara tujuan ekspor hasil industri di pasar Asia dan Eropa. Selain itu, pada tahap ini diupayakan terjadi peralihan fungsi-fungsi kegiatan perdagangan utama Singapura terkait aktivitas perdagangan dan pengembangan fungsi-fungsi yang menjadi pendukungnya dalam lingkup internal BBK yang tetap sejalan dengan kerangka pengembangan kawasan ekonomi khusus yang berdaya saing tinggi, meliputi: pengembangan industrial estate yang bersifat non pollutant, bungkering center, oil and gas storage center, shipyard and floating dockyard, dan MICE center. 4. Kawasan unggulan Pada periode selanjutnya, KEK BBK diorientasikan menjadi kawasan yang unggul dan berdaya saing tinggi melalui pengurangan berbagai kendala yang menghambat arus barang dan jasa, termasuk peraturan-peraturan daerah yang menghambat, serta dengan menyederhanakan prosedur kepabeanan. Sektor-sektor FTZ yang ada semakin diperkuat dengan mendorong fungsi intermediasi perbankan agar memberi tekanan yang lebih besar pada kegiatan investasi dan produksi. Fungsi dan kegiatan yang dikembangkan pada tahap ini, meliputi: pengembangan IT Hub, bungkering center, oil and gas storage center, shipyard and floating dockyard, dan MICE center.
Sumber Bacaan: 1. Kajian Rencana Strategis FTZ BBK tahun 2007 2. Kajian RTR Kawasan BBK tahun 2008
